GUBERNUR MALUKU KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU NOMOR : 126 TAHUN 2002 TENTANG PERSENTASE NILAI RUPIAH KOMPONEN KAPITASI RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA DAN TATA CARA PEMBAYARANNYA BAGI PESERTA ASKES PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D GUBERNUR MALUKU Menimbang
Mengingat
: a. bahwa upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya perlu dilaksanakan secara berkesinambungan. b. bahwa untuk menunjang upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan sejumlah dana untuk pembayaran kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) pada fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang dananya bersumber dari PT. ASKES. c. bahwa penentuan tarif Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) yang termuat pada Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 013/MENKES/SKB/IXl2001 dan Nomor 43 Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 diberikan dalam bentuk paket persentase, maka perlu ditetapkan besaran persentase dari tiap komponen kapitasi (jasa sarana, jasa pelayanan dan biaya obat) untuk menentukan nilai rupiah dari tiap komponen kapitasi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dimaksud. d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan Persentase Nilai Rupiah Komponen Kapitasi Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Tata Cara Pembayarannya bagi Pesera ASKES pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D dengan Keputusan Gubernur. : 1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku jo Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Sarat;
2. 3. 4. 5.
6.
7.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Husada Bakti menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO); Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1013/MENKES/SKB/IX/2001 dan Nomor 43 Tahun 2001 tanggal 27 September 2001 tentang Tarif dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah bagi Peserta PT. (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: Keputusan Gubernur Maluku tentang Persentase Nilai Rupiah Komponen Kapitasi Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Tata Cara Pembayarannya bagi Peserta ASKES pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas. D.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 a.
Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
b.
Gubernur adalah Gubernur Maluku.
c.
Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan.
d.
Keluarga adalah istri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peseta yang berhak menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Kartu ASKES adalah bukti sah/identitas yang diberikan kepada setiap peseta dan anggota keluarganya atas hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. f.
Pusat Kesehatan Masyarakat adalah sarana pelayanan kesehatan masyarakat fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh atau terpadu kepada masyarakat, yang selanjutnya disebut PUSKESMAS.
g. Rumah Sa kit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah Rumah Sakit yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. h. Pemberian Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta PT. (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia (PT. ASKES) dan anggota keluarganya. i.
Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada Pemberian Pelayanan Kesehatan (PPK) tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
j.
Sistim Pembiayaan Kapitasi adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat pertama.
k. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit dan Puskesmas atau pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit dan Puskesmas, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi. l. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya. BAB II PERSENTASI KOMPONEN KAPITASI RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA (RJTP) Pasal 1 Perhitungan besaran persentase komponen kapitasi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dari PT. ASKES di Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku dilakukan berdasarkan jumlah jiwa peserta ASKES yang terdaftar pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu Poliklinik Umum Rumah Sakit Umum Daerah kelas 0 pada Kabupaten/Kota. Pasal 2 Persentase komponen kapitasi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dimaksud pada pasal 1 ditetapkan per komponen sebagai berikut : a. Jasa sarana sebesar 18% dari nilai nominal paket kapitasi Rawat Jalan Tingkat pertama (RJTP) Rp. 90,b. Jasa pelayanan sebesar 27% dari nilai nominal paket kapitasi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) Rp.135,c. Biaya obat sebesar 55% dari nilai nominal paket kapitasi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) Rp. 275,-
BAB III TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 3 Pembayaran Komponen kapitasi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dilakukan sebagai berikut : a. Jasa sarana dan jasa pelayanan dilakukan per triwulan. b. Biaya obat dilakukan sekali dalam setahun. Pasal 4 Tata cara pembayaran komponen kapitasi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dilaksanakan sebagai berikut : a. Jasa sarana yang dibayarkan oleh PT. ASKES : 1. 25% disetor langsung ke Kas Daerah sebagai penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 2. 75% dibayarkan kepada PPK Tingkat Pertama melalui Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, untuk digunakan langsung oleh PPK Tingkat Pertama. b. Jasa pelayanan yang dibayarkan oleh PT. ASKES : 1. 5 % dibayarkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk biaya operasional Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota termasuk untuk biaya pengelolaan obat. 2. 95 % setelah dipotong pajak sebesar 6 % oleh PT. ASKES dibayarkan kepada Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat Pertama dengan rincian sebagai berikut : - 40 % untuk tenaga medis - 50 % untuk tenaga para medis dan non medis. - 10 % untuk biaya administrasi pelayanan di Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat Pertama. c.
Biaya obat Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dibayarkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan kontrak kerja pengadaan obat serta berita acara penerimaan obat wajib disampaikan kepada : 1. Kantor Cabang PT. ASKES/Kantor ASKES Kabupaten. 2. Kantor Regional PT. ASKES Maluku dan Papua di Jayapura 3. Dinas Kesehatan Provinsi Maluku di Ambon.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Semua tagihan biaya pelayanan dari Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) kepada PT. ASKES untuk pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan tetap berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2001 sebelum berlakunya Keputusan ini. Pasal 6 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 26 September 2002 GUBERNUR MALUKU, Cap/ttd DR. Ir. M.S. LATUCONSINA Diundangkan di Ambon pada tanggal 26 September 2002 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU, Cap/ttd Drs. HUSEIN SOU LISA PEMBINA UTAMA NIP. 630001683.
LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2002 NOMOR 14
