GUBERNUR PAPUA KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 94 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU MASYARAKAT HUKUM ADAT (IUPHHK-MHA) KEPADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) JIBOGOL DI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA Lampiran
: 2 (dua) GUBERNUR PAPUA,
Menimbang : a.
bahwa sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor Tahun 13 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat, telah diatur pelaksanaan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu masyarakat hukum adat ;
b. bahwa untuk pemantapan pelaksanaan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu masyarakat hukum adat, perlu memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MHA); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MHA) Kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Jibogol di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47) ; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86);
3.Undang-Undang.................../2
-2-
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 16) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82) ; 7. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 21) ; 8. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat. (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2010 Nomor 13) ; Memperhatikan :
Surat Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Jibogol Nomor : 05/KSU-Jibogol/2011 tanggal 11 Januari 2011 perihal Permohonan IUPHHK-MHA. MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN : KESATU :
Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MHA) kepada : a. Nama Koperasi : Koperasi Serba Usaha (KSU) Jibogol b. Alamat : Kampung Guryat Distrik Unurum Guay c. Lokasi : Kampung Guryat Distrik Unurum Guay d. Luas : 5.000 hektar e. Produksi : 2.500 M³/Thn f. Jenis Kayu : Kelompok Meranti, Rimba Campuran dan Kayu Indah. KEDUA................../3
-3-
KEDUA
:
IUPHHK-MHA tersebut Diktum KESATU sesuai Koordinat Lokasi dan Peta skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
KETIGA
:
Pemberian IUPHHK-MHA tersebut Diktum KESATU terdiri dari penataan areal kerja, inventarisasi, pemanfaatan hasil hutan kayu, tata usaha kayu, penanaman dan pengamanan hutan.
KEEMPAT
:
Peralatan yang dipergunakan dalam pelaksanaan IUPHHK-MHA paling banyak berupa 2 (dua) unit gergaji mesin untuk memotong pohon dan 1 (satu) unit portabel sawmill untuk membelah kayu bulat dan tidak menggunakan peralatan berat pengusahaan hutan.
KELIMA
:
Pemberian IUPHHK-MHA tersebut Diktum KESATU dilaksanakan oleh kelompok usaha masyarakat secara mandiri dan izin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
KEENAM
:
Pemegang IUPHHK-MHA berkewajiban : a. melaksanakan kegiatan IUPHHK-MHA berdasarkan Rencana Kerja Usaha dan Rencana Kerja Tahunan ; b. membayar Iuran Kehutanan (PSDH, DR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; c. memperhatikan azas-azas konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; d. melakukan tata batas areal kerja IUPHHK-MHA ; e. melaksanakan penatausahaan hasil hutan ; f. melaksanakan kegiatan pembinaan hutan (penanaman dan pemeliharaan); g. mengamankan areal hutan dari berbagai macam gangguan keamanan dan kebakaran hutan; h. membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan IUPHHK-MHA sesuai peraturan perundang-undangan; i. membuat sarana dan prasarana perlindungan hutan ; j. membagi keuntungan kepada persekutuan masyarakat hukum adat; k. membuka rekening di bank atas nama pemegang IUPHHKMHA; l. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
KETUJUH
:
Pemegang IUPHHK-MHA mempunyai hak sebagai berikut : a. melaksanakan kegiatan penebangan kayu sesuai dengan izin yang diberikan; b. melaksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan atau pemasaran atas hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Daerah setempat; d. mendapatkan pembinaan penyuluhan; e. melakukan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan persetujuan Gubernur.
KEDELAPAN................./4
-4-
KEDELAPAN
:
Pemegang IUPHHK-MHA dilarang : a. merusak, memindahkan dan menghilangkan tanda batas serta merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan; b. menggunakan peralatan berat pengusahaan hutan seperti traktor, logging truck bulldozer, loader, skidder, grader, wheel loader, exavator untuk kegiatan penebangan, penyaradan, pengangkutan; c. melakukan penebangan sebelum dikeluarkan IUPHHKMHA; d. memindahtangankan izin kepada pihak lain. e. melakukan pembakaran atas material yang ada di dalam hutan dan atau melaksanakan kegiatan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan. f. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan : ► 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; ► 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; ► 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; ► 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; ► 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; ► 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
KESEMBILAN :
Pemberian IUPHHK-MHA tersebut Diktum KESATU dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun dan akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan oleh Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua dan Dinas Kehutanan Kabupaten setempat.
KESEPULUH
:
Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan selanjutnya diatur oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua.
KESEBELAS
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan Jayapura pada tanggal 19 Juli 2011 GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD BARNABAS SUEBU, SH Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli KEPALA BIRO HUKUM
ROSINA UPESSY, SH
Tembusan: disampaikan Kepada Yth, : 1. Menteri Kehutanan RI di Jakarta ; 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan di Jakarta ; 3. Bupati Jayapura di Sentani ; 4. Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua di Jayapura ; 5. Kepala BKPM Provinsi Papua di Jayapura ; 6. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Jayapura di Sentani ; 7. Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Jibogol di Kampung Guryat.
