\v
GUBERNUR MALUKU KEPUJUSAN GUBERNUR MALUKU NOltlOR: 293 TAHUN 20{0
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI MALUKU GUBERNUR MALUKU, Menimbang
8,
bahwa dalam menghadapi ketidak keseimbangan antara ketersediaan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial dan lingkungan hidup dan ekonomisecara selaras;
b.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air, maka perlu membentuk Dewan Sumber Daya Air Provinsi Maluku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Pembentukan Dewan Sumber Daya Air
Provinsi Maluku perlu ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur Maluku. Mengingat
1.
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1617);
2.
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4377);
3.
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, TAmbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);
4.
Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
-
0-l -io
2
5.
Peraturan Pemerintah Repubtik lndonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);
6.
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah; Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
7.
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4858);
L
Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
o
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Surnber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai;
10.
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Provinsi Maluku;
11.
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2010;
10.
Keputusan Gubernur Maluku Nomor 140 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Persiapan/Pemilihan Anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Maluku Unsur Non Pemerintah Tahun 2010.
MEMUTUSKAN
:
Menetapkan KESATU
Keputusan Gubernur Maluku tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Maluku dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
Tugas Dewan Sumber Daya Air Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:
a. Menyusun dan merumuskan kebijakan serta
b.
strategi pengelolaan sumber daya air Provinsi Maluku berdasarkan keb'rjakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya; Menyusun program pengelolaan sumber daya air Provinsi Maluku;
c.
Menyusun dan merumuskan kebijakan pengelolaan sistem .informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat Provinsi Maluku dengan memperhatikan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat nasional; d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah, serta mengusulkan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah.
KETlGA
Untuk membantu tugas Dewan Sumber Daya Air Provinsi Maluku, dapat dibentuk Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku selaku Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Provinsi Maluku. KEEMPAT
Masa jabatan anggota Dewan Sumber Daya Air dari unsur Non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini, kecuali clalam hal terdapat penggantian anggota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KELIMA
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku'
KEENAM
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan diAmbon pada tanggal 18 Agustus 2010
GUBERNUR MALUKU,
KAREL ALBERT RALAHALU TEftfrBIJSAN disampaikan kepada Yth
:
Republik lndonesia diJakarta; @ Menteri Pekerjaan Umum 1.. Direktur Jenderal SDA Kementerian Pekeriaan Umum di Jakarta; 3. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional di Jakarta; 4. Sekretaris Daerah Maluku diAmbon;
S.
6. 7. 8.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Maluku diAmbon; Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Maluku diAmbon; Yang bersangkutan untuk diketahui; Arsip.
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR :
TANGGAL TENTANG
: :
293 TAHUN 2010 18 AGUSTUS 2010 PEMBENTUKAN DEWAN SUMBER PROVINSI IIALUKU.
DAYA
AIR
SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN SUMBER DAYA AIR PROYINS/ MALUKU
Ketua merangkap
anggota
Ketua Harian merangkap
Anggota
a.
: Gubernur Maluku anggota : Kepala Dinas Pekerjaan
:
:
Unsur
1. 2, 3. 4" 5" 6. 7. 8. 9.
Umum Provinsi Maluku
Pemerintah
:
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Maluku. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku. Kepala Dinas Energidan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku.
10. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku. 11. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Ambon.
b.
Llnsur Non Pemerintah
1. 2. 3'. 4,. 5. 6.
:
lr. John Lefmanut, Ketua Yayasan Kiranis. lr. A. Tetelepta, Direktur PT. Dream Sukses Airindo. Subandi, Sekretaris GP3A Mohamad Kasim Kairatu.
Subur Budiutama, Ketua GPSA Sumber Muiyo Waenetad. Eygner Talakua, S.Pi, Sekretaris I Yayasan Masnait.
Syarifuddln Latuconsina, SE, Bendahara Lembaga Survei Pengkajian dan Pengembangan (LSP2) Siwalima.
7'.
Dr. lr. Silwanus Talakua, MP, Koordinator Komisi Rehabilitasi Sumber Daya Alam, dan Konservasidan Restorasi DAS Forum DAS.
8. 9.
Yan E. Persulessy, S.Hut, Koordinator Umum LSM TOMA Lestari.
10.
lr. A. D. GespefszHehahia M.Si, Kctua Yeyesan Pengkajien elen Pcmbinaan
Hendrik Orun, Koordinator Umum Lembaga Mitra Masyarakat Maluku (LM3). Masyarakat 'lNA'.
11.
Jan Sariwating, Direktur LSM Lumbung lnformasi Rel(yet Maluku.
2
12.
Prof. Dr. lr. Johan M. Matinahoru, Ketua Yayasan Pembangunan Nuduwa Siwa.
13.
Thenny J. Barlola, Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran lndonesia BPD Maluku.
