GUBERNUR PAPUA PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG

GUBERNUR PAPUA PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS BIDANG KESEHATAN SEBESAR 15% (LIMA BELAS PERSERATUS) UNTUK KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI PAPUA Lampiran

:

1 (satu). DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PAPUA,

Menimbang

:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua telah di tetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2010 telah ditetapkan alokasi dana 15% (lima belas perseratus) bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Otonomi Khusus Bidang Kesehatan Sebesar 15% (Lima Belas Perseratus) Untuk Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupatenkabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 3. undang-Undang ......./2

-23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

12. Keputusan ......./3

-312. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1202/ MENKES/ SK/VIII/2005 Tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan, Rawat Jalan dan Rawat Inap, kelas III RS yang dijamin Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/ 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor ); 14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 110/Menkes/SK/III/2012 tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Bagi Penduduk Papua dan Papua Barat; 15. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2010 Nomor 7); MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS BIDANG KESEHATAN SEBESAR 15% (LIMA BELAS PERSERATUS) UNTUK KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI PAPUA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Gubernur ialah Gubernur Papua. 2.

Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.

3.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

4. 5.

Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Rumah Sakit Daerah Provinsi adalah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah milik Pemerintah Provinsi Papua. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

6. 7.

8.

9.

Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan disuatu wilayah kerja. Puskesmas Perawatan adalah pusat kesehatan yang dilengkapi dengan fasilitas perawatan, berfungsi sebagai rujukan antara, sebelum dirujuk ke institusi rujukan. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan dari Puskesmas berupa kendaraan beroda empat atau perahu motor dengan dilengkapi peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas.

10. Puskesmas Pembantu adalah bagian dari unit pelayanan kesehatan Puskesmas merupakan bagian integral dari Puskesmas yang melaksanakan sebagaian tugas Puskesmas pada sebagian wilayah Puskesmas. 11. Pondok ......../4

-411. Pondok Bersalin Bidan Kampung adalah unit pelayanan kesehatan yang dibentuk atas swadaya masyarakat untuk memberikan pelayanan terhadap kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana serta pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kemampuan bidan dan di bawah koordinasi Puskesmas. 12. Pos Obat Kampung adalah unit pertolongan pertama bagi masyarakat yang menyediakan obat obatan sederhana untuk pelayanan kesehatan di kampung 13. Dana Otonomi Khusus yang selanjutnya, disebut Dana Otsus adalah penerimaan anggaran untuk Provinsi, Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan otonomi Khusus yang sebesar-besarnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan Orang Asli Papua. 14. Dana Otonomi Khusus Bidang Kesehatan yang selanjutnya, disebut DOKBK adalah penerimaan anggaran untuk Provinsi, Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus dan diperuntukan bagi pembangunan bidang kesehatan. 15. Kartu Papua Sehat, yang selanjutnya disingkat KPS adalah bukti jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Provinsi Papua kepada masyarakat penerima/peserta penerima jaminan pembiayaan kesehatan. 16. Layanan Kesehatan Terbang dan Terapung adalah program affirmative bidang kesehatan di Provinsi Papua untuk menjangkau dan memperluas layanan kesehatan di kampung-kampung yang belum pernah terjangkau layanan kesehatan serta disisi lain memberdayakan para kader/dukun kampung yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di kampung. 17. Jaminan 1000 Hari Pertama Kehidupan adalah salah satu icon pembangunan Pemerintah Provinsi Papua 2013 – 2018 berupa Perbaikan generasi baru Papua dari proses kelahiran hingga usia dua tahun dengan dasar kesehatan reproduksi yang baik, gizi yang baik, dan kesadaran kesehatan yang tinggi. 18. Dukungan Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah Salah satu Program Utama DOK-BK Tahun 2013-2018 guna percepatan Program Prioritas bidang Kesehatan melalui peningkatan kinerja Puskesmas dan jaringannya dalam menyelenggarakan management puskesmas, pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif serta upaya kesehatan lainnya. 19. Penyediaan Sarana dan Prasarana Puskesmas adalah salah satu Program Utama DOK-BK Tahun 2013-2018 guna percepatan program prioritas bidang kesehatan melalui pemenuhan sarana, prasarana, peralatan dan perbekalan kesehatan minimal di Puskesmas. 20. Dukungan Management Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota oleh Dinas Kesehatan Provinsi adalah salah satu program utama DOK-BK Tahun 20132018 berupa penawaran menu kegiatan untuk meningkatkan kapasitas petugas kesehatan di Kabupaten/Kota yang menyangkut hal teknis medis program dan teknis medis fungsional. Pasal 2 DOK-BK diberikan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua untuk membantu pencapaian Program Prioritas bidang Kesehatan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2013 - 2018. Pasal ....../5

-5Pasal 3 Program Prioritas bidang Kesehatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 meliputi : a. pelibatan tokoh agama, masyarakat adat dalam mensosialisasikan program kesehatan yang menyangkut kehidupan masyarakat, penanggulangan bencana dan krisis kesehatan. b. jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat papua hingga ke kampung ( total coverage ) dengan menggunakan KPS. c.

pendirian Rumah Sakit Papua Tipe A sebagai Pusat Rujukan di Kawasan Pasifik dan Pusat Pendidikan Kedokteran di Tanah Papua.

d. pendirian dan/atau pengembangan 4 (empat) Rumah Sakit Regional Tipe B di Kabupaten Wamena, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Merauke. e. pendirian dan/atau pengembangan Rumah Sakit Spesialis yaitu Rumah Sakit Penyelamat Ibu dan Anak, Rumah Sakit Penyakit Tropis (Tropical Disease Center), Rumah Sakit Trauma dan Onkologi (Traumatic and Oncologic Center) di Kota dan Kabupaten Jayapura. f. penyiapan 1000 dokter umum, 1000 perawat/bidan dengan keahlian khusus, 750 apoteker dan 500 dokter spesialis yang berasal dari Papua terutama orang asli Papua. g.

pendirian dan pengembangan pusat pendidikan kesehatan/pelatihan kesehatan khas Papua seperti SPK, SMAKES, Bidan C dan Balai Pelatihan Kesehatan Papua. h. pendirian dan atau pengembangan Pusat Promosi Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota guna peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di kampung. i.

penurunan angka kematian ibu hingga 275 per 100.000 kelahiran hidup di Tahun 2018 serta revitalisasi Keluarga Berencana (KB) khas Papua.

j.

penurunan angka kematian balita hingga 34 per 1000 kelahiran hidup di Tahun 2018 serta pencapain kampung UCI hingga 80.

k. penurunan angka presentase gizi buruk pada bayi, balita hingga 13,5 % di Tahun 2018. l. peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat sampai ke kampung-kampung terpencil melalui layanan kesehatan terbang dan layanan kesehatan terapung. m. pengendalian penyakit menular yang terfokus ATM yaitu : AIDS berupa penemuan 28.000 kasus HIV dan semua kasus yang ditemukan mendapat intervensi, tidak ada infeksi HIV baru ( Zero infection ), Tuberculosis (TBC) yaitu penemuan kasus TBC hingga 75%, sukses pengobatan TBC hingga hingga 86%, dan malaria berupa Annual Parasite Index (API) hingga 45 perseribu, Slide Positif Rate hingga kurang dari 5%, serta pengendalian penyakit tidak menular di ikuti penyehatan lingkungan. n. peningkatan ketersediaan, keterjangkauanan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat, regensia, alat kesehatan melalui mekanisme satu pintu serta pengawasan obat dan makanan. o. pengembangan sistim informasi kesehatan terintegrasi melalui Bank data Kesehatan di provinsi dan kabupaten/kota. Pasal ....../6

-6Pasal 4 (1)

Perhitungan DOK-BK masing-masing kabupaten/kota dilakukan melalui 2 (dua) tahapan yaitu penentuan besaran alokasi bagi kabupaten/kota dan menetapkan dana sebesar 15% (lima belas ) persen dari total dana otsus yang di terima.

(2)

Besaran DOK-BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan keputusan. Pasal 5

(1)

DOK-BK Tahun Anggaran 2014 di arahkan untuk program utama yaitu : a. layanan kesehatan dasar serta layanan kesehatan terbang & terapung menggunakan KPS; b. dukungan pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi management puskesmas serta upaya kesehatan lainnya; c. dukungan terhadap sarana dan prasarana puskesmas; dan d. dukungan management dinas kesehatan kabupaten/kota oleh Dinas Kesehatan Provinsi.

(2)

Penentuan bobot pembiayaan bagi masing masing program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut : a. KPS dan layanan kesehatan terbang & terapung sebesar 50% (Lima puluh perseratus); b. menunjang BOK sebesar 30 % (tiga puluh perseratus); c. sarana dan prasarana puskesmas sebesar 10 % (sepuluh perseratus); dan d. dukungan management dinas kesehatan kabupaten/kota oleh Dinas Kesehatan Provinsi sebesar 10 % (sepuluh perseratus).

(3)

Pemerintah Kabupaten/Kota tetap berkewajiban menyediakan dana penyelenggaran Pembangunan Kesehatan yang tidak terbiayai dari DOK-BK. Pasal 6

(1)

DOK-BK Kabupaten/Kota di tempatkan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Papua untuk selanjutnya akan di transfer ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota atau sebutan lain.

(2)

Bobot pembiayaan DOK-BK di tentukan sebagai berikut : a. transfer tahap I pada bulan Januari sebesar 30 % (tiga puluh perseratus); b. transfer tahap II pada bulan April sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan c. transfer tahap III pada bulan September sebesar 30 % (tiga puluh perseratus).

(3)

Transfer tahap II dan transfer tahap III baru dapat dilakukan setelah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempertanggungjawabkan minimal 80 % (delapan puluh perseratus) penggunaan dana dan telah disetujui serta diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Pasal ....../7

-7Pasal 7 (1)

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab kegiatan utama DOK-BK wajib menyampaikan laporan yang memuat pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DOK-BK kepada : a. Gubernur Papua cq Dinas Kesehatan Provinsi; dan b. Bupati/Walikota.

(2)

Penyampaian laporan kegiatan dan penggunaan DOK-BK dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tahap I berakhir dan menjadi syarat utama transfer tahap berikutnya. Pasal 8

(1) (2)

Penggunaan DOK-BK dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan penggunaan DOK-BK. Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 3 April 2014 GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH Diundangkan di Jayapura Pada tanggal 4 April 2014 Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2014 NOMOR 8 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH

Lampiran :

Peraturan Gubernur Papua Nomor : 8 Tahun 2014 Tanggal : 3 April 2014

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan standar mutu dan memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk khususnya Orang Asli Papua. Besaran alokasi DOK-BK sekurangkurangnya 15 % (lima belas perseratus). Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan menyatakan bahwa besaran tersebut wajib pula di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Penetapan alokasi DOK-BK selanjutnya digunakan untuk pelayanan kesehatan dengan biaya serendah-rendahnya, pencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit endemis dan atau penyakit-penyakit yang membahayakan kelangsungan hidup penduduk serta untuk pelaksanaan program-program perbaikan dan peningkatan gizi penduduk. Walaupun telah banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua sejak pemberlakuan Undang Undang Otonomi Khusus tahun 2001, namun dari data-data yang ada dengan jelas menunjukan bahwa Derajat Kesehatan Masyarakat Papua belum menunjukan adanya perbaikan. Pada bulan agustus 2013 Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan sebuah dokumen tentang Survey demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 dimana hasilnya cukup memprihatikan bagi masyarakat papua. Sebagai contoh angka kematian neonatal atau bayi baru lahir provinsi Papua tahun 2007 sebesar 24 namun ditahun 2012 meningkat menjadi 27 perseribu kelahiran hidup, angka kematian bayi di tahun 2007 sebesar 41 meningkat menjadi 54 perseribu kelahiran hidup di tahun 2012, dan angka kematian balita dimana pada tahun 2007 sebesar 64 meningkat menjadi 115 perseribu kelahiran hidup di tahun 2012. Disisi lain berdasarkan data dari Unit Percepatan Pembangunan Papua (UP2KP) tahun 2013, rata-rata alokasi dana untuk pembangunan kesehatan di kabupaten/kota se Provinsi Papua hanya berkisar 4 -5 %, jauh dari yang ditetapkan dalam UU Otonomi Khusus. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua di tahun 2013 s/d 2018 berkomitmen untuk mengembalikan “roh“ pembiayaan bidang kesehatan melalui DOK sebesar 15 % ( lima belas ) persen. Petunjuk teknis DOK Bidang Kesehatan ini di susun sebagai panduan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seProvinsi Papua dalam pelaksanaan 4 (empat) kegiatan utama yang di biayai dari DOK Bidang Kesehatan. Apabila pemerintah daerah merasa perlu menyusun petunjuk yang bersifat lebih operasional sebagai turunan petunjuk teknis ini, maka pemerintah daerah dapat mengembangkannya sepanjang tidak bertentangan dengan petunjuk teknis ini.

-2B.

Tujuan a. Tujuan Umum. Meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan Promotif, Preventuf, Kuratif dan Rehabilitatif bagi layanan kesehatan dasar guna mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Papua tahun 2013 -2018 yaitu Papua Sehat, Mandiri dan Sejahtera di tahun 2018. b.

Tujuan Khusus 1. meningkatnya cakupan Puskesmas dalam Pelayanan Kartu Papua Sehat (KPS) bagi masyarakat Papua baik itu pelayanan dalam gedung maupun pelayanan luar gedung serta layanan kesehatan terbang dan terapung. 2. tersedianya dukungan biaya dalam pelaksanaan Program Bantuan Operasional Puskesmas (BOK) bagi seluruh Puskesmas di Provinsi Papua untuk pelayanan kesehatan primer, rujukan pasien serta pendukungnya. 3. tersedianya sarana dan fasilitas minimal di Puskesmas dalam rangka pelaksanaan KPS. 4. meningkatnya kualitas manajemen Puskemas terutama dalam perencanaan tingkat Puskesmas dan lokakarya mini Puskesmas guna menggerakan potensi masyarakat adat, agama dan aparat kampung dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui program layanan kesehatan terbang dan terapung.

c.

Sasaran a. Dinas Kesehatan Provinsi; b. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; c. Puskesmas dan Jaringannya; d. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes); e. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); f. masyarakat adat, pihak agama dan aparat pemerintah di kampung.

d. Kebijakan Operasional a. DOK-BK adalah Dana Otonomi Khusus bidang Kesehatan tahun anggaran berkenaan diberikan kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Papua untuk membantu pencapaian 4 (empat) program utama kesehatan. b. DOK-BK bukan merupakan pendapat asli daerah Pemerintah Daerah, sehingga tidak disetorkan ke kas daerah dan dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kegiatan upaya kesehatan. c. DOK-BK bukan merupakan dana utama dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, pemerintah daerah tetap berkewajiban mengalokasikan dana operasional untuk Puskesmas. d. pemanfaatan DOK-BK untuk kegiatan Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu harus berdasarkan hasil perencanaan yang disepakati dalam lokakarya mini Puskesmas, yang diselenggarakan secara rutin/periodik sesuai kondisi wilayah kerja Puskesmas.

-3e. pelaksanaan 4 (empat) program utama DOK bidang kesehatan di Puskesmas berpedoman pada prinsip keberpihakan pada Orang Asli Papua (OAP), keterpaduan, kewilayahan, efisien, efektif dan akuntabel. f. besaran alokasi DOK bidang kesehatan setiap Puskesmas ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dengan memperhatikan situasi dan kondisi, antara lain : 1. jumlah penduduk khususnya jumlah OAP 2. luas wilayah; 3. kondisi geografis; 4. kesulitan wilayah; 5. pencapaian kinerja program di tahun sebelumnya ; 6. jumlah tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya; 7. jumlah poskesdes/polindes dan posyandu; 8. parameter lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kearifan lokal. g. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat melakukan relokasi anggaran antar Puskesmas dalam wilayah Kabupaten/Kota, melalui revisi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/Kota tentang alokasi DOK-BK di Puskesmas yang tembusannya di sampaikan kepada 1. Gubernur Provinsi Papua cq Dinas Kesehatan Provinsi Papua 2. Bupati/Walikota h. DOK-BK berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat dimanfaatkan mulai tanggal 1 Januari 2013. e. Prinsip Dasar Pelaksanaan Program Utama DOK-BK di 29 Kabupaten/Kota untuk mencapai target Pembangunan Kesehatan di Provinsi Papua tahun 2013 s/d 2018 berpedoman pada prinsip : a. Berpihak pada Orang Asli Papua. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 maka penggunaan DOK bidang kesehtan di utamakan untuk meningkatkan derajat kesehatan OAP. b. Keterpaduan. Kegiatan pemanfaatan DOK-BK, sedapat mungkin dilaksanakan secara terpadu (tidak eksklusif 1 program) untuk mencapai beberapa tujuan, dengan melibatkan para pelaksana program di Puskesmas, pihak adat, pihak agama, kader kesehatan, lintas sektor serta unsur lainnya. c. Kewilayahan Puskesmas sebagai penanggung jawab pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya yang meliputi 1 (satu) kecamatan. d. Efisien Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat dan seminimal mungkin untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin.

-4e. Efektif Kegiatan yang dilaksankan berdaya ungkit terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Prioritas bidang kesehatan Pemerintah Provinsi Papua tahun 2013 - 2018. f. Akuntabel Pengelolaan dan pemanfaatan DOK bidang kesehatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan pada Petunjuk Teknis DOKBK dan peraturan penggunaan dana lainnya sesuai dengan ketentuan perundan udangan yang berlaku.

-5BAB II RUANG LINGKUP PROGRAM UTAMA Ruang lingkup program prioritas DOK-BK dan proporsi pembiayaannya secara garis besar di bagi atas 4 (empat) program utama yaitu : a. layanan kesehatan dasar serta layanan kesehatan terbang & terapung menggunakan KPS dengan proporsi 50 % (lima puluh perseratus). b. dukungan pelaksanaan BOK bagi management puskesmas serta upaya kesehatan lainnya dengan proporsi 30% (tiga puluh perseratus). c. dukungan terhadap sarana dan prasarana puskesmas dengan proporsi 10% (sepuluh perseratus). d. dukungan management Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota oleh Dinas Kesehatan Provinsi dengan proporsi 10 % (sepuluh perseratus). Proporsi pembiayaan bagi masing-masing Puskesmas di tetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Rincian kegiatan/menu utama dari masing masing program prioritas DOK bidang kesehatan tahun anggaran berkenaan meliputi : 1.

Layanan Kesehatan Dasar a. Pelayanan Dalam Gedung 1) Pelayanan rawat jalan tingkat pertama a) pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan b) pelayanan pengobatan umum c) pelayanan gigi termasuk cabut dan tambal d) penanganan gawat darurat e) pelayanan gizi kurang/buruk f) tindakan medis/operasi kecil g) pelayanan kesehatan ibu dan anak h) pelayanan imunisasi wajib bagi bayi i) pelayanan kesehatan melalui Kunjungan rumah . j) pelayanan keluarga berencana (alat kontrasepsi disediakan badan koordinasi keluarga berencana nasional). k) pelayanan laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya l) pemberian obat m) rujukan 2) Pelayanan rawat inap tingkat pertama a) penanganan gawat darurat b) perawatan pasien rawat inap termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang c) pertolongan dan perawatan persalinan (1) penanganan komplikasi aborsi (2) persalinan normal oleh tenaga kesehatan (3) management aktif kala III (4) antibiotik untuk ketuban pecah dini (5) deteksi dan penanganan preeklampsia dengan MgSO4 (6) Penangan Obsteteri dan Neonatal Dasar (PONED) (7) deteksi dan pengobatan bakteriuri asimptomatis (8) penanganan ibu hamil dengan malaria dan HIV

-6d)

e) f) g) h) i)

perawatan bayi baru lahir (1) inisiasi menyusui dini (2) perawatan kangguru untuk bayi baru lahir (3) perawatan emergency neonatal : managemen sakit serius (infeksi, asfiksia, prematuritas, jaundice/ sakit kuning) perawatan satu hari (one day care) tindakan medis yang diperlukan pemberian obat pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya Rujukan

b. Pelayanan Luar Gedung No 1.

Nama Program 1000 Hari kehidupan

Nama Kegiatan Pelayanan kesehatan Ibu hamil

Bentuk Intervensi 1. ANC berkualitas (10 T) a. Timbang BB dan Ukur Tinggi Badan b. Tensi c. Tentukan Tinggi Fundus Uteri d. Tahu status Gizi (Ukur Lila) e. Tahu letak dan detak jantung janin f. Toxoid Tetanus (Imunisasi ) g. Test Malaria, HIV dan IMS h. Terapi kasus Malaria, HIV dan IMS i. Tablet tambah darah (Besi ) j. Temu Wicara (Rencana Persalinan & Keluarga Berencana) 2. Pemberian Multimicronutrient 3. Pemberian makanan tambahan 4. Management komplikasi abortus 5. Deteksi dan pengobatan bakteriuri asimptomatis. 6. Penggunanaan Kelambu berinsektisida 7. Deteksi, Intervensi dan Pemantauan Kehamilan Risiko Tinggi 8. Kelas Ibu Hamil 9. Rumah Tunggu 10. Kemitraan Bidan Dukun

-7No

Nama Program

Nama Kegiatan Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Pelayanan kesehatan ibu nifas

Pelayanan Kesehatan Nenonatus

Pelayanan Kesehatan Bayi kurang dari 2 tahun

Tatalaksana gizi

Bentuk Intervensi 1. Persalinan dirumah yang aman (Penanganan Tali Pusat dan Persalinan Bersih) 2. Pelacakan kasus kematian ibu bersalin termasuk otopsi verbal 1. Kunjungan Ibu Nifas 2. Deteksi, Intervensi dan Pemantauan ibu nifas risiko tinggi 3. Pelacakan kasus kematian ibu nifas termasuk otopsi verbal 1. Kunjungan Neonatus 2. Pemantauan Neonatus 3. Dukungan masyarakat dalam perawatan berat badan lahir rendah 4. Dukungan masyarakat dalam penanganan sepsis neonatal 5. Pelacakan Kematian neonates termasuk otopsi verbal 1. Posyandu 2. Sweeping 3. Deteksi, pemantaun dan intervensi dini bayi risiko tinggi 4. Pemberian Vitamin A 5. Imunisasi Rutin, Tambahan dan dasar 1. Ibu Hamil a. Suplementasi besi folat b. Pemberian Makanan tambahan (PMT) bagi bumil KEK c. Penanggulanan kecacingan bagi bumil 2. Kelompok 0-6 Bulan a. Promosi menusui (konseling individu dan kelompok) 3. Kelompok 7-23 Bulan a. Promosi menyusui b. KIE perubahan perilaku untuk perbaikan MP-ASI c. Suplementasi Zink d. Zink untuk manajemen diare e. Pemberian obat Cacing f. Fortifikasi Besi

-8No

Nama Program

Nama Kegiatan Pendidikan gizi Pelayanan gizi

Imunisasi Rutin

Bentuk Intervensi 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2.

3.

2.

Pelayanan Imunisasi

Imuniasi lanjutan

4. 1. 2. 3.

Imunisasi Tambahan 3.

Pelayanan Kesehatan Balita

1. 2. 1. 2. 3. 4.

5.

4.

Pencegahan dan Pemberatasan Penyakit

Mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS

1. 2. 3.

PMT Penyuluhan Penyuluhan Gizi Konseling ASI- MP ASI Posyandu Sweeping Gizi Kurang/Buruk Pemantau Status Gizi Survey Pemberian Imunisasi Rutin pada kegiatan didalam dan luar gedung Sweeping imunisasi melengkapi cakupan sebelum bayi mencapai usia 1 tahun Pelayanan Imunisasi pada daerah yang sulit terjangkau Kampanye Imunisasi Pelayanan Imunisasi pada daerah yang sulit terjangkau Kampanye Imunisasi Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) a. DT & Campak (Kelas I) b. Td (Kelas II dan III) Subpin Out Break Respon Imunisasi (KLB) Posyandu Sweeping Pemberian Vitamin A Deteksi, Intervensi dan Pemantauan balita risiko tinggi dengan management terpadu balita sakit (MTBSM) Penemuan dan tatalaksana kasus penyebab utama kematian balita dengan management terpadu balita sakit berbasis masyarakat (MTBS-M) Inisiatif test dan konseling dari tenaga kesehatan. Promosi Pengetahuan komprehensif HIV/AIDS. Penanganan komprehensif Penderita HIV

-9No

Nama Program

Nama Kegiatan

Bentuk Intervensi

4. Mewujudkan 1. akses 2. terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan 3.

4. Mengendalika n penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan TB

1.

2.

3. 4. 5. 6. Eliminasi penyakit yang terabaikan (Frambusia, Filariasis dan Kusta)

1.

a. Pemberian ARV b. Tatalaksana kasus dan rujukan c. Konseling dan pencegahan transmisi penularan penyakit HIV/AIDS dari penderita ke orang lain termasuk kepatuhan minum obat Dukungan masyarakat dalam penanganan komprehensif penderita HIV Penyediaan reagen dan ARV. Peningkatan Kemampuan petugas dalam Penemuan, tatalaksana dan managemen kasus serta pengambilan specimen kasus IMS Sero surveilans bagi populasi resiko tinggi (serologi, mass blood survey,blood survey, dll) Pendistribusian pemakaian kondom bagi populasi risiko tinggi Peningkatan Kemampuan petugas dalam penemuan, tatalaksana dan managemen kasus (Malaria dan TB) Konseling dan pencegahan transmisi penularan penyakit dari penderita ke orang lain termasuk kepatuhan minum obat Spot Survei terhadap tempat perindukan vector Pengendalian vector Pendistribusian kelambu kepada kelompok berisiko Penyediaan bahan/reagen diagnostic, Obat anti Malaria dan TBC Peningkatan Kemampuan petugas dalam survey desa kantong Frambusia, Filariasis dan Kusta, tatalaksana dan management kasus termasuk monitoring dan evaluasi.

- 10 No 5.

5.

Nama Program Pembinaan Kesehatan Lingkungan & Sanitasi dasar

Pelayanan kesehatan dalam situasi bencana

1.Pelayanan Keluarga Berencana

c.

Nama Bentuk Intervensi Kegiatan Meningkatkan 1. Pendampingan penyusunan akses rencana kegiatan STBM masyarakat (Sanitasi Total Berbasis terhadap Masyarakat). sumber 2. Pemicuan stop buang air air minum dan sembarangan sanitasi dasar (pemberdayaan masyarakat) yang layak 3. Pemantauan kualitas air minum Penanganan 1. Pelatihan Sistem masalah Penanganan Gawat Darurat kesehatan Terpadiu bagi petugas sebelum Puskesmas. situasi 2. Peletihan Pertolongan bencana/KLB Penderita Gawat Darurat (PPGD) petugas Puskesmas 3. Penyusunan Kesiapsiagaan Rumah Sakit dalam menghadapi Bencana. Penangan 1. Pengiriman Tim Kajian masalah Cepat Bidang Kehatan kesehatan 2. Pengiriman Tim Reaksi saat terjadi Cepat bencana / 3. Pengiriman Tim Medis KLB Spesialistik 4. Investigasi dan Penanganan KLB Wabah. Penangan 1. Kajian Kerugian Bidang masalah Kesehatan kesehatan 2. Penanganan Kesehatan pasca terjadi dampak Bencana atau bencana / Krisis KLB Penyuluhan  Penemuan, tatalaksana dan dan konseling rujukan kasus infertilitas. KB khas  Penyuluhan tentang Papua dan kesehatan reproduksi bagi kesehatan pasangan usia subur dan reproduksi remaja

Layanan Kesehatan Terbang dan Terapung Layanan kesehatan terbang dan terapung adalah salah satu program affirmative bidang kesehatan di Provinsi Papua. Disatu sisi berguna untuk menjangkau dan memperluas layanan kesehatan di kampung-kampung yang belum pernah terjangkau layanan kesehatan, disisi lain program ini akan memberdayakan para kader/dukun kampung yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di kampung. Program affirmative ini dilakukan dengan cara Penugasan tenaga kesehatan (dokter, bidan dan perawat) yang memenuhi syarat ke kampung terpilih untuk jangka waktu tertentu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, dengan melibatkan pihak adat, geraja dan tokoh perempuan.

- 11 Perluasan jangkauan layanan kesehatan ini untuk menjamin dan melindungi proses kehamilan, persalinan, pasca persalinan serta keluarga berencana pasca salin termasuk pula mendeteksi lebih dini tanda-tanda bahaya selama masa kehamilan, nifas dan pasca persalinan. Disamping upaya perlindungan proses reproduksi wanita, perluasan jangkauan layanan ini menjamin terselenggaranya upaya peningkatan gizi masyarakat, perbaikan kesehatan lingkungan, cakupan imunisasi, pencegahan penyakit menular seperti malaria, HIV/AIDS, TBC serta upaya penanganan dasar manajemen terpadu balita sakit dan manajemen terpadu balita sakit berbasis masyarakat. Upaya perluasan layanan kesehatan tidak dimaksud untuk melimpahkan kewenangan tenaga medis dan para medis kepada para kader/dukun kampung melainkan suatu upaya memberdayakan para kader/dukun kampung agar menjadi mitra tenaga kesehatan. Bahwa pada awal pelaksanaan program ini ada sejumlah kewenangan medis yang didelegasikan pada kader/dukun kampung seperti pengobatan sederhana dan pertolongan persalinan normal namun ini hanya bersifat sementara, hingga tersedia petugas kesehatan defenitif. Ruang lingkup program FHC meliputi beberapa program utama yaitu : a. management terpadu balita sakit berbasis masyarakat. b. pemeriksaan kehamilan dan deteksi kehamilan risiko tinggi. c. pencegahan penularan malaria. d. pencegahan penularan infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. e. perbaikan gizi masyarakat. f. upaya promosi kesehatan. g. peningkatan cakupan imunisasi. h. persalinan normal. Program utama ini dalam pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap, adapun ruang lingkup dari program ini meliputi : a. Pengenalan Tanda Bahaya pada Kehamilan, Persalinan dan Nifas. 1. ibu tidak mau makan dan muntah terus 2. berat badan ibu tidak naik 3. perdarahan 4. bengkak tangan/wajah, pusing dan diikuti oleh kejang 5. gerak janin berkurang atau tidak ada 6. kelainan letak janin didalam rahim 7. ketuban pecah sebelum waktunya 8. persalinan lama 9. penyakit ibu yang berpengaruh terhadap kehamilan 10. demam tinggi pada masa nifas b. Pengenalan Kehamilan Risiko Tinggi 1. primi muda : hamil pertama umur kurang dari 16 tahun 2. primi tua : hamil pertama umur lebih dari 35 tahun atau terlambat hamil, hamil setelah kawin 4 tahun 3. jarak kehamilan kurang dari 2 tahun 4. hamil pada usia lebih dari 35 tahun 5. grande multi : terlalu banyak punya anak (lebih dari 4) 6. terlalu pendek : tinggi badan ibu kurang dari 145 cm 7. riwayat persalinan jelek : pernah mengalami keguguran atau anak meninggal pada kehamilan sebelumnya. 8. pernah melahirkan dengan operasi sesar 9. pernah melahirkan dengan menggunakan alat 10. hamil kembar 11. hamil lebih bulan

- 12 c. Perawatan Selama Masa Hamil 1. melakukan anamnesis dan mengetahui tanda-tanda pasti kehamilan 2. melakukan periksa pandang kehamilan 3. melakukan periksa raba untuk mengetahui usia hamil dan letak janin 4. melakukan pemeriksaan 10 T pada ibu hamil 5. melakukan perawatan payudara dan memotivasi tentang pemberian ASI sedini mungkin 6. melakukan pemeriksaan 10 T pada ibu hamil : a) timbang berat badan b) ukur tekanan darah c) Mengukur Lingkar Lengan Atas (ILA) d) mengukur tinggi fundus uteri e) Menentukan letak dan Denyut Jantung Janin (DJJ) f) pemberian imunisasi TT g) pemberian tablet besi (90 tab) h) pemeriksaan laboratorium sederhana (Hb dan malaria) i) tata laksana rujukan kasus kehamilan risiko tinggi j) temu wicara konseling termasuk P4K dan keluarga berencana pasca salin. d. Perawatan Selama Masa Persalinan 1. persiapan pertolongan persalinan a) mengetahui tanda-tanda persalinan normal b) persiapan fisik dan mental ibu c) persiapan tempat persalinan d) persiapan bagi penolong e) persiapan alat dan obat untuk ibu dan bayi yang baru lahir 2. memimpin persalinan kala I melakukan observasi kontraksi (HIS), denyut jantung janin, penurunan kepala. 3. memimpin persalinan kala II a) memimpin lahirnya kepala b) memimpin lahirnya bahu c) memimpin lahirnya seluruh badan d) memotong dan mengikat tali pusat 4. memimpin persalinan kala III a) menentukan apakah plasenta sudah lepas. b) melahirkan plasenta & memeriksa plasenta. c) eksplorasi jalan lahir dan menjahit robekan 5. memimpin persalinan kala IV a) mengawasi kontraksi uterus b) mengamati tingginya fundus uterus c) observasi perdarahan d) mengukur tekanan darah dan nadi tiap 15 menit e. Perawatan Pada Ibu Dan Bayi Pada Masa Nifas 1. perawatan ibu a) melakukan perawatan perineum b) melakukan perawatan payudara c) mengenal tanda-tanda bahaya pada masa nifas d) melakukan penanganan dasar terhadap tanda bahaya masa nifas

- 13 2. perawatan bayi. a) melakukan penilaian pada bayi baru lahir normal b) melakukan asuhan perawatan bayi baru lahir mengenal tandatanda bahaya bayi baru lahir c) melakukan manajemen terpadu bayi muda sakit (penanganan dasar) 3. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) a) mengenal gejala gejala balita sakit b) mengenal tanda bahaya balita sakit melakukan penanganan dasar balita sakit c) melakukan rujukan balita sakit ke pusat kesehatan yang lebih lengkap 4. peningkatan gizi masyarakat a) melakukan penyuluhan makanan bergizi bagi ibu hamil, bayi dan balita b) menemukan kasus ibu hamil dengan gizi kurang, balita gizi kurang, balita gizi buruk c) melakukan penanganan/intervensi kasus ibu hamil dengan gizi kurang, balita gizi kurang dan balita gizi buruk 5. perbaikan kesehatan lingkungan a) mengetahui pentingnya air bersih dan syarat-syarat air bersih b) mengetahui dan dapat mempraktekan cara mencuci tangan yang baik dan benar. 6. peningkatan cakupan imunisasi a) mengetahui waktu dan jenis pemberian imunisasi b) mengetahui cara penyimpanan bahan imunisasi c) mengetahui dan melakukan pemberian imunisasi yang benar 7. pemberantasan malaria a) mengenal tanda dan gejala malaria pada bayi, balita, orang dewasa dan ibu hamil. b) melakukan diagnosis malaria dengan menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT). c) memberikan pengobatan dengan menggunakan terapi kombinasi berbasis artesunat. d) melakukan pencegahan malaria dengan menggunakan kelambu berinsektisida dan pemberantasan vektor. 8. Pencegahan Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS a) mengenal tanda-tanda infeksi menular seksual b) mengenal tanda-tanda infeksi HIV/AIDS. c) mengetahui cara mendiagnosis IMS dan HIV/AIDS. d) mengetahui cara penanganan IMS. e) melakukan upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi. f) melakukan pemantauan kepatuhan minum obat penderita HIV/ AIDS g) melakukan pendampingan penderita HIV/AIDS. 2.

Dukungan Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi Management Puskesmas dan Upaya Kesehatan Lainnya. a. Management Puskesmas Untuk dapat terselenggaranya upaya kesehatan di Puskesmas secara optimal, tepat sasaran, efisien, dan efektif perlu dilaksanakan manajemen Puskesmas yang meliputi :

- 14 1) Perencanaan Tingkat Puskesmas (P1) a) kegiatan perencanaan tingkat Puskesmas meliputi penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK), Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) atau Plan of Action (POA) Tahunan, dan POA Bulanan. Perencanaan dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh sumber anggaran, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Otsus), BOK maupun sumber anggaran lainnya. b) Setelah RUK disetujui oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas menyusun RPK/POA tahunan pada awal tahun berjalan. RPK/POA tahunan merupakan dokumen perencanaan Puskesmas yang berisi rencana kegiatan untuk mencapai target yang akan dicapai selama satu tahun di wilayah kerjanya. c) RPK/POA tahunan dibahas pada forum Lokakarya Mini Puskesmas yang dilaksanakan secara berkala untuk menghasilkan POA bulanan. Rencana kegiatan pada POA bulanan dapat berbeda dengan rencana kegiatan pada RPK/POA tahunan, karena disesuaikan dengan kebijakan dan/atau kondisi/ permasalahan terkini yang terpantau melalui Pemantauan Wilayah Setempat (PWS). 2) Penggerakan Pelaksanaan (P2) melalui Lokakarya Mini Puskesmas a) Kegiatan Penggerakan Pelaksanaan (P2) dilakukan secara berkala melalui lokakarya mini. Lokakarya mini Puskesmas terdiri dari Lokakarya mini bulanan (lintas program internal Puskesmas) dan lokakarya mini triwulan (lintas sektor). b) Pada forum lokakarya mini bulanan dilakukan pembahasan mengenai kebijakan terkini dan hasil analisis PWS yang dilakukan lintas program. Hasil lokakarya mini digunakan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan bulan berikutnya, yang dituangkan dalam POA bulanan. c) Pelaksanaan lokakarya mini bulanan idealnya diselenggarakan setiap bulan. Pada daerah dengan kondisi geografis sulit, dimungkinkan waktu pelaksanaan lokakarya mini disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas, minimal 4 kali dalam setahun. lokakarya mini bulanan melibatkan seluruh jajaran Puskesmas dan jaringannya serta bidan di kampung dan PLKB. d) Pelaksanaan lokakarya mini triwulan idealnya diselenggarakan setiap 3 bulan. Pada daerah dengan kondisi geografis sulit, dimungkinkan waktu pelaksanaan lokakarya mini triwulan disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas. Lokakarya mini triwulan melibatkan lintas sektor di wilayah kerja Puskesmas, seperti kepala kampung/lurah, distrik, TP PKK, kader kesehatan, tokoh masyarakat/agama, sektor pendidikan, sektor pertanian, dan lain-lain. 3) Pengawasan, Pengendalian, dan Penilaian (P3) a) Kepala Puskesmas atau petugas yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan atau administrasi pengelolaan keuangan di lapangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, tertib administrasi termasuk untuk mengatasi hambatan yang ditemui.

- 15 b) pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan melalui kegiatan supervisi/bimbingan teknis/pembinaan ke lapangan (Pustu, Poskesdes, Polindes, UKBM dan tempat lain) pada saat kegiatan maupun di luar kegiatan yang dilakukan di masyarakat. c) kegiatan dapat dilakukan secara rutin harian/bulanan/ triwulan/semesteran sesuai dengan kebutuhan program. d) untuk melakukan penilaian keberhasilan pencapaian program dan laporan keuangan maka Puskesmas dapat melakukan penilaian secara periodik yang dapat terintegrasi dengan rapat lokakarya mini di Puskesmas. e) hasil penilaian berupa laporan secara periodik dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan format yang disepakati. Disamping kegiatan dalam unsur manajemen Puskesmas diatas kegiatan pendukung manajemen Puskesmas seperti SMD, MMD di tingkat desa, rapat-rapat, konsultasi/ koordinasi, pengambilan bahan logistik, atau kegiatan lain yang terkait dengan BOK ke Kabupaten/Kota dapat dibiayai dengan dana BOK di Puskesmas. Ruang lingkup pemanfaatan dana Dukungan Pelaksanaan BOK bagi Management Puskesmas adalah untuk dukungan operasional pelaksanaan kegiatan dan manajemen Puskesmas di Puskesmas dan Jaringannya beserta Poskesdes/Polindes dan Posyandu serta UKBM lainnya. Kegiatannya meliputi : a. Transport lokal kegiatan ke luar gedung Transport lokal kegiatan ke luar gedung meliputi : 1. transport petugas kesehatan untuk pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan di luar gedung (ke Posyandu, Poskesdes/ Polindes, UKBM lainnya, kunjungan rumah dan institusi/ tempat terdapat sasaran yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan); 2. transport kader kesehatan termasuk dukun bersalin dari tempat tinggal ke tempat pelayanan kesehatan atau ke rumah penduduk (ke Posyandu, Poskesdes/Polindes, UKBM lainnya, kunjungan rumah dan institusi/tempat terdapat sasaran yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan); 3. transport peserta rapat/pertemuan bagi undangan yang berasal dari luar tempat diselenggarakannya rapat/pertemuan; 4. transport petugas kesehatan untuk konsultasi/rapat/ pertemuan/pengiriman laporan/pengiriman pertanggung jawaban ke kabupaten/kota apabila perjalanan pulang pergi kurang dari 8 (delapan) jam dan Transport lokal lainnya yang terkait dengan kegiatan BOK. b. Perjalanan Dinas Dalam Batas Kabupaten/Kota 1. untuk petugas kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes yang dalam melaksanakan upaya kesehatan karena kondisi geografis memerlukan perjalanan lebih dari 12 (dua belas) jam pulang pergi atau menginap di lokasi; 2. untuk petugas kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes menghadiri rapat/pertemuan/konsultasi ke Kabupaten/Kota yang terkait BOK yang karena kondisi geografis memerlukan perjalanan lebih dari 12 (duabelas ) jam atau harus menginap di lokasi rapat/pertemuan/konsultasi di Kabupaten/ Kota; 3. perjalanan dinas lainnya bagi Petugas Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes terkait dengan kegiatan BOK.

