Layanan Subdit Sarana dan Prasana Pendidikan Masyarakat Tahun 2013
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAI USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PAUDNI DITJEN PAUDNI SEKRETARIAT DITJEN
DIREKTORAT BINPAUD
DITREKTORAT BINSUSLAT
DIREKTORAT BINDIKMAS
DIREKTORAT P2TK-PAUDNI
STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINDIKMAS
DIREKTORAT BINDIKMAS SUBAG TATA USAHA
SUBDIT
SUBDIT
SUBDIT
SUBDIT
PROGRAM DAN EVALUASI
PEMBELAJARAN DAN PESERTA DIDIK
KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN
SARANA DAN PRASARANA
Visi Terwujudnya masyarakat beraksara, berbudaya baca, berkeadilan gender dan berakhlak mulia
Misi • Membebaskan tuna aksara. • Meningkatkan keberaksaraan dan akhlak mulia.
• Meningkatkan budaya baca. • Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender. • Meningkatkan kerjasama kemitraan masyarakat.
Kebijakan Mendorong terselenggaranya gerakan membaca masyarakat dan layanan pembelajaran untuk mewujudkan budaya baca melalui pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang berguna bagi aksarawan baru maupun anggota masyarakat lainnya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku
Faktor yang Mungkin Mempengaruhi Minat Baca •
•
Kemampuan membaca –
Kemampuan membaca, memahami, & menginterpretasikan bacaan (terutama kemampuan bahasa Indonesia)
–
Ketersediaan sarana penunjang untuk membaca (kacamata, penerang, dll)
Ketertarikan untuk membaca –
•
Mutu & variasi bacaan termasuk ketersediaan bahan bacaan berbahasa lokal
Ketersediaan & keterjangkauan sumber bacaan –
–
Ketersediaan sumber bacaan termasuk terjemahan •
Kuantitas dan frekuensi terbitan
•
Ketersediaan penulis / penterjemah rendahnya budaya menulis menghambat lahirnya penulis
Daya beli masyarakat harga bahan bacaan
Salah satu program yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat adalah Pengembangan Budaya Baca. Tujuannya adalah mewujudkan
masyarakat belajar
yang salah satunya adalah masyarakatnya gemar
membaca.
Sayangnya kegiatan membaca ini belum menjadi kebiasaan, belum menjadi tradisi, belum menjadi kebutuhan, belum membudaya, dan karenanya masyarakat kita belum dapat disebut masyarakat baca (reading society). Padahal dengan aktivitas membaca, baik melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan non-formal,
kita ikut mencerdaskan bangsa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional
Rendahnya minat baca disebabkan: • • • • •
Tingginya angka tuna aksara; Terbatasnya bahan bacaan; Kemiskinan dan kesulitan hidup; Mahalnya bahan bacaan; Terbatasnya akses layanan bidang bahan bacaan; dan • Kelelahan setelah bekerja keras.
Memperkuat Minat Baca • Mengondisikan selalu ada buku di sekitar kita, di mana saja. • Pancangkan target dalam membaca. • Kurangi menonton televisi. • Bergabung dengan komunitas atau kelompok membaca. • Biasakan untuk menikmati sumber-sumber bahan bacaan • Ciptakan kebiasaan membaca yang sesuai. • Lebih utamakan aktivitas membaca dibanding yang lain.
Taman Bacaan Masyarakat • Pendidikan masyarakat berupaya mencegah kekambuhan ketunaaksaraan penduduk dewasa dan meningkatkan budaya baca dengan ‘membacakan masyarakat dan memasyarakatkan membaca’ melalui sinergi program pendidikan keaksaraan dengan perluasaan akses
terhadap bahan bacaan.
• Layanan ketersedian bahan bacaan ini diwujudkan dengan perluasan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) pada tingkat kecamatan dan diperluas di ruang publik seperti pasar, mall, terminal, rumah ibadah, rumah sakit, panti sosial, dan ruang publik lainnya. • Hingga saat ini terdaftar 6.600 TBM, temasuk TBM ruang publik dan Mobile.
Kilas Balik Tahun 2012
Capaian IKU (renstra) Dikmas Tahun 2012 & Target 2013
No
Indikator Kinerja Utama
Realisasi (2011)
Target
Capaian
2012
2013
2012
2013
4.5
PERSENTASE PENDUDUK BUTA AKSARA USIA DEWASA
4,43%
4,23%
4,03%
4,21%
?
4.6
PERSENTASE KAB/ KOTA YANG TELAH MENERAPKAN PENGARUSUTAMAAN
48,70%
54,00%
61,00%
54,00%
?
4.7
PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KEORANGTUAAN (PARENTING EDUCATION)
20,42%
30,00%
40,00%
30,00%
?
4.8
PERSENTASE PKBM BERNOMOR INDUK LEMBAGA
56,00%
60,00%
70,00%
60,00%
?
4.9
PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MEMILIKI MINIMAL 10 TBM
36,00%
47,00%
59,00% 47,00%
?
Beberapa Catatan • Lembaga tdk melampirkan syarat administrasi secara lengkap • Mencantumkan alamat yang kurang jelas sehingga menyulitkan untuk melakukan komunikasi • Banyak proposal yang isinya sama dengan proposal lembaga lainnya (copy paste) • Sebagian besar laporan lembaga berupa kutipan proposal dan kumpulan kuitansi (tidak melaporkan proses dari persiapan, pelaksanaan kegiatan, akhir kegiatan, dan output kegiatan), dan kebanyakan tidak menyampaikan foto-foto kegiatan; • Masih ada lembaga yang secara sengaja memberikan uang dan/ atau bingkisan kepada staf pusat; • Lembaga terus-menerus menelepon (terkesan meneror) petugas pusat, seolah-olah pasti akan mendapatkan bantuan. • Ada lembaga yang sulit menyampaikan laporan
Layanan Program Dikmas Tahun 2013
Komposisi Alokasi Anggaran Pusat dan Dekonsentrasi Tahun 2013 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat
7.181.411 (2,54%)
275.946.958 (97,46%)
Pusat
Dekonsentrasi
Total Anggaran Pusat dan Dekonsentrasi: Rp. 283.128.369,-
Anggaran Dit. Bindikmas Tahun 2013 (dalam ribuan) Rp. 1.871.735,00 (0,66%)
Rp. 4.310.816,00 (1,52%)
Rp. 69.782.558,00 (24,64%)
Rp. 206.164.400,00 (72,81%)
Total Anggaran Pusat: Rp. 275.946.958,00 Belanja Sosial
Belanja Barang
Belanja Modal
Belanja Pegawai
Layanan Bantuan Sosial Tahun 2013
No
Jenis Bantuan Program
1.
Keaksaraan Dasar
2.
Volume
Unit Cost
Jumlah (Rp)
133.320 org
360.000
47.995.200.000
Keaksaraan Dasar Layanan Khusus
55.000 org
400.000
22.000.000.000
3.
Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)
141.020 org
460.000
64.869.200.000
4.
Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Layanan Khusus
3.000 org
500.000
1.500.000.000
5.
Peningkatan Budaya Tulis melalui Koran Ibu, Koran Anak, Cerita Rakyat
70 lbg
30.000.000
2.100.000 .000
6.
Rintisan Aksara Kewirausahaan
30 lbg
70.000.000
2.100.000 .000
7.
Penguatan Aksara Kewirausahaan
20 lbg
50.000.000
1.000.000 .000
8.
Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan
7.000 org
1.000.000
7.000.000.000
9.
Pendidikan Kecakapan Keorangtuaan
70 lbg
35.000.000
2.450.000.000
Pendidikan Pencegahan PTPPO
20 lbg
40.000.000
800.000.000
10.
Layanan Bantuan Sosial Tahun 2013 Lanjutan …
No
Jenis Bantuan Program
Volume
Unit Cost
Jumlah (Rp)
11. Tanggap Darurat Bencana, NAPZA/HIV/AIDS
20 lbg
40.000.000
800.000.000
12.
Pendidikan Karakter melalui Pendidikan Nonformal
60 lbg
25.000.000
1.500.000.000
13.
Peningkatan Kapasitas POKJA PUG Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi
23 lbg
200.000.000
4.600.000.000
14.
Peningkatan Kapasitas POKJA PUG Bidang Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota
37 lbg
100.000.000
3.700.000.000
15.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSG/PSW
5 lbg
200.000.000
1.000.000.000
16.
Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG)
90 lbg
30.000.000
2.700.000.000
17. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Rintisan 18. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Penguatan 19. 20.
Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Ruang Publik/TBM@Mall Sarana Peningkatan Mutu Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Berbasis Elektronik
420 lbg
30.000.000
12.600.000.000
50 lbg
30.000.000
1.500.000.000
15 lbg
150.000.000
2.250.000.000
50 lbg
30.000.000
1.500.000.000
21.
Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi
30 lbg
90.000.000
2.700.000.000
22.
Pengembangan Sarana PKBM
50 lbg
40.000.000
2.000.000.000
Layanan Bantuan Sosial Tahun 2013 Lanjutan …
No
Jenis Bantuan Program
Volume
Unit Cost
Jumlah (Rp)
23.
Rintisan Perluasan Akses PKBM
80 lbg
50.000.000
4.000.000.000
24.
Rintisan Rumah Pintar dan Balai Belajar Bersama
30 lbg
200.000.000
6.000.000.000
25.
Pengembangan PKBM Tematik
25 lbg
100.000.000
2.500.000.000
26.
Peningkatan Mutu Kelembagaan PKBM
60 lbg
50.000.000
3.000.000.000
27.
Peningkatan Mutu Kelembagaan FK PKBM
20 lbg
50.000.000
1.000.000.000
28.
Pengembangan Kewirausahaan Sinergi PKBM dengan SKB
5 lbg
200.000.000
1.000.000.000
Rencana Alokasi Bantuan Sosial Taman Bacaan Masyarakat Rintisan Tahun 2013 Tahun 2013
No.
Provinsi 1 Aceh
2 Sumatera Utara
3 Sumatera Barat
4 Riau 5 Jambi
6 Sumatera Selatan
Kab/Kota
Jml TBM Th. 2012
Alokasi per kab/kota
Dist. per prov 13
1 Kab. Aceh Selatan 2 Kota Langsa
7 6
3 4
3 Kab. Aceh Barat Daya 4 Kab. Dairi 5 Kota Tebing Tinggi 6 Kab. Asahan
4 6 5 4
6 4 5 6
7 Kota Padang Panjang 8 Kota Pariaman
5 1
5 9
14
7 3 6 6 6
3 7 4 4 4
10
4 3
6 7
13
9 10 11 12 13
Kab. Kuantan Singingi Kab. Siak Kab. Bungo Kab. Muaro Jambi Kab. Tanjab Timur
14 Kab. Oku 15 Kab. Empat Lawang
15
12
Lanjutan... 7 Bangka B elitung
8 Bengkulu
16 17 18 19
9 Lampung
20 Kab. Bengkulu Tengah 21 Kab. Lampung Barat
3 5
7 5
22 23 24 25
Kab. Lampung Selatan Kab. Bangli Kab. Gianyar Kota Denpasar
3 6 3 7
7 4 7 3
26 27 28 29 30
Kab. Timor Tengah Utr Kab. Kupang Kab. Ketapang Kota Sambas Kab Melawai
4 4 6 3 6
6 6 4 7 4
12
10 Bali
11 NTT 12 Kalimantan Barat
Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Tengah Kab. Belitung Kab. Bengkulu Utara
6 6 6 5
4 4 4 5
12
12 12 14
15
13 Kalmantan Tengah
31 Kab. Kotawaringin Timur 32 Kab. Gunung Mas
3 5
7 5
12
14 Kalimantan Selatan
33 34
3 3
7 7
14
15 Kalimantan Timur
35 Kab. Nunukan 36 Kab. Berau
5 3
5 7
12
Kab Hulu Sungai Utara Kab Kotabaru
Lanjutan.... 16 Sulawesi Utara
17 Gorontalo 18 Sulawesi Tengah
19 Sulawesi Selatan
20 Sulawesi Tenggara 21 Maluku 22 Maluku Utara 23 Papua
24 Papua Barat 25 Kepulauan Riau
37 38 39 40 41 42 43 44 45
Kab. Minahasa Tenggara Kab. Sangihe Kab. Boalemo Kab. Tojo Unauna Kab. Donggala Kab. Banggai Kepulauan Kab. Bulukumba Kab. Soppeng Kab. Bone
4 3 4 7 6 4 7 6 3
6 7 6 2 4 6 3 4 7
13
46 47 48 49
Kab. Kab. Kab. Kab.
6 4 6 3
4 6 4 7
10
50 51 52 53 54 55 56 57 58
Kab. Halmahera Selatan Kota Ternate Kota Jayapura Kab. Keerom Kab. Jayapura Kota Manokwari Kota Sorong Kota Batam Kab. Karimun Jumlah
5 5 7 6 3 2 0 4 4
5 5 3 4 7 8 7 6 6 310
10
Konawe Utara Konawe Selatan Pulau Burru Kepaluan Aru
6 12
14
11
14
15 12 310
DESKRIPSI KEGIATAN
KEAKSARAAN DASAR (KD)
PENGERTIAN 1. Keaksaraan Dasar Upaya peningkatan kemampuan keaksaraan penduduk dewasa berkeaksaraan rendah atau tuna aksara usia 15 tahun ke atas agar memiliki kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung untuk mengomunikasikan teks lisan dan tulis menggunakan aksara dan angka dalam Bahasa Indonesia. 2. Dana Keaksaraan Dasar Bantuan biaya operasional penyelenggaraan keaksaraan bagi penduduk usia 15 tahun ke atas, dengan prioritas usia 15-59 tahun.
SASARAN
Penerima Bantuan PKBM/Satuan PNF sejenis/lembaga kemasyarakatan. Penerima Manfaat Layanan Penduduk tuna aksara usia 15 tahun ke atas dengan prioritas usia 15-59 tahun.
PERSYARATAN
1. 2. 3. 4. 5. 6.
DANA
untuk memberikan jasa pembelajaran atau membelajarkan 133.320 orang peserta didik @ Rp 360.000
Memiliki legalitas lembaga atau izin operasional. Memiliki surat keterangan domisili. Memiliki rekening atas nama lembaga. Memiliki NPWP atas nama lembaga. Memiliki alamat yang jelas Untuk PKBM diutamakan yang memiliki nomor induk lembaga (NILEM) Atau Sudah Terakreditasi.
KEGIATAN
KEAKSARAAN DASAR LAYANAN KHUSUS
PENGERTIAN Bantuan biaya operasional penyelenggaraan keaksaraan untuk meningkatkan kemam-puan mendengar, berbicara membaca, menulis, dan berhitung, serta mengkomuni-kasikan teks lisan dan tulis dengan menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia.
SASARAN
PERSYARATAN
DANA
Peserta didik usia 15 tahun ke atas berkeaksaraan rendah, dengan prioritas usia 15-59 tahun PKBM/satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya/Lembaga kemasyarakatan yang memiliki : 1. Legalitas, berupa akte notaris; 2. Rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi; 3. Nomor rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif; 4. NPWP atas nama lembaga; 5. Struktur organisasi dan Sekretariat dengan alamat yang jelas; 6. Untuk PKBM diutamakan yang memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM)
Keaksaraan Dasar Layanan Khusus: 55.000 Peserta Didik @ Rp. 400.000
KEGIATAN
KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (KUM)
PENGERTIAN 1. Keaksaraan Usaha Mandiri Merupakan kemampuan atau keterampilan dasar usaha yang dilatihkan melalui pembelajaran produktif dan keterampilan bermatapencaharian yang dapat meningkatkan keaksaraan dan penghasilan peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok sebagai salah satu upaya penguatan keaksaraan sekaligus pengentasan kemiskinan. 2. Dana Keaksaraan Usaha Mandiri Bantuan biaya operasional penyelenggaraan peningkatan kemampuan keberaksaraan dan usaha produktif bagi peserta didik yang telah mengikuti dan/ mencapai kompetensi keaksaraan dasar (memiliki SUKMA).
SASARAN
PERSYARATAN
DANA
Penerima Bantuan PKBM/Satuan PNF sejenis/lembaga kemasyarakatan. Penerima Manfaat Layanan Penduduk usia 15-59 tahun yang sudah mengikuti program keaksaraan dasar dan/atau penduduk berusia 15 tahun ke atas, dengan prioritas usia 15-59 tahun yang berkeaksaraan rendah. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Memiliki legalitas lembaga atau izin operasional. Memiliki surat keterangan domisili. Memiliki rekening atas nama lembaga. Memiliki NPWP atas nama lembaga. Memiliki alamat yang jelas Untuk PKBM diutamakan yang memiliki nomor induk lembaga (NILEM)
141,020 orang peserta didik program KUM @ Rp 460.000 .
KEGIATAN
KEAKSARAAN USAHA MANDIRI LAYANAN KHUSUS
PENGERTIAN bantuan biaya operasional penyelenggaraan keaksaraan untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan dasar usaha yang dilatihkan melalui pembelajaran produktif dan keterampilan bermata pencaharian yang dapat meningkatkan keaksaraan dan penghasilan peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok sebagai salah satu upaya penguatan keaksaraan sekaligus pengentasan kemiskinan.
SASARAN
PERSYARATAN
DANA
peserta didik berusia produktif (15 – 59 tahun) yang telah mengikuti dan/atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar (memiliki SUKMA) PKBM/satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya/ Lembaga kemasyarakatan yang memiliki : 1. Legalitas, berupa akte notaris; 2. Rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi; 3. Nomor rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif; 4. NPWP atas nama lembaga; 5. Struktur organisasi dan Sekretariat dengan alamat yang jelas; 6. Untuk PKBM diutamakan yang memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM)
KUM Layanan Khusus: 3.000 peserta didik @Rp. 500.000
KEGIATAN
PENINGKATAN BUDAYA TULIS MELALUI KA, KI, CR
PENGERTIAN
1.
Peningkatan Budaya Tulis melalui Koran Anak Merupakan tindakan pembelajaran dan perlindungan yang berpihak (affirmative action) terhadap peningkatan kemampuan dan budaya tulis anak marjinal yang rentan terhadap perdagangan orang dan Eksploitasi Seks Anak (ESA) yang dilatihkan dalam jurnalisme warga kepada peserta didik anak yang memerlukan perlindungan sekaligus sebagai penguatan keberaksaraan melalui berbagai media informasi, komunikasi, dan teknologi. 2. Peningkatan Budaya Tulis melalui Koran Ibu Merupakan tindakan pembelajaran yang berpihak (affirmative action) terhadap peningkatan kemampuan dan budaya tulis perempuan yang dilatihkan dalam jurnalisme warga kepada peserta didik perempuan sekaligus sebagai penguatan keberaksaraan melalui berbagai media informasi, komunikasi, dan teknologi. 3. Aksara Berbasis Cerita Rakyat Merupakan kemampuan mendongeng/berbicara, membaca, dan menulis cerita rakyat sehari-hari tentang legenda, kejadian dan fenomena alam (misalnya bencana, gerhana, dan lain-lain), kisah hidup, dan sejarah lokal yang inspiratif dan berkarakter untuk meningkatkan keberaksaraan dan keberdayaan masyarakat serta pelestarian sejarah lokal yang ditunjukkan dalam teks lisan, tulis, atau media komunikasi lainnya.
SASARAN
Penerima Bantuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Satuan PNF sejenis/organisasi keagamaan/lembaga kemasyarakatan dan/unit pelaksana teknis daerah yang menyelenggarakan program PAUDNI. Penerima Manfaat Layanan KA; Anak usia maksimal 18 tahun, diprioritaskan yang memiliki kerawanan diperdagangkan, menjadi korban eksploitasi seks anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan rawan terhadap bahaya Napza dan HIV/AIDS. KI; Perempuan 18 tahun keatas dengan kompetensi keaksaraan dasar, serta kelompok perempuan yang membutuhkan pelayanan khusus antara lain kelompok rawan kekerasan, rentan NAPZA, dan traffiking. CR; Penduduk usia 15 tahun ke atas berkeaksaraan rendah dengan prioritas usia 15-59 tahun. Jumlah peserta didik untuk setiap lembaga penyelenggara sekurang-kurangnya 20 orang.
PERSYARATAN
1. Memiliki akta notaris pendirian lembaga atau surat izin operasional dari lembaga berwenang atau legalitas kelembagaan lainnya. 2. Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 3. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga. 4. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga. 5. Memiliki alamat sekretariat dan struktur organisasi yang jelas. 6. Untuk PKBM diutamakan yang memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM).
DANA
Peningkatan Budaya Tulis melalui Koran Ibu, Koran Anak, Cerita Rakyat : 70 lembaga @ Rp 30.000.000,-
KEGIATAN
RINTISAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN
PENGERTIAN 1. Rintisan Aksara Kewirausahaan
Merupakan kemampuan kewirausahaan masyarakat yang dibelajarkan melalui rintisan/pengembangan inkubator bisnis dan sentra usaha mandiri untuk meningkatkan keberaksaraan dan penghasilan peserta didik dan masyarakat sekitar. 2. Dana Bantuan Rintisan Aksara Kewirausahaan Merupakan bantuan biaya operasional pembelajaran kewirausahaan, pelatihan keterampilan produktif, dan pengembangan inkubator usaha.
SASARAN
PERSYARATAN
DANA
Penerima Bantuan Lembaga PKBM dan satuan PNF sejenis yang memliki potensi usaha dengan melibatkan sekurangkurangnya 20 orang peserta didik. Penerima Manfaat Layanan Penduduk dewasa usia 15-59 tahun yang telah mengikuti dan atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar atau ragam keaksaraan lainnya untuk setiap lembaga sebanyak 20 orang peserta: 1. Sekurang-kurangnya 25% peserta didik adalah warga masyarakat berkeaksaraan rendah dan/atau warga masyarakat lainnya yang telah melakukan wirausaha, misalnya pedagang keliling, pemilik warung, dsb. 2. Sebanyak-banyaknya 75% peserta didik adalah warga masyarakat berkeaksaraan rendah dan/atau warga masyarakat lainnya yang berminat menjadi wirausaha 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Memiliki legalitas lembaga, seperti akta notaris atau izin operasional atau bukti legalitas lainnya. Memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga. Memiliki alamat sekretariat yang jelas. Untuk PKBM diutamakan yang memiliki nomor induk lembaga (NILEM).
30 lembaga @ Rp 70.000.000 per lembaga.
KEGIATAN PENGERTIAN
SASARAN
PERSYARATAN
DANA
PENGUATAN AKSARA KEWIRAUSAHAAN Bantuan biaya operasional penguatan pembelajaran kewirausahaan, pelatihan keterampilan produktif, dan pengembangan inkubator usaha untuk meningkatkan keberaksaraan dan penghasilan peserta didik dan masyarakat sekitar.
Penduduk usia 15 tahun ke atas berkeaksaraan rendah melalui lembaga PKBM dan satuan PNF sejenis yang telah mengembangkan inkubator usaha melalui dana rintisan aksara kewirausahaan.
PKBM/satuan pendidikan nonformal sejenis lainnya/ Lembaga kemasyarakatan yang memiliki : 1. Legalitas, berupa akte notaris; 2. Rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi; 3. Nomor rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif; 4. NPWP atas nama lembaga; 5. Struktur organisasi dan Sekretariat dengan alamat yang jelas; 6. Untuk PKBM diutamakan yang memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM) 20 lembaga @ Rp 50.000.000 per lembaga.
KEGIATAN
PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP
PENGERTIAN 1. Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) Berorientasi Pemberdayaan Perempuan
Merupakan tindakan pembelajaran yang berpihak (affirmative action) terhadap peningkatan kemampuan kecakapan hidup meliputi kecakapan personal, sosial, intelektual, dan vokasional berkaitan dengan pendidikan karakter dalam keluarga, kesehatan ibu dan anak, keterampilan mengolah dan mendayagunakan sumber daya lokal yang memberikan nilai tambah pada kemandirian dan kehidupan keluarga. 2. Dana Pembelajaran PKH Berorientasi Pemberdayaan Perempuan Merupakan bantuan biaya operasional penyelenggaraan Pelatihan Kecakapan Hidup, Pendidikan Karakter serta pendidikan pencegahan resiko kematian ibu hamil dan anak dan kesehatan bagi perempuan agar mereka mampu meningkatkan kualitas hidupnya.
SASARAN
Penerima Bantuan PKBM/Satuan PNF Sejenis/lembaga kemasyarakatan. Penerima Manfaat Layanan Perempuan yang berusia produktif yakni 18-45 tahun dan tidak memiliki pekerjaan tetap, berasal dari keluarga miskin, serta merupakan masyarakat rentan sosial & diskriminasi perkotaan.
PERSYARATAN
1. Memiliki akta notaris pendirian lembaga atau surat izin operasional dari lembaga berwenang atau legalitas kelembagaan lainnya. 2. Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 3. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga. 4. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga. 5. Memiliki alamat sekretariat dan struktur organisasi yang jelas. 6. Untuk PKBM diutamakan yang memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM).
Dana
7.000 orang @ Rp.1.000.000.
KEGIATAN
PENDIDIKAN KECAKAPAN KEORANGTUAAN
PENGERTIAN
Pendidikan kecakapan keorang-tuaan adalah peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pendidikan masyarakat berkaitan dengan kecakapan keorangtuaan untuk pendidikan karakter dalam keluarga, mencegah risiko kematian ibu melahirkan dan bayi, mencegah penelantaran dan kekerasan terhadap anak, dan memberikan perlindungan terhadap anak marjinal, terlantar, dan bermasalah dengan hukum termasuk pendidikan untuk pengelolaan ekonomi keluarga.
SASARAN
Penerima manfaat layanan pendidikan kecakapan keorangtuaan adalah pemangku kepentingan pendidikan masyarakat yang tergabung dalam Pokja PUG Pendidikan, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain yang kompeten. Jumlah peserta workshop pendidikan kecakapan keorangtuaan minimal sejumlah 20 orang
PERSYARATAN
1. Memiliki akta notaris pendirian lembaga atau surat izin operasional dari lembaga berwenang atau legalitas kelembagaan lainnya. 2. Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 3. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang dibuktikan dengan surat keterangan Bank 4. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga 5. Memiliki alamat sekretariat dan struktur organisasi yang jelas
DANA
70 Lembaga @Rp. 35.000.000,-
KEGIATAN
PENDIDIKAN PENCEGAHAN PTPPO
PENGERTIAN Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) merupakan kegiatan sosialisasi, advokasi dan implementasi pemberantasan tindak pidana perdangangan orang di daerah yang teridentifikasi rawan, pengirim dan daerah transit perdagangan orang.
SASARAN
PERSYARATAN
DANA
Daerah yang teridentifikasi rawan terhadap terjadinya TPPO dan ESA (sub gugus tugas kab/kota, organisasi perempuan, lembaga yang kompeten) Penerima Manfaat Layanan adalah masyarakat yang rawan perdagangan orang dan eksploitasi seksualitas anak. 1. Memiliki SK Penetapan Sub Gugus Tugas PTPPO dari pejabat yang berwenang. 2. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang dinyatakan dengan surat keterangan bank atas nama Sub Gugus Tugas, tidak atas nama pribadi. 3. Memiliki rekening bank dan NPWP atas nama Sub Gugus Tugas bidang pencegahan. 4. Memiliki data sasaran rawan perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak dibuktikan dengan data publikasi yang sah (kliping berita, data statistik dan lainnya). 5. Memiliki pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis
20 Lembaga @Rp. 40.000.000,-
KEGIATAN
TANGGAP DARURAT BENCANA NAPZA/HIV/AIDS
PENGERTIAN
Tanggap Darurat Bencana merupakan aktifitas kemanusiaan yang memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat sekitar lokasi bencana, pengungsian dan sekitarnya, agar korban bencana memperoleh penguatan, pemulihan dan pemberdayaan ekonomi melalui pendidikan Napza adalah obat obatan (narkotika psikotropika dan zat adiktif) yang disalahgunakan pemakaiannya oleh seseorang dan berdampak buruk terhadap hidup dan kehidupannya maupun lingkungannya HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh manusia termasuk golongan retrovirus yang terutama ditemukan di dalam cairan tubuh , seperti darah, cairan mani, cairan vagina dan air susu ibu. Aids adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh. Dana bantuan sosial pencegahan NAPZA, HIV/AIDS merupakan bantuan biaya operasional untuk program Pencegahan penggunaan NAPZA, pencegahan penularan HIV/AIDS yang dikelola oleh Lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan untuk peningkatan keperdulian masyarakat untuk berpartisipasi sebagai upaya Pencegahan HIV/AIDS dan Napza .
SASARAN
Daerah yang teridentifikasi rawan terhadap penyebaran, penggunaan Napza dan penularan HIV/AIDS (lembaga /organisasi masyarakat, agama, lainnya yang kompeten) Penerima Manfaat Layanan adalah masyarakat yang rawan perdagangan orang dan eksploitasi seksualitas anak, penggunaan NAPZA, Penularan HIV/AIDS Penerima Bantuan Sosial adalah lembaga perduli HIV/AIDS dan lembaga pegiat perduli HIV/AIDS yang melakukan penyuluhan, pendampingan dan perawatan korban Napza,HIV/AIDS
PERSYARATAN
1. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang dinyatakan dengan surat keterangan bank tidak atas nama pribadi. 2. Memiliki NPWP atas nama lembaga. 3. Memiliki alamat yang jelas dan struktur organisasi yang jelas dan memenuhi keterwakilan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat dan lembaga swasta. 4. Mencantumkan rencana kegiatan pencegahan penggunaan NAPZA Penularan HIV/AIDS dan pengguna NAPZA (missal untuk kegiatan workshop dengan peserta 2 orang dengan waktu 16 jam). 5. Memiliki pengalaman kegiatan sejenis.
DANA
20 Lembaga @Rp. 40.000.000,-
KEGIATAN
PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PENDIDIKAN NONFORMAL
PENGERTIAN
Pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik, sehingga memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan warga negara yang religius, jujur, disiplin, nasionalis, produktif, kreatif, dan sebagainya melalui berbagai aktivitas pendidikan olah hati, olah pikir, olah rasa, olah raga, dan olah karsa. Satuan pendidikan nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal, seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, Kelompok Belajar, Majelis Taklim, dan Satuan pendidikan yang sejenis.
SASARAN
Penerima Bantuan: Penerima bantuan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal ini adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memenuhi syarat yang ditentukan. Penerima Manfaat: Penerima manfaat melalui penyelenggaraan kegiatan bantuan pendidikan karakter melalui satuan pendidikan nonformal ini adalah: pendidik dan tenaga kependidikan PKBM peserta didik PKBM orangtua peserta didik PKBM masyarakat sekitar PKBM pemangku kepentingan.
PERSYARATAN
1. memiliki akte notaris pendirian lembaga atau ijin pendirian lembaga dari instansi berwenang, dengan alamat yang jelas; 2. telah beroperasi minimal selama 2 (dua) tahun; 3. memiliki rekening bank atas nama lembaga; 4. memiliki struktur organisasi kepengurusan dan uraian tugas pengurus; 5. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga; 6. memiliki sarana dan prasarana pembelajaran untuk melaksanakan kegiatan; 7. aktif menyelenggarakan kegiatan pendidikan nonformal, minimal sedang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini; 8. memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; 9. dapat menyediakan tenaga pendidik/tutor/fasilitator/nara sumber teknis, sesuai dengan substansi kegiatan.
DANA
60Lembaga @Rp. 25.000.000,-
KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PUG BIDANG PENDIDIKAN TINGKAT PROVINSI
PENGERTIAN Merupakan upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat provinsi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dengan pendekatan terintegrasi dalam proses penyusunan kebijakan, perencaanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian pendidikan. Bantuan Peningkatan Kapasitas POKJA PUG Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi merupakan bantuan biaya operasional penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat provinsi.
SASARAN
DANA
Penerima Manfaat Pemangku kepentingan yang terkait dengan pendidikan (pendidik dan tenaga kependidikan) di tingkat provinsi. Penerima Bantuan Pokja PUG Bidang Pendidikan Tingkat Provinsi dengan kriteria mampu menyediakan narasumber ahli dalam layanan pendidikan responsif hasil belajar anak laki-laki dan pendidikan responsif perempuan dewasa 23 Lembaga @Rp. 200.000.000,-
KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS POKJA PUG BIDANG PENDIDIKAN TINGKAT KAB./KOTA
PENGERTIAN Merupakan upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan dengan pendekatan terintegrasi dalam proses penyusunan kebijakan, perencaanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian pendidikan. Bantuan Peningkatan Kapasitas POKJA PUG Bidang Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota merupakan bantuan biaya operasional penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota.
SASARAN
DANA
Penerima Manfaat Pemangku kepentingan yang terkait dengan pendidikan (pendidik dan tenaga kependidikan) di tingkat kabupaten/kota. Penerima Bantuan Pokja PUG Bidang Pendidikan kabupaten/kota dengan kriteria mampu menyediakan narasumber ahli dalam layanan pendidikan responsif gender. 37 Lembaga @Rp. 100.000.000,-
KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PSW/PSG
PENGERTIAN Merupakan upaya memperkuat kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas PSW/PSG sebagai pusat layanan pengarusutamaan gender bidang pendidikan dalam mendukung program pendidikan masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan pemberdayaan perempuan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang.
Bantuan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PSW/PSG merupakan bantuan biaya operasional penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan kapabilitas PSW/PSG.
SASARAN
Penerima Manfaat Pemangku kepentingan yang terkait dengan pendidikan pemberdayaan perempuan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Penerima Bantuan
Lembaga PSW/PSG pada 10 Perguruan Tinggi (berada di 10 provinsi) yang memiliki kapabilitas, legalitas, dan integritas dalam layanan pendidikan pemberdayaan perempuan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang.
Dana
5 lembaga PSW/PSG @ Rp 200.000.000,-.
KEGIATAN
PENDIDIKAN KELUARGA BERWAWASAN GENDER (PKBG)
PENGERTIAN
Merupakan kemampuan memberdayakan keluarga melalui upaya penyadaran dalam memahami hak, kewajiban, peran laki-laki dan perempuan yang diintegrasikan melalui pendidikan kecakapan hidup, sehingga terwujud keadilan dan kesetaraan gender dalam keluarga. Bantuan Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender merupakan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan keluarga berwawasan gender terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.
SASARAN
Dana
Penerima Manfaat Keluarga kurang beruntung/miskin, rawan ketidakadilan gender, memiliki anak usia sekolah, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Penerima Bantuan Lembaga/satuan pendidikan nonformal, Pusat Studi Gender/Wanita, Yayasan, LSM, Orsos, Ormas, dan lembaga lainnya yang memiliki kapabilitas, legalitas, dan integritas dalam menyelenggarakan pendidikan keluarga berwawasan gender terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup. 90 lembaga, @ Rp 30.000.000,-.
Kegiatan
TBM Rintisan
PENGERTIAN
Merupakan upaya meningkatkan akses bahan-bahan bacaan bagi masyarakat melalui pembentukan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang mampu melayani kegiatan membaca dan menulis bagi masyarakat. Dana TBM Rintisan merupakan bantuan biaya operasional untuk merintismendirikan, dan menyelenggarakan TBM baru.
SASARAN
Penerima manfaat layanan Peserta didik berkeaksaraan rendah, peserta didik PAUD, penduduk berlatarbelakang dan/atau peserta didik pendidikan dasar, dan masyarakat umum. Penerima dana PKBM, satuan PNF sejenis, UPT PNF, organisasi keakgamaan/kemasyarakatan yang memiliki legalitas, kapasitas, dan intergritas.
DANA
420 lembaga @ Rp 30.000.000,-
Kegiatan
TBM Penguatan
PENGERTIAN
Merupakan upaya untuk memperkuat dan meningkatkan mutu Taman Bacaan Masyarakat agar dapat memaksimalkan layanan kegiatan membaca dan menulis Dana TBM Penguatan merupakan bantuan operasional penyelenggaraan dan penguatan kelembagaan TBM
SASARAN
Penerima manfaat layanan Penduduk/orang dewasa, yaitu orang yang mempunyai latar belakang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Penerima dana TBM, PKBM, satuan PNF sejenis, UPT PNF, organisasi keagamaan/kemasyarakatan yang memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas.
DANA
50 lembaga @Rp 30.000.000,-
Kegiatan
TBM Ruang Publik/@Mall
PENGERTIAN
Merupakan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang diselenggarakan di ruang publik antara lain pusat perbelanjaan (mall), lingkungan rumah sakit, rumah ibadah, yang dapat digunakan masyarakat untuk meningkatkan budaya baca dan menulis.
Bantuan TBM Ruang Publik/@Mall adalah bantuan biaya operasional untuk menyelenggarakan TBM Ruang Publik atau TBM@Mall. SASARAN
Penerima manfaat layanan Pengunjung ruang publik dan/atau pusat perbelanjaan (mall). Penerima bantuan sosial PKBM, satuan PNF sejenis, UPT PNF, organisasi keagamaan/ kemasyarakatan yang memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas.
DANA
15 lembaga @ Rp 150.000.000,-
Kegiatan
Sarana Peningkatan Mutu TBM Berbasis Elektronik
PENGERTIAN
Merupakan penyediaan fasilitasi peningkatan perlengkapan dan/atau peralatan elektronik yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan TBM berbasis elektronik sebagai upaya meningkatkan mutu layanan TBM. Bantuan Sarana Peningkatan Mutu TBM Berbasis Elektronik merupakan penyediaan fasilitas yang mendukung penyelenggaraan TBM berbasis elektronik.
SASARAN
Penerima manfaat layanan Peserta didik pendidikan keaksaraan, tenaga kependidikan nonformal, masyarakat umum. Penerima bantuan TBM, PKBM, satuan PNF sejenis yang menyelenggarakan TBM.
DANA
50 lembaga @ Rp 30.000.000,-
Kegiatan
Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi
PENGERTIAN
Merupakan upaya memfasilitasi layanan pembelajaran multikeaksaraan yang meliputi keaksaraan fungsional, keaksaraan kritis, keaksaraan media dan teknologi, keaksaraan perdamaian dan multikultural, dan keaksaraan bencana dengan memanfaatkan peralatan teknologi. Sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi merupakan fasilitasi penyediaan peralatan teknologi yang mendukung penyelenggaraan pembelajaran multikeaksaraan dengan memanfaatkan teknologi.
SASARAN
Penerima manfaat layanan Peserta didik pendidikan keaksaraan, pendidikan/tenaga kependidikan keaksaraan. Penerima bantuan sarana PKBM, satuan PNF sejenis
DANA
30 lembaga @ Rp 90.000.000,-
Kegiatan
Sarana PKBM
PENGERTIAN
merupakan upaya memfasilitasi peningkatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan nonformal yang ditujukan bagi pemuda dan orang dewasa dengan memanfaatkan dan memperluas akses penggunaan sarana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
SASARAN
Penerima Bantuan. Lembaga yang dapat mengajukan bantuan sarana PKBM yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang sudah memiliki NILEM. Lembaga penerima bantuan sarana PKBM diprioritaskan yang berada di provinsi dan/atau kabupaten/kota memiliki tingkat tuna aksara lebih tinggi, dengan pertimbangan akan memberikan kontribusi berarti pada penurunan angka tuna aksara di Indonesia, namun tetap memperhatikan pemerataan sebaran secara nasional di seluruh wilayah koridor ekonomi. Perlu ditegaskan bahwa sarana PKBM yang diterima melalui lembaga yang ditetapkan adalah milik masyarakat, bukan milik atau untuk dimiliki lembaga penerima. Lembaga penerima sebatas mengelola dan memanfaatkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya peserta didik pendidikan masyarakat. Penerima Manfaat. Penerima manfaat layanan adalah warga belajar pendidikan masyarakat, tutor, pengelola PKBM, tenaga kependidikan nonformal, dan masyarakat umum.
DANA
50 lembaga @ Rp 40.000.000,-
KEGIATAN
RINTISAN PERLUASAN AKSES PKBM
PENGERTIAN Perluasan Akses PKBM merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaga dalam memberdayakan masyarakat dan mening-katkan pengetahuan, keterampilan, serta mengembangkan minat, bakat, dan karakter masyarakat di kecamatan yang belum memiliki PKBM.
SASARAN
Penerima bantuan perluasan akses PKBM adalah PKBM yang dirintis berdasarkan hasil musyawarah masyarakat desa, disetiap kecamatan atau desa yang belum memiliki PKBM, dan mendapatkan rekomendasi dari kepala desa, penilik dan dinas pendidikan kabupaten/kota
PERSYARATAN
1. Lembaga yang dapat mengikuti Rintisan PKBM adalah lembaga yang benar-benar baru dibentuk atas kesepakatan dengan tokoh masyarakat, pemerintah kecamatan, dan kelurahan/Desa, atau lembaga yang sudah berusia 1 tahun; 2. Surat keterangan domisili lembaga dari pemerintah desa/kelurahan; 3. Memperoleh Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 4. Memiliki rekening bank atas nama lembaga. 5. Memiliki rencana kegiatan pembelajaran. 6. Memiliki surat keterangan domisili sekretariat yang jelas dan didukung oleh sarana kesekretariatan
DANA
80Lembaga @Rp. 50.000.000,-
KEGIATAN
RINTISAN RUMAH PINTAR (RUMPIN)
PENGERTIAN 1. Rintisan Rumah Pintar (RUMPIN) Merupakan upaya memfasilitasi komunitas belajar masyarakat untuk menjadi rumah pintar sebagai satuan pendidikan nonformal sejenis terutama di kawasan adat tertinggal, terpencil, perbatasan, terdepan, dan terluar, dimaksudkan sebagai layanan menjangkau masyarakat yang belum terlayani.. 2. Dana Rintisan Rumah Pintar (RUMPIN) Merupakan bantuan biaya penataan kelembagaan dan biaya operasional penyelenggaraan rintisan rumah pintar sebagai satuan PNF Sejenis.
SASARAN
PERSYARATAN
DANA
Penerima Bantuan Lembaga penerima bantuan rintisan rumah pintar adalah yayasan, lembaga sosialkemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lain yang memenuhi persyaratan. Penerima Manfaat Layanan penduduk segala umur, mulai dari anak usia dini dan ibunya, anak usia sekolah, remaja/pemuda, dan anggota masyarakat secara keseluruhan khususnya yang berdomisili di kawasan adat, tertinggal, terpencil, perbatasan, terdepan, dan terluar atau masyarakat yang belum terlayani. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Memiliki legalitas lembaga, berupa akte notaris atau surat izin pendirian lainnya; Memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota; Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif; Memiliki NPWP atas nama lembaga; Memiliki struktur organisasi dan sekretariat dengan alamat yang jelas; Memiliki bangunan minimal berukuran 126 m2
penyelenggara Rintisan Rumah Pintar : 18 lembaga @ Rp. 200.000.000
KEGIATAN
RINTISAN BALAI BELAJAR BERSAMA (RB3)
PENGERTIAN
1. Rintisan Balai Belajar Bersama (RB3) Merupakan upaya memfasilitasi komunitas belajar masyarakat dengan cara menemukan kembali (reinventing) prinsip-prinsip ruang publik sebagai tempat memecahkan masalah melalui belajar bersama dengan melibatkan pimpinan informal, formal, dan kerukuntetanggaan. Pembelajaran dilaksanakan dalam kebersamaan masyarakat yang memaksimalkan jaringan antarlembaga sebagai sumberdaya belajar. 2. Dana Rintisan Balai Belajar Bersama Merupakan bantuan biaya penataan kelembagaan, biaya operasional penyelenggaraan 2 kegiatan wajib dan minimal 2 kegiatan pilihan, peningkatan sarana/prasarana pengembangan budaya baca, teknologi informasi dan komunikasi, kewirausahaan dan sekretariat perkantoran lembaga Rintisan Balai Belajar Bersama (RB3).
SASARAN
Penerima Bantuan Penerima bantuan rintisan RB3 adalah PKBM yang memenuhi persyaratan Penerima Manfaat Layanan Masyarakat segala umur dan tingkatan untuk memperoleh keaksaraan, pendidikan karakter, kecakapan hidup, kewirausahaan, seni budaya, dan teknologi informasi.
PERSYARATAN
Dana
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Memiliki legalitas lembaga berupa akte notaris atau izin operasional; Memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi; Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif; Memiliki NPWP atas nama lembaga; Memiliki struktur organisasi dengan alamat yang jelas; Memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM) PKBM; Memiliki tenaga tutor/fasilitator/relawan pembelajaran masyarakat; Memiliki tempat kegiatan milik lembaga yang mudah diakses oleh warga masyarakat, minimal ruangan 6x8 meter2 untuk balai/ruang terbuka dan ruangan untuk komputer dan TBM.
untuk penyelenggara RB3: 12 @ Rp. 200.000.000
KEGIATAN
PKBM TEMATIK
PENGERTIAN PKBM Tematik merupakan kemampuan membelajar-kan dan memberdayakan masyarakat berbasis unggulan lokal, yang tidak dibatasi pada satu jenis keterampilan, kewirausahaan dan program ragam keak-saraan lainnya.
SASARAN
PERSYARATAN
Dana
Penerima manfaat layanan adalah masyarakat yang memperoleh layanan pendidikan, pembelajaran, serta pelatihan di PKBM Penerima bantuan PKBM Tematik adalah PKBM berbasis potensi lokal yang memiliki kekhususan program, produk unggulan, dan memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas dalam memberikan layanan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. 1. Lembaga PKBM yang dapat mengikuti kegiatan ini harus sudah berusia setidaknya 3 (tiga) tahun dan memiliki program kekhususan dan produk unggulan 2. Telah menyelenggarakan pembelajaran keterampilan dasar, kewirausahaan, seni budaya lokal dan ragam keaksaraan lainnya yang berklasifikasi dasar. 3. Memiliki akte notaris pendirian lembaga atau ijin pendirian lembaga dari instansi berwenang, dengan alamat yang jelas; 4. Memiliki Ijin operasional penyelenggaraan PKBM yang masih berlaku dari Dinas Pendidikan; 5. Memperoleh Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 6. Memiliki rekening bank atas nama lembaga. 7. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. 8. Memiliki struktur lembaga/organisasi dan uraian tugasnya yang jelas. 9. Memiliki surat keterangan domisili sekretariat yang jelas dan didukung oleh sarana kesekretariatan. 25 lembaga @ Rp 100.000.000,-.
KEGIATAN
PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN PKBM
PENGERTIAN Peningkatan Mutu PKBM merupakan kemampuan memberdayakan lembaga untuk meningkatkan kapasitas di bidang manajemen, tata kelola, dan sumber daya manusia, serta pembimbingan dan bantuan teknis lainnya, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan PKBM .
SASARAN
Penerima Manfaat Layanan adalah Masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan di PKBM. Penerima Bantuan Sosial adalah PKBM dan Perguruan Tinggi yang memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas dalam memberikan layanan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
PERSYARATAN
DANA
1. Lembaga PKBM yang dapat mengikuti program ini harus sudah berusia setidaknya 2 (dua) tahun dan aktif melakukan kegiatan. 2. Lembaga perguruan tinggi sekurang-kurangya terakreditasi 3. Memperoleh Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 4. Memiliki rekening bank atas nama lembaga PKBM atau perguruan tinggi. 5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga PKBM dan perguruan tinggi. 6. Memiliki struktur lembaga dan uraian tugasnya yang jelas. 7. Memiliki surat keterangan domisili sekretariat yang jelas dan didukung oleh sarana kesekretariatan.
60 lembaga @ Rp 50.000.000,-.
KEGIATAN
PENINGKATAN MUTU KELEMBAGAAN FK PKBM
PENGERTIAN Peningkatan FK-PKBM merupakan kemampuan memberdayakan mana-jemen, tata kelola, efesiensi, profesionalisme, sumber daya, dan karakter Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masya-rakat (FK-PKBM) pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota .
SASARAN
Penerima Manfaat Layanan adalah Masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan di PKBM. Penerima Bantuan adalah FK-PKBM pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
PERSYARATAN
Dana
1. Lembaga FK-PKBM yang dapat mengikuti program ini harus sudah berusia setidaknya 2 (dua) tahun dan aktif melakukan kegiatan. 2. Lembaga perguruan tinggi sekurang-kurangya terakreditasi 3. Memperoleh Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 4. Melampirkan Surat keputusan kepengurusan FK-PKBM yang berlaku (khusus bagi FKPKBM). 5. Memiliki rekening bank atas nama lembaga FK-PKBM. 6. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga FK-PKBM. 7. Memiliki struktur lembaga dan uraian tugasnya yang jelas. 8. Memiliki surat keterangan domisili sekretariat yang jelas dan didukung oleh sarana kesekretariatan. 20 lembaga @ Rp 50.000.000,-.
Terimakasih
