PROGRAM LAYANAN SUBDIT KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN TAHUN 2012

PROGRAM LAYANAN SUBDIT KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN TAHUN 2012

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

A. STRUKTUR ORGANISASI (Permen Diknas No.36/2010) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Sub Bag Tata Usaha

Subdit

Program dan Evaluasi

Subdit Pembelajaran dan Peserta Didik

Subdit

Sarana dan Prasarana

Subdit Kelembagaan dan Kemitraan

Seksi Kelembagaan

Seksi Kemitraan

B. Refleksi Tahun 2011 1.Program pemberian dana bantuan kepada lembaga bejalan optimal  Rintisan PKBM  Peningkatan mutu lembaga PKBM  Pendampingan PKBM  Peningkatan mutu FK PKBM  Peningkatan Sub Gugus Tugas PTPPO  Pendampingan Rumah Pintar

PROPOSAL MASUK

1418

Lembaga

Mekanisme

2. Dasar Penetapan Lembaga KOMPETISI 1. Penilaian Administrasi (Akte Notaris,Rekom, NPWP) 2. Penilaian Substansi (Tim Independen) 3. Visitasi

Lolos

415 Lembaga

Pertimbangan:     

Survey awal Lembaga unggulan/berprestasi Rekomendasi Disdik Kab/Kota/Provinsi Rekomendasi Forum PKBM Evaluasi pelaksanaan program

3. DISTRIBUSI BANTUAN 2011 NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PROPINSI NAD Sumut Sumbar Sumsel Bengkulu Jambi Lampung Babel Riau Kepri DKI Jakarta Jabar Banten Jateng Jatim

JUMLAH LEMBAGA

2 10 9 13 11 7 10 3 8 6 21 48 18 42 48

LAPORAN

1 10 8 13 11 6 9 3 7 5 21 47 18 42 47

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

DIY NTB Bali NTT Kalbar Kalteng Kaltim Kalsel Sulut Sulteng Sultra Sulsel Sulbar Gorontalo Maluku Malut Papua Papua Barat Jumlah

9 27 4 6 11 7 16 22 9 1 7 21 7 6 1 3 1 1 415

9 26 4 5 11 6 15 22 9 1 6 21 6 5 1 3 1 1 400

Persentase Laporan Bansos 2011 Sisa

Laporan:

4%

Total

Laporan: 96%

Data Per 17/2-2012

4. Evaluasi Umum 1. 2. 3. 4. 5.

Masih ada lembaga yang sulit untuk mendapatkan rekomendasi dari Disdik kab/kota Pemahaman Disdik terhadap program yang diluncurkan Bindikmas (bantuan bencana) Lembaga kurang optimal dalam melaksanakan kegiatan Barang yang dipertanggungjawabkan tidak terlihat wujudnya atau mempertanggungjawabkan barang yang sebelumnya sudah ada Tidak terlihat perubahan yang signifikan sebelum dan setelah diberi bantuan (peningkatan mutu PKBM)

Administrasi lembaga masih lemah Dana bantuan mengendap di Bank Ketidaksesuaian dlm pengguanaan dana Belum semua laporan menggambarkan pencapaian kegiatan Belum semua lembaga melampirkan hasil yang diminta (Dokumentasi) Laporan masih bersifat administratif

C. Bantuan Penyelenggaraan Program Layanan 2012 1. Bantuan Kecakapan Keorangtuaan PENGERTIAN

Pendidikan kecakapan keorangtuaan adalah peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pendidikan masyarakat berkaitan dengan kecakapan keorangtuaan untuk pendidikan karakter dalam keluarga, mencegah resiko kematian ibu melahirkan dan bayi, mencegah penelantaran dan kekerasan terhadap anak, dan memberikan perlindungan terhadap anak marjinal, terlantar dan bermasalah dengan hukuman termasuk pendidikan untuk pengelolaan ekonomi keluarga. Dana pendidikan kecakapan keorangtuaan adalah bantuan biaya operasional penyelenggaraan workshop dan pendampingan pada orang tua, lembaga penyelenggara pendidikan dan perlindungan anak marjinal, pendidikan keaksaraan keluarga, dan kegiatan lain yang terkait.

