GUBERNURBALI KEPUTUSAN GUBERNUR BALI NOMOR 40 TAHUN 2002 TENTANG URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH GUBERNUR BALI, Menimbang :
a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas maka dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Bali; b. bahwa uraian tugas dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.
Mengingat
:
L Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 1
4. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom Tahun 2000 Nomor 54 ,Tambahan Nomor3952);
25 Tahun 2000 dan Kewenangan (Lembaran Negara Lembaran Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 6. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 30 Seri D Nomor 30) yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 8 Seri D Nomor 4); 7. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas (Lembaran Daerah PropinsiBali Tahun 2002 Nomor 9 Seri D Nomor 5). MEMUTUSKAN : Menetapkan :
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Propinsi Bali. 2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Bali. 3. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Bali yang selanjutnya disebut UPTD.
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihati Perburuhan (P-4) Daerah Propinsi Bali yang selanjutnya disebut Kepala UPTD. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 2 (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas ; (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Pasal 3 UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan kepaniteraan pengaduan, kepaniteraan persidangan, kepaniteraan dokumentasi hukum dan kepaniteraan tata usaha didaerah. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3, UPTD mempunyai fungsi : a. penerimaan pengaduan persoalan/perselisihan perburuhan, pengumpulan dan perlengkapan bahanbahan/data dalam rangka penyelesaian persoalan/perselisihan perburuhan serta menyiapkan bahan-bahan/data persoalan atau perselisihan perburuhan yang akan diajukan kepersidangan; b. pengaturan acara sidang-sidang P-4 daerah, mengikuti jalannya persidangan, memberikan penjelasan dalam persidangan sehubungan dengan diacarakan dan meneruskan permohonan banding atau pemeriksaan ulang kepada ketua P-4 pusat; c. pemberian surat keputusan P-4 daerah Bali kepada kedua belah pihak yang berkepentingan dan atau pemberian surat keputusan yang berkepentingan tersebut untuk dimintakan fiat eksekusi kepada pengadilan negeri; d. pelaksanaan kerjasama dengan instansi lain sehubungan dengan pelaksanaan tugas.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 (1)
Susunan Organisasi UPTD terdiri atas : a. Kepala UPTD; b. Sub Bag Tata Usaha; c. Seksi-seksi; d. Jabatan Fungsional.
(2) Seksi-seksi dimaksud ayat (1) terdiri dari: a. Seksi Kepaniteraan Pengaduan; b. Seksi Kepaniteraan Persidangan; (3) Bagan Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. BAB IV URAIAN TUGAS Pasal 6 Kepala UPTD mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan merumuskan program kegiatan UPTD berdasarkan program kerja Dinas Tenaga Kerja Propinsi Bali sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. melakukan koordinasi pelaksanaan program serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. mengevaluasi serta melaporkan hasil kerja UPTD secara* keseluruhan dan berkesinambungan kepada Kepala Dinas; d. menerima pengaduan/perselisihan hubungan industri serta melengkapi bahan-bahan/data dalam rangka penyelesaiannya; e. mengatur acara sidang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan mengikuti jalannya persidangan, memberikan penjelasan dalam persidangan yang berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial;
f. mengirim salinan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah kepada kedua belah pihak yang berkepentingan atau memberikan keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah kepada yang berkepentingan untuk eksekusinya kepada pengadilan negeri; g. mengirim berkas persoalan banding/pemeriksaan ulang dari yang berkepentingan kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat; h. melaksanakan kerjasama dengan instansi lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Panitia Penyelesaian Pecselisihan Perburuhan Daerah; i. menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan tugas sehari-hari kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Bali dan tembusannya kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat; j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. Pasal 7 (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. membuat rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. melaksanakan kegiatan urusan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. mengkompulir laporan-laporan dari masing-masing seksi dan diolah sebagai bahan laporan UPTD; d. melaksanakan urusan pencalonan kepengurusan keanggotaan P-4 daerah; e. menyusun langkah kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban dilingkungan unit kerjanya; f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala UPTD. (2) Seksi Kepaniteraan Pengaduan, mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kepaniteraan Pengaduan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sesuai peraturan yang berlaku; b. mengumpulkan berkas perkara/data perselisihan hubungan industrial; c. meneliti berkas perkara/data perselisihan untuk diajukan kepada kepala kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah; d. mempersiapkan bahan-bahan/yang akan diajukan pada sidang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah; e. melaksanakan panggilan/undangan terhadap pihak-
f. g.
h. i. j.
pihak yang akan diajukan dalam persidangan untuk mendapatkan keterangan atau penyelesaian sehubungan dengan adanya pengaduan; menyampaikan laporan atas pelaksanaan kegiatan pengaduan kepada Kepala Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah; menghimpun putusan-putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah antara lain mengenai : perkara/putusan yang dimintakan banding ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pus at; - perkara/putusan-putusan yang bersifat massal; - tenaga kerja yang kena pemutusan hubungan kerja. membuat kliping-kliping yang berhubungan dengan masalah/perselisihan hubungan industrial; mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Kepaniteraan Pengaduan secara keseluruhan dan berkesinambungan; melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala UPTD.
Seksi Kepaniteraan Persidangan , mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kepaniteraan Persidangan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sesuai peraturan prundang-undangan yang berlaku ; b. menyusun/mengatur acara-acara sidang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah; c. menginventarisasikan semua kasus/perselisihan hubungan industrial yang akan disidangkan/ diacarakan dalam sidang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah; d. membuat checklist terhadap kasus-kasus yang akan disidangkan dan mencatat putusan yang diambil dalam sidang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah; e. memanggil pihak-pihak yang berselisih untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan;
f.
mengikuti jalannya sidang dan memberikan penjelasan sehubungan dengan persoalan yang diacarakan; g. mengirim hasil putusan sidang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah kepada pihak-pihak yang berselisih dan unit-unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; h. membuat laporan tentang hasil pelaksanaan tugas kepaniteraan persidangan; i. menghimpun mengevaluasi dan memelihara
j.
k.
1.
m.
keputusan-keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah; menyusun statistik perkara-perkara yang telah selesai diputuskan/disidangkan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah; membuat laporan hasil pelaksanaan sidang yang berupa : - laporan mingguan - laporan bulanan - laporan triwulan - laporan tahunan mengevaluasi hasil kerja seksi kepaniteraan persidangan secara keseluruhan dan berkesinambungan; melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala UPTD.
BAB V JABATAN FUNGSIONAL Pasal 8 Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
BAB VI PENUTUP Pasal 9 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 6 November 2002 GUBERNUR BALI ttd DEWA BERATHA
Diundangkan di Denpasar pada tanggal 7 November 2002 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI ttd PUTU WIJANAYA, LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2002 NOMOR 45
