1
GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN PROPINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugastugas operasional Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2000 tentang Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur agar lebih berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur dengan menuangkan
ketentuan-ketentuannya
dalam
suatu
Keputusan
Gubernur Jawa Timur. Mengingat
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 ; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 ; 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 ; 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 ; 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 ; 9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2000.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN PROPINSI JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Propinsi, adalah Propinsi Jawa Timur; 2. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur; 3. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur; 4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur; 5. Dinas, adalah Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur; 6. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur; 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Propinsi Jawa Timur. BAB II NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 2 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian terdiri atas : 1. Balai Benih Induk Padi di Labruk Lumajang ; 2. Balai Benih Induk Palawija di Bedali Lawang ; 3. Balai Benih Induk Hortikultura di Nongkojajar Pasuruan ; 4. Balai Teknologi Pertanian di Bedali Lawang ; 5. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di Surabaya ; 6. Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Surabaya.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
BAB III BALAI BENIH INDUK PADI DI LABRUK–LUMAJANG Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 3 (1) Balai Benih Induk Padi, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional di lapangan ; (2) Balai Benih Induk Padi dipimpin oleh Kepala Balai yang berada di. bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
Pasal 4 Balai Benih Induk Padi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang pengelolaan, penangkaran dan pemasaran padi serta ketatausahaan. Pasal 5 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Benih Induk Padi mempunyai fungsi : a) penyediaan benih sumber padi unggul sesuai perencanaan yang ditetapkan ; b) penangkaran benih padi unggul untuk kebutuhan daerah ; c) pendistribusian dan pemasaran benih padi ; d) pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan ; e) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
Bagian Kedua Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Balai Benih Induk Padi terdiri atas : a.
Kepala Balai ;
b.
Sub Bagian Tata Usaha ;
c.
Seksi Produksi ;
d.
Seksi Sarana Prasarana ;
e.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai. Pasal 7 Kepala
Balai
mempunyai
mengkoordinasikan
tugas
pelaksanaan
memimpin,
pengolahan
mengawasi,
peningkatan
dan
pendistribusian benih dan atau bibit padi. Pasal 8 (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan kearsipan ; b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ; c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ; d. melaksanakan
pengelolaan
perlengkapan
dan
peralatan
kantor; e. melaksanakan
tugas
tugas
lain
yang
diberikan
oleh
KepalaBalai. (2) Seksi Produksi, mempunyai tugas : a. melakukan
pengumpulan dan
pengkajian data tentang
produksi benih / bibit padi ; b. melakukan
pengelolaan
lahan untuk
pembibitan
dan
penangkaran benih ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
c. melakukan pendistribusian dan pemasaran benih padi unggul kepada masyarakat ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai. (3) Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas : a. menyiapkan sarana produksi yang dibutuhkan di masingmasing Kebun Benih, seperti benih unggul, pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian ; b. menyediakan benih/ bibit padi unggul sesuai
kriteria dan
kebutuhan yang telah ditetapkan ; c. memelihara lahan, sarana dan prasarana pembibitan benih padi unggul ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai. BAB IV BALAI BENIH INDUK PALAWIJA Dl BEDALI – LAWANG Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 9 (1) Balai Benih Induk Palawija adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional di lapangan ; (2) Balai Benih Induk Palawija dipimpin oleh seorang Kepala Balai' yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala'' Dinas. Pasal 10 Balai Benih Induk Palawija mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang pengelolaan penangkaran dan pemasaran Benih Palawija serta sarana dan prasarana maupun ketatausahaan .
