Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan Dalam Program Keuangan Berkelanjutan untuk PLT
Ir. Ary Sudijanto, MSE Direktur PDLUK Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Ditjen Planologi Kehutanan & Tata Lingkungan Direktorat PDL-UK
1 Peraturan MENLH No. 08 Tahun 2013 Keuangan Berkelanjutan Peraturan MENLH No. 08 Tahun
(Sustainable Financing)
Pembangunan Berkelanjutan & Triple Bottomline (3P) Kegiatan Bisnis Perusahaan/Investasi
Ekonomi/Profit Sosial/People Diterima secara sosial (socially acceptable)
Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan/ Triple Bottom Line
Lingkungan/Planet
Menguntungkan secara ekonomi (economically viable)
Ramah lingkungan (environmentally sound)
Percepatan kegiatan investasi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi percepatan kegiatan investasi tanpa mempertimbangkan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sosial akan menjadi sumber bencana dan ancaman bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri
Peranan & Upaya Sektor Perbankan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan & Berwawasan Lingkungan Pasal 33 ayat 4 dan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945
UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998
Prinsip Kehatihatian dalam Penyaluran Kredit & AMDAL
• Kegiatan Perekonomian berkelanjutan & berwawasan Lingkungan • Hak atas LH yang baik & Sehat
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012
Upaya pengelolaan LH sebagai salah satu kriteria prospek usaha dalam menentukan Kualitas Kredit
•
•
SE Bank Indonesia No. 15/28/DPNP Jakarta, 31 Juli 2013 (Bank Umum Konvensional) dan SE Bank Indonesia No.13/ 10 /DPbS tanggal 13 April 2011 (Bank Umum Syariah
Sustainable growth with equity: Pro-Growth; Pro-Jobs; Pro-Poor; Pro-Environment
Ekonomi
Sosial
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup diterjemahkan sebagai 1. Amdal/UKL-UPL (Izin Lingkungan), dan 2. PROPER
Sustainable Development & Green Growth
Lingkungan
Sustainable Banking
The Journey to Sustainable Banking 1. Defensive Banking – in this stage, sustainability issues are opposed as they are seen as a threat to bank profitability.
2. Preventative Banking – at this point banks begin to realise that there are cost savings to be made and risks to be averted through the application of some sustainability related activities, i.e. cutting back on energy costs and undertaking environmental risk assessments.
3. Offensive Banking – by now the bank is beginning to see the benefit of sustainability activities and actively pursues opportunities for green products and openly engages ESG discussions with its major stakeholders. Developing sustainability funds and undertaking sustainability reporting typically characterises banks in this phase.
4. Sustainable Banking – in the final phase of “evolution” the concept of sustainability has penetrated the core corporate philosophy of the bank and its shareholders. This allows the bank to pursue projects that offer the highest rate of sustainable return while remaining profitable. This is in stark contrast with the first phase where the highest rate of return, irrespective of the cost to environment or society, is sought.
Instrumen Pengendalian Pembangunan Ekoregion & Daerah Lembaga keuangan (i.e. PERBANKAN) dapat menggunakan berbagai Instrumen Lingkungan Hidup untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan Pembangun Nasional dan Daerah dilakukan secara berkelanjutan (amanat Konstitusi UUD 1945) UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1): “Setiap orang berhak ... mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ...” Udara, Air, Lahan, Pesisir dan Laut bersih dan sehat
Kualitas LH Sosial Ekonomi
Usaha dan/atau Kegiatan
KLHS Tata ruang BML KBKL
AMDAL UKL-UPL Perizinan
Instrumen ekonomi LH PUU berbasis LH Anggaran berbasis LH
ARLH
Audit LH
Instrumen lain sesuai kebutuhan
Pasal 33 ayat 4 UUD 1945: Kegiatan perekonomian [seperti Infrastruktur pelabuhan, waduk, ketenagalistrikan, jalan dan lain-lain] diselenggarakan berdasar prinsip...... , berkelanjutan, berwawasan lingkungan, ....”
Kewajiban Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada UU No. 32 Tahun 2009 serta PPU di bidang PPLH, setiap usaha dan/atau kegiatan : 1 Wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan UKL/UPL dan Izin Lingkungan
2 Dilarang melanggar baku mutu lingkungan (BML) dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (KBKL)
Usaha/Kegiatan 4 5 Wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun
3 Dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup (air, tanah dan udara) tanpa suatu keputusan izin
Wajib melakukan pengolahan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan (i.e. Air limbah dan LB3)
6 Wajib melakukan Perubahan Izin Lingkungan, jika pemrakarsan berencana melakukan perubahan usaha dan/atau kegiatan
Dokumen AMDAL, SKKL dan Izin Lingkungan serta Sustainable Banking Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL)
Dokumen AMDAL Peraturan MENLH No. 16 Tahun 2012
+
3 2 1
Analis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) •
•
Kerangka Acuan (KA)
Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)
+ Izin Lingkungan
Dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No. 27 Tahun 2012, persyaratan
lingkungan
yang digunakan dalam penyaluran penyedian dana (Kredit) sesuai dengan UU 10/98, PB No. 14/15/PBI/2012 dan SE BI 2011 dan 2013 untuk rencana usaha dan/atau kegiatan berdampak penting terhadap lingkungan adalah Dokumen Amdal beserta persetujuannya yaitu keputusan kelayalan lingkungan (SKKL) dan Izin Lingkungan; Dokumen Lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuannya sebelum berlakunya PP 27/2012 (sebelum 23 Feb 2012) dipersamakan sebagai izin lingkungan
UKL-UPL, Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL & Izin Lingkungan serta Sustainable Banking
UKL-UPL Peraturan MENLH No. 16 Tahun 2012
+
2
1
Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL
+ 3
Izin Lingkungan
• Dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No. 27 Tahun 2012, persyaratan lingkungan yang digunakan dalam penyalura n penyedian dana (Kredit) sesuai dengan UU 10/98, PB No. 14/15/PBI/2012 dan SE BI 2011 dan 2013 untuk rencana usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL adalah UKL-UPL beserta persetujuannya yaitu Rekomendasi
Persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan; • Dokumen Lingkungan hidup yang telah mendapat persetujuannya sebelum berlakunya PP 27/2012 (sebelum 23 Feb 2012) dipersamakan sebagai izin lingkungan
Posisi Amdal/UKL-UPL terkait Persyaratan Kredit Perbankan
BANK
Kredit
Debitur Pemilik Usaha dan/atau kegiatan
• Dokumen Amdal (KA, Andal & RKL-RPL) atau UKL-UPL; • SKKL atau Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL; • Izin LIngkungan
KONDISI SAAT INI: Dokumen LH beserta persetujuanannya hanya digunakan sebagai persyaratan administrasi (Ada atau Tidak Ada)
KE DEPAN: Dokumen LH beserta persetujuanannya dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk menentukan tingkat risiko UKL-UPL lingkungan terkait dengan risiko Kredit yang akan disalurkan
Syarat: Perlu SDM (Account Executive & Manager Risiko) yang paham terhadap Proses Amdal, Ukl-Upl & Izin Lingkungan dan aspek teknis LH
Penilaian risiko keuangan dan reputasi terkait dengan risiko lingkungan akibat kinerja lingkungan suatu usaha dan/atau kegiatan telah menjadi praktek baku bisnis perbankan
Prinsip-Prinsip Program Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 1. Prinsip Pengelolaan Risiko : Integrasi aspek perlindungan lingkungan dan sosial dalam manajemen risiko LJK ;
2. Prinsip Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas berkelanjutan meningkatkan kegiatan pendanaan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial;
3. Prinsip Tata Kelola Lingkungan dan Sosial dan Pelaporan : praktek-praktek tata kelola lingkungan dan sosial yang kokoh dan transparan (operasional LJK dan nasabah-nasabah LJK serta pelaporan berkala menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan ini kepada masyarakat;
4. Prinsip Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Kolaboratif dengan mengembangkan kapasitas SDM , teknologi informasi dan proses operasional dan kerjasama antar LJK, regulator, pemerintah dan kemitraan dengan lembagalembaga domestic maupun internasional guna mendorong kemajuan keuangan berkelanjutan
Risiko Lingkungan bagi Perbankan Debitur Pemilik Usaha dan/atau kegiatan
• Risiko Sifat Usaha • Risiko Geografis
Pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan
Kredit
Lingkungan Hidup
Risiko Lingkungan
BANK
Risiko Lingkungan (Environmental risk ) = Risiko terhadapap lembaga keuangan dan transaksinya yang disebabkan oleh kondisi yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup
Tingkat Resiko? • Risiko Kredit • Risiko Hukum • Risiko Reputasi
Risiko Reputasi Perbankan terkait dengan Isu-Isu Lingkungan
4 year ‘Global Finance Campaign’
13 Sumber: CIBC Environmental Risk Management
March 2007
There have been – and continue to be – criticisms of financial institutions focused on the financing of projects with sensitive social and environmental impacts… …
14
Environmental and Social Responsibility in Lending: Citi's Journey
Clean Energy Handbook For Financial Service Institutions (OJK and USAID 2014): Evaluate Environment and Social Issues No
Due Diliegence Item
Note
1.
Review description of project facilities (examples include substation, transmission line, roads, administration/ maintenance complex, housing complex).
Identify potential risks that may affect project design and investment and/or operational costs.
2.
Check status of compliance with environmental requirements, i.e., obtaining the environmental permits and licenses for all project-related facilities (AMDAL/ UKL/UPL)
This is a condition precedent for the effectiveness of the PPA and financing agreement. A review should make sure that project operations would be able to meet environmental standards.
3.
Review the AMDAL/UKL/UPL and determine if there are any critical socio-environmental issues to be addressed for project development and operation, and whether they have been reflected in the project cost
Ensure that AMDAL or UKL/UPL could address and mitigate the environmental and social risks.
4.
Check and review if public consultation procedures and activities have been completed (or planned). Review key public concerns and how they are addressed in project planning/AMDAL documents. Have there been any protests or negative publicity regarding the project
Lenders will want to protect their reputation and avoid investment in projects with high social risks.
5.
Do the local communities understand the benefits of the development of renewable energy projects for them?
Renewable energy is indigenous; support from local communities will help ensure the sustainability of the project
Clean Energy Handbook For Financial Service Institutions (OJK and USAID 2014): Environment and Social Due Dilegence Check List No
Due Dilegence Item
Necessary Information
Check Yes
1. Review Amdal/UKL-UPL
a. b. c.
d.
Is Amdal/UKL-UPL in Place UKL-UPL addresss and mitigates environmental and social risk Critical soscial-environmental issues are addressed for project development and operation Critical socio-environmental issues are reflected in the project cost
2. Review description of project facilities
Is there any potential risk that may affect project design and investment and/or operational costs?
3. Review public consultation procedures and activities
a. b. c.
4. Review support from the local communities
Are the procedures and activities completed (or planned)? Review key public concerns and how they are addressed in projectplanning/AMDAL documents. Have there been any protests or negative publicity regarding the project?
Does the local community understand the benefits of the development of renewable energy projects for them?
No
Generic Environmental & Social Governance (ESG) Risk Process Flow Chart
Dokumen AMDAL/ UKL-UPL sbg Basis penelaan mendalam
Pada saat proses aplikasi permohonan kredit telah diterima oleh pihak perbankan, proses Penilaian risiko lingkungan dan sosial dapat dilakukan. Proses tersebut pada dasarnya terdiri dari 4 phase/tahapan, yaitu: 1. Phase 1: Desktop reviews; 2. Phase 2: In-depth interviews; 3. Phase 3: Detailed investigations; 4. Phase 4: On going monitoring
SIDBI’s Existing Project Life Cycle Interactions with Client
Proposed E&S Risk Management Initiatives Check against Exclusionary list
Receive loan application form AND ASK FOR •NOC from Pollution Control Boards •Other relevant documents and legal permissions.
Categorize Project Risk Category
Handover, Loan application form +
E-I & E-II (Green field & non-industrial areas
Borrower’s Environmental guide + E&S Questionnaire
E-II (others) & E-III
Checklist for legal requirements
E-I, Ask For DESK REVIEW AND E-II (Greenfield & NOC + E&S Questionnaire ASSESSMENT OF, Non industrial area) + EIA report (if applicable) •Creditworthiness of Borrower •Financial Rate of Return No Objection Certificate E-II (Others) & E-III •Financial Structure (NOC) •Project/ Borrower/ Other Risks SITE INVESTIGATION, IF NECESSARY FOR Complete E&S Appraisal summary report (For E-I & E•Suitability of Site II) •Availability of Inputs Desk review of E&S documents •Access to Market Site visit(s) to confirm details provided by client, and •Technical and Engineering identify site-specific risk issues (if any). Designs Sumber: Small Industries Development Bank of India (SIDBI)
SIDBI’s Existing Project Life Cycle
Proposed E&S Risk Management Initiatives
Loan Appraisal report tabled to review to credit committee. Interaction with client on E&S requirements and Precommitment conditions (if any)
Loan Approval (Y/N)
Issue Letter of Intent Finalize loan agreement Loan disbursement Project Monitoring Project completion report Site visits and Quarterly progress reports for compliance to disbursement condition External Audits Enforce Loan Recovery Mechanism if required.
Finalise Loan agreement & Security formalities For E-I, E-II: Pre-disbursement conditions (NOC for E-I, E-II; EA’s for E-I,) Conditions of sanction (covenants for social issues & pollution control)
Project Monitoring (as part of site visit format for E-I, E-II) Legal provisions Implementation commitments Condition of on-going operations
Sumber: Small Industries Development Bank of India (SIDBI)
2 Proses Amdal dan UKL-UPL serta Izin Lingkungan dalam Tata Kelola Perizinan
Pembagian Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Berdasarkan Dokumen LH Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL Pasal 22-33 UU 32/2009
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL/UPL
Pasal 34 UU 32/2009 USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB SPPL
Pasal 35 UU 32/2009
Dampak Lingkungan dan Dokumen Lingkungan Kegiatan berdampak penting terhadap LH
Batas AMDAL Kegiatan tidak berdampak penting terhadap LH
Batas dokumen UKL-UPL
AMDAL Peraturan MENLH No 05/2012
Wajib Memiliki Izin Lingkungan
UKL-UPL
Peraturan Gub. atau Bupati/Walikota
Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting serta Kegiatan usaha mikro dan kecil
SPPL
Tidak Wajib Memiliki Izin Lingkungan
Perizinan Lingkungan Dengan diundangkannya UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH dan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perizinan lingkungan pada dasarnya terdiri dari: 1) izin lingkungan, dan;
2) izin PPLH (izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup). Izin PPLH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin lingkungan. Izin PPLH antara lain mencakup: a. Izin Pengelolaan LB3 (PP 101 Tahun 2014) b. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai dan Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah (PP No. 82 Tahun 2001);
c. Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut (PP No. 19 Tahun 1999)
Filosofi Izin Lingkungan: Environmental & Social Safeguard Izin Lingkungan: 1) Instrumen Yuridis Pemerintah dan Good Environmental Governance (i.e. Transparansi, partisipasi dan akuntabiltas); 2) berfungsi untuk mengendalikan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL; 3) Dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (aspek geobiofisiki kimia dan sosial) Environmental & Social Safeguard
a. Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup i. Kelangsungan daya dukung; ii. Kelangsungan daya tampung b. Pencegahan: i. Pencemaran Lingkungan Hidup (Standar: Baku Mutu Lingkungan-BML) dan/atau ii. Kerusakan Lingkungan Hidup (Standar: Kriteria Baku Kerusakan LingkunganKBKL); c. Pemenuhan Hak-hak masyarakat atas LH yang baik dan sehat serta perperan dalam PPLH (concern masyarakat)
Terkait dengan Amanah Pasal 33 ayat (4) UUD 1945: Usaha dan/kegiatan yang berkelanjutan dan berwawaan lingkungan Terkait dengan Amanah Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945: 1. kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang diindikasikan antara lain oleh a. kualitas udara, lahan/tanah dan air yang bersih dan sehat, serta b. kualitas ekosistem (i.e. hutan, karst, gambut, mangrove, pada lamun dan terumbu karang) yang baik dan sehat 2. Hak Masyarakat untuk mendapatkan Kualitas LH yang baik dan sehat
Dua Sisi/Aspek Izin Lingkungan Izin Lingkungan dapat dilihat dari dua sisi: 1) Aspek administratif: Izin Lingkungan pada dasarnya adalah: bagian dari proses administrasi izin usaha dan/atau kegiatan (menjadi persyaratan bagi penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan); 2) Aspek Teknis: Izin Lingkungan pada dasarnya merupakan Sistem Perlindungan Lingkungan (Environmental Safeguard) di setiap Tahapan usaha dan/atau kegiatan (Pra-Konstruksi, Konstruksi, Operasi dan Paska Operasi) yang: a. Disusun, dinilai dan ditetapkan keputusannya pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan; dan b. diimplementasikan (diterapkan dan ditaati) pada tahap pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan.
1. Izin Lingkungan diproses pada tahap perencanaan, karena hal ini terkait dengan Kepastian Hukum; 2. Ada penentuan Kelayakan LH dan Ketidaklayakan LH; 3. Kalau kegiatan sudah dilaksanakan, jika dinyatakan tidak layak LH, akan menimbulkan masalah yang lebih komplek
Tata Kelola Perizinan Lingkungan di Indonesia Usaha/ Kegiatan Tahap Perencanaan
Usaha/ Kegiatan Tahap Pelaksanaan
Izin PPLH
1 izin Usaha dan/atau kegiatan
Izin Lingkungan Proses Amdal atau UKL-UPL
Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPKH) atau Pelepasan Kawasan HPK
Rencana Usaha dan/atau kegiatan Hulu Migas
Tata Ruang
Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3)
PP No. 27 Tahun 2012: •
RTRW/RDTR
•
Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang; Tidak sesuai rencana tata ruang, Dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dapat dinilai atau diperiksa
Pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan Hulu Migas (Pra-Kontruksi, Konstruksi, Operasi dan Paska Operasi)
Implementasi Izin Lingkungan & Izin PPLH serta
2 Audit Lingkungan Hidup
Continuous Improvement
Pengawasan Lingkungan Hidup Penaatan LH
BML
KBKL
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
3
Tata Kelola: 1. Proses Permohonan & Penerbitan Izin Lingkungan; 2. Proses pelaksanaan izin lingkungan dan pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan; 3. Proses pengawasan dan penegakan hukum terhadap izin lingkungan
Izin Lingkungan dan Izin Usaha Tenaga Listrik Izin Usaha untuk Penyedian Tenaga Listrik UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
PP 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyedian Tenaga Listrik Pasal 13 ayat (1) dan ayat (7)
Izin usaha penyediaan tenaga listrik (Pasal 19 a)
Izin operasi (Pasal 19b)
Pasal 42: Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam PUU di bidang lingkungan hidup.
• Persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan. • Persyaratan lingkungan berlaku ketentuan PUU di bidang PPLH.
Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) PP 14/2012: • Persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.; • Persyaratan lingkungan berlaku ketentuan PUU di bidang PPLH
PP 16/2004: Pemanfaatan Ruang di Atas Tanah Contoh pemanfaatan ruang di atas tanah, Saluran Udara Tegangan Tinggi atau Ekstra Tinggi (SUTT/SUTET), Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah: pemanfaatan ruang di atas dan di bawah tanah yang tidak terkait dengan penguasaan tanah dapat dilaksanakan apabila: a. tidak mengganggu penggunaan dan pemanfaatan tanah yang bersangkutan ditunjukkan oleh hasil studi AMDAL;. b. Kegiatan yang mengganggu pemanfaatan tanah harus mendapat persetujuan pemegang hak atas tanah: pemegang hak atas tanah tidak keberatan terhadap pemanfaatan ruang di atas dan atau di bawah tanah karena pemegang hak atas tanah mempunyai kepentingan terhadap pemanfaatan ruang tersebut; c. Kegiatan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Proyek Strategis Nasional dan Percepatan Pelaksanaannya 1.
Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol;
2.
Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Nasional/Strategis Nasional Non tol;
13. Proyek Penyedian Infrastruktur Air Minum (SPAM); 14. Proyek Penyedian Infrastruktur Sistem Air Limbah Komunal; 15. Proyek Pembangunan Tanggul Penahan Banjir (NCICD);
3.
Proyek pembangunan Infrastuktur Sara dan Pra-sarana Kereta Api Antar Kota;
4.
Proyek Pembangunan Infrastruktur Kereta Api dalam Kota (i.e. LRT Palembang);
5.
Proyek Revitalisasi Bandar Udara;
6.
Proyek Pembangunan Bandar Udara Baru;
7.
Proyek Bandar Udara Strategis Lainnya;
19. Proyek Infrastruktur IPTEK Strategis Lainnya (Technopark);
8.
Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas;
20. Pembangunan Kawasan Industri Prioritas /KEK
9.
Program Satu Juta Rumah;
21. Pariwisata;
16. Proyek Pembangunan Lintas Batas Negara (PLBN) dan Sarana Penunjang; 17. Proyek Bendungan; 18. Program Peningkatan Jangkuan Broadband;
10. Proyek Pembangunan Kilang Minyak
22. Proyek Pembangunan Smelter
11. Proyek Pipa Gas/Terminal LPG;
23. Proyek Pertanian dan Kelautan
12. Proyek Infrastruktur Energi Asal Sampah;
24. Program Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
Lampiran Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Izin Lingkungan Proyek Strategis Nasional Berdasarkan Perpres No 3 Tahun 2016 1. Tata Waktu Penyelesaian Izin Lingkungan Paling Lama 60 (enam puluh) hari kerja [Pasal 7 ayat 8 huruf a Perpres No 3/2016]; 2. Pendelegasian ke PTSP dan [Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No. 3/2016]; 3. Dapat tidak didelegasikan dengan pertimbangan [Pasal 16 ayat (3) dan ayat 6) Perpres 3/2016]: a. Kompleksitas; b. Keahlian tertentu; c. Efisiensi dan efektivitas; 4. Jika tidak didelegasikan[Pasal 16 ayat (7) Perpres N0 3/2016]: a. penetapan prosedur, kriteria dan waktu penyelesaian, serta b. menugaskan pejabat pada PTSP
Pembangunan/Konstruksi Proyek Strategis Nasional Dapat Dimulai setelah Memperoleh Perizinan paling kurang: 1. Penetapan lokasi atau Izin Lokasi; 2. Izin Lingkungan; dan 3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 4. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Jika berlokasi di dalam Kawasan Hutan) Sumber: Pasal 14 Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Stategis Nasional
Isu Harmonisasi Kebijakan Perizinan terkait dengan Proyek Strategis Nasional Pasal 109 UU No. 32/2009: Pelanggaran Pidana bagi setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan Tanpa Izin Lingkungan
Pembangunan/Konstruksi Proyek Strategis Nasional Dapat Dimulai setelah Memperoleh Perizinan paling kurang: 1. Penetapan lokasi atau Izin Lokasi; 2. Izin Lingkungan; dan 3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 4. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Jika berlokasi di dalam Kawasan Hutan) Sumber: Pasal 14 Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Stategis Nasional
Pasal 26 ayat (1) Perpres No. 4 Tahun 2016 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK): Pembangunan/Konstruksi PIK dapat dimulai setelah memperoleh Penetapan Lokasi atau izin lokasi, izin lingkungan, IMB dan IPPKH (di dalam kaewasan hutan) - SINKRON
KLIK BKPM: Pengurusan izin lingkungan (UKL-UPL), IMB dan perizinan lainnya bagi perusahaan industri di dalam kawasan industri dilakukan secara pararel dengan pelaksanaan konstruksi – KONFLIK KEBIJAKAN
Pasal 16 ayat (2) Perpres No. 18 Tahun 2016 Terkait Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah: Kegiatan untuk memulai konstruksi dapat langsung dilakukan bersamaan secara paralel dengan pengurusan IMB dan izin lingkungan - KONFLIK KEBIJAKAN
Izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Satu Izin Lingkungan dapat digunakan untuk persyaratan berbagai izin usaha dan/atau kegiatan
Rencana Usaha dan/atau kegiatan
Proses AMDAL atau UKL/UPL
Hasil Proses Amdal atau UKL-UPL: 1. SKKLH dan Izin
Lingkungan; 2.
•
RTRW/RDTR •
Pasal 73 UU 26/2007: Menerbitkan izin tidak sesuai tata ruang: Pidana, denda, dan dipecat
Pasal 40 ayat (1) UU 32/2009: Izin lingkungan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiaran; Pasal 109 UU 32/2009: Melakukan usaha dan/atau kegiatran tanpa izin lingkungan Pidana
Izin Usaha dan/atau Kegiatan Lainnya
atau Rekomendasi UKL/UPL dan Izin
Lingkungan.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) PUU terkait dengan bangunan gedung: Amdal atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan sebagai salah satu persyaratan IMB
CATATAN: Persyaratan Amdal atau UKL-UPL dalam PUU Bangunan Gedung, setelah terbitnya UU No. 32/2009 dan PP No. 27 Tahun 2012 harus diterjemahkan menjadi IZIN LINGKUNGAN
Beberapa PUU terkait dengan Pembangunan Bangunan Gedung PUU terkait dengan bangunan gedung: Amdal atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan sebagai salah satu persyaratan IMB:
1. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 3. PP 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Bangunan Negara
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
Rencana Kegiatan Pembangunan Gedung 1. UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH 2. PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 3. Peraturan-Peraturan MENLH terkait i.e. Kajian Dampak Lingkungan
5. Peraturan Menteri PU No. 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis IMB Gedung (Permen PUPERA NO
5/PRT/M/2016 tentang IMB) 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 7. Peraturan Menteri PU No. 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Yang Wajib Dilengkapi dengan UKL-UPL: 8. Peraturan Mendagri No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
Amdal dan UKL-UPL dalam Peraturan Menteri PUPERA NO 5/PRT/M/2016 tentang IMB (Pasal 28 & Pasal 32) Pasal 28 Permen PUPERA No. 5/PRT/M/2016:
Pasal 32 Permen PUPERA No. 5/PRT/M/2016:
1) proses prapermohonan IMB;
1) Ayat (1): Pemohon harus mengurus perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang untuk permohonan IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) proses permohonan IMB;
2) Ayat (2): Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
Tahapan penyelenggaraan IMB meliputi:
3) proses penerbitan IMB; dan
a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
4) pelayanan administrasi IMB.
b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
c. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan d. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT).
Integrasi Amdal/UKL-UPL dan Izin Lingkungan dalam Siklus Proyek Usaha dan/atau Kegiatan Siklus Proyek (Project Cycle) Tahap Pelaksanaan
Tahap Perencanaan Pre-FS
Feasibility Study (FS)
DED
Proses Amdal/UKLUPL dan Izin Lingkungan
Proses Penyusunan Amdal atau UKL-UPL
Proses Penilaian Amdal atau Pemeriksaan UKL-UPL
Prakontsruksi
konstruksi
Commissioning & start-up
O&M
1. Pasal 40 ayat (1) UU 32/2009: Izin ingkungan merupakaan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan; 2. Pasal 109 UU 32/2009: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan dipidana 3. Pasal 111 ayat (2) UU 32/2009: Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan dipidana
Penerbitan: 1. SKKL & Izin Lingkungan atau 2. Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan
4.
Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) PP No. 27 /2012 dan penjelasannya: Amdal atau UKL-UPL disusun pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan (pada tahap studi kelayakan atau DED). Amdal atau UKL-UPL tidak dapat dilakukan setelah usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan
Integrasi Amdal/UKL-UPL dan Izin Lingkungan dalam Siklus Proyek Usaha dan/atau Kegiatan Photovoiltaic (PV) Solar
Tahap Perencanaan
Tahap Pelaksanaan
Proses Amdal/UKLUPL dan Izin Lingkungan
Sumber: Utility-Scale Solar Photovoltaic Power Plants In partnership with A Project Developer’s Guide, IFC-WB (2015)
Esensi Dasar Amdal & UKL-UPL dalam PP 27/2012 Amdal dan UKL:-UPL: Dokumen LH yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan (i.e. Penerbitan Izin Lingkungan, Kredit Perbankan, dokumen lelang untuk Proyek KPS dalam kaitannya dengan Penjaminan Investasi, Due Diligence, pengawasan lingkungan)
Pengambil Keputusan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
AMDAL atau UKL-UPL = Menyediakan Informasi Informasi yang disajikan dalam Amdal atau UKL-UPL: • Dampak lingkungan yang terjadi akibat rencana usaha dan/atau kegiatan, dan • Langkah-langkah pengendaliannya dari aspek teknologi,sosial dan institusi, pemantauan lingkungannya serta komitmen pemrakarsa
Izin Lingkungan Informasi yang tercantum dalam Dokumen LH dapat diextract menjadi informasi untuk menentukan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan dalam kaitanya dengan Kredit Perbankan
Proses Amdal dan Izin Lingkungan 1. Interdisiplinary: teknik & keahlian
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Dampak LH
Lingkungan/ Ekosistem
dari berbagai disiplin ilmu
2. Terpadu (integrated): keterkaitan aspek geo-fisik-kimia, biologi dan sosekbud & kesmas
TIGA ASPEK PENTING dalam Proses AMDAL dan IL : 1
Proses Penapisan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
1. Aspek Yuridis i.e. PUU dan keterkaitan serta integrasinya antara PUU; 2. Aspek Teknis/Scientifik, i.e. Teknik konsultasi publik; Informasi geospasial, 3.
2 Proses Pengumuman, Konsultasi Publik & Penyusunan
Penggunaan berbagai metodologi pelingkupan, prakiraan dan evaluasi dampak; Pengelolaan dan pemantauan LH Aspek Manajemen: i.e. Pengorganisian Tim Penyusun & Tenaga Ahli serta Sumberdaya, Sistem kendali mutu, Koordinasi & komunikasi dengan berbagai pihak terkait, Adminitrasi proses Amdal dan IL 6 5 3 4
Proses Pelaksanaan Studi AMDAL dan Penyusunan ANDAL & RKL-RPL
Proses Penilaian ANDAL & RKL-RPL + IL
Paling lama 30 hari kerja
Durasi waktu tergantung
(PEMERINTAH)
PEMRAKARSA
Paling lama 75 hari kerja
Proses Penilaian & Persetujuan KA
KA SPT Pengumuman 10 hari kerja & Durasi waktu Konsultasi Publik tergantung
PEMRAKARSA
Penerbitan SKKL & IL atau SK Ketidaklayakan LH
Paling lama 10 hari kerja
PEMERINTAH Total 85 hari kerja
Aspek Yuridis: PUU terkait dengan Proses Amdal dan Izin Lingkungan PUU terkait dengan BAKU MUTU LINGKUNGAN (BML), KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (KBKL)
2
3
6
PUU terkait dengan PERSYARATAN PERIZINAN SEKTOR
7
PUU terkait dengan PENAATAN Lingkungan Hidup (Pengawasan dan Penegakan Hukum LH)
Izin PPLH
PUU terkait dengan PERSYARATAN LOKASI KEGIATAN (RUANG) atau larangan untuk melakukan aktivitas tertentu di dalam lokasi tertentu
Proses Amdal dan Izin Lingkungan
1 PUU terkait dengan proses Amdal, UKLUPL dan Izin Lingkungan serta Audit LH
Rencana Usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal
izin Usaha dan/atau kegiatan IPKH) atau Izin Pelepasan Kawasan HPK (Jika berlokasi di dalam kawasan HP atau HL)
Pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan serta Izin Lingkungan & Audit LH
•
Usaha dan/atau Kegiatan Ramah Lingkungan; Kualitas LH yang baik dan Sehat
•
Tata Kelola Izin Lingkungan
4 PUU terkait dengan kewajiban PENYEDIANAN SARANA dan PRASARANA, serta PELAKSANAAN TINDAKAN perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
5
PUU terkait dengan Prosedur Sampling Kualitas LH termasuk Pemetaannya
Contoh Penerapan Kompetensi PUU dalam Penyusunan Amdal Usaha dan/atau Kegiatan PLTU dengan berbagai Fasilitas Pendukungnya
PUU KESESUAIAN LOKASI KEGIATAN dengan TATA RUANG i.e.: • PP No. 26/2008, Perda RTRW Provinsi, Perda RTRW Kab/Kota; • Jika Telsus/TUKS ada pengerukan dan dumping, apakah lokasi dumpinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 52/2011
Transmisi Pembangkit (PLTU)
PUU Amdal i.e.: Penentuan Pendekatan Studi
Perumahan dan workshop
Amdal dan Kewenangangan sesuai PP 27/2012 dan Peraturan MENLH No 8/2013
PUU terkait BML dan KBKL i.e.:
Pelabuhan (telsus/TUKS)
• Kualitas air laut (Permenlh No. 51/2004); • Baku Mutu Emisi: Permenlh No. 21/2008; • Baku Mutu Air Limbah: Permenlh No. 08/2009
PUU terkait dengan kewajiban PENYEDIANAN SARANA dan PRASARANA, serta PELAKSANAAN TINDAKAN PPLH i.e.: • Penyediaan Fasilitas Penyimpanan LB3 i.e. fly ash dan bottom as sesuai dengan PP No. 101/2014; • Fasilitas pengelolaan limbah pelabuhan: PP No. 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim dan Permenlh No. 5/2009:
PUU terkait dengan Prosedur Sampling Kualitas LH termasuk Pemetaannya: •
•
SNI: 19.7119.6.2005: Lokasi Pemantauan Kualitas udara ambien; SNI 6964.8:2015: Metode pengambilan contoh uji air laut
PUU terkait dengan PERSYARATAN PERIZINAN SEKTOR: • Izin usaha penyediaan tenaga listrik dan Izin Operasi: UU No. 30/2009 dan PP No. 14/2012; • Izin pembuangan aur limbah ke laut: PP 19/1999 dan Permenlh No 12/2006 • Izin Telsus/TUKS: UU No. 17 Tahun 2008 , PP 61 Tahun 2009, Permenhub No.PM 51 tahun 2011
Aspek Teknis/Scientifik Amdal Tahap Perencanaan Rencana Usaha dan/atau kegiatan dilengkapi dengan AMDAL dan IL (Environmental Safeguard):
Dokumen AMDAL
Tahap PraKonstruksi
Tahap Konstruksi
Tahap Operasi
Tahap PascaOperasi
Dampak Lingkungan Beserta Pengelolaan dan Pemantauannya di setiap Tahapan Usaha dan/atau kegiatan Kegiatan (Pra-Konstruksi, Konstruksi, Operasi dan Paska Operasi) Yang terjadi di dalam batas wilayah Study (Tapak Proyek, Ekologis, Sosial dan Admistrasi)
Substansi Teknis/Scientifik Kajian dan Dokumen Amdal (IPEM): 1. Identifikasi dampak lingkungan Dampak Potensial, DPH dan batas wilayah studi serta waktu kajian; 2. Prakiraan Dampak Lingkungan Besaran dan sifat penting dampak; 3. Evaluasi Dampak Lingkungan evaluasi secara holistik; 4. Mitigasi Dampak Lingkungan pengelolaan dampak lingkungan beserta dan pemantauan lingkungannya yang berifat operasional, enforceable, sesuai dampak LH dan bersifat site-specific; EIA is a window for the Future: the process of identifying the future consequences of a current or proposed action.
Contoh Aspek Teknis terkait dengan Prakiraan Dampak Lingkungan: Isu Pencemaran Udara dan Biodiversity
Ekosistem Alami (Natural Ecosystem) & Biodiversity i.e. Kawasan Hutan
Sumber Pencemaran Udara dan Penyebaran Pencemaran Udara
Aspek Manajemen Penyusunan Amdal Data & Informasi Dampak Lingkungan
Kooordinasi & Komunikasi: i.e. Tim Penyusun, Pakar, Pemerintah & Masyarakat
Koordinasi dengan KPA & Penilaian Dokumen AMDAL
Kajian Ilmiah dan Teknis termasuk analis spasial dan modeling
Pengorganisasian Proses Pelibatan Masyarakat
Proses Penapisan (screening) No
Esensi dasar penapisan (screening) dan Tools yang digunakan penentuan kewenangan 1. Apakah suatu rencana usaha dan/atau kegiatan PUU PPLH dan SDA i.e. UU 41/1999, dapat dilakukan di suatu lokasi yang telah PP 24/2010, PP 10/2010, PP 26/2008 direncanakan
2. Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut termasuk wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL ;
Peraturan MENLH No. 5 Tahun 2012: Bagan Alir Penapisan di Lampiran II, Lampiran I dan Lampiran III
3. Jika wajib Amdal, pendekatan studi Amdal yang Pasal 8 PP No. 27 Tahun 2012 akan dilakukan: a. Tungal; b. Terpadu; atau c. Kawasan. 4. KPA yang berwenang untuk melakukan Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013 penilaian Amdal atau Instansi LH yang Pasal 10 dan Pasal 11 serta berwenang menilai UKL-UPL Lampiran II-Lampiran IV; Pasal 23
Berbagai Regulasi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan dapat diakses Sistem Informasi Amdal www.dadu-online.com/infrastruktur/puu_pplh/
Proses Penapisan (Screening) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan i.e. pembangkit listrik/Energi (i.e. PLTS) beserta infrastruktur pendukungnya
Ya
• Struktur dan Pola Ruang • Pola Ruang: Kawasan Lindung; dan Kawasan Budidaya
Tidak • Kawasan Lindung
Jika tidak sesuai Tata Ruang & PUU maka Amdal atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan, tidak dapat Proses
Jika sesui Tata Ruang & PUU, maka : • Amdal dan Izin Lingkungan, atau • UKL-UPL dan Izin Lingkungan Dapat diproses lebih lanjut
Kesesuaian Tata Ruang dalam Proses Penyusunan dan Penilaian Dokumen Kerangka Acuan (KA)
Kesesuaian Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang
Dokumen Kerangka Acuan (KA)
LAMPIRAN I PERATURAN MENLH NO. 16/2012: Dokumen KA Bagian 2. Pelingkupan di Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan LAMPIRAN VI PERATURAN MENLH NO. 8/2013, Panduan 01 (UJI ADMINISTRASI) angka 1: Periksa ada tidaknya BUKTI FORMAL bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku
1. Peta tumpang susun (overlay) antara peta tapak proyek dengan RTRW; 2. Jika masih ada hambatan atau keragu-raguan, pemrakarsa meminta bukti formal (fatwa) dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang i.e. BKPTRN atau BKPRD
1. Hasil overlay lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta Rencana Tata Ruang; 2. Surat dari BKPTRN atau Instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang; 3. Refensi bukti lain
Gambaran Umum Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan di Indonesia Rencana Usaha dan/atau Kegiatan (Project) Kriteria: 1. Skala dan Besaran; 2. Lokasi Rencana usaha dan/atau Kegiatan
Jika Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sesuai tata ruang & PUU, proses selanjutanya adalah penentuan wajib Amdal dan pendekatan studi
Proses Penapisan (Screening)
Wajib Amdal
Wajib UKL-UPL
SPPL
Proses Amdal dan Izin Lingkungan
Proses UKL-UPL dan Izin Lingkungan
Proses SPPL
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal No
Lampiran 1 Peraturan MENLH No. 05/2012
• •
14 Bidang 72 Jenis Kegiatan
Rencana usaha dan/atau kegiatan dilakukan: • Di dalam Kawasan Lindung (diizinkan oleh PUU) • Berbatasan langsung dengan kawasan lindung
Bidang
Jumlah Jenis Kegiatan
1.
Multisektor
5
2.
Pertahanan
3
3.
Pertanian
3
4.
Perikanan dan KELAUTAN
1
5.
Kehutanan
1
6.
Perhubungan
5
7.
Teknologi Satelit
5
8.
Perindustrian
8
9.
Pekerjaan Umum
12
10.
Perumahan dan Kaw. Permukiman
1
11.
Energi dan Sumber Daya Mineral
18
12.
Pariwisata
2
13.
Ketenaganukliran
4
14.
Pengelolaan LB3
4
Jenis Rencana Usaha dan/Kegiatan Bidang ESDM-Ketenagalistrikan Yang Wajib Dilengkapi dengan Amdal & Kewenangan Penilaian Amdal
Pembangunan Pembangunan PLTD/PLTG/ PLTU/PLTGU ≥ 100 MW (dalam satu lokasi)
Pembangunan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) > 150 kV Peraturan MENLH No. 05 Tahun 2012
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Bersifat Strategis yang Penilaiannya dilakukan oleh KPA Kabupaten/ Kota Lampiran IV Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013
Jenis Rencana Usaha dan/Kegiatan Bidang ESDM-Ketenagalistrikan Yang Wajib Dilengkapi dengan Amdal & Kewenangan Penilaian Amdal Pembangunan PLTA dengan • Tinggi Bendung ≥ 15 m; atau • Luas genangan ≥ 200 ha Pembangunan PLTA dengan • Kapasitas daya (aliran langsung) ≥ 50 MW
Pembangunan PLTP ≥ 55 MW (di luar hutan lindung)
Strategis KPA Provinsi Lampiran III Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Bersifat Strategis yang Penilaiannya dilakukan oleh KPA Kabupaten/ Kota Lampiran IV Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013
Skala/Besaran Panas Bumi dan Kewenangan Penilaian Amdal Panas Bumi Tahap Eksploitasi
Luas perizinan (WKP Panas Bumi), ≥ 200 ha Luas daerah terbuka untuk usaha panas bumi ≥ 50 hectares Kapasitas PLTP ≥ 55 MW
Dokumen Amdal dinilai oleh KPA Pusat Energi baru dan terbarukan, yaitu: Panas bumi tahap eksploitasi yang berlokasi di dalam kawasan hutan lindung yang diperbolehkan sesuai ketentuan PUU Peraturan MENLH No. 5/2012 dan Peraturan MENH No. 8/2013
Jenis Rencana Usaha dan/Kegiatan Bidang ESDM-Ketenagalistrikan Yang Wajib Dilengkapi dengan Amdal & Kewenangan Penilaian Amdal Pembangunan PLT Sampah (PLTSa) dengan proses methane harvesting ≥ 55 MW
Pembangunan Pembangkit listrik dari jenis lain (antara
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Bersifat Strategis yang Penilaiannya dilakukan oleh KPA Kabupaten/ Kota Lampiran IV Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013
PLT Surya
lain: OTEC, , Angin, PLT Biomassa) ≥10 MW Pembangunan Pembangkit listrik dari gambut ≥10 MW
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Bersifat Strategis yang Penilaiannya dilakukan oleh KPA Provinsi Lampiran III Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013
Rencana Usaha/Kegiatan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan Lindung Wajib Memiliki AMDAL (Pasal 3 Peraturan MENLH No. 05/2012) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang diizinkan sesuai peraturan perundang-undangan, misal: tambang di hutan lindung, wisata alam di kawasan lindung
1 Batas proyek terluar yang bersinggungan dengan batas terluar dari kawasan lindung
Dampak potensial dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut secara nyata mempengaruhi kawasan lindung terdekat
Kawasan Lindung
2
Yang tercantum dalam Lampiran Permen LH & telah ditetapkan sesuai dengan PUU
Dampak potensial
3 Keterangan: = Rencana Usaha dan/atau kegiatan
Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal adalah rencana usaha dan/atau kegiatan: 1. Eksplorasi pertambangan, migas dan panas bumi; 2. Penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan; 3. Yang menunjang pelestarian kawasan lindung; 4. Yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan; 5. Budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup; 6. budidaya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta Kewenangan Penilaian Dokumen Amdal Strategis nasional (Lampiran II)
Strategis Provinsi (Lampiran III)
Strategis Kab/Kota (Lampiran IV) Tidak bersifat Strategis (Lampiran IV) 1. Lebih dari 1 wilayah provinsi’ 2. Wilayah NKRI dalam sengketa dgn negara lain; 3. Wilayah laut > 12 mil 4. Lintas batas NKRI dengan negara lain
Strategis Provinsi (Lampiran III)
KPA Pusat
Strategis Kab/Kota (Lampiran IV)
KPA Provinsi
KPA Kab/Kota
Lampiran II-IV Peraturan MENLH No. 8 Tahun 2013
Tidak bersifat Strategis (Lampiran IV) 1. Lebih dari 1 wilayah kab/kota atau lintas kab/kota; 2. Wilayah laut 0-12 mil
Strategis Kab/Kota (Lampiran IV) Tidak bersifat Strategis (Lampiran IV)
1. Satu wilayah kab/kota Keterangan: wilayah laut 0-4 Mil tidak lagi menjadi kewenangan kab/kota
Konsep Dasar Kajian Dampak Lingkungan (KDL) Pemrakarsa
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Dampak LH: • Ekologis; • Sosial, & • Kesmas
harus membuktikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan (PROJECT) yang akan dilakukan tersebut aman bagi lingkungan hidup (ramah lingkungan)
Tools/Instrument KDL yang digunakan: AMDAL atau UKL-UPL Lokasi/Ruang Rencana Usaha/Kegiatan: Komponen-Komponen LH Terkena Dampak: Ekologis, Sosial dan Kesmas
Konsep Dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Environmental Impact Assessment- EIA) Identifikasi
1
2 Prediksi
3 Evaluasi
PROSES
Dampak Lingkungan (biogeofisik-kima & Sosial-Ekonomi) dari Rencana Pembangunan
EIA is a window for the Future: the process of identifying the future consequences of a current or proposed action.
4 Mitigasi
Sumber: International Association for Impact Assessment (IAIA), 1999
Pengambilan Keputusan
KAJIAN DAN MUATAN DOKUMEN AMDAL Saran, pendapat dan Tanggapan dari: •PENGUMUMAN • KONSULTASI PUBLIK
AMDAL
Prakiraan= Besaran &
DAMPAK POTENSIAL
A
RENCANA KEGIATAN
DAMPAK POTENSIAL
DAMPAK PENTING HIPOTETIK
B
KOMPONEN KEGIATAN
C DAMPAK POTENSIAL
sifat penting dampak untuk setiap DPH PDAMPAK
DAMPAK PENTING HIPOTETIK
EVALUASI DAMPAK POTENSIAL
2
1 PRAKIRAAN DAN EVALUASI DAMPAK
DAMPAK PENTING HIPOTETIK
KOMPONEN LINGKUNGAN
DAMPAK POTENSIAL
3
TP +
DAMPAK PENTING HIPOTETIK
3
E
RONA LINGKUNGAN
Evaluasi = telaahan
DAMPAK POTENSIAL
F
Analisis atas Kegiatan di Sekitar
RENCANA PENGELOLAAN & PEMANTUAN DAMPAK LINGKUNGAN
• Dampak Penting • Dampak lingkungan lainnya
terhadap keterkaitan dan interaksi seluruh DPH Surat Persetujuan KA karekterisk dampak lingkungan Surat Kelayakan Lingkungan
PELINGKUPAN Dokumen KERANGKA ACUAN (KA)
P+
2
D DAMPAK PENTING HIPOTETIK
PENILAIAN KELAYAKAN LINGKUNGAN
PENTING HIPOTETIK
1
DAMPAK POTENSIAL
IDENTIFIKASI DAMPAK POTENSIAL
Menjawab 10 Kriteria Kelayakan LH
ANALISIS Dokumen ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (ANDAL)
PERENCANAAN PENGENDALIAN
Dokumen RKL-RPL
Proses Penyusunan dan Penilaian Amdal serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan Pemrakarsa 1 Pengumuman dan Konsultasi Publik 2 Penyusunan Kerangka Acuan (KA) Biaya Penyusunan Amdal oleh Pemrakarsa
SPT dari Pengumuman = 10 hari Kerja
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
Jasa Penilaian Amdal dibebankan kepada Pemrakarsa – sesuai SBU/PNBP
Biaya Adm Penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai PNBP
Penilaian Kerangka Acuan
3 Pengajuan Penilaian Kerangka Acuan
30 hari kerja 5
4 Penilaian KA oleh Sekretariat KPA
Penyusunan 7 ANDAL dan RKL-RPL
Penilaian KA oleh Tim Teknis
Paling lambat 5 hari kerja setelah diterbitkan
6 Penerbitan Persetujuan KA oleh Ketua KPA
Penilaian ANDAL dan RKL-RPL
8 Pengajuan Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL
75 hari kerja, termasuk 10 hari kerja SPT Pengumuman
Penilaian ANDAL & RKL-RPL Sekretariat KPA
Satu surat permohonan
Integrasi Izin Lingkungan dalam Proses AMDAL
Sekretariat KPA, Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal
10
9
11 Penilaian ANDAL & RKL oleh Tim Teknis
Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan
12 Penilaian ANDAL & RKL-RPL oleh KPA Rekomendasi KPA 13
15
14a
Pengumuman Izin Lingkungan Penerbitan: 1. Keputusan Kelayakan Lingkungan; dan 2. izin Lingkungan
Layak Lingkungan 14b
10 hari kerja
Keputusan Ketidaklayakan LH Tidak Layak Lingkungan
Para Pihak yang terlibat dalam Proses Amdal dan IL serta Standar Kompetensi yang Dibutuhkan Sistem Standarisasi Amdal
1.KPA Pusat; 2.KPA Provinsi; 3.KPA Kabupaten/ Kota
Komisi Penilai Amdal
Kualitas /Mutu Amdal Pemrakarsa 251 dari 487 Kab/Kota yang memiliki KPA berlisensi (http://www.menlh.go.i d/DATA/data_lisensi_a mdal.PDF or http://www.daduonline.com/infrastruktu r/kpa/2013/)
Lisensi KPA
1. 2. 3. 4.
Pasal 29-30 UU 32-2009; Pasal 58 & Pasal 64-66 PP 27-2012; Peraturan MENLH 15-2010: Peraturan MENLH 25-2009:
• Proses Penilaian Amdal
1.
Pasal 27-28, Pasal 69 dan Pasal 110 UU 32-2009;
2.
Pasal 10 dan Pasal 11 PP 27-2012;
3.
Peraturan MENLH 7-2010;
4.
Kepmenaker No.122/2016: SKKNI Penyusun Amdal;
5.
Peraturan MENLHK No. P.65/Menlhk/Sekjen/Kum.1/7/2016: Standar & Sertifikasi Kompetensi Penyusun Amdal;
6.
PUU lainnya terkait dengan BNSP, LSP dan Sertifikasinya
1. 2. 3.
Pasal 27-28 UU 32-2009; Pasal 10 dan Pasal 11 PP 27-2012; Peraturan MENLH 7-2010;
• Proses Penyusunan Amdal;
Sertifikasi Penyusun Amdal Penyusun Amdal : 1. Perorangan
2. LPJP
Dasar Hukum
Registrasi LPJP
Pentingnya SDM Penyusun & Penilai Amdal yang Kompeten Aktor Kunci Proses Amdal
Komisi Penilai Amdal
Peningkatan Efektivitas Sistem Amdal • • • •
Dokumen Amdal Berkualitas Baik Disusun sesuai dgn NSPK Amdal, a.l. : • Permenlh No 16/2012; • Permenlh No. 8/2013
Dokumen Amdal; Pengambilan Keputusan; Penerapan Izin Lingkungan; Sustainability.
Kualitas Proses Pengambilan Keputusan (SKKL & Izin Lingkungan) • Diambil berdasarkan data & informasi yang valid dan terpercaya serta terverifikasi secara scientifik; • Kualitas Izin Lingkungan: Izin lingkungan bersifat lengkap & rinci, operasional dan site specific serta enforceable.
Penyusun Amdal : 1. Perorangan
2. LPJP
Pemrakarsa
Pemenuhan Aspek Hukum : • Persyaratan kompetensi yang bersifat wajib (Mandatory) dan sanksi hukum : Pasal 27-28, Pasal 69 dan Pasal 110 UU 32/2009; • Kepastian hukum bagi pemrakarsa: SDM Kompeten dapat mencegah terjadi kekeliruan proses yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum (gugatan hukum, sanksi administrasi dan/atau pidana).
Peningkatan Keberlanjutan (Sustainability)
Kualitas penerapan & Penaatan Izin Lingkungan Persyaratan dan Kewajiban Izin Lingkungan sebagai Sistem Perlindungan Lingkungan dapat diterapkan, dipantau secara terukur dan ditaati di setiap Tahap Kegiatan Pelaksanaan (Pra-Konstruksi, Konstruksi, Operasi dan Paska Operasi)
•
Usaha dan/atau kegiatan ramah lingkungan; • Peningkatan Kualitas lingkungan hidup (fungsi lingkungan hidup); • Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Terwujud amanat Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945
Dampak LH: Interaksi antara Kegiatan dan Lingkungan KOMPONEN LINGKUNGAN
DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
1.
1.
Dampak rencana usaha dan/atau kegiatan (Proyek) terhadap lingkungan;
2.
Dampak lingkungan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan (Proyek) i.e. Perubahan iklim, Geologi;
2. 3.
Biogeofisik-kimiai: i.e. hidrologi, topografi, geomorfologi, biodiversity, kualitas air; Sosekbud: i.e. demografi, akses publik, dan potensi relokasi Kesehatan masyarakat: prevalensi penyakit, perubahan kesmas.
Lingkungan/ Ekosistem
Dampak LH Perubahan Parameter LH disebabkan oleh adanya Aktivitas Yang terjadi pada Periode waktu tertentu & di Area (Ruang) yang tertentu
DESKRIPSI RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Dampak LH: Interaksi antara Kegiatan dan Lingkungan
antara lain ; 1. Rencana lokasi kegiatan i.e. luas lahan yang akan digunakan ; 2. Deskripsi proses utama, termasuk perkiraan besarannya 3. Sumber daya yang digunakan dan perkiraan besarnya; 4. Limbah yang akan dihasilkan, jenis, dan perkiraan besarnya; 5. Rencana mitigasi dampak yang sudah direncanakan dari awal (terintegrasi dalam desain rencana kegiatan).
Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Proses Produksi dan Sumberdaya yang digunakan:
Karekteristik fisik Rencana Usaha dan/atau kegiatan:
Proses dalam tahap operasi (i.e. Proses manufaktur, proses ektraksi, jenis dan jumlah ouput yang dihasilkan, jenis dan jumlah bahan baku dan energi yang dibutuhkan, B3 yang digunakan, disimpan dan dihasilkan, transportasi bahan baku
Komponen-komponen utama kegiatan, lokasi dari setiap komponen utama, koridor lintasan, pengaturan horizontal dan vertikal, terowongan, kegiatan2 pada setiap tahapan (i.e. Konstruksi dan operasi), kegiatan pendukung (air, pembuangan limbah, jalan dll)
Residu dan Emisi •
• •
Jenis , jumlah, kompisisi dan toksisitas, proses pengolahan (limbah padat, LB3, Efluent dan Emisi udara yang dihasilkan) 3r terkait dengan pengelolaan limbah dan emisi; Kebisiangan, panas, cahaya, radiasi elektromagmentik
The Proposed Project
Risiko Kecelakan dan Bahaya: Risiko penanganan B3, ledakan, kecelakaan lalu lintas, bencana alam
Skala/Besaran Rencana Usaha dan/atau Kegiatan: Luas lahan yang digubakan (kegiatan permanaen dan sementara),, luas struktur yang dikembangkan (i.e. bangunan, areal penambangan,
Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Komponen-Komponen kegiatan yang berpotensi menyebabkan dampak lingkungan berdasarkan tahap kegiatan Pengelolaan lingkungan hidup yang sudah disiapkan/direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan terintegrasi dalam design rencana usaha dan/atau kegiatan
Contoh:
1. Injeksi Limbah Cair; 2. Pembuangan limbah ke laut; 3. Pengelolaan LB3 4. Dll.
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS- Solar Photovoltaic Power Plant) Solar photovoltaic cell project descriptions should include, among others: 1. Solar panels a. Type b. Chemical composition of materials in the cells c. Capacity 2. Electrical collector lines 3. System controls 4. Collector substation 5. Transformers 6. Plans for disposing of damaged or inoperable solar panels Solar Photovoltaic plants can produce HAZARDOUS WASTE related to the decommissioning of solar PV cells. These cells may contain components made of
hazardous materials.
Sumber: 1. Utility-Scale Solar Photovoltaic Power Plants In partnership with A Project Developer’s Guide, IFC-WB (2015); 2. Pedoman Amdal US-EPA http://www2.epa.gov/sites/production/files/201404/documents/energyvol1.pdf
Rencana Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan, Pengelolaan LB3 dan Dokumen Lingkungan Hidup
Limbah LB3
Usaha dan/atau Kegiatan i.e. PLTS (Solar PV) Pengelolaan LB3
Limbah LB3 Pengelolaan LB3 dilingkup dalam Dokumen AMDAL /UKLUPL Usaha dan Kegiatan
1. Pengurangan LB3 (Substitusi bahan, modifikasi proses dan teknologi ramah lingkungan);
2. 3. 4. 5. 6.
Penyimpanan LB3; Pengumpulan LB3; Pemanfaatan LB3; Pengolahan LB3; Penimbunan LB3.
Usaha dan/atau Kegiatan Pengelolaan LB3
Dokumen LH untuk Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pengelolaan LB3: 1. Dokumen Amdal: untuk Usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan LB3 yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan MENLH No 5/2012; atau
2. UKL-UPL: di luar Lampiran I Peraturan MENLH No 5/2012
Deskrisp Rona Lingkungan Hidup (Environmental Setting) 1 Komponen Lingkungan terkena dampak • Geo-physical and chemical features i.e. Geology, soil, surface and ground water, air; • Biological features: i.e. Vegetation/flora, fauna, endangered species, type of ecosystems; • Socio-economic and cultural features; • Public Health
2 Usaha dan/atau kegiatan disekitar lokasi prpyek yang direncanakan: The Proposed Project
The Environment
•
Berikan gambaran lengkap usaha dan/atau kegoiatan eksisting yang berada di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan serta aktivitasnya terkait dengan penggunaan SDA dan dampaknya terhadap lingkungan
Tipologi Dampak Lingkungan No
Katergori Dampak Lingkungan (Category of Impacts)
Tipe Damppak Lingkungan (Types of Impacts)
1. type
biophysical, social, health or economic
2. nature
direct or indirect, cumulative, etc.
3. magnitude or severity
high, moderate, low
4. extent
local, regional, transboundary or global
5. timing
immediate/long term
6. duration
temporary/permanent
7. uncertainty
low likelihood/high probability
8. reversibility
reversible/irreversible
9. significance*
unimportant/important
*Impact significance is not necessarily related to the impact magnitude. Sometimes very small impacts, such as the disturbance of the nest of a pair of endangered birds, may be significant. When determining the significance of the potential impacts of a proposal, all of the above factors should be taken into consideration. Sumber: The United Nations University, RMIT University, and the United Nations Environment Programme (UNEP) under a Creative Commons License 2007
Usaha dan/atau Kegiatan serta Dampaknya terhadap Lingkungan Hidup Dampak Lingkungan Hidup: 1. Perubahan Parameter LH a. Bio-geo-fisik dan kimia: i.e.Udara, Tanah, Air, Ekosistem/habitat b. Sosial-ekonomi: i.e. pendapatan masyarakat, konflik sosial c. Kesmas:
2. Disebabkan oleh adanya Aktivitas i.e. konstruksi 3. Yang terjadi pada Periode waktu tertentu & 4. Area (Ruang) yang tertentu
Contoh Ringkasan Dampak Lingkungan PLTS
Sumber: Final EIA study of the PV Plant and the TL Route Project in North Jordan/JSO (2014)
Contoh Ringkasan Dampak Lingkungan PLTS
Sumber: Final EIA study of the PV Plant and the TL Route Project in North Jordan/JSO (2014)
Contoh Ringkasan Dampak Lingkungan PLTS
Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan
Pengelolaan Dampak Lingkungan 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
Dampak lingkungan yang dikelola (dampak penting dan dampak lainnya) sumber dampak (dampak penting & dampak lainnya) Indikator keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bentuk Pengelolaan lingkungan hidup Lokasi pengelolaan lingkungan hidup Periode pengelolaan lingkungan hidup Institusi pengelolaan lingkungan hidup
Pemantauan Dampak Lingkungan 1. Dampak yang dipantau : a. jenis dampak yang terjadi, b. komponen lingkungan yang terkena dampak, dan c. indikator/parameter yang dipantau dan sumber dampak. 2. Bentuk pemantauan lingkungan hidup: a. metode pengumpulan dan analisis data, b. lokasi pemantauan, c. waktu dan frekuensi pemantauan. 3. Institusi pemantau lingkungan hidup: a. pelaksana pemantauan, b. pengawas pemantauan dan c. penerima laporan pemantauan
Kewajiban Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam PPLH (UU 32/2009) AMDAL atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan memuat dan menjadi basis pelaksanaan kewajiban Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terkait dengan PPLH Pencegahan Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Penanggulangan
Pemulihan
Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan
Konservasi SDA Pemeliharaan Lingkungan Hidup
Pencadangan SDA
Pelestarian fungsi Atmosfer Pengelolaan B3 dan LB31
Pengelolaan B3
• • • • •
Tata Ruang, Amdal atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan serta Izin PPL; Audit LH ARLH BML dan KBKLH
(a) Informasi peringatan, (b)pengisolasian, (c) penghentian sumber dampak, (d) cara lain (ilmu & Teknologi) (a) penghentian sumber dampak, (b) remediasi, (c) rehabilitasi, (d) restorasi, (e) cara lain (ilmu & Teknologi) Perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan SDA secara lestari SDA yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim, perlindungan lapitsan ozon dan hujan asam
Pengelolaan LB3
Memberikan informasi PPLH secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu
Dok LH Berisi Kewajiban untuk Melakukan PPLH bagi Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Penaatan Kinerja Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan:
Kewajiban Beyond Compliances
a. Ketaatan pelaksanaan perzinan lingkungan dan PUU di bidang:
a. Penerapan sistem manajemen lingkungan; b. Pencapaian di bidang efisiensi energi; c. Pengurangan dan pemanfaatan LB3; d. Penerapan prinsip pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang limbah padat non-B3; e. Pengurangan pencemar udara dan emisi GRK; f. Pencapaian di bidang efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air g. Perlindungan keanekaragaman hayati; h. Pemberdayaan Masyarakat
a. Pengendalian pencemaran lingkungan; b. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup; c. Pengelolaan LB3; b. Kinerja usaha dan/atau kegiatan yang melebihi ketaatan dari persyaratan oleh PUU Sumber: Pasal 4 ayat(2) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan MENLH No. 3 Tahun 2014 tentang Program PROPER
Dokumen Lingkungan Hidup dan Proses Pengambilan Keputusan Technical Analysis (e.g., physical, ecological, socio-economic, other)
Public Involvement
Facts
INPUT
Information
Values Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Kriteria Kelayakan Lingkungan
Amdal
Decision Making 1. SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL; dan 2. Izin Lingkungan
Other Input (e.g., benefit-cost analysis, political priorities)
Souces: modification from The United Nations University, RMIT University, and the United Nations Environment Programme (UNEP) under a Creative Commons License 2007
10 Kriteria Kelayakan Lingkungan (1) 1. Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam (PPLH & PSDA) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 3. Kepentingan pertahanan keamanan; 4. Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi Usaha dan/atau Kegiatan; 5. Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; 6. Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;
10 Kriteria Kelayakan Lingkungan (2) 7.
Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view);
8.
Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
9.
•
entitas dan/atau spesies kunci (key species);
•
memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance);
•
memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance); dan/atau
•
memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance).
Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah ada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan;
10. Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud; dan
Proses Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan
Pemrakarsa
Penyusunan UKL-UPL Biaya Penyusunan UKL-UPL oleh Pemrakarsa
Pemrakarsa Catatan: Jangka waktu Pemeriksaan Teknis UKLUPL: 14 Hari Kerja, termasuk pengumuman permohonan izin lingkungan DAN tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
Permohonan Izin Lingkungan dan Pemeriksaan UKL/UPL Pemeriksaan Administrasi Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Pemeriksaan Substansi UKL/UPL Penerbitan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL & Izin Lingkungan Pengumuman Izin Lingkungan
Pemeriksaan UKLUPL dan Penerbitan Rekomendasi UKLUPL dapat dilakukan oleh: a. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; b. Kepala Instansi LH Provinsi; atau c. Kepala Instansi LH Kab/Kota. Pasal 40 PP 27/2012 Jasa Pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada Pemrakarsa – sesuai SBU/PNBP Biaya Adm Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan dibebankan kepada Pemrakarsa (PNBP)
Penting untuk Diperhatikan!!! Penyusunan Amdal
Penyusunan UKL-UPL
1. 2.
Penilaian Amdal
Pemeriksaan UKL-UPL
Penyusunan Amdal
Penilaian Amdal
Penyusunan UKL-UPL
Pemeriksaan UKL-UPL
SKKL Izin Lingkungan Rekomendasi UKL_UPL
Izin Lingkungan
SKKL Rekomendasi UKL-UPL
Tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan Izin Lingkungan setelah berlakunya PP 27/2012. PP 27/2012 telah menjelaskan proses penerbitan izin lingkungan yang diintegrasikan dengan proses Amdal atau UKL-UPL.
Proses yang Benar Izin lingkungan wajib diterbitkan bersamaan dengan SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL sejak PP 27/2013 diberlakukan (23 Feb 2012)
Proses yang SALAH Izin lingkungan TIDAK DITERBITKAN, walaupun SKKL atau Rekomendasi UKL-UPL sudah diterbitkan Potensi Pelanggaran Pasal 109 dan 111 ayat (2) UU 32/2009
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) No
Izin PPLH
Ketentuan dalam UU No. 32/2009
PP Bidang PPLH
Peraturan MENLH
1. Izin Pembuangan Air Linbah ke Sungai
Pasal 20 ayat 3 Huruf b.
PP 82/2001 tentang PKA & PPA
Peraturan MENLH No. 1 Tahun 2010: Tata Laksanana Pengendalian Pencemaran air
3. Izin Pembuangan air limbah ke laut
Pasal 20 ayat 3 Huruf b.
PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
Peraturan MENLH No 12 Tahun 2006 :Persyaratan dan Tata Cara Pembuangan Air Limbah Ke laut
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) No
Izin PPLH
Ketentuan dalam UU No. 32/2009
PP Bidang PPLH
5. Izin Pengelolaan LB3
Pasal 59 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 102
PP 18 Tahun 1999 Pengelolaan LB3
6. Izin Dumping Limbah
Pasal 60, Pasal 61, Pasal 104
Peraturan MENLH
a.Peraturan MENLH No. 18 Tahun 2009: Tata Cara Perizinan PLB3 b.Peraturan MENLH No. 30 Tahun 2009: Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah
Perubahan Izin Lingkungan Pemraksara yang telah memiliki dokumen LH dan Persetujuannya sebelum berlakunya PP 27/2012
Pemegang Izin Lingkungan
Pemraksara yang telah memiliki dokumen LH dan SKKL atau Rekomendasi UKLUPL dan Izin Lingkungan setelah berlakunya PP 27/2012
1. Tanpa melalui penyusunan dokumen LH; 2. Dengan melalui penyusunan dokumen LH a. Wajib Amdal: Amdal Baru (Pengembangan) atau Adendum Andal & RKL-RPL; b. UKL-UPL: UKL-UPL Baru Pengembangan atau Amdal Baru Pengembangan Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
Perubahan Izin Lingkungan
1. Perubahan kepemilikan; 2. Perubahan pengelolaan & pemantauan LH; 3. Perubahan yang berpengaruh terhadap LH (ada 9 Kriteria) 4. Perubahan Dampak/Risiko LH (Audit LH atau ARLH) 5. Rencana Usaha/Kegiatan tidak dilaksanakan setelah 3 Tahun Izin Lingkungan diterbitkan
Pelaksanaan Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan
Perubahan Usaha dan/atau kegiatan tidak dapat dilakukan sebelum diterbitkannya perubahan izin lingkungan, kecualai untuk perubahan kepemilikan
Perubahan Berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup Usaha dan/Kegiatan Wajib Amdal Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
Alat-alat Produksi Kapasitas Produksi Spesifikasi teknik Sarana Usaha dan/atau kegiatan Perluasan Lahan dan Bangunan Waktu dan Durasi Operasi Usaha dan/atau Kegiatan dalam Kawasan yang belum dilingkup Perubahan Kebijakan Pemerintah Perubahan LH yang mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain
Kata kunci “ BERPENGARUH” Hanya rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang BERPENGARUH terhadap lingkungan yang wajib mengajukan perubahan izin lingkungan.
Kriteria Perubahan yang lebih detail
a
AMDAL BARU
b Adendum Andal & RKL-RPL
Sumber: Pasal 50 ayat (2) huruf (c), ayat (4) dan ayat (8) PP No. 27 Tahun 2012
Amdal dan Izin Lingkungan serta Izin Usaha dan/atau Kegiatan • Proses Penilaian Amdal oleh KPA; • Proses Pemeriksaan UKL-UPL oleh Instansi LH
Diterbitkan oleh MENLH, Gubernur, atau Bupati/Walikota
Diterbitkan oleh MENLH, Gubernur, atau Bupati/Walikota
Izin PPLH
Pemrakarsa Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Pengawasan Lingkungan Hidup & Penegakan Hukum Lingkungan
Dilakukan oleh MENLH, Gubernur, atau Bupati/ Walikota
•
Proses Amdal atau UKL-UPL
Proses Penyusunan Amdal atau UKL-UPL oleh Pemrakarsa
Izin Lingkungan
Izin Usaha dan/atau Kegiatan
Diterbitkan oleh Menteri terkait, Gubernur, atau Bupati/Walikota
• Secara legal, sesuai PUU PSDA dan PPLH izin usaha dan/atau kegiatan tidak dapat diterbitkan tanpa adanya izin lingkungan. Amdal atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan merupakan salah satu persyaratan Izin Usaha dan/atau Kegiatan http://www.daduonline.com/download/index/ (click “PUU PSDA yang terkait dengan Proses Amdal, UKL- UPL dan Izin Lingkungan”);
•
Pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan Pelaksanaan Izin Lingkungan & Izin PPLH
Penaatan terhadap BML & KBKL
Penurunan Beban Pencemaran dan Laju Kerusakan LH
Pelaksanaan & Penaatan Izin Lingkungan Izin LH & Izin PPLH Dampak Penting & Dampak LH lainnya
Pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan
Audit LH
Peraturan MENLH No. 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup sebagai revisi dari: • KepMenLH No. 42 Tahun 1994 • KepMenLH No. 30 Tahun 2001 • PerMenLH No. 17 Tahun 2010
Implementasi Persyaratan & Kewajiban dalam Izin Lingkungan & Izin PPLH serta Continuous
Improvement
• KepMenLH No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL (LAPORAN PELAKSANAAN IZIN LINGKUNGAN) • • •
Pengawasan Lingkungan Hidup
www.dadu-online.com/infrastruktur/puu_pplh/
Penaatan terhadap Baku Mutu Lingkungan (BML) & Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan (KBKL)
•
•
KepMenLH No.07 Th 2001 tentang PPLH dan PPLHD KepMenLH No.56 Th 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan LH KepMenLH No.57 Th 2002 tentang Tata Kerja PPLH KepMenLH No.58 Th 2002 tentang Tata Kerja PPLHD; Peraturan MENLH No. 2 Tahun 2013: Penerapan Sanksi Administrasi
Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan Pasal 68 UU 32/2009: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan PPLH secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu, menjaga keberlanjutan fungsi LH, menaati ketentuan BML dan/atau KBKL
•
Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk: a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan; b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU; - (diberlakukan jika sudah ada PP yang mengatur tentang dana penjaminan)
•
Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
Sumber: Pasal 53 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Pengawasan Lingkungan Hidup a
Pengawasan
Menteri Gubernur Bupati/Walikota (sesuai kewenangannya)
PENANGGUNG JAWAB USAHA dan/atau KEGIATAN
PPLH Berwenang: • melakukan pemantauan; • meminta keterangan; • membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; • memasuki tempat tertentu; • memotret; • membuat rekaman audio visual; • mengambil sampel; • memeriksa peralatan; • memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau • menghentikan pelanggaran tertentu. (Psl 74)
Implementasi Izin Lingkungan & Izin PPLH serta
b
Tingkat Ketaatan
Continuous Improvement
c
dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
• PUU Bid. PPLH • Izin Lingkungan
Sumber: Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 32 Tahun 2009
Penegakan Hukum terhadap Izin Lingkungan Penegakan hukum, Tantangan yang harus dijawab untuk meningkatkan efektivitas izin lingkungan
Pasal 98-100 UU 32/2009: Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Hidup (BML) dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (KBKL) Penjara dan Denda
Pasal 111 UU 32/2009 (1) Pejabat yang menerbitkan izin lingkungan tanpa Amdal atau UKLUPL: penjara dan denda; (2) Pejabat yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan: Penjara dan Denda Pasa 109 UU 32/2009: usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan: Penjara dan denda
Pasal 71 PP 27/2012: Sanksi Admnistrasi kepada pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan pasal 53 PP 27/2012: tidak melaksanaan izin lingkungan dan tidak melaporkan pelaksanaan izin lingkungan
Sanksi Administratif Pasal 53: Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan: (a) menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan, (b) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan (c) Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
1
Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi: • teguran tertulis; • paksaan pemerintah; • pembekuan izin lingkungan; atau • pencabutan izin lingkungan
2
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya Sumber: Pasal 71 PP 27/2012 Izin Lingkungan
Penegakan Hukum terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak Memiliki Dokumen LH dan Izin Lingkungan (PUU Bidang LH) Era Pelanggaran Adm tanpa sanksi
Tanpa Memiliki Dokumen LH
Era Pelanggaran Adm dengan sanksi Pidana
Tanpa Memiliki Dokumen LH & IL
Pelanggaran Adm
Adm &Teknis Usaha dan/atau Kegiatan
•SEMDAL •DPL •DPPL 4 Kriteria
Usaha dan/atau Kegiatan
Pelanggaran Adm
Pejabat Pemberi Izin Usaha dan/atau Kegiatan: Pasal 111 ayat (2) UU 32/2009 (Pidana)
Pemrakarsa: Pasal 98-Pasal 104 UU 32/2009 (Pidana) Pemrakarsa: Pasal 109 dan Pasal 119 UU 32/2009 (Pidana)
1. Pasal 121 UU 32/2009; 2. Permenlh 14/2010
SE-MENLH 27 Des 2013 dan SE-MENLHK 7 Okt 2015
Pemutihan: DELH/DPLH (3 Okt 2009-3 Okt 2011)
Penegakan Hukum: DELH/DPLH (27 Des 2013-27 Des 2015)
UU No. 32/2009 (3 Okt 2009)
31 Des 2015
Tidak
?
Ya
Penegakan Hukum: DELH/DPLH
MENLHK Saat ini (2016)
http://www.dadu-online.com/download/index/ click Bintek Amdal Sektor Prioritas
Pedoman Amdal dari US-EPA yang dapat digunakan sebagai Referensi Penyusunan Dokumen Lingkungan untuk Bidang Ketenagalistrikan
http://www2.epa.gov/sites/pro duction/files/201404/documents/energyvol1.pdf
http://api.commissiemer.nl/docs /mer/diversen/cafta-dr-eiatechnical-review-guideline-vol1part2-energy.pdf
http://www2.epa.gov/sites/pr oduction/files/201404/documents/energyvol2.pdf
Contoh Pedoman Teknis Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan Pedoman AMDAL sebagai Referensi Penyusunan & Penilaian Dokumen LH
Pelingkupan https://docs.google.com/uc ?export=download&id=0Bz M3XXxxYcpJaDZoU0VtUHo1 a2c (DADU)
Prakiraan Dampak Kualitas Udara https://docs.google.com/ uc?export=download&id= 0BzM3XXxxYcpJYlphLVdD UW5Rd2s (DADU)
Prakiraan Dampak Kualitas Air https://docs.google.com/u c?export=download&id=0B zM3XXxxYcpJMFByNGJoSD k0NTA
Sumber: Sistem Informasi Amdal dan UKL-UPL (DADU) www.dadu-online.com
93
Terima kasih
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) Drektorat Jenderal Planolgi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PK-TL) • Gedung Mangala Wanabakti Blok I lantai 7 Jakarata • Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410 • Gedung A lanta 6, Telp/Fax: 021-85904925 • http://www.menlh.go.id/
