GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.024-304 Tahun 2000 tanggal 4 Juli 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang menjadi dasar dalam proses pengadaan form/blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); b. bahwa form/blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.024-304 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); 12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); 13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 40) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal II Peraturan Gubernur 7 Mei 2015.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 28 April 2015 GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA
Diundangkan di Denpasar pada tanggal 7 Mei 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
COKORDA NGURAH PEMAYUN BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 22
LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH I. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) UNTUK PKB DAN BBNKB A. SKPD PENETAPAN
SEMULA SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN DAN SWDKLLJ
NO.
NOMOR POLISI NAMA PAJAK ALAMAT
NO. SKUM NO.KOHIR POKOK
MERK/TYPE JENIS/MODEL TAHUN/CC WARNA NO.RANGKA TGL.FAX/KWT
BAHA BAKAR WARNA TNKB NO.PL.LAMA NO.PENDAFT JML.SUMBU/AS
SAMSAT PROVINSI BALI
SANKSI ADM
BBN KB PKB SWDKLLJ BIAYA ADM STNK BIAYA ADM TNKB JUMLAH
: : : : : TGL DITETAPKAN
BERLAKU SAMPAI
JUMLAH
PETUGAS
KOREKSI DR
KEPOLISIAN BALI DIRLANTAS
KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI BALI
KEPALA CABANG PT.JASA RAHARJA
NAMA NRP
NAMA NIP
NAMA NRP
MENJADI
GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA
