4/19/2013
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Oleh: Gatot Sugiharto Asisten Deputi Bidang Pelayanan Perekonomian Deputi Pelayanan Publik
Bandung, 18-19 April 2013
1
11 Program Prioritas KIB II NO
Pelayanan umum sesuai Program Prioritas KIB II
1.
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2.
Pendidikan
3.
Kesehatan
4.
Penanggulangan Kemiskinan
5.
Ketahanan Pangan
6.
Infrastruktur
7.
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8.
Energi
9.
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10.
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca Konflik
11.
Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi 2
1
4/19/2013
Reformasi Birokrasi
dimaknai sebagai proses perubahan dan pembaharuan secara bertahap, kongkrit, dan mendasar untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. • Bersih dari KKN dan politisasi; • Kompeten yaitu profesional dan berkinerja tinggi; • Melayani terhadap masyarakat umum dan dunia usaha. 3
PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
INVESTASI (pro-growth)
survey
Kondisi Birokrasi
• IPK-TI: 2010 = 2,8 • IFC-DOING-B=121 • IND-INT-KPK=6 PELAYAN AN PUBLIK PRIMA • Kualitas Pelayanan buruk: lama, mahal, rumit. • Kinerja & SDM rendah; • Koruptif; • Tidak ada standar
(Sesuai UU No. 25/2009)
KESEMPATAN KERJA (pro-job)
PENDAPATAN NAIK (pro-poor) KELESTARIAN LINGKUNGAN (proenvironment)
Tingkat Kepuasan Masyarakat 4
2
4/19/2013
9 (Sembilan) Program Percepatan RB 1. 2. 3. 4. 5.
Penataan Struktur Birokrasi; Penataan Jumlah, Distribusi, dan Kualitas PNS; Sistem seleksi dan promosi secara terbuka; Profesionalisasi PNS; Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah;
6. Peningkatan Pelayanan Publik; 7. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri; 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai; 9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas dan Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri. 5
Program Percepatan RB ke 6: RENCANA AKSI
Program Peningkatan Pelayanan Publik
a. Peningkatan Pelayanan Perizinan: Kejelasan Biaya, Persyaratan, dan Waktu pengurusan Perizinan. Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima Melalui: Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan (Melalui Implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik dengan Pembentukan Perwakilan Komisi Ombudsman di Daerah-Daerah); Pemeringkatan Pelayanan Publik Seluruh K/L dan Pemda; Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat); Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.
6
3
4/19/2013
Inti Muatan Undang-Undang No. 25/2009 ttg. Pelayanan Publik Mengatur Hak, Kewajiban dan Larangan • Hak-hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pelayanan • Kewajiban dan Larangan bagi Penyelenggara Pelayanan
Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat • Masyarakat diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, sampai dengan pengawasan dan pemberian penghargaan • Masyarkat berhak menyampaikan pengaduan, dan wajib untuk ditangani oleh penyelenggara
Kewajiban pokok Penyelenggara (Pemerintah) • Menyelenggarakan pelayanan prima dengan penyusunan standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan. • Terdapat sanksi administratif, ganti rugi pelayanan publik, dan sanksi pidana.
Tugas dan kewajiban Men.PAN Pasal 7, UU 25/2009 ttg Yanlik (3) Menteri pendayagunaan aparatur negara bertugas: ● dst
● melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan yanlik . (4) Menteri wajib: ● membuat peringkat kinerja penyelenggara secara berkala; dan ● memberikan penghargaan kepada penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang‐undangan. 8
4
4/19/2013
Penyelenggara Pelayanan Publik (UU 25/2009 dan PP 96/2012) meliputi: ♣ institusi penyelenggara negara dan/atau satuan kerja penyelenggara di lingkungannya;
♣ korporasi berupa BUMN/BUMD dan/atau satuan kerja penyelenggara di lingkungannya;
♣ lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan/atau satuan kerja penyelenggara di lingkungannya; atau
♣ badan hukum lain yang menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan misi negara.
• Pembina Pelayanan Publik: Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah; • Penanggung Jawab Pelayanan Publik: Kepala Sekretariat K/L dan Pemda atau Pejabat lain yang ditunjuk.
• Pelaksana Pelayanan Publik: Pejabat, Pegawai, Petugas, dan setiap orang yang bekerja dalam Organisasi Penyelenggara. 9
Inti Muatan Peraturan Pemerintah No. 96/2012 ttg. Pelaksanaan UU Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu • Pelayanan Terpadu dapat diselenggarakan; • Wajib PTSP untuk bidang investasi.
Standar Pelayanan Publik • Penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan (sesuai PermenPAN dan RB No 36/2012)
Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik • Diikutsertakan dalam penyusunan standar pelayanan. • Berhak menyampaikan pengaduan untuk ditangani. Ruang Lingkup, Pelayanan Berjenjang; Proporsi Akses; Kategori Kelompok Masyarakat; Pembinaan; Sanksi.
5
4/19/2013
Pelayanan Terpadu (UU 25/2009 , pasal 9 dan PP 96/2012, pasal 14) Dalam rangka mempermudah penyelenggaraan berbagai bentuk pelayanan publik, dapat dilakukan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu (UU) Sistem pelayanan terpadu secara fisik dilaksanakan melalui: – sistem pelayanan satu atap, dan/atau – sistem pelayanan satu pintu. Sistem pelayanan terpadu secara virtual adalah sistem pelayanan yang dilakukan dengan memadukan pelayanan secara elektronik.
11
TUJUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
• memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; • mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; • memperpendek prosedur pelayanan; • mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan • memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan.
12
6
4/19/2013
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (PP 96/2012) ♠ PTSP dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan untuk menyelenggarakan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu; ♠ Penyelenggaraan sistem PTSP wajib dilaksanakan untuk jenis pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal, kecuali yang sudah efektif diselenggarakan selama ini.
13
Standar Pelayanan (Pasal 1 angka 7, UU 25/2009) y Tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau, dan terukur 14
7
4/19/2013
Langkah-langkah Penyusunan Standar (PermenPAN dan RB No. 36/2012) PENYUSUNAN RANCANGAN Standar Pelayanan (SP) s.d. PENERAPAN • Penyusunan Rancangan SP (oleh tim internal/plus masyarakat); • Pembahasan SP (dengan masyarakat dan pihak terkait); • Public Hearing (kepada masyarakat umum yang berkepentingan); /Menjaring masukan (dari masyarakat umum dan mengolah untuk perbaikan Rancangan SP); • Penetapan (oleh Penyelenggara dan dapat dikuatkan oleh Pejabat yang berwenang); • Maklumat (Pengumuman kesanggupan melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan); • Penerapan SP (tahap implementasi). • Perbaikan berkelanjutan.
Keikutsertaan Masyarakat dalam: • • • •
Penyiapan rancangan SP; Pembahasan SP Masukan masyarakat Umum Penerapan – Pengawasan SP
15
14 KOMPONEN STANDAR PELAYANAN (Psl 25) PP No.96 Th 2012 1. Dasar hukum 2. Persyaratan 3. Sistem, mekanisme, dan prosedur 4. Jangka waktu penyelesaian 5. Biaya/tarif 6. Produk pelayanan 7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas 8. Kompetensi pelaksana 9. Pengawasan internal
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan 11. jumlah Pelaksana; 12. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; 13. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguraguan; dan 14. evaluasi kinerja Pelaksana.
8
4/19/2013
Penerapan Standar Pelayanan (UU 25/2009 dan PP 96/2012 )
♣ Penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan 6 bulan setelah PP disahkan; ♣ Penyelenggara yang telah memiliki standar wajib menyesuaikan dalam waktu 6 bulan setelah PP disahkan; ♣ Penyelenggara yang baru dibentuk wajib menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dalam waktu 6 bulan setelah terbentuknya.
17
Sanksi (UU 25/2009 dan PP 96/2012) Dikenakan atas kewajiban yang tidak dijalankan dan merupakan penjabaran Sanksi yang telah ada dalam Undang-undang, misalnya: Pasal UU/PP
Uraian Kewajiban Penyelenggara
Ancaman Sanksi
Pasal 20 (1) UU
Wajib menyusun dan menetapkan SP
Dengan sanksi Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
Pasal 20 (2) UU
Wajib mengikutsertakan Masyarakat dalam Penyusunan SP
Dengan sanksi Pembebasan dari Jabatan
Pasal 26 (1) PP
Pembahasan Rancangan SP wajib ikutkan masy.
Tegoran tertulis
Pasal 27 (1) PP
Rancangan SP yang telah dibahas wajib dipublikasikan
Tegoran tertulis
Pasal 20 (3) UU
Wajib menerapkan SP
Dengan sanksi Pembebasan dari Jabatan
Pasal 30 (1) PP
Wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan
Pembebasan dari jabatan
Pasal 33 (1) PP
Wajib meninjau ulang SP yang telah ditetapkan dalam waktu 3 tahun
Pembebasan dari jabatan 18
9
4/19/2013
SURVEI ATAS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) Penyelenggara Pelayanan Publik perlu melakukan Survei IKM: •
Keputusan Men.PAN No. : 25/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
•
Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik : Pasal 38: Penilaian Kinerja Pelayanan dengan indikator Standar Pelayanan.
•
Peraturan Menteri PAN dan RB No. 20/2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 (sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden No. 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi) IKM sebagai salah satu Indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi.
•
SE MenPAN dan RB No.4/2012 tentang Pelaksanaan Survei IKM Pada Seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
•
SE MenPAN dan RB No. B/907/2012 Perihal Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik tingkat Pembina / Penanggung Jawab dan tingkat Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan pada Instansi Pusat (K/L) dan Pemerintah Provinsi mempertimbangkan unsur IKM.
19
Pembinaan (PP 96/2012) ♣ Pembinaan sesuai perundang-undangan. ♣ Pembinaan dan Pengawasan pelayanan publik dilakukan oleh Pembina masing-masing instansi. ♣ Pembinaan dan Pengawasan umum pelayanan publik di daerah dilakukan oleh Mendagri. ♣ Mendagri menjatuhkan sanksi kepada pembina di daerah yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah ini. ♣ Pembinaan dan Pengawasan teknis pelayanan publik oleh Menteri/Pimpinan Lembaga teknis.
20
10
4/19/2013
Penilaian-Pemeringkatan Pelayanan Publik ● Penilaian dan Pemeringkatan terhadap Kementerian, Lembaga, dan Provinsi, Kabupaten, Kota; ● Obyek Penilaian: (secara terintegrasi) - Instansi - Pembina / Penanggung Jawab; - Unit Penyelenggara di bawahnya secara sampling (berdasarkan usulan dan ada yang ditentukan) ● Hasil yang diharapkan: 1. Pemeringkatan Pembina/Penanggungjawab (K/L , Pemda) dalam Pelayanan Publik; 4. Pemberian Penghargaan kepada K/L, Pemda, dan Unit Penyelenggara.
21
Penutup ● Kementerian/Lembaga dan Pemda wajib mengimplementasikan UU 25/2009 dan PP-nya: ♣ Menetapkan Kebijakan internal, pembinaan, monev, dan pengawasan; ♣ Membentuk PTSP perijinan dan non-perijinan sekurangkurangnya bidang Penanaman Modal ♣ Menyusun, menetapkan, menerapkan Standar Pelayanan; ♣ Menyelenggarakan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); ♣ Mengelola Pengaduan ♣ Melaksanakan kewajiban lainnya, dll. ● MenPAN wajib menyiapkan kebijakan nasional, menyelenggarakan SIPP Nasional, melakukan penilaian (monitoring dan evaluasi), dan membuat pemeringkatan (dimulai Tahun 2012/2013).
22
11
4/19/2013
wassalamu’alaikum wr.wb Deputi Bidang Pelayanan Publik KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 23
12
