GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 36 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 14, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 40 dan Pasal 42, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 3549); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 21. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Penanaman Modal; 22. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
23. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia; 24. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Per/M.KUKMK/IX/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah; 25. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan dan Tata cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; 26. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKMK/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; 27. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi; 28. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi; 29. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali. 2. Gubernur adalah Gubernur Bali. 3. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi/Kabupaten/Kota. 4. Dinas/Badan/Kantor adalah Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 5. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 6. Dekopinwil adalah organisasi tunggal gerakan koperasi yang bersifat tunggal, idiil dan otonom yang mewilayahi Tingkat Provinsi. 7. Dekopinda adalah organisasi tunggal gerakan koperasi yang bersifat tunggal, idiil dan otonom yang mewilayahi Tingkat Kabupaten/Kota. 8. Lapenkopwil adalah Lembaga Pendidikan Koperasi Wilayah yang dibentuk oleh Dekopinwil dalam rangka peningkatan seluruh SDM Koperasi. 9. Lapinkopda adalah Lembaga Pendidikan Koperasi Wilayah yang dibentuk oleh Dekopinda dalam rangka peningkatan SDM Koperasi. 10. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi Indonesia dan berdomisili di Indonesia. 11. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. 12. Unit Simpan Pinjam (USP) adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan 13. Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah). 14. Unit Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut UJKS adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (Syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. 15. Kadinda adalah Kamar Dagang Industri Daerah. 16. Pelaksana Pemberdayaan adalah pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dunia usaha, Lembaga Pendidikan maupun Dewan Koperasi Indonesia Wilayah.
17. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara individu atau bergabung dalam koperasi yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) per tahun. 18. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung maupun dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriterian usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekayaan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,(dua miliar lima ratus juta rupiah), berbentuk usaha orang perseorangan Badan Usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. 19. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp. 10.000.000.000,(sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 50.000.000.000,(Lima puluh miliar rupiah) per tahun. 20. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan, dan pengembangan usaha, sehingga Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah mampu memperkuat dirinya menjadi usaha yang kuat, tangguh, dan mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. 21. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan diberbagai aspek agar Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
22. Perlindungan usaha adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari hal-hal yang berpotensi yang menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah. 23. Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. 24. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemberdayaan yang sedang berjalan. 25. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan pemberdayaan setelah seluruh kegiatan selesai dilaksanakan. 26. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dan UMKM dengan usaha besar. Pasal 2 (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan pedoman dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara berkelanjutan. (2) Tujuan Perlindungan, pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM: a. menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi dan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; b. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi dan UMKM; c. memberi kepastian dan keadilan berusaha bagi Koperasi dan UMKM; dan d. meningkatkan penciptaan lapangan usaha dan menumbuhkan wirausaha baru. Pasal 3 Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. hak distribusi koperasi; b. tata cara pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; c. persyaratan dan tata cara permohonan ijin usaha
koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; d. fasilitasi pengesahan dan pengumuman akta pendirian, perubahan anggaran dasar, pembubaran, penggabungan dan peleburan koperasi; e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan koperasi; dan f. tata cara penerapan sanksi administratif. BAB II HAK DISTRIBUSI KOPERASI Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha memberikan perlindungan usaha dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM di Daerah. (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk: a. pendistribusian pupuk bersubsidi diberikan kepada Koperasi dan Koperasi Unit Desa (KUD) sebesar minimal 60% (enam puluh per seratus persen) dari alokasi kebutuhan Provinsi; b. penetapan pendistribusian kebutuhan masyarakat seperti beras, gula, kopi, semen dan kebutuhan pokok lainnya dapat diberikan kepada Koperasi/KUD; c. Perlindungan HAKI. Mendorong usaha mikro kecil dan menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual; d. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang bertindak sebagai pemasok barang dan jasa untuk kebutuhan Hotel, Restauran, Swalayan, dan kebutuhan Usaha Besar wajib menerima pembayaran paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penyerahan barang dan jasa; dan e. penggunaan produk Koperasi dan UMKM Provinsi Bali yang meliputi produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, makanan dan minuman, kerajinan (misalnya; kain tenun ikat, kain endek, songket cinderamata), harus diprioritaskan pada hotel, rumah makan, instansi pemerintah dan swasta. (3) Selain bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat menetapkan: a. bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi dan UMKM; b. bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi dan UMKM untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. c. mengusulkan kepada Pemerintah untuk memberlakukan larangan impor barang dan jasa yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi dan UMKM di Provinsi Bali; dan d. Pengaturan penguatan, kerjasama dan jarak pasar
tradisional dengan pasar modern meningkatkan daya saing pasar tradisional.
untuk
(4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. BAB III TATA CARA PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM Bagian Kesatu Penataan Kebijakan Yang Berpihak Kepada Koperasi dan UMKM Pasal 5 (1) Gubernur menetapkan peraturan dan kebijakan yang berpihak kepada koperasi dan UMKM dalam aspek: a. pendanaan; b. sarana dan prasarana; c. informasi usaha; d. kemitraan; e. perizinan usaha; f. kesempatan berusaha; g. promosi dagang; dan h. dukungan kelembagaan. (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan kebijakan yang berpihak kepada koperasi dan UMKM. Pasal 6 Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a ditujukan untuk: a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; c. c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan d. membantu para pelaku Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.
Pasal 7 Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b ditujukan untuk: a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil; dan b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil. Pasal 8 Gubernur, Dekopinwil, Dekopinda, dan dunia usaha melakukan: a. fasilitasi pemanfaatan fasilitas tempat Sentral Bisnis bagi Koperasi dan UMKM sebagai sarana peningkatan kapasitas usaha melalui informasi bisnis dan pengembangan jaringan usaha; b. fasilitasi penyajian database Koperasi yang terintegrasi melalui sistim informasi berbasis teknologi; c. fasilitasi dan dorongan agar Koperasi dan UMKM mampu melaksanakan penerapan tertib administrasi dan dokumentasi; dan d. fasilitas klinik untuk konsultasi, pendampingan, advokasi dan pelatihan praktis bagi KUMKM. Pasal 9 Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ditujukan untuk: a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis; b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku UMKM atas segala informasi usaha. Pasal 10 Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d ditujukan untuk: a. mewujudkan kemitraan antar Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; b. mewujudkan kemitraan antara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar; c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal 11 (1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e ditujukan untuk: a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal 12 (1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f ditujukan untuk: a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya; b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail; c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung; g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan (pendampingan).
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Pasal 13 (1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk: a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di dalam dan di luar negeri; b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri; c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Pasal 14 Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah. Bagian Kedua Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM Pasal 15 (1) Gubernur memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: a. produksi dan pengolahan; b. pemasaran; c. sumber daya manusia; dan d. desain dan teknologi. (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal 16 Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan sertakemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah. Pasal 17 Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran; b. menyebarluaskan informasi pasar; c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil; e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran. Pasal 18 Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara: a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.
Pasal 19 Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilakukan dengan: a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu; b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi; c. meningkatkan kemampuan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru; d. memberikan insentif kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan e. mendorong Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual. Bagian Ketiga Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil Pasal 20 (1) Gubernur dapat menyediakan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
pembiayaan
bagi
(2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya (3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Koperasi Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. (4) Gubernur dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Koperasi Usaha Mikro dan Kecil. (5) Gubernur dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan,keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi Usaha Mikro dan Kecil. Pasal 21 Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Koperasi Usaha Mikro dan Kecil, Gubernur melakukan upaya: a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
b. pengembangan lembaga modal ventura; c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang; d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 22 (1) Untuk meningkatkan akses Koperasi Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Gubernur dapat : a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank; b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan. (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Koperasi Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha; b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha. Pasal 23 (1) Dalam rangka meningkatkan permodalan Koperasi, Gubernur, Bupati/Walikota, Dekopinwil, Dekopinda, melaksanakan pemberdayaan melalui : a. Penguatan dan pemupukan modal sendiri pada semua jenis koperasi; b. Gubernur/Bupati/Walikota dapat memberikan dukungan modal / pendanaan untuk pengembangan koperasi c. Peningkatan akses pembiayaan/pendanaan dan melakukan mediasi antar koperasi dengan lembaga keuangan non koperasi; d. Fasilitasi dan revitalisasi manajemen, akuntansi dan aspek legalitas agar koperasi dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank dan non bank (bankable); e. Peningkatan kesetaraan Koperasi dengan badan usaha lainnya dalam mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.
Dukungan kepada Koperasi agar memanfaatkan permodalan untuk memperkuat usaha inti yang terkait dengan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggota.
(2) Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM, bersumber dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. Bagian Keempat Koordinasi Pemberdayaan Paragraf 1 Umum Pasal 24 Gubernur, Bupati/Walikota, Dekopinwil, Dekopinda dan pihak terkait lainnya melaksanakan koordinasi dalam usaha meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan terhadap koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Pasal 25 Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk pendanaan. Pasal 26 Bupati/Walikota, Dekopinwil, Dekopinda dan pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas selaku koordinator. Pasal 27 (1) Untuk memudahkan koordinasi, dapat dibentuk tim koordinasi pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 28 (1) Gubernur dan Bupati/Walikota mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM ke dalam perencanaan pembangunan Daerah.