Lampiran I Keputusan Gubernur Papua Nomor : 94 Tahun 2011 Tanggal : 19 Juli 2011 KOORDINAT LOKASI IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU MASYARAKAT HUKUM ADAT (IUPHHK-MHA) KOPERASI SERBA USAHA JIBOGOL KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA
Nama Koperasi 1 Koperasi Jibogol
Ketua 2 Hendrik Kulang
Koordinat Lokasi 3 Kabupaten Jayapura Distrik Unur0um Guay Kampung Guryad Koordinat titik terluar areal : 1) 139º 43' 01" BT - 2º 27' 08" 2) 139º 40' 17" BT - 2º 27' 08" 3) 139º 40' 17" BT - 2º 30' 17" 4) 139º 43' 01" BT - 2º 30' 17" 5) 139º 45' 40" BT - 2º 30' 17" 6) 139º 45' 40" BT - 2º 28' 12" 7) 139º 45' 08" BT - 2º 28' 12" 8) 139º 43' 01" BT - 2º 27' 40"
Luas (Ha) 4 5.000
LS LS LS LS LS LS LS LS
.
GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD BARNABAS SUEBU, SH Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang asli KEPALA BIRO HUKUM
ROSINA UPESSY, SH
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS KEHUTANAN DAN KONSERVASI Jalan Tanjung Ria Base “G” Telepon 541222, 541522 Fax. 541041
JAYAPURA
NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS Nomor : 522.1/ Kepada
: Sekretaris Daerah Provinsi Papua Cq. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua
Dari
:
Tanggal
:
Lampiran
:
Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Prov. Papua Januari 2011 2 (dua) SK Gubernur.
Dengan hormat diajukan Keputusan Gubernur Provinsi Papua : Tentang
:
1.
Keputusan Gubernur Provinsi Papua Tentang Uji Coba Model Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat.
2.
Keputusan Gubernur Provinsi Papua Tentang Industri Kayu Rakyat
Untuk
:
- Paraf Koordinasi - Paraf Pengaman - Tanda Tangan
( ( (
) ) )
Keterangan
:
Perizinan bagi Masyarakat Hukum Adat sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua.
Disposisi Pimpinan
:
Tindak lanjut Staf
: KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN KONSERVASI PROVINSI PAPUA,
Ir. MARTHEN KAYOI, MM. PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19560304 198603 1009
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS KEHUTANAN DAN KONSERVASI Jalan Tanjung Ria Base “G” Telepon 541222, 541522 Fax. 541041
JAYAPURA
Nomor
:
522.1/
Jayapura,
2011
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat.
Kepada Yth, : Bapak Gubernur Provinsi Papua
Lampiran : Perihal
:
Di – Jayapura. Dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor : 21 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua, khususnya pengembangan industri kayu rakyat bersama ini dengan hormat disampaikan konsep perizinan yang memberikan ruang kelola bagi Masyarakat Hukum Adat sebagai berikut : 1. Konsep Keputusan Gubernur tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat, merupakan perizinan yang memberikan ruang kelola usaha kepada masyarakat hukum adat untuk memiliki areal dan memanfaatkan hasil hutan kayu. 2. Konsep Keputusan Gubernur tentang Izin Industri Kayu Masyarakat Hukum Adat, merupakan perizinan bagi masyarakat hukum adat untuk mengolah hasil hutan kayu yang bersumber dari Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat maupun dari sumber baku sah lainnya. 3. Kedua perizinan tersebut merupakan bentuk perizinan baru berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Nomor : 21 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua. Selanjutnya perlu dilakukan uji coba model Izin tersebut kepada 5 (lima) koperasi yang telah dipersiapkan dalam hal kelembagaan usaha, sumber daya manusia, peralatan dan inventarisasi potensi yaitu , : a.
Koperasi Yera Asai di Kampung Asai Distrik Windesi Kabupaten Kepulauan Yapen.
b.
Koperasi
Jibogol
di
Kampung
Guryad
Distrik
Urunumguay
Kabupaten Jayapura. c.
Koperasi Mo Make Unaf di Kampung Kaliki Distrik Kurik Kabupaten Merauke.
d.
Koperasi Tetom Jaya di Kampung Armopa
Distrik Bonggo
Kabupaten Sarmi. e.
Koperasi Lwaguben Srem di Kampung Beneik Distrik Urunumguay Kabupaten Jayapura.
4.
Pilihan uji coba pada ke 5 (lima) koperasi tersebut dengan pertimbangan telah dilakukan pembinaan bersama WWF dan Dinas Kehutanan Kabupaten setempat tentang persiapan baik kelembagaan, sarana produksi dan teknis penataan areal.
Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan koreksi guna proses lebih lanjut. KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN KONSERVASI PROVINSI PAPUA,
Ir. MARTHEN KAYOI, MM PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19560304 198603 1 009 Tembusan Kepada Yth, : 1.
Kepala BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura ;
2.
Kepala Dinas PERINDAGKOP dan UKM Provinsi Papua di Jayapura ;
3.
Kepala BKPM Provinsi Papua di Jayapura.