- 16 c. Pembelian/Belanja Barang 1. pembelian/belanja barang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif ke luar gedung dapat berupa bahan PMT Penyuluhan, bahan PMT Pemulihan, bahan penyuluhan/KIE yang diperlukan dan konsumsi pertemuan; 2. pembelian/belanja barang untuk mendukung pelaksanaan manajemen Puskesmas, manajemen pengelolaan keuangan BOK, Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD), yang dapat berupa belanja ATK, biaya administrasi perbankan, pembelian materai, foto copy, dan pembelian konsumsi. d. Upaya Kesehatan Lainnya Di samping kegiatan kegiatan kesehatan prioritas di Puskesmas yang telah ditetapkan di atas, Puskesmas dapat pula melakukan upaya kesehatan lainnya dalam aspek promotif dan preventif (tidak wajib) yang mengacu pada upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan sesuai Kebijakan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. Perencanaan kegiatan harus melalui mekanisme lokakarya mini, memperhatikan kearifan lokal serta searah dengan kebijakan pembangunan kesehatan provinsi dan kabupaten/kota. Upaya kesehatan lainnya, meliputi : a. kesehatan kerja; b. kesehatan olahraga; c. kesehatan tradisonal; d. kesehatan sekolah; e. kesehatan gigi dan mulut; f. kesehatan haji; g. kesehatan indera; h. kesehatan jiwa; i. kesehatan lanjut usia; j. perawatan kesehatan masyarakat; k. kesehatan matra; l. upaya kesehatan lainnya bersifat lokal spesifik. Kegiatan upaya kesehatan di Puskesmas dibiayai dari dana dukungan pelaksanaan BOK bagi management Puskesmas serta upaya kesehatan penunjang lainnya dikelompokan sebagai berikut : a. biaya transportasi petugas kesehatan untuk kegiatan kesehatan luar gedung. b. biaya transportasi kader kesehatan dalam rangka mendukung kegiatan Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu. c. biaya transportasi dukun beranak dalam rangka mendukung kegiatan terkait kemitraan bidan dan dukun. d. biaya pembelian bahan/makanan untuk kegiatan PMT penyuluhan dan/atau PMT pemulihan untuk balita 6-59 bulan dengan gizi kurang, gizi buruk pasca perawatan atau rawat jalan dan ibu hamil KEK dengan mengutamakan bahan/makanan lokal.

- 17 Sementara menu pembiayaan untuk kegiatan penunjang kesehatan lainnya serta pemanfaatannya dapat di kelompokan sebagai berikut : No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kegiatan

Pemanfaatan Dana

Kegiatan di Poskesdes dan Posyandu Pengelolaan administrasi BOK

1. Biaya pembelian ATK 2. Biaya penggandaan 1. Biaya pembelian ATK 2. Biaya penggandaan (SMD) dan Transportasi petugas kesehatan Musyawarah dan/atau kader kesehatan

Survei Mawas Diri pendampingan Masyarakat Desa (MMD): Rapat koordinasi dengan lintas sektor, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/ atau kader kesehatan Orientasi kader kesehatan dan/atau tokoh masyarakat Penyuluhan kesehatan pada kelompok masyarakat Studi banding antar Puskesmas

1. Transportasi peserta rapat; 2. Konsumsi peserta rapat 1. Transportasi peserta rapat; 2. Konsumsi peserta rapat 1. Transportasi petugas dan/ atau kader; 2. Konsumsi penyuluhan Transportasi petugas

e. Pembinaan Puskesmas Agar pemanfaatan 15 % Dana Otonomi Khusus Bidang Kesehatan dapat di manfaatkan dengan baik oleh Puskesmas maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan ke Puskesmas, sehingga Dukungan dana Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi Management Puskesmas dapat digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat untuk kegiatan management yang meliputi : 1) Teknis Administrasi Pelaksanaan kegiatan melalui DOK bidang Kesehatan di Puskesmas agar sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, perlu dilakukan pembinaan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Hal ini mencakup pelaksanaan sosialisasi, mekanisme permintaan dana, mekanisme pembayaran, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban, pembukuan dan pelaporan. Pelaksanaan pembinaan dapat dilakukan melalui : a) Rapat; b) Pertemuan; dan c) Kunjungan/supervisi/monitoring ke Puskesmas dan jaringannya beserta Poskesdes/Polindes dan Posyandu, UKBM lainnya serta tempat pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilaksanakan. 2) Teknis Program Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib memberikan pembinaan dalam aspek teknis program bagi Puskesmas yang mendapat DOK Bidang Kesehatan. Lingkup pembinaan teknis program diselenggarakan oleh bidang-bidang yang terdapat di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota meliputi :

- 18 a) b) c) d)

Penyusunan perencanaan/POA; Penggerakan, pelaksanaan dan sosialisasi; Standar pelayanan; Pemantauan Wilayah Setempat dan pencapaian indicator keberhasilan; e) Pencatatan dan pelaporan; dan f) Evaluasi Program Pelaksanaan pembinaan dapat dilaksanakan melalui kegiatankegiatan, antara lain : 1. Verifikasi usulan kegiatan/POA; 2. Rapat di Dinas Kesehatan abupaten/Kota; 3. Pertemuan koordinasi dengan Puskesmas; dan 4. Kunjungan lapangan ke Puskesmas dan jaringannya, Poskesdes/Polindes dan Posyandu, UKBM lainnya serta tempat pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilaksanakan 3) Konsultasi Pelaksanaan DOK Bidang Kesehatan Agar pelaksanaan BOK sesuai dengan tujuan dan kebijakan operasional yang berlaku, maka pengelola DOK Bidang Kesehata Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat melakukan konsultasi. Pelaksanaan konsultasi meliputi : Konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi DOK Bidang Kesehatan ke Dinas Kesehatan Provinsi. 3.

Dukungan terhadap Sarana dan Prasarana Puskesmas Kebijakan dukungan terhadap Sarana dan Prasarana Puskesmas dalam pelaksanaan DOK bidang Kesehatan tahun anggaran berkenaan adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KPS baik itu layanan dalam dan luar gedung. Kualitas ini diharapkan dapat mempercepat penurunan angkat kematian ibu, bayi dan balita, mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan jaringannya, menopang kebutuhan sarana dan prasana Puskesmas dalam penanganan kedaruratan pasien termasuk rujukan. Dukungan DOK bidang kesehatan untuk sarana dan prasarana penunjang upaya kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dapat digunakan untuk pembiayaan : 1. Pemeliharaan ringan Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu termasuk ongkos tukang. 2. Barang penunjang untuk tujuan penyuluhan seperti Pencetakan/ penggandaan media KIE dan Bahan untuk interaksi penyuluh kepada masyarakat. 3. Penyediaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan/ pengadaan UKBM Kit. 4. Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kegawat daruratan minimal Puskesmas 5. Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan laboratorium sederhana Puskesmas 6. Pemenuhan/Perbaikan fasilitas rawat inap standar bagi Puskesmas Rawat Inap 7. Pemenuhan/Perbaikan fasilitas transportasi rujukan pasien. 8. Penyediaan kekurangan obat/reagen/bahan habis pakai serta perbekalan kesehatan lainnya.

- 19 4.

Dukungan Management Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota oleh Dinas Kesehatan Provinsi Adanya perubahan arah kebijakan di Pemerintahan Papua Tahun 2013-2018 yaitu desentralisasi fiskal dan desentralisasi fungsi mengakibatkan peran Dinas Kesehatan Provinsi Papua lebih pada hal melakukan monitoring, evaluasi, audit program dan teknikal asistensi. Sejumlah menu di ditawarkan untuk meningkatkan kapasitas petugas kesehatan di kabupaten/kota tidak hanya dalam hal teknis medis program tetapi menyangkut pula teknis medis Fungsional. Menu-menu yang di tawarkan sebagai berikut : 1. Program Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi a) peningkatan kemampuan petugas kesehatan dalam tatalaksana gizi buruk, surveilens gizi dan konseling menyusui. b) pelatihan petugas gizi puskesmas dalam penggunaan standar pemantauan pertumbuhan balita. c) peningkatan kapasitas petugas dalam tatalaksana gizi buruk untuk puskesmas perawatan dan rumah sakit kabupaten/ kota. d) peningkatan kapasitas/fasilitator petugas kesehatan dalam konseling menyusui. e) peningkatan kemampuan petugas kesehatan dalam konseling pendamping darurat. f) peningkatan kemampuan petugas dalam pemanfaatan TTD pada remaja putri dan WUS guna penurunan AKI/AKB di kabupaten/ kota. g) fasilitasi teknis pengumpulan data akhir manajemen program NICE kabupaten/kota. h) peningkatan kemampuan petugas dalam pengelolaan gizi melalui pemberdayaan masyarakat. i) peningkatan kapasitas pengelola program dalam pelayanan antental terpadu. j) peningkatan kapasitas pengelola program dalam persalinan ditolong tenaga kesehatan. k) peningkatan kapasitas pengelola program dalam pelayanan nifas. l) peningkatan kapasitas pengelola program dalam pelayanan keluarga berencana. m) peningkatan kapasitas pengelola program dalam pelayanan keseshatan reproduksi. n) peningkatan kapasitas pengelola program dalam penyelenggaraan kelas ibu hamil. o) pertemuan teknis dan manajemen program kesehatan ibu. p) pertemuan koordinasi dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan/atau peningkatan akses universal kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana. q) pertemuan sosialisasi/desiminasi dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan/atau peningkatan akses universal kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana. r) pertemuan advokasi dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan atau peningkatan akses universal kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana.

- 20 s)

2.

peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan neonatal essensial. t) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang manajemen asfiksia BBLR. u) peningkatan kemampuan Puskesmas perawatan dalan penanganan anak sakit. v) penyiapan tim fasilitator AMP tingkat kabupaten/kota. w) peningkatan kemampuan tenaga kesehatan tentang manajement terpadu balita sakit (MTBS). x) peningkatan kemampuan tenaga kesehatan tentang stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SIDDTK). y) peningkatan Kapasitas tenaga kesehatan dalam penerapan kelas ibu balita. z) orientasi pemanfaatan kohor bayi/balita di Puskesmas dalam surveilens kesehatan anak. aa) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan. bb) kesehatan peduli remaja. cc) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penjaringan anak sekolah. dd) Peningkatan Kapasitas tenaga kesehatan dalam Tatalaksana Kasus kekerasan terhadap anak (KtA). ee) pengembangan MTBS-M/MTBS di tingkat masyarakat. ff) desiminasi/fasilitasi implementasi program kesehatan anak di tingkat Puskesmas perawatan. gg) pertemuan pembahasan rujukan kasus di Puskesmas perawatan dan rumah sakit tingkat kabupaten/kota. hh) pembahasan (review) kasus kematian neonatal di tingkat kabupaten/kota. ii) pertemuan koordinasi pemantapan pelaporan PWS KIA atau pelaporan kesehatan anak dalam surveilens kesehatan anak. jj) pertemuan koordinasi penerapan MTBS, SDIDTK dan buku KIA di Provinsi, Kabupaten/Kota. kk) pertemuan koordinasi teknis upaya peningkatan kelangsungan hidup bayi, balita dan anak di kabupaten/kota. ll) rapat koordinasi teknis pelayanananan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer di tingkat kabupaten/kota. mm) peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam penanganan malaria dalam kehamilan. nn) peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam penanganan HIV-AIDS dalam kehamilan. oo) peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam kedaruratan obstetri neonatal dasar. pp) peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam penanganan HIV-AIDS dalam kehamilan. qq) peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam pertolongan persalinan normal. program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan a) monitoring pelaksanaan imunisasi DPT-HB-HIb. b) asistensi dan koordinasi vaksin serta logistic imunisasi lainnya oleh pengelola cold chain. c) pertemuan koordinasi perencanaan dan evaluasi kegiatan imunisasi serta wasor tingkat kabupaten/kota.

- 21 d) e)

3.

4.

pelaksanaan dan pertemuaan asistensi KIPPI. peningkatan kemampuan petugas kesehatan dalam pengembangan sistem surveilens kewaspadaan dini dan respon KLB bagi petugas surveilens Puskesmas. f) peningkatan kapasitas Tim TGC tingkat kabupaten/kota. g) pertemuan koordinasi penyakit potensial KLB dengan lintas program dan sektor terkait. h) investigasi epidemiologi saat KLB. i) pertemuan koordinasi dalam pengendalian kasus malaria, TBC dan HIV. j) pertemuan koordinasi dalam pengendalian kasus penyakit terabaikan (filariasis, frambusia dan kusta). k) peningkatan kemampuan petugas dalam pengendalian vector dan pelatihan fogging. l) pertemuan koordinasi pengelola program DBD, ISPA dan diare. m) pelatihan manajemen dan tatalaksana diare bagi petugas kesehatan. n) peningkatan kapasitas kader Posbindu Puskesmas tingkat kabupaten/kota. o) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pengendalian penyakit tidak menular terintegrasi. p) fasilitasi peningkatan kesehatan lingkungan di kawasan DTPK. q) fasilitasi implementasi di kampung program pamsimas. r) peningkatan kemampuan petugas dalam pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat. s) pertemuan tingkat kabupaten jejaring pengawasan kualitas air bersih. t) peningkatan kemampuan tenaga sanitasi dalam bidang sanitasi total berbasis masyarakat. u) pertemuan terpadu percepatan MDG’S dan prioritas pembangunan kesehatan tingkat kabupaten/kota. Program Promosi Kesehatan a) pergerakan masyarakat dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak dengan koordinasi dengan Tim Penggerak PKK tingkat kabupaten/kota b) orientasi bagi fasilitator kampanye aku bangka aku tahu dalam peningkatan pengetahuan yang benar dan komprehensif tentang HIV dan AIDS c) pengerakan masyarakat dalam pengendalian malaria, TBC dan AIDS d) penguatan koordinasi kelompok kerja operasional desa dan kelurahan siaga aktif e) pertemuaan koordinasi dalam perencanaan program promosi kesehatan ditingkat kabupaten/kota f) pelatiahan promosi kesehatan bagi petugas kesehatan. g) orientasi pemberdayaan masyarakat bagi bidan/perawat Poskesdes h) orientasi pemberdayaan masyarakat bagi kader kesehatan Program Pembinaan Upaya Kesehatan a) pertemuaan koordinsi program bina upaya kesehatan dasar dan daerah bermasalah kesehatan tingkat kabupaten/kota. b) peningkatan kapasitas teknis manajemen Puskesmas. c) peningkatan akses pelayanan kesehatan di DTPK.

- 22 d) e) f) g) h) i) j) k) l) m)

pertemuan advokasi dan sosialisasi Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam revitalisasi perkemas/PHN. persiapan perawat penyelia perkemas/PHN tingkat kabupaten/ kota. peningkatan kemampuan teknis operator dalam pemelihataan peralatan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit peningkatan kemampuan teknis petugas Laboratorium Puskesmas dan Labkesda. eliminasi kasus pasung melalui peningkatan ketrampilan kesehatan jiwa bagi tenaga kesehatan di Puskesmas. pertemuan koordinasi pelayanan kesehatan dasar. peningkatan kemampuan petugas dalam peningkatan kualitas sistem pelaporan dan ketersediaan obat dan alat kesehatan. perencanaan terpadu program kefarmasian dan alat ksehatan serta perencanaan dan evaluasi DOK-BK untuk bidang pelayanan kefarmasian. pemutahiran data kefarmasian dan alat kesehatan tingkat kabupaten/kota.

- 23 BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS BIDANG KESEHATAN 1. Pengelolaan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota a. Tahap Persiapan Setelah terbitnya Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penggunaan 15% (lima belas perseratus) DOK-BK di Kabupaten/Kota se Provinsi Papua tahun anggaran berkenaan Bupati/Walikota menetapkan pejabat pengelola keuangan/barang yang meliputi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Akuntansi dan Bendahara Pengeluaran. Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Menyusun rancangan SK Bupati/Walikota tentang penetapan Pejabat Pengelola Keuangan/Barang. 2. Menetapkan staf pengelola keuangan yang meliputi Staf Pengelola Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (3 orang), Pengelola Keuangan DOK Bidang Kesehatan di Puskesmas (Kepala Puskesmas dan Pengelola Keuangan). 3. Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang penetapan Tim Pengelola Keuangan DOKBK. 4. Menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan DOK-BK kabupaten/kota. 5. Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tentang penetapan alokasi DOK-BK per Puskesmas. Besaran alokasi DOK-BK setiap Puskesmas ditetapkan dengan memperhatikan situasi dan kondisi antara lain : 1. Jumlah penduduk terutama orang asli Papua; 2. Luas wilayah; 3. Kondisi geografis; 4. Kesulitan wilayah; 5. Cakupan dan Pencapaian program tahun sebelumnya; 6. Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya; 7. Jumlah Poskesdes dan Posyandu; 8. Parameter lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kearifan lokal. b. Tahap Pelaksanaan 1. Melakukan pemetaan permasalahan kesehatan diwilayah kabupaten/kota, utamanya dalam koridor fokus pada Program Prioritas DOK-BK dan SPM Kabupaten/Kota 2. Menetapkan prioritas permasalahan kesehatan di tiap wilayah Puskesmas. 3. Menuntun Puskesmas menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) sesuai prioritas permasalahan kesehatan ditiap wilayah Puskesmas, yang selanjutnya dijabarkan dalam POA Puskesmas 4. Rapat konsultasi teknis dan pelatihan manajemen DOK bidang Kesehatan untuk Puskesmas. 5. Rekapitulasi RUK Puskesmas. 6. Melaksanakan pembahasan perencanaan kesehatan kabupaten/ kota berdasarkan bahan yang telah disusun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan hasil rekapitulasi RUK Puskesmas.

- 24 7. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) bidang kesehatan secara terpadu dengan memperhatikan semua kegiatan dari berbagai sumber anggaran termasuk DOK-BK Setelah RKT tersusun, Puskesmas menyusun RPK Tahunan. 8. Melaksanakan verifikasi RPK tahunan dan POA bulanan Puskesmas. c. Tahap Monitoring dan Evaluasi 1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan DOK bidang Kesehatan ke Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu. 2. Melakukan rekapitulasi laporan kegiatan tingkat Puskesmas. 3. Menyusun laporan evaluasi kegiatan DOK Bidang Kesehatan . 4. Mengirimkan laporan BOK tingkat kabupaten/kota ke Gubernur Provinsi Papua cq Dinas Kesehatan Provinsi Papua. 5. Melakukan diseminasi informasi hasil evaluasi DOK –BK. 6. Memanfaatkan hasil evaluasi sebagai bahan perencanaan tahun berikutnya. 2. Pengelolaan di Puskesmas a. Tahap Persiapan 1) Penyusunan Plain of Action Setelah menerima surat keputusan alokasi DOK-BK tahun anggaran berkenaan per Puskesmas, Puskesmas segera menyelenggarakan rapat lokakarya mini Puskesmas, untuk menyusun POA tahunan yang bersumber dana DOK-BK dan sumber lain. Berdasarkan POA tahunan yang telah tersusun, selanjutnya Puskesmas menetapkan POA yang akan dilaksanakan pada tahap pertama bersumber dana BOK dengan periode kegiatan satu bulan atau beberapa bulan ke depan, untuk diusulkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk proses pencairan dana. 2) Pembukaan Rekening Puskesmas Puskesmas atas dasar Surat Perintah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Segera membuka rekening giro/tabungan atas nama Puskesmas untuk menampung dana DOK-BK yang disalurkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. b. Tahap Pelaksanaan 1) Permintaan Dana Puskesmas setelah menyusun POA dapat segera mengajukan Surat Permintaan Uang tahap pertama ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang dilampiri 1. POA tahunan 2. POA tahapan pertama (sebagai daftar nominatif usulan), 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja. 4. Fotokopi buku rekening. 5. Fotokopi NPWP dan 6. PKS yang telah disusun antara Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Puskesmas. Untuk permintaan tahap berikutnya dapat dilakukan apabila Puskesmas telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah diusulkan pada tahap sebelumnya minimal 80% (delapan puluh perseratus) dan sudah selesai dipertanggungjawabkan. Sisa kegiatan dan uang yang belum dilaksanakan dapat terus dilaksanakan sambil mengajukan permintaan dana tahap selanjutnya.

- 25 2) Pencairan Dana Pengelola Keuangan DOK-BK Puskesmas dapat mencairkan dana yang tersedia di rekening Puskesmas untuk melaksanakan Program DOK-BK yang telah disusun untuk periode satu bulan berdasarkan POA hasil lokakarya mini Puskesmas. Pada daerah dengan kondisi geografis sulit atau akses ke Puskesmas memerlukan biaya tinggi, pencairan dana dapat untuk kegiatan periode beberapa bulan. 3) Pemanfaatan Dana di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas beserta jaringannya a. Pemanfaatan dana DOK-BK di sesuaikan dengan menu menu program Prioritas yang secara garis besar di bagi atas : a. belanja bahan b. honor output kegiatan c. belanja barang non operasional lainnya d. belanja sewa e. belanja jasa profesi f. belanja perjalanan lainnya b. Besaran biaya transport lokal yang dibiayai adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di kabupaten/kota tersebut. Pada kondisi tertentu, daerah dapat membayar biaya transport lokal berdasar at cost, sesuai dengan besaran biaya transport lokal yang dikeluarkan, termasuk sewa sarana transport bila diperlukan, karena tidak ada sarana transport regular dengan bukti pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik/penyedia jasa transportasi. Untuk petugas kesehatan yang menghadiri kegiatan rapat/pertemuan/konsultasi yang terkait dengan DOK-BK dalam Kabupaten/Kota karena kondisi geografis memerlukan perjalanan lebih dari 8 (delapan) jam dan bisa ditempuh dengan pulang pergi tanpa menginap, dapat dibayarkan biaya transport lokal dan uang harian sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri per harinya. c. Untuk Pelaksanaan Kartu Papua Sehat bagi pelayanan kesehatan dasar dalam dan luar gedung, penggunaan DOK-BK dapat di gunakan untuk a. penyediaan obat-obatan; b. alat/bahan habis pakai; c. alat medis habis pakai; d. makanan pasien; e. biaya administrasi; f. biaya operasional sehari-hari; g. jasa/insentif pelayanan. Besaran Jasa/Insentif Pelayanan Kartu Papua Sehat untuk layanan kesehatan dasar di Puskesmas maksimal 40% (empat puluh perseratus) dari total dana yang di alokasikan bagi program kartu Papua Sehat di masing masing Puskesmas. d. Untuk Pembelian/Belanja Barang dapat dimanfaatkan untuk : 1. Membiayai pembelian/belanja barang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif ke luar gedung, yang meliputi : a) Pembelian bahan PMT penyuluhan/pemulihan; b) Pembelian konsumsi rapat, penyuluhan, refreshing; c) Pencetakan/penggandaan/penyediaan bahan untuk penyuluhan kepada masyarakat.