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
5
Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Balai Benih Induk Palawija mempunyai fungsi : a. pengujian dan pemurnian benih palawija serta tempat pelatihan bagi aparat dan atau petani di bidang pembenihari palawija ; b. penangkaran Benih Penjenis (BS) menjadi Benih Dasar (BD) dan Benih Dasar (BD) menjadi Benih Pokok (BP) tanaman palawija ; c. pengendalian operasional Kebun Benih Utama (KBU) sebagai penghasil benih palawija ; d. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan; e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 12 Susunan Organisasi Balai Benih Induk Palawija terdiri atas : a. Kepala Balai; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Produksi ; d. Seksi Sarana Prasarana ; e. Kelompok Jabatan Fungsional. (1) Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Benih Induk Palawija. Pasal 13 Kepala
Balai
mempunyai
mengkoordinasikan,
tugas
pelaksanaan
memimpin, pengelolaan
mengawasi, penangkaran,
pemrosesan dan pemasaran benih palawija . Pasal 14 (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan kearsipan ; b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
6
c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ; d. melaksanakan
pengelolaan
perlengkapan
dan
peralatan
kantor; e. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai. (2) Seksi Produksi, mempunyai tugas : a. merancang
pola
tanam,
penetapan
varietas
dan
merencanakan waktu tanam ; b. melaksanakan penangkaran Benih Penjenis (BS) Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) palawija ; c. melaksanakan
pemrosesan
calon
benih
palawija
serta
melaksanakan pemeliharaan / penyimpanan benih palawija ; d. melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan perbenihan palawija di Kebun Benih Utama Palawija serta mengajukan sertifikasi pada penangkaran benih palawija ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai. (3) Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas : a. menyiapkan
benih
sumber
pupuk
dan
pestisida
untuk
mendukung proses penangkaran benih palawija ; b. memanfaatkan alat dan mesin pertanian (alsintan) guna mendukung mengelola
proses dan
penangkaran
merawat
sarana
benih
palawija
prasarana
serta
perbenihan
palawija; c. melakukan
pemasaran/
distribusi
benih
palawija
serta
melaksanakan pengujian dan perrrjrnian benih palawija yang sudah lama beredar di masyarakat; d. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengelolaan sarana prasarana perbenihan palawija yang ada di Kebun Benih Utama Palawija ; e. melaksanakan pelatihan di bidang perbenihan palawija ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
7
BAB V BALAI BENIN INDUK HORTIKULTURA DI NONGKOJAJAR – PASURUAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 15 (1) Balai Benih Induk Hortikultura adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional di lapangan ; (2) Balai Benih Induk Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 16 Balai Benih Induk Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang pengelolaan, penangkaran dan pemasaran benih hortikultura . Pasal 17 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Balai Benih Induk Hortikultura mempunyai fungsi : a. pengujian dan pemurnian benih hortikultura serta tempat pelatihan bagi aparat/ petani di bidang perbenihan hortikultura ; b. penangkaran Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) tanaman hortikultura, khusus untuk perbanyakan benih tanaman buahbuahan menggunakan sistem klonisasi melalui Blok Fondasi (BF), Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT) dan Blok Perbanyakan Benih (BPB); c. pengendalian operasional Kebun Benih Utama (KBU) sebagai penghasil benih hortikultura ; d. pemeliharaan Pohon Induk Tunggal (PIT), Pohon Induk Pemuliaan (PIP), Blok Fondasi (BF), Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT) dan tanaman koleksi / produksi ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
8
e. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan ; f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 18 (1) Susunan Organisasi Balai Benih Induk Hortikultura terdiri atas
:
a. Kepala Balai ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Produkssi ; d. Seksi Sarana Prasarana ; e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 19 Kepala Balai mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan
pengelolaan
pemrosesan
dan
pemasaran
benih
holtikultura. Pasal 20 (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan kearsipan ; b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ; c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ; d. melaksanakan
pengelolaan
perlengkapan
dan
peralatan
kantor; e. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai. (2) Seksi Produksi, mempunyai tugas : a. merancang
pola
tanam,
penetapan
varietas
dan
merencanakan waktu tanam ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
9
b. melaksanakan penangkaran Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) holtikultura; c. melaksanakan pemrosesan calon benih hortikultura serta pemeliharaan/ penyimpanan benih hortikultura sampai siap siar ; d. melaksanakan pemasaran / distribusi benih hortikultura serta, mengajukan sertifikasi pada proses perbanyakan benih holtikultura ; e. melaksanakan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan perbenihan hortikultura di Kebun Benih Utama Holtikultura ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai. (3) Seksi Sarana Prasarana, mempunyai tugas : a. menyiapkan
benih
sumber
pupuk
dan
pestisida
untuk
mendukung proses penangkaran benih holtikultura ; b. menyiapkan
alat
dan
mesin
pertanian
(alsintan)
guna
mendukung proses penangkaran benih hortikultura ; c. mengelola dan merawat sarana dan prasarana pembenihan holtikultura ; d. memelihara/ mengelola Pohon Induk Tunggal (PIT), Pohon Induk Pemuliaan (PIP), Blok Fondasi (BF), Blok Penggandaan Mata Tempel (BPMT) dan tanaman koleksi/ produksi ; e. melaksanakan pengujian dan pemurnian benih holtikultura yang sudah lama beredar di masyarakat; f. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengelolaan sarana prasarana perbenihan holtikultura yang ada di Kebun Benih Utama Holtikultura ; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Balai.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
10
BAB VI BALAI TEKNOLOGI PERTANIAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 21 (1) Balai Teknologi Pertanian (BTP) adalah unit pelaksana teknis Dinas Pertanian yang melaksanakan tugas-tugas operasional di lapangan ; (2) BPT dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 22 BTP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Dinas
Pertanian di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertanian dan. tugas ketatausahaan . Pasal 23 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 BTP mempunyai fungsi : a. perencanaan pelaksanaan dan pengevaluasian hasil kajian teknologi di bidang pertanian ; b. pengkoordinasian hasil kajian teknologi pertanian untuk diterapkan oleh pengguna teknologi yang berupa paket teknologi spesifik lokasi ; c. penyediaan berbagai fasilitas teknologi di bidang pertanian yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna teknologi atau masyarakat; d. penyebaran berbagai informasi teknologi pertanian ke pengguna teknologi atau masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi ; e. pelaksanaan administrasi pemerintah sebagai faktor penunjang ; f. pelaksanaan
kerjasama
dengan
instansi
terkait
untuk
pengembangan dan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian ; g. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan ; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Bagian Kedua Organisasi. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
11
Pasal 24 (1) Susunan Organisasi BTP terdiri atas : a. Kepala Balai ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Pengembangan Teknologi ; d. Seksi Pemanfaatan Paket Teknologi; e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai. Pasal 25 Kepala
Balai
mempunyai
tugas
memimpin,
mengawasi,
mengkoordinasikan pelaksanaan pengkajian, pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertanian.
Pasal 26 (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan kearsipan ; b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ; c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ; d. melaksanakan
pengelolaan
perlengkapan
dan
peralatan
kantor; e. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai. (2) Seksi Pengembangan Teknologi, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan dan lahan untuk melakukan percobaan dalam rangka pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi; b. melakukan percobaan dalam rangka pengembangan teknik budidaya dan penanganan pasca panen spesifik lokasi ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
12
c. melaksanakan perakitan teknologi budidaya dan pengolahan hasil sesuai spesifik lokasi ; d. melakukan uji laboratorium terhadap kultur jaringan dan lahan untuk menghasilkan benih penjenis ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai. (3) Seksi Pemanfaatan Paket Teknologi, mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan dan data untuk dijadikan bahan informasi dan pelatihan ; b. membuat brosur, Iiflet, buku paket teknologi pertanian spesifik lokasi ; c. melakukan pelatihan bagi petani untuk meningkatkan sumber daya manusia petani ; d. melakukan
kerja
perbanyakan
sama
benih
dengan
penjenis
instansi
dalam
terkait
rangka
untuk
mendukung
program pengembangan pembenihan tanaman pangan dan hortikultura ; e. mengumpulkan bahan dan melakukan pelatihan dalam rangka penerapan teknologi atau metode baru di bidang pertanian ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Balai. BAB VII BALAI PENGAWASAN DAN SERTFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 27 (1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah unit pelaksana teknis Dinas Pertanian yang melaksanakan tugas-tugas operasional di lapangan ; (2) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
13
Pasal 28 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian di bidang penilaian kultivar dan sertifikasi benih, pengujian benih
laboratories
dan
pengawasan
peredaran
benih
serta
pelaksanaan ketatausahaan, pelayanan teknis dan sarana prasarana. Pasal 29 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penilaian kultivar tanaman pangan dan holtikultura ; b. pelaksanaan pengujian benih laboratories ; c. pelaksanaan sertifikasi benih tanaman pangan dan holtikukltura ; d. pelaksanaan pengawasan peredaran benih ; e. pelaksanaan pelayanan teknik ; f. pelaksanaan sarana prasarana ; g. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan ; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bagian Kedua Organisasi Pasal 30 (1) Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura terdiri atas : a. Kepala Balai; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Pelayanan Teknik ; d. Seksi Sarana Prasarana ; e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
14
Pasal 31 Kepala
Balai
mempunyai
tugas
memimpin,
mengawasi,
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penilaian kultivar dan sertifikasi benih, pengujian benih laboratories serta pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura, pelayanan teknik dan sarana prasarana serta ketatausahaan. Pasal 32 (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan kearsipan ; b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ; c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ; d. melaksanakan
pengelolaan
perlengkapan
dan
peralatan
kantor; e. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai. (2) Seksi Pelayanan Teknis , mempunyai tugas : a. menyiapkan, mengumpulkan dan mendokumentasikan data kegiatan penilaian kultivar, sertifikasi benih, pengujian benih laboratories dan pengawasan peredaran benih ; b. mengelola sistem informasi kegiatan kultivar, sertifikasi benih, pengujian benih laboratories dan pengawasan peredaran benih; c. menghimpun,
mengolah
dan
menyajikan
data
kegiatan
penilaian kultivar, sertifikasi benih, pengujian laboratories dari pengawasan peredaran benih ; d. mengoperasikan sistem dokumentasi dan kegiatan penilaian kultivar, sertifikasi
benih, pengujian benih laboratories dan
pengawasan peredaran benih ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
15
(3) Seksi Sarana dan Prasarana , mempunyai tugas : a. melakukan inventarisasi dan indentifikasi serta penyusunan rencana
kebutuhan
sarana
kegiatan
penilaian
kultivar,
sertifikasi benih, pengujian benih laboratories dan pengawasan peredaran benih ; b. melakukan
pengusulan
dan
penilaian
kelayakan
serta
mengusulkan pengadaan dan penghapusan sarana dan prasarana ; c. melakukan
pengaturan
pelayanan
dan
pemantauan
penggunaan sarana kegiatan penilaian kultivar, sertifikasi benih,
pengujian
benih
laboratories
dan
pengawasan
peredaran benih ; d. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta menyusun laporan kegiatan secara berkala; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Balai. BAB VIII BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 33 (1) Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura adalah unit pelaksana teknis Dinas Pertanian yang melaksanakan tugas-tugas operasional di lapangan ; (2) Balai Proteksi Tanarnan Pangan dan Holtikultura dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 34 Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan
sebagian
tugas
Dinas
Pertanian
di
bidang
pengamatan, peramalan, penerapan teknik pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serta pengawasan pestisida .
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
16
Pasal 35 Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasai 34 Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikuitura mempunyai fungsi: a. pengamatan, penetapan diagnosa dan penyebarluasan informasi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); b. peramalan organisme pengganggu tumbuhan secara spesifik lokasi ; c. pengkajian penerapan teknologi pengendalian OPT spesifik lokasi; d. penetapan rekomendasi pengendalian OPT bersifat insidentil, serta pelaksanaan bimbingan teknologi pengendalian ; e. pelaksanaan pengendalian mutu dan residu serta pemantauan dampak penggunaan pestisida ; f. melaksanaan tugas-tugas ketatausahaan ; g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 36 (1) Susunan Organisasi Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura terdiri atas : a. Kepala Balai ; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Pelayanan Teknik ; d. Seksi Sarana dan Prasarana ; e. Kelompok Jabatan Fungsional . (2) Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai. Pasal 37 Kepala
Balai
mempunyai
tugas
memimpin,
mengawasi,
mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pengamatan, peramalan, penerapan teknis pengendalian OPT serta pengawasan pestisida.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
17
Pasal 38 (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan kearsipan ; b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ; c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ; d. melaksanakan
pengelolaan
perlengkapan
dan
peralatan
kantor; e. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai. (2) Seksi Pelayanan Teknis, mempunyai tugas : a. memberikan pelayanari teknis baik vertikal maupun horisontal berdasarkan pencapaian tugas pejabat fungsional ; b. mengembangkan metode pengamatan dan penyebarluasan informasi OPT ; c. mengelola hasil pengamatan, peramalan dan penerapan teknis pengendalian OPT ; d. menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan informasi untuk kegiatan teknik di lapangan ; e. mengoperasionalkan sistem informasi di lapangan ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai. (3) Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas : a. melakukan inventarisasi dan identifikasi penyusunan rencana kebutuhan sarana kegiatan serta teknik pengendaliannya ; b. melakukan
evaluasi
hasil
kegiatan
pengembangan
dan
pemantauan sarana pengendalian ; c. menyusun bahan rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pengembangan teknologi pertanian ; d. melakukan operasional
pengendalian bahan pengendali
(biologis atau agens hayati dan agens antagonis
maupun
pestisida nabati dan kimiawi) ; e. melakukan pengambilan contoh bahan pengendali OPT, tanaman, hasil tanaman atau bagian tanaman dan bahan lain yang diduga terkontaminasi pestisida dalam rangka analisa mutu dan residu pestisida ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
18
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Balai. Pasal 39 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, 12 huruf e, 18 huruf e, 24 huruf e, 30 huruf f dan 36 huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balai sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan. Pasal 40 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
oleh
Kepala
Dinas
dalam
pelaksanaan
tugasnya
bertanggung jawab kepada Kepala Balai ; (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IX TATA KERJA Pasal 41 Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Kepala UPT di lingkungan Dinas Pertanian bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
19
Pasal 42 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian berkewajiban memimpin, mengawasi, mengadakan koordinasi,
mengarahkan
dan
mengendalikan,
memberi
bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ; (2) Kepala
Unit
Pelaksana
Teknis
Dinas
Pertanian
dalam
melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi baik dalam lingkungan dan atau antar Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian maupun dalam lingkungan antar Instansi lainnya. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal
43
(1) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Dinas
Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini; (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas. Pasal 44 (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 januari 2002 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd IMAM UTOMO S. Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
20
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
5
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
6
