GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 52 TAHUN 2002 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 52 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PROGRAM INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN IKAN (INBUDKAN) DI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor

Kep.09/MEN/2002

tentang

Intensifikasi

Pembudidayaan Ikan dan sejalan dengan tujuan pembangunan Perikanan dan Kelautan yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani ikan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, devisa negara, memperkuat ketahanan pangan nasional serta pengembangan komoditas unggulan, perlu ditetapkan Pedoman Program Intensifikasi Pembudidayaan Ikan di Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur; Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Usaha Perikanan; 5. Peraturan

Pemerintah

Nomor

25

Tahun

2000

tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 6. Keputusan

Menteri

Kelautan

dan

Perikanan

Nomor

KEP.09/MEN/2002 tentang Intensifikasi Pembudidayaan Ikan.

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

1

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG PEDOMAN PROGRAMINTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN IKAN DI JAWA TIMUR. Pasal 1 Dengan keputusan ini, ditetapkan Pedoman Program Intensifikasi Pembudidayaan Ikan di Jawa Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran; Pasal 2 Program Intensifikasi Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Kabupaten / Kota terdiri dari: a. Intensifikasi Pembudidayaan Udang (INBUD UDANG); b. Intensifikasi Pembudidayaan Kerapu (INBUD KERAPU); c. Intensifikasi Pembudidayaan Rumput Laut (INBUD RUMPUT LAUT); d. Intensifikasi Pembudidayaan Nila (INBUD NILA). Pasal 3 (1) Program

Intensifikasi

Pembudidayaan

Ikan

sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati/

Walikota

dengan

berpedoman

kepada

Petunjuk

Pelaksanaan Program Intensifikasi Pembudidayaan Ikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur; (2) Rencana Indikatif yang tercantum dalam Keputusan Bupati/ Walikota dijabarkan lebih lanjut dalam Instruksi Camat / Satuan Tim Penggerak di Kecamatan, untuk selanjutnya dikoordinasikan oleh Petugas Lapangan kepada Kelompok Petani Ikan;


2

(3) Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur, Instansi terkait di Kabupaten / Kota serta di Kecamatan bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan sehingga sub system dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 4 (1) Program

Intensifikasi

Pembudidayaan

Ikan

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dalam wujud kegiatan yang meliputi gerakan operasional dari instansi terkait diantaranya gerakan pembinaan, penyuluhan, penyediaan, penyaluran dan penggunaan

sarana

produksi,

penyediaan

permodalan,

pemasaran hasil serta pelayanan kepada kelompok petani ikan agar mengerti dan mengadopsi dalam penerapan paket teknologi anjuran; (2) Program

Intensifikasi

dimaksud pada

Pembudidayaan

ayat

Ikan

sebagaimana

(1) agar dilaksanakan sesuai dengan

rencana, maka koordinasi pelaksanaan, kebijakan berpedoman pada prosedur baku Intensifikasi Pembudidayaan Ikan yang berlaku; Pasal 5 (1) Kegiatan

penyuluhan

dilaksanakan

dan

meningkatkan

kemampuan

Kelompok

meningkatkan

pengelolaan

usaha,

perencanaan

pembudidayaan

ikan

diarahkan

Petani

Ikan

mendorong secara

untuk dalam

terwujudnya

partisipatif

dan

memberikan motivasi dalam meningkatkan pendapatan Kelompok Petani Ikan melalui pemasyarakatan penerapan teknologi spesifik lokasi serta mewujudkan pola kemitraan usaha; (2) Perusahaan mitra berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan termasuk

membimbing

Kelompok

Petani

Ikan

dalam

mempercepat penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Kebutuhan Definitif Kelompok (RDKK);


3

(3) Koordinasi penyuluhan di Tingkat Propinsi dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dan Instansi terkait di Propinsi Jawa Timur, di Tingkat Kabupaten / Kota oleh Dinas Kabupaten / Kota serta di Tingkat Kecamatan oleh Tim Penggerak di Kecamatan yang terkait dengan program INBUDKAN. Pasal 6 (1) Keputusan ini mulai berlaku sejaktanggal diundangkan; (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Juli 2002 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd. IMAM UTOMO S.


4

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR TANGGAL

: 18 JULI 2002

NOMOR

: 52 TAHUN 2002

PEDOMAN PROGRAM INTENSIFIKASI PEMBUDIDAYAAN IKAN (INBUDKAN) DI JAWA TIMUR I. Dasar Program Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 26 Pebruari 2002 Nomor KEP.09/MEN/2002 tentang Intensifikasi Pembudidayaan Ikan. II. Ketentuan Umum (1) Intensifikasi Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut INBUDKAN adalah salah satu program pembangunan perikanan budidaya, dengan menitik beratkan pada gerakan bersama dari berbagai pihak untuk mengembangkan usaha pembudidayaan ikan, yang dilaksanakan atas dasar kerjasama antar anggota Kelompok Petani Ikan sebagai peserta di dalam kawasan, yang menerapkan teknologi yang dianjurkan untuk meningkatkan muru produksi dan produktivitas usaha pembudidayaan ikan secara efisien dan berkelanjutan; (2) Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan memelihara, membesarkan dan atau rnembiakkan ikan dan memanen hasilnya; (3) Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan; (4) Kelompok Petani Ikan yang selanjutnya disebut POKTAKAN adalah Kumpulan Petani Ikan yang melaksanakan program INBUDKAN; (5) Pola Kemitraan Usaha adalah pola Kerjasama usaha yang saling membutuhkan, menguntungkakn dan saling menguatkan secara berkesinambungan antara POKTAKAN sebagai produsen dengan perusahaan swasta / BUMN / Koperasi sebagai mitra; (6) Perusahaan Mitra adalah perusahaan perikanan baik swasta, BUMN atau BUMD yang bermitra dengan POKTAKAN, terutama dalam penyediaan sarana produksi, alih teknologi dan atau pengolahan serta pemasaran hasil;


1

(7) Pola Swadaya adalah pola pembudidayaan ikan yang dilakukan atas kemampuan modal sendiri dan secara berkelompok merencanakan kegiatan usaha pembudidayaan ikan; (8) Pola Unit Pelayanan Pengembangan yang selanjutnya disebut UPP adalah pola usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh POKTAKAN sejak perencanaan sampai pemasaran hasilnya dengan pemerintah sebagai fasilitator; (9) Rumah Tangga Perikanan yang selanjutnya disebut RTP adalah Rumah Tangga Perikanan yang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan, dengan tujuan sebagian atau seluruh produknya dijual; (10) Perusahaan Perikanan yang selanjutnya disebut PP adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia; (11) Sarana Produksi adalah bahan, alat dan mesin pembudidayaan ikan yang digunakan dalam proses produksi pembudidayaan ikan, seperti benih ikan, pakan, kapur.pupuk dan obat-obatan; (12) Prasarana Budidaya adalah segala fasilitas untuk menunjang kegiatan pembudidayaan ikan; (13) Paket teknologi anjuran adalah teknologi budidaya yang telah distandarkan dalam Standar Nasional Indonesia (SNI); (14) Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pengembangan Budidaya atau Perbenihan yang berperan sebagai pelaksana teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur; (15) Asosiasi terkait adalah Asosiasi Pengusaha Perikanan yang terkait dengan pelaksanaan Program INBUDKAN seperti Asosiasi Pengusaha Cold Storage Indonesia (APCI) , Asosiasi Pengusaha Pertambakan Udang Indonesia (AP2UI), Asosiasi Pengusaha Pembenihan Udang (APPU), Asosiasi .Pengusaha Rumput Laut (APRLI) dan Asosiasi Budidaya Udang dan Ikan Indonesia (ASBUDI);


2

III. Pokok-pokok Kebijakan 1. Program

Intensifikasi

Pembudidayaan

Ikan

(INBUDKAN)

dilaksanakan

dengan

mempertimbangkan kesesuaian dan daya dukung lahan, kondisi sosial ekonomi masyarakat Kelompok Petani Ikan dan mutu produk perikanan dan kelautan; 2. Program

Intensifikasi

perencanaan

dari

Pembudidayaan

Desa,

Kecamatan,

Ikan

(INBUDKAN)

Kabupaten

/

disusun

Kota,

berasarkan

Propinsi

dengan

mempertimbangkan kepentingan komoditas unggulan dan Ketahanan Pangan Nasional; 3. Program Intensifikasi Pembudidayaan Ikan (INBUDKAN) di Jawa Timur pada Tahun 2002 dilaksanakan secara terpadu dalam suatu system Usaha Perikanan dan Kelautan yang mencakup baik komoditas unggulan prioritas nasional maupun regional yang memiliki nilai ekonomi dan peluang pasar serta menggalang keikut sertaan Kelompok Petani Ikan secara massal. Intensifikasi tersebut dilaksanakan dalam pola Intensifikasi Pebudidayaan Udang, Kerapu, Rumput Laut dan Nila; 4. Mutu Intensifikasi Pembudidayaan Ikan (INBUDKAN) melalui pemasyarakatan

penerapan paket teknologi anjuran yang telah direkomendasi sehingga dapat dicapai produktivitas yang tinggi dan menguntungkan petani ikan serta aman bagi konsumen dan terwujudnya perlindungan lingkungan yang didukung oleh tata komoditas sesuai dengan kondisi lahan, secara ekonomi menguntungkan dan secara social dapat diterima untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani ikan serta diselenggarakan dalam kerja sama yang serasi antara berbagai kelembagaan yang mencakup pengaturan, penyuluhan, perkreditan / permodalan, penyaluran sarana produksi serta pengolahan dan pemasaran hasil. 5. Tujuan dikembangkannya Intensifikasi Pembudidayaan Ikan (INBUDKAN) adalah: a. Memfasilitasi peningkatan pendapatan dan taraf hidup Petani Ikan melalui gerakan bersama untuk mendorong peningkatan mutu produksi dan produktivitas usaha pembudidayaan ikan secara efisien dan berkelanjutan; b. Mendorong peningkatan mutu produksi dan produkstivitas usaha perikanan budidaya yang berorientasi ekspor untuk meningkatkan perolehan devisa negara dan memantapkan ketahanan pangan nasional; c. Mendorong pembangunan eknomi pedesaan melalui pemberdayaan petani ikan dalam kelembagaan yang kuat, penguatan modal usaha dan hubungan kemitraan dalam rangka memantapkan penyediaan sarana produksi dan pemasaran hasil.


3

6. Untuk mendukung keberhasilan Program Intensifikasi Pembudidayaan Ikan perlu

dikembangkan hubungan mitra usaha yang saling menguntungkan antara petani ikan / Kelompok Petani

Ikan

sebagai

produsen dengan A. perusahaan mitra usaha

sebagai perusahaan inti. 7. Untuk memacu partisipasi dan prestasi petani ikan / Kelompok Petani Ikan H,

dalam

pelaksanaan Program INBUDKAN diselenggarakan berbagai upaya yang mendorong dan memotivasi petani ikan / Kelompok Petani Ikan.

IV. Usaha Perikanan

1. Penetapan pola usaha perikanan,pemilihan komoditas dan teknologi didasarkan pada hasil musyawarah Kelompok Petani Ikan yang sebelumnya dilandasi dengan musyawarah di Tingkat Desa, Kecamatan yang didukung oleh rekomendasi teknologi spesifik lokasi dengan tetap mengupayakan optimalisasi penggunaan dan kelestarian sumberdaya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); 2. Pengembangan Program INBUDKAN diarahkah untuk pemberdayaan ekonomi pelaksana

INBUDKAN

dengan

menerapkan

efisiensi

usaha

perikanan

dan

sumberdaya secara optimal dengan mengupayakan terwujudnya hubungan kemitraan antara Kelompok Petani Ikan dengan lembaga dunia usaha (BUMN, BUMD, Koperasi dan pihak swasta) serta LSM melalui pendekatan Agribisnis; 3. Dalam upaya optimalisasi penggunaan lahan perlu ditetapkan jadwal yang tepat untuk mempercepat pengolahan tanah, mendapatkan mutu olahan yang lebih baik dan seragam, peningkatan produktivitas lahan dan mengatasi. keterbatasan tenaga kerja dapat dikembangkan alat baik berupa traktor ata^i lainnya sehingga mendukung efisiensi penggunaan lahan; 4. Untuk mewujudkan pengembangan alat/ mesin perikanan diarahkan pengelolaannya oleh petani ikan/ Kelompok Petani Ikan, koperasi dan perusahaan swasta yang bergerak dibidang pelayanan jasa dan alat / mesin perikanan; 5. Bengkel/ pengrajin ditumbuh kembangkan dan dibina agar mampu membuat bagian vital dari alat/ mesin perikanan sehingga dapat mendukung pelayanan purna jual atau membuat alat sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


4

V. Pengairan 1. Pemerintah memberikan perhatian yang sama dan perlakuan yang seimbang terhadap komoditas prioritas nasional dan regional spesifik lokasi yang dibudidayakan pada lahan budidaya ikan terutama yang berpengairan teknis; 2. Pengembangan system pengairan dalam mendukung program INBUDKAN diupayakan melalui kerja sama dengan lembaga/ instansi terkait dan pemanfaatan air irigasi diupayakan melalui gerakan hemat air; 3. Penempatan pompa-pompa air guna mendukung kelancaran penggunaan air (air permukaan / air tanah) perlu diperhatikan agar tidak mengganggu fkosistem yang telah ada dan dikoordinasikan dengan lembaga / instansi terkait. VI. Sarana Produksi 1. Ketepatan mutu, jumlah, harga, tempat dan waktu penyediaan benih / bibit (ikan udang serta rumput laut) dibina dan diawasi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur maupun Kabupaten / Kota; 2. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perencanaan produksi dan pemenuhan kebutuhan benih / bibit (ikan, udang serta rumput laut) menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten / Kota. VII. Dukungan Kelembagaan dan Permodalan 1. Kelompok Petani Ikan (POKTAKAN) diberdayakan dalam rangka menumbuhkan kebersamaan, kemandirian dan kerja sama petani ikan untuk melaksanakan 5 (lima)jurus kemampuan Kelompoktani; 2. Agar Kelompok Petani Ikan mampu menerapkan teknologi anjuran secara penuh dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi serta mampu memanfaatkan peluang ekonomi maka pembinaan kelompok petani ikan a. Meningkatkan kepemimpinan, mengembangkan dinamika dan kemampuan kelompok petani ikan dalam perencanaan usaha perikanan melalui kegiatan perencanaan partisipatif; b. Meningkatkan kemampuan menyusun RDK / RDKK pada pola INBUDKAN dengan berpedoman pada hasil kesepakatan musyawarah kelompok petani ikan; c. Meningkatkan kemampuan kelompok petani ikan dalam mengembangkan agribisnis dan menjalin kemitraan dengan koperasi atau perusahaan mitra yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling menguatkan; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

5

d. Meningkatkan kemampuan kelompok petani ikan untuk membina anggotanya menjadi anggota koperasi; e. Meningkatkan kemampuan Kelompok Petani Ikan untuk mengembangkan fungsi kelompok sebagai tempat belajar, wahana usaha dan kelompok usaha.

VIII.Kelembagaan Penyuluhan Perikanan dan Kelautan Peran dan fungsi Penyuluhan (Petugas Lapang) Perikanan dan Kelautan dalam Program Intensifikasi Pembudidayaan Ikan meliputi : 1. Meningkatkan partisipasi petani ikan dalam tahapan kegiatan Intensifikasi Pembudidayaan Ikan (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pemecahan masalah); 2. Menumbuhkan dinamika dan kepemimpinan anggota kelompok petani ikan iJtelalui kegiatan musyawarah, diskusi dan penyusunan RDK dan RDKK; 3. Membimbing kelompok petani ikan dalam bertanggung jawab atas penyusunan RDKK dan kebenaran RDKK; 4. Mendorong terwujudnya hubungan yang melembaga antara kelompok petani ikan dan koperasi serta hubungan kemitraan usaha antara kelompok petani ikan, koperasi dan perusahaan mitra; 5. Membina pelaksanaan perakitan / rancang bangun usaha perikanan sesuai dengan kondisi setempat. IX. Panen, Pasca Panen, Pemasaran dan Kemitraan 1. Untuk meningkatkan nilai tambah dan menekan kehilangan hasil kualitas maupun kuantitas dilaksanakan perlakuan panen dan pasca panen sesuai dengan teknologi yang direkomendasikan; 2. Guna memperoleh jaminan pemasaran hasil dengan harga yang layak maka dikembangkan pola kemitraan antara Kelompok Petani Ikan / koperasi dengan Perusahaan mitra; 3. Pengembangan

pemasaran

hasil

harus

dapat

menjamin

aspek

kuantitas,

kualitas dan kontinuitas


6

4. Pengelolaan INBUDKAN diupayakan melalui pengembangan pola kemitraari yang berwawasan agribisnis yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling menguatkan antara kelompok petani ikan sebagai produsen dengan perusahaan mitra sebagai mitra usaha 5. Kemitraan yang dikembangkan diarahkan untuk dapat mendukung industri hilir maupun industri hulu dengan menumbuhkan iklim yang kondusif bagi tampilnya gerakan Kelompok Petani Ikan.

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd. IMAM UTOMO S.


7

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 52 TAHUN 2002 TENTANG

Recommend Documents