GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (HERITAGE AND PROTECTION) BAGI KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang :
a. bahwa pelestarian budaya dan lingkungan merupakan prioritas pembangunan daerah Bali yang mampu menggerakkan potensi kepariwisataan dalam dinamika kehidupan lokal, nasional dan global; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Pelestarian Budaya dan Perlindungan (Heritage And Protection) Bagi Kepariwisataan Budaya Bali;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; 10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3); 11. Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2).
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (HERITAGE AND PROTECTION) BAGI KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali. 2. Gubernur adalah Gubernur Bali. 3. Budaya adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya. 4. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. 6. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. 7. Kepariwisataan Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan falsafat Tri Hita Karana sebagai wahana aktualisasinya, sehingga terwujud hubungan timbal-balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan. 8. Pelestarian Budaya dan Perlindungan (Heritage and Protection) adalah segala upaya untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai budaya Bali dari berbagai akibat karena pesatnya perkembangan pariwisata. BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Pelestarian Budaya dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Heritage and Protection) Bagi Kepariwisataan Budaya Bali
bertujuan: a. melestarikan dan melindungi Seni, Budaya dan Lingkungan Hidup dari dampak perkembangan pariwisata; b. memberikan rasa aman, nyaman dan perlindungan bagi wisatawan asing selama berada di Provinsi Bali; c. meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Provinsi Bali; d. melaksanakan pungutan kepada wisatawan asing yang berkunjung ke Bali terkait dengan pelestarian budaya, lingkungan hidup dan jaminan kesehatan bagi wisatawan asing; dan e. memberikan perlindungan keselamatan bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Bali. Pasal 3 Ruang Lingkup Pelestarian Budaya dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Heritage and Protection) Bagi Kepariwisataan Budaya Bali meliputi: 1. Jaminan pelestarian Budaya Bali; 2. Jaminan pelestarian Lingkungan hidup; dan 3. Jaminan Asuransi Keselamatan bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Bali. BAB III JAMINAN PELESTARIAN BUDAYA BALI Pasal 4 (1) Upaya yang dilakukan dalam memberikan jaminan pelestarian budaya Bali terkait dengan dampak pariwisata yang timbul adalah: a. Gubernur melakukan koordinasi dengan pelakupelaku pariwisata dalam melestarikan budaya Bali; b. Gubernur melakukan pembinaan kepada masyarakat; dan c. Gubernur memberikan perlindungan terhadap budaya Bali sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. (2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama dengan pihak Ketiga dalam upaya mendanai pelestarian budaya Bali. BAB IV JAMINAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Pasal 5 (1) Upaya yang dilakukan dalam memberikan jaminan pelestarian lingkungan hidup terkait dengan dampak pariwisata yang timbul adalah:
a. Gubernur melakukan koordinasi dengan pelakupelaku pariwisata untuk ikut melestarikan lingkungan; b. Gubernur melakukan pembinaan kepada masyarakat; dan c. Gubernur memberikan perlindungan terhadap lingkungan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. (2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama dengan pihak Ketiga dalam upaya mendanai pelestarian lingkungan hidup. BAB V JAMINAN PERLINDUNGAN Pasal 6 (1) Setiap wisatawan asing yang berkunjung ke Bali mendapat perlindungan keamanan dan kenyamanan selama di Bali. (2) Perlindungan terhadap keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk asuransi. (3) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bekerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang asuransi. (4) Bentuk kerjasama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI PELAKSANAAN PROGRAM Pasal 7 Program Pelestarian Budaya dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Heritage and Protection) bagi Kepariwisataan Budaya Bali dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali dibantu instansi terkait. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Gubernur diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.
Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 13 Desember 2012 GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 13 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
MADE JENDRA,SH BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2012 NOMOR 58