SASARAN

Penerima Manfaat Layanan pendidikan kecakapan keorangtuaan adalah lembaga organisasi perempuan, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain kompoten.

ALOKASI

Dana sebesar = Rp 2.100.000.000,- untuk 60 lembaga @ Rp 35.000.000,-.

Rincian Penggunaan Dana No.

Penggunaan

Alokasi (%)

1.

Persiapan (Penyusunan acuan pelaksanaan, sosialisasi dan koordinasi)

Maksimal 5 %

2.

a.

b. 3.

Biaya Proses (alat tulis, transpor narasumber, Minimal 60 % moderator, panitia, makalah, dan kebutuhan workshop lainnya Biaya pendampingan (transpor pendapingan, Maksimal 30% pengelola, bahan/alat, dan lainnya yang diperlukan

Penilaian dan Pelaporan (Penilaian, pemantauan dan pelaporan)

Jumlah

Maksimal 5 %

100%

2. Bantuan Pendidikan PTPPO PENGERTIAN

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) merupakan kegiatan sosialisasi dan implementasi pemberantasan tindak pidana perdangangan orang di daerah yang teridentifikasi rawan, pengirim dan daerah transit perdagangan orang Dana bantuan merupakan bantuan biaya penyelenggaraan untuk program Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan ESA dalam rangka pencegahan terjadinya TPPO, yang diberikan kepada Sub Gugus Tugas PTPPO dan Partisipasi Anak, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan

SASARAN

Daerah yang teridentifikasi rawan terhadap terjadinya TPPO dan ESA (sub gugus tugas kab/kota, organisasi perempuan, lembaga yang kompeten) Penerima Manfaat Layanan adalah masyarakat yang rawan perdagangan orang dan eksploitasi seksualitas anak.

ALOKASI



Penggunaan

1.

Sosialisasi, advokasi, diskusi kelompok tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi para pengambil kebijakan, stakeholders, dan atau masyarakat luas

20 %

2.

Pelatihan kepada masyarakat sasaran

30 %

3.

Pengembangan Model Pencegahan PTPPO dan kesekertariatan, alat/bahan habis pakai dan pelaporan

20 %

4.

Operasional dan pertemuan dengan organisasi social masyarakat/lemabaga lainnya

20%

5.

Pemetaan permasalahan dan aksi penanganan pencegahan TPPO dan ESA

10%

Jumlah

100%

Alokasi (%)

3. Bantuan NAPZAH/HIV/AIDS PENGERTIAN

Napza adalah obat obatan (narkotika psikotropika dan zat adiktif) yang disalahgunakan pemakaiannya oleh seseorang dan berdampak buruk terhadap hidup dan kehidupannya maupun lingkungannya HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh manusia termasuk golongan retrovirus yang terutama ditemukan di dalam cairan tubuh , seperti darah, cairan mani, cairan vagina dan air susu ibu. Aids adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh. Dana bantuan sosial pencegahan NAPZA, HIV/AIDS merupakan bantuan biaya operasional untuk program Pencegahan penggunaan NAPZA, pencegahan penularan HIV/AIDS yang dikelola oleh Lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan untuk peningkatan keperdulian masyarakat untuk berpartisipasi sebagai upaya Pencegahan HIV/AIDS dan Napza

SASARAN

Daerah yang teridentifikasi rawan terhadap penyebaran, penggunaan Napza dan penularan HIV/AIDS (lembaga /organisasi masyarakat, agama, lainnya yang kompeten) Penerima Manfaat Layanan adalah masyarakat yang rawan perdagangan orang dan eksploitasi seksualitas anak, penggunaan NAPZA, Penularan HIV/AIDS Penerima Bantuan Sosial adalah lembaga perduli HIV/AIDS dan lembaga pegiat perduli HIV/AIDS yang melakukan penyuluhan, pendampingan dan perawatan korban Napza. HIV/AIDS


Penggunaan

1.

