GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG BESARAN BIAYA DAN PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN BALI MANDARA DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang
: a. bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara dan mengembangkan kartu elektronik JKBM untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Bali yang telah memenuhi persyaratan dengan biaya dan mutu yang terkendali; b. bahwa pola tarif yang berlaku di Puskesmas Jejaring JKBM di Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki besaran biaya dan mekanisme penggunaan yang bervariasi sesuai fasilitas dan jenis pelayanan kesehatan; c. bahwa dalam rangka mewujudkan standar besaran biaya dan prosedur pelayanan kesehatan pada masyarakat pengguna program Jaminan Kesehatan Bali Mandara perlu diadakan pengendalian besaran biaya agar sesuai dengan pola tarif JKBM; d. bahwa Perjanjian Kerjasama Gubernur Bali dengan Bupati/Walikota se Bali tentang Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara sepakat untuk mengembangkan Jaminan Kesehatan untuk seluruh masyarakat Bali; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Besaran Biaya dan Prosedur Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Bali Mandara di Puskesmas dan Jaringannya;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 45,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/III/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional; 13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat; 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG BESARAN BIAYA DAN PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN BALI MANDARA DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Provinsi adalah Provinsi Bali. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali. 3. Gubernur adalah Gubernur Bali. 4. Bupati/Walikota adalah Pemerintah Kabupaten/Walikota se-Bali. 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali. 6. Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara yang selanjutnya disebut JKBM adalah program Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan cara memberikan pelayanan kesehatan. 7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya. 8. Puskesmas Non Perawatan adalah Puskesmas yang hanya memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan. 9. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap.
10. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam masyarakat lingkungan wilayah kerja yang lebih kecil, serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. 11. Bidan Praktek Swasta yang selanjutnya disebut BPS adalah Bidan yang diberi ijin untuk menjalankan praktek perorangan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 12. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa. 13. Jejaring Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan yang berada dibawah koordinasi Puskesmas yang meliputi Puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa. 14. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan poliklinik umum yang diberikan di Puskesmas dan jejaringnya. 15. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan rawat inap di Puskesmas, yang meliputi akomodasi rawat inap, konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan, laboratorium sederhana (darah, urine, faeces) dan tindakan medik kecil. 16. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah. 17. Gawat Darurat/Emergency adalah suatu keadaan di mana diperlukan pelayanan medis segera dan tidak dapat ditunda dalam waktu 12 jam untuk menyelamatkan jiwa atau mencegah terjadinya cacat tubuh atau fungsi yang permanen. 18. Asuhan Persalinan Normal yang selanjutnya disebut APN adalah suatu upaya mewujudkan kelangsungan hidup dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya, melalui berbagai upaya yang terintegrasi dan lengkap serta intervensi minimal sehingga prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang optimal. 19. Penduduk Bali adalah setiap orang yang berdomisili di Bali, terdaftar dalam Kartu Keluarga dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Bali. 20. Kartu Keluarga, selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga. 21. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disebut KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 22. Kartu Elektronik JKBM adalah kartu identitas peserta JKBM yang berisi nomor peserta JKBM dan digunakan untuk mendapatkan pelayanan JKBM dan terakses dalam jaringan elektronic
government.
BAB II IDENTITAS PESERTA DAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN Pasal 2 Identitas peserta JKBM untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya adalah dengan menunjukkan identitas asli dan menyerahkan: a. foto copy KTP Bali bagi masyarakat yang berumur diatas 17 (tujuh belas) tahun; b. foto copy KK bagi yang berumur dibawah 17 (tujuh belas) tahun; c. foto copy identitas orang tua dan surat keterangan kelahiran bagi bayi berumur kurang dari 1 (satu) tahun; d. foto copy Surat Keterangan mengalami kelainan jiwa dari Kelian Banjar atau Kepala Desa bagi masyarakat yang mengalami kelainan jiwa; Pasal 3 Tempat pelayanan kesehatan melalui program JKBM adalah Puskesmas dan jaringannya di semua Kabupaten/Kota di dalam wilayah Provinsi Bali. BAB III PROSEDUR DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN Pasal 4 Prosedur pelayanan kesehatan melalui program JKBM adalah Prosedur pelayanan kesehatan melalui program JKBM sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan JKBM. Pasal 5 Fasilitas pelayanan peserta JKBM meliputi: a. puskesmas; b. puskesmas pembantu; c. poskesdes; d. polindes;dan e. BPS yang sudah melakukan perjanjian Puskesmas;
kerjasama
dengan
BAB IV JENIS DAN BESARAN PELAYANAN KESEHATAN Bagian kesatu Pasal 6 Jenis pelayanan kesehatan peserta JKBM meliputi: a. rawat jalan tingkat pertama; b. rawat inap tingkat pertama; c. gawat darurat;dan d. persalinan. Pasal 7 Komponen biaya pelayanan kesehatan meliputi: a. jasa sarana;dan b. Jasa pelayanan. Pasal 8 Komponen jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mencakup sebagai berikut: a. penyediaan obat kebutuhan puskesmas dan jaringannya; b. penyediaan bahan habis pakai; c. biaya pemeliharaan;dan d. lain-lain sesuai dengan kebutuhan puskesmas untuk meningkatkan mutu pelayanan di puskesmas dan jaringannya. BAB V PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA Pasal 9 (1) Jenis pelayanan rawat jalan tingkat pertama di Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi: a. pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum; b. pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis; c. tindakan medis kecil;dan d. penunjang diagnostik sederhana. (2) Jenis tindakan medis kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. injeksi intravena/subcutan; b. rawat luka; c. evakuasi serumen/spooling; d. buka douwer cateter; e. kontrol luka post operasi; f. ekstraksi kuku; g. aff IUD; h. incisi abses;dan i. excise.
(3) Jenis penunjang diagnostik sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. hb Sahli; b. glukose urine; c. protein urine; d. LED; e. BT;dan f. CT. (4) Besaran Biaya pelayanan rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB VI PELAYANAN RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA Pasal 10 (1) Jenis pelayanan rawat inap tingkat pertama di Puskesmas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi: a. perawatan dan akomodasi rawat inap; b. visite dokter spesialis; c. tindakan medis kecil rawat inap;dan d. penunjang diagnostik sederhana. (2) Jenis tindakan medis kecil rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. injeksi intravena/subcutan; b. rawat luka; c. pasang infuse; d. buka infuse; e. pasang douwer cateter;dan f. buka douwer cateter. (3) Jenis penunjang diagnostik sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. hb Sahli; b. glukose urine; c. protein urine; d. LED; e. BT;dan f. CT. (4)
Besaran Biaya pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB VII PELAYANAN GAWAT DARURAT Pasal 11 (1) Jenis pelayanan Gawat Darurat di Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi: a. pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum; b. pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis; c. tindakan medis kecil;dan d. penunjang diagnostik sederhana; (2) Jenis tindakan medik kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. injeksi intravena/subcutan; b. rawat luka; c. evakuasi serumen/spooling; d. buka douwer cateter; e. kontrol luka post operasi; f. ekstraksi kuku; g. aff IUD; h. incisi abses;dan i. excisi. (3) Jenis penunjang diagnostik sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. hb Sahli; b. glukose urine; c. protein urine; d. LED; e. BT;dan f. CT. (5) Besaran Biaya pelayanan rawat gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB VII PELAYANAN PERSALINAN Pasal 12 (1) Tempat persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah: a. persalinan di sarana pemerintah (Puskesmas perawatan/ Pustu/Polindes);dan b. BPS. (2) Jenis pelayanan persalinan di sarana perawatan/Pustu/Polindes) meliputi: a. persalinan normal; dan b. perawatan dan akomodasi rawat inap.
pemerintah
(Puskesmas
(3) Jenis pelayanan persalinan di BPS meliputi paket persalinan normal (termasuk Antenatal Care dan Post Neonatal Care). (4) Biaya persalinan pada BPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklaimkan pada Puskesmas yang melakukan Perjajian Kerjasama. (5) Besaran Biaya pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB VIII PENDANAAN DAN PEMANFAATAN DANA Bagian Kesatu Pendanaan Pasal 13 (1) Pendanaan untuk pembiayaan program JKBM di Puskesmas dan Jaringannya merupakan sharing Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKBM. (2) Pendanaan untuk manajemen operasional dianggarkan tersendiri oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bagian Kedua Pemanfaatan Dana Pasal 14 Pemanfaatan dana JKBM di Puskesmas setelah menjadi kinerja, sebagai berikut:
adalah
(1) Jasa pelayanan dapat dipergunakan secara langsung di Puskesmas yang pendistribusiannya diatur oleh penanggungjawab program JKBM di Puskesmas. (2) Jasa sarana disetorkan ke kas daerah Kabupaten/Kota mengikuti mekanisme daerah, dan dalam pemanfaatannya diusulkan melalui DPA Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk penyediaan obat JKBM, bahan habis pakai, biaya pemeliharaan dan lain-lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta JKBM di Puskesmas dan jaringannya.
(3) Jasa pelayanan dan jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), secara bruto dilaporkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 (1) Pelayanan pengobatan di rumah pasien dengan memanggil petugas Puskesmas/Puskesmas Pembantu pada jam kerja/dinas hanya diijinkan bagi pasien yang gawat. (2) Terhadap pemeriksaan/pengobatan/perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya transport yang besarannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibayarkan oleh pasien JKBM. BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 16 (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Pengelola Provinsi dan Tim Pengelola Kabupaten/Kota. (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara terjadwal dan terus menerus dengan melibatkan tim pengawas internal dan eksternal, masyarakat, swasta sesuai dengan kompetensi masing-masing. (3) Pelaporan dilakukan oleh Tim Pengelola Provinsi dan Tim Pengelola Kabupaten/Kota.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2011. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 10 Mei 2011 GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 10 Mei 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
I MADE JENDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 21
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI TANGGAL 10 MEI 2011 NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG BESARAN BIAYA DAN PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN BALI MANDARA DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA a. Besaran biaya pelayanan rawat jalan tingkat pertama adalah sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4.
Jenis Pelayanan Rawat Jalan Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis Tindakan medik kecil rawat jalan Penunjang diagnostik sederhana
Jasa Sarana Rp. 6.000,-
Jasa pelayanan Rp. 4.000,-
Total Rp. 10.000,-
Rp. 15.000,- Rp. 10.000,-
Rp. 25.000,-
Rp. 15.000,- Rp. 10.000,-
Rp. 25.000,-
Rp. 6.000,-
Rp. 10.000,-
Rp. 4.000,-
b. Besaran biaya pelayanan rawat inap tingkat pertama di Puskesmas sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4.
Jenis Pelayanan Rawat Jalan Perawatan dan akomodasi rawat inap Visite dokter spesialis Tindakan medik kecil rawat inap Penunjang diagnostik sederhana
Jasa Sarana Rp. 45.000,-
Jasa pelayanan Rp. 30.000,-
Total Rp.75.000,-
Rp. 15.000,Rp. 15.000,Rp. 6.000,-
Rp. 10.000,Rp. 10.000,Rp. 4.000,-
Rp.25.000,Rp.25.000,Rp.10.000,-
Total
Rp. 6.000,-
Jasa pelayanan Rp. 4.000,-
Rp. 10.000,-
Rp. 15.000,-
Rp. 10.000,-
Rp. 25.000,-
Rp. 15.000,Rp. 6.000,-
Rp. 10.000,Rp. 4.000,-
Rp. 25.000,Rp. 10.000,-
c. Besaran biaya pelayanan gawat darurat sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4.
Jenis Pelayanan Rawat Jalan Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum Pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis Tindakan medik kecil Penunjang diagnostik sederhana
Jasa Sarana
d. Besaran biaya persalinan di sarana pemerintah adalah sebagai berikut: No 1. 2.
Jenis Pelayanan
Jasa Sarana
Persalinan normal Rp. 210.000,Perawatan dan akomodasi rawat Rp. 45.000,inap
Jasa pelayanan Rp. 140.000,Rp. 30.000,-
Total Rp.350.000,Rp. 75.000,-
e. Besaran biaya persalinan di BPS sebagai berikut: No
Jenis Pelayanan
Jasa Sarana
Jasa pelayanan
Total
1.
Paket persalinan normal (termasuk Antenatal Care dan Post Neonatal Care)
-
-
Rp.480.000,-
GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA
