GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI BALI MANDARA PROVINSI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang
: a. bahwa Sistem Pengelolaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bali Mandara Provinsi Bali telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2013; b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Tahun 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota, sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Nomor 800/2857/BKD tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyesuaian Penghasilan Tenaga Kontrak terhitung mulai Oktober 2014; c.
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2013 tentang Sistem Pengelolaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bali Mandara Provinsi Bali;
: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5157); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5410); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah; 14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2013 tentang Sistem Pengelolaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bali Mandara Provinsi Bali; 15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 75 Tahun 2014 tentang Honorarium dan Satuan Biaya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 75); MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERUBAHAN TAHUN 2013 MENENGAH NEGERI BALI
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN SEKOLAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MANDARA PROVINSI BALI
. Pasal I Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2013 tentang Sistem Pengelolaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bali Mandara Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 43) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal II Peraturan Gubernur diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 1 Januari 2015 GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA
Diundangkan di Denpasar pada tanggal 1 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 1
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI TANGGAL 1 JANUARI 2015 NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI BALI MANDARA PROVINSI BALI
NO
TUGAS/JABATAN
(1) (2) 1 Kepala Sekolah - PNS - Tenaga Pendidik Kontrak 2 Wakil Kepala Sekolah - PNS - Pendidik Kontrak - Tenaga Kependidikan Kontrak 3 Koordinator - PNS - Pendidik Kontrak - Tenaga Kependidikan Kontrak 4 Kepala Program - PNS - Pendidik Kontrak - Tenaga Kependidikan Kontrak 5 Kepala Urusan - PNS - Pendidik Kontrak - Tenaga Kependidikan Kontrak 6 Bendahara -PNS -Bendahara Kontrak 7 Kepala Unit - PNS - Pendidik Kontrak - Tenaga Kependidikan Kontrak 8 Tenaga Pendidik - PNS - Pendidik Kontrak 9 Tenaga Kependidikan - PNS - Tenaga Kependidikan Kontrak Keuangan - Tenaga Kependidikan Kontrak Administrasi/Kesehatan
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA (3)
HONORARIUM PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP/KONTRAK (4)
Rp 6,500,000.00 Rp
9,500,000.00
Rp Rp
7,250,000.00 6,250,000.00
Rp Rp
5,000,000.00 4,000,000.00
Rp Rp
6,500,000.00 5,000,000.00
Rp Rp
4,500,000.00 3,500,000.00
Rp 4,250,000.00
Rp 2,000,000.00
Rp 3,000,000.00
Rp 1,500,000.00
Rp 1,500,000.00 Rp
3,750,000.00
Rp 1.500,000.00 Rp Rp
4,250,000.00 3,250,000.00
Rp
3,500,000.00
Rp 1,500,000.00
Rp
1.250,000.00 Rp
2,750,000.00
Rp
2,500,000.00
(1)
(2) - Tenaga Kependidikan Kontrak Satpam/Sopir/Staf Operasional - Tenaga Kependidikan Kontrak Tenaga Kebersihan /Tukang Kebun/Tukang Masak
(3) Rp
(4) 2,250,000.00
Rp
2,000,000.00
GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA
