GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 64 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN BIAYA PENGGANTl PENGOLAHAN DARAH (BPPD) PADA UNIT TRANSFUSI DARAH CABANG PALANG MERAH INDONESIA PROPINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa untuk menyiapkan darah dan komponen darah transfusi yang aman dan berkualitas diperlukan proses uji saring terhadap berbagai penyakit yang dapat ditularkan melalui transfusi darah. Untuk menunjang upaya tersebut diperlukan Biaya Pengganti Pengolahan Darah ( BPPD ) dari pasien yang akan menggunakan darah dan atau komponen darah untuk transfusi dengan tidak mencari keuntungan ; b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1980 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 478/MENKES/PER/X/1990, penyelenggaraan upaya transfusi darah terutama dilaksanakan oleh unit transfusi darah PMI; c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b konsiderans menimbang ini, perlu menetapkan Pedoman Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Tranfusi Darah Cabang Palang Merah Indonesia Propinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1980 tentang Tranfusi Darah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ; 6. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
478/MENKES/PER/X/1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah. MEMUTUSKAN : Menetapkan,
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG PEDOMAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH (BPPD) PADA UNIT TRANSFUSI DARAH CABANG PALANG MERAH INDONESIA PROPINSI JAWA TIMUR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur; 2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah kabupaten/Kota di Jawa Timur; 3. Darah adalah darah manusia atau bagian-bagiannya yang diambil dan diolah secara khusus untuktujuan pengobatan dan pemulihan kesehatan ; 4. Transfusi darah adalah tindakan medis memberikan darah kepada penderita yang darahnya telah tersedia dalam kemasan yang memenuhi syarat kesehatan dan diberikan secara langsung ; 5. Biaya Pengganti Pengolahan Darah ( BPPD) adalah semua biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah transfusi dan atau komponen darah yang aman sesuai dengan standar dalam jumlah yang cukup dan tersedia setiap saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba dengan tujuan untuk menghasilkan darah transfusi dan atau komponen darah yang berkualitas.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
BAB II TUJUAN Pasal 2 Tujuan ditetapkannya pedoman biaya pengganti pengolahan darah pada unit transfusi darah Cabang PMl di Propinsi Jawa Timur : a. adanya standar produksi darah transfusi dan atau komponen darah UTD Cabang PMI di Propinsi Jawa Timur; b. diperolehnya darah transfusi dan atau komponen darah yang aman sesuai standar dalam jumlah yang cukup dan tersedia setiap saat dibutuhkan ; c. adanya pedoman dalam pengelolaan produksi darah transfusi dan atau
komponen
darah
melalui
Penetapan
Biaya
Pengganti
Pengolahan Darah (BPPD) di masing-masing Kabupaten/Kota. BAB III POLA PERHITUNGAN BPPD Pasal 3 Pola perhitungan BPPD terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut : a. Jasa ; b. Administrasi c. Bahan habis pakai ; d. Pengembangan Unit Tranfusi Darah dan Sumber Daya Manusia. Pasal 4 Besaran BPPD untuk satu kantong darah atau komponen darah : a. biaya terendah Rp.96.500,00 (sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah); b. biaya tertinggi Rp.149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
Pasal 5 Apalbila reagensi Uji saring HIV diberi subsidi oleh Pemerintah Daerah : a. Biaya terendah Rp.84.500,00 (delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah); b. Biaya tertinggi Rp. 134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah); Pasal 6 Rincian besaran BPPD tanpa subsidi dengan bebas pajak untuk satu kantong darah, biaya terendah dan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 diperhitungkan berdasarkan komponen darah sebagaimana tersebut dalam Lampiran. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Bupati/Walikota dalam menetapkan biaya pengganti pengolahan darah pada UTD PMI Kabupaten/Kota masing-masing dapat berpedoman pada Keputusan ini. Pasal 8 (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (2) Keputusan ini diundangkan daiam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 25 September 2002 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd. IMAM UTOMO S.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TiMUR TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2002 NOMOR
: 64 TAHUN 2002
RINCIAN BESARAN BPPD KOMPONEN BPPD
BIAYA TERENDAH
BIAYA TERTINGGi
(Rp) 2
(Rp) 3
1 KOMPONEN JASA 1. Transportasi
2.000,-
5000,-
5.000,15.000.22.000,-
7.500,22.500.35.000,-
4.000,-
7.500,-
1. Bahan antiseptik 2. Kantongdarah 3. Dysposible syringe 4. AntiseraABO 5. Bahan Pemeriksaan Hb 6. Bahan reaksi silang
500,13.000,1.500,1.500,2.000,6.000,-
500,13.000,1.500.2.000,3.000,8.000,-
7. bahan uji saring darah : a. VDRL b. HIV c. Hbs Ag d. HCV
1 .500,12.000,8.500,16.000.-
2.500,15.000,10.000,40.000.-
Jumlah bahan habis pakai :
82.500,-
95.500,-
2.000,-
3.000,-
3.500,-
6.000,-
OPERASIONAL flistrik. air dan teleoon)
2.500,-
2.500,-
TOTAL BIAYA Bila HIV disubsidi Pemerintah Daerah
96.500,84.500,-
149.500,134.500,-
2. Pembinaan donor 3. gaji pegawai Jumlah komponen biaya KOMPONEN ADMINISTRASI BAHAN HABIS PAKAI
PEMELIHARAAN (gedung, kendaraan, peralatan laboratorium dan mebelair) PENGEMBANGAN dan PEMBINAAN 1. Pembelian peralatan pengganti 2, Pembelian peralatan baru 3. Pendidikan dan pelatihan
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd. IMAM UTOMO S.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
