GUBERNUR MALUKU KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR : 134 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNOLOGI DAN TIM TEKNIS BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PROVINSI MALUKU GUBERNUR MALUKU Menimbang
Mengingat
: a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan penelitian dan pengkajian pertanian di Provinsi Maluku perlu disusun arah kebijaksanaan penelitian komoditas yang mampu menghasilkan teknologi pertanian spesifik lokasi yang efektif dan efisien; b. bahwa untuk menyusun arah kebijaksanaan penelitian dan pengkajian perlu membentuk Komisi Teknologi Pertanian dan Tim Teknis Pengkajian Teknologi Pertanian (KOMTEK); c. bahwa untuk maksud tersebut butir a dan b di atas maka Pembentukan Komisi Teknologi Pertanian dan Tim Teknis Pengkajian Teknologi Pertanian (KOMTEK) perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. : 1.
2. 3. 4.
5.
6.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku jo Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Sarat; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 798/KPTS/OT/210/12/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian dan Lahan Pengkajian Teknologi Pertanian; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Maluku.
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERTAMA
KEDUA
: : Membentuk Tim Teknologi dan Tim Teknis Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Maluku dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II Keputusan ini. : Tim tersebut pada diktum PERTAMA mempunyai tugas: A. Tim Teknologi Pertanian. 1.
Menetapkan kebijakan-kebijakan strategi dan target penelitian dan pengkajian (Iitkaji) dalam pencapaian sasaran tujuan pembangunan pertanian di Wilayah Provinsi.
2.
Mengesahkan dan menyetujui rencana rinci penelitian / pengkajian dan anggaran tahunan yang diajukan oleh BPTP.
3.
Memberikan panduan dan saran-saran kepada BPTP dalam melaksanakan litkaji dan diseminasi hasil litkaji.
4.
Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan litkaji dalam keterkaitannya dengan kebutuhan masyarakat petani dan sektor swasta, para pengguna teknologi pertanian di Tingkat Provinsi.
B. Tim Teknis Pengkajian Teknologi Pertanian. 1.
Mempersiapkan panduan teknis untuk dibahas oleh Komisi Teknologi Pertanian dalam hubungannya dengan kegiatan litkaji dan diseminasi hasillitkaji.
2.
Mempersiapkan panduan pada BPTP mengenai perencanaan Iitkaji, penentuan prioritas, alokasi sumberdaya, monitoring dan evaluasi.
3.
Melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana kerja rincian termasuk anggaran tahunan BPTP serta memberikan hasil evaluasi kepada Komisi Teknologi Pertanian.
4.
Memberikan Panduan kepada BPTP dalam pelaksanaan program penelitian dan pengembangan di Provinsi.
5.
Membentuk evaluator untuk melaksanakan evaluasi usulan dan hasil litkaji.
6.
Mengawasi pelaksanaan koordinasi litkaji dan pengembangan di Tingkat Provinsi selama implementasi kegiatan.
KETIGA
: Dalam melaksanakan tugas Tim Teknologi dan Tim Teknis Pengkajian Teknologi bertanggung jawab kepada Gubernur Maluku.
KEEMPAT
: Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Maluku.
KELIMA
: Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor 520.05-573 Tahun 1996
tentang Pembentukan Komisi Teknologi Pertanian Provinsi Maluku dinyatakan tidak berlaku lagi. KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 29 Juli 2002
GUBERNUR MALUKU, Cap/ttd DR. Ir. M. S. LATUCONSINA TEMBUSAN disampaikan kepada Yth : 1.
Menteri Pertanian di Jakarta.
2.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3.
Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4.
Kepala Badan Litbang Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5.
Ketua Bappeda Provinsi Maluku di Ambon.
6.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku di Ambon.
7.
Para Bupati/Walikota Se- Maluku.
8.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Se-Maluku.
9.
Yang bersangkutan untuk diketahui.
Diundangkan di Ambon pad a tanggal 29 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, Cap/ttd Drs. HUSEIN SOULISA PEMBINA UTAMA NIP. 630001683
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR : 134 TAHUN 2002 TANGGAL : 29 JULI 2002 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNOLOGI DAN TIM TEKNIS BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PROVINSI MALUKU.
Susunan Keanggotaan Tim Teknologi Pertanian.
Ketua Wakil Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota Anggota
: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku. : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Maluku. : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Maluku. : 1.
Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Maluku.
2.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku.
3.
Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
4.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku.
5.
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Pattimura.
6.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADINDA) Provinsi Maluku.
7.
Ketua Kelompok Tani : -
8.
Sub Sektor Pertanian pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Sub Sektor Peternakan pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku. Sub Sektor Perikanan pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku.
Ketua Lembaga Membangun.
Swadaya
Masyarakat
GUBERNUR MALUKU, Cap/ttd DR. Ir. M. S. LATUCONSINA
Maluku
LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR : 134 TAHUN 2002 TANGGAL : 29 JULI 2002 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNOLOGI DAN TIM TEKNIS BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PROVINSI MALUKU. Susunan Keanggotaan Tim Teknis Pengkajian Teknologi Pertanian. Ketua merangkap Anggota
: Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.
Sekretaris merangkap Anggota
: Kepala Seksi Pelayanan Teknis BPTP Maluku.
Anggota
: 1. Kepala Bagian Produksi Daerah pada Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Maluku. 2. Kepala Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP) Maluku. 3. Kepala Sub Dinas Pengembangan SDM dan Teknologi pada Dinas Pertanian Provinsi Maluku. 4. Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Balitbangda Provinsi Maluku.
GUBERNUR MALUKU, Cap/ttd DR. Ir. M. S. LATUCONSINA
