GUBERNUR MALUKU KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR : 159 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANGAN DAN GIZI (TPG) SERTA KELOMPOK-KELOMPOK KERJA YANG BERKAITAN DENGAN PANGAN DAN GIZI PROVINSI MALUKU GUBERNUR MALUKU, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa untuk mewaspadai kerawanan pangan dan gizi di Provinsi Maluku, perlu adanya upaya upaya penanggulangan secara dini yang tepat dan terpadu agar dapat mencapai hasil yang optimal;
b.
bahwa untuk mencapai koordinasi kerja yang optimal perlu dilakukan pemantapan dan peningkatan terhadap kelompokkelompok kerja (pokja) yang ada;
c.
bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas dan sebagai tindaklanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1998 perlu membentuk Tim Pangan dan Gizi serta Kelompok-Kelompok Kerja yang berkaitan dengan Pangan dan Gizi Provinsi Maluku dengan Keputusan Gubernur.
: 1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatari; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 6. Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1998 tentang Tim Pemantau Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah; 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden; 9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga - Lembaga Teknis Daerah. 10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Maluku; Memperhatikan : 1.
Rekomendasi hasil Rakornas Pangan Tahun 1997.
2. Hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tanggal 17 – 20 Pebruari 1998
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERTAMA
: : Membentuk Tim Pangan dan Gizi (TPG) serta KeiompokKelompok Kerja yang berkaitan dengan Pangan dan Gizi Provinsi Maluku dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
KEDUA
: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka KelompokKelompok Kerja pada Sadan Perbaikan Gizi Daerah dan Tim Pangan Daerah di Integrasikan dalam Tim Pangan dan Gizi (TPG) Provinsi Maluku.
KETIGA
: Tim Pangan dan Gizi (TPG) Provinsi Maluku mempunyai tugas: a.
Mengadakan pertemuan koordinasi berkala untuk membahas permasalahan dalam pelaksanaan Tim Pangan dan Gizi (TPG) dan tindak lanjut pemecahannya.
b. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka peningkatan produksi dan persediaan pangan dan perbaikan gizi. c.
Melakukan penentuan daerah prioritas pembinaan dan perluasan pokja serta kegiatannya.
d. Melakukan pembinaan teknis ke Daerah Kabupaten/Kota melalui Instansi terkait secara terpadu. e. Memonitor masalah Pangan dan Gizi di Daerah Kabupaten/Kota dengan melibatkan LSM. f. Melaporkan secara berkala, situasi Pangan dan Gizi Daerah kepada Gubernur Maluku
KEEMPAT
: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pangan dan Gizi (TPG) Provinsi Maluku dibantu oleh staf Sekretariat yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim Pangan dan Gizi (TPG) Provinsi Maluku.
KELIMA
: Tim Pangan dan Gizi (TPG) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Maluku.
KEENAM
: Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN, APBD Provinsi Maluku dan bantuan lainnya yang sah.
KETUJUH
: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 19 Tahun 2000, tanggal 28 Maret 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.
KEDELAPAN
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Ambon pada tanggal 28 Agustus 2002 GUBERNUR MALUKU, Cap/ttd DR. Ir. M.S. LATUCONSINA TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. 1.
Menteri Koordinator Bidang Kesra di Jakarta.
2.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3.
Menteri Kesehatan di Jakarta.
4.
Para Bupati/Walikota se Provinsi Maluku.
5.
Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku di Ambon.
6.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku di Ambon.
7.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku di Ambon.
8.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku di Ambon.
9.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku di Ambon.
10. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Maluku di Ambon. 11. Kepala Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku di Ambon. 12. Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku di Ambon. 13. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku di Ambon. 14. Kepala Kantor Wilayah BKKBN Provinsi Maluku di Ambon. 15. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Maluku di Ambon. 16. Kepala Kantor Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan Provinsi Maluku di Ambon.
17. Kepala Dolog Maluku di Ambon. 18. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku di Ambon. 19. Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Maluku di Ambon. 20. Kepala Biro Bina Perekonomian Sekretariat Daerah Maluku di Ambon. 21. Kepala KADIN Provinsi Maluku di Ambon. 22. Kepala APPINDO Provinsi Maluku di Ambon. 23. Kepala DPD SPSI Provinsi Maluku di Ambon . .24. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku di Ambon. 25. Kepala JAMSOSTEK Provinsi Maluku di Ambon. 26. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku di Ambon. 27. Yang bersangkutan untuk diketahui. 28. A r s i p.
Diundangkan di Ambon pada tanggal 28 Agustus 2002 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, Cap/ttd Drs. HUSEIN SOU LISA PEMBINA UTAMA NIP. 630001683.
LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2002 NOMOR 13
LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR : 159 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2002 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PANGAN DAN GIZI (TPG) SERTA KELOMPOK-KELOMPOK KERJA YANG BERKAITAN DENGAN PANGAN DAN GIZI PROVINSI MALUKU
Susunan Organisasi TPG Provinsi Maluku Penanggung Jawab
: Gubernur Maluku
Ketua
: Wakil Gubernur Maluku Bidang Kesra Provinsi Maluku.
Wakil Ketua I
: Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku.
Wakil Ketua II
: Asisten II Sekretaris Daerah Maluku.
Wakil Ketua III
: Asisten III Sekretaris Daerah Maluku.
Sekretaris I
: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.
Sekretaris II
: Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku.
Anggota
: 1.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku.
2.
Kepala Kantor Wilayah BKKBN Provinsi Maluku.
3.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Maluku.
4.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku.
5.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku.
6.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku.
7.
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku.
8.
Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Maluku.
9.
Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah Maluku.
10. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Maluku. 11. Kepala DOLOG Provinsi Maluku.
12. Kepala Balai Pemeriksaan Makanan dan Minuman Provinsi Maluku. 13. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku. 14. Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Maluku.
GUBERNUR MALUKU, Cap/ttd DR. Ir. M. S. LATUCONSINA
