IZIN LINGKUNGAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN ADMINISTRASI LINGKUNGAN DAN PIDANA LINGKUNGAN BERDASARKAN UU NO

TESIS

IZIN LINGKUNGAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN ADMINISTRASI LINGKUNGAN DAN PIDANA LINGKUNGAN BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UUPPLH)

Disusun oleh: DAHLIA KUSUMA DEWI 117005002/HK

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013

Universitas Sumatera Utara

IZIN LINGKUNGAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN ADMINISTRASI LINGKUNGAN DAN PIDANA LINGKUNGAN BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UUPPLH)

TESIS Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Dalam Program Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara OLEH: DAHLIA KUSUMA DEWI 117005002/HK

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMUU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2013


Judul Tesis

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: IZIN LINGKUNGAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN ADMINISTRASI LINGKUNGAN DAN PIDANA LINGKUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UUPPLH) : Dahlia Kusuma Dewi : 117005002 : Ilmu Hukum

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS)

(Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH)

Ketua Program Studi

(Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH)

(Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS)

Dekan

(Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum)


Lulus Tanggal: 29 Oktober 2013 Telah diuji pada Tanggal 29 Oktober 2013

Panitia Penguji Tesis Ketua

: Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M..S

Anggota

: 1. Prof. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H 2.Dr. Pendastaren Tarigan, S.H., M.S 3. Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H 4. Dr. Jelly Laviza, S.H., M.Hum


ABSTRAK Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S. 1 Prof. H. Syamsul Arifin, S.H., M.H. 2 Dr. Pendastaren Tarigan, S.H., M.S. 3 Dahlia Kusuma Dewi 4

Izin lingkungan berdasarkan UUPPLH merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Berfungsi sebagai instrumen pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Terjadinya pencemaran lingkungan hidup diperlukan suatu pengawasan lingkungan hidup. Pengawasan lingkungan hidup merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hasil pengawasan tersebut ditujukan untuk mengembangkan penegakan hukum. Penegakan administrasi lingkungan merupakan pengawasan dan penerapan sanksi Administrasi. Penerapan sanksi Administrasi memiliki 2 (dua) sifat yaitu bersifat preventif (pengawasan) dan represif (sanksi administrasi). Tindak pidana lingkungan berdasarkan UUPPLH merupakan pelanggaran yang dilakukan seseorang atas peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perizinan lingkungan. Selanjutnya ketentuan pidana lingkungan berdasarkan UUPPLH dalam menerapkan sanksi pidana terkait dengan izin lingkungan diatur dalam Pasal 109, Pasal 111 dan Pasal 112 UUPPLH. Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: Bagaimana konsep perizinan berdasarkan UUPPLH? Bagaimana gugatan administrasi lingkungan dan penegakan administrasi lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan Pasal 121 UUPPLH Jo. PermenLH No. 14/2010? Bagaimana ketentuan pidana terkait dengan izin lingkungan berdasarkan UUPPLH? Metode penelitian hukum yuridis-normatif artinya data penelitian dianalisis menurut norma-norma hukum yang tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang1

Ketua Komisi Pembimbing. Dosen Pembimbing Kedua. 3 Dosen Pembimbing Ketiga. 4 Mahasiswi Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara 2


undangan yang berkaitan dengan izin lingkungan dalam kaitannya dengan penegakan administrasi lingkungan dan pidana lingkungan berdasarkan UUPPLH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah secara tertulis yang diberikan dalam bentuk keputusan tata usaha negara yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan diperkenankannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan UUPPLH terdapat 2 (dua) konsep perizinan, yaitu: izin lingkungan dan izin usaha dan/atau kegiatan. Dan konsep perizinan tersebut saling keterkaitan satu sama lain. Gugatan administrasi lingkungan terjadi karena kesalahan dalam proses penerbitan surat keputusan tata usaha negara yang salah satunya mengenai badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Dan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan Pasal 121 UUPPLH maka pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak akan memiliki dokumen lingkungan yang berdasarkan Pasal 73 PP No. 27/2012 bahwa dokumen lingkungan tersebut dipersamakan sebagai izin lingkungan. Berarti bahwa pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut ditafsirkan sebagai pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap izin lingkungan (Pasal 76 ayat (1) UUPPLH) dan dapat dikenakan sanksi administrasi (Pasal 76 ayat (2) UUPPLH). Ketentuan pidana dalam UUPPLH terkait dengan izin lingkungan diatur dalam Pasal 109, Pasal 111 dan Pasal 112 UUPPLH. Penelitian ini menyarankan agar penegakan administrasi lingkungan di bidang perizinan lingkungan berupa izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Izin PPLH) perlu dilaksanakan secara terpadu dengan penegakan hukum terhadap izin usaha dan/atau kegiatan agar peranan penegakan administrasi lingkungan tersebut dapat lebih optimal dalam mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang lebih parah dan pelanggaran terhadap izin lingkungan dan pendayagunaan hukum pidana sebagai ultimum remidum terhadap pelanggaran izin lingkungan juga harus lebih efektif. Kata kunci: Izin Lingkungan, Penegakan Administrasi Lingkungan, Pidana Lingkungan.


ABSTRACT Environmental licence based on the Law on Living Environmental Management and Protection (UUPPLH) is a condition to obtain a business licence and/or activity. Functioning as an instrument of damage prevention and/or living environmental pollution in the framework of protecting and managing living environment. Environmental pollution belongs to living creature, substance, energy and/or other components polluted by human activities which is greater than the set standard quality of living environment. A control is needed to monitor the incident of living environmental pollution. Living environmental control or control for short is a sequence of activities which is directly or indirectly by the Living Environmental Controlling Official (PPLH) to find out, to ensure, and to determine the level of compliance of guarantor of business and/or activity set in the evironmental licence and the legislations in the field of living environmental management and protection. The control activity is intended to develop law reinforcement. The reinforcement of administrative environmental law is the control and application of the administrative sanction which are preventive (control) and repressive (administrative sanction) in nature. According to the UUPPLH criminal act is a violation done by an individual on the regulation of legislation and/or the provision of environmental licence. The criminal provision according to the UUPPLH to apply the criminal sanction related to environmental licence as regulated in Article 109, Article 111, and Article 112 of UUPPLH. The research questions answered in this study were how the concept of licensing was set according to UUPPLH; how the environmental administrative law and administrative claim toward the business and/or the activity that does not implement Article 121 of UUPPLH with connection to the Regulation of Minister of Environmental Affairs No. 14/2010 was reinforced; and how the criminal provision related to environmental licence was applied based on UUPPLH. This analytical descriptive normative juridical study revealed the regulation of legislation related to the environmental licence in relation to reinforcement of administrative sanction and criminal sanction based on UUPPLH. The data obtained were analyzed through certain legal norms stated in the regulation of legislation. The result of this study showed that licence is the written document issued by the gonvernment given in the form of the decision of state administration as a legal evidence stating that an individual or a legal entity is permitted to run a business


and/or certain activity with the intention of protecting and managing the living environment. Based on UUPPLH, there are two concepts of licencing, they are environmental licence and business and/or certain activity licence. The licencing concepts is related to each other. Admnistrative claim of environmental law occurs due to the mistake made during the process of issuing the decree of state administration which, one of them, is related to the instituition and the official of the state administration issuing the business licence and/or activity licence that is not equipped with environmental licence. The business and/or activity practitioner that does not implement Article 121 of UUPPLH will not have the document of environment based on Article 73 of PP (Government Regulation) No. 27/2012 stating that the document of environment can be equally functioned as environmental licence. It means that the business and/or activity practitioners are considered as those who have no environmental licence. This practice belongs to the violation of environmental licence (Article 76 paragraph (1) of UUPPLH) and can be given an administrative sanction (Article 76 paragraph (2) of UUPPLH). Criminal provision related to environmental licence is regulated in Article 109, Article 111, and Article 112 of UUPPLH. It is suggested that the reinforcement of environmental law be carried out under one-roof management to materialize an integrated licencing system that the reinforcement of administrative sanction can play a more optimal role in preventing the worse environmental pollution and/or damage and the violation of environmental licence. Keywords:

Environmental Licence, Reinforcement of Administrative, Sanction, Environmental Criminal Provision.


KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan yang tiada henti-hentinya akan kehadhirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan Thesis ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw yang telah memberikan jalan dan menuntun umatnya dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang yang disinari oleh nur iman dan Islam. Thesis ini berjudul: “Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan UUPPLH”. Penulis menyadari bahwa di dalam pelaksanaan pendidikan ini banyak mengalami kesulitan-kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, serta petunjuk dari dosen pembimbing, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan Thesis ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Thesis ini masih banyak kelemahan serta kekurangan-kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya suatu masukan serta saran yang bersifat membangun di masa yang akan datang. Untuk Almarhum Ayahanda H. Munar Hamid tercinta dan untuk Ibunda Hj. Fatimah tercinta, penulis mengucapkan beribu terima kasih atas dukungan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah di Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini Penulis dengan rasa hormat yang dalam, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Prof. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM), Sp.A(K), sebagai Rektor Universitas Sumatera Utara.


2. Prof. Dr. Runtung, SH, M. Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MH, sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum USU. 4. Syafruddin Hasibuan, SH, MH, DFM, sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum USU. 5. Muhammad Husni, SH, M. Hum sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum USU. 6. Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH, MS selaku Ketua Komisi Pembimbing yang berkenan telah mendorong dan memberikan semangat belajar kepada penulis dan banyak memberikan nasehat, memberikan arahan dalam bimbingan Thesis, serta perhatian kepada penulis dapat segera menyelesaikan kuliah di Program Magister Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 7. Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH dan Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah berkenan memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Thesis, sehingga membantu keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi Magister Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 8. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah menyetujui judul Thesis ini. 9. Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 10. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH dan Dr. Jelly Leviza, SH, M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah berkenan menguji dan memberi masukan dalam penyelesaian Thesis ini. 11. Kepada Bapak Drs. Raja Bongsu Hutagalung, M.Si selaku PUREK III USU yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menyelesaikan Thesis ini.


12. Kepada Bapak Sugeng Priyanto selaku Asisten Deputi Bidang Penanganan Pengaduan dan Penataan Hukum Administrasi Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup R.I. yang telah memberikan kesempatan penulis untuk beraudiensi langsung mengenai terkait judul Thesis ini. 13. Kepada para staf Kementerian Lingkungan Hidup R.I. (Mbak Rini dan Mbak Novi) yang telah membantu penulis saat melakukan penelitian di Kementerian Lingkungan Hidup R.I., Jakarta. 14. Kepada para pegawai S2 Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara terutama Kak Fitri, Bu Suganti, Bu Niar, Kak Juli, Kak Yani, Kak Ria, Bang Udin, Bang Hendra dan dll, yang sudah membantu Penulis selama mengikuti kuliah sampai selesai kuliah di Magister Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum USU. 15. Seluruh Dosen Magister S2 Ilmu Hukum SPs Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 16. Kepada adik-adik ku, Ade Maulana Ibrahim, Amd., Soraya Febrianty, Mhd. Reza Mufti, terima kasih atas dukungan, doa dan perhatian yang sangat besar yang selalu mendukung, terima kasih kepada seluruh keluarga besarku yang memberikan

dorongan

semangat

kepada

penulis

selama

mengikuti

perkuliahan hingga selesai Thesis ini. 17. Teman-teman kuliah stambuk 2011 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yaitu Andi, Kak Lisbet, Bang Poltak, Dimas, Bejo’ dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas segalanya. 18. Kepada Dr. Masdani MS, SH, M.Hum yang telah memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan Thesis ini. 19. Kepada Om Chatib yang telah membantu penulis dalam pembuatan Thesis ini. 20. Kepada Pak Armansah, SH., yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Thesis ini.


21. Kepada teman-teman di Biro Rektor Universitas Sumatera Utara, terima kasih. 22. Kepada Staf Ahli PUREK III (Bang Izal dan Bang Haris) yang sudah menghibur dan memberikan saran/kritik kepada penulis. 23. Kepada sahabat-sahabat terbaik ku, Ferdinan Hadi Irawan, SH., Rabiatul Hasanah, SE., Bang Joko Lesmono Irsan, ST., yang sudah membantu dan mendukung penulis selama penyelesaian Thesis ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan berlipat ganda atas semua bantuan yang diberikan. Semoga Thesis ini dapat memberi manfaat kepada siapa saja yang membaca dan mempelajarinya khususnya bagi diri penulis.

Hormat Penulis,

Dahlia Kusuma Dewi


RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI Nama Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin Alamat Pekerjan/Instansi

: Dahlia Kusuma Dewi : Medan, 24 Februari 1984 : Perempuan : Jln. KL. Yos Sudarso Link. III No. 96 Medan Deli : Sekretariat PUREK III Universitas Sumatera Utara

II. DATA KELUARGA Nama Ayah : Alm.. H. Munar Hamid Nama Ibu : Hj. Fatimah Nama Saudara/i Kandung : Ade Maulana Ibrahim, Amd Soraya Febrianty Mhd. Reza Mufti III. PENDIDIKAN FORMAL 1990 – 1996 1996 – 1999 1999 – 2002 2002 – 2005 2006 – 2009 2011 – 2013

SD Swasta Pertiwi Medan SLTP Negeri 11 Medan SMA Swasta Dharmawangsa Medan Diploma Tiga (DIII) Jurusan Kesekretariatan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Medan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK

i

ABSTRACT

ii

KATA PENGANTAR

iii

RIWAYAT HIDUP

vii

DAFTAR ISI

viii

BAB I: PENDAHULUAN A. Latar Belakang

1

B. Perumusan Masalah

15

D. Manfaat Penelitian

16

C. Tujuan Penelitian

15

E. Keaslian Penelitian

16

1. Kerangka Teori

17

2. Konseptual

27

F. Kerangka Teori dan Konseptual G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian dan Sifat Penelitian

31

2. Sumber Data Penelitian

32

3. Teknik Pengumpulan Data

33

4. Alat Pengumpulan Data

34

5. Analisis Data

35

BAB II: KONSEP PERIZINAN BERDASARKAN UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP A. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1. Pengertian PPLH

36 37


2. Asas dan Tujuan PPLH

42

B. Konsep Perizinan Berdasarkan UUPPLH

46

1. Perizinan

49

1.1. Unsur-unsur Perizinan

56

1.2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

63

1.3. Bentuk dan Isi Izin

64

2. Izin Lingkungan

66

2.1. Ruang Lingkup Izin Lingkungan

71

2.2. Izin PPLH

74

2.3. Pelaksanaan Izin Lingkungan

75

BABIII: GUGATAN ADMINISTRATIF DAN PENEGAKAN ADMINISTRASI LINGKUNGAN ATAS IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIMILIKI SUATU USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DIKARENAKAN TIDAK MELAKSANAKAN PASAL 121 UUPPLH JO. PERMENLH NO. 14/2010 A. Pengertian Penegakan Hukum

79

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

86

C. Penegakan Hukum Lingkungan Administratif

87

1. Pengawasan

94

2. Penerapan Sanksi Administratif

101

3. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Gugatan Tata Usaha Negara D. Gugatan Administratif Lingkungan

125 130

E. Penegakan Sanksi Administratif atas Izin Usaha dan/atau Kegiatan yang Dimiliki Suatu Usaha dan/atau Kegiatan Dikarenakan Tidak Melaksanakan Pasal 121 UUPPLH Jo. PermenLH No. 14 Tahun 2010 135 BAB IV: KETENTUAN PIDANA TERKAIT DENGAN IZIN LINGKUNGAN BERDASARKAN UUPPLH


A. Tindak Pidana Terkait Izin Lingkungan

139

B. Pertanggungjawaban Pidana Terkait dengan Pasal 109, Pasal 111 dan Pasal 112 UUPPLH C. Penjatuhan Pidana Berdasarkan UUPPLH

BAB V:

149 161

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

168

B. Saran

170

DAFTAR PUSTAKA

171


IZIN LINGKUNGAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN ADMINISTRASI LINGKUNGAN DAN PIDANA LINGKUNGAN BERDASARKAN UU NO

Recommend Documents