GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN KEPADA PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI SURAT-SURAT DIBIDANG KEPEGAWAIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA GUBERNUR BALI,
Menimbang :
bahwa dalam rangka efesiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan kepegawaian daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penugasan Kepada Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Bali Selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah serta menetapkan dan menandatangani Surat-surat di Bidang Kepegawaian;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
:
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI SURAT-SURAT DIBIDANG KEPEGAWAIAN.
Pasal 1
Menugaskan kepada Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Bali Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah serta menetapkan dan menandatangani Surat-surat dibidang Kepegawaian. Pasal 2 Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Bali Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Pasal 3 Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi: a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang; d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Pasal 4 (1) Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas koordinasi di bidang: a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
(2) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah mempunyai tugas:
a. b. c. d.
memimpin TAPD; menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur (3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur. Pasal 4 Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Bali untuk menetapkan dan menandatangani Surat-surat di Bidang Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sepanjang mengenai: a. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan/atau dari Jabatan Struktural Eselon III dan Jabatan Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; b. Pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III dan Jabatan Fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; c. Pemberian Cuti Tahunan, Cuti Sakit dan Cuti Bersalin kepada Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Bali; d. Pemberian Cuti Besar dan Cuti Karena Alasan Penting Kepada PNS Golongan IV/a ke bawah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bali; e. Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS golongan III/a ke bawah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bali. f. Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dan Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Jabatan eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Bali dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali;dan. g. Penetapan Persetujuan Gubernur Bali tentang Pengangkatan dan/atau Pejabat Struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali. Pasal 5 (1) Penetapan Keputusan dan penandatanganan Surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk dan atas nama Gubernur.
Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan ditetapkannya Sekretaris Daerah Provinsi Bali secara definitif. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 21 Januari 2011 GUBERNUR BALI
MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 21 Januari 2011 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI
I MADE JENDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 6