- 26 2. Membiayai pembelian/belanja barang untuk mendukung pelaksanaan manajemen Puskesmas, manajemen pengelolaan keuangan DOK-BK meliputi : a. pembelian alat tulis/kantor untuk kegiatan pendukung BOK; b. biaya administrasi perbankan, apabila sesuai ketentuan bank setempat, memerlukan biaya administrasi dalam rangka membuka dan menutup rekening bank Puskesmas, maka dapat menggunakan dana BOK dari kegiatan belanja barang penunjang; c. pembelian materai; d. penggandaan/fotokopi laporan; e. pengiriman surat/laporan; dan f. pembelian konsumsi rapat. 3. Pertanggungjawaban Dokumen pendukung untuk pertanggung jawaban penggunaan Dana BOK adalah disesuaikan dengan jenisnya sebagai berikut : a. Transport lokal 1. Surat Tugas/Surat Perintah Tugas perorangan atau kelompok yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau surat undangan atau jadwal kegiatan yang dibuat Puskesmas bagi kader dan dukun bersalin (lampiran 2); 2. Daftar hadir kegiatan ( untuk kegiatan rapat ) (Lampiran 3); 3. Bukti penerimaan transport lokal yang ditandatangani oleh pegawai/penerima transport sesuai besaran yang diterima. Dapat berupa kuitansi atau bukti penerimaan lainnya seperti buku catatan pengeluaran pengelola keuangan, tanda terima perorangan atau gabungan. Apabila transport lokal besarannya sesuai dengan at cost, maka dokumen/bukti pengeluaran dapat berupa karcis/tiket yang dikeluarkan oleh sarana transportasi tersebut. Bila tidak ada bukti, dapat diganti dengan tanda terima/kuitansi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pemilik/pengemudi sarana transportasi tersebut, termasuk didalamnya apabila carter atau sewa sarana transportasi karena tidak ada sarana transportasi regular (lampiran 4); 4. Laporan kegiatan secara ringkas (diketik atau ditulis tangan) (lampiran 9). b. Perjalanan Dinas 1. Surat Tugas dan/atau surat undangan (lampiran 2); 2. Bukti/kuitansi rekap penerimaan uang transport lokal, uang harian dan uang penginapan bila menginap yang ditandatangani oleh pegawai yang melaksanakan perjalanan (lampiran 4); 3. Bukti pengeluaran transport lokal berupa karcis/tiket. Bila tidak ada bukti, dapat diganti dengan tanda terima/kuitansi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pemilik/pengemudi sarana transportasi tersebut, termasuk didalamnya apabila carter atau sewa sarana transportasi karena tidak ada sarana transportasi regular (lampiran 4); 4. Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani dan stempel (bila ada stempel) oleh pejabat setempat (lampiran 5); 5. Laporan (diketik atau ditulis tangan) (lampiran 9).

- 27 c. Pembelian/Belanja Barang 1. Bukti pembelian/kuitansi/faktur/bon dari penjual (bila ada) yang ditandatangani di atas materai Rp.3.000,- untuk pembelian dengan nilai Rp.250.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,- dan materai Rp.6.000 untuk pembelian lebih dari Rp.1.000.000,- yang distempel (bila ada) oleh pihak penjual barang (bukti pembelian dapat berupa kuitansi atau tanda pembelian lainnya) dengan rincian barang yang dibeli (lampiran 8); 2. Akomodasi dan sewa ruang pertemuan (dalam hotel) tidak dikenakan PPN hanya di pungut PPh Pasal 23 sebesar 2%, akomodasi dan sewa ruang pertemuan di luar Hotel dipungut PPN 10% dan PPh 2%. 3. Honorarium. Untuk pembayaran honorarium wajib melampirkan dilampirkan 1) Surat Keputusan terkait penerima honorarium 2) Kuitansi/daftar penerimaan honorarium. 3) Potongan pajak terhadap pembayaran honorarium (PPh 21). a) Golongan I dan II : 0%; b) Golongan III : 5%; c) Golongan IV : 15%; 4. Biaya konsumsi makan/minum tidak dikenakan PPN hanya di pungut PPh psl 23 sebesar 2 % 5. Sewa kendaraan/rental dipungut PPh psl 23 sebesar 4% dan PPN 10% 6. Pengadaan barang/jasa s/d Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) SPJ hanya nota pembelian dan kwitansi dan belanja barang Rp.2.000.000 keatas dikenakan pajak PPN 10% dan PPh 1,5%. 7. Pengadaan barang/jasa Rp. 10.000.000 s/d Rp. 50.000.000 dengan surat pesanan, fraktur, kwitansi dan pajak PPN/PPh serta identitas/surat-surat perusahaan sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa. 8. Pengadaan barang/jasa Rp. 50.000.000 s/d Rp. 200.000.000 dengan SPK, fraktur, kwitansi, berita acara serah terima barang, berita acara pemeriksaan barang dan dikenakan Pajak PPN/PPh serta identitas/surat-surat perusahaan sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa. d. Pengiriman Resi/tanda bukti pengiriman melalui PT. Pos/Jasa Pengiriman. e. Administrasi Bank Bukti potongan biaya administrasi bank/fotokopi rekening koran. 4. Pencatatan/Pembukuan 1. Buku yang harus dimiliki oleh pengelola keuangan BOK Puskesmas adalah buku bank dan buku kas tunai ( lampiran 15 ). 2. Setiap transaksi harus segera dicatat dalam buku kas tunai dan SPTB ditutup setiap akhir bulan yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dan pengelola keuangan BOK Puskesmas (lampiran 15 dan 16). 3. Pencatatan dilaksanakan berdasarkan nilai yang tertera dalam kuitansi. Menyimpan dengan baik dan aman seluruh bukti/dokumen pertanggungjawaban keuangan. 5. Tahap Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja 1. Monitoring pencapaian program/kegiatan dan penyerapan keuangan BOK dilakukan pada saat lokakarya mini bulanan dan tribulanan. 2. Pembinaan oleh Kepala Puskesmas, bidan koordinator dan pengelola program ke Puskesmas pembantu, UKBM dan bidan di desa berdasarkan hasil lokakarya mini Puskesmas. 3. Penilaian kinerja Puskesmas dilaksanakan oleh pengelola program, dikoordinasikan oleh Kepala Puskesmas dan dilaksanakan pada akhir tahun, atau sesuai dengan kesepakatan/penetapan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 4. Outputnya adalah dokumen Penilaian Kinerja Puskesmas.

- 28 BAB IV PENGORGANISASIAN Agar terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan DOK-BK maka pengelolaan program prioritas di tingkat jenjang administrasi perlu diatur secara terstruktur dan terintegrasi. Pengelolaan secara berjenjang dan terintegrasi dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka mencapai kualitas pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota dan Puskesmas. Untuk itu dalam pengelolaan DOK-BK di bentuk Tim yang terintegrasi di tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota serta Puskesmas. A.

Pengelola BOK Tingkat Provinsi 1. Susunan Organisasi : a. Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi b. Sekretariat 1. Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi 2. Sekretaris : Kasie Jaminan Kesehatan 3. Anggota : 1. Kabid Bina Pengembangan SDM Kesehatan 2. Kasie Pengendalian wabah dan Bencana 3. Kasie Pengendalian Penyehatan Lingkungan c. Tim Teknis 1. Ketua : Kabid Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan 2. Sekretaris : Kabid Bina Pelayanan Kesehatan 3. Anggota : 1. Kabid Bina Pengendalian Masalah Kesehatan 2. Kasie Pelayanan Kesehatan Dasar 3. Kasie Pelayanan Kesehatan Rujukan 2. Tugas : a. menjabarkan kebijakan dan strategi pelaksanaan DOK-BK di tingkat Provinsi. b. mengarahkan pelaksanaan kebijakan DOK- di tingkat Provinsi. c. melakukan advokasi dan sosialisasi DOK-BK tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. d. melakukan koordinasi dan sinkronsiasi perencanaan dan penganggaran kegiatan DOK-BK tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. e. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan DOK-BK di Kabupaten/Kota. f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan DOK Bidang Kesehatan tingkat Provinsi (termasuk ringkasan laporan pelaksanaan DOK-BK di tiap kabupaten/kota) kepada Gubernur Provinsi Papua.

B.

Pengelola DOK-BK Tingkat Kabupaten/Kota 1. Susunan Tim Pengelola DOK-BK Tingkat Kabupaten/Kota: a. Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota b. Sekretariat 1. Ketua : Pejabat eselon III yang ditunjuk merangkap sebagai PPK 2. Sekretaris : Salah satu pejabat eselon IV 3. Anggota : Jumlah sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran

- 29 -

C.

c. Tim Teknis 1. Ketua : Salah satu kepala bidang 2. Sekretaris : Salah satu kepala seksi 3. Anggota : Lintas bidang yang terkait dengan Program Prioritas DOB-BK dengan jumlah personil disesuaikan kebutuhan 2. Susunan Tim Pengelola Anggaran DOK – BK Tingkat Kabupaten/Kota a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) c. Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) d. Bendahara Pengeluaran e. Staf pengelola keuangan satker f. Pengelola DOK-BK di Puskesmas (Kepala Puskesmas dan Pengelola Keuangan) 3. Tugas Tim Pengelola DOK-BK : a. melaksanakan kebijakan DOK-BK sesuai kebijakan Pemerintah Provinsi. b. menentukan besaran alokasi/realokasi dana DOK-BK per Puskesmas melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. c. mengirimkan surat keputusan penetapan alokasi/realokasi kepada Bupati/ Walikota dengan tembusan Tim Pengelola BOK Provinsi dan pihak yang ditetapkan untuk penyaluran dana. d. melakukan advokasi dan sosialisasi DOK-BK tingkat Kabupaten/Kota dan Puskesmas. e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan DOK-BK tingkat Kabupaten/Kota dan Puskesmas. f. melakukan verifikasi POA Puskesmas yang akan didanai DOK-BK. g. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penggerakan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan DOK-BK di Puskesmas. h. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan DOK-BK di Kabupaten/Kota kepada Tim Pengelola DOK-BK Tingkat Provinsi tembusan kepada Bupati/Walikota. 4. Tim Pengelola Anggaran Satker BOK : a. menyelenggarakan pelaksanaan anggaran DOK-BK sesuai peraturan perundangan. b. membuat perjanjian kerja sama pelaksanaan DOK-BK dengan Puskesmas. c. melakukan verifikasi usulan dan pertanggungjawaban keuangan DOK-BK. d. melakukan koordinasi dengan para pelaksana kegiatan DOK-BK. e. menyusun dan menyampaikan laporan anggaran DOK-BK yang dikelolanya secara berjenjang. Tim Pengelola Keuangan DOK-BK Tingkat Puskesmas Pengelola Keuangan DOK-BK di Puskesmas berdasar Surat Keputusan KPA terdiri dari Ketua (Kepala Puskesmas) dan Pengelola Keuangan BOK di Puskesmas : 1. Ketua (Kepala Puskesmas) sebagai atasan langsung Pengelola Keuangan DOK-BK di Puskesmas bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan keuangan DOK-BK di Puskesmas dan jaringannya beserta Poskesdes/Polindes dan Posyandu. Tugas Ketua (Kepala Puskesmas), meliputi :

