GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 73 TAHUN 2002 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 73 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI BIAYA TERA / TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA SERTA PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Biaya Tera / Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang telah di sahkan dengan Keputusan DPRD Propinsi Jawa Timur tanggal 30 Mei 2002 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 30 Mei 2002 Nomor 3 Tahun 2002 Seri C, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya dengan menuangkan dalam Keputusan Gubernur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Metrologi Legal; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

1

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembahasan untuk di tera dan atau di tera ulang serta syarat-syarat bagi UTTP ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ; 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan

Peraturan

Perundang-undangan

dan

bentuk

Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ; 13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; 14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 30 tahun 2000 tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur; 15. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Maret 2000 Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan Asli Daerah.

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

2

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPTUSUAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI BIAYA TERA / TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

SERTA

PENGUJIAN

BARANG

DALAM

KEADAAN TERBUNGKUS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur ; 2. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur; 3. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur; 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur ; 5. Kepala

Dinas,

adalah

Kepala

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan Propinsi Jawa Timur; 6. Sub Dinas Metrologi, adalah Sub Dinas Metrologi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur; 7. Balai

Pelayanan

Kemetrologian,

adalah

Balai

Pelayanan

Kemetrologian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur; 8. Pejabat, adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 9. Badan, adalah sekumpulan orang dan atau pribadi yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi : Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan atau bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha badan lainnya;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

3

10. Retribusi Biaya Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur; 11. Tera, adalah suatu kegiatan menandai dengan tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dujalankan atas UTTP yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku; 12. Tera Ulang, adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera sah batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera ; 13. Pengujian, adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh penera untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan

ukuran

yang

sesuai,

guna

menetapkan

sifat

atau,

karakteristik UTTP (sifat metrologies) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran ; 14. Kalibrasi

adalah

kegiatan

untuk

menentukan

kebenaran

kenvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurannya yang mampu telusur (traceble) ke standar Nasional untuk satuan ukuran dan/atau Internasional ; 15. Penera, adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian khusus di bidang metrologi yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian dan bertugas dibawah pembinaan Lembaga Metrologi Legal; 16. Penguji, adalah penera pada Balai Pelayanan Metrologi yang ditunjuk/ditugaskan

sesuai

ketentuan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

4

17. Alat Ukur, alat Takar, alat Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP, adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang

Metrologi

Perlengkapannya

Legal;Alat (UTTP)

Ukur,

Takar,

Timbang

Metrologi

Legal

adalah

dan UTTP

sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan pembebasan untuk ditera dan/atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya ; 18. Metrologi teknik adalah metrologi yang digunakan industri secara luas untuk memperoleh hasil pengukuran yang akurat dan terpercaya pada pengendalian mutu produk, rasionalisasi teknik produksi dan pertukaran antar komponen industri. Ruang lingkupnya ditekankan pada pengukuran dalam rangka pengendalian mutu ; 19. Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT, adalah pengujian kwantitas barang tidak termasuk bungkus atau pengemasnya ; 20. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

perundang-undangan

melakukan

pembayaran

retribusi

retribusi,

termasuk

diwajibkan

untuk

pemungut

atau

pemetong Retribusi tertentu ; 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan

SKRD,

adalah

Surat

Ketetapan

menentukan besarnya pokok Retribusi;

Retribusi

yang

'

22. Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan tariff retribusi dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ; 23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukantagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ; 24. Surat Keterangan Pengujian / Sertifikasi, adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas UTTP / alat ukur metrologi teknis ; 25. Menjutsir, adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

5

BAB II KEPEMILIKAN DAN ATAU PENGUASAAN Pasal 2 Setiap Tera/Tera Ulang dan atau Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus dikenakan Retribusi; Pasal 3 Yang bertanggungjawab atas Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yaitu : a. Untuk orang pribadi, adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya; b. Untuk Badan, adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III PENDAFTARAN Pasal 4 (1) Setiap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang dipergunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan

menentukan

hasil

pengukuran,

penakaran atau

penimbangan, untuk: a) Kepentingan umum ; b) Usaha ; c) Menyerahkan atau menimbang barang ; d) Menentukan pungutan atau upah ; e) Menentukan produk akhir dalam perusahaan ; f) Melaksanakan peraturan perundang-undangan ; Yang di kuasai oleh orang pribadi atau badan wajib ditera/ tera ulang. (2) Setiap pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang dikuasai oleh orang pribadi atau badan wajib diuji kembali/ ukur ulang minimal 1(satu) kali dalam 1 (satu) Tahun ; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

6

(3) Tera/ tera ulang serta pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan mengisi formulir SPdORD khusus untuk tera/tera ulang di tempat pakai; (4) SPdORD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi dan/ atau yang diberi kuasa olehnya ; (5) Bentuk dan isi SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; (6) Ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dinyatakan batal pada waktu tera/tera ulang dan masih dapat diperbaiki wajib diajukan untuk ditera/ tera ulang setelah diperbaiki; (7) Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang dinyatakan .batal dan tidak dapat diperbaiki, maka alat tersebut harus dirusak dengan dibuatkan berita acara pengerusakan. BAB IV PEMBAYARAN, PENYETORAN Pasal 5 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka ; (2) Atas setiap pembayaran Retribusi, kepada wajib retribusi diberikan tanda pembayaran retribusi oleh petugas pelaksana Balai Pelayanan Kemetrologian ; (3) Bentuk-bentuk tanda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. Pasal 6 (1) Petugas pelaksana pemungut Retribusi wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah pemungutan melalui Bendaharawan Khusus Penerima Balai Pelayanan Kemetrologian yang ditunjuk; Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

7

(2) Bendaharawan Khusus Penerima Balai pelayanan Kemetrologian yang ditunjuk wajib menyetorkan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam ke Kas Daerah Propinsi Jawa Timur, melalui transfer Bank Jatim ; (3) Apabila karena sesuatu hal terjadi keterlambatan penyetoran, wajib dibuatkan Berita Acara Penundaan Penyetoran ; (4) Untuk kelancaran pelaksanaan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai tugas : a. Melaksanakan

pemantauan,

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap administrasi retribusi yang berada di lingkungan unit kerjanya; b. Mengusulkan Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Balai Pelayanan Kemetrologian yang bersangkutan.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN Pasal 7 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas ; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan kepada Kepala Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD ; (3) Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Permohonan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(2)

harus

mengeluarkan Surat Keputusan ; (4) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas tidak memberikan jawaban dianggap dikabulkan ; (5) Pengajuan permohonan keringanan tidak menunda pembayaran retribusi Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

8

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas yang bersangkutan. Pasal 9 (1) Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan ; (2) Keputusan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 15 Oktober 2002 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd. IMAM UTOMO S.

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2007

9