GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 40 TAHUN 2002 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2000 tentang Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur, agar lebih berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksanan Teknis Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur dalam suatu Keputusan Gubernur Jawa Timur
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ; 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 ; 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 ; 8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2000. MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG TUGAS DAN FUNGSI
UNIT
PELAKSANA
TEKNIS
DINAS
PERKEBUNAN
PROPINSI JAWA TIMUR.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan : 1. Propinsi, adalah Propinsi Jawa Timur; 2. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur 3. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur; 4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur; 5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur; 6. Dinas, adalah Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur; 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur; 8. Kepala Balai, adalah Kepala Balai Benih Tanaman Perkebunan. BAB II BALAI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 2 (1) Balai Benih Tanaman Perkebunan, adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan yang melaksanakan tugas operasional di bidang benih tanaman perkebunan ; (2) Balai Benih Tanaman Perkebunan dipimpin oleh Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 3 Balai Benih Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang benih tanaman perkebunan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
2
Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 3, Balai Benih Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengadaan benih tanaman perkebunan ; b. pelaksanaan pengolahan benih tanaman perkebunan ; c. pelaksanaan
penyimpanan
dan
penyaluran
benih
tanaman
pangan; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bagian Kedua Organisasi Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Balai Benih Tanaman Perkebunan terdiri atas: a. Kepala Balai b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Tanaman Semusim ; d. Seksi Tanaman Tahunan ; e. Seksi Pengolahan ; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sub Bagian dan masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai. Pasal 6 Kepala Balai mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi,
mengendalikan
penyelenggaraan
kegiatan
benih
tanaman. Pasal 7 (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas : a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga dan kearsipan ; b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ; c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
3
d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai. (2) Seksi Tanaman Semusim, mempunyai tugas : a. melaksanakan kultur teknis kebun tanaman semusim ; b. melaksanakan produksi benih tanaman pangan semusim ; c. melaksanakan rencana dan pengelolaan usaha diversifikasi tanaman semusim ; d. melaksanakan
metode-metode
baru
dalam
pengelolaan
perbenihan tanaman semusim ; e. melaksanakan penyaluran dan pemasaran benih tanaman semusim ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai. (3) Seksi Tanaman Tahunan, mempunyai tugas : a. melaksanakan kultur teknis kebun tanaman tahunan ; b. melaksanakan produksi benih tanaman tahunan ; c. melaksanakan rencana dan pengelolaan usaha diversikasi tanaman tahunan ; d. melaksanakan
metode-metode
baru
dalam
pengelolaan
perbenihan tanaman tahunan ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai. (4) Seksi Pengolahan, mempunyai tugas : a. melaksanakan pengolahan pasca panen produksi kebun benih ; b. melaksanakan inventarisasi tentang kebutuhan dan perawatan alat pengolahan benih ; c. melaksanakan penyimpanan benih tanaman perkebunan (siap salur); d. melaksanakan penyaluran dan pemasaran benih tanaman ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
4
Pasal 8 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Balai Benih Tanaman Perkebunan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Pasal 9 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perkebunan yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai; (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ; (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku. BAB III TATA KERJA Pasal 10 (1) Setiap pimpinan satuan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan berkewajiban memimpin, mengawasi, mengadakan koordinasi, mengarahkan dan mengendalikan, memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ; (2) Kepala Balai dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi baik dalam lingkungan dan atau antar Unit Pelaksana Teknis Dinas maupun dalam lingkungan antar instansi lainnya.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
5
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 (1) Bagan
Susunan
Perkebunan
Organisasi
sebagaimana
Unit
Pelaksana
tercantum
dalam
Teknis
Dinas
Lampiran
dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur. Pasal 12 (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ; (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 31 Mei 2002 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd. IMAM UTOMO S.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
6
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR
: 40 TAHUN 2002
TANGGAL
: 31 MEI 2002
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007
1
