GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT PROPINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT PROPINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa dalam rangka meningkatkan dan memantapkan pelayanan Rumah Sakit Propinsi Jawa Timur kepada masyarakat, perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Propinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ; 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan

Kewenangan

Propinsi

sebagai

Daerah

Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 6. Peraturan

Pemerintah

Nomor

104

Tahun

2000

tentang

Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006

1

8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara ahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ; 9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001

tentang Pedoman

Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah ; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Propinsi ; 13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kantor Kas Daerah Propinsi Jawa Timur; 14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Propinsi Jawa Timur; 15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Timur. MEMUTUSKAN : Menetapkan

: KEPUTUSAN PENGELOLAAN

GUBERNUR

JAWA

KEUANGAN

TIMUR

RUMAH

TENTANG

SAKIT

PEDOMAN

PROPINSI

JAWA

TIMUR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur; 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur; 3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Propinsi Jawa Timur; 4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit milik Propinsi Jawa Timur yang memberikan pelayanan umum dibidang kesehatan kepada masyarakat;


2

5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RK & AT) adalah suatu Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Keuangan Rumah Sakit Propinsi Jawa Timur yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Timur; 6. Penerimaan Rumah Sakit adalah Penerimaan fungsional yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat; 7. Pengeluaran Rumah Sakit adalah pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; 8. Pendapatan Rumah Sakit adalah semua penerimaan kas Rumah Sakit yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode yang bersangkutan ; 9. Belanja Rumah Sakit adalah semua pengeluaran kas Rumah Sakit dalam periode anggaran tahun tertentu. BAB II SISTEM PENGANGGARAN RUMAH SAKIT Pasal 2 (1) Tahun Anggaran yang berlaku di Rumah Sakit mengikuti Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur; (2) Setiap Tahun Anggaran, Direktur menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RK & AT) Rumah Sakit yang memuat rencana penerimaan dan rencana pengeluaran secara rinci dalam 1 (satu) Tahun Anggaran ; (3) RK & AT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada program kerja

tahunan

yang

telah

ditetapkan

dan

dilaksanakan

secara

terkonsolidasi dengan rencana pendapatan yang diterima ; (4) Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Rumah Sakit memuat: a. Rencana Pendapatan Rumah Sakit selama 1 kode

rekening

Pendapatan yang

meliputi

(satu) tahun dengan rincian pendapatan

masing-masing rumah sakit; b. Rencana Belanja Rumah Sakit yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk selama 1 (satu) tahun dan diselaraskan dengan Rencana Pendapatan yang ada. (5) Pendapatan Rumah Sakit terdiri dari penerimaan fungsional dan penerimaan lain-lain yang sah ; (6) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimulai;


3

(7) Jumlah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah mendapat persetujuan Gubernur merupakan target penerimaan dan batas tertinggi belanja masing-masing pengeluaran Rumah Sakit; (8) Dalam keadaan darurat pengeluaran belanja diluar Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tersebut pada ayat (7) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur. Pasal 3 (1) Perubahan Rencana Anggaran Tahunan Rumah Sakit dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; (2) Dalam keadaan mendesak pergeseran belanja dapat dilakukan oleh Rumah Sakit sepanjang menyangkut obyek dalam satu jenis belanja yang sama; (3) Pergeseran sebagaimana tersebut pada ayat (2) segera dilaporkan kepada Gubernur untuk keperluan administrasi keuangan lebih lanjut. BAB III PENATAUSAHAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT Pasal 4 (1) Penertbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) sebagai dasar pengeluaran kas yang mengakibatkan pembebanan pada anggaran belanja Rumah Sakit diterbitkan sekaligus untuk pengeluaran 1 (satu) Tahun Anggaran ; (2) Setiap Penerimaan dan Pengeluaran Kas Rumah Sakit harus dibukukan secara tertib menurut prinsip akuntansi dan setiap bulan dilaporkan kepada Gubernur ; (3) Penatausahaan keuangan selain dana yang berasal dari penerimaan fungsional dan penerimaan lain-lain yang sah mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan Daerah yang berlaku. Pasal 5 (1) Rumah Sakit dapat menggunakan pendapatan yang diperoleh dari penerimaan funsional dan penerimaan lain-lain yang sah secara langsung untuk pelaksanaan kegiatan yang telah tertuang dalam RK&AT;


4

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seiap bulan selambat-lambatnya

tanggal

10

disampaikan

Surat

Permintaan

Pengesahan (SP2) kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa

Timur

untuk

diterbitkan

Surat

Perintah

Membayar

(SPM)

pengesahan atas pengeluaran dimaksud ; (3) Untuk pengesahan pengeluaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bulan Desember, SP2 disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum tahun anggaran berakhir; (4) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dlampiri dengan laporan penerimaan sebelumnya dan bukti-bukti pengeluaran yang asli; (5) Atas dasar laporan tersebut ayat (4) dan setelah dilakukan verifikasi, maka Kepala

Biro

Keuangan

Sekretariat

Daerah

Propinsi

Jawa

Timur

menerbitkan SPM pengesahan ; (6) Pemegang

Kas

Rumah

Sakit

dalam

pelaksanaan

pengelolaan

keuangannya agar membuka Rekening Bank tersendiri untuk menampung penerimaan fungsional dan penerimaan lain-lain yang sah pada PT. Bank Jatim; (7) Pengelolaan keuangan Rumah Sakit pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2004 berlaku ketentuan dalam Keputusan ini dan untuk kegiatan yang telah tertuang dalam DASK 3 (tiga) bulan pada Triwulan IV menjadi RK & AT Triwulan IV Tahun 2004. BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 6 (1) Pembinaan dalam pengelolaan keuangan dan pengembangan Rumah Sakit dilakukan oleh Gubernur ; (2) Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Rumah Sakit dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah Sakit dan Badan Pengawasan Propinsi Jawa Timur serta Badan Pengawasan Keuangan (BPK); (3) Satuan Pengawas Internal (SPI) Rumah Sakit secara kontinyu memeriksa keuangan Rumah Sakit dan setiap 3 (tiga) bulan Badan Pengawasan Propinsi melakukan pemeriksaan keuangan Rumah Sakit.


5

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknis lebih lanjut akan diatur dalam Keputusan Direktur masingmasing Rumah Sakit. Pasal 8 (1) Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif mulai bulan Oktober 2004 ; (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 30 September 2004 UBERNUR JAWA TIMUR DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TGL 30-09-2004 No. 36 TH. 2004/D1

AM UTOMO. S


6

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT PROPINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents