GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT) PROVINSI BALI DAN KABUPATEN/KOTA DI BALI TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang :
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, menyebutkan bahwa Gubernur mengelola dan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan mengatur pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Bupati/Walikota di daerah masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau; b. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 Provinsi Bali memperoleh Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp.13.492.035.000,00 (tiga belas milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh lima ribu rupiah); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2015;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 337); 7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT) PROVINSI BALI DAN KABUPATEN/KOTA DI BALI TAHUN ANGGARAN 2015 Pasal 1 Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Bali menerima Alokasi Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara yaitu Cukai Hasil Tembakau. Pasal 2 Bagian Daerah menerima Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.13.492.035.000,00 (tiga belas milyar empat ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh lima ribu rupiah). Pasal 3 Pembagian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan persetujuan Menteri Keuangan dengan Komposisi sebagai berikut: a. 30% (Tiga puluh persen) untuk Provinsi Penghasil; b. 40% (Empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Daerah Penghasil; dan c. 30% (Tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bali. Pasal 4 Kabupaten/Kota Daerah Penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Kabupaten/Kota yang selama 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut menghasilkan tembakau. Pasal 5 Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) untuk Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 6 (1)
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) digunakan untuk mendanai: a. Peningkatan kwalitas bahan baku; b. Pembinaan industri; c. Pembinaan lingkungan sosial; d. Sosialisasi ketentuan bidang cukai dan/atau; e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal.
(2) Pelaporan Penggunaan Dana Bagi hasil Cukai hasil Tembakau (DBH-CHT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Bupati/Walikota membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur; dan b. Gubernur membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan dan laporan konsolidasi dengan Bupati/Walikota setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Pasal 7 (1)
Bagian Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pendapatan daerah untuk Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015.
(2)
Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 8
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 9 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 9 Juni 2015 GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA
Diundangkan di Denpasar pada tanggal 9 Juni 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 29
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI TANGGAL 9 JUNI 2015 NOMOR 29 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT) PROVINSI BALI DAN KABUPATEN/KOTA DI BALI TAHUN ANGGARAN 2015 Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun Anggaran 2015. NO
PROVINSI DAN KAB/KOTA
ALOKASI DBH – CHT TAHUN ANGGARAN 2015
1.
PROVINSI BALI
2.
KABUPATEN BADUNG
505.951.000,00
3.
KABUPATEN BANGLI
579.803.000,00
4.
KABUPATEN BULELENG
4.168.719.000,00
5.
KABUPATEN GIANYAR
1.505.644.000,00
6.
KABUPATEN JEMBRANA
611.105.000,00
7.
KABUPATEN KARANGASEM
555.349.000,00
8.
KABUPATEN KLUNGKUNG
505.951.000,00
9.
KABUPATEN TABANAN
505.951.000,00
KOTA DENPASAR
505.951.000,00
10.
JUMLAH
4.047.611.000,00
13.492.035.000,00
GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA
