GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN, PERGESERAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DAN PERGESERAN ANTAR OBYEK BELANJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perubahan, Pergeseran Antar Rincian Obyek Belanja dan Pergeseran Antar Obyek Belanja;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERUBAHAN, PERGESERAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DAN PERGESERAN ANTAR OBYEK BELANJA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali. 2. Gubernur adalah Gubernur Bali. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). 6. Pengguna Anggaran adalah jabatan pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 7.
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
8.
Pajabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
9.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
BAB II PERUBAHAN DAN PERGESERAN BELANJA Pasal 2 Perubahan dan pergeseran belanja meliputi: a. Perubahan uraian penggunaan belanja/volume/satuan/harga satuan dalam rincian obyek belanja berkenaan; b. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan; dan c. Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan. Pasal 3 Perubahan dan/atau pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan apabila terdapat kekeliruan/perubahan pada uraian pengunaan belanja/volume/satuan/harga satuan, pembebanan akun rincian obyek belanja dan akun obyek belanja yang telah ditetapkan dalam DPA-PPKD dan/atau DPA-SKPD. BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PERUBAHAN DAN PERGESERAN Pasal 4 (1) PPKD/Kepala SKPD mengajukan usulan perubahan dan/atau pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Gubernur Cq. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan alasan-alasan yang mendasari dilakukan pergeseran. (2)
Atas usulan perubahan dan/atau pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah meneruskan kepada Kepala Biro Keuangan selaku PPKD untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 5
(1)
Perubahan dan/atau pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b dilakukan oleh Kepala Biro Keuangan selaku PPKD.
(2)
Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pasal 6 (1)
Perubahan dan/atau pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan.
(2)
Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus pada Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
(3)
Perubahan dan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 21 April 2011 GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA
Diundangkan di Denpasar pada tanggal 21 April 2011 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
I MADE JENDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2001 NOMOR 17