(2) Pengintegrasian kebijakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD). Paragraf 2 Tingkat Provinsi Pasal 29 (1) Gubernur melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM, melalui: a. koordinasi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM antar kabupaten/kota; b. kerjasama dengan Provinsi lain, kabupaten/kota di provinsi lain serta fasilitasi kerjasama antar kabupaten dan kota di wilayahnya dan kerjasama internasional dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. penguatan kapasitas pembina pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM yang dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, magang, pendampingan, pengembangan wawasan, temu usaha serta dalam bentuk lainnya. (2) Fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan koperasi meliputi: a. pemberdayaan koperasi meliputi bidang produksi, pembiayaan, pemasaran teknologi dan informasi, jaringan usaha, pengembangan SDM serta pengembangan dan restrukturisasi usaha koperasi primer dan sekunder pada semua jenis koperasi; b. pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi melalui pengembangan bidang produksi, pembiayaan, pemasaran, teknologi dan informasi, jaringan usaha, pengembangan SDM serta pengembanagan dan restrukturisasi usaha, koperasi primer dan sekunder pada semua jenis Koperasi di Kabupaten/Kota; c. pemberian bimbingan, kemudahan serta perlindungan kepada koperasi primer dan sekunder Kab/Kota dan Lintas Provinsi; d. pelaksanaan aksi afirmasi program dan kegiatan pemberdayaan koperasi Kabupaten/Kota dan Koperasi lintas Provinsi;
e. koordinasi pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan usaha koperasi lintas Provinsi/Koperasi skala nasional dalam hal pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi; dan f. koordinasi penyusunan sistem pendataan kelembagaan koperasi di tingkat Provinsi. (3) Fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan UMKM meliputi: a. pemberdayaan UMKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi UMKM tingkat provinsi meliputi pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan; b. pembinaan dan pengembangan UMKM di tingkat provinsi meliputi produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi; c. fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM di tingkat Provinsi, meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, transaksi anjak hutang, peningkatan kerjasama UMKM dengan KSP dan KJKS, pinjaman dari dana penghasilan sebagaimana laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lain; d. Koordinansi penyusunan sistem pendataan UMKM di tingkat Provinsi. Paragraf 3 Tingkat Kabupaten/Kota Pasal 30 (1) Bupati/Walikota dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM, melakukan: a. koordinasi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembanagan Koperasi dan UMKM antar SKPD di wilayahnya; b. kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi serta fasilitasi kerjasama antara Kabupaten/Kota di provinsi lain dan kerjasama internasional dalam pelaksanaan kebijaksanaan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. penguatan kapasitas pembinaan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM yang dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, magang, pendampingan, pengembangan wawasan, temu usaha serta bentuk lainnya.
(2) Fasilitasi pelayanan pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan Koperasi yang mel;iputi : a. pemberdayaan koperasi meliputi bidang produksi, pembiayaan, pemasaran, teknologi dan informasi, jaringan usaha, pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan dan restrukturisasi usaha koperasi primer dan skunder pada semua jenis koperasi; b. pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi melalui pengembanagan bidang produksi, pembiayaan, pemasaran, teknologi dan informasi, jaringan usaha, pengembanagan sumberdaya manusia serta pengembangan dan restrukturisasi usaha koperasi primer dan sekunder pada semua jenis koperasi; c. pemberian bimbingan, kemudahan serta perlindungan kepada koperasi primer dan sekunder pada semua jenis koperasi di Kabupaten/Kota; d. penyediaan pelayanan fasilitasi dan advokasi pemberdayaan dan pengembangan koperasi di tingkat Kabupaten/Kota; e. pengkoordinasian dan pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan usaha koperasi lintas Kabupaten/Kota dan Koperasi lintas Provinsi/Koperasi skala nasional, dalam hal pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi di Kabupaten/Kota; dan f. pengkoordinasian penyusunan sistem pendataan kelembagaan koperasi di tingkat Provinsi. (3) Fasilitasi pelayanan pemberdayaan dan pengembangan UMKM meliputi : a. penetapan kebijakan pemberdayaan UMKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi UMKM tingkat Kabupaten/Kota, meliputi pendanaan/ penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan; b. pengembangan UMKM di tingkat Kabupaten/Kota meliputi produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia serta desain dan teknologi; c. akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UMKM di tingkat Kabupaten/Kota, meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal ventura, transaksi anjak piutang, peningkatan kerjasama usaha mikro dan kecil dengan KSP/USP Koperasi dan KJKS/UJKS Koperasi, pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lain; d. penyediaan pelayanan fasilitasi dan advokasi pemberdayaan UMKM di tingkat Kabupaten/Kota; e. pelaksanaan aksi afirmasi program dan kegiatan pemberdayaan UMKM lintas Kabupaten/Kota dan
lintas Provinsi; dan f. mengkoordinasikan penyusunan sistem pendataan UMKM di Kabupaten/Kota. Bagian Kelima Pelaksanaan Pasal 31 (1) Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dinas melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan SKPD terkait dan pemangku kepentingan lainnya. (4) Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi analisis kebijakan, koordinasi, advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pelatihan dan penyediaan pelayanan, replikasi dan pengembangan Koperasi dan UMKM serta bentuk lainnya. (5) Dinas dapat membentuk, mengembangkan, memperkuat atau memanfaatkan gugus tugas, forum, tim, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya di Daerah dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM. (6) Keanggotaan gugus tugas, forum, tim, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur instansi/SKPD terkait, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan gerakan koperasi serta dunia usaha. (7) Pembentukan gugus tugas, forum, tim, kelompok kerja atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di tingkat Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (8) Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM, dapat melakukan kerjasama dengan lembaga internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IJIN USAHA KOPERASI DAN UMKM Bagian Kesatu Ijin Usaha Koperasi Pasal 32 (1) Koperasi yang mempunyai Usaha Simpan Pinjam, wajib mengajukan surat permohonan ijin simpan pinjam koperasi kepada Gubernur/Bupati/Walikota. (2) Persyaratan permohonan ijin usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diatur dalam petunjuk pelaksanaan teknis (juknis) Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM. (3) Koperasi yang mempunyai usaha lain, selain usaha simpan pinjam, harus mengajukan permohonan ijin kepada instansi yang membidangi usaha yang bersangkutan. Bagian Kedua Ijin Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 33 (1) Penyelenggaraan Ijin usaha untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi diselenggarakan dengan sistim pelayanan terpadu satu pintu sesuai ijin usaha yang dilakukan. (2) Penyelenggaraan Ijin usaha untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota diselenggarakan oleh Bupati/Walikota. (3) Jenis ijin usaha yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan ditangani oleh Instansi yang terkait dengan bidang usaha tersebut. BAB V FASILITASI Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia Pasal 34 Gubernur dan Bupati/Walikota memfasilitasi dan mendorong peningkatan kewirausahaan dan kewirakoperasian dalam bentuk: a. pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun yang diselenggarakan
b. c.
d. e. f.
secara swadaya oleh Dekopinwil, Dekopinda, Lapenkopwil, Lapenkopda dan dunia usaha; pembinaan kepada pengurus, pengawas manajemen dan anggota koperasi mengenai prinsip dan nilai-nilai koperasi; penyuluhan dan pelatihan dalam rangka peningkatan partisipasi anggota terhadap koperasi, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, swadaya atau melalui Dekopinwil, Lapenkopwil, Lapenkopda, Kadin dan Kadinda; peningkatan kuantitas dan kualitas pelatih/pemandu perkoperasian yang bersifat konvensional atau syariah; mengoptimalkan peran dan fungsi Lapenkopwil dan Lapenkopda; dan pertumbuhan lembaga pendampingan bagi Koperasi baik yang diselenggarakan secara swadaya atau oleh lembaga pendampingan yang prospektif dan kredibel dalam mengembangkan kualitas kehidupan berkoperasi. Bagian Kedua Kelembagaan Pasal 35
Gubernur, Bupati / Walikota, Dekopinwil dan Dekopinda, mendorong peningkatan kemandirian Koperasi meliputi: a. pengembangan koperasi berbasis kebutuhan dan kekuatan Anggota; b. peningkatan keterlibatan koperasi di dalam kegiatan usaha yang sesuai dengan jati diri Koperasi; c. penguatan dan penataan fungsi dan peran kelembagaan Koperasi primer dan sekunder; d. penumbuhan kehidupan berkoperasi pada sentra-sentra komoditas unggulan dan pada kawasan ekonomi khusus; e. penumbuhan kehidupan berkoperasi dikalangan UMKM; f. pembentukan Koperasi di kalangan siswa, mahasiswa dan pemuda; g. peningkatan fungsi dan peran Koperasi di pasar-pasar tradisional; h. pembentukan dan peningkatan fungsi dan peran Koperasi di tingkat Desa/Kelurahan; dan i. peningkatan penciptaan kehidupan berkoperasi di masyarakat dan kelompok-kelompok strategis sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan. Bagian Ketiga Pembentukan Koperasi Pasal 36 (1) Sekelompok orang yang akan membentuk koperasi harus memahami pengertian, nilai dan prinsip-prinsip koperasi. (2) Pembentukan koperasi harus memenuhi syarat sebagai
berikut: a. koperasi primer dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang untuk koperasi primer skala Kabupaten Kota, dan 60(enam puluh) orang untuk koperasi Primer skala Provinsi yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama; b. koperasi sekunder dibentuk dan didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi yang berbadan hukum; c. pendiri koperasi primer sebagaimana tersebut pada huruf a adalah warga Negara Indonesia, cakap secara hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum; d. pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi primer yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi primer untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder; e. usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi, dikelola secara efisien dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi anggota; f. modal sendiri harus cukup tersedia untuk koperasi primer atau sekunder minimal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan untuk koperasi primer dan sekunder Kabupaten/Kota ditentukan lebih lanjut dengan peraturan Bupati/Walikota dengan pertimbangan kelayakan mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi; g. memiliki tenaga terampil dan mampu untuk mengelola koperasi; dan h. salah satu pengurus telah diikut sertakan Diklat Perkoperasian yang diselenggarakan oleh Dinas yang membidangi koperasi UMKM pada Pemerintah Provinsi. Pasal 37 (1) Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan rencana pembentukan koperasi meliputi antara lain penyusunan rancangan anggaran dasar/materi muatan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pembentukan koperasi. (2) Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi wajib dilakukan penyuluhan koperasi/sosialisasi perkoperasian terlebih dahulu oleh pejabat dari instansi yang membidangi koperasi, dan UMKM kepada para pendiri. Pasal 38 (1) Rapat pembentukan koperasi primer Kabupaten/Kota
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 orang pendiri dan minimal 60 (enam puluh) orang untuk koperasi primer Provinsi, sedangkan rapat pembentukan koperasi sekunder dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi yang diwakili orang yang telah diberikan kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi yang bersangkutan. (2) Rapat pembentukan koperasi dipimpin oleh seorang atau beberapa orang dari pendiri atau kuasa pendiri. (3) Rapat pembentukan dihadiri oleh pejabat yang membidangi koperasi dan UMKM dengan ketentuan sebagai berikut: a. pembentukan koperasi sekunder dan primer tingkat Nasional dihadiri oleh Pejabat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; b. pembentukan koperasi sekunder dan primer tingkat Provinsi dihadiri oleh pejabat Dinas atau Instansi yang membidangi koperasi dan UMKM tingkat Provinsi; dan c. pembentukan koperasi sekunder dan primer tingkat Kabupaten/Kota dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi yang membidangi koperasi dan UMKM tingkat Kabupaten/Kota. (4) Dalam rapat pembentukan sebagaimana dimaksud ayat (3) dibahas antara lain mengenai pokok-pokok materi muatan anggaran dasar koperasi dan susunan nama pengurus dan pengawas yang pertama. (5) Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, jenis koperasi, bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengurus, pengawas, pengelola, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian Sisa Hasil Usaha, pembubaran dan ketentuan mengenai sanksi. (6) Pelaksanaan rapat anggota pembentukan koperasi wajib dituangkan dalam: a. Berita acara rapat pendirian koperasi atau; b. Notulen rapat pendirian koperasi. Bagian keempat Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dan Pengumuman Pasal 39 (1) Para pendiri koperasi atau kuasanya dapat mempersiapkan sendiri akta pendirian koperasi, atau melalui bantuan notaris pembuat akta koperasi. (2) Dalam penyusunan akta pendirian koperasi para pendiri atau kuasanya dan notaris pembuat akta
koperasi dapat berkonsultasi dengan pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi/Kabupaten/Kota. (3) Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian koperasi. Pasal 40 (1) Akta pendirian koperasi dibuat oleh notaris, maka permintaan pengesahan akta pendirian koperasi diajukan dengan lampiran: a. 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi 1 (satu) diantaranya bermaterai cukup; b. data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh notaris; c. surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri; d. rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 tahun kedepan dan rencana anggaran belanja dan pendapatan koperasi; e. susunan pengurus, pengawas dan pengelola; f. Neraca Awal dan neraca dan perhitungan usaha bulan terakhir. g. notulen rapat pembentukan koperasi dan copy daftar hadir; h. surat kuasa; i. untuk koperasi primer melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para pendiri; j. untuk koperasi sekunder melampirkan keputusan rapat anggota masing-masing koperasi tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder dan foto copy akta pendirian serta anggaran dasar masing-masing koperasi pendiri. k. Daftar Riwayat Hidup Pengurus, Pengawas dan Pengelola. l. Dokumen lain yang diperlukan sesuai ketentuan. (2) Pejabat Dinas memberikan surat tanda terima kepada pendiri atau kuasanya apabila surat permintaan pengesahan akta pendirian dan lampirannya sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lengkap dipenuhi. Pasal 41 (1) Pejabat Dinas wajib melakukan penelitian terhadap materi anggaran dasar yang akan disahkan. (2) Pejabat Dinas melakukan pengecekan/verifikasi terhadap koperasi yang akan didirikan terutama yang berkaitan dengan domisili/alamat, kepengurusan, adminitrasi organisasi, Usaha yang dijalankan dan keanggotaannya.
(3) Pelaksanaan verifikasi dilakukan setelah pengurus/ anggota pendiri mengirimkan surat permintaan pengesahan akta pendirian. Pasal 42 (1) Dalam hal hasil penelitian dan pengecekan/verifikasi lapangan oleh pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 41 menilai koperasi tersebut layak untuk disahkan, maka pejabat membuat laporan kegiatan untuk mengesahkan akta pendirian koperasi tersebut. (2) Pengesahan, akta pendirian koperasi ditetapkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap. Pasal 43 (1) Koperasi memperoleh status badan hukum setelah mendapat pengesahan oleh Gubernur/Bupati/Walikota Atas Nama Menteri. (2) Nomor dan tanggal surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status badan hukum koperasi. (3) Nomor status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencantumkan kode dengan huruf ”BH” dan kode daerah yang bersangkutan. Pasal 44 (1) Keputusan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dihimpun oleh pejabat Dinas Koperasi dan UMKM dan dicatat dalam buku daftar umum koperasi. (2) Dalam hal akta pendirian koperasi dibuat oleh notaris, Keputusan pengesahan akta pendirian koperasi disampaikan secara langsung kepada pendiri atau kuasa pendiri. (3) Dalam hal akta pendirian koperasi dibuat oleh pada pendiri, Keputusan pengesahan akta pendirian koperasi beserta satu akta pendirian koperasi yang telah diberi nomor, tanggal badan hukum dan ditandatangani oleh pejabat yang mengesahkan disampaikan langsung kepada kuasa pendiri. (4) Keputusan pengesahan akta pendirian koperasi yang diterbitkan Atas Nama Menteri oleh Gubernur di tingkat Provinsi dan Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota ditembuskan dan dikirim kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(5) Keputusan pengesahan tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, kecuali ada ketentuan yang mengatur lain. Pasal 45 (1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaannya disampaikan kembali secara tertulis kepada kuasa pendiri dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap. (2) Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan dengan melampirkan berkas-berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 yang telah diperbaiki sesuai dengan yang disarankan dalam surat penolakan. (3) Kepala Dinas memberikan tanda terima kepada kuasa pendiri yang mengajukan permintaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Kepala Dinas, memberikan keputusan terhadap permintaan ulang tersebut dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap. (5) Apabila permintaan ulang pengesahan tersebut disetujui, maka surat keputusan pengesahan akta pendirian disampaikan langsung kepada kuasa pendiri dengan cara sebagaimana di maksud dalam Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3). (6) Apabila permintaan ulang pengesahan ditolak maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan penolakan ditetapkan. (7) Keputusan terhadap permintaan merupakan keputusan akhir.
ulang
tersebut
Pasal 46 (1) Apabila pejabat Dinas tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) atau 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4), maka akta pendirian koperasi diberikan pengesahan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan.
