PROGRAM PRIORITAS SUBDIT KESHARLINDUNG PEMILIHAN TENDIK BERPRESTASI LOMBA BEST PRACTISEE UNTUK KEPSEK/PENGAWAS DAN WIDYAISWARA BANTUAN PERLINDUNGAN BAGI TENDIK BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI TENDIK BERPRESTASI PENGHARGAAN TENDIK BERPRESTASI MENGIKUTI PELATIHAN SINGKAT DI LUAR NEGERI PENERBITAN BUKU BUNGA RAMPAI TENDIK BERPRESTASI
PEMILIHAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI
Pengawas Sekolah Berprestasi Kepala Sekolah Berprestasi Tenaga Administrasi Sekolah Berprestasi Tenaga Laboran Sekolah Berprestasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Berprestasi
MEKANISME PEMILIHAN TENDIK BERPRESTASI Penyusunan pedoman
Publikasi
Penerimaan usulan calon
Pelaksanaan
Penetapan pemenang
PROSEDUR PENILAIAN TENDIK BERPRESTASI Seleksi Administrasi
Penetapan Pemenang
Penilaian Portofolio dan Video
Penilaian Presentasi dan wawancara
Penilaian Esensi dan Similarity
Tes tertulis dan Kepribadian
Persyaratan Peserta Peserta Pemilihan Berprestasi Tahun 2017 seperti berikut: Persyaratan Umum Berkualifikasi akademik sekurang-kurangnya Sarjana (S-1) atau Diploma IV(D-IV); Memiliki sertifikat pendidik; Memiliki NUPTK;
Berpengalaman sebagai pengawas sekolah/madrasah sekurang-kurangnya 3 tahun; Belum pernah mengikuti pemilihan pengawas sekolah/madrasah berprestasi tingkat kementerian; Tidak sedang dalam proses alih tugas ke jabatan struktural atau jabatan lain; Tidak sedang dalam proses hukum karena pelanggaran;
Memiliki hasil Penilaian Prestasi Kerja (PKPS) tahun 2016 sekurang-kurangnya berkategori baik; TMT kenaikan pangkat terakhir tidak lebih dari 4 tahun terhitung sampai dengan tahun 2017.
Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Berprestasi No
Kegiatan
1.
Sosialisasi
2.
Pemilihan Kabupaten
3.
Pemilihan Provinsi
Rincian Kegiatan
Estimasi Waktu
Media (Web, Leaflet, Poster, Running Text) Pendaftaran
Februari 2017
Pelaksanaan
17 – 25 April 2017
Pengumuman Pemenang
2 Mei 2017
Pendaftaran
3 – 8 Mei 2017
Pelaksanaan
12 – 16 Mei 2017
Pengumuman pemenang (berita acara Pemenang)
1 – 5 Juli 2017
Pembekalan dan penyiapan dokumen soft copy 4 Pemilihan Nasional Pendaftaran
Pelaksanaan
3 – 8 April 2017
6 – 25 Juli 2017 Batas akhir 31 Juli 2017 12 – 19 Agustus 2017
LOMBA BEST PRACTICE TENDIK ➢ Pengawas Sekolah ➢ Kepala Sekolah ➢ Widyaiswara
MEKANISME LOMBA BEST PRACTICE TENDIK Penyusunan pedoman
Publikasi
Penerimaan usulan peserta lomba
Pelaksanaan Lomba Penetapan pemenang Lomba
PROSEDUR PENILAIAN LOMBA BEST PRACTICE TENDIK Test Similarity Best Practice < 40 %
Penilaian Administrasi oleh Panitia
Naskah layak secara administrasi
Penilaian Esensi Best Practice oleh Tim Juri
Presentasi, wawancara, dan Verifikasi Best Practice oleh Tim Juri
Naskah layak untuk menjadi nominator (10 nominator untuk setiap jenjang pendidikan)
Dipilih 3 terbaik untuk masing-masing jenjang pendidikan
Persyaratan Peserta : Pengawas /Kepala sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang masih aktif. Memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma IV (D-IV) atau Sarjana (S1). Memiliki sertifikat pendidik. Karya best practice belum pernah di diajukan dalam lomba ataupun kompetisi pemilihan berprestasi. Memiliki pengalaman kerja sebagai pengawas sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun Tidak sedang dalam proses hukum karena pelanggaran. Tidak sedang dalam proses alih tugas ke jabatan lain. Batas usia maksimal 57 tahun saat mengikuti lomba ini. Belum pernah menjadi juara 1/juara 2/juara 3 lomba best practice di lingkungan Kemendikbud.
PERLINDUNGAN TENDIK Perlindungan Hukum Perlindungan Keselamatan kerja Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual
JADWAL WAKTU PELAKSANAAN BEST PRACTISE 10 Maret – 10 April 2017
Penerimaan naskah Seleksi administratif dan penilaian substantif
25 - 27 April 2017
Presentasi dan wawancara
28 - 30 April 2017
Pemberian penghargaan
2 Mei 2017
MEKANISME BANTUAN PERLINDUNGAN TENDIK Penyusunan pedoman
Publikasi
Penerimaan usulan proposal bantuan Pengkajian Proposal bantuan Penetapan pemberian bantuan
PAKET BANTUAN PERLINDUNGAN 1. 30 JUTA UNTUK PERORANG PERPAKET 2. DISEDIAKAN UNTUK 15 PAKET
PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI INDONESIA
Latar Belakang Perlindungan hukum merupakan suatu hak dasar yang dimiliki setiap individu manusia. Undang-Undang Dasar 1945 dalam kaitannya dengan perlindungan hukum, telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum (equality before the law). Hal ini mengandung makna bahwa tidak ada perlakuan diskriminatif bagi setiap warganegara termasuk perlindungan hukumnya
Dalam konteks peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, selain aspek penghargaan dan kesejahteraan, maka aspek perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting Karena dengan adanya rasa aman dan nyaman dalam menjalankan profesinya dapat membentuk karakter dan pribadi yang secara kondusif dapat mendorong kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan profesinya
Dasar hukum Pasal 40 Ayat (1) butir (d) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Harmonisasi Hukum Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Jenis Perlindungan
Perlindungan Hukum Perlindungan Profesi Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual
Perlindungan hukum bagi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) UUGD mencakup perlindungan hukum terhadap
Tindak kekerasan Ancaman Perlakuan diskriminatif Intimidasi, atau perlakuan tidak adil
1. Tindak Kekerasan Tindakan kekerasan yang dimaksud dapat berupa pemukulan, penganiayaan yang dapat menyebabkan cacat fisik, sehingga guru tidak dapat maksimal dalam menjalankan aktivitasnya. (Perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang diatur di dalam ketentuan KUHPidana Buku Kedua, BAB XX, Tentang PENGANIAYAAN.)
2. Ancaman Dalam menjalankan tugasnya guru tidak luput dari ancaman (fisik maupun psikologis) yang mengakibatkan ketakutan, kecemasan dan tekanan, sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik (Perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang diatur di dalam ketentuan KUHPidana Buku kedua, BAB XXIII, Tentang PEMERASAN DAN ANCAMAN).
3. Perlakuan diskriminatif Perlakuan diskriminatif pada umumnya dialami oleh guru, sebagai akibat dari adanya suatu kebijakan atasan. Di mana dengan adanya perlakuan diskriminatif tersebut guru merasa haknya dilanggar. (Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, BAB XA, Tentang Hak Asasi Manusia).
4. Intimidasi Pada dasarnya intimidasi adalah sama dengan ancaman, di mana guru mendapatkan tekanan, baik fisik maupun psikologis. Namun demikian, biasanya tindakan intimidasi dilakukan guna mencapai tujuan tertentu (Perbuatan tersebut memenuhi unsurunsur Sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHPidana Buku kedua ,BAB XVIII, Tentang KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN SESEORANG dan BAB XXIII, Tentang PEMERASAN DAN ANCAMAN)
5. Perlakuan tidak adil Perlakuan tidak adil merupakan tindakan yang melanggar rasa keadilan yang berlaku sebagaimana diamanatkan norma hukum dan norma sosial lainnya. Guru biasanya mendapatkan perlakuan tidak adil mengenai upah, tunjangan, promosi, dan hak-hak lainnya, yang bersifat materil maupun immateril (Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, BAB XA, Tentang Hak Asasi Manusia)
Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (4) UUGD mencakup perlindungan terhadap Pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemberian imbalan yang tidak wajar Pembatasan dalam menyampaikan pandangan Pelecehan terhadap profesi Pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
1. PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku Pemutusan Hubungan Kerja bagi guru pada dasarnya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Seperti diatur dalam Undang-undang Tentang Kepegawaian dan Ketenagakerjaan). Namun demikian pada kenyataannya Pemutusan Hubungan Kerja bagi guru tidak didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang ada, melainkan berdasarkan atas kebijakan atasan semata.
2. Pemberian imbalan yang tidak wajar Guru pada umumnya sering mendapatkan imbalan yang tidak wajar berkaitan dengan profesinya dan haknya sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang atau perjanjian kerja baik di dalam maupun di luar kegiatan pokoknya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang memerlukan tenaga dan pikiran.
3. Pembatasan dalam penyampaian pemandangan Pemandangan yang berbeda-beda ini berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia. Namun terkadang, guru mendapatkan pembatasan dalam penyampaian pemandangan. Hal ini akan menghambat daya kreatif dan inovatif guru. Dengan dibatasinya peyampaian pemandangan maka sumbangan pemikiran bagi kemajuan pendidikan akan terhambat (Sebagaimana diatur dalam Undangundang Dasar 1945, BAB XA, Tentang Hak Asasi Manusia).
4. Pelecehan profesi dan jabatan Guru Pelecehan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan kerap terjadi, sebagai contoh yaitu pencemaran nama baik dan penghinaan yang dilakukan oleh atasan, rekan sejawat maupun orangtua siswa, sehingga penghinaan tersebut telah melecehkan harkat dan martabatnya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan (Perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam ketentuan KUHPidana Buku kedua BAB XVI, Tentang PENGHINAAN)
5. Pembatasan/pelarangan lain yang dpt menghambat dlm pelaksanakan tugas Pembatasan dan pelarangan lain yang dialami oleh guru sangatlah beragam, oleh karena itu perlu adanya penelitian lapangan dan pengkajian lebih jauh mengenai pembatasan/pelarangan yang dimaksud.
Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan kerja
Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko: gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.
Perlindungan atas HaKI Guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
GURU SEBAGAI SUBYEK HUKUM BUKAN SEBAGAI OBYEK HUKUM SUBYEK HUKUM ADALAH PENDUKUNG HAK DAN KEWAJIBAN
Hak Guru menurut Ps.14 ayat (1) UUGD
Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan
Hak Guru menurut Ps.14 ayat (1) UUGD
Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
Kewajiban Guru menurut Ps. 20 UUGD 1.
merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; 2. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
Kewajiban Guru menurut Ps. 20 UUGD 3.
bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; 4. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan 5. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Siapa yang mempunyai kewajiban dalam memberikan perlindungan ? Apa konsekuensinya ?
Siapa yang mempunyai kewajiban dalam memberikan perlindungan dengan tegas disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) UUGD :
1. 2. 3. 4. 5.
Pemerintah Pemerintah Daerah Masyarakat Organisasi Profesi Satuan Pendidikan
Konsekuensi logis dari amanat pasal 39 tersebut di atas adalah bahwa ke 5 komponen tersebut diatas harus selalu pro aktif dan bersungguh-sungguh melaksanakan kewajibannya karena merupakan tuntutan undang-undang. Artinya, karena merupakan tuntutan undang-undang maka setiap guru dalam jabatannya berhak untuk meminta perlindungan kepada 5 komponen tersebut di atas baik berupa advokasi maupun bentuk bantuan hukum lainnya, pada saat mengalami permasalahan hukum
APA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH KELIMA KOMPONEN TERSEBUT?
PEMERINTAH Sejalan dengan rencana strategis penghargaan dan perlindungan (Harlindung) pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana yang dicanangkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka sebagai strategi Implementasi untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan program-program kerja Harlindung tersebut, khususnya yang berkaitan dengan aspek perlindungan di daerah, telah di bentuk suatu kemitraan dengan unsur-unsur birokrat, perguruan tinggi, organisasi dan asosiasi profesi, praktisi hukum dan masyarakat
PEMERINTAH DAERAH Selain peran serta pemerintah pusat melalui bentuk kemitraan di atas, maka peranan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah juga sangat besar dalam kewajibannya memberikan perlindungan kepada guru-guru di daerah. Namun demikian, satu hal yang sangat penting dalam rangka kepastian hukum, perlu kiranya diperhatikan persoalanpersoalan yang menyangkut harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
ORGANISASI PROFESI Kewajiban organisasi profesi dalam memberikan perlindungan bagi guru secara tegas dinyatakan dalam Pasal 42 UUGD Organisasi profesi guru selain memiliki kewenangan dalam menetapkan dan menegakkan kode etik guru, juga memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada guru dan memberikan perlindungan profesi guru
PASAL 42 UUGD Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan: 1. menetapkan dan menegakkan kode etik guru; 2. memberikan bantuan hukum kepada guru; 3. memberikan perlindungan profesi guru; 4. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan 5. memajukan pendidikan nasional.
Sebagai mana yang telah ditentukan dalam UUGD, maka keberadaan suatu organisasi profesi guru dituntut untuk pro aktif memberikan perlindungan dan bantuan hukum/advokasi kepada guru melalui LKBH organisasi, di sisi lain guru yang mendapat permasalahan hukum dapat menuntut untuk meminta bantuan hukum/advokasi kepada LKBH organisasi profesi tersebut
Masyarakat Selain melalui organisasi profesi guru, pemerintah telah pula membentuk kemitraan dengan unsur praktisi dan atau/ masyarakat dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum/ advokasi kepada guru.
Satuan Pendidikan Diharapkan lebih pro aktif dan bersungguhsungguh dalam membantu memberikan perlindungan kepada guru
PENUTUP Sejalan dengan Pertama, kedudukan guru sebagai tenaga profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kedua, fungsi guru untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Ketiga, Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, maka untuk mewujudkan eksistensi, fungsi, peran dan profesionalitas guru tersebut di atas diperlukan suatu kepastian hukum dan rasa keadilan bagi setiap guru dalam menjalankan profesinya
TERIMA KASIH