- 30 a. menyampaikan POA tahunan hasil lokakarya mini di awal tahun anggaran kepada KPA/PPK; b. membuat Perjanjian Kerjasama dengan KPA/PPK tentang Pelaksanaan DOK – BK Tahun 2014; c. membuka rekening Instansi; d. membuat Surat Permintaan Uang kepada KPA Dinkes e. Kabupaten/Kota dengan melampirkan POA hasil lokakarya mini bulanan atau tribulanan; f. mengeluarkan Surat Tugas untuk pelaksanaan kegiatan BOK diPuskesmas dan jaringannya beserta Poskesdes/Polindes dan Posyandu; dan g. menandatangani semua kuitansi pengeluaran. 2. Pengelola Keuangan DOK–BK Puskesmas bertugas : a. membukukan semua penerimaan dan pengeluaran terhadap uang yang dikelolanya ke dalam Buku Kas Tunai. b. mempertanggungjawabkan dalam bentuk dokumen pengeluaran (kuitansi) atas pelaksanaan kegiatan. c. melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada Bendahara Pengeluaran DOK–BK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, berupa laporan realisasi keuangan Puskesmas dengan melampirkan copy bukti-bukti pengeluaran di Puskesmas yang ditandatangani oleh pengelola keuangan dan ketua (Kepala Puskesmas) (lampiran 10). d. mengembalikan sisa uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran. e. memungut dan menyetorkan pajak sesuai peruntukannya. f. menyimpan dengan baik dan aman seluruh bukti asli pertanggungjawaban keuangan.

- 31 BAB V INDIKATOR KEBERHASILAN Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan DOK-BK, maka perlu ditetapkan indikator keberhasilan sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan DOK-BK. Tujuan penetapan indikator keberhasilan ini adalah untuk penilaian kinerja internal jajaran kesehatan setiap tingkatan dan untuk penilaian kinerja eksternal Dinas Kesehatan Provinsi Papua terkait dengan penilaian kinerja pengelolaan DOK-BK dan transparansi publik. Penilaian indikator keberhasilan tersebut berdasarkan laporan pelaksanaan DOK-BK di Puskesmas/Kabupaten/Kota dan dikirimkan secara periodik (bulanan, tiga bulanan, semester), insidentil/sesuai permintaan maupun berbagai hasil studi. Laporan dikirimkan secara berjenjang dari Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Dinas Kesehatan Provinsi. Pelaporan yang bersifat rutin menggunakan format dan mekanisme yang telah ditetapkan meliputi : 1. Laporan kegiatan Puskesmas menggunakan format laporan SP2TP/SP3; 2. Laporan keuangan sesuai ketentuan Sistem Akutansi Instansi. Selain itu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi juga menyusun laporan tahunan pelaksanaan DOK-BK. Indikator keberhasilan pelaksanaan DOK-BK : No 1.

2.

3.

Indikator Indikator Input

Jenis Indikator

Persentase Kabupaten/Kota yang mendapat DOK-BK sebesar 15 % (lima belas perseratus) sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Papua. Persentase Dinkes Kabupaten/Kota menerbitkan SK Tim Pengelola Anggaran DOK–BK Tingkat Kabupaten/ Kota. Persentase Dinkes Kabupaten/Kota menerbitkan SK Tim Pengelola Anggaran DOK–BK Tingkat Puskesmas. Persentase DOK-BK yang dicairkan Dinkes Kab/Kota & disalurkan kepada Puskesmas yang mengajukan surat permintaan uang. Indikator Proses Presentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pertemuan dalam rangka pelaksanaan DOK –BK. Persentase Puskesmas yang melaksanakan Lokakarya Mini pelaksanaan DOK-BK. Indikator Output Persentase pencapaian target Pelayanan Kesehatan bersumber DOK-BK. Persentase serapan DOK-BK setiap program prioritas tingkat Puskesmas.

- 32 INDIKATOR PENCAPAIN TARGET PELAYANAN KESEHATAN BERSUMBER DOK-BK

No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Indikator

K1 K4 Pn Pnf KF3

KN1

7. KNL 8.

Rkm

Penjelasan Jumlah bumil yang dilayani pertama kali selama kehamilan oleh tenaga kesehatan Jumlah bumil yang dilayani minimal 4 X dengan rumus 1 - 1 – 2 ( mendapat layanan 10 T ) Jumlah partus yang dilayani oleh dokter / bidan / perawat Jumlah partus di RS, Puskesmas, Ruang Bersalin Jumlah Kunjungan Nifas lengkap : sekali pada 6 jam - 3 hari post partum; sekali pada hari ke 3 - 7 dan sekali pada hari ke 8 -28 post partum Jumlah kunjungan neonatus pertama pada 6 - 48 jam setelah lahir. Jumlah neonatus yg dilayani minimal sekali pada 6 - 48 jam setelah lahir, sekali pada hari ke 3 - 7; sekali pada hari ke 8 - 28. Jumlah Ibu yang dideteksi faktor risiko dan komplikasi oleh masyarakat

Orang Asli Papua (OAP)

Non Orang Asli Papua OAP

Total Penduduk

- 33 -

No 9. 10.

Indikator

KMat KNeo

11. Kbay 12. Balkap 14. 15. 16. 17. 18.

Balkit Balmtbs KBaktif

Penjelasan Jumlah ibu dengan komplikasi maternal yang ditangani secara definitive Jumlah Neonatus dengan komplikasi yang ditangani secara definitive Jumlah bayi 29 hari - 12 bulan yang dilayani minimal sekali pada bulan ke-2; sekali pada bulan ke 3 - 5; sekali pada bulan ke 6 - 8; dan sekali pada bulan ke 9 - 11) Jumlah ANAK BALITA umur 12 - 59 bulan, yang dilayani minimal 8 X setahun, pemantauan perkembangan 2 x setahun, dan vit A 2 x setahun) Jumlah KUNJUNGAN anak balita sakit umur 12 - 59 bulan yang datang berobat ke tenaga kesehatan Jumlah KUNJUNGAN anak balita sakit yang dilayani dengan MTBS atau MTBS-M Jumlah peserta KB aktif pada akhir bulan. ( Current User) Jumlah Kunjungan Poli Peserta KPS ke Puskesmas Jumlah Kunjungan gawat darurat peserta KPS Jumlah Peserta KPS yang di rujuk Jumlah Cakupan Kampung/Kelurahan UCI

Orang Asli Papua (OAP)

Non Orang Asli Papua OAP

Total Penduduk

- 34 -

No 19. 20. 21.

Indikator

Penjelasan Cakupan Pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga tidak mampu Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan balita gizi kurang yang mendapat intervensi Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit HIV/AIDS Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Malaria Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit yang terlupakan ( Filariasis, Kusta dan Frambusia

Orang Asli Papua (OAP)

Non Orang Asli Papua OAP

Total Penduduk

- 35 BAB VI PENGAWASAN Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dan/atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar, atau bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan kegiatan DOK-BK meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional internal, dan pengawasan eksternal. DOK-BK merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dana Otonomi Khusus Pemerintah Provinsi Papua maka yang berhak melakukan pengawasan adalah pengawas internal dari Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan BPKP serta pengawas eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan. A. Pengawasan Melekat Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan masing masing instansi kepada bawahannya, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun Puskesmas. Pengawasan melekat dapat dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua. B. Pengawasan Fungsional Internal Instansi pengawas fungsional kegiatan DOK-BK secara internal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan BPKP. Instansi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai kebutuhan atau sesuai permintaan instansi yang akan diaudit terhadap pemanfaatan DOK-BK. Hal yang perlu disiapkan terkait dengan pelaksanaan pengawasan (audit) adalah kelengkapan dan kebenaran dokumen pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabannya. Selain itu, untuk penilaian kinerja program DOK-BK, digunakan empat tepat sebagai berikut : 1. Ketepatan sasaran yaitu program yang diluncurkan oleh pemerintah benar benar diterima oleh sasaran. 2. Ketepatan waktu yaitu waktu penyaluran DOK-BK telah sesuai dengan jadwal kegiatan. 3. Ketepatan jumlah yaitu jumlah DOK-BK yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat pemotongan dana bantuan. 4. Ketepatan penggunaan yaitu DOK telah dimanfaatkan/ digunakan sesuai dengan program prioritas. C. Pengawasan Eksternal Instansi pengawas eksternal kegiatan BOK adalah pengawasan fungsional yang dilakukan oleh tim audit keuangan yang berwenang, yaitu BPK dan KPK. Instansi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan atau permintaan instansi yang akan diaudit terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan DOK-BK.

- 37 BAB VII PENUTUP Petunjuk teknis Penggunaan 15% (lima belas perseratus) Dana Otonomi Khusus Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota se Provinsi Papua disusun sebagai acuan bagi pelaksaan dan pemanfaat DOK-BK. DOK Tahun 2014 difokuskan pada 4 (empat) program Utama guna pencapaian target MDG’S bidang Kesehatan yang belum tercapai serta Program Prioritas Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2013 - 2018. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat, diharapkan dapat merencanakan kegiatan secara komprehensif, berdaya ungkit tinggi pada upaya kesehatan bersifat promotif, preventif, Kuratif dan Rehabilitatif dengan menggunakan data pemantauan wilayah setempat. Apabila Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota merasa perlu menyusun petunjuk yang bersifat lebih operasional sebagai turunan petunjuk teknis ini, maka dapat mengembangkannya sepanjang tidak bertentangan dengan petunjuk teknis ini. Jika di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada petunjuk teknis ini, maka akan dilakukan penyempurnaan pada penyusunan petunjuk teknis selanjutnya. GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH