Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Informasi Geospasial

Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Erik Teguh Primiantoro, MES Kabid Pengembangan Sistem KDL Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan Asdep Kajian Dampak Lingkungan

World Summit on Sustainable Development 2002 “Promote the development and wider use of earth observation technologies, including satellite remote sensing, global mapping and geographic information systems, to collect quality data on environmental impacts, land use and land use changes

Rencana Aksi MORA2P3A12 Inpres 6/2013 Rencana Aksi (Renaksi) MORA2P3A12 Inpres 6/2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut terkait dengan Pengembangan Sistem Pengelolaan Informasi Perizinan Terpadu (SIP). Kriteria Keberhasilan dari Renaksi ini adalah: Terbangunannya sistem database informasi perizinan (Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan) yang lengkap dan mutakhir serta proses perizinan online yang dapat diakses melalui sistem informasi perizinan terpadu (SIP). Target B09-2013 sampai dengan Target B06-2014 Rencana Aksi (Renaksi) MORA2P3A12 No

Target B09-2013

1. Tersusunnya draft laporan digram teknis produr izin lingkungan (terdapat daftar dokumen pendukung dan informasi geospatial yang dihasilkan) di KLH

Target B12-2013

Tersusunnya laporan digram teknis produr izin lingkungan (terdapat daftar dokumen pendukung dan informasi geospatial yang dihasilkan) di KLH

Target B03-2014

Input data dan/atau koneksi data izin lingkungan:  Nama pemegang izin lingkungan;  Dokumen pendukung/ kelengkapan izin;  Informasi geospatial terkait ke dalam SIP

Target B06-2014

Terselesaikannya input data dan/atau koneksi data izin lingkungan:  Nama pemegang izin lingkungan;  Dokumen pendukung/ kelengkapan izin;  Informasi geospatial terkait ke dalam SIP

Target Rencana Aksi MORA2P3A7 Inpres 6/2013 No

Ukuran Keberhasilan

Target Waktu

1. Hasil Kajian Informasi Perizinan lingkungan yang dapat diakses oleh publik dan mekanisme diseminasinya sesuai dengan amanah UU No. 14 Tahun 2008; a. Informasi perizinan lingkungan yang dapat diakses oleh publik:  Diumumkan secara berkala;  Diumumkan serta merta;  Tersedia setiap saat; b. Mekanisme diseminasinya yang mampu menjangkau seluruh pemangku kepentingan (sampai ke tingkat desa) sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008)  Mekanisme perizinan Lingkungan;  Daftar Izin dan Peta Konsesi;  Dokumen Perizinan;  Laporan berkala perusahaan (Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan);  Hasil Pengawasan Lingkungan Hidup;  Informasi Perizinan lainnya

Desember 2013 (B12-2013)

2. Terbitnya Daftar Informasi Publik (DIP) perizinan lingkungan yang dapat

Maret 2014 (B03-2014)

diakses oleh publik  salah satu daftar informasi publik adalah Informasi

Renaksi MORA2P3A7 terkait dengan Penyempurnaan Keterbukaan Informasi Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut dengan kriteria keberhasilan berupa termantapkannya informasi lingkungan hidup yang lengkap, mudah diakses dan digunakan oleh publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2004.

Geospasial Izin Lingkungan yang sudah diterbitkan MENLH 3. Terlaksanannya diseminasi informasi publik sesuai denngan DIP yang diterbitkan

Juni 2014-Maret 2015 (B06-2014-B03-2015)

Tanggung Jawab KLH terhadap RENAKSI # 2. Mendorong Proses Perizinan yang Integratif Penanggung Jawab

Pihak Terkait

Rencana Aksi

Upaya yang sudah dilakukan

A. Harmonisasi Peraturan Perundangan-undangan A.2. RENAKSI # 2. Mendorong Proses Perizinan yang Integratif 5. Kementerian Lingkungan Hidup

6. Kementerian Lingkungan Hidup

Kemendagri/Pemda, Kementan, BPN, Kementerian ESDM, Kemenhut,

Sosialisasi dan internasionalisasi aturan tentang Izin Lingkungan, melaksanakan penegakan hukum bagi pelanggaran terhadap izin lingkungan

•

Kemendagri/Pemda, Kementan, BPN, Kementerian ESDM, Kemenhut,

Membangun basis data kegiatan usaha SDA yang menggunakan izin lingkungan

Pengembangan DADU

•

Menerbitkan PP 27 tahun 2011 tentang Ijin Lingkungan Diklat, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Renaksi terkait Harmonisasi Kebijakan dan PUU dalam Kerangka NKB KPK dan UKP4 dengan 12 K/L Basis Data Perizinan IGT terintegrasi secara nasional Pemasalahan 3: Lemahnya Kewenangan fungsi pengendali pusat

Izin Lingkungan menjadi basis bagi penerbitan Izin Usaha dan/atau Kegiatan di Sektor Pekebunan dan Pertambangan (Pasal 40 ayat 1 UU 32/2009, UU 18/2004, PP 23/2010)

Badan Informasi Geosapatial (BIG): • Membangun basis data dan informasi geospasial terhadap seluruh perizinan sektoral

Dampak 3. Memberikan celah bagi penerbitan izin berjalan secara sewenangwenang.

Rencana Aksi # 3. Menguatkan alat-alat pengendalian dalam pengelolaan sumberdaya ala

Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM: 1. Hak akses data seluruh izin yang diterbitkan kepada Badan Informasi Geospasial.

2. Data dan informasi geospasial yang disusun BIG sebagai dasar evaluasi dan proses perizinan. 3. Setiap daerah melaporkan izin yang diterbitkan kepada Kementan /ESDM dan Badan Informasi Geospasia 4. NSPK untuk mengendalikan perizinan yang diterbitkan oleh daerah.

Sumber: Renaksi Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan, NKB KPK, UKP4 dan 12 K/L

Pengembangan Sistem Informasi AMDAL-UKL-UPL dan Izin Lingkungan: Meningkatan Efektivitas Izin Lingkungan dalam Pembangunan Ekonomi Remember! GIGO= Good In Good Out Analisis Teknis (e.g., physical, Facts ecological, socio-economic, other) Informasi

Keterlibatan Masyarakat

(DADU) Dok. AMDAL or Formulir UKL-UPL Information dari Publik

Values

Publik

Format Digital atau Format Elektronik

Penaatan Lingkungan

Proyek Ramah Lingkungan & Lingkungan Hidup yang baik Sehat

Data dan Informasi Spatial terkait Kriteria Kelayakan LIngkungan

integrasi DADU & NEPA Assist

Decision Support Systems (DSS) AMDAL, UKL-UPL & Izin Lingkungan

Penilaian AMDAL atau Pemeriksaan UKL-UPL

Information

Pelaporan

Implementasi Izin Lingkungan

Keputusan: 1. 2. 3.

SKKLH; Rekomendasi UKLUPL Izin Lingkungan

Keterkaitan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perizinan Usaha dan/atau Kegiatan serta Sistem Pengawasan Lingkungan Hidup Sustainable growth with equity: 1. Pro-Growth; 2. Pro-Jobs,; 3. Pro-Poor; 4. Pro-Environment

Sistem Penataan Ruang Penguatan infrastruktur Amdal dan UKL-UPL menjadi salah kunci penting untuk meningkatan efektivitas izin lingkungan di Indonesia

Sistem Perbankan: Green Banking

Izin Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lokasi

AMDAL & UKL-UPL Audit LH Sistem Kajian Dampak Lingkungan

Izin Lingkungan

Sistem Perizinan Sektor

Izin PPLH Sistem Perizinan Lingkungan

Sistem Penaatan Lingkungan

Infrastruktur Kajian Dampak Lingkungan PUU

Panduan Teknis

Sistem Informasi

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Kelembagaan Pandanaan

SDM

Pengawasan Lingkungan Penegakan Hukum Lingkungan

Keterkaitan Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan dengan Instrumen PPPLH Lainnya Pengembangan KRP

Usaha/ Kegiatan Tahap Perencanaan

Usaha/ Kegiatan Tahap PraKonstruksi, Konstruksi &Operasi

Izin PPLH

Tata Ruang Rencana Usaha dan/atau kegiatan

izin Usaha dan/atau kegiatan

Usaha/ Kegiatan Tahap Pasca Operasi

BML

Pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan

KBKL

Penutupan Usaha dan/atau Kegiatan

RTRW/RDTR

RPPLH

KLHS ARLH

Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan Hidup

Amdal atau UKL-UPL Izin Lingkungan

ARLH Hasil ERA merupakan bagian dari Amdal

Instrumen Ekonomi LH

Implementasi Izin Lingkungan & Izin PPLH serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Pelepasan Kawasan HPK


Continuous Improvement

Audit LH

BML

Tata Ruang Paska Usaha/ Kegiatan

ARLH Pencana Penutupan Usaha dan/atau kegiatan serta Persetujuannya

Pengawasan Lingkungan Hidup Penaatan

ARLH

KBKL

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Instrumen Ekonomi LH

Pemanfaatan Ruang Paska Usaha/Kegiatan


Esensi Dasar Amdal & UKL-UPL dalam PP 27/2012 Amdal dan UKL:-UPL: Dokumen LH yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan (i.e. Penerbitan Izin Lingkungan, Kredit Perbankan, dokumen lelang untuk Proyek KPS dalam kaitannya dengan Penjaminan Investasi, Due Diligence, pengawasan lingkungan)

Pengambil Keputusan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

AMDAL atau UKL-UPL = Menyediakan Informasi

Izin Lingkungan

Informasi yang disajikan dalam Amdal atau UKL-UPL: • •

Dampak lingkungan yang terjadi akibat rencana usaha dan/atau kegiatan, dan Langkah-langkah pengendaliannya dari aspek teknologi,sosial dan institusi, pemantauan lingkungannya serta komitmen pemrakarsa

AMDAL: Bagian dari Proses Pengambilan Keputusan Technical Analysis (e.g., physical, ecological, socio-economic, other)

Public Involvement

GIGO= Garbage In Garbage Out Facts

Mutu Penilai Amdal dan Mutu Dokume Amdal

INPUT

Dokumen Amdal Informasi Mutu Penyusun dan Mutu Dokume Amdal

Values Other Input (e.g., benefit-cost analysis, political priorities)

Penilaian AMDAL

OUPUT Decision Making prioritizing problems and actions, ensuring effective implementation

Sumber: modifikasi dari The United Nations University, RMIT University, and the United Nations Environment Programme (UNEP) under a Creative Commons License 2007

Conceptual Framework of DSS for AMDAL-UKL-UPL and Environmental Permit – the DSS is a part of MoE Environmental Information Systems Remember! GIGO= Good In Good Out Technical Analysis Facts (e.g., physical, ecological, socio-economic, other) Information

Public Involvement

AMDAL or UKL-UPL Document Information from Public

Values

Public

In the digital or Electronic Format (DADU)

Environmental Compliance

Digital/Spatial Data & Information related to environmental feasibility Criteria

Integrate DADU and NEPA Assist

Decision Support Systems (DSS) for AMDAL, UKL-UPL & Environmental Permit

AMDAL or UKL-UPL Review

Information

Decision:

Reporting 1.

Green Projects and Good and Healthy Environment

Implementation of Environmental Permit

2. 3.

Environmental Feasibility (Amdal); UKL-UPL Recommendation; Environmental Permit

Proses Penyusunan dan Penilaian Amdal serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan Pemrakarsa 1 Pengumuman dan Konsultasi Publik 2 Penyusunan Kerangka Acuan (KA) Biaya Penyusunan Amdal oleh Pemrakarsa

SPT dari Pengumuman = 10 hari Kerja

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

Jasa Penilaian Amdal dibebankan kepada Pemrakarsa – sesuai SBU/PNBP

Biaya Adm Penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai PNBP

Penilaian Kerangka Acuan

3 Pengajuan Penilaian Kerangka Acuan

30 hari kerja 5

4 Penilaian KA oleh Sekretariat KPA

Penyusunan 7 ANDAL dan RKL-RPL

Penilaian KA oleh Tim Teknis

Paling lambat 5 hari kerja setelah diterbitkan

6 Penerbitan Persetujuan KA oleh Ketua KPA

Penilaian ANDAL dan RKL-RPL

8 Pengajuan Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL

75 hari kerja, termasuk 10 hari kerja SPT Pengumuman

Penilaian ANDAL & RKL-RPL Sekretariat KPA

Satu surat permohonan

Integrasi Izin Lingkungan dalam Proses AMDAL

Sekretariat KPA, Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal

10

9

11

Penilaian ANDAL & RKL oleh Tim Teknis

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan

12

Penilaian ANDAL & RKL-RPL oleh KPA Rekomendasi KPA 13

15

14a

Pengumuman Izin Lingkungan Penerbitan: 1. Keputusan Kelayakan Lingkungan; dan 2. izin Lingkungan

Layak Lingkungan 14b

10 hari kerja

Keputusan Ketidaklayakan LH Tidak Layak Lingkungan

Dampak Lingkungan dalam AMDAL Konsep Dampak Lingkungan yang digunakan dalam AMDAL

Kualtas Lingkungan (Q)

Dengan Proyek

b

Tanpa Proyek

a

AMDALl diperuntukan bagi Rencana Pembangunan, bukan bagi proyek yang telah selesai dan telah operasional

t0

t1

Waktu (T)

Keterangan: a) Dampak pembangunan terhadap lingkungan : Perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada pembangunan dan yang diperkirakan akan ada setelah ada pembangunan; (Clarck, 1978); b) Dampak pembangunan terhadap lingkungan: perbedaan antara kondisi lingkungan yang diperkirakan akan ada tanpa pembangunan (baseline) dan yang diperkirakan akan ada dengan adanya pembangunan tersebut (SCOPE  Munn 1979) Sumber: Soemarwatoto, 2009. Analis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gajah Mada Univerisity Press

Dampak Lingkungan menurut UNEP Dampak lingkungan dapat dideskrisikan sebagai perubahan parameter lingkungan yang disebabkan/diakibatkan oleh suatu aktivitas tertentu. Perubahan tersebut adalah perbedaan antara parameter lingkungan dengan proyek dibandingkan dengan tanpa proyek (sebagaimana diilustrasikan dalam gambar). Perubahan tersebut diprediksi atau diukur dalam periode waktu tertentu dalam suatu area atau ruang yang telah ditentukan

Key Words:

Kualitas LH

Proyek dimulai Dengan proyek

Dampak Lingkungan

Tanpa proyek Waktu

1. Perubahan Parameter LH a. Dengan Proyek b. Tanpa Proyek 2. Aktivitas 3. Periode waktu tertentu 4. Area (Ruang) yang telah ditentukan

Sumber: The United Nations University, RMIT University, and the United Nations Environment Programme (UNEP) under a Creative Commons License 2007

Dampak Lingkungan: Interaksi antara Kegiatan dan Lingkungan/Ekosistem Jenis Kegiatan: Pertanian, Kehutanan, Perhubungan, PU, ESDM dll.

Kegiatan/ Aktivitas

Tipologi Ekosistem: DAS, Pesisir, Lahan Basah dll

Dampak

1. Deskripsi ringkas rencana kegiatan; 2. Rencana lokasi kegiatan, termasuk estimasi luas lahan yang dibutuhkan; 3. Deskripsi proses utama, termasuk perkiraan besarannya, kapasitas, input, dan output. 4. Sumber daya yang digunakan (bahan, air, energi, dan lainlain) dan perkiraan besarnya; 5. Limbah yang akan dihasilkan, jenis, dan perkiraan besarnya; 6. Rencana mitigasi dampak yang sudah direncanakan dari awal (terintegrasi dalam 6. desain rencana kegiatan).

Lingkungan atau Ekosistem Komponen Lingkungan 1. Biogeofisik-kimia: i.e. Air, udara, lahan, flora, fauna dsb 2. Sosekbud: hubungan sosial, pola hiduo 3. Kesehatan masyarakat: prevalensi penyakit, perubahan kesmas

Dampak Lingkungan yang Diidentifikasi

1.Dampak rencana usaha dan/atau kegiatan (Proyek) terhadap lingkungan 2.Dampak lingkungan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan (Proyek)

Esensi Dasar Amdal & UKL-UPL dalam PP 27/2012 Amdal dan UKL:-UPL: Dokumen LH yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan (i.e. Penerbitan Izin Lingkungan, Kredit Perbankan, dokumen lelang untuk Proyek KPS dalam kaitannya dengan Penjaminan Investasi, Due Diligence, pengawasan lingkungan)

Pengambil Keputusan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

AMDAL atau UKL-UPL = Menyediakan Informasi

Izin Lingkungan

Informasi yang disajikan dalam Amdal atau UKL-UPL: • •

Dampak lingkungan yang terjadi akibat rencana usaha dan/atau kegiatan, dan Langkah-langkah pengendaliannya dari aspek teknologi,sosial dan institusi, pemantauan lingkungannya serta komitmen pemrakarsa

Data & Informasi Geospatial dari Dokumen AMDAL

Dokumen AMDAL

Data & Informasi Geospatial dalam dokumen Amdal yang dapat diinput ke dalam istem Informasi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan (DSS )dan dianalis dengan sistem informasi Geografis (GIS):

KA

Batas wilayah studi: tapak proyek, batas ekologis, batas sosial dan administrasi

Andal

• Hasil prakiraan dampak penting • Hasil evaluasi holistik Di dalam wilayah studi Amdal

RKL-RPL

Lokasi RKL-RPL di dalam wilayah studi

Diagram Alir Prosedur Penilaian Kerangka Acuan (KA) Pemrakarsa

Pengajuan Penilaian KA

Dokumen Kerangka Acuan (KA) yang sudah disusun oleh Pemrakarsa

Sekretariat KPA

Tim Teknis KPA

Tim Teknis KPA

Penilaian KA secara Admnistratif

Penilaian KA secara teknis

Penerbitan Persetujuan KA

Proses Penilaian KA Data & informasi Geospatial dalam Dokumen KA: a. Batas tapak proyek, b. Rona lingkungan hidup awal (environmental setting) • Komponen LH terkena dampak(geo-fisik-kimia, biologi, sosekbud, kesmas; • Usaha dan/atau kegiatan disekitar c. Batas ekologis, d. Batas sosial ; e. Batas Administratif f. Batas wilayah studi,

Sistem Informasi (Decision Support Systems) Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan di Sekretariat KPA/Instansi LH

Data & Informasi Geospatial

Data & Informasi Kualitas Lingkungan (Tabular/ Atribut)

Proses Pengambilan Keputusan Dukungan informasi dalam pengambilan keputusan

Informasi Geospatial KA yang telah disetujui

Data & Informasi Geospasial dalam KA Peta Batas Proyek

Peta Batas Ekologis

Peta Batas Sosial

Peta Batas Administrasi

Wilayah Studi = Ruang yang merupakan kesatuan dari batas proyek, batas ekologis, batas sosial, batas administrasi

Contoh Rencana Pembangunan SUTET di Jateng dalam Rencana Tata Ruang Pulau Jawa dan RTRW Provinsi Jawa Tengah

Arahan Jaringan SUTET di Semarang dan Sekitarnya dalam PERPRES 28 TAHUN 2012 (RTR PULAU JAWA) Dalam Peta Struktur Ruang tercatat Jalur: Jepara-Kudus-Demak-Semarang-Ungaran

Arahan Jaringan Sutet dalam RTRWP Jawa Tengah (Perda No. 6 Tahun 2010) Dalam Peta Struktur Ruang tercatat dengan Jalur: Jepara-Wd Gunung Rowo-Demak-SemarangUngaran

Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) – Revisi 4

Warna Hijau menunjukkan areal moratorium Izin-Izin Baru

Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) – Inpres 6/2013 (2013-2015) Lokasi yang masih boleh ada izin baru

Lahan Gambut

Hutan Alam Primer di dalam dan di luar kawasan Hutan

Lokasi PIPIB (Moratorium) –

Tidak Boleh Ada Izin Baru

Data & Informasi Geospasial dalam Proses Penilaian KA Data & informasi Geospatial dalam Dokumen KA: a. Batas tapak proyek, b. Rona lingkungan hidup awal (environmental setting) • Komponen LH terkena dampak(geo-fisik-kimia, biologi, sosekbud, kesmas; • Usaha dan/atau kegiatan disekitar c. Batas ekologis, d. Batas sosial ; e. Batas Administratif f. Batas wilayah studi,

•

•

Data & Informasi geospasial dari dokumen KA dapat dioverlay serta dianalisis dengan data & Informasi geospasial yang dimiliki dan dikelola oleh Instansi LH dalam DSS (Proses check and balance terkait data & Informasi) Informasi Geospasial KA yang sedang dinilai atau telah disetuji

DSS for Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Memperkuat dan meningkatan kualitas proses penilaian KA & pengambilan Keputusan

Data & Informasi Geospatial yang dibutuhkan untuk membangun DSS Amdal, UKLUPL & Izin Lingkungan: a. Peta Rencana Tata Ruang; b. Peta PIPIB; c. Peta Geo-fisik-kimia i.e. Geologi, tanah, DAS, CAT, kualitas air ambient, kualitas udara ambien d. Peta biodiversity e. Peta Kondisi sosekbud i.e. Demografi, masyarakat adat; f. Peta sebaran usaha dan/atau kegiatan sekitar

Contoh Konteks Pemanfaatan Data & Informasi Geospasial dalam Penilaian KA Konteks Pemanfaatan Data & informasi Geospatial dalam Dokumen KA: a. Batas tapak proyek, b. Rona lingkungan hidup awal (environmental setting) • Komponen LH terkena dampak(geo-fisik-kimia, biologi, sosekbud, kesmas; • Usaha dan/atau kegiatan disekitar c. Batas ekologis, d. Batas sosial ; e. Batas Administratif f. Batas wilayah studi,

Pemrakarsa

Kesesuaian tata ruang Kesesuaian dengan Peta PIPIB Keakuratan/ ketepatan proses pelingkupan/ scoping yang telah dilakukan pemrakarsa

Data & Informasi Geospatial yang dibutuhkan untuk membangun DSS Amdal, UKLUPL & Izin Lingkungan: a. Peta Rencana Tata Ruang; b. Peta PIPIB; c. Peta Geo-fisik-kimia i.e. Geologi, tanah, DAS, CAT, kualitas air ambient, kualitas udara ambien d. Peta biodiversity e. Peta Kondisi sosekbud i.e. Demografi, masyarakat adat; f. Peta sebaran usaha dan/atau kegiatan sekitar

DSS

Batas Wilayah Studi Legenda Batas Proyek Batas Ekologis Batas Sosial Batas Administrasi Batas Wilayah Studi

Peta Batas Wilayah Studi – Peta Hutan – Pemukiman Penduduk (overlay) LEGENDA

Batas Studi Kawasan Hutan

Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Areal Konservasi Areal Penggunaan Lain

31

ANDAL, RKL dan RPL– Kegiatan Penambangan, Pembangunan Jalan dan Pembangunan Pabrik Preparasi Bijih di Blok Bahodopi

Larona

LEGENDA

Batas Studi

Bahomante

Pemukiman Bahomoleo

Kawasan Hutan

Hutan Lindung

Bahomohoni

Hutan Produksi Terbatas Bente

Hutan Produksi Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi

Ipi Bohoruru

Areal Konservasi Areal Penggunaan Lain

Masanlala Marsaoleh BUNGKU Tofu Tofoiso Bohontue Kampung TengahKoromalaiLampesue Ballawai

Puungi Lahuafu Unsongi Nambo

Laroue Koburu Geresa Kolono Ulu Lere Bahomoahi Bahomotefe One Pute Jaya Lele Dampala Siumbasu

Lalampu Turungengmin Carae Babasalo Lambasu Beau Larona Bantilang

32

ANDAL, RKL dan RPL– Kegiatan Penambangan, Pembangunan Jalan dan Pembangunan Pabrik Preparasi Bijih di Blok Bahodopi

Bahodopi Fasufia

Peta Hutan – Peta DAS – Peta Tambang (Pit Mining) Daerah Tangkapan Air LEGENDA Pemukiman A, Balonti

KawasanB,Hutan Lampesue Hutan Lindung

C, Larongsangi

Hutan Produksi Terbatas

D, Bahomotefe

Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi

E, Baho Ematana

Areal Penggunaan Lain

F, Baho Tametaya G, Dampala H, Bahontula I, Bahongkolangi J, Bahaodopi

Fasilitas

Tambang

Quarry Material Batuan Penutup Bukaan Pit Tanah Pucuk Kolam Pengendapan

Peta Citra Satelit Hutan Lindung

Diagram Alir Prosedur Penilaian Andal & RKL-RPL serta Penerbitan Izin Lingkungan Pemrakarsa

Sekretariat KPA

Tim Teknis KPA

Tim Teknis KPA

ANDAL & RKL-RPL ditambah dengan KA, Profil , Akta Pendirian Usaha

Penilaian ANDAL & RKL-RPL Secara Adm

Penilaian ANDAL & RKL secara Teknis

Penilaian ANDAL & RKL-RPL (Kelayakan LH)

Proses Pengajuan Permohonan Izin Lingkungan & Penilaian Andal & RKL-RPL Data & Informasi Geospasial dok. ANDAL & RKL-RPL: a. Batas tapak project dan batas wilayah studi; b. Rona Lingkungan hidup rinci (environmental setting) c. Hasil Prakiraan Dampak; d. Hasil evaluasi secara holistik; e. Lokasi RKL-RPL

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan

Rekomendasi KPA


Keputusan Ketidaklayakan LH Penerbitan: 1. Keputusan Kelayakan Lingkungan; dan 2. izin Lingkungan

Proses Penilaian ANDAL & RKL-RPL Sistem Informasi (Decision Support Systems) Amdal, UKLUPL dan Izin Lingkungan di Sekretariat KPA/Instansi LH



Pengumuman Izin Lingkungan

Proses Pengambilan Keputusan Informasi Geospatial Izin Lingkungan

Contoh data & informasi geospatial dari Hasil Prakiraan Dampak: Dampak Rencana Kegiatan Tambang Timah terhadap Turbiditas Air Laut (Integrated EIA of PT Timah 2009)

Sumber: Soeryo Adiwibowo, 2013

Contoh Data & Informasi of Geospatial dari Hasil Prakiraan Dampak Penting: Dampak Rencana Kegiatan terhadap Kualitas Udara

1. 2.

Data & Informasi Geospatial terkait dengan Kriteria Conformity to the Spatial Plan Kelayakan LH Ditransformasi

Conformity to the Laws and Regulation menjadi related to natural reseource and data & Informasi environmental management; Geospasial 3. National Defence Concern; 4. Result of Environmental Impact Prediction; 5. Result of Holistic evaluation of environmental impacts; Data & 6. Capacity of the proponent in dealing informasi with the negative environmental terkait dengan impacts Kriteria 7. A Prosed project does not distrupt social kelayakan LH values (emic view); dapat 8. A Prosed project does not distrupt dibangun ecological entities that are key species, menjadi data ecologicallly, economically and & informasi scientifically importance; geospasial 9. A Prosed project does not interfere yang existing activities or projects located in diperoleh dari the vicinity of the proposed project; berbagai 10. Carrying capacity:

Data & Informasi Geospasial dalam Proses Penilaian Andal & RKL-RPL serta Penerbitan Izin Lingkungan Data & Informasi Geospasial dok. ANDAL & RKL-RPL: a. Batas tapak proyek & batas wilayah studi; b. Rona Lingkungan hidup rinci (environmental setting) c. Hasil Prakiraan Dampak; d. Hasil evaluasi secara holistik; e. Lokasi RKL-RPL

•

•

Data & Informasi geospasial dari dokumen Andal & RKLRPL dapat dioverlay serta dianalisis dengan data & Informasi geospasial yang dimiliki dan dikelola oleh Instansi LH dalam DSS (Proses check and balance terkait data & Informasi) Informasi Geospasial Izin Lingkungan

Geospatial data & information form AMDAL Document

DSS for Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan Memperkuat dan meningkatan kualitas proses penilaian Andal & RKL-RPL & pengambilan Keputusan

Data & Informasi Geospatial yang dibutuhkan untuk membangun DSS Amdal, UKLUPL & Izin Lingkungan: a. Peta Rencana Tata Ruang; b. Peta PIPIB; c. Peta Geo-fisik-kimia i.e. Geologi, tanah, DAS, CAT, kualitas air ambient, kualitas udara ambien d. Peta biodiversity e. Peta Kondisi sosekbud i.e. Demografi, masyarakat adat; f. Peta sebaran usaha dan/atau kegiatan sekitar; g. Peta daya dukung dan daya tampung LH

Pengelolaan air tambang • Sebagai perusahaan pertambangan, PT Inco menyadari bahwa kegiatan kami berpotensi menimbulkan dampak pada lingkungan air. Perlindungan badan air merupakan pusat perhatian kami, mulai dari perencanaan hingga penutupan tambang.

Untuk melindungi ekosistem perairan di sekitar tambang, kami membangun sistem penyaluran dan pengelolaan air tambang yang: •

Meminimalkan luas bukaan tambang.

• Mencegah air larian masuk ke lingkungan tambang.

40

•

Menyulurkan semua air larian dari areal tambang ke fasilitas pengelolaan.

•

Memantau kualitas air sebelum dilepas ke luar.

•

Segera melakukan rehabilitasi areal bekas tambang.

Kerangka Acuan – Proyek Pengembangan Bahodopi

Proses Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan

Pemrakarsa

Penyusunan UKL-UPL Biaya Penyusunan UKL-UPL oleh Pemrakarsa

Pemrakarsa Catatan: Jangka waktu Pemeriksaan Teknis UKLUPL: 14 Hari Kerja, termasuk pengumuman permohonan izin lingkungan DAN tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan


Permohonan Izin Lingkungan dan Pemeriksaan UKL/UPL Pemeriksaan Administrasi Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Pemeriksaan Substansi UKL/UPL Penerbitan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL & Izin Lingkungan Pengumuman Izin Lingkungan

Integrasi Izin Lingkungan dalam Proses UKL-UPL Pemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dapat dilakukan oleh: a. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; b. Kepala Instansi LH Provinsi; atau c. Kepala Instansi LH Kab/Kota. Pasal 40 PP 27/2012 Jasa Pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada Pemrakarsa – sesuai SBU/PNBP Biaya Adm Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan dibebankan kepada Pemrakarsa (PNBP)

Diagram Alir Proses Penyusunan dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan SKKL & Izin Lingkungan

Pemrakarsa

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota Proses Pemeriksaan UKL-UPL dan Penerbitan Izin Lingkungan

UKL-UPL

Permohonan Izin Lingkungan dan Pemeriksaan UKL/UPL Pemeriksaan Administrasi

Data & informasi Geospatial dalam UKL-UPL a. Batas tapak proyek; b. Peta lokasi pengelolaan dan c. Peta lokasi pemantauan lingkungan Proses Pengajuan Permohonan Izin Lingkungan & Pemeriksaan UKL-UPL

Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Pemeriksaan Substansi UKL/UPL Penerbitan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL & Izin Lingkungan Pengumuman Izin Lingkungan



Sistem Informasi (Decision Support Systems) Amdal, UKLUPL dan Izin Lingkungan di Instansi Lingkungan Hidup

Informasi Geospatial Izin Lingkungan

Contoh Visualisasi Analisis Spasial antara data batas proyek dengan data dan informasi geospasial dalam DSS Peta Batas Project dari Pemrakarsa

DSS atau SIG Amdal, UKL-UPL & Izin Lingkungan KLH

Peta Status Kawasan Hutan

Peta Tutupan Lahan

Analisis spasial untuk mendukung proses pengambilan keputusan

Peta Sebaran Terumbu karang

Data & Informasi Geospatial dalam DSS Amdal, UKL-UPL dan Izin LIngkungan

Contoh Visualisasi Konsep Informasi GeoSpasial Izin Lingkungan ID Usaha dan/atau Kegiatan

Daftar Nama Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapat Izin Lingkungan

ID _IL

Informasi lainnya yang dapat ditambahkan i.e. Keputusan KA, SKKL, Izin Lingkungan dll

Nama Usaha dan/atau Kegiatan

Keputusan Izin Lingkungan

Untuk analisis, Data & Informasi geospatial dalam DSS dapat ditambahk an disini

Poligon warna hijau muda adalah Sebaran Peta Geospasial Batas Project usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Izin Lingkungan

Data atribute yang berisi namanama usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Izin Lingkungan beserta informasi lainnya

Sistem Informasi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan Form Isian Elektronik

Pemrakars a

Tiga Kelompok Masyaraka t

Form Isian Elektronik untuk Dokumen LH (KA, Andal dan RKLRPL serta UKL-UPL)

Form Isian Elektronik untuk penyampaian SPT Masyarakat

Database Peran Serta Masyarakat & SPT Masyarakat

Database Kualitas LH (Tabular)

Database Dokumen LH

Database Geospatial

• Tata ruang; • Komunitas masyarakat; • Biodiversity; • Kualitas LH • dll


Decision Support Systems (DSS) for AMDAL, UKL-UPL & Environmental Permit Form Isian Elektronik Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)

Database Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan & Pengawasan Izin Lingkungan

Form Isian Elektronik Pelaporan Hasil Pengawasan LH

Database Proses Pelayanan Publik terkait dengan Penilaian Amdal, UKL-UPL dan Penerbitan Izin Lingkungan: Status & Tracking

Database Hasil Penilaian Tim Teknis & Komisi serta Keputusan Kelayakan LH & Izin Lingkiungan

Data & Informasi Kualitas Lingkungan (Tabular/Atribut)

Hasil pemantauan • kualitas air • Kualitas udara • Kerusakan LH • dll

Keterkaitan DSS dengan NEPA-Assist, & Renakasi KPK-UKP4 Database Pelaporan Pelaksanaan Izin Lingkungan & Pengawasan Izin Lingkungan

Database Peran Serta Masyarakat & SPT Masyarakat

Database Kualitas LH (Tabular)

Database Dokumen LH

Database Geospatial

WEB-GIS Izin Lingkungan (NEPA Assist)

Masyarakat /Publik


Database Proses Pelayanan Publik terkait dengan Penilaian Amdal, UKL-UPL dan Penerbitan Izin Lingkungan: Status & Tracking

Database Hasil Penilaian Tim Teknis & Komisi serta Keputusan Kelayakan LH & Izin Lingkiungan

Sistem Pengelolaan Informasi Terpadu Perizinan LH sesuai dengan RENAKSI NKBKPK dan UKP4

Upaya yang Harus Dilakukan untuk Membangun DSS Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Data dan Informasi dalam Dokumen LH yang telah dinilai dan disetujui

Entry Data

Data dan Informasi daalam Dokumen LH Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Baru

Surat Deputi yang mewajibakan pemrakarsa untuk memasukan data geospatial (shp)

Data

Hardware

Software

DSS atau SIG Amdal, UKL-UPL & Izin Lingkungan KLH

SDM

Rp

Pedoman

Terima kasih

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan – Asdep Kajian Dampak Lingkungan Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410 Gedung A lanta 6, Telp/Fax: 021-85904925 http://www.menlh.go.id/

Tindak Lanjut PIPIB oleh MENLH terkait dengan Izin Lingkungan 1. Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut kepada beberapa menteri terkait termasuk Menteri Negara Lingkungan Hidup (sekarang Inpres No. 06 Tahun 2013). 2. Dalam Inpres N0. 10 Tahun 2012 tersebut, Presiden menginstruksikan Menteri Lingkungan Hidup untuk melakukan upaya pengurangan emisi dari hutan dan lahan gambut melalui perbaikan tata kelola pada kegiatan usaha yang diusulkan pada hutan dan lahan gambut yang ditetapkan dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru melalui Izin Lingkungan. 3. Upaya yang telah dilakukan oleh MENLH untuk menindalkanjuti Instruksi Presiden tersebut adalah: a. Penetapan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; b. Itegrasi Peta Indikatif Penundaan Izin Baru dalam proses Amdal dan UKL-UPL serta Izin Lingkungan seperti tercantum dalam: • SE MENLH No. SE-02/MENLH/HK/07/2012 tentang Persyaratan Tambahan Uji Administrasi bagi Dokumen Amdal dan UKL-UPL; • Lampiran II Peraturan MENLH No. 5 Tahun 2012 Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Memiliki Amdal dan • Lampiran I dan Lampiran IV Peraturan MENLH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan

Keterkaitan Tata Ruang, dan PIPIB dengan Proses Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

• •

Apakah Lokasinya • Sesuai dengan Rencana Tata Ruang, dan/atau • Sesuai dengan Ketentuan PUU PPLH & SDA

Proses Amdal dan Izin Lingkungan, atau Proses UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Tidak ya

Sesuai

Apakah lokasinya berada di dalam Kawasan Hutan Primer & Lahan Gambut dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) ?

ya

Apakah termasuk usaha dan/atau Kegiatan yang DIKECUALIKAN?

Tidak

Tidak Sesuai

Ditolak

Inpress 06/2013 penganti Inpres 10/211

Ditolak

Usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dalam Inpres 10/2011 (Inpres 06/2013) • Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan; • Pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu: geothermal,

migas,

ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu • Pemanfaatan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku

PIPIB dalam KA: Pelingkupan • • •

Status studi Amdal: terintegrasi, bersamaan,setelah FS; Kesesuaian dengan RTRW & PIPIB; Komponen kegiatan yang berpotensi penyebabkan dampak & Pengelolaan LH yang sudah disiapkan/direncanakan + ALTERNATIF

Deskripsi Komponen Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Penyebab Dampak Lingkungan Deskripsi Rona LH Awal (Environmental Setting): •

•

Komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak; Usaha dan/atau kegiatan disekitar

peta-peta yang relevan yang memenuhi kaidahkaidah kartografi dan/atau layout dengan skala yang memadai Menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode penentuan dampak penting hipotetik dalam Amdal.

Dampal Penting Hipotetik (DPH) •

Hasil Pelibatan Masyarakat informasi apa yang dibutuhkan oleh pengambil keputusanterkait dengan hasil pelibatan masyarakat ini

• •

Identifikasi dampak potensial, evaluasi dampak potensial Daftar DPH

Setiap DPH yang dikaji memiliki batas waktu kajian tersendiri Wilayah Studi

Batas waktu Kajian

1.Batas project; 2.Batas ekologis, 3.Batas Sosial, 4.Batas Adm

Esensi dasar pelingkupan: membatasi kajian ANDAL pada hal yang penting untuk pengambilan keputusan

Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) – Inpres 10/2011 (2011-2013) & Inpres 06/2013 (20013-2005)

Lokasi yang masih boleh ada izin baru

Lahan Gambut

Hutan Alam Primer di dalam dan di luar kawasan Hutan

Lokasi PIPIB (Moratorium) –

Tidak Boleh Ada Izin Baru

DSS untuk Meningkatan Kualitas Penilaian Dokumen LH dan Pengambilan Keputusan Pemrakarsa

Dimiliki dan dikelola oleh Instansi LH

Data & Informasi dekriptif

Data & informasi Tabular i.e. Hasil pemantauan kualitas LH Rona Awal

Form Isian Elektronik untuk Dokumen LH (Amdal dan UKLUPL) – Improvement dari DADU

Data & informasi Geospatial i.e. Batas tapak proyek, ekologis, sosial & wilayah studi, hasil prakiraan & evaluasi dampak, lokasi RKL-RPL


Peningkatan kualitas hasil penilaian dokumen LH & pengambilan Keputusan

• Tata ruang; • Komunitas masyarakat; • Biodiversity; • Kualitas LH • dll


Data & Informasi Kualitas Lingkungan (Tabular/Atribut)

Hasil pemantauan • kualitas air • Kualitas udara • Kerusakan LH • dll

Data & Informasi berasal/ bersumber dari: • Dokumen Amdal & UKLUPL lainnya; • Data hasil pemantauan kualitas LH dari berbagai pihak; • Data hasil pengawasan LH, • Data hasil penelitian • dll

Proses penilaian dokumen LH dan pengambilan keputusan tidak hanya berdasarkan data dan informasi dari pihak pemrakarsa tetapi juga berdasarkan data dan informasi terkini yang dimiliki oleh instansi lingkungan hidup.

Keterkaitan antara Sistem Infomasi Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Peta RTRW/ RDTR

Social or Community Mapping

Peta Biodiversity

Peta Usaha dan/atau Kegiatan disekitar (LULC Change)

Peta Daya Dukung/ Daya Tampung LH

Sistem Informasi LH & SDA

Data dan Informasi Spatial terkait dengan Kriteria Kelayakan Lingkungan Hidup

Dokumen Amdal dalam DADU

Besaran dan Sifat Penting dampak masing-masing DPH secara spatial

Penilaian AMDAL atau Pemeriksaan UKL-UPL

Decision Support Systems (DSS) Amdal, UKLUPL dan Izin Lingkungan

Hasil Evaluasi secara Holistik terhadap Seluruh Dampak LH secara spatial

Kemampuan pemrakarsa dan pihak lain (Peta Pengelolaan dan Pemantauan secara spasial)

Keputusan: 1. 2. 3.

SKKLH; Rekomendasi UKLUPL Izin Lingkungan

Contoh Data Prakiraan Dampak Penting: Dampak Penambangan Timah di Laut terhadap Kekeruhan di Laut (AMDAL Terpadu PT Timah 2009)

Sumber: Soeryo Adiwibowo, 2013

Contoh Data Prakiraan Dampak Penting: Dampak Operasi Penambangan Timah di Laut terhadap Perubahan Kedalaman Dasar Laut (AMDAL Terpadu PT Timah 2009)

Deposisi Material Hasil Galian Tambang di Laut Permis Bangka Selatan yang Berbentuk TSS Sumber: Soeryo Adiwibowo, 2013

Perubahan Kedalaman Laut Hasil Endapan Galian Tambang di Laut Permis Bangka Selatan yang Berbentuk TSS

Morphology Impact

•

•

Significant increase in mean SSC over east and west aquaculture areas (~20mg/l) – Mitigation in eastern sector can be achieved via streamlining PT. Dwi Marunda Makmur development to eliminate current amplification around the north eastern end Strong amplification of suspended solids concentration offshore of Tangerang International City in proximity aquaculture areas – Mitigation through optimisation of TIC

•

•

•

• •

Conflict between east of the PT. Dwi Marunda Makmur development and Tarumanegara Port due to significant sedimentation risk Significant incremental sedimentation is predicted immediately east of Tanjung Priok Port, but no direct consequence Significant incremental sedimentation between Tanjung Priok Port and eastern PT. Manggala Krida Yudha reclamation: some maintenance requirements, not critical for drainage Significant incremental for developments immediately west of Pantai Mutiara. Critical for drainage impact Maintenance regime for all rivers and channels essential

Note: Preliminary assessment: thorough assessment of morphological impact is required!

Dampak Lingkungan Reklamasi: Interaksi antara Kegiatan Reklamasi dan Lingkungan/Ekosistem Pesisir-Laut lokasi sumber material reklamasi

1. Dampak rencana usaha dan/atau kegiatan (Proyek) terhadap lingkungan

2. Dampak lingkungan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan (Proyek) i.e. Perubahan iklim

Lokasi Reklamasi

Dampak

Rencana Kegiatan Reklamasi & Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Lainnyy di Lahan Reklamasi

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Deskripsi rencana kegiatan ; Rencana lokasi kegiatan i.e. luas perarian yang akan direklamasi; Deskripsi proses utama, termasuk perkiraan besarannya Sumber daya yang digunakan dan perkiraan besarnya; Limbah yang akan dihasilkan, jenis, dan perkiraan besarnya; Rencana mitigasi dampak yang sudah direncanakan dari awal (terintegrasi dalam desain rencana kegiatan).

Lingkungan: Ekosistem Pesisir Laut Komponen Lingkungan 1. Biogeofisik-kimia: i.e. hidro-oceanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi, dan/atau geoteknik, kualitas air; 2. Sosekbud: i.e. demografi, akses publik, dan potensi relokasi 3. Kesehatan masyarakat: prevalensi penyakit, perubahan kesmas.

KEGIATAN VITAL YANG AKAN TERPENGARUH 12

5

4

3 9

11 10

6 2 7

1 8

1.

PLTU/PLTGU Muara Karang dan Muara Tawar.

8.

Kawasan Rekreasi Taman Impian Jaya Ancol

2.

PLTU Tanjung Priok.

9.

3.

Permukiman Pantai Mutiara,

Permukiman nelayan di Muara Angke dan Kamal Muara.

4.

Permukiman Pantai Indah Kapuk

5.

Pelabuhan Tanjung Priok

6. 7.

10. Suaka Marga Satwa Muara Angke 11. Hutan Lindung Angke Kapuk

12. Hutan Wisata Kamal. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudra Sunda Kelapa 13. Beberapa bangunan dan obyek peninggalan sejarah (Museum Fatahillah, rumah si Pitung Kawasan Berikat Nusantara Marunda dll). 59

TUMPANG TINDIH DENGAN JARINGAN BAWAH LAUT

60

MODELLING BANJIR JAKARTA Asumsi bentuk reklamasi seperti pulau pulau

Tidak sesuai dengan asumsi bentuk reklamasi – menyatu dengan daratan lama

61

SLR dan Reklamasi Pantai Jakarta 2050 Monas

Tanjung Priok Bandara Soekarno-Hatta

Dampak Pemanasan Global (Susandi, 2007)

Proyek Reklamasi yang direncanakan

63

Dampak Rencana Reklamasi Tangerang International City

tujuh (7) pulau reklamasi yang terletak di bagian barat Teluk Jakarta. Luas wilayah yang dikelola oleh PT. TIC untuk ketiga pulau tersebut adalah: 1.290 ha. untuk pengembangan kawasan bisnis, budaya, wisata, olahraga dan hiburan/rekreasi

DAMPAK PERMASALAHAN LINGKUNGAN UTAMA Konflik pemanfaatan antara jaringan kabel bawah laut dengan rencana pulau reklamasi di kawasan barat Teluk Jakarta. Limpasan sedimen akan membahayakan ekosistem terumbu karang di sekitar pulaupulau alami yang ada. Limpasan sedimen akan mempengaruhi wilayah penangkapan ikan nelayan. Dampak langsung sedimentasi secara luas akan terjadi di wilayah penangkapan ikan. Dampak backwater akan mempengaruhi paras muka air sungai (banjir) yang bermuara di wilayah reklamasi. Sedimentasi juga mempengaruhi sentra kegiatan perikanan (bagan dan budidaya) di kawasan barat Teluk Jakarta. Sedimentasi berdampak terhadap kestabilan muara sungai dan mempengaruhi perendaman air tawar di kawasan reklamasi tersebut. Penurunan kualitas air secara umum akan terjadi di sepanjang garis pantai dan perairan kawasan reklamasi.

Dampak Rencana Reklamasi PT. Kapuk Naga Indah DAMPAK PERMASALAHAN LINGKUNGAN UTAMA Limpasan sedimen akan membahayakan

ekosistem terumbu karang di sekitar pulau-pulau alami yang ada.

tiga (3) pulau reklamasi yang mencakup luas sebagai berikut: 242 ha; 279 ha; dan 277 ha. Ketiga pulau tersebut diperuntukan sebagai kawasan hunian dan infrastruktur publik

Limpasan sedimen akan mempengaruhi daerah penangkapan ikan nelayan. Dampak backwater akan mempengaruhi paras muka air sungai (banjir) yang bermuara di wilayah reklamasi. Sedimentasi juga mempengaruhi sentra kegiatan perikanan di barat Teluk Jakarta. Sedimentasi berdampak terhadap kestabilan muara sungai serta mempengaruhi perendaman air tawar dan sungai-sungai yang bermuara secara langsung di kawasan pembangunan tersebut. Penurunan kualitas air secara umum akan terjadi di sepanjang garis pantai dan perairan kawasan reklamasi. Konflik antara upaya pengawetan dan perlindungan hutan dan kehidupan liar di Suaka Margasatwa Muara Angke dan pembangunan di kawasan timur.

Dampak Rencana Reklamasi PT Jakarta Propertindo DAMPAK PERMASALAHAN LINGKUNGAN UTAMA

Limpasan sedimen akan mempengaruhi pipa intake pembangkit listrik.

satu pulau reklamasi yang mencakup area seluas 245 ha dan diperuntukan bagi pengembangan real estate, taman rekreasi, dan area komersial

Limpasan sedimen akan mempengaruhi wilayah penangkapan ikan nelayan. Limpasan sedimen akan mempengaruhi estetika lingkungan perairan di sekitar wilayah pemukiman. Dampak resirkulasi thermal terhadap pipa intake pembangkit listrik Sedimentasi berdampak terhadap pembangkit listrik dan sentra kegiatan perikanan Dampak backwater akan mempengaruhi paras muka air sungai yang bermuara (banjir) di wilayah reklamasi. Sedimentasi berdampak terhadap kestabilan muara sungai serta mempengaruhi perendaman air tawar dan sungai-sungai yang bermuara secara langsung di kawasan reklamasi tersebut. Penurunan kualitas air secara umum antara perairan pesisir yang ada dengan kawasan reklamasi. Konflik antara upaya pengawetan dan perlindungan hutan dan kehidupan liar di Suaka Margasatwa Muara Angke dengan

Dampak Rencana Reklamasi PT. Muara Wisesa Samudera & PT. Bhakti Bangun Eramulia DAMPAK PERMASALAHAN LINGKUNGAN UTAMA Limpasan sedimen akan mempengaruhi pipa intake pembangkit listrik.

satu pulau reklamasi yang mencakup luas 206 ha dan diperuntukan sebagai real estate dan apartemen.

Limpasan sedimen akan mempengaruhi estetika lingkungan perairan di sekitar wilayah pemukiman. Dampak resirkulasi thermal terhadap pipa intake pembangkit listrik Sedimentasi berdampak terhadap pembangkit listrik Konflik lahan antara jaringan kabel bawah laut dengan rencana tapak reklamasi Ketidakselarasan pemanfaatan lahan antara industri yang ada dengan rencana pengembangan reklamasi Dampak backwater akan mempengaruhi paras muka air sungai (banjir) yang bermuara di wilayah reklamasi. Sedimentasi berdampak terhadap sentra kegiatan perikanan Sedimentasi berdampak terhadap kestabilan muara sungai serta mempengaruhi perendaman air tawar dan sungai-sungai yang bermuara secara langsung (banjir) di sekitar reklamasi Penurunan kualitas air secara umum antara perairan pesisir dengan kawasan reklamasi.

Dampak Rencana Reklamasi PT. Jaladri EkaPaksi DAMPAK PERMASALAHAN LINGKUNGAN UTAMA Limpasan sedimen akan mempengaruhi pipa intake pembangkit listrik. Limpasan sedimen akan mempengaruhi estetika lingkungan perairan di sekitar wilayah pemukiman dan kawasan wisata. Konflik lahan antara jaringan kabel bawah laut dengan rencana tapak reklamasi Sedimentasi berdampak terhadap sentra kegiatan perikanan Penurunan kualitas air secara umum antara perairan pesisir dengan kawasan reklamasi.

satu pulau reklamasi yang menurut BAPPEDA DKI Jakarta mencakup area seluas 154 ha dan diperuntukan sebagai bangunan publik

Dampak Rencana Reklamasi PT. Pembangunan Jaya Ancol DAMPAK PERMASALAHAN LINGKUNGAN UTAMA Limpasan sedimen akan mempengaruhi estetika lingkungan perairan di sekitar wilayah pemukiman dan kawasan wisata.

tiga (3) pulau reklamasi yang menurut mencakup kawasan seluas 726 ha yang diperuntukkan sebagai bangunan publik dan ruang terbuka hijau.

Konflik lahan antara jaringan pipa/kabel bawah laut dengan rencana tapak reklamasi Ketidakselarasan pemanfaatan lahan antara industri yang ada dengan rencana pengembangan reklamasi Dampak backwater akan mempengaruhi paras muka air sungai (banjir) yang bermuara di wilayah reklamasi. Sedimentasi berdampak terhadap sentra kegiatan perikanan dan pelabuhan marina Sedimentasi berdampak terhadap kestabilan muara sungai serta mempengaruhi perendaman air tawar dan sungai-sungai yang bermuara secara langsung di kawasan reklamasi tersebut. Penurunan kualitas air secara umum antara perairan pesisir dengan kawasan reklamasi.

Dampak Rencana Reklamasi PT. Manggala KridaYudha DAMPAK PERMASALAHAN LINGKUNGAN UTAMA Limpasan sedimen akan mempengaruhi pipa intake pembangkit listrik.

dua pulau reklamasi dengan area seluas 351 ha dan 481 ha yang diperuntukkan sebagai bangunan publik

Limpasan sedimen akan mempengaruhi wilayah penangkapan ikan nelayan.di timur TanjungPriok Limpasan sedimen akan mempengaruhi estetika lingkungan perairan di sekitar kawasan wisata. Konflik lahan antara jaringan kabel bawah laut dengan rencana tapak reklamasi Dampak backwater akan mempengaruhi paras muka air sungai (banjir) yang bermuara di wilayah reklamasi. Sedimentasi berdampak terhadap fasilitas pelabuhan Sedimentasi berdampak terhadap kestabilan muara sungai serta mempengaruhi perendaman air tawar dan sungai-sungai yang bermuara secara langsung di kawasan reklamasi tersebut. Penurunan kualitas air secara umum antara perairan pesisir dengan kawasan reklamasi.

Dampak Rencana Reklamasi Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT. Pelindo II DAMPAK PERMASALAHAN LINGKUNGAN UTAMA Limpasan sedimen akan mempengaruhi pipa intake pembangkit listrik.

Menurut BAPPEDA DKI Jakarta kawasan yang diberikan pada PT. Pelindo II mencakup luas 368 ha

Limpasan sedimen akan mempengaruhi wilayah penangkapan ikan nelayan Kontaminasi sedimen di wilayah penangkapan akibat pengerukan pasir untuk pembukaan jalur pelayaran. Limpasan sedimen akan mempengaruhi wilayah penangkapan ikan nelayan. Sedimentasi berdampak terhadap sentra kegiatan perikanan dan fasilitas pelabuhan Sedimentasi berdampak terhadap kestabilan muara sungai serta mempengaruhi perendaman air tawar dan sungai-sungai yang bermuara secara langsung di kawasan reklamasi tersebut.

Dampak Rencana Reklamasi PT. Kawasan Berikat Nusantara

Menurut BAPPEDA DKI Jakarta area yang diberikan pada PT. KBN mencakup luas 513 ha yang diperuntukkan sebagai kawasan industri dan kompleks pergudangan

DAMPAK PERMASALAHAN LINGKUNGAN UTAMA Limpasan sedimen akan mempengaruhi pipa intake pembangkit listrik. Dampak resirkulasi thermal terhadap pipa intake pembangkit listrik Dampak backwater akan mempengaruhi paras muka air sungai (banjir) yang bermuara di wilayah reklamasi. Limpasan sedimen akan mempengaruhi wilayah penangkapan ikan nelayan. Sedimentasi berdampak terhadap sentra kegiatan perikanan dan fasilitas pelabuhan Sedimentasi berdampak terhadap kestabilan muara sungai serta mempengaruhi perendaman air tawar dan sungai-sungai yang bermuara secara langsung di kawasan reklamasi tersebut.

Dampak Rencana Reklamasi PT. Dwi Marunda Makmur DAMPAK PERMASALAHAN LINGKUNGAN UTAMA Konflik pengembangan terkait rencana batas lahan reklamasi antara Dwi Marunda Makmur dan Pelabuhan Tarumanagara Dampak resirkulasi thermal terhadap pipa intake pembangkit listrik. Dampak backwater akan mempengaruhi paras muka air sungai (banjir) yang bermuara di wilayah reklamasi. Limpasan sedimen akan mempengaruhi wilayah penangkapan ikan nelayan. Sedimentasi berdampak terhadap sentra kegiatan perikanan dan fasilitas pelabuhan Limpasan sedimen akan mempengaruhi pipa intake pembangkit listrik. Sedimentasi berdampak terhadap kestabilan muara sungai serta mempengaruhi perendaman air tawar dan sungai-sungai yang bermuara secara langsung di kawasan pembangunan tersebut.

satu (1) pulau reklamasi di kawasan timur Teluk Jakarta. seluas 524 ha diperuntukan sebagai kawasan industry dan kompleks pergudangan

Amdal, UKL-UPL dan Izin Lingkungan

Recommend Documents