BUPATI nUNGACmG PERATU― BUPATE TULUICACmO FOMOR ′ら T-2013 TENTANG XEPROTOXO― DI HNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUⅡ GACmG DENGJ RAHMAT T―
YJG―
ESA
BT'PATI TIILUI{GAGIIITG,
\-
Menimbang
: a.
b.
\,
Mengingat
: l'
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan dalam pasal 9 dan Pasal 10 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maka perlu adanya tata tertib keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu mengatur Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan peraturan Bupati.
Undang-undang Nomor g
rahun 1974 terrtang
pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
2.
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor S5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor L69, Tambahan I_embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 );
Undang-Undang Nomor g2 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebaeaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2OO8 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4A44 | ;
Ｌ ′
2
3. Undang‐ Undang 24 Tahun 2009 tentang Bendera,
Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 1O9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035 ); 4
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OlO tentang Keprotokolan ( kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166 );
5.
Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil
;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun
2Oll
tentang Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor
▼
22 Tahun 2OLL
lBll.
MEMUTUSKAN:
Menctapkan:
PERATURLH BUPATI TDNTANG XEPROTOKO― DI LINGKUNGAN PEMERIITAH KABUPATEN TULUNOAGUNG。 BAB
I
IiETEI|TUAT{
\-.
P8.81
Irurrf 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1.
:
Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah addah Pemerintah Kabupaten l\rlungagung. 3. Bupati adalah Bupati T\rlungagung. 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Trrlungagung. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya
disingkat
DPRD Kabupaten adalah DPRD Kabupaten Tulungagung.
6. Ketua DPRD Kabupaten adalah Ketua DPRD Kabupaten T\rlungagung. 7. Wakil Ketua DPRD Kabupaten adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tlrlungagung.
生 Ｌ
3
8.
Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten T\.rlungagung.
9.
Satuan Keda Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Ke{a Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung.
10. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang
berkaitan dengan aturan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ atau kedudukannya dalam Negara, pemerintah atau masyarakat.
diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden,
11. Acara Kenegaraan adalah acara yang
serta Pejabat Negara dan Undangan lain. 12. Acara Resmi adalah acara yang
diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/ atau Pejabat Pemerintahan serta undangan lain.
13. Panitia Negara adalah Panitia yang mengatur Acara Kenegaraan. 14.
Pejabat Negara adalah Pimpinan dan Anggota lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. 16. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah Tokoh Masyarakat yang berdasarkan
15. Pejabat Pemerintahan
kedudukan sosialnya mendapat pengaturan keprotokolan. 17. Tata Tempat adalah
aturan pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat
Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/ atau organisasi internasional
serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. 18. Tata Penghormatan adalah
aturan untuk melaksanakan pemberian hormat
bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. 19. Upacara Bendera adalah upacara
yang diselenggarakan di lapangan dan
diikuti dengan pengibaran bendera pusaka. 20. Lagu Kebangsaan adalah Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
毬 ′
4
21. Komandan Upacara yang selanjutnya disingkat
Danup adalah
Pejabat
dalam upacara yang memimpin seluruh pasukan upacara termasuk memimpin penghormatan kepada Inspektur Upacara.
22.Perwia Upacara yang selanjutnya disingkat Paup adalah pejabat dalam upacara yang bertugas menrusun rencErna upacara dan mengendalikan jalannya tertib acara dalam upacara. 23. Inspektur Upacara yang selanjutnya disingkat
Irup adalah pejabat tertinggi
dalam upacara yang bertindak sebagai pemimpin upacara dan kepadanya
disampaikan penghormatan oleh pasukan yang mengikuti atau melaksanakan upacara. 24. Pemuka Agama
di tingkat Kabupaten adalah Ketua Majelis Ulama
Indonesia, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Ketua Persekutuan Gereja-Gerqia Indonesia, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Ketua ‐
Perwakilan Umat Budha Indonesia, dan Ketua Umum Organisasi Keagamaan yang diakui oleh peraturan perundang-undangan di Pemerintah Kabupaten.
adalah pemberian penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukan dalam Negara, Pemerintah dan
25. Protokoler
masyarakat. 26. Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten adalah organisasi yang
dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Tingkat Kabupaten.
27.Tuan Rumah adalah Bupati sebagai Kepala Daerah yang menyelenggarakan ‐
Acara Resmi di Kabupaten.
BAB II
-8TUJUN DANRUNO mC― Paral 2 Keprotokolan diatur berdasarkan azas
:
a. kebangsaan; b. ketertiban dan kepastian hukum;
c. keseimbangan, keserasian dan keselarasan; d. timbal balik.
“ ．
5
Paral 3 Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk
:
a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional dan/ atau Tamu Negara sesuai dengan kedudukan dalam Negara, pemerintahan dan masyarakat;
b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional;
c.
menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa; dan
d. mendapatkan kepastian hukum terhadap status dan kedudukan protokoler bagi Pejabat Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Pemerintah Daerah.
Pa$l 4 (1) Ruang lingkup pengaturan keprotokolan
meliputi
:
a. Tata Tempat; b. Tata Upacara; dan
c. Tata Penghormatan. (2) Pengaturan keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat diberlakukan hanya dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi bagi
(1)
:
a. Pejabat Negara; b. Pejabat Pemerintahan;
-.
c.
Perwakilan Negara Asing dan/ atau Organisasi Intemasional; dan
d. Tokoh Masyarakat Tertentu. BAB IU ACARA XTI{EGARAAI{ DAI| ACARA RESTI
Pa.al 5 (l)
Acara Kenegaraan diselenggarakan oleh negara sesuai
peraturan
perundang-undangan yang berlaku. (21 Acara Kenegaraan
yang diselenggarakan di Lingkungan Pemerintah Daerah,
pelaksanaannya dilakukan oleh petugas protokol yang merupakan bagian
dari kesekretariatan Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan Panitia Negara.
Ｌ 、
