GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA OTORITAS WISATA USIA LANJUT/PENSIUNAN BALI (BALI RETIREMENT TOURISM AUTHORITY/BRTA) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang
:
a. bahwa wisatawan usia lanjut/pensiunan merupakan salah satu wisata potensial yang belum dikelola melalui suatu industri pariwisata; b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu membentuk Lembaga Otoritas yang mempunyai fungsi regulasi, akreditasi dan promosi dalam pengembangan industri wisata usia lanjut/pensiun; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Otoritas Wisata Usia Lanjut/Pensiunan Bali (Bali Retirement Tourism Authority/BRTA);
Menimbang
:
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor ); MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA OTORITAS WISATAUSIA LANJUT/PENSIUNAN BALI (BALI RETIREMENT TOURISM AUTHORITY/BRTA) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Gubernur adalah Gubernur Bali. 2. Lembaga Otoritas Wisata Usia Lanjut/Pensiunan yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga otoritas wisata usia lanjut/pensiunan (Bali Retirement Tourism Authorty/BRTA) yang melaksanakan regulasi, akreditasi dan promosi wisata usia lanjut/pensiunan. 3. Kepala Lembaga adalah Kepala Lembaga Otoritas Wisata Usia Lanjut/Pensiunan. 4. Wakil Kepala Lembaga adalah Wakil Kepala Lembaga yang membantu/mewakili kepala lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 5. Kepala Bidang adalah kepala yang memimpin suatu bidang yang terdiri atas para profesional yang menangani bidang tertentu dalam melaksanakan otoritas Wisata Usia Lanjut/Pensiunan. 6. Wisata Usia Lanjut/Pensiunan adalah pariwisata yang memiliki sifat khusus, lebih konsisten, fleksibel dan memiliki durasi waktu tinggal yang lebih panjang. 7. Wisatawan Usia Lanjut/Pensiunan adalah wisatawan usia lanjut/pensiunan yang dalam berwisata membutuhkan jaminan keamanan kenyamanan dari Pemerintah Daerah meliputi regulasi hukum, kesehatan, fasilitas tinggal dan kemudahan birokrasi.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pembentukan Lembaga Otoritas Wisata Usia Lanjut/ Pensiunan Bali (Bali Retirement Tourism Authority) dimaksudkan sebagai katalisator menjembatani seluruh kepentingan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sekitar dan wisatawan usia lanjut/pensiunan. Pasal 3 Tujuan pembentukan Lembaga adalah sebagai berikut: a. menjamin kenyamanan dan keamanan para wisatawan Usia Lanjut/Pensiunan melalui regulasi hukum yang terpadu dengan kebijakan instansi terkait dengan instansi yang membidangi kepariwisataan, kesehatan, penanaman modal, keimigrasian dan moneter; b. mendukung keseimbangan pembangunan pariwisata di daerah bali; c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan d. menciptakan industri pariwisata yang berkelanjutan dan membuka luas lapangan kerja diberbagai sektor. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Lembaga Otoritas Wisata Usia Lanjut/Pensiunan Bali ( Bali Retirement Tourism Authorty/BRTA adalah lembaga pemerintah non perangkat daerah yang berada dibawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidangi kepariwisataan, yang mempunyai ruang lingkup sebagai berikut: a. menyusun, mengusulkan dan mengkoordinasikan regulasi terkait dengan kebijakan pemerintah tentang wisata Usia Lanjut/Pensiunan. b. melaksanakan akreditasi kawasan baik yang masih direncanakan maupun yang sedang dalam tahap pembangunan; c. melaksanakan akreditasi fasilitas yang telah ada meliputi 9 (sembilan) komponen yaitu: kesehatan, gedung, keamanan, keselamatan, transportasi, hiburan, pengembangan SDM, managemen, keuangan, dan asuransi; dan d. mempromosikan Bali sebagai tujuan wisata Usia Lanjut/Pensiunan.
BAB IV PEMBENTUKAN Pasal 5 (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk perangkat Lembaga. (2) Perangkat Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pelindung; b. Kepala Lembaga; c. Wakil Kepala Lembaga; d. Kepala Bidang terdiri dari: 1. Kepala Bidang Manajemen; 2. Kepala Bidang Hukum; 3. Kepala Bidang Akreditasi Pelayanan Wisatawan Usia Lanjut/Pensiunan; 4. Kepala Bidang Akreditasi Kawasan dan Fasilitas; dan 5. Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran. (4) Bagan organisasi Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (5) Keanggotaan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 6 (1) Untuk mendukung kegiatan di masing-masing bidang dapat diangkat tenaga profesional. (2) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Lembaga. BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kepala Lembaga Pasal 7 Kepala Lembaga mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja Lembaga; b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Lembaga; c. merumuskan kebijakan umum Lembaga serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan; d. mendistribusikan tugas kepada bawahan; e. menilai prestasi kerja bawahan;
f. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur. Bagian Kedua Wakil Kepala Lembaga Pasal 8 Wakil Kepala Lembaga mempunyai tugas: a. membantu/mewakili Kepala Lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; b. mengkoordinasikan rencana kegiatan dalam menyusun program kerja; c. mengkoordinasikan Bidang Manajemen, Bidang Hukum, Bidang Akreditasi Pelayanan Wisatawan Usia Lanjut/ Pensiunan, Bidang Akreditasi Kawasan dan Fasilitas dan Bidang Promosi dan Pemasaran; d. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan manajemen, proses dan prosedur pelayanan, monitoring dan evaluasi ; e. menghimpun dan menyusun laporan seluruh bidang sebagai bahan laporan Lembaga; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Lembaga Bagian Ketiga Kepala Bidang Manajemen Pasal 9 Kepala Bidang Manajemen mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menyusun rencana kebutuhan rumah tangga; d. menyelenggarakan urusan surat-menyurat, mendistribusikan, melaksanakan pengiriman, penggandaan dan arsip; e. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan; f. menganalisa kebutuhan dan meningkatkan kualitas SDM; g. melaksanakan pengurusan gaji dan tunjangan lainnya; h. menyiapkan bahan dan surat tanggapan laporan hasil pemeriksaan; i. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Lembaga. Bagian Keempat Kepala Bidang Hukum Pasal 10 Kepala Bidang Hukum mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program bidang; b. menyelenggarakan urusan regulasi birokrasi, perjanjian hukum dan dokumentasi;
surat
c. melaksanakan sistem intern; dan d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Lembaga. Bagian Kelima Kepala Bidang Akreditasi Pelayanan Wisatawan Usia Lanjut/Pensiunan Pasal 11 Kepala Bidang Akreditasi Pelayanan Wisatawan Usia Lanjut/Pensiunan mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja bidang; b. memberikan petunjuk kepada bawahan; c. menyusun kebutuhan monitoring dan akreditasi; d. melakukan akreditasi dan monitoring terhadap pelayanan wisatawan Usia Lanjut/Pensiunan; e. melaksanakan sistem pengendalian intern; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Lembaga. Bagian Keenam Kepala Bidang Akreditasi Kawasan dan Fasilitas Pasal 12 Kepala Bidang Akreditasi Kawasan dan Fasilitas mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program kerja bidang; b. melaksanakan akreditasi terhadap pembangunan kawasan dan fasilitas; c. melaksanakan kegiatan publikasi (sosialisasi) kepada masyarakat lokal maupun yang berskala nasional maupun international; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil kegiatan bidang;dan e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Lembaga. Bagian Ketujuh Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Pasal 13 Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas: a. menyusun rencana dan program bidang; b. melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran bersama mitra kerja terkait dengan wisata usia lanjut/pensiunan; c. melaksanakan promosi dan pemasaran wisata usia lanjut/pensiunan baik dalam maupun luar negeri dengan bekerja sama dengan outsourcing professional; dan d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Lembaga.
BAB VI KOORDINASI Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Lembaga melakukan koordinasi dengan instansi yang membidangi kepariwisataan, kesehatan, penanaman modal, keimigrasian dan moneter. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 15 Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Gubernur diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 5 Juli 2012 GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 5 Juli 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
I MADE JENDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2012 NOMOR 20
