GUBERNUR PAPUA KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 123 TAHUN 2012 TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT. SEMARAK DHARMA TIMBER DI KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA GUBERNUR PAPUA, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa usaha berdasarkan penilaian Komisi Amdal Daerah, atas dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Semarak Dharma Timber di Kabupaten Keerom Provinsi Papua dapat disetujui untuk diberikan kelayakan lingkungan hidup bagi kegiatan dimaksud;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Kelayakan Lingkungan Hidup bagi Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Semarak Dharma Timber di Kabupaten Keerom Provinsi Papua;
1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2.
Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 3.Undang-Undang..../2
-23.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
9.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 14.Keputusan......./3
-3-
14. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Papua; Memperhatikan : Berita Acara Rapat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua Nomor 605.2/12/BA/SET-KOMDA/2012 pada hari Senin, Tanggal 9 Juli 2012 Mengenai Penilaian Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pembangunan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Semarak Dharma Timber di Kabupaten Keerom Provinsi Papua. MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Memberikan persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup bagi kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Semarak Dharma Timber di Kabupaten Keerom Provinsi Papua.
KEDUA
: PT. Semarak Dharma Timber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melakukan kegiatan pembangunan wajib memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan: a. pertimbangan teknis kehutanan, tata ruang dan sosial budaya masyarakat local; b. ketentuan yang berlaku di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. menghormati dan menghargai nilai dan norma masyarakat hukum adat yang di dalam wilayahnya kegiatan dilaksanakan; d. melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen Rencana Pengelolaan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang disetujui; e. Apabila timbul dampak lingkungan di luar perencanaan dan prakiraan dalam ANDAL, RKL, RPL, agar segera melaporkan kepada Gubernur Papua; f. melakukan studi AMDAL yang baru apabila terjadi perluasan, pemindahan dan atau perubahan rencana atau kegiatan yang menyebabkan ANDAL, RKL, RPL tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan pengelola lingkungan hidup rencana kegiatan; g. melaporkan hasil kegiatan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Gubernur Papua. KETIGA........./4
-4KETIGA
: Kelalaian dan/atau penyimpangan yang terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana Diktum KEDUA dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
dilakukan dimaksud ketentuan
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 17 Juli 2012 Pj. GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD Dr. Drs. H. SYAMSUL ARIEF RIVAI, MS.
Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli KEPALA BIRO HUKUM
ROSINA UPESSY, SH
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ; 2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta; 3. Menteri Lingkungan Hidup RI di Jakarta; 4. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta; 5. Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi di Jakarta; 6. Ketua DPR Papua di Jayapura; 7. Bupati Keerom di Arso; 8. Ketua DPRD Kabupaten Keerom di Arso; 9. Kepala BAPESDALH Provinsi Papua di Jayapura ; 10. Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua di Jayapura ; 11. KAKANWIL BPN Provinsi Papua di Jayapura; 12. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Keerom di Arso; 13. Yang bersangkutan untuk diketahui dan pergunakan seperlunya.
Untuk salinan yang sah sesuai Dengan yang asli AN. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA KEPALA BIRO HUKUM
ROSINA UPESSY, SH
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 14. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ; 15. Menteri Kehutanan RI di Jakarta; 16. Menteri Lingkungan Hidup RI di Jakarta ; 17. Direktur Jenderal PUMDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta 18. Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan 19. Sumber Institusi di Jakarta 20. Ketua DPRP Provinsi Papua di Jayapura ; 21. Bupati Kabupaten Keerom di Arso ; 22. Ketua DPRD Kabupaten Keerom di Arso; 23. Kepala BAPESDALH Provinsi Papua di Jayapura ; 24. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua di Jayapura ; 25. Kepala BPN Provinsi Papua di Jayapura; 26. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Keerom di Arso; 27. Yang bersangkutan untuk diketahui dan pergunakan seperlunya