(2) Selama permintaan pengesahan akta pendirian koperasi masih dalam penyelesaian, pengurus yang ditunjuk untuk pertama kali dapat melakukan kegiatan usaha atau tindakan hukum untuk kepentingan calon anggota atau koperasi. (3) Setelah akta pendirian koperasi disahkan, rapat anggota memutuskan untuk menerima atau menolak tanggungjawab pengurus atas kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilakukannya. (4) Apabila rapat anggota menerima, maka kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilaksanakan pengurus menjadi beban atau keuntungan koperasi. Jika ditolak maka segala akibat yang timbul dari kegiatan usaha atau tindakan hukum tersebut menjadi tanggungjawab pengurus, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Bagian kelima Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pasal 47 (1) Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota khusus perubahan anggaran dasar koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan, dan wajib dituangkan dalam: a. Berita Acara Rapat Anggota khusus perubahan anggaran dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris, apabila rapat anggota khusus perubahan anggaran dasar dihadiri oleh notaris; atau b. Notulen rapat anggota khusus perubahan anggaran dasar koperasi yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang peserta rapat apabila rapat anggota khusus perubahan anggaran dasar tidak dihadiri notaris. (2) Perubahan anggaran dasar koperasi tidak dapat dilakukan apabila koperasi sedang dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali atas persetujuan dari pengadilan. Pasal 48 (1) Materi perubahan anggaran dasar koperasi dapat menyangkut beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan koperasi. (2) Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi wajib mendapat pengesahan dari Gubernur / Bupati/Walikota Atas Nama Menteri.
(3) Permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan secara tertulis oleh pengurus kepada Kepala Dinas. Pasal 49 Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha koperasi yang dibuat oleh notaris, pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan: a. 2 (dua) rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah satu diantaranya bermaterai cukup; b. berita acara rapat, atau salinan pernyataan keputusan rapat bermaterai yang ditandatangani oleh notaris, mengenai rapat anggota khusus perubahan anggaran dasar; c. notulen rapat anggota khusus perubahan anggaran dasar dalam hal dibuat akta pernyataan keputusan rapat; d. data akta perubahan anggaran dasar yang ditandatangani notaris; e. foto copy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama yang telah dilegalisir oleh notaris; f. Susunan pengurus, pengawas dan pengelola. g. data akta pendirian koperasi dan data perubahan anggaran dasar koperasi; h. daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi; i. neraca dan perhitungan hasil usaha posisi terakhir. j. foto copy buku daftar anggota; k. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan l. dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku. Pasal 50 Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut penggabungan koperasi yang dibuat oleh notaris, pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan: a. 2 (dua) rangkap akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah satu diantaranya bermaterai cukup; b. Data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan; c. Berita acara atau akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan; d. Berita acara atau pernyataan keputusan rapat anggota dari masing-masing koperasi yang bergabung; e. Neraca akhir masing-masing koperasi yang bergabung; f. Neraca awal koperasi hasil penggabungan; g. Susunan Pengurus, Pengawas dan Pengelola sesudah Penggabungan. h. Notulen rapat dan daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan; i. Notulen rapat dan daftar hadir rapat anggota dari masing-masing koperasi yang bergabung;
j. Foto copy akta pendiri dan anggaran dasar yang lama; k. Nomor Pokok Wajib Pajak koperasi hasil penggabungan; dan l. Dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku Pasal 51 Dalam hal akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut pembagian koperasi yang dibuat oleh notaris, pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan: a. 2 (dua) rangkap akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup; b. Data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi; c. Berita acara rapat atau akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi; d. Foto copy anggaran dasar yang lama yang dilegalisir oleh notaris; e. Foto copy tanda daftar perusahaan; f. notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi; g. neraca lama sebelum koperasi dibagi dan neraca yang baru dari koperasi yang dibagi; h. daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi; i. foto copy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama; j. Nomor Pokok Wajib Pajak; k. Susunan Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi; dan l. Dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku; Pasal 52 (1) Kepala Dinas wajib memberikan tanda terima kepada pengurus koperasi atau kuasanya apabila surat permintaan dan lampiran yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 Pasal 50 dan Pasal 51 telah lengkap. (2) Materi perubahan anggaran dasar koperasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tentang perkoperasian dan peraturan perundang-undangan lainnya. (3) Pejabat Dinas melakukan penelitian terhadap materi perubahan anggaran dasar yang diajukan oleh pengurus koperasi atau kuasanya. (4) Gubernur/Bupati/Walikota Atas Nama mengesahkan perubahan anggaran dasar.
Menteri
Pasal 53 (1) Apabila materi perubahan anggaran dasar koperasi tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang tentang perkoperasian dan peraturan perundang-
undangan lainnya maka Gubernur/Bupati/Walikota Atas Nama Menteri mengesahkan perubahan anggaran dasar koperasi dengan surat keputusan. (2) Pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pengajuan permintaan secara lengkap. (3) Surat keputusan pengesahan beserta perubahan anggaran dasar koperasi yang bermaterai disampaikan kepada pengurus koperasi atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan, sedangkan yang tidak bermaterai disimpan oleh pejabat sebagai pertinggal. (4) Permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang melakukan pembagian koperasi, diajukan sekaligus dengan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi baru hasil pembagian dan keputusan pengesahannya diberikan dalam waktu yang bersamaan. (5) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam buku daftar umum di Dinas Koperasi UMKM Provinsi/Kab/Kota. (6) Keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota Atas Nama Menteri ditembuskan dan dikirim kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM RI. (7) Keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Negara Koperasi usaha Kecil dan menengah RI. Pasal 54 (1) Keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi tidak berakibat merubah nomor dan tanggal badan hukum koperasi yang telah dikeluarkan. (2) Keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi sekurang-kurangnya mencantumkan kode dengan ”PAD” dan kode daerah. Pasal 55 (1) Dalam hal permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi ditolak, maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan secara tertulis kepada pengurus koperasi atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pengajuan permintaan
pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi secara lengkap. (2) Apabila permintaan pengesahan perubahan anggaran dasar ditolak maka anggaran dasar koperasi yang lama tetap berlaku. (3) Apabila pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 54 ayat (1), maka perubahan anggaran dasar koperasi dianggap sah. Pasal 56 Perubahan anggaran dasar koperasi yang tidak menyangkut bidang usaha penggabungan atau pembagian koperasi diatur sebagai berikut: a. Perubahan anggaran dasar tersebut tidak perlu mendapatkan pengesahan dari Gubernur/Bupati/ Walikota, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan rapat anggota khusus perubahan anggaran dasar koperasi yang ketentuannya diatur dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan; b. Berita acara rapat anggota khusus perubahan angaran dasar atau pernyataan keputusan rapat dan notulen rapat anggota khususperubahan anggaran dasar serta akta perubahan anggaran dasar wajib dilaporkan kepada pejabat oleh pengurus koperasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak perubahan anggaran dasar dilakukan; c. Pengurus koperasi wajib mengumumkan perubahan anggaran dasar koperasi tersebut dalam media masa setempat paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak perubahan dilakukan; d. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari; e. Apabila pengurus koperasi tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, maka perubahan anggaran dasar koperasi tersebut tidak mengikat pihak lain yang berkepentingan dengan koperasi; f. Akibat yang timbul karena tidak dilakukannya kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf e menjadi tanggungjawab koperasi; g. Pejabat Dinas, menyimpan laporan keputusan rapat anggota tentang perubahan anggaran dasar koperasi tersebut dalam bundel arsip surat keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang bersangkutan; dan h. Apabila terjadi perbedaan antara yang dilaporkan kepada pejabat Dinas dengan yang ada di koperasi, maka yang dianggap sah adalah yang ada dipejabat Dinas.
Pasal 57 Khusus untuk koperasi sekolah, akta pendirian dan perubahan anggaran dasar tidak memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, tetapi cukup mendapat pengakuan dan didaftarkan pada Dinas yang menangani urusan perkoperasian dan UMKM di Kabupaten/Kota ditempat kedudukan koperasi sekolah yang bersangkutan. Bagian keenam Pembubaran Koperasi Pasal 58 (1) Pembubaran koperasi dapat dilakukan dengan: a. Keputusan Rapat Anggota; atau b. Keputusan Pemerintah. (2) Pembubaran koperasi yang dilakukan berdasarkan Keputusan Pemerintah diserahkan kewenangannya kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (3) Gubernur/Bupati/Walikota untuk dan atas nama Menteri Koperasi dan UKM RI dapat membubarkan Koperasi. (4) Gubernur melaksanakan pembubaran Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder lintas kabupaten/Kota. Bupati/Walikota membubarkan koperasi primer dan sekunder yang keanggotaannya satu Kab/Kota. Sedangkan untuk Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder yang berskala nasional, yang keanggotaan dan pelayanannya meliputi lebih dari satu wilayah Provinsi, pembubarannya dilaksanakan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (5) Proses pembubaran koperasi mengikuti Perundangan-undangan yang berlaku.
ketentuan
(6) Koperasi yang tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama 2 (dua) tahun berturut-turut dapat dibubarkan. Bagian Ketujuh Tata Kelola Koperasi Pasal 59 Gubernur, Bupati/Walikota, Dekopinwil dan Dekopinda, menyelenggarakan pembinaan kualitas manajemen meliputi: a. penyusunan perencanaan, pemberdayaan dan pengembangan Koperasi yang komprehensif dan
b. c.
d. e.
berkesinambungan; peningkatan Manejerial/kepemimpinan manajemen pengurus, pengawas dan pengelola Koperasi, agar dapat melanyani para anggora secara profesonal; fasilitasi dan pengembangan praktik kehidupan berkoperasi melalui penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan standar operasional manajemen (SOM) pada semua jenis koperasi; fasilitasi dan penerapan kehidupan berkoperasi yang otonom, swadaya dan bertanggung jawab; dan peningkatan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang intensif kepada seluruh jenis Koperasi. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 60
(1) Gubernur/Bupati/Walikota melalui Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dekopinwil dan Dekopinda menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap Koperasi dan UMKM. (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pembinaan teknis terhadap kegiatan usaha Koperasi dilakukan dalam bentuk: a. pemantauan perkembangan teknis terhadap usaha secara berkala melalui pelaporan kinerja Koperasi yang bersangkutan; dan b. pembinaan secara menyeluruh yang menyangkut organisasi, usaha, administrasi keuangan serta pelaksanaan program pembinaan kepada anggota. (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pembinaan kepada KSP dan USP Koperasi dilakukan dalam bentuk: a. perbaikan manajemen Koperasi yang meliputi aspek kelembagaan, usaha dan keuangan; b. perkuatan permodalan; c. penilaian kesehatan koperasi oleh Dinas yang membidangi Koperasi ; d. fasilitasi pendidikan bagi anggota koperasi yang dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Koperasi, Dekopinwil, Dekopinda, Lapenkopwil dan Lapenkopda; dan e. penerapan sanksi administrasi oleh Dinas yang membidangi Koperasi terhadap koperasi yang melakukan pelanggaran. (4) Pelaksanaan pembinaan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Pasal 61 (1) Dalam hal KSP/USP Koperasi dan Koperasi jenis lainnya yang mengalami permasalahan yang mengganggu kelangsungan usahanya, SKPD yang membidangi koperasi dan UMKM di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, memberikan petunjuk kepada pengurus untuk melakukan tindakan sebagai berikut: a. Penambahan modal sendiri dan/atau modal penyertaan; b. Penggantian pengelolaan; c. Penggabungan dengan koperasi lain; d. Penjualan sebagian aktiva tetap; dan/atau e. Tindakan lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. (2) KSP/USP Koperasi dan Koperasi jenis lainnya dapat dibubarkan, dalam hal mengalami permasalahan berupa salah satu atau gabungan dari hal-hal sebagai berikut: a. Terjadi penurunan modal awal yang disetorkan pada awal pendirian; b. Penyediaan aktiva lancar tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek; c. Jumlah pinjaman yang diberikan lebih besar dari jumlah simpanan berjangka dan tabungan; d. Mengalami kerugian; e. Pengelola melakukan penyalahgunaan keuangan; f. Pengelola tidak menjalankan tugas; dan/atau g. Tidak RAT minimal 2 (dua) tahun berturut-turut. Bagian kedua Pengawasan Pasal 62 (1) Gubernur dan Bupati/Walikota menyelenggarakan pengawasan terhadap koperasi dan UMKM. (2) Gubernur membentuk tim pengawasan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dibidang keuangan, kelembagaan dan usaha. Pasal 63 (1) Pengawasan terhadap KSP dan USP Koperasi dilaksanakan oleh pengawasan dan Dinas atau ekternal audit. (2) Pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: a. pemeriksaan terhadap KSP dan USP Koperasi dilaksanakan secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan;
b. dalam hal terjadi pemeriksaan sebagai mana dimaksud pada huruf a, KSP dan USP Koperasi wajib memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkasberkas serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran keterangan, dokumen dan penjelasan; c. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui pejabat yang berwenang yang diangkat oleh Kepala SKPD yang membidangi Koperasi dan UMKM di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota; d. pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat melaksanakan sendiri pemeriksaan tersebut atau minta bantuan kepada akuntan publik; dan e. dalam hal pejabat Dinas meminta bantuan akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan terhadap KSP/USP Koperasi, maka biaya pemeriksaan menjadi tanggungjawab pejabat yang berwenang. BAB VII TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI Bagian Kesatu Sanksi Administrasi bagi Koperasi Pasal 64 (1) Koperasi yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan, ditutup/dibubarkan berdasarkan hasil investigasi. (2) Kepala Dinas menetapkan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usaha terhadap koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam tanpa izin. (3) Gubernur/Bupati/Wali Kota membubarkan KSP/USP dan KJKS/UJKS yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip jati diri koperasi, ketentuan peraturan perundang-undangan serta merugikan Anggota dan masyarakat. (4) Kepala Dinas menutup Kantor Cabang atau Kantor Kas KSP/USP dan KJKS/UJKS tingkat nasional, primer/sekunder antar Kabupaten/Kota, primer/ sekunder/Provinsi/Kabupaten/Kota yang beroperasi di Daerah dan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta merugikan Anggota dan masyarakat.
Bagian Kedua Sanksi Administrasi bagi UMKM Pasal 65 UMKM yang melaksanakan kegiatan yang bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum, dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 66 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM. Pasal 67 Peraturan Gubernur diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali Ditetapkan di Bali pada tanggal 10 Oktober 2012 GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 10 Oktober 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
I MADE JENDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2012 NOMOR 36
