PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 349/HK/2015 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF
^
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KARANGASEM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2015 I
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
:
a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Keija Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
^
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa, Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diusulkan namanama
Sekretaris
dan
Staf
Sekretariat
Panitia
Pemilihan Kecamatan di Kecamatan se-Kabupaten Karangasem;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Karangasem dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah
Tingkat
II
dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2..
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003
Nomor
47,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembsiran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
5
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Negara
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara! Republik
Indonesia
Tahun
2011
Nomor
101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
tentang
Negara
Pemerintahan
Republik
Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
8.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); 9.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2015
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 657); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 47); 14. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 239/HK/2015 tentang Pemberian Hibah Kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Karangasem, PWRI, KAMINVET, PEPABRI, PP POLRI, KPPA, LVRI,
KPU Kabupaten Karangasem, Panwaslu Kabupaten Karangasem, Panwaslu Kabupaten Karangasem, KODIM 1623 Karangasem dan Polres Karangasem yang difasilitasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015;
15. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 337/HK/2015 tentang Penetapan Besaran Honorarium dan Uang Lembur Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karangasem dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 4/Kpts/KPU-Kab016.433764/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 8/Kpts/KPU-Kab-016.433764/2015 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 4 / Kpts / KPU-Kab-016.433764/ 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 18/Kpts/KPU-Kab016.433764/2015 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Karangasem dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU
Menunjuk dan mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Karangasem
dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. KEDUA
Tugas
Sekretaris
PPK sebagaimana dimaksud
Diktum
Kesatu, meliputi : a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK; c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK. KETIGA
Tugas Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, meliputi : a. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan
Pemilihan
mempunyai
tugas
menyiapkan
teknis
penyelengaraan Pemilihan; b. Staf sekretariat PPK urusan tata usaha, keuangan dan
logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
KEEMPAT
KELIMA
:
Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui Ketua PPK, dan untuk Staf Sekretariat PPK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Belanja Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015.
KEENAM
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2015.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 25 Mei 2015 BUPATI KARANGASEM,
i
I WAYAN GEREDEG
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Jakarta. Gubernur Bali, di Denpasar. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura. Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura. Ketua KPU Kabupaten Karangasem, di Amlapura. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 349/HK/2015 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEKABUPATEN KARANGASEM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2015
DAFTAR NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN KARANGASEM
I. KECAMATAN RENDANG No
Nama
U nsur/ Pekeijaan
Kedudukan
Ket.
Dalam PPK 1
2
3
5
4 j
I Wayan Sueca, SE.
1.
NIP. 19671231 199503 1 027
I Ketut Karsa, SH.
2.
Kasi Pelayanan
Sekretaris PPK
Umum PNS
NIP. 19631231 198503 1 193
Staf sekretariat urusan teknis
penyelenggaraan Pemilihan
I Wayan Kariana
3.
PNS
NIP. 19700828 200801 1 022
Staf sekretariat urusan tata
usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
11. KECAMATAN SIDEMEN
No
Nama
Unsur/ Pekerjaan
Kedudukan
Ket.
Dalam PPK 2
1 1.
I Komang Dunia, SH.
3
4
Sekretaris Camat
Sekretaris PPK
PNS
Staf sekretariat urusan teknis
5
NIP. 19601231 198302 1 070 2.
I Wayan Sirta NIP. 19780402 200801 1 018
penyelenggaraan Pemilihan 3.
Ni Wayan Tarini, SH. NIP. 19760909 200801 2 019
PNS
Staf sekretariat urusan tata
usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
i
III. KECAMATAN SELAT
No
Nama
Unsur/ Pekerjaan
Kedudukan
Ket.
Dalam PPK 2
3
4
Cokorda Alit Suiya Prabawa,
Sekretaris Camat
Sekretaris PPK
1
1.
5
S.STP.
NIP. 19771121 199612 1 002 2.
I Nyoman Suarta
1
PNS
NIP. 19771231 200701 1 085
Staf sekretariat urusan teknis
penyelenggaraan Pemilihan 3.
Ni Luh Kuni Hari, SE.
PNS
Staf sekretariat urusan tata
NIP. 19781007 200901 2 005
usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
IV. KECAMATAN BEBANDEM
No
Nama
Unsur/Pekeijaan
Kedudukan
Ket.
Dalam PPK 2
1 1.
I Wayan Kertayasa, S.Sos.
3
4
Kasi Kesra
Sekretaris PPK
PNS
Staf sekretariat urusan teknis
5
NIP. 19730910 199703 1 003 2.
I Wayan Koti NIP. 19600428 200002 1 001
j
penyelenggaraan Pemilihan 3.
I Nyoman Kardiyasa NIP. 19770817 201001 1 026
PNS
Staf sekretariat urusan tata
usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
1
V. KECAMATAN KARANGASEM
No
Nama
1
2
Unsur/ Pekeijaan
Kedudukan
Ket.
Dalam PPK
1.
Ni Made Laba Dwikarini, S.STP.,M.Si.
3
4
Sekretaris Camat
Sekretaris PPK
PNS
Staf sekretariat
5
NIP. 19800903 199912 2 001 2.
I Wayan Santa, S.Sos.,M.AP. NIP. 19730225 199802 1 002
urusan teknis
penyelenggaraan Pemilihan 3.
Ni Luh Putu Juni Aiyani, SE.
PNS
NIP. 19780623 199903 2 003
Staf sekretariat urusan tata
usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
VI. KECAMATAN MANGGIS
No
Nama
Unsur/Pekeijaan
1
2
3
4
Sekretaris Camat
Sekretaris PPK
PNS
Staf sekretariat
Kedudukan
Ket.
Dalam PPK
1.
Putu Eddy Surya Artha, SSTP.,MAP.
5
NIP. 19780910 199810 1 001 2.
I Nyoman Sudiartana, SH. NIP. 19740129 199903 1 006
urusan teknis
penyelenggaraan Pemilihan 3.
I Nyoman Saiya, S.Sos, NIP. 19780318 200003 1 002
PNS
Staf sekretariat urusan tata
usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
i
VII. KECAMATAN ABANG
No
Nama
Un sur/ Pekerjaan
Kedudukan
Ket.
Dalam PPK 1 1.
2
Artha Negara, S.STP.,MAP.
3
4
Sekretaris Camat
Sekretaris PPK
PNS
Staf sekretariat
5
NIP. 19820722 201210 1 001 2.
I Gusti Ngurah Kertha
urusan teknis
NIP. 19630430 198602 1 004
penyelenggaraan Pemilihan 3.
I Wayan Sukari
Staf sekretariat
PNS
urusan tata
NIP. 19821104 201001 1 023
usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
VIILKECAMATAN KUBU No
Nama
Unsur/Pekerj aan
Kedudukan
Ket.
Dalam PPK 1
1.
2
I Nyoman Suratika, S.Sos.
3
4
Sekretaris Camat
Sekretaris PPK
PNS
Staf sekretariat
NIP. 19651016 198602 1 002 2.
I Nengah Dana Aryasa, S.Sos.
urusan teknis
NIP. 19780717 199903 1 006
penyelenggaraan Pemilihan 3.
I Nyoman Mudita
Staf sekretariat
PNS
urusan tata
NIP. 19781216 200801 1 013
usaha, keuangan dan logistik Pemilihan
BUPATI KARANGASEM,
/ I WAYAN GEREDEG
5
