PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR
11
TAHUN
2010
TENTANG TATA
PEMILIHAN, PENCALONAN. PENGANGKATAN, PELANTIKAN
CARA
DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI Menimbang :
KLUNGKUNG,
bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai tindak lanjut dari
a.
Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta
Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan Sebutan Kepala Desa. Dusun dan Kepala Dusun, maka perlu
diatur Tata Cara Pencalonan. Pemilihan. Pelantikan. dan Pemberhentian Perbekel;
bahwa berdasarkan pertimbangan
b.
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Tata Cara PencalonamPemilihan Pelantikan,dan Pemberhentian Perbekel;
Mengingat
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
1.
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655): 2.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 )sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kcuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Pasal 6
(1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas menyelenggarakan pemilihan perbekel.
(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3mempunyai tugas. a. melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perbekel sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
b. melaksanakan pemeriksaan indentitas Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan:
c. melaksanakan pendaftaran dan pengumuman pemihh: d. melaksanakan pemungutan suara:
e. melaporkan pelaksanaan pemilihan Perbekel kepada Badan Permusyawaratan Desa:
f. mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa;
g. membuat Berita Acara Pemilihan; dan h. mempersiapkan pelantikan Perbekel terpilih.
(3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 membuat
rencana dan tahapan-tahapan pelaksanaan pemilihan Perbekel sesuai dengan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 7
Panitia Pemilihan Perbekel memiliki wewenang :
a. menetapkan bakal calon Perbekel menjadi calon Perbekel: dan b. mengatur tata cara dan mekanisma kampanye calon Perbekel. Pasal 8
(1) Panitia Pemilihan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Pemilihan Perbekel.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Pemilihan Perbekel bertanggung jawab kepada BPD.
BABV
ASAS
PEMILIHAN PERBEKEL Pasal 9
Pemilihan Perbekel bersifat langsung. umum. bebas. rahasia, jujur dan adil. BAB VI
HAK MEMILIH DAN DIPILII1 Pasal 10
Yang berhak memilih Perbekel adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah: b. telah berumur 17 tahun atau belum berumur 17 tahun. tetapi sudah/pernah kawin:
c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap:dan d. tidak sedangterganggujiwa dan ingatannya.
BABX
PEMILIHAN CALON PERBEKEL YANG BERHAK DIPILIH Pasal 21
(1) Pemilihan calon Perbekel yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat
pemilihan Calon Perbekel yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah panitia pemilihan yang disahkan ketua panitia pemilihan.
(2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan pada saat penghitungan suara dimulai.
(3) Apabila kuorum tidak tercapai, maka pemilihan Calon Perbekel diundur paling lama dalam waktu 3(tiga) jam dari waktu yang telah ditetapkan. (4) Setelah penundaan waktu 3 (tiga) jam belum memenuhi jumlah ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelaksanaan pemilihan dinvatakan sah.
Pasal 22
Para anggota panitia pemilihan yang berhak memilih dan para calon yang berhak dipilih tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Calon Perbekel. Pasal 23
(1) Paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih, panitia pemilihan harus sudah menyampaikan surat . panggilan memberikan suara kepada para pemilih yang terdal'tar. (2) Dalam surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan dengan jelas mengenai waktu dan tempat pemberian suara. BAB XI
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA Pasal 24
(1) Untuk kepentingan pelaksanaan pemungutan suara, disiapkan sesuai dengan kondisi desa yang bersangkutan. (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan membentuk KPPS yang jumlah anggolanya disesuaikan dengan kebutuhan dan diambil dari warga masyarakat setempat.
(3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas untuk membantu panitia pemilihan dalam melaksanakan pemungutan suara di masing-masing TPS. (4) Untuk menjamin pelaksanaan pemilihan secara demokratis, panitia menetapkan masing-masing seorang saksi di masing-masing TPS bagi setiap calon, yang ditentukan sendiri oleh para calon paling lama 3 (tiga) hari sebelum pemilihan dilaksanakannya. (5) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bcrtugas mcnyaksikan jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
Pasal 53
Perbekel yang melalaikan tugasnya. sehingga merugikan Negara Republik
Indonesia atau Daerah dan masyarakat Desa. dikenakan tindakan administrate
berupa teguran. pemberhentian sementara. dan/atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. •
Pasal 54
(1) Bagi Perbekel yang tidak dapat melaksanakan tugas .wewenang. dan kewajibannya karena sakit atau mcngalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka.Sekretaris Desa ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan hak. wewenang. dan kewajiban sebagai Perbekel.
(2) Apabila selama 6(enam) bulan berdasarkan Surat Ketcrangan dan Rumah Sakit Pemerintah bahwa Perbekel dimaksud pada ayat (1) belum dapat
menjalankan tugas. wewenang. dan kewajibannya. maka Bupati atas usul
BPD memberhcntikan yang bersangkutan dari jabatannya dan menetapkan Penjabat Perbekel dari salah satu Perangkat Desa. Pasal 55
(1) Perbekel dari pegawai negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak
dapat diberhentikan dengan alasan yang bersangkutan memasuki usia
pensiun sebagai pegawai negeri.
(2) Perbekel dari pegawai negeri setelah berhenti atau diberhentikan. dikembalikan ke instansi induknya.
Pasal 56
(1) Perbekel yang akan berakhir masa jabatannya . dilakukan evaluasi akhir masajabatan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan yang bersangkutan. (3) Perbekel yang berakhir masa jabatannya diberikan penghargaan oleh Bupati
BAB
XX
PENGANGKATAN PENJABAT PERBEKEL Pasal 57
(1) Pengangkatan Penjabat Perbekel ditetapkan
dengan keputusan Bupati
atas usul Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
(2) Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dari Perangkat Desa yang bersangkutan. ( (3) Masa jabatan penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapal diperpanjang atau diganti olch penjabat lain atas usul BPD. (4) Penjabat Perbekel diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Camat atas nama Bupati.
(5) paling lama 6 (enam) bulan sejak diangkat penjabat Perbekel. Badan Permusyawaratan Desa segera melaksanakan pemilihan perbekel.
14
Pasal
8
Cukupjelas. Pasal
9
Cukupjelas. Pasal
10
\ang dimaksud dengan "terdaftar sebagai penduduk desa yang
bersangkutan secara sah" adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk desa bersangkutan.
Hurufb
Cukupjelas. Huruf c
Cukupjelas. Huruf d
Cukupjelas. Pasal
11
Cukupjelas. Pasal
12 Huruf a
Yang dimaksud dengan "bertaqwa" dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.
Hurufb
Yang dimaksud dengan :setia: adalah tidak pernah terlibat gerakan
sparatis. tidak pernah melakukan gerakan secara inkon.stitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Huruf c
Cukupjelas. Huruf d
Yang dimaksud dengan " penduduk desa setempat" adalah penduduk yang memiliki Kartu tanda Penduduk desa bersangkutan. Huruf e
Cukupjelas. Huruf f
Cukupjelas.
Huruf g Cukupjelas.
•
Huruf h
Cukupjelas. Huruf i
Cukupjelas. Hurufj
Yang dimaksud dengan " masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun"adalah masa jabatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan. Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa".
Yang dimaksud dengan "dua kali masa jabatan" adalah seseorang yang menjabat sebagai Perbekel selama dua kali masa jabatan baik secara .berturut-turut maupun tidak.
18
Huruf k
Cukupjelas. Huruf 1
Cukupjelas. Pasal
13
Cukupjelas. Pasal
14
Cukupjelas. Pasal
15
Cukupjelas. Pasal
16
Cukupjelas. Pasal
17
Cukupjelas. Pasal
18
Cukupjelas. Pasal
19
Cukupjelas. Pasal
20
Cukupjelas. Pasal
21
Cukupjelas. Pasal
22
Cukupjelas. Pasal
23
Pasal
24
Cukupjelas. Cukupjelas. Pasal
25
Cukup jelas. Pasal
26
Pasal
27
Cukupjelas. Cukupjelas. Pasal
28
Cukupjelas. Pasal
29
Cukup jelas. Pasal
30
Cukupjelas. Pasal
31
Cukupjelas. Pasal
32
Pasal
33
Cukupjelas.
Cukupjelas. Pasal
34
Cukup jelas. Pasal
35
Cukupjelas. Pasal
36
Pasal
37
Pasal
38
Cukupjelas. Cukupjelas.
Yang dimaksud "Berita Acara" adalah Berita Acara Jalannya
ayat1
:
ayat 2
Pemilihan dan Berita Acara Penghitungan Suara. : cukupjelas