Penyusunan bahan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi)

10 %

2.

Sosialisasi, advokasi, diskusi kelompok tentang Pencegahan Penularan HIV/AIDS dan Napza bagi para pengambil kebijakan, stakeholders, dan atau masyarakat luas

40 %

3.

Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para pengelola program dalam penyuluhan

30 %

4.

Pendataan sasaran, potensi daerah dan upaya pencegahan pengguna NAPZA dan penularan HIV/AIDS

10%

5.

Kesekertariatan dan pelaporan

10%

Alokasi (%)

Jumlah

100%

4. Bantuan TANGGAP DARURAT BENCANA

PENGERTIAN

Tanggap Darurat Bencana merupakan aktifitas kemanusiaan yang memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat sekitar lokasi bencana, pengungsian dan sekitarnya, agar korban bencana memperoleh penguatan, pemulihan dan pemberdayaan ekonomi melalui pendidikan Dana bantuan sosial merupakan bantuan biaya operasional untuk program Tanggap darurat bencana, oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial dan keagamaan untuk pembentukan/penguatan serta peningkatan koordinasi daerah bencana.

SASARAN

Daerah yang teridentifikasi rawan bencana alam, pasca bencana seperti bencana banjir, letusan gunung merapi ,longsor dan sejenisnya maupun sedang mengalami bencana Penerima Manfaat Layanan adalah masyarakat yang korban bencana, rawan bencana maupun korban dampak bencana Penerima Bantuan Sosial adalah PKBM, LSM, lembaga sosial kemasyarakatan/keagamaan dan organisasi penggiat pemberdayaan masyarakat yang memiliki legalitas dan perhatian kepada korban bencana.

ALOKASI

Bantuan per lembaga @ Rp 40.000.000,-.


Penggunaan

1.

Penyusunan bahan sosialisasi/publikasi, dan informasi

10 %

2.

Sosialisasi, advokasi, diskusi kelompok tentang Tanggap darurat bencana alam bagi para pengambil kebijakan, stakeholders, dan atau masyarakat luas

20 %

3.

Pelatihan peningkatkan ketahanan jiwa , trauma conseling, keterampilan dan kecakapan hidup bagi korban bencana

60 %

4.

Pendataan sasaran, potensi daerah, dan permasalahan bencana alam serta pelaporan

10%

Jumlah

100%

Alokasi (%)

5. Bantuan PKBM Tematik PENGERTIAN

PKBM Tematik merupakan kemampuan membelajarkan dan memberdayakan masyarakat berbasis unggulan lokal, yang tidak dibatasi pada satu jenis keterampilan, kewirausahaan dan program ragam keaksaraan lainnya.. Dana Pengembangan PKBM tematik merupakan bantuan biaya operasional pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal

SASARAN

Penerima manfaat layanan adalah masyarakat yang memperoleh layanan pendidikan, pembelajaran, serta pelatihan di PKBM Penerima bantuan PKBM Tematik adalah PKBM berbasis potensi lokal yang memiliki kekhususan program, produk unggulan, dan memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas dalam memberikan layanan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

ALOKASI



Penggunaan

1.

Kesekretariatan, Publikasi dan Layanan Infomasi: ATK, Konsultasi/pertemuan, Brosur/Katalog Produk dan jasa

10 %

2.

Pengembangan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat: a) program keterampilan; b) program kewirausahaan; c) program seni budaya lokal; atau d) program ragam keaksaraan lainnya.

30 %

3.

Penyediaan material kegiatan bahan habis pakai dan sarana pendukung kegiatan (Seperti :Alat pemroses hasil pertanian Alat pemproses hasil lautDisesuaikan dengan potensi lokal))

40 %

4.

Penyediaan jasa profesi dan transport penyelenggaraan kegiatan: Honor jasa profesi dan Transport penyelenggara

15%

5.

Administrasi dan pelaporan

5%

Alokasi (%)

Jumlah

100%

6. Bantuan Perluasan Akses PKBM di Kecamatan PENGERTIAN

Perluasan Akses PKBM merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaga dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta mengembangkan minat, bakat, dan karakter masyarakat di kecamatan yang belum memiliki PKBM. Dana perluasan akses PKBM merupakan rintisan PKBM yang merupakan bantuan biaya operasional bagi lembaga PKBM baru dan PKBM yang sudah berusia 1 tahun pendiriannya.

SASARAN

Penerima manfaat layanan adalah masyarakat yang memperoleh layanan pendidikan, pembelajaran, serta pelatihan di PKBM. Penerima bantuan perluasan akses PKBM adalah PKBM yang dirintis berdasarkan hasil musyawarah masyarakat desa, disetiap kecamatan atau desa yang belum memiliki PKBM, dan mendapatkan rekomendasi dari kepala desa, penilik dan dinas pendidikan kabupaten/kota

ALOKASI

Dana sebesar = Rp 1.000.000.000,- untuk 20 lembaga @ Rp 50.000.000,-


Penggunaan

1.

Kelembagaan: NILEM, legalitas, ijin operasional, Seketariatan dan aministrasi (seperti : buku induk, daftar hadir, meubeler, papan nama, papan strutur organisasi).

25 %

2.

Sosialisasi dan publikasi, Penyusunan profil, peserta didik dan kebutuhan belajar

Pendataan

10 %

3.

Pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat berbasis keterampilan, Rintisan kewirausahaan

25 %

4.

Penyelenggaraan rapat/konsultasi/ koordinasi/pertemuan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan pengembangan PKBM

15%

5.

Peningkatan mutu sumber daya PKBM(pelatihan melalui perguruan tinggi, lembaga kursus, lembaga profesi lainnya.)

15%

6.

Manajemen Program dan Kelembagaan: a. Bantuan transport penyelenggara, pendidikan dan kependidikan b. Monitoring dan Evaluasic. Pelaporan

10%

Alokasi (%)

Jumlah

tenaga

100%

7. Bantuan PKBM Sentra TKI PENGERTIAN

PKBM sentra TKI merupakan peningkatan kapasitas dan kapabilitas PKBM agar mampu memberikan layanan pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup serta kesiapan bekerja sebagai calon TKI dan pelatihan kewirausahaan pasca TKI bagi warga masyarakat yang membutuhkannya. Rintisan PKBM sentra TKI merupakan rintisan pembentukan PKBM sentra TKI agar mampu memberikan layanan pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup serta kesiapan bekerja sebagai calon TKI dan pelatihan kewirausahaan pasca TKI bagi warga masyarakat yang membutuhkannya. Bantuan Program PKBM Sentra TKI merupakan bantuan yang diberikan kepada PKBM sebagai penyelenggara program pendidikan nonformal di Sentra TKI untuk digunakan sebagai biaya operasional penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup serta kesiapan bekerja calon TKI dan pelatihan kewirausahaan bagi pasca TKI

7. Bantuan PKBM Sentra TKI SASARAN

Penerima manfaat penyelenggaraan program rintisan program PKBM Sentra TKI adalah warga masyarakat khususnya pemuda/i berusia produktif (prioritas usia 18 – 30 tahun) yang tidak memiliki pekerjaan tetap (pengangguran), yang memiliki keinginan untuk bekerja di luar negeri, atau mereka yang sudah pernah bekerja sebagai TKI di luar negeri (sudah kembali ke tanah air) dan berkeinginan untuk belajar berwirausaha Penerima bantuan rintisan PKBM sentra TKI adalah PKBM yang memiliki kekhususan program, memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas dalam memberikan layanan pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat .

ALOKASI



Penggunaan

1.

Penataan kelembagaan: NILEM, legalitas, ijin operasional, Seketariatan dan aministrasi seperti : buku induk, daftar hadir, meubeler, papan nama, papan strutur organisasi.

5%

2.

Persiapan Penyelenggaraan Program: Identifikasi dan seleksi calon peserta programPenyiapan rencana program pembelajaran dan pelatihanSarana dan prasarana persiapanPengadaan kerumah tanggaan seperti , mesin cuci, setrikaan, kompor gas, kulkas, tempat tidurBahan kimia rumah tangga: karbol, super pel, dan sejenisnya. Buku2 tentang hukum ketenagaan kerjaan, dll

35 %

3.

Penyediaan Layanan Advokasi dan Konsultasi:a. Komunikasi dan Mobilisasib. Honorarium tenaga ahli

10 %

4.

Pelatihan (vocational skill, soft skill)

40%

5.

Manajemen Program dan Kelembagaan: a. Transport penyelenggara b. Monitoring dan Evaluasic. Pelaporan

10%

Alokasi (%)

Jumlah

100%

8. Bantuan Peningkatan Mutu PKBM PENGERTIAN

Peningkatan Mutu PKBM merupakan kemampuan memberdayakan lembaga untuk meningkatkan kapasitas di bidang manajemen, tata kelola, dan sumber daya manusia, serta pembimbingan dan bantuan teknis lainnya, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan PKBM . Dana Peningkatan Mutu Kelembagaan PKBM merupakan bantuan biaya operasional peningkatan mutu kelembagaan PKBM.

SASARAN

Penerima Manfaat Layanan adalah Masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan di PKBM. Penerima Bantuan Sosial adalah PKBM dan lembaga sejenis yang memiliki legalitas, kapasitas, dan integritas dalam memberikan layanan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

ALOKASI



Penggunaan

1.

Adminstrasi kesekretariatan, konsultasi/koordinasi/rapatrapat, penyiapan akreditasi .

15 %

2.

Rintisan dan Pengembangan program unggulan PKBM

25 %

3.

Bantuan Sarana dan Prasarana PKBM

30 %

4.

Publikasi, sosialisasi dan layanan informasi PKBM

5%

5.

Peningkatan Mutu SDM

20%

6.

Pelaporan

5%

Alokasi (%)

Jumlah

100%

8. Bantuan Peningkatan Mutu Forum PKBM PENGERTIAN

Peningkatan FK-PKBM merupakan kemampuan memberdayakan manajemen, tata kelola, efesiensi, profesionalisme, sumber daya, dan karakter Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota . Dana Peningkatan Mutu Kelembagaan FK-PKBM merupakan bantuan biaya operasional peningkatan mutu kelembagaan FKPKBM.

SASARAN

Penerima Manfaat Layanan adalah Masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan, pembelajaran, dan pelatihan di PKBM. Penerima Bantuan adalah FK-PKBM pusat, provinsi, dan kabupaten/kota

ALOKASI

Dana sebesar = Rp 1.600.000.000,- untuk 40 lembaga @ Rp 40.000.000,-


Penggunaan

1.

Rapat-rapat konsolidasi/konsultasi

10 %

2.

Pendirian sentra wirausaha

40 %

3.

Sarana Pendukung kegiatan forum/ sekretariat

15 %

4.

Bakti Sosial dan Sosialisasi FK-PKBM

30%

5.

Administrasi dan Pelaporan

5%

Alokasi (%) (Outlet FK-PKBM)

Jumlah

100%

Harapan  Program dapat dilaksanakan dengan sungguhsungguh,transparant,akuntable  Patuh pada hukum dan aturan yang berlaku  Pelaksanaan program dilakukan dengan cepat,hatihati dan dapat dipertanggungjawabkan  Azas manfaat  Pelaporan bantuan berisi substansi dan rekap pertanggungjawaban keuangan  Laporan disampaikan tepat waktu

PROGRAM LAYANAN SUBDIT KELEMBAGAAN DAN KEMITRAAN TAHUN 2012

Recommend Documents