GUBERNUR BALI PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA 77 DESA/KELURAHAN MELALUI PROGRAM/KEGIATAN GERAKAN PEMBANGUNAN DESA TERPADU MANDARA (GERBANG SADU MANDARA) DI PROVINSI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa/kelurahan di Provinsi Bali, perlu memberikan bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2012; b. bahwa agar pemberian bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan di Provinsi Bali dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibuatkan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada 77 Desa/Kelurahan di Provinsi Bali Tahun 2012; c.
Mengingat
:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada 77 Desa/Kelurahan melalui Program/ Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) di Provinsi Bali;
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1654); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 450); 15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambah Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12). MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA 77 DESA/KELURAHAN MELALUI PROGRAM/KEGIATAN GERAKAN PEMBANGUNAN DESA TERPADU MANDARA (GERBANG SADU MANDARA) DI PROVINSI BALI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali. 2. Gubernur adalah Gubernur Bali. 3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali. 4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. 9. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan. 10. Bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Desa/Kelurahan yang berwujud uang. 11. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang diinginkan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Desa dan Kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. 13. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat. 14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan. 15. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan. 16. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfataan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan. 17. Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholders desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. 18. Pendamping adalah orang/lembaga yang menjalin relasi sosial dengan masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan
menjembatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan. 19. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan dampingannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa/kelurahan. 20. BUMDes merupakan lembaga usaha masyarakat yang kedudukannya berada di luar struktur Organisasi Pemerintahan Desa. 21. BUMKel merupakan lembaga usaha masyarakat yang kedudukannya berada di luar struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan. 22. Belanja Subsidi adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Perusahaan/Lembaga tertentu dengan maksud agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. 23. Belanja Hibah adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD diberikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta/ organisasi kemasyarakatan dan/atau kelompok masyarakat/perorangan serta perusahaan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dan layanan dasar umum serta peningkatan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. 24. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada penerima bantuan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. 25. Poskesdes/Kel adalah upaya kesehatan bersumberdayakan masyarkat desa/kelurahan, yang dibentuk di desa/kelurahan dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/kelurahan. 26. Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) adalah salah satu Kegiatan/Program Pemerintah Provinsi Bali untuk mendukung percepatan pembangunan di Desa/Kelurahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1). Maksud Penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada 77 Desa/Kelurahan Melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) agar pembangunan sistem manajemen terpadu dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien khususnya dalam
penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah perdesaan.
mengatasi
(2). Tujuan Penetapan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada 77 Desa/Kelurahan Melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) adalah: a. menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya alam yang ada secara optimal, lestari, dan berkelanjutan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa/kelurahan agar secara bertahap mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri; b. menyediakan Prasarana dan Sarana dasar yang mendukung peningkatan usaha ekonomi dan pendapatan masyarakat perdesaaan/kelurahan; c. meningkatkan dan mengembangkan Usaha Ekonomi Mikro sesuai potensi dan sumberdaya lokal dan pengurangan pengangguran; dan d. meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi melalui rangkaian musyawarah pembangunan dari tingkat dusun/ lingkungan hingga ke tingkat desa/kelurahan. BAB III SISTEMATIKA Pasal 3 (1). Sistematika Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada 77 Desa/Kelurahan Melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) meliputi : BAB I : PENDAHULUAN; BAB II : PERAN PELAKU-PELAKU; BAB III : PELAKSANAAN KEGIATAN; BAB IV : PENGENDALIAN; dan BAB V : PENUTUP. (2). Sistematika Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada 77 Desa/Kelurahan Melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Peraturan Gubernur 1 Oktober 2012.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 1 Oktober 2012 GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA Diundangkan di Denpasar pada tanggal 1 Oktober 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,
I MADE JENDRA BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2012 NOMOR 37
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BALI TANGGAL 1 OKTOBER 2012 NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA 77 DESA/KELURAHAN MELALUI PROGRAM/KEGIATAN GERAKAN PEMBANGUNAN DESA TERPADU MANDARA ( GERBANG SADU MANDARA ) DI PROVINSI BALI BAB I PENDAHULUAN 1
LATAR BELAKANG. Kemiskinan adalah kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan-kebutuhan akan sandang pangan-papan, kebutuhan akan hidup yang sehat, dan kebutuhan akan pendidikan dasar bagi anak-anak. Penduduk miskin “tidak berdaya” dalam memenuhi kebutuhannnya, tidak saja karena mereka tidak memiliki asset sebagai sumber pendapatan, tetapi juga karena struktur sosialekonomi, sosial budaya, dan sosial politik tidak membuka peluang orang miskin keluar dari lingkaran kemiskinan yang tak berujung pangkal. Provinsi Bali secara signifikan telah mencapai kemajuan terkait dengan upaya pengurangan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir ini, namun dari banyak keberhasilan tersebut masih memerlukan penguatan lebih lanjut untuk mengupayakan penurunan jumlah angka penduduk dibawah garis kemiskinan. Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan beberapa upaya melalui strategi dan kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2008 – 2013 dan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Sejalan dengan kebijakan diatas, maka mulai Tahun 2012 Pemerintah Provinsi Bali mengembangkan Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara/Gerbang Sadu Mandara (GSM) menjadi wadah bersama masyarakat Perdesaan/Kelurahan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri, yang mencakup Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Sosial Ekonomi Perdesaan/Kelurahan dan menjadi salah satu program Inti dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Bali. Gerbang Sadu Mandara (GSM) sebagai salah satu kegiatan yang menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah, sebagai prioritas utama kegiatan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan hasil yang ingin dicapai adalah: a. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka. b. Meningkatnya peran desa/kelurahan sebagai basis pertumbuhan ekonomi. c. Meningkatnya pembangunan pada desa-desa/kelurahan yang jumlah penduduk miskinnya diatas 35%.
d. Meningkatnya kualitas manusia secara menyeluruh tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama. e. Membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang mengarah pada pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan perdesaan/ kelurahan. f. Membaiknya infrastruktur yang ditujukan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan. Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara/Gerbang Sadu Mandara (GSM) berupaya mendorong pembangunan desa/kelurahan yang berbasis pada sosial ekonomi masyarakat. Lebih lanjut Gerbang Sadu Mandara diharapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat dan desa/kelurahan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui peningkatan pendapatan, dan dapat mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Diharapkan Petunjuk Teknis ini dapat bermanfaat bagi pelaku Gerbang Sadu Mandara diseluruh tingkatan pelaksanaan, khususnya Pengelola dan Pengendali kegiatan di Desa/kelurahan untuk memastikan keberhasilan dan pencapaian tujuan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara/Gerbang Sadu Mandara (GSM). 2
DASAR HUKUM 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, 4) Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan, 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2007 Tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan. 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 2007 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan berbasis Masyarakat. 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan. 11) Perarturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM). 12) Perarturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2008 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. 13) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 1994 Tentang Pemasyarakatan Pola Tata Desa. 14) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
3
TUJUAN 3.1 Tujuan Umum Mempercepat Pembangunan infra struktur dan sosial ekonomi masyarakat di perdesaan/kelurahan dengan berbasis pada sumber daya lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa/ kelurahan, mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, dan memperbaiki pengelolaan pemerintahan desa/ kelurahan serta penguatan institusi lokal ditingkat desa/kelurahan. 3.2 Tujuan Khusus a Menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya alam yang ada secara optimal, lestari, dan berkelanjutan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa/kelurahan agar secara bertahap mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. b Menyediakan Prasarana dan Sarana Dasar yang mendukung peningkatan usaha ekonomi dan pendapatan masyarakat perdesaan/kelurahan c Meningkatkan dan mengembangkan Usaha Ekonomi Mikro sesuai potensi dan sumberdaya lokal dan pengurangan pengangguran. d Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi melalui rangkaian musyawarah pembangunan dari tingkat dusun hingga ke tingkat desa/kelurahan.
4
SASARAN 1) Terbangunnya infrastruktur dasar perdesaan/kelurahan yang mendukung pengembangan sosial ekonomi masyarakat pedesaan/kelurahan, meliputi pembangunan infrastruktur (prasarana) pada 6 (enam) kategori yaitu: (i) transportasi, (ii) produksi pertanian, (iii) pemasaran, (iv) air bersih dan sanitasi, (v) pendidikan, serta (vi) kesehatan ; 2) Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi di perdesaan/kelurahan; 3) Meningkatnya kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjalankan fungsinya mengelola pembangunan partisipatif dalam pelaksanaan manajemen Gerbang Sadu Mandara. 4) Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pembina, pendamping, dan pengawas pengembangan sistem manajemen Gerbang Sadu Mandara. 5) Meningkatnya Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) menjalankan perannya dalam menggerakkan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan
5
KOMPONEN GERBANG SADU MANDARA 5.1 Pembangunan Infrastruktur Dasar Perdesaan/Kelurahan Skala Kecil Pembangunan Infrastruktur Dasar Perdesaan/Kelurahan Skala Kecil yang dimaksud diatas 6 (enam) kategori sebagai berikut: 1 Infrastruktur Transportasi Termasuk didalamnya adalah jalan, jembatan, tambatan perahu, dan komponen terkait. 2 Peningkatan Produksi Pertanian Termasuk didalamnya adalam irigasi tersier di luar inventaris Dinas PU.
3 Peningkatan Pemasaran Termasuk didalamnya adalah Pasar Desa/Kelurahan, Gudang Produksi, dan lantai jemur; 4 Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan Untuk Air Bersih, termasuk didalamnya adalah perpipaan, bak penampungan air bersih, sumur pompa tangan, dan hidran umum; sedangkan untuk Sanitasi, termasuk didalamnya adalam kamar mandi umum (prasarana mandi, cuci, dan kakus/MCK) dan drainase. 5 Pendidikan Termasuk didalamnya adalah: Penyediaan sarana Ruang Belajar Masyarakat (RBM) dan Teknologi Tepat Guna. 6 Kesehatan a) Pembangunan dan Rehabilitasi Pos Kesehatan Desa/Kelurahan (Poskesdes/Kel). b) Pengadaan Sarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). 5.2 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan/Kelurahan Komponen pengembangan usaha ekonomi masyarakat perdesaan/kelurahan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/BUMKel) dengan ketentuan sebagai berikut : 1 Dana BKK yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMKel) hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan tidak diperkenankan untuk dipergunakan pada keperluan-keperluan konsumtif. 2 Dalam menentukan calon debitur BUMDes/BUMKel harus dilakukan melalui analisa dari Tim Verifikasi Desa/Kelurahan dan Fasilitator Desa/Kelurahan 3 Dana yang dikelola oleh BUMDes/BUMKel diutamakan untuk pengembangan usaha ekonomi Penduduk Miskin/RTM dengan bunga 1% atau sesuai dengan kesepakatan masyarakat dalam musyawarah desa/kelurahan, sedangkan bunga yang dikenakan pada penduduk lainnya ditetapkan sesuai kesepakatan masyarakat melalui musyawarah desa. 4 Mengenai jenis usaha yang akan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMKel) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa (Perdes/Kelurahan) tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan. 5 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMKel) berperan juga sebagai penyedia bahan baku produksi yang dibutuhkan oleh masyarakat serta menampung dan memasarkan hasil produksi masyarakat. 6 Peraturan Desa/Kelurahan tentang Pembentukan BUMDes/BUMKel harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip Gerbang Sadu Mandara. Dalam proses penyusunan Peraturan Desa/Kelurahan tersebut wajib dibimbing dan dipandu oleh Tim Koordinasi Provinsi agar Jenis Usaha BUMDes/BUMKel benarbenar sesuai dengan potensi masyarakat dan potensi sumber daya lokal. 7 Pedoman Pembentukan dan Operasional BUMDes/BUMKel Gerbang Sadu Mandara akan dibuat secara tersendiri.
6
KELUARAN GERBANG SADU MANDARA 1) Terjadinya peningkatan keterlibatan Keluarga Miskin mulai dari perencanaan sampai dengan pelestarian kegiatan yang menyangkut kepentingannya. 2) Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di perdesaan/ kelurahan. 3) Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif. 4) Berfungsinya dan bermanfaatnya hasil kegiatan Gerbang Sadu Mandara bagi masyarakat. 5) Melembaganya pengelolaan dana usaha ekonomi mikro masyarakat melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/ BUMKel). 6) Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan/kelurahan.
7
PRINSIP DASAR GERBANG SADU MANDARA Gerbang Sadu Mandara mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan dan nilai-nilai tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya Bali Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera (Mandara). Prinsip-prinsip itu meliputi: 1) Bertumpu pada pembangunan manusia sesuai kearifan lokal. Pengertian pembangunan manusia berdasarkan kearifan lokal adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata dan menjamin kegiatan yang akan dilaksanakan tidak bertentangan dengan kearifan lokal (adat dan sosial budaya) yang sudah ada di masyarakat. 2) Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negative dari luar. 3) Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat. 4) Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin. 5) Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga,pikiran, atau dalam bentuk materill. 6) Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik. 7) Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat. 8) Transparansi dan Akuntabel. Pengertian transparansi dan Akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat
dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif. 9) Prioritas. Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan. 10) Keberlanjutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan system pelestariannya. 8
ALOKASI SASARAN GERBANG SADU MANDARA. 8.1 Lokasi Sasaran Lokasi sasaran Gerbang Sadu Mandara difokuskan pada Desa/ Kelurahan yang jumlah penduduk miskinnya diatas 35% yang terdapat di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Buleleng, Karangasem, Klungkung dan Bangli. 8.2 Desa/Kelurahan sebagaimana tersebut diatas wajib: a Membentuk Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/BUMKel) dan selanjutnya bertindak sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Gerbang Sadu Mandara dalam bidang pengembangan usaha perekonomian masyarakat perdesaan/ kelurahan. b Menetapkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam bidang Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan/Kelurahan. 8.3 Kelompok Sasaran. a. Kelompok atau perseorangan masyarakat miskin. b. Kelembagaan Masyarakat di Perdesaan/Kelurahan. c. Kelembagaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
9
PENDANAAN Kegiatan Gerbang Sadu Mandara merupakan Program Pemerintah Provinsi, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanai dari APBD Perubahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2012, melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) GERBANG SADU MANDARA ke Desa/Kelurahan sebesar Rp. 1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) untuk masingmasing desa/kelurahan, akan menyasar sebanyak 77 desa/kelurahan. Dana GSM akan dikelola/dipergunakan untuk: membiayai Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan/Kelurahan maksimal sebanyak Rp. 200.000.000,- (20%) dan Pengembangan Usaha Perekonomian Masyarakat Perdesaan/Kelurahan khususnya penduduk miskin sebesar Rp. 800.000.000,- (80%) dan sisanya dana Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) untuk masing-masing desa/kelurahan dipergunakan antara lain untuk belanja honorarium pengelola kegiatan, belanja alat tulis kantor, biaya transportasi lokal, biaya konsumsi rapatrapat, dan lain-lain dalam rangka pelaksanaan operasional GSM. 9.1 Maksud dan Tujuan a. Maksud Pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dimaksudkan agar pembangunan sistem manajemen terpadu dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien khususnya dalam penanggulangan kemiskinan dan mengatasi kesenjangan antar wilayah perdesaan/kelurahan.
b. Bantuan Keuangan bertujuan untuk : a) Mendorong masyarakat menerapkan sistem manajemen Pembangunan Desa/Kelurahan Terpadu berbasis masyarakat melalui Gerakan Pembangunan Desa/Kelurahan Terpadu Mandara. b) Mendorong dan menggerakan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan. c) Menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya alam yang ada secara optimal, lestari dan berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraannya. d) Memperkuat kapasitas Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mendorong perangkat Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Kemasyarakatan (PKK, LPM, Karang Taruna, dan Lembaga Adat) meningkatkan kemampuannya sebagai pembina, pendamping, dan pengawas pengembangan sistem manajemen Gerbang Sadu Mandara secara optimal. e) Mendorong Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) menjalankan perannya dalam menggerakkan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan. f) Mengembangkan kerjasama dan keswadayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam menata lingkungan desa/kelurahan yang berkesinambungan. g) Mendorong terciptanya stabilitas perekonomian masyarakat desa/kelurahan. 9.2 Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) disalurkan langsung ke Rekening Desa/Kelurahan setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: a Setelah melalui tahapan pembinaan, sosialisasi dan pemeriksaan kesiapan lapangan oleh Tim Koordinasi Gerbang Sadu Provinsi Bali, SKPD penanggung jawab kegiatan dalam hal ini BPMPD Provinsi Bali mengajukan penetapan Surat Keputusan Gubernur Bali tentang Desa/Kelurahan penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Gerbang Sadu Mandara. b Tim Koordinasi mempersiapkan konsep Memorandum of Understanding (MoU) tentang kesiapan Desa/Kelurahan yang bersangkutan melaksanakan Program Gerbang Sadu Mandara. MoU ditandatangani langsung oleh Gubernur dengan masing-masing Bupati penerima BKK. 9.3 Pencairan dana di Provinsi. Pengajuan SPP Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dilakukan oleh BPMPD Provinsi Bali dengan melampirkan : a Surat Keputusan Gubernur Bali tentang penetapan Desa/Kelurahan penerima BKK Gerbang Sadu Mandara. b Surat Keputusan Kepala Desa tentang susunan kepengurusan Tim Pengelola Kegiatan di Tingkat Desa/Kelurahan yaitu Kepengurusan BUMDes/BUMKel dan LPMD/K disertakan dengan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/BUMKel), dan proposal GSM yang telah disetujui oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Bappeda Kabupaten masingmasing.
10 Pemanfaatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa/Kelurahan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Gerbang Sadu Mandara pada tahun pertama dimanfaatkan untuk kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut: a Pemanfaatan dana sebesar 20% dipergunakan untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan/Kelurahan sebagaimana tersebut pada point 5.1 Komponen Gerbang Sadu Mandara dikelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam hal ini LPMD/K. b Pemanfaatan dana sebesar 80% dipergunakan untuk peningkatan usaha ekonomi perdesaan yang dikelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/ BUMKel). 11 Pencairan Dana di Desa/Kelurahan. Pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa/Kelurahan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 11.1 Dana peningkatan dan pengembangan usaha perekonomian masyarakat 80% dicairkan langsung dari rekening desa/lurah dan selanjutnya masuk ke Rekening Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMKel). 11.2 Sedangkan dana untuk pembangunan prasarana dan sarana perdesaan dicairkan secara bertahap sesuai dengan rencana penggunaan atau berdasarkan usulan masyarakat yang ditetapkan melalui hasil musyawarah desa/kelurahan. 12 Tindak lanjut Pengelolaan dan Pemanfaatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Tingkat Desa/Kelurahan Tindak lanjut pemanfaatan dan pelestarian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Gerbang Sadu Mandara yang dikelola oleh LPMD/K dan Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/BUMKel) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa / Kelurahan dengan tetap mendasari nilai-nilai prinsip dasar Gerbang Sadu Mandara dan hasil musyawarah masyarakat desa/kelurahan yang disepakati. Dalam penyusunan Peraturan Desa/Kelurahan tersebut dipandu oleh Tim Koordinasi Kabupaten dan Provinsi. 13 SANKSI Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi dikarenakan adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam Gerbang Sadu Mandara. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan Gerbang Sadu Mandara. Sanksi dapat berupa: 1) Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam Peraturan Desa/ Kelurahan tentang pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Gerbang Sadu Mandara dan dalam berita acara pertemuan antara TPK dengan kelompok atau pribadi pengguna/pemanfaat kegiatan. 2) Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 3) Sanksi program/kegiatan. a Kelompok masyarakat atau perseorangan pengguna/pemanfaat Kelompok masyarakat atau perseorangan pengguna/pemanfaat tidak dapat mengelola Gerbang Sadu Mandara dengan baik, seperti menyalahi prinsip-prinsip, menyalah gunakan dana dan penyimpangan
prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan, maka bantuan diberhentikan untuk satu dusun/banjar dimana kelompok atau perseorangan berdomisili. Bantuan dapat diberikan kembali apabila segala prinsip-prinsip dan kerugian dikembalikan oleh kelompok masyarakat atau perseorangan pengguna/pemanfaat kegiatan Gerbang Sadu Mandara. b Sanksi kepada Tim Pelaksanan Kegiatan (TPK) Apabila terdapat anggota TPK yang menyalah gunakan dana atau kewenangan dan atau penyimpangan prosedur, diberhentikan dari kepengurusan Gerbang Sadu Mandara dan wajib mengembalikan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang bersangkutan atau TPK. 14
PENDAMPINGAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN Masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) mendapat pendampingan 1 (satu) orang tenaga Sarjana/Diploma yang menjadi fasilitator. Peran fasilitator ditujukan bagi penguatan atau peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan dalam mengelola pembangunan secara mandiri di perdesaan/kelurahan.
BAB II PERAN PELAKU-PELAKU Masyarakat adalah pelaku utama Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di desa/kelurahan, berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan Pembina agar tujuan, prinsip dan mekanisme Gerbang Sadu Mandara tercapai dan dilaksanakan secara benar dan konsisten. 1. PELAKU DI PROVINSI Pelaku di Provinsi adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dalam pelaksanaan Gerbang Sadu Mandara disebut Tim Koordinasi Gerbang Sadu Mandara Tingkat Provinsi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur. Pelaku di Provinsi meliputi: 1) Gubernur dan Sekda Provinsi Bali sebagai Penasihat dan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bali sebagai Penanggung Jawab dalam pelaksanaan Gerbang Sadu Mandara. 2) Tim Koordinasi Provinsi berperan dalam melakukan pembinaan administrasi dan peran serta masyarakat, verifikasi dan monitoring lokasi dan kegiatan di Desa/Kelurahan, serta melakukan dukungan pelayanan dalam proses administrasi di Tingkat Provinsi. Tim Koordinasi Provinsi beranggotakan: 1. Kepala BPMPD Provinsi Bali 2. Inspektur Provinsi Bali 3. Kepala Bappeda Provinsi Bali 4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Provinsi Bali 5. Kepala Dinas PU Provinsi Bali 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali 7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Bali 9. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Bali 10. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bali 11. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali 12. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali 13. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali 14. Kepala Dinas Koperasi UMUKM Provinsi Bali 15. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali 16. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali 17. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bali 18. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali 19. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Bali 20. Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Bali 21. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali 22. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali 23. Staf Ahli Gubernur Bali 24. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Bali 25. Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UNUD 3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah seorang Pejabat dilingkungan BPMPD atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di Provinsi yang berperan sebagai pelaksana kegiatan Gerbang Sadu Mandara.
26. PELAKU DI DESA/KELURAHAN Pelaku di desa/kelurahan adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan Gerbang Sadu Mandara di desa/kelurahan. Pelaku di desa/kelurahan meliputi: 1) Kepala Desa/Perbekel/Lurah Peran Kepala Desa/Perbekel/Lurah adalah sebagai Pembina/ Penasehat dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Gerbang Sadu Mandara di desa/kelurahan. Bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa/Perbekel/Lurah menyusun peraturan desa/kelurahan yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelembagaan, prinsip dan prosedur Gerbang Sadu Mandara sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset. 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam pelaksanaan Gerbang Sadu Mandara, BPD berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses setiap tahapan, termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di desa. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi dan mengesahkan peraturan desa yang berkaitan dengan pelembagaan dan pelestarian Gerbang Sadu Mandara. 3) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) a. TPK dalam Bidang Pembangunan Prasaran dan Sarana Dasar Perdesaan/kelurahan secara otomatis oleh LPM Desa/Kelurahan, berperan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa/kelurahan dan mengelola administrasi, serta keuangan Gerbang Sadu Mandara bidang Pembangunan Infrastruktur. Pada saat musyawarah desa/kelurahan dihadiri panitia pembangunan yang menangani jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. b. TPK dalam Bidang Pengembangan Usaha Perekonomian Masyarakat Perdesaan/Kelurahan adalah Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/BUMKel) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Desa/Kelurahan, sedangkan kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah setelah sebelumnya dipilih melalui musyawarah masyarakat desa/kelurahan. c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K) KPMD/K adalah warga desa/kelurahan terpilih yang memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan Gerbang Sadu Mandara di desa/kelurahan dan kelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan. Sebagai kader masyarakat yang tugasnya membantu pengelolaan pembangunan di desa/kelurahan, diharapkan tidak terikat oleh waktu. Jumlah KPMD/K disesuaikan dengan kebutuhan desa/kelurahan dengan mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan, kemampuan teknik, serta kualifikasi pendampingan kelompok ekonomi dan sebagainya. Namun jumlahnya sekurang-kurangnya dua orang laki-laki dan perempuan atau memanfaatkan KPMD/K yang sudah ada di desa/kelurahan. KPMD/K juga berfungsi menyiapkan dan menyusun gagasan-gagasan kegiatan dari tingkat dusun/banjar dalam musyawarah desa/kelurahan dan musyawarah khusus perempuan.
d. Tim Verifikasi Desa/Kelurahan Anggota Tim Verifikasi Desa/Kelurahan dipilih dari anggota masyarakat melalui musyawarah Desa/Kelurahan, bertugas melakukan verifikasi terhadap seluruh kegiatan Gerbang Sadu Mandara baik yang menyangkut pembangunan prasarana dan sarana perdesaan maupun peningkatan dan pengembangan usaha ekonomi keluarga miskin. e. Pendamping/Fasilitator Desa/Kelurahan Pendamping/Fasilitator Desa/Kelurahan direkrut dari tenaga yang berpendidikan Minimal Sarjana/Diploma. Pendamping adalah suatu proses interaksi antara yang didampingi dengan pendampingnya. Atas dasar tersebut maka seorang pendamping harus punya komitmen pemberdayaan dan pengembangan, menciptakan kreativitas serta obyektif terhadap setiap perkembangan yang dicapai oleh pihak yang didampingi. Tugas dan Fungsi Tugas pendamping adalah memberikan kemudahan kepada pihak yang didampingi agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan fungsi pendamping adalah sebagai konsultan pada saat masyarakat dalam kesulitan atau mengalami permasalahan, sebagai fasilitator yaitu memberikan kemudahan-kemudahan pada hal-hal yang menyulitkan masyarakat dan sekaligu sebagai pelatih yaitu mengajari cara-cara yang harus mereka lakukan untuk mengerjakan setiap program yang sudah diprioritaskannya. Peran Pendamping Adalah membantu menghidupkan dan mengembangkan pihak yang didampingi, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus Pendampingan: - Berpikir kritis dan analitis - Bertindak atas hak dan kewajiban - Tertib administratif - Pengembangan sumber daya produktif - Koordinatif Kemampuan yang harus dimiliki oleh Pendamping Seorang pendamping dipastikan akan berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan, karakter, tingkat pendidikan dan sosial budaya yang sangat beragam. Untuk itu, seorang pendamping harus mempunyai kemampuan sebagai nara sumber, sebagai guru, sebagai mediator, perangsang atau penantang. Seorang Pendamping minimal memiliki: Kepemimpinan Adalah seni untuk mempengaruhi orang lain. Maka seorang pendamping ketika memfasilitasi masyarakat haruslah memiliki jiwa pemimpin mencerminkan orang bijaksana yang memiliki kemampuan membimbing, memberi motivasi, menggerakkan sekaligus berperan sebagi mediator antar warga masyarakat atau pihak yang didampingi.
Kemampuan komunikasi a. Kemampuan menyampaikan pesan atau informasi b. Menjadi pendengar yang aktif c. Bertanya efektif dan terarah d. Kemampuan dalam pengembangan masyarakat : - Mengenal isu lokal - Kemampuan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat - Kemampuan analitis (analisis sosial) - Berpandangan positif kedepan - Kemampuan melakukan aksi sebagai akumulasi kemampuan teknis - Kemampuan melakukan hubungan antar manusia (human relationship) - Kemampuan negosiasi - Kemampuan mengelola konflik dll.
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme Gerbang Sadu Mandara, maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, termasuk masyarakat, TPK dan seluruh pelaku Gerbang Sadu Mandara perlu mendapatkan sosialisasi/pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan. Kegiatan sosialisasi/pelatihan dilakukan dalam masa setelah lokasi Gerbang Sadu Mandara ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur. 1. Persiapan Pelaksanaan A. Tingkat Provinsi 1) Rapat Koordinasi Awal di Provinsi Rapat Koordinasi difasilitasi oleh Ketua/Wakil Ketua Tim Koordinasi Provinsi dan hasil yang diharapkan: a. Disepakati mekanisme Koordinasi dan rapat-rapat lain selama periode pelaksanaan kegiatan. b. Penyampaian persepsi dan langkah dari seluruh unsur yang ada terhadap pelaksanaan Gerbang Sadu Mandara, termasuk dalam hal sosialisasi Gerbang Sadu Mandara, verifikasi lokasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. c. Dibahas dan disepakati mekanisme penyelesaian kendala dan masalah yang muncul. d. Terjadinya tukar pendapat dan pemberian saran terhadap penyempurnaan pelaksanaan Gerbang Sadu Mandara. 2) Sosialisasi dan Pembinaan Gerbang Sadu Mandara Sosialisasi dan Pembinaan dilakukan oleh seluruh anggota Tim Koordinasi menjelaskan tujuan, sasaran, pelaksanaan dan manfaat kegiatan Gerbang Sadu Mandara ke Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. 3) Pemeriksaan kesiapan lapangan Pemeriksaan kesiapan lapangan dilakukan oleh seluruh anggota Tim Koordinasi Provinsi setelah tahap sosialisasi dan pembinaan dilakukan. Pemeriksaan dilakukan untuk menilai kesiapan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Gerbang Sadu Mandara. B. Tingkat Desa/Kelurahan Pengurus TPK bersama Kepala Desa/Lurah secepatnya mengadakan rapat persiapan pelaksanaan di desa/kelurahan sebelum memulai pelaksanaan kegiatan. Rapat persiapan di Desa/Kelurahan difasilitasi oleh Fasilitator dan KPMD/K. Hasil rapat persiapan pelaksanaan menjadi acuan langkah kerja selanjutnya. Hasil yang diharapkan: 1) Dibahas dan disepakati tentang peran, fungsi dan pembagian tugas tiap pengurus TPK dalam pelaksanaan Gerbang Sadu Mandara di Desa/Kelurahan 2) Menyusun Rencana Kerja detail termasuk penjadwalannya, seperti rencana pendaftaran tenaga kerja, pengadaan bahan dan alat, kelompok masyarakat pelaksana/pengguna dan pemanfaat serta lokasi sasaran kegiatan. 3) Disepakati jadwal, tata cara, dan sanksi-sanksi pertemuan rutin mingguan atau bulanan TPK untuk evaluasi pelaksanaan.
2. Perencanaan Kegiatan Desa/Kelurahan Perencanaan kegiatan dimulai dari tahap: 2.1 Sosialisasi Hasil yang diharapkan melalui sosialisasi adalah: a. Dipahaminya informasi pokok tentang kegiatan Gerbang Sadu Mandara oleh masyarakat meliputi tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses, dan prosedur. b. Dipahaminya cara pengambilan keputusan mulai dari tingkat dusun hingga tingkat desa/kelurahan utamanya menyangkut pemilihan kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan/kebutuhan masyarakat miskin, keputusan pendanaan, dan mekanisme penyaluran dana kegiatan yang akan dilaksanakan. 2.2 Peserta musyawarah desa/kelurahan sosialisasi. Kepala Desa/Lurah. BPD. LPMD/K, PKK dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Wakil/Masyarakat miskin dari setiap dusun/banjar. Wakil perempuan dari setiap dusun/banjar. Tokoh masyarakat, tokoh agama dari setiap dusun/banjar. Anggota masyarakat lainnya. Musyawarah desa/kelurahan sosialisasi terbuka untuk masyarakat lainnya, dan sebagai narasumber adalah Tim Koordinasi Provinsi atau PPTK Gerbang Sadu Mandara, sedangkan fasilitator pertemuan adalah Fasilitator Desa/Kelurahan, Kader Pemberdayaan Massyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K). 2.3 Penggalian Gagasan Penggalian gagasan adalah proses untuk menemukenali gagasangagasan atau kebutuhan masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang ada di masyarakat. Tahap awal dari proses penggalian gagasan adalah mengadakan pertemuan di dusun/banjar untuk membuat peta sosial kemiskinan bersama-sama dengan warga dusun/banjar setempat. Metode atau teknik digunakan dalam pembuatan peta sosial dalam pertemuan dusun/banjar sebagai berikut: a Penentuan Klasifikasi Kesejahteraan dan Pemetaan Sosial Tujuan penentuan klasifikasi kesejahteraan adalah mengelompokkan rumah tangga di desa/kelurahan dalam kategori masyarakat kaya, menengah dan miskin menurut kriteria dan istilah setempat. Dalam proses ini fasilitator harus mendokumentasikan kriteria dan daftar rumah tangga miskin. Langkah-langkah penentuan klasifikasi kesejahteraan sebagai berikut: i. Masyarakat yang hadir diminta untuk mengungkapkan bagaimana tingkatan kesejahteraan yang ada dalam masyarakat selama ini, atau bagaimana mereka membedakan rumah tangga dalam komunitas desa/kelurahan mereka, misalnya ada rumah tangga kaya, menengah atau miskin. Jenis tingkatan yang disebut masyarakat dicatat. ii. Masyarakat yang hadir dibagi menjadi 3 kelompok diskusi, kelompok diskusi tentang rumah tangga kaya, menengah dan miskin. iii. Masing-masing kelompok diminta membuat sebuah gambar yang menjelaskan tentang tingkat kesejahteraan sesuai topik bahasannya. (gambar mengacu pada realitas yang ada di masyarakat)
iv.
Pemetaan Penduduk Miskin/RTM partisipatif; Masyarakat diminta untuk melakukan pemetaan Penduduk Miskin partisipatif untuk lebih menjabarkan kategori miskin dan sangat miskin. Pengertian pemetaan Penduduk Miskin/RTM partisipatif adalah merumuskan criteria dan mengidentifikasi nama kepala keluarga, jumlah, dan lokasi Penduduk Miskin/RTM. Tujuan dari pemetaan adalah mendapatkan kriteria baseline data Penduduk Miskin/RTM yang mendekati kenyataan tentang kelompok sasaran program. Pemetaan ini juga bermanfaat untuk digunakan sebagai aspek yang dominan dalam menentukan kelayakan satu usulan oleh tim verifikasi usulan. Kegiatan ini dilakukan di dusun dan difasilitasi oleh KPMD/K dan Fasilitator. Kegiatan ini dilakukan dengan tahap, pertama, menggunakan alat penentuan kriteria dan kategori Penduduk Miskin/RTM dan sangat miskin, dan kedua melakukan pemetaan berdasarkan kriteria dan kategori itu. Setelah membuat klasifikasi tingkatan kesejahteraan, peserta pertemuan dusun/banjar difasilitasi untuk membuat peta sosial, Penyusunan peta sosial dilakukan dengan menggambarkan dalam sebuah sketsa peta dusun/desa tentang: Kondisi geografis, sumber daya alam. Fasilitas umum, dan potensi desa/kelurahan lainnya, termasuk yang diluar batas desa/kelurahan tetapi membawa pengaruh besar terhadap sosial ekonomi desa/kelurahan, seperti hutan, tambang, kebun, pabrik, pasar, dan alur transportasi. Kegunaan Peta Sosial adalah sebagai alat bantu dalam: Menggali gagasan masyarakat dalam menentukan kegiatankegiatan apa saja yang dapat memenuhi kebutuhan dan berguna bagi mayoritas Penduduk Miskin/RTM. Melaksanakan dan memantau tahapan Gerbang Sadu Mandara, seperti penulisan usulan, verifikasi, dan musyawarah desa/kelurahan. 2.4 Musyawarah Penggalian Gagasan Musyawarah penggalian gagasan adalah pertemuan kelompokkelompok di dusun/banjar untuk menentukan gagasan-gagasan sesuai kebutuhan masyarakat terutama Penduduk Miskin/RTM. Gagasan yang diajukan masyarakat tidak sekedar gagasan kegiatan yang diajukan dalam rangka mendapatkan dana Gerbang Sadu Mandara, tetapi berupa gagasan-gagasan dalam kaitan langsung penanggulangan kemiskinan. Musyawarah penggalian gagasan dilakukan dengan memanfaatkan pertemuan rutin di dusun. Bahan yang diperlukan adalah peta sosial dusun/banjar, daftar penduduk miskin/RTM dan sangat miskin di dusun/banjar berikut kriterianya, serta lembar diagram Venn kelembagaan. Hasil yang diharapkan dari musyawarah penggalian gagasan adalah: Dipahaminya informasi pokok tentang kegiatan Gerbang Sadu Mandara oleh masyarakat meliputi tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses, dan prosedur. Dipahaminya gagasan-gagasan atau visi kedepan dari masyarakat untuk mengatasi permasalahan dan penyebab kemiskinan, berdasarkan potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki. Dokumen yang dihasilkan: - Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah. - Daftar Gagasan.
Peserta Musyawarah Penggalian Gagasan - Kelompok informal yang ada di dusun/banjar. - Penduduk Miskin/RTM. 2.5 Musdes/kel Perencanaan Mudes/kel perencanaan merupakan pertemuan masyarakat di desa/kelurahan yang bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan, hasil dari proses penggalian gagasan di kelompokkelompok/dusun/banjar. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah peta desa / kelurahan hasil penggabungan semua peta dusun/banjar, rekap data Penduduk Miskin/RTM dusun/banjar, diagram Venn kelembagaan, rekap gagasan semua dusun/banjar, rekap masalah semua dusun/banjar, dan usulan kelompok perempuan. Peserta dari musdes/kel perencanaan meliputi: a Kepala Desa/Perbekel/Lurah dan aparat desa/kelurahan. b Badan Permusyawaratan Desa (BPD). c Lembaga Pemberayaan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan lainnya. d Wakil Penduduk Miskin/RTM dusun/banjar. e Wakil Perempuan. f LSM/Ormas. g Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama. h Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir. Proses ini difasilitasi oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K) dan Fasilitator Desa/Kelurahan. Dalam musdes/kel perencanaan diadakan perengkingan usulan-usulan masing-masing dusun/banjar baik untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Perdesaan/Kelurahan maupun Peningkatan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat khususnya Penduduk Miskin/RTM. Perencanaan kegiatan Gerbang Sadu Mandara tetap mengacu pada RPJM Desa/Kelurahan dan dalam musdes Perencanaan dapat juga membahas usulan-usulan Kegiatan Desa/Kelurahan yang akan diajukan pendanaannya melalui sumber dana lainnya (swadaya, pendapatan desa/kelurahan, PNPM-MP dan APBD Kabupaten). Hasil yang diharapkan dari musdes/kel perencanaan adalah : Ditetapkannya usulan-usulan prioritas kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana dasar Perdesaan/Kelurahan yang mendukung Pengembangan Usaha Perekonomian Masyarakat yang kaitannya langsung pada penanggulangan kemiskinan. 3. Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang dilakukan melalui penggalian gagasan dari tingkat dusun hingga perengkingan kegiatan di tingkat desa/kelurahan dan telah disepakati dalam musyawarah desa/kelurahan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini perlu diperhatikan hal-hal penting sebagai berikut: a. Masyarakat merupakan pemilik kegiatan, sehingga keputusan pelaksanaan dan tanggung jawab ada pada masyarakat. b. Masyarakat desa/kelurahan mendapat prioritas untuk turut serta bekerja dalam pelaksanaan kegiatan, terutama bagi masyarakat miskin atau anggota keluarganya. c. Apabila ada bagian yang tidak dapat dikerjakan oleh masyarakat dapat mendatangkan tenaga terampil atau ahli dari luar sepanjang disepakati dalam musyawarah desa/kelurahan, dan kebutuhan tersebut diatas sudah masuk dalam RAB kegiatan.
d. Pengguna dana sesuai dengan rencana dan kegiatan agar mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu. 4. Penyaluran Dana Penyaluran dana adalah proses penyaluran dari Rekening Desa/Kelurahan masuk ke Rekening Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan, selanjutnya disalurkan kepada kelompok masyarakat atau perseorangan dengan persetujuan dari Tim Verifikasi (TV) Desa/Kelurahan. Setiap penempatan dan penarikan dana dari Bank yang ditunjuk wajib diketahui oleh: Ketua BUMDes/BUMKel, Kepala Desa/Lurah, dan Ketua BPD/Ketua Tim Pengawas Kecamatan (khusus untuk kelurahan). 5. Penyelesaian Kegiatan Penyelesaian kegiatan yang dimaksud disini adalah penyelesaian dari tiap kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari pertanggung jawaban TPK di Desa/Kelurahan. Terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan, meliputi: a. Pembuatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan . Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K) memuat pernyataan bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan 100 % serta siap diperiksa oleh PPTK maupun Tim Koordinasi Provinsi. b. Realisasi Kegiatan dan Biaya Untuk kejelasan tentang apa saja yang telah dilaksanakan di lapangan serta penggunaan dana bantuan Gerbang Sadu Mandara di desa / kelurahan, TPK bersama KPMD/K yang dibantu oleh Pendamping/Fasilitator harus membuat rincian realisasi kegiatan dan biaya berikut rekapitulasinya. Didalam realisasi kegiatan dan biaya dibuat secara terpisah antara setiap kegiatan dan selanjutnya secara berkala disampaikan kepada Kepala BPMPD Provinsi Bali. 6. Pelestarian Kegiatan Pengelolaan kegiatan Gerbang Sadu Mandara harus dijamin dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable). Disamping manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem dan proses harus member dampak perubahan positif secara berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku Gerbang Sadu Mandara harus mengetahui dan mampu memahami latar belakang, dasar pemikiran, prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme Gerbang Sadu Mandara. 6.1 Hasil Kegiatan Hasil-hasil kegiatan Gerbang Sadu Mandara yang berupa prasarana, simpan pinjam, dan kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan merupakan asset bagi masyarakat yang ahrus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan. Sebagaimana sanksi yang ditentukan dari pemerintah, bahwa jika hasil kegiatan tidak bermanfaat atau pengembalian macet maka kelompok/dusun tidak akan mendapat kegiatan sebelum kerugian Kegiatan Gerbang Sadu Mandara dikembalikan. 6.2 Proses Pelestarian Pelestarian kegiatan merupakan tahapan pascapelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggungjawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukan tahapan pelestarian, masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip Gerbang Sadu Mandara. Hasil yang diharapkan dari upaya pelestarian kegiatan adalah: a Keberlanjutan kegiatan merupakan prinsip, sistem, mekanisme Gerbang Sadu Mandara dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif di masyarakat.
b Menjamin berfungsinya secara berkelanjutan prasarana/sarana yang telah dibangun, kegiatan yang menunjang kualitas hidup masyarakat bidang pendidikan-kesehatan, serta pengembangan kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Usaha Perekonomian Masayarakat Desa/Kelurahan dibawah Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan (BUMDes/BUMKel). c Menjamin kelanjutan sistem dan mekanisme pengelolaan dana masyarakat. d Meningkatkan fungsi kelembagaan masyarakat di desa/kelurahan dalam pengelolaan Gerbang Sadu Mandara. e Menumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.
BAB IV PENGENDALIAN Pengendalian Gerbang Sadu Mandara dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya. Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan Gerbang Sadu Mandara bertujuan: a Menjaga setiap proses Gerbang Sadu Mandara selalu sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan Gerbang Sadu Mandara. b Menjaga bahwa hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar. c Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. d Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. e Mengendalikan pemanfaatan dana Gerbang Sadu Mandara agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan. f Mengendalikan agar setiap pelaku Gerbang Sadu Mandara dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Strategi dasar dalam pengendalian Gerbang Sadu Mandara adalah: a Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan. b Pelaku Gerbang Sadu Mandara di semua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan baik formal maupun informal dengan disiplin, akurat, dan efektif termasuk temuan kendala dan masalah. c Harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan. d Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan pada setiap tahapan yang dilaksanakan. e Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan aturan dengan pemberian sanksi. 4.1 Pemantauan dan Pengawasan Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi dan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan pemantauan dan pengawasan juga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan semua pelaku Gerbang Sadu Mandara, serta melakukan identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan. Pemantauan dan Pengawasan adalah proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan Gerbang Sadu Mandara termasuk pelatihan, sosialisasi, perencanaan, pelakasanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Hasilpemantauan ini menjadi masukan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada pelaku Gerbang Sadu Mandara dan masyarakat. 4.2 Pemantauan dan Pengawasan Partisipatif oleh Masyarakat Adalah Pemantauan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik proses dari suatu kegiatan program, dan mereka bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi proses kegiatan program. Masyarakat diberi kesempatan
untuk memilih dan membentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukan pemantauan dan pengawasan melalui musyawarah desa/kelurahan. Semua anggota kelompok berasal dari masyarakat desa/kelurahan dan bekerja secara sukarela demi kepentingan masyarakat. Diharapkan anggota tim ini terdiri dari warga dusun/banjar yang ada serta merupakan tokoh agama/adat/masyarakat setempat. Mereka mewakili masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan Gerbang Sadu Mandara. Dalam pelaksanaan Gerbang Sadu Mandara musyawarah desa/kelurahan juga menetapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan dalam pemantauan dan pengawasan kegiatan Gerbang Sadu Mandara. Khusus untuk pengawasan di Kelurahan dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat. 4.3 Pemantauan dan Pengawasan oleh Pemerintah. Dana Gerbang Sadu Mandara adalah bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Gerbang Sadu berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya. Semua aparat pemerintah yang terlibat dalam Gerbang Sadu Mandara mempunyai tugas untuk memantau Gerbang Sadu Mandara. Aparat pemerintah harus sering mengunjungi lapangan, baik secara rutin maupun mendesak untuk membantu memfasilitasi penyelesaian masalah. Mereka bisa melihat dan memeriksa masalah-masalah ataupun isu yang ada atau memeriksa beberapa hal yang menjadi tugas pemantauan dan pemeriksaan fasilitator. 4.4 Audit dan Pemeriksaan Keuangan a Audit Internal/Pemeriksaan Rutin Pemeriksaan rutin dilakukan oleh Tim Koordinasi Provinsi/PPTK pada setiap kunjungan ke desa/kelurahan untuk memeriksa proses pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan dananya termasuk didalamnya kinerja fasilitator dan penanganan masalah. Pemeriksaan atau penilaian terhadap pengelolaan dana serta perguliran dana BUMDes/BUMKel, sampai kepada kelompok usaha masayrakat atau perseorangan. Hasil pemeriksaan rutin dibahas bersama Tim Koordinasi Provinsi, kemudian mereka diberi saran-saran perbaikan yang ditulis dalam buku bimbingan. b Audit Eksternal Struktural Pemeriksaan eksternal akan dilaksanakan oleh BPKP, BPK dan Inspektorat, sesuai petunjuk pemeriksaan terhadap Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke Desa/Kelurahan. 4.5 Evaluasi Evaluasi dalam Gerbang Sadu Mandara dilakukan secara berkala terhadap seluruh kegiatan Gerbang Sadu Mandara di Perdesaan/ Kelurahan termasuk Perkembangan pengelolaan kegiatan berikut kualitasnya, serta menilai hasil pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat dan BUMDes/BUMKel. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan di desa/kelurahan dan hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi. Apabila ada isi laporan baik secara lisan maupun tertulis dinyatakan terjadi penyimpangan dari rencana, kriteria, atau standar yang ditentukan, maka dilakukan pengecekan ke lapangan melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya.
4.6 Pelaporan Pelaporan merupakan proses penyampaian data atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program/kegiatan, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan Gerbang Sadu Mandara. Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan Gerbang Sadu Mandara dilakukan melalui jalur structural, fungsional, sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data atau informasi dari lapangan atau desa/kelurahan ke tingkat Kabupaten dan Provinsi. Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi yang disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting, yaitu: a Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan. b Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan. c Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan. d Target realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan. e Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya. f Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program/kegiatan. Khusus Pelaporan BUMDes/BUMKel materi yang disajikan adalah sebagai berikut: a Jumlah Nasabah BUMDes/BUMKel b Jumlah dana yang disalurkan c Kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat, d Gambaran kemajuan keuangan BUMdes/BUMkel e Gambaran dan atau tingkatan kelancaran pengembalian pinjaman dari masyarakat.
BAB V PENUTUP Demikian Petunjuk Teknis ini menjadi dasar arahan Pelaksanaan Kegiatan/Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara/Gerbang Sadu Mandara (GSM) Anggaran Perubahan Tahun 2012 di Provinsi Bali, segala penggunaan dan pemanfaatan bantuan keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis ini. GUBERNUR BALI,
MADE MANGKU PASTIKA
