GUBERNUR PAPUA PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG JENIS DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PAPUA, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2008, Nomor 10 Tahun 2008 dan Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua, perlu menyusun Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 4. Undang-Undang ......../2
-24. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nmor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 9); 11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 10); 12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 11); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG JENIS DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA.
BAB I ......./3
-3BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1.
Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
2.
Jenis Jabatan Fungsional Tertentu adalah macam jabatan yang ditentukan berdasarkan keahlian dan atau keterampilan tertentu.
3.
Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu adalah jenis dan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu yang dibutuhkan pada Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Unit Pelaksana Lembaga Teknis Daerah.
4.
Organisasi Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Unit Pelaksana Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
5.
Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Papua.
6.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
BAB II JENIS DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU Pasal 2 Jenis Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri dari : 1. arsiparis; 2. pranata komputer; 3. pranata humas; 4. perancang perundang-undangan; 5. perawat; 6. pengawas farmasi dan makanan; 7. apoteker; 8. asisten apoteker; 9. pranata laboratoriumkesehatan; 10. penyuluh kesehatan masyarakat; 11. epidemolog kesehatan; 12. entomolog kesehatan; 13. sanitarian; 14.administrator............../4
-414. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.
administrator kesehatan; perawat gigi; nutrisionis; bidan; radio graper; perekam medis; teknisi elektromedis; fisioterapis; repraksionis optisen; terapis wicara; ortotis prostotis; okupasi terapis; teknisi transfusi darah; teknisi gigi; psikolog klinis; fisikawan medis; dokter paramedik klinis; dokter pendidik klinis; dokter umum; dokter gigi; dokter spesialis; dokter keluarga; pengebang teknologi pembelajaran; guru (SLB,SPMLB,SBI); pamong belajar; pengawas sekolah; teknisi siaran; penilik; andalan siaran; teknisi pengairan; teknisi jalan dan jembatan; teknisi penyehatan lingkungan; teknisi tata bangunan dan perumahan; penata ruang; penyuluh sosial; pekerja sosial; pengawas ketenagakerjaan; pengawas norma kerja; pengawas norma keselamatan dan kesehatan kerja; perantara hubungan industrial; pengantar kerja; instruktur manajemen dan produktifitas; penggerak swadaya masyarakat; instruktur; penguji mutu barang; penyuluh perindag; widyaswara; penera; peneliti; pejabat penyidik pegawai negeri sipil; petugas konsultasi lapangan koperasi; pamong budaya; pengendali hama dan penyakit ikan; penyuluh perikanan; pengawas perikanan; pengawas benih ikan; penyuluh kehutanan; polisi kehutanan; pengendali ekosistem hutan; 72.penyuluh......./5
-573. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
penyuluh pertanian; pengawas mutu hasil pertanian; pengendali organisme pengganggu tanaman; pengawas benih tanaman; pengawas mutu pangan; pengawas mutu benih tanaman; pengawas mutu pakan; pengawas bibit ternak; medik viteriner; paramedik viteriner; inspektur ketenagalistrikan; inspektur tambang; inspektur migas; surveyor pemetaan; penyelidik bumi; pengamat meteorologi dan geofisika; pengawas keselamatan pelayaran; penguji kendaraan bermotor; penguji frekuensi radio; perencana; auditor (JFA); analis kepegawaian; analis pengairan; analis jalan dan jembatan; analis energi dan listrik; pengendali dampak lingkungan; analis laboratorium lingkungan dan sumber daya alam. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Pasal 3
(1) (2)
Kebutuhan jabatan fungsional tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. Kebutuhan jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman untuk menyusun formasi jabatan fungsional tertentu. BAB III PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU Pasal 4
(1) (2) (3) (4)
Pegawai Negeri Sipil Daerah pada organisasi perangkat daerah dapat diangkat sebagai Pejabat Fungsional Tertentu sesuai dengan jenis dan kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu. Untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai negeri sipil harus memenuhi kualifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan. Pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban kerja, pembinaan karier pejabat fungsional dan kemampuan keuangan daerah. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB........../6
-6BAB IV ANGKA KREDIT DAN TUNJANGAN JABATAN Pasal 5 Penetapan dan perhitungan angka kredit bagi pegawai negeri sipil daerah yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pasal 6 Pemangku jabatan fungsional tertentu diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, kecuali terhadap pemangku jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian diberikan tunjangan yang sama dengan tunjangan fungsional umum. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7 Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu yang telah diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini tetap melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya sampai dengan dilakukan penataan jabatan fungsional tertentu berdasarkan Peraturan Gubernur ini. BAB VI PENUTUP Pasal 8 Badan Kepegawaian Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Gubernur ini harus sudah melakukan penataan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan jenis dan kebutuhan jabatan fungsional tertentu yang diatur dalam peraturan Gubernur ini. Pasal 9 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di pada tanggal
Jayapura 4 Juli 2011
GUBERNUR PAPUA CAP/TTD BARNABAS SUEBU, SH Diundangkan di Jayapura Pada Tanggal 5 Juli 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA CAP/TTD Drh CONSTANT KARMA BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2011 NOMOR 37 Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli KEPALA BIRO HUKUM ROSINA UPESSY, SH
Lampiran Peraturan Gubernur Papua Nomor : 37 Tahun 2011 Tanggal : 4 Juli 2011 JENIS DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA NO 1
INSTANSI/UPTD 2
JABATAN FUNGSIONAL 3
1.
Biro Humas dan Protokol SETDA Provinsi - Pranata Humas. Papua.
2.
Biro Hukum SETDA Provinsi Papua.
3.
Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah - Perawat. dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Papua. - Pengawas Farmasi dan makanan.
- Perancang undangan.
peraturan
perundang-
- Apoteker. - Asisten Apoteker. - Pranata Laboratorium Kesehatan. - Penyuluh kesehatan masyarakat. - Epidemolog Kesehatan. - Entomolog Kesehatan. - Sanitarian. - Administrator kesehatan. - Perawat gigi. - Nutrisionis. - Bidan. - Radio graper. - Perekam medis. - Teknisi Elektromedis. - Fisioterapis. - Repraksionis optisien. - Terapis wicara. - Ortotis prostotis. - Okupasi terapis. - Teknisi tranfusi darah. - Teknisi gigi. - Psikologi klinis. -
Fisikawan.........../2
- 2– 1
2
3 - Fisikawan medis. - Dokter paramedik kilinis. - Dokter pendidik klinis - Dokter umum. - Dokter gigi. - Dokter specialis. - Dokter keluarga.
4.
Dinas Pendidikan,Pemuda Provinsi Papua.
dan
Olahraga - Pamong belajar. - Pengawas sekolah. - Teknisi siaran. - Penilik. - Andalan siaran.
5.
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.
- Tekniksi pengairan. - Tekniksi jalan dan jembatan. - Tekniksi penyehatan lingkungan. - Tekniksi tata perumahan.
bangunan
dan
- Penata ruang. 6.
Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat - Penyuluh sosial. Terisolir Provinsi Papua. - Pekerja Sosial.
7.
Dinas Tenaga Provinsi Papua.
Kerja
dan
Kependudukan - Pengawas ketenagakerjaan. - Perantara hubungan Industrial. - Pengantar kerja. - Instruktur.
8.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi - Penera. dan UKM Provinsi Papua. - Penguji mutu barang. - PPNS. - Penyuluh Perindag
9.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi - Pamong budaya. Papua.
10.Dinas........../3
- 3– 1 10.
2
3
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua.
- Pengendali hama dan penyakit ikan. - Penyuluh perikanan. - Pengawas Perikanan. - Pengawas benih ikan.
11.
Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi - Penyuluh kehutanan. Papua. - Polisi kehutanan. - Pengendali ekosistem hutan.
12.
Dinas Pertanian Provinsi Papua.
dan
Ketahtanan
Pangan - Penyuluh pertanian. - Pengawas Mutu hasil pertanian. - Pengendali OPT Pengganggu Tanaman)
(Organisme
- Pengawas benih tanaman. - Pengawas mutu pangan. 13.
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi - Pengendali organisme pengganggu Papua. tanaman. - Pengawas benih mutu tanaman. - Pengawas mutu pakan. - Pengawas bibit ternak. - Medik viteriner. - Paramedic viteriner.
14.
Dinas Pertambangan Papua.
dan
Energi
Provinsi - Inspektur ketenagalistrikan. - Inspektur tambang. - Inspektur migas. - Surveyor pemetaan. - Penyelidik bumi.
15.
Dinas Pengelolaan Teknologi Informasi dan - Pranata komputer. Komunikasi Provinsi Papua.
16.
Dinas Perhubungan Provinsi Papua.
- Pengamat meteorologi dan geofisika. - Pengawas keselamatan pelayaran. - Penguji kendaraan bermotor. - Penguji Frekuensi radio. 17.Dinas........../4
- 4– 1
2
3
17.
Badan Perencana Provinsi Papua.
18.
Inspektorat Provinsi Papua.
19.
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi - Pustakawan. Papua. - Arsiparis.
20.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan - Analisis kepegawaian. Aparatur Provinsi Papua. - Widyaswara.
21.
Badan Papua.
22.
Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia - Peneliti. Papua Provinsi Papua.
23.
Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan - Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Provinsi Papua. Daerah (PPLHD).
Pengelolaan
Pembangunan
Daerah - Perencana. - Auditor (JFA).
Infrastruktur
Provinsi - Peneliti.
- Pengendali dampak Lingkungan. - PPNS. - Analisis laboratorium lingkungan dan sumber daya alam. GUBERNUR PAPUA CAP/TTD BARNABAS SUEBU, SH
Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli KEPALA BIRO HUKUM ROSINA UPESSY, SH
