KATA PENGANTAR LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015

KATA PENGANTAR Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan

Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas

Pendidikan Kabupaten

Jombang Tahun 2015. Penyusunan LKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang disusun sebagai bentuk pertanggungajawan Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) di bidang pendidikan ini juga menjelaskan tentang penggunaan sumber daya pendidikan yang konsisten terhadap kebijakan pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Jombang dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Jombang tahun 2015, guna mencapai tujuan dan sasaran, maka semua program dan kegiatan berorientasi

pada

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJM)

Pemerintah Kabupaten Jombang, visi dan misi Dinas Pendidikan. Namun disadari bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di samping telah dicapai keberhasilan-keberhasilan masih terdapat hambatan. Selanjutnya tentang keberhasilan-keberhasilan dan hambatan kami sajikan dalam penjelasan berikut sebagai laporan dan evaluasi pelaksanaan kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi bidang pendidikan.

Selain itu, LKIP ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Jombang pada tahun-tahun mendatang. LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015

i

Demikian semoga bermanfaat. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG

Drs. MUNTHOLIP, M.Si Pembina Utama Muda NIP 19651024 199403 1 008

LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015|

ii

DAFTAR ISI LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG Kata Pengantar

i

Daftar Isi

iii

Daftar Tabel

iv

Daftar Lampiran

iv

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

: PENDAHULUAN A Latar Belakang

1

B Gambaran umum organisasi

3

C Issu Strategis

8

D Dasar Hukum

8

E Sistematika Laporan

9

: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A Rencana Strategis

11

B Rencana Kinerja Tahun 2015

14

: AKUNTABILITAS KINERJA A Capaian Kinerja Organisasi

28

B Realisasi Anggaran

59

: PENUTUP A Kesimpulan

122

B Langkah Kedepan

123

DAFTAR TABEL Tabel

1

Ringkasan Perjanjian Kinerja

16

Tabel

2

Capaian Kinerja Tahun 2015

32

LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015

iii

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran

1

Perjanjian Kinerja 2015


iv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan itu, di dalam batang tubuh UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan mempunyai kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong terwujudnya hasil pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembangunan pendidikan menempati peran yang sangat strategis dalam keseluruhan bidang pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara,

pendidikan

juga


merupakan

instrumen

penting

dalam

1

pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk di antaranya untuk mendukung upaya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memperkuat nilai-nilai budaya. Pendidikan yang relevan

dan

berkualitas

tinggi

memainkan

peran

penting

untuk

meningkatkan daya saing regional. Dalam hal ini, pendidikan dituntut untuk mampu melengkapi lulusannya agar memiliki keterampilan teknis (hardskill), dan juga kemampuan untuk berpikir analitis, berkomunikasi, serta bekerjasama dalam tim yang secara keseluruhan sering dirangkum sebagai keterampilan lunak (soft skill). Pemerintah Kabupaten Jombang telah menetapkan pembangunan dibidang pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014 – 2018, termuat dalam Misi ke 2 Mewujudkan Layanan Dasar yang Terjangkau. Misi ini dimaksudkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, diantaranya

hak

dasar

untuk

memperoleh

pelayanan

kesehatan,

pendidikan, dan hak atas pangan. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra SKPD Dinas Pendidikan tahun 2014–2018 disusun untuk mewujudkan pendidikan yang merata yaitu tersedia secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Jombang, terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan bermutu di semua jalur dan jenjang pendidikan. Tahun 2015 adalah tahun kedua dari tahapan pelaksanaan RPJMD dan Renstra Dinas Pendidikan tahun 2014-2018. Pada tahun ini Dinas Pendidikan melaksanakan 25 program terdiri dari 593 kegiatan. Merujuk

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan good governance adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan


2

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKIP-SKPD) Dinas Pendidikan dibuat

sebagai bentuk laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan dan sebagai alat ukur kinerja/evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan;

B. Gambaran Umum Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang dan Peraturan Bupati jombang nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang sebagaimana diubah menjadi Peraturan Bupati Jombang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Tugas pokok Dinas Pendidikan adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah Kabupaten Jombang di bidang pendidikan. Lebih lanjut, dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi : a. Pembinaan administrasi bidang ketatausahaan umum, keuangan dan pelaksanaan penyusunan program serta pelaporan; b. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar biasa dan pendidikan non formal Informal (PNFI); LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015

3

c.

Pelaksanaan teknis bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar biasa dan pendidikan non formal Informal (PNFI);

d. Pelaksanaan teknis bidang sarana dan prasarana pendidikan dan pembinaan kepegawaian lingkup Dinas Pendidikan; e. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar biasa dan pendidikan non formal informal; f.

Pengawasan

dan

pengendalian

bidang

sarana

dan

prasarana

pendidikan dan kepegawaian di lingkup Dinas Pendidikan; g. Pelaksanaan koordinasi untuk mengadakan hubungan dan kerjasama lintas sektoral dan stakeholder pendidikan.


4

Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Berdasarkan gambar struktur Dinas Pendidikan dapat dilihat bahwa Dinas

Pendidikan

dikepalai

oleh

seorang

Kepala

Dinas

yang

bertanggungjawab langsung terhadap Kepala Daerah, dan membawahi beberapa bagian yaitu: 1. Sekretariat, membawahi: a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan. 2. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi: a. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar; b. Seksi Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015

5

c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar; 3. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi: a. Seksi Pengendalian Mutu SMA; b. Seksi Pengendalian Mutu SMK; c. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah; 4. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahi: a. Seksi Pendidikan Masyarakat; b.Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); c. Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan Fungsional. 5. Bidang Ketenagaan, membawahi: a. Seksi Ketenagaan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Luar Biasa; b.Seksi Ketenagaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal dan Informal; c. Seksi Pengendalian dan Pembinaan; 6. Kelompok Jabatan Fungsional; 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang terdiri dari: a.UPTD Pendidikan, yang terdiri dari: 1)UPTD Pendidikan Kecamatan Jombang; 2)UPTD Pendidikan Kecamatan Diwek; 3)UPTD Pendidikan Kecamatan Bandarkedungmulyo; 4)UPTD Pendidikan Kecamatan Tembelang; 5)UPTD Pendidikan Kecamatan Megaluh; 6)UPTD Pendidikan Kecamatan Ploso; 7)UPTD Pendidikan Kecamatan Plandaan; 8)UPTD Pendidikan Kecamatan Kabuh; 9)UPTD Pendidikan Kecamatan Kudu; 10) UPTD Pendidikan Kecamatan Ngusikan; 11) UPTD Pendidikan Kecamatan Mojoagung; 12) UPTD Pendidikan Kecamatan Peterongan; 13) UPTD Pendidikan Kecamatan Jogoroto; 14) UPTD Pendidikan Kecamatan Sumobito; LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015|

6

15) UPTD Pendidikan Kecamatan Kesamben; 16) UPTD Pendidikan Kecamatan Ngoro; 17) UPTD Pendidikan Kecamatan Mojowarno; 18) UPTD Pendidikan Kecamatan Bareng; 19) UPTD Pendidikan Kecamatan Wonosalam; 20) UPTD Pendidikan Kecamatan Perak; dan 21) UPTD Pendidikan Kecamatan Gudo. b. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), yang terdiri dari: 1. UPTD SKB Gudo; dan 2. UPTD SKB Mojoagung. c.

UPTD Laboratorium IPA Bersama

2) Satuan Pendidikan yang terdiri dari: a. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), 12 lembaga b. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN); 8 lembaga c. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN); 48 lembaga d. Sekolah Dasar Negeri (SDN); 518 lembaga dan e. Taman Kanak-Kanak Negeri 3 lembaga Pegawai merupakan sumberdaya pendidikan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dengan rincian sebagai berikut : No.

Jenis jabatan

Eselon

Jumlah

II

1 orang

1.

Kepala Dinas

2.

Sekretaris

IIIa

1 orang

3.

Kepala Bidang

III/b

4 orang

4.

Kepala Sub Bagian

IV/a

2 orang

5.

Kepala Seksi

IV/a

12 orang

6.

Staf

-

74 orang


7

C. Issu Strategis Issu Strategis terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang sebagai berikut : 1. Angka Partisipasi Murni SD, SMP dan SMA sederajat di bawah 100% masih sangat perlu ditingkatkan. 2. Masih perlu upaya peningkatan kualitas guru pada seluruh jenjang pendidikan menuju guru profesional; 3. Masih banyak SMP yang tidak dilengkapi Lab IPA yang memadai; 4. Masih banyak SD dalam keadaan rusak. 5. Masih banyak SD belum memiliki perpustakaan. 6. Sebagian besar lulusan SMK belum diterima dunia kerja sesuai kompetensi pendidikannya. 7. Perlu optimalisasi penyerapan anggaran, karena banyak dana tidak terserap secara optimal khususnya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. 8. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum tuntas. Berdasarkan hal tersebut di atas Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang memiliki peran strategis berupaya : 1. Mewujudkan pendidikan yang merata baik kuantitas maupun kualitas. 2. Meningkatkan kompetensi pendidik dan peserta didik. 3. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan SD dan SMP D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten

Jombang

Tahun

2014

disusun

berdasarkan

peraturan

perundang undangan sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional


8

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang.; 10.Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Jombang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.

E.

Sistematika Laporan Sistematika penulisan Laporan ini terdiri dari Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar belakang, penjelasan umum organisasi, issu strategis, dan dasar hukum. Bab II Perencanaan

Kinerja; berisi tentang ikhtisar/ringkasan

perjanjian kinerja.


9

Bab III Akuntabilitas Kinerja; berisi tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran. Bab IV Penutup.


10

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis 1.

Visi Dalam Renstra

Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang Tahun

2014-2018 dijelaskan bahwa visi Dinas Pendidikan sebagai berikut : “TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG MERATA, BERMUTU, AGAMIS DAN BERDAYA SAING” Guna memperjelas dan menghindari multi tafsirnya visi, maka perlu diuraikan makna visi Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang sebagai berikut : a. Dinas Pendidikan memiliki harapan bahwa ke depan ingin mewujudkan pendidikan yang merata, yaitu tersedia secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Jombang, terjangkau oleh seluruh lapisan

masyarakat,

bermutu

di

semua

jenjang

dan

jalur

pendidikan. b. Agamis mengandung harapan bahwa pendidikan di Jombang akan membekali peserta didik dengan Imtak (Iman dan Taqwa) dan Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) serta bengfungsinya agama sebagai landasan moral dan etika dalam setiap aktifitas peserta didik baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan sosial masyarakat. c. Berdaya saing memiliki artian bahwa output pendidikan Kabupaten Jombang memiliki kemampuan,

keunggulan

komparatif

dan

kompetitif sehingga mampu bersaing baik secara regional maupun global. d. Adapun kriteria pendidikan yang bermutu adalah : berfungsinya secara maksimal komponen-komponen pendidikan meliputi; siswa, guru, kurikulum, sarana dan prasarana, pengelolaan sekolah, proses pembelajaran, pengawasan/monev dan hubungan sekolah LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015

11

dengan masyarakat sehingga menghasilkan output pendidikan yang berkualitas. 2. Misi Atas dasar itu, maka sesuai dengan visi, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada, serta untuk mencapai visi tersebut, maka menetapkan misi sebagai arah, tujuan dan sasaran yang dicitacitakan selama lima tahun mendatang, sebagai berikut : 1. Mewujudkan

ketersediaan,

keterjangkauan

dan

kesetaraan

kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas; 2. Meningkatkan kualitas pendidikan berdasarkan kurikulum 2013; 3. Mengembangkan pendidikan keagamaan, budi pekerti dan pendidikan karakter yang berwawasan lingkungan; 4. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan Sumberdaya Manusia pendidik dan tenaga kependidikan; 5. Meningkatkan kualitas kinerja tatakelola, akuntabiltas dan citra publik.

3. Tujuan Strategis Berdasarkan

visi

dan

misi

tersebut

diatas

Dinas

Pendidikan

menetapkan tujuan dan dan sasaran sebagai berikut : Tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan Misi 1 : Mewujudkan ketersediaan,

keterjangkauan

dan

kesetaraan

kesempatan

memperoleh pendidikan yang berkualitas, sebagai berikut : Tujuan 1 Terwujudnya

: ketersediaan,

keterjangkauan

dan

kesetaraan

kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Jombang Untuk mencapai Tujuan 1 ditetapkan Sasaran sebagai berikut : LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015|

12

Sasaran 1 : a. Meningkatkan angka partisipasi sekolah pada seluruh jenjang pendidikan b. Turunnya angka putus sekolah c. Tercapainya rasio ideal jumlah Guru/Murid d. Tercapainya rasio ideal jumlah Kelas/Murid e. Terlaksananya pendidikan inklusi f. Meningkatnya angka melek huruf Tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan Misi 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan berdasarkan kurikulum 2013; Tujuan 2

:

Meningkatnya kualitas seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Jombang Untuk mencapai Tujuan 2 ditetapkan sasaran sebagai berikut : Sasaran 2 : a. Meningkatnya Nilai Ujian Nasional Seluruh Jenjang Pendidikan b. Meningkatnya Angka Kelulusan Seluruh Jenjang Pendidikan Tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan Misi 3 : Mengembangkan pendidikan keagamaan, budi pekerti dan pendidikan karakter yang berwawasan lingkungan, sebagai berikut : Tujuan 3

:

Membentuk peserta didik yang agamis berbudi pekerti dan berkarakter serta berwawasan lingkungan Untuk mencapai Tujuan 3 ditetapkan sasaran sebagai berikut : Sasaran 3

:

Terlaksananya implementasi kurikulum muatan lokal keagamaan, budi LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015

13

pekerti dan pendidikan karakter berwawasan lingkungan Tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan Misi 4 : Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan Sumberdaya Manusia pendidik dan tenaga kependidikan, sebagai berikut : Tujuan 4

:

Meningkatnya kualitas SDM dan kesejahteraan guru Untuk mencapai Tujuan 4 ditetapkan sasaran sebagai berikut : Sasaran 4

:

a. Meningkatnya Kelayakan Guru Mengajar b. Meningkatnya prosentase guru bersertifikasi Tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan Misi 5 : Meningkatkan kualitas kinerja tatakelola,

akuntabiltas dan citra publik,

sebagai

berikut : Tujuan 5

:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Untuk mencapai Tujuan 5 ditetapkan Sasaran sebagai berikut : Sasaran 5 : Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja

B. Rencana Kinerja Tahun 2015 Rencana Kinerja merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis yang ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan bidang pendidikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (2014-2018). Rencana Kinerja dibuat tahunan dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja Tahun 2015.


14

Berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai dalam tahun 2015, Dinas Pendidikan memiliki 25 (dua puluh lima) program dan 593 (Limaratus sembilanpuluhtiga) kegiatan dengan alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp. 106.534.649.132,00 (Seratus enam milyard limaratus tigapuluh empat juta enamratus empatpuluh Sembilan ribu seratus tigapuluh dua rupiah) sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :


15

Tabel 1 RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Sasaran Strategis 1 Terpenuhin ya Pelayanan Administra si Perkantora n

Indikator Kinerja 2 Meningkat kan kinerja pelayanan SKPD

Meningkat nya Sarana Prasarana Aparatur

Meningkat kan kinerja sarana dan prasarana SKPD

100 %

Meningkat nya kedisiplina n aparatur

Menigkatn ya Disiplin Aparatur

100 %

Target 3 100 %

Uraian Program/Kegiatan 4 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri 2 kegiatan sbb : 1. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 2. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 7 kegiatan : 1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Pengadaan mebeleir kantor 3. Pengadaan sarana dan prasarana 4. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ber at gedung kantor/bangunan pendukung 5. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ber at sarana dan prasarana gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/ber at Kendaraan operasional 7. Pembuatan UPL & UKL Gedung 3. Program peningkatan disiplin aparatur, dengan 1 kegiatan sebagai berikut ; Pengadaan Pakaian Khusus


Anggaran 5 6.354.706.500

5.546.658.000

64.000.000

16

Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja 2

Meningkat nya kompetens i aparatur

Meningkat kan kompetens i aparatur

100 %

Terpenuhin ya dokumen perencana an Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

Meningkat kan konsistensi perencana an dan pengangga ran program SKPD

100 %

5. Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD, terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan rencana strategis SKPD 2. Penyusunan rencana kerja SKPD 3. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD 4. Penyusunan laporan keuangan SKPD

Meningkat kan angka partisipasi sekolah pada seluruh jenjang pendidikan

APK TK/RA

95,51%

6. Program Pendidikan Anak Usia Dini, terdiri dari 6 kegiatan sebagai berikut : 1. Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa 2. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 3. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 4. Penyelenggaraan

Target 3

Uraian Program/Kegiatan 4 Hari-Hari Tertentu

5

4. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 3 kegiatan sebagai berikut : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3. Peningaktan kapasitas sumber daya aparatur


Anggaran

686.794.350

60.000.000

809.765.500

17

Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja 2

Turunnya angka buta aksara

Angka Melek Huruf

Target 3

96,35 %

Uraian Program/Kegiatan 4 Kordinasi dan Kerjasama PAUD 5. Rehabilitasi Gedung TK/Paud 6. Fasilitasi Peringatan Hari Anak Nasional

7. Program Pendidikan

1. 2. 3. 4. Meningkat nya SLB yang terfasilitasi

Jumlah SLB yang mendapatk an bantuan

100 %

8.

1. 2.

3.

Meningkat nya kelayakan guru mengajar

Prosentase guru SD, SMP, SMA layak mengajar

81.42% , 86%, 96,75%

Non Formal, terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut : Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Peningkatan kapasitas tenaga pendidik non formal Penyelenggaraan Kejar paket A, B, C Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) Program Pendidikan Luar Biasa, terdiri dari 3 kegiatan sebagai berikut : Penyedian Operasional Sekolah Luar Biasa Fasilitasi Jambore, PORSENI, HAN dan unjuk kreatifitas SLB Kabupaten dan Propinsi Pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung

9. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari 9 kegiatan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 2. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 3. pelatihan bagi pendidik


Anggaran 5

1.085.095.000

509.550.000

4.336.390.839

18

Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja 2

Meningkat nya prosentase guru bersertifika si

Prosentase guru yang bersertifika si 1) TK/RA 2) SD/MI 3) SMP/MTS 4) SMA/MA/S MK prosentase sekolah yang terakredita si A

Meningkat nya prosentase sekolah terakredita si A

Target 3

1)24.20 %, 2)60.13 %, 75.11% , 59.29%

16.58%


Uraian Program/Kegiatan 4 untuk memenuhi standar kompetensi 4. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 5. Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 6. Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7. Pengembangan Sistem Penghargaan dan perlindungan Terhadap Profesi Pendidik 8. Fasilitasi jardiknas dan radio suara pendidikan 9. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik 10. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, terdiri dari 6 kegiatan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan 2. Pembinaan Dewan Pendidikan 3. Penerapan sistem Dan Informasi Manajemen Pendidikan 4. Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6. Fasilitasi Usaha Kesehatan Sekolah

Anggaran 5

1.742.149.650

19

Sasaran Strategis 1 Meningkat nya Nilai Ujian Nasional Seluruh Jenjang Pendidikan Meningkat nya Angka Kelulusan Seluruh Jenjang Pendidikan Turunnya angka putus sekolah Terlaksana nya implement asi kurikulum muatan lokal keagamaa n, budi pekerti, dan budi pekerti berwawasa n lingkungan

Indikator Kinerja 2 1) Ratarata nilai UASBN SD/MI

Meningkat nya angka partisipasi sekolah pada seluruh jenjang pendidikan Meningkat nya prosentase dalam kondisi baik

1) APM SMP/MTs

85,44 %

2) APK SMP/MTs

103.30 %

3) Prosentase sekolah SMP/MTs kondisi baik

97.88%

Target 3 7.6%

2) Angka kelulusan SD/MI

99.89%

3) Angka putus sekolah SD/MI 4)jumlah SD melaksana kan kurikulum muatan lokal keagamaa n

0.04%

100%

Uraian Program/Kegiatan 4 11. Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 6 tahun, terdiri dari 11 kegiatan sebagai berikut : 1. Fasilitasi Sekolah Adi Wiyata SD 2. Pengadaan alat praktik & peraga siswa 3. Pelatihan penyusunan kurikulum SD 4. Penyediaan biaya pengembangan sekolah menuju SSN 5. Penyediaan beasiswa bagi peserta didik berprestasi 6. Pembinaan minat, bakat & kreativitas siswa 7. Fasilitasi ujian akhir nasional SD/MI dan try out SD 8. Penyediaan bosda SD/MI Negeri/swasta 9. Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 10. Fasilitasi pembangunan prasarana layanan pendidikan dasar 11. Pengembangan kurikulum jombang agamis

12. Peningkatan Akses

1.

2.


Layanan Pendidikan Dasar 9 tahun, terdiri dari 50 kegiatan sebagai berikut : Rehabilitasi sedang/ berat SMP Negeri sebanyak 24 paket kegiatan Pembangunan ruang kelas baru, Pagar, KM/WC dan Lapangan Olahraga SMP Negeri

Anggaran 5 10.843.542.66 0

11.994.576.10 0

20

Sasaran Strategis 1 Tercapainy a rasio ideal jumlah Kelas/Muri d

Indikator Kinerja 2 4) Rasio Kelas dengan Murid

Target 3 01:32

3. 4. 5. 6.

Meningkat nya Nilai Ujian Nasional Seluruh Jenjang Pendidikan Meningkat nya Angka Kelulusan Seluruh Jenjang Pendidikan Turunnya angka putus sekolah

1) Ratarata UAN SMP/MTs

7,25

2) Angka Kelulusan SMP/MTs

98.02%

Uraian Program/Kegiatan 4 sebanyak 22 paket kegiatan Pembangunan SMP swasta 1 paket Pengadaan perabot ruang kelas SMPN 1 paket Pengadaan perabot ruang kelas SMP Swasta 1 paket Fasilitasi perencanaan dan pengawasan rehabilitasi/pembanguna n SMP 1 kegiatan

Anggaran 5

13. Peningkatan Mutu

Pendidikan Dasar 9 tahun, terdiri dari 11 kegiatan sebagai berikut : 1. Fasilitasi sekolah adiwiyata SMP

10.844.029.47 0

2. Pengadaan alat peraga bagi siswa 3. pelatihan kompetensi siswa berprestasi

4. Pelatihan kurikulum bagi 3)Angka Putus Sekolah SMP/MTs

0.20%


guru SMP 5. Fasilitasi biaya operasional SMP 1 Atap 6. Fasilitas penerimaan siswa baru bagi SMP Negeri 7. Terlaksananya pengembangan SMP menuju SSN 8. Penyediaan beasiswa bagi peserta didik berprestasi tingkat SMP 9. Penyelenggaraan festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) 10. penyediaan bosda SMP/MTs Negeri swasta 11. Pembinaan minat,bakat dan kreativitas siswa

21

Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja 2

Meningkat nya angka partisipasi sekolah pada seluruh jenjang pendidikan

1) APM SMA/MA/S MK

75,47%

2) APK SMA/MA/S MK 3) Prosentase sekolah SMA/MA/S MK kondisi baik 4) Rasio kelas dengan Murid

99.35%

Meningkat nya prosentase dalam kondisi baik Tercapainy a rasio ideal jumlah Kelas/Muri d Meningkat nya Nilai Ujian Nasional Seluruh Jenjang Pendidikan Meningkat nya Angka Kelulusan Seluruh Jenjang Pendidikan Turunnya angka putus sekolah

1) Ratarata nilai UAN SMA/MA/S MK

Target 3

95.25%

01:32

7,47

Uraian Program/Kegiatan 4 12. Fasilitas ujian akhir nasional SMP/MTS dan try Out SMP

98.62%

3) Angka Putus Sekolah SMA/MA/S MK

0.80%

5

14. Peningkatan Akses

Layanan Pendidikan Menengah, terdiri dari 18 kegiatan sebagai berikut : 1. Rehabilitasi sedang/berat SMA/SMK Negeri sebanyak 8 paket kegiatan 2. Pembangunan SMA/SMK Negeri sebanyak 9 paket kegiatan 3. Pengadaan perabot ruang kelas SMAN/SMKN 1 paket

15. Peningkatan Mutu

1. 2) Angka Kelulusam SMA/MA/S MK

Anggaran

2. 3. 4. 5.

6. LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015|

Pendidikan Menengah, terdiri dari 10 kegiatan sebagai berikut : Pelatihan penyusunan kurikulum Penyediaan basiswaa bagi keluarga tidak mampu Peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan industri Pembinaan minat,bakat dan kreativitas siswa fasilitas ujian akhir sekolah/ nasional,SMA/MA, SMK, paket C dan try out materi ujian nasional fasilitas beasiswa bagi anak berprestasi

6.909.513.400

2.657.105.500

22

Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja 2

Meningkat nya angka partisipasi sekolah pada seluruh jenjang pendidikan

1) APM SD/MI

Meningkat nya prosentase dalam kondisi baik Tercapainy a rasio ideal jumlah Kelas/Muri d Meningkat nya angka partisipasi sekolah pada seluruh jenjang pendidikan

Target 3

95,97%

2) APK SD/MI 3) Prosentase sekolah SD/MI kondisi baik 4) Rasio Kelas dengan Murid

105.60 % 92,50%

1) APM SD/MI

95,97%

2) APK SD/MI

Uraian Program/Kegiatan 4 7. Fasilitasi sekolah Adiwiyata SMA/SMK 8. fasilitas penerimaan murid baru SMA/SMK negeri 9. pengembangan pendidikan kewirausahaan 10. Pengembangan community college 16. Pembangunan/penin gkatan lapangan olah raga sekolah dasar 49 kegiatan yaitu 1. Pembangunan / Peningkatan Lapangan Olahraga Sekolah Dasar sebanyak 49 paket

Anggaran 5

1.219.780.000

01:32

17. Peningkatan Sarana

Penunjang Mutu Pendidikan Dasar 6 Tahun terdiri dari 20 Kegiatan yaitu 1. Pengadaan perabot perpustakaan sekolah dasar sebanyak 19 paket 2. Pengadaan buku teks siswa dan pegangan guru Sekolah Dasar Tahun 2015 1 paket

5.879.900.000

105.60 %


23

Sasaran Strategis 1 Meningkat nya prosentase dalam kondisi baik Tercapainy a rasio ideal jumlah Kelas/Muri d

Indikator Kinerja 2 3) Prosentase sekolah SD/MI kondisi baik 4) Rasio Kelas dengan Murid

Target 3 92,50%

Uraian Program/Kegiatan 4

Anggaran 5

01:32

Prosentase sekolah SMP memenuhi standar sarpras

66.78%

Meningkat nya Nilai Ujian Nasional Seluruh Jenjang Pendidikan

Meningkat nya ratarata Nilai UAN/UAS SMP

7.25

Meningkat nya standar sarana prasarana di sekolah

Prosentase sekolah SMA/SMK memenuhi standar sarpras

62.6%

18. Peningkatan Prasarana Penunjang Mutu Pendidikan Dasar 9 Tahun, terdiri dari 1 kegiatan yaitu ; 1. Pembangunan/peningkat an lapangan olah raga SMP NEGERI 1 BARENG 19. Peningkatan Sarana Penunjang Mutu Pendidikan Dasar 9 Tahun, terdiri dari 3 kegiatan yaitu ; 1. Pengadaan peralatan olah raga SMP swasta 2. Pengadaan buku teks siswa dan pegangan guru 3. Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan SMP Tahun 2015 20. Peningkatan Prasarana Penunjang Mutu Pendidikan Menengah, terdiri dari 10 kegiatan yaitu ; 1. Pengadaan media pembelajaran 2 paket 2. Pengadaan alat laboratorium 4 paket 3. Pengadaan alat peraga 3 paket 4. Pengadaan Buku Tesk


291.428.000

3.998.557.963

2.217.336.000

24

Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja 2

Terlayanin ya Pendidikan anak berkebutuh an khusus

Prosentase anak berkebutuh an khusus yang mendapat layanan Jumlah bangku per siswa

Tercapainya rasio ideal jumlah siswa dengan jumlah bangku Meningkat nya angka partisipasi sekolah pada seluruh jenjang pendidikan Meningkat nya prosentase dalam kondisi baik Tercapainy a rasio ideal jumlah Kelas/Muri d Meningkat nya angka partisipasi sekolah pada seluruh jenjang pendidikan

Target 3

Uraian Program/Kegiatan 4 Siswan Dan Pegangan Guru Sekolah 1 paket 21. Pengembangan pendidikan inklusi, 1 kegiatan ; Pelatihan guru inklusi

1:2

1) APM SD/MI

95,97%


105.60 % 92,50%

1) APM SD/MI

95,97%

22. Peningkatan prasarana penunjang sekolah dasar terdiri dari 20 kegiatan yaitu : 1. Pengadaan perabot ruang kelas sekolah dasar sebanyak 20 paket 23. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar 6 Tahun (Rehabilitasi Ringan), terdiri dari 37 kegiatan yaitu 1. rehabilitasi SDN sebanyak 37 paket.

Anggaran 5

150.000.000

949.000.000

879.550.000

01:32


24. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar 6 Tahun (Rehabilitasi Sedang/Berat), terdiri dari 123 kegiatan yaitu 1. rehabilitasi SDN sebanyak 123 paket.

16.224.809.20 0

25

Sasaran Strategis 1 Meningkat nya prosentase dalam kondisi baik Tercapainy a rasio ideal jumlah Kelas/Muri d Meningkat nya angka partisipasi sekolah pada seluruh jenjang pendidikan

Meningkat nya prosentase dalam kondisi baik Tercapainy a rasio ideal jumlah Kelas/Muri d Jumlah

Indikator Kinerja 2 2) APK SD/MI 3) Prosentase sekolah SD/MI kondisi baik 4) Rasio Kelas dengan Murid

Target 3 105.60 % 92,50%

Uraian Program/Kegiatan 4

Anggaran 5

01:32

1) APM SD/MI

95,97%


105.60 % 92,50%

25. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar 6 Tahun (Rehabilitasi Sedang/Berat), terdiri dari 184 kegiatan yaitu 1. Pembangunan SDN sebanyak 184 paket.

10.280.411.00 0

01:32


106.534.649.1 32

26

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan

pelakasanaan Progam dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. A. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran kinerja organisasi bisa dilihat dari ketercapaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun metode/rumus yang digunakan untuk mengukur adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya APK/APM di semua jenjang pendidikan; APK TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah Perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam prosentase. Jumlah siswa di jenjang pendidikan tertentu APK : ------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia tertentu

APM SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam prosentase.

APM :

Jumlah siswa kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu ------------------------------------------------------- -------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia tertentu


27

2. Angka Melek Huruf ; Angka Melek Huruf (AMH) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang buta huruf dengan penduduk seluruhnya di suatu daerah dan dinyatakan dalam prosentase. Jumlah penduduk buta huruf AMH : ------------------------------------- X 100 Jumlah penduduk seluruhnya

3. Fasilitasi sekolah Luar Biasa (SLB) ; Jumlah SLB yang mendapat fasilitas Fasilitasi SLB : ------------------------------------------------ X 100 Jumlah SLB

4. Jumlah sekolah dalam kondisi baik :

Sekolah dalam kondisi baik

Jumlah sekolah dalam kondisi baik pada jenjang tertentu : --------------------------------------------------------- X 100 Jumlah seluruh sekolah pada jenjang tertentu

5. Rasio jumlah Murid dengan jumlah kelas (R-M/K adalah perbandingan jumlah siswa dengan jumlah kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu R-m/K : ----------------------------------------------------------- X 100 Jumlah kelas pada jenjang pendidikan tertentu

6. Pendidikan Inklusi /layanan Anak berkebutuhan khusus (ABK) : Jumlah ABK yang terlayani Layanan ABK : -------------------------------------- X 100 Jumlah ABK


28

7. Rasio jumlah bangku terhadap jumlah murid : Jumlah bangku pada jenjang pendidikan tertentu R-m/b : ----------------------------------------------------------- X 100 Jumlahmurid pada jenjang pendidikan tertentu

8. Rasio jumlah Siswa dengan jumlah Guru (R-m/G) adalah perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu Rm-G : ------------------------------------------------------------- X 100 Jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu

9. Angka Melanjutkan (AM) adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan jumlah lulusan pada jenjang yang lebih rendah. Jumlah siswa baru tk I pada jenjang pendidikan tertentu AM : ------------------------------------------------------------------------------- X 100 Jumlah jumlah lulusan pada jenjang pendidikan yang lebih Rendah tahun ajaran sebelumnya

10. Angka Putus Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang tertentu dengan jumlah siswa pada tingkat dan jenjang yang sesuai pada tahun ajaran sebelumnya dan dinyatakan dalam prosentase. Jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang pendidikan tertentu APS : ------------------------------------------------------------------------------------- X 100 Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang pendidikan yang sama pada tahun sebelumnya

11. Guru layak mengajar : a. Guru berkwalifikasi Guru berkwalifikasi :

Jumlah guru berijazah S1 ---------------------------------------------- X 100 Jumlah pendidik yang berkealifikasi


29

b. Guru besertifikat pendidik Guru besertifikati : pendidik

Jumlah pendidik bersertifikasi -------------------------------------------- X 100 Jumlah pendidik

12. Angka Kelulusan adalah perbandingan antara jumlah lulusan pada jenjang tertentu dengan jumlah siswa tingkat tertinggi dari jenjang pendidikan yang sesuai dan dinyatakan dalam prosentase. Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu AL : -------------------------------------------------------------------- X 100 Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan

13. Rata-rata Nilai UN adalah perbandingan antara jumlah seluruh nilai Mata pelajaran UN pada jenjang tertentu dengan jumlah mata pelajaran Ujian Nasional pada jenjang tertentu Jumlah seluruh nilai Mapel UN pada jenjang pendidikan tertentu Nilai Rata-rata UN : -------------------------------------------------------------------- X 100 Jumlah Mapel UN pada jenjang pendidikan

14. Akreditasi sekolah

Sekolah Terakriditasi

Jumlah sekolah yang terakriditasi jenjang pendidikan tertentu : ----------------------------------------------------- X 100 Jumlah sekolah pada jenjang pendidikan

15. Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan Sekolah :

Jumlah sekolah jenjang tertentu yang memiliki perpustakaan ----------------------------------------------------- X 100 Jumlah sekolah pada jenjang pendidikan


30

16. Standart Sarana prasarana Sekolah :

Sekolah yang Memenuhi standar : sarpras

Jumlah sekolah yang memenuhi standar Saran prasarana ----------------------------------------------------------- X 100 Jumlah sekolah x jumlah standar

Tabel 2

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Realisasi 2014 3 100 %

Target 2015 4 100 %

Realisasi 2015 5 100 %

1 Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 Meningkatkan kinerja pelayanan SKPD

Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur Meningkatnya kedisiplinan aparatur Meningkatnya kompetensi aparatur

Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana SKPD Menigkatnya Disiplin Aparatur Meningkatkan kompetensi aparatur

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Terpenuhinya dokumen perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Meningkatkan angka partisipasi sekolah pada seluruh jenjang pendidikan Turunnya angka buta aksara

Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD

100 %

100 %

100 %

96.75%

95.582%

96.35%

96.5%

Meningkatnya SLB yang terfasilitasi Meningkatnya kelayakan guru mengajar

Jumlah SLB yang mendapatkan bantuan Prosentase guru SD, SMP, SMA layak mengajar

100 %

100 %

100 %

90,71%

88,056

92,70

Meningkatnya prosentase guru bersertifikasi

Prosentase guru yang bersertifikasi 1) TK/RA 2) SD/MI 3) SMP/MTS 4) SMA/MA/SMK

1)33.78%, 2)56.87%, 3)71.37%, 4)56.11%

24,2% 60,13% 75,11% 59,29%

33,70% 60,14% 75,18% 59,37%

APK TK/RA

95,903%

Angka Melek Huruf

95.358%


31

Sasaran Strategis

Realisasi 2014 3 20.22%

Target 2015 4 16,58%

Realisasi 2015 5 25,40%

7,66%

7,6%

7,73%

99,99%

99.89%

99,91%

3) Angka putus sekolah SD/MI

0,02%

0.04%

0,039%

4)jumlah SD melaksanakan kurikulum muatan lokal keagamaan

100%

100%

100%

1) APM SMP/MTs

85,31%

85,5%

85,46%

2) APK SMP/MTs

103.25%

103,30%

103,31%

97,88%

97,78%

97,88%

1:32

1:30

7,30%

7,25

7,3

100,00%

98.02%

98,45

Indikator Kinerja

1 Meningkatnya prosentase sekolah terakreditasi A Meningkatnya Nilai Ujian Nasional Seluruh Jenjang Pendidikan

2 prosentase sekolah yang terakreditasi A 1) Rata-rata nilai US SD/MI

Meningkatnya Angka Kelulusan Seluruh Jenjang Pendidikan Turunnya angka putus sekolah Terlaksananya implementasi kurikulum muatan lokal keagamaan, budi pekerti, dan budi pekerti berwawasan lingkungan Meningkatnya angka partisipasi sekolah pada seluruh jenjang pendidikan

2) Angka kelulusan SD/MI

Meningkatnya prosentase dalam kondisi baik

3) Prosentase sekolah SMP/MTs kondisi baik

Tercapainya rasio ideal jumlah Kelas/Murid

4) Rasio Kelas dengan Murid

Meningkatnya Nilai Ujian Nasional Seluruh Jenjang Pendidikan

1) Rata-rata UAN SMP/MTs

Meningkatnya Angka Kelulusan Seluruh Jenjang Pendidikan Turunnya angka putus sekolah Meningkatnya angka partisipasi sekolah pada seluruh jenjang pendidikan

2) Angka Kelulusan SMP/MTs

3)Angka Putus Sekolah SMP/MTs 1) APM SMA/MA/SMK

0,18%

0,20%

0,15%

75,375%

75,50%

75,50%

2) APK SMA/MA/SMK

100,45%

99,45%

100,48%

94,77%

95,25%

98,17

1 : 29

1:32

1:32

7,47

7,47

7,96


3) Prosentase sekolah SMA/MA/SMK kondisi baik


4) Rasio kelas dengan Murid


1) Rata-rata nilai UAN SMA/MA/SMK


32

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Angka Kelulusan Seluruh Jenjang Pendidikan Turunnya angka putus sekolah Meningkatnya angka partisipasi sekolah pada seluruh jenjang pendidikan

Indikator Kinerja 2 2) Angka Kelulusan SMA/MA/SMK 3) Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK 1) APM SD/MI

2) APK SD/MI

Realisasi 2014 3 99,96%

Target 2015 4 98.62%

Realisasi 2015 5 99,97%

0,43%

0,8%

0,46%

95,95%

96,00%

95,99%

106,18%

105,91%

106,28%


3) Prosentase sekolah SD/MI kondisi baik

93,60%

92,50%

93,98%


4) Rasio Kelas dengan Murid

1 : 23

01:28

1:23

Meningkatnya standar sarana prasarana di sekolah

Meningkatnya prosentase SD mempunyai perpustakaan

69,95%

54,39%

73,72%


Meningkatnya rata-rata Nilai US SD

7,66%

7,6%

7,73%

Meningkatnya standar sarana prasarana di sekolah Meningkatnya Nilai Ujian Nasional Seluruh Jenjang Pendidikan Meningkatnya standar sarana prasarana di sekolah

Prosentase sekolah SMP memenuhi standar sarpras Meningkatnya rata-rata Nilai UAN/UAS SMP

64,92%

66,78%

66,81%

7,30%

7,25%

7,3%

Prosentase sekolah SMA/SMK memenuhi standar sarpras

66,06%

62,60%

66,10%

Jumlah bangku per siswa SMA/SMK

1:1

Tercapainya rasio ideal jumlah siswa dengan jumlah bangku

1:1

1:1

Merujuk dari Misi, tujuan dan sasaran strategis serta indikator kinerja Dinas Pendidikan yang telah ditargetkan, maka dapat dijelaskan hasil pengukuran kinerja pembangunan bidang pendidikan tahun 2015 yang telah dicapai sebagai berikut ; 1. Terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan kesempatan memperoleh

pendidikan

yang berkualitas bagi seluruh

masyarakat

Jombang LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015

33

1.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah peserta didik pada jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dibagi jumlah penduduk kelompok usia 5-6 th, 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut. Pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK/RA. Pada tahun 2015 APK TK/RA di usia 4-6 tahun ditargetkan 96,75% dengan realisasi sebesar 95,582% dengan pencapaian sebesar 98,79%. Realisasi di tahun 2015 sedikit menurun dibanding dengan realisasi tahun 2014 sebesar 95,903% atau turun sebesar 0,321% dan bila dibandingkan realisasi

tahun 2013 sebesar 95,25%, mengalami kenaikan sebesar

0,332%. Bila dibandingkan pencapaian dari tahun 2013 sampai 2015 mengalami fluktuatif yaitu peningkatan di tahun 2014 tetapi turun lagi di tahun 2015. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk usia 4-6 tahun di tahun 2015 mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada anak usia TK/RA dan adanya orang tua yang belum memasukkan anaknya ke lembaga PAUD. Adapun program kegiatan untuk peningkatan APK PAUD yaitu memlalui pemberian bantuan operasional kepada lembaga PAUD dan mendorong lembaga PAUD yang berada di masing-masing desa untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada para orang tua untuk memasukkan anaknya ke lembaga PAUD. Pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (anak usia 7-12 tahun). Pada tahun 2015 APK SD/MI ditargetkan 105,91% dan terealisasi sebesar 106,28% atau tercapai 100,35%. Bila dibandingkan dengan tahun 2014 realisai sebesar 106.18% mengalami kenaikan sebesar 0,10% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 105,89% terdapat LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015|

34

kenaikan 0,29%. Bila dibandingkan dari tahun 2013 sampai 2015 capaian APK SD/MI mengalami peningkatan sebesar 0,387 persen, hal ini disebabkan

karena

keberhasilan

pemerintah

untuk

meningkatkan

pelayanan di bidang pendidikan dasar khususnya anak usia SD/MI melalui program BOS dan dan upaya pemerintah daerah melalui program BOSDA. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SMP/MTs (anak usia 13-15 tahun). Pada Tahun 2015 APK SMP/MTs ditargetkan 103,30% dan tercapai 103,31% atau 100,01%. Bila dibandingkan dengan tahun 2014 realisasi sebesar 103.25 mengalami kenaikan sebesar 0.06 % dan bila dibandingkan dengan tahun 2013 realisasi 103,29% terdapat sedikit penurunan sebesar 0.040%. Dengan demikian realisasi APK SMP/MTs dari tahun 2013 sampai 2015 mengalami fluktuatif artinya ada penurunan capaian di tahun 2014 dan mengalami kenaikan lagi di tahun 2015. Walaupun mengalami fluktuatif masih ada peningkatan sebesar 0,021%. Hal ini disebabkan adanya siswa baru yang berasal dari luar Kabupaten Jombang jumlahnya mengalami pasang surut. Adapun Angka Partisipasi Kasar untuk SMA/SMK/MA (anak usia 16 – 18 tahun). Pada

tahun

2015

APK

SMA/MA/SMK

ditargetkan

99,45

dan

terealisasikan sebesar 100,48 atau tercapai 101,03%. Bila dibandingkan dengan tahun 2014 realisasi sebesar 100,45% mengalami kenaikan sebesar 0,02 dan bila dibandingkan dengan tahun 2013 realisasi sebesar 99,50 % terdapat kenaikan sebesar 0.951 %. Dengan demikian realisasi APK sekolah menengah dari tahun 2013 samapi 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,976% Peningkatan APK pada jenjang tersebut disebabkan adanya peran dan motivasi orang tua peserta didik terhadap pendidikan serta keperpihakan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam peningkatan akses pendidikan LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015

35

melalui program Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) untuk SMA/SMK. Angka Partisipasi Murni ( APM ) APM merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7-12 tahun; 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang bersekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dibagi seluruh jumlah penduduk usia 7-12 tahun; 13-15 tahun dan 16-18 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (usia 7-12 tahun). Target APM SD/MI

pada Tahun 2015 adalah 96,00% dan terealisasi

sebesar 95,99% atau capaiannya sebesar 99,99%, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 ebesar 95,95%, maka terdapat kenaikan sebesar 0,04% dan

tahun 2013 realisasi sebesar 95,75%, maka mulai

tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 terdapat kenaikan sebesar 0,24%. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SMP/MTs (anak usia 13-15 tahun). Pada tahun 2015 APM SMP/MTS ditargetkan 85,50% dan terealisasi sebesar 85,46% atau capaian sebesar 99,95%. Bila dibandingkan dengan tahun 2014 realisasi sebesar 85,31%, maka terdapat kenaikan sebesar 0,15% dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 85,04%, maka terdapat kenaikan sebesar 0,417%. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA Pada tahun 2015 APM SMA/MA/SMK ditargetkan sebesar 75,50% terealisasi sebesar 75,50% atau capaian 100%, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 realisasi sebesar 75,375% mengalami kenaikan sebesar 0,12% dan

bila dibandingkan dengan realisasi

tahun 2013 sebesar 75,27%,

maka mengalami kenaikan sebesar 0,229% Dengan demikian APM SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK mengalami kenaikan. 1.3. Angka Melek Huruf (AMH) LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015|

36

Program Pendidikan Non Formal dan Informal Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2015 ditargetkan sebesar 96,35% realisasi sebesar 96.5% atau tercapai sebesar 100,16% bila dibandingkan dengan reaslisasi tahun 2014 sebesar 95,358% maka terdapat kenaikan 1,14%. 1.4. Fasilitasi Sekolah Luar Biasa (SLB) ; Tahun 2015 SLB yang mendapatkan fasilitas ditargetkan 100% realisasi sebesar 100% atau tercapai 100%. Yaitu sebanyak 11 SLB telah terfasilitasi dengan baik. 1.5. Rehabilitasi Ringan Sekolah Dasar ; Tahun 2015 ditargetkan sebesar 92% realisasi sebesar 92.12%

atau

tercapai sebesar 99,87%. 1.6. Sekolah dalam kondisi baik Pemenuhan

kebutuhan sarana prasarana pendidikan sebagai bentuk

pelayanan pendidikan kepada masyarakat pada tahun 2015 SD/MI dalam kondisi baik ditargetkan sebanyak 92,50 % realisasi sebanyak 93,98 % atau tercapai sebesar 101,60% bila dibandingkan dengan reaslisasi tahun 2014 sebesar 93.60 %, maka terdapat kenaikan sebesar 0,38%. SMP/MTs dalam kondisi baik ditargetkan sebanyak 97,78 % realisasi sebanyak 97,88% atau tercapai 100,10% jika dibandingkan dengan tahun 2014 realisasi sebanyak 97,88%, maka mengalami kondisi yang sama. SMA/SMK dalam kondisi baik pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 95,25 % realisasi sebanyak 98,17 % atau tercapai sebesar 103,07 % jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebanyak 94,77% terdapat kenaikan sebesar 3,40% Melihat capaian tahun 2015, maka pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang telah ditarget pada tahun 2015 telah terpenuhi dengan baik. 1.7. Layanan terhadap anak berkebutuhan khusus


37

Layanan terhadap anak berkebutuhan khusus tahun 2015 ditargetkan sebesar 73,75 % realisasi sebesar 73,86% atau tercapai sebesar 99,85 % dari anak berkebutuhan khusus yang harus terlayani. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebanyak 71,97% terdapat kenaikan sebesar 1,89% 1.8. Rasio jumlah Kelas terhadap jumlah Peserta didik Realisasi Rasio Peserta didik per Kelas 2 tahun terakhir dapat dijelaskan sebagai berikut : SD/MI pada tahun 2015 sebanyak 1 : 28 realisasi 1 : 23 capaian sebesar 106,02% bila dibandingkan realisasi

pada tahun 2014 sebanyak 1 : 23

adalah sama. SMP/MTs, target pada tahun 2015 sebanyak 1 : 32, realisasi sebesar 1 : 30 capaian sebesar 102,22%, bila dibandingkan

realisasi pada tahun 2014

sebanyak 1 : 29 terdapat sangat kecil sekali. Berdasarkan Permendiknas Nomor 15 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di kabupaten/kota, dalam setiap rombongan belajar SD dan MI tidak melebihi 32 peserta didik, dalam setiap rombongan belajar SMP dan MTs tidak melebihi

36 peserta didik. Dari

realisasi tersebut maka rasio peserta didik per kelas sudah memenuhi Standar Nasional dan terlayani dengan baik. SMA/MA/SMK pada tahun 2015 sebanyak 1 : 32 realisasi sebesar 1 : 32 capaian sebesar 100%, jika dibandingkan pada tahun 2014 sebanyak 1 : 29, terdapat kenaikan 0,002%. Berdasarkan Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses, bahwa

jumlah

SMA/MA/SMK

maksimal

peserta

didik

setiap

rombongan

belajar

1 : 32 peserta didik. Dengan demikian pemenuhan layanan

jumlah kelas terhadap peserta didik sudah terpenuhi. 1.9. Rasio jumlah Bangku terhadap jumlah peserta didik LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015|

38

Tahun 2015 rasio bangku dengan peserta didik SD/MI ditargetkan sebanyak 1:1, SMP/MTs 1:1 dan SMA/MA/SMK 1:1. Reaslisasi SD/MI sebanyak 1:1, SMP/MTs 1:1 dan SMA/MA/SMK 1:1. Jika dibandingkan pada tahun 2014 dengan realisasi sama. Dengan demikian rasio kecukupan bangku dengan peserta didik tercukupi 100%. 1.10. Rasio guru terhadap peserta didik Pada tahun 2015 Rasio Peserta didik per Guru SD/MI ditargetkan sebesar 1:14 realisasi 1:14, SMP/MTs ditargetkan sebesar 1:11, realisasi 1:12, SMA/MA/SMK ditargetkan sebesar 1:15 realisasi 1:11, jika dibandingkan realisasi pada tahun 2014 dengan hasil yang sama. Berdasarkan Permendiknas Nomor 15 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di kabupaten/kota, bahwa Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan dan di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran. Dari rasio pemenuhunan jumlah guru tersebut yaitu tersedianya guru baik guru PNS maupun Non PNS. Bila dilihat dari sisi layananan pendidikan, Kabupaten Jombang telah memberikan layanan kepada peserta didik sudah melebihi dari standar Nasional. Namun bila dilihat dari efesiensi anggaran tidak efisien karena terdapat kelebihan guru tidak tetap (GTT) pada masingmasing jenjang pendidikan. 1.11. Angka melanjutkan SD/MI Angka melanjutkan SD/MI adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat I SMP/MTs dengan jumlah lulusan SD/MI. Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs tahun 2015 ditargetkan 100% realisasi sebesar 116,67% angka melanjutkan SMP/MTs ke SLTA ditargetkan sebesar 101% realisasi sebesar 111,03%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 SD/MI sebesar 117,80%

dan

SMP/MTs

sebesar

113,23%,

maka

sedikit

mengalami

penurunan 1,13% untuk SD/MI dan 2,19% untuk SMP/MTs. LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015

39

1.12. Angka Putus Sekolah Angka putus sekolah adalah perbandingan antara jumlah putus sekolah pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dibagi jumlah siswa seluruhnya tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK tahun pelajaran sebelumnya. Angka Putus Sekolah SD/MI pada tahun 2015 ditargetkan 0,04% realisasi sebesar 0,039% atau tercapai 100,42% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar 0,02%, maka terdapat kenaikan angka putus sekolah sebesar 0,019% Angka Putus Sekolah SMP/MTs pada tahun 2015 ditargetkan 0,20% realisasi sebesar 0,15% atau tercapai 130,61% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014 sebesar 0,18%, maka terdapat penurunan angka putus sekolah sebesar 0,03%. Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA pada tahun 2015 ditargetkan 0,8% realisasi sebesar 0,46% atau tercapai sebesar 172,41% bila dibandingkan dengan tahun 2014 realisasi sebesar 0,43%, maka terdapat sedikit lebih besar Kenaikan angka putus sekolah sebanyak 0,03%. Dengan demikian bahwa dalam tahun 2015 anak yang putus sekolah dapat lebih diturunkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian tersebut masih berada di bawah target Nasional maksimal sebesar 1,00 % artinya pengendalian angka putus sekolah di Kabupaten Jombang masih sangat efektif. Hal ini karena adanya program BOS dan BOSDA serta adanya Program Bantuan Siswa Miskin / Kartu Indonesia Pintar yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Jombang yang sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya anak dari keluarga miskin masih tetap dapat bersekolah. Selanjutnya untuk mencapai keberhasilan demi terwujudnya sasaran dan tercapainya indikator sasaran yang telah ditargetkan tersebut dilaksanakan dengan beberapa program, yaitu : LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015|

40

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program PAUD dijalankan dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pencapaian

sasaran

meningkatnya

aksesibilitas

masyarakat

dalam

mendidik putra putrinya yang berusia 2 sampai dengan 6 tahun di lembaga Tempat Penitian Anak (TPA), Taman Bermain (Play Group) dan di Taman Kanak-Kanak (TK). Oleh karena itu program yang dilaksanakan diarahkan untuk alat permainan edukatif (APE Dalam dan APE Luar), pelatihan kompetensi guru, penguatan krikulum, fasilitasi peringatan hari HAN dan rehabilitasi

gedung

PAUD

dengan

penganggaran

sebesar

Rp.

809.765.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 733.676.850,-. atau 90.60%. Hasil yang dicapai dari program ini adalah meningkatnya APK dari yang ditargetkan tahun 2015 sebesar 96,75 % dapat terealisasi sebesar 95,582 %. Capaian ini menurun sebesar 0.32% dibandung tahun 2014 yang terealisasi sebesar 95,903%. Anggaran tidak dapat terserap secara maksimal diantaranya karena perjalanan dinas tidak dapat dilaksanakan. 2) Program Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Non Formal telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit terhadap proses penyiapan sumberdaya manusia yang kompetitif melalui peningkatan aksesbilitas warga masyarakat dalam menempuh pendidikannya. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Kelompok Belajar Paket B dan Paket C, pengembangan pendidikan keaksaraan dan peningkatan kapasitas pendidik non formal dengan penganggaran sebesar Rp. 1.085.095.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.004.575.000,-

atau

92.58%. Anggaran tidak dapat terserap secara maksimal karena Kegiatan yang diikuti diantaranya mengacu pada kegiatan lomba Propinsi kegiatan MONEV ujian semester dan ujian nasional paket bersamaan dengan ujian nasional sekolah formal. Dari hasil yang dicapai dari program ini adalah angka melek huruf yang ditargetkan sebesar 96,35 % dan tercapai 96.5 % penduduk melek huruf. Kondisi ini meningkat sebesar 1.14% dibanding tahun 2014 yang terealisasi sebesar 95.358% LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015

41

3) Program Pendidikan Luar Biasa. Sebagian kecil warga masyarakat dilahirkan dalam kondisi fisik dan psikis yang berbeda, sehingga untuk anak-anak yang secara fisik dan psikis ada perbedaan disikapi dengan memberikan pelayanan pedidikan secara khusus. Pemerintah Daerah menyikapi dengan memberikan pelayanan pada sekolah tertentu, untuk anak-anak yang perkembangan fisik dan psikif relatif terdapat kekuarangan dilayanai melalui pendidikan luar biasa; yakni SDLB, SMPLB dan SMALB, terdiri dari fasilitasi Jambore, PORSENI, HAN dan Unjuk kreatifitas SLB Kabupaten dan Propinsi, serta Pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung. Dalam program ini pemerintah menganggarkan

sebesar

Rp.

509.550.000,-

dan

terealisasi

Rp.

480.203.685,- atau 94.24%. dana sebagian tidak terserap karena dana disesuaikan dengan kebutuhan dari 2 SLB Negeri. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas kebutuhan di SLB dengan target 100 % dan dapat direalisasikan 100 %. Sama dengan realisasi pada tahun 2014. 4) Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar 6 Tahun (rehabilitasi Ringan). Pelaksanaan program ini adalah diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan standar gedung sekolah pada jenjang pendidikan tingkat SD/MI, dengan kegiatan rehabilitasi rusak ringan di 37 (tiga puluh tujuh ) unit Sekolah Dasar

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 879.550.000.- yang

dapat direalisasikan sebesar Rp. 859.472.150,- atau 97.72%. Maka dari anggaran tersebut dapat direalisasikan capaian sasaran yakni 37 (tiga puluh tujuh) unit unit tersebut kondisi bangunan baik dan sesuai dengan standar. Sebagian dana kegiatan tidak terserap dikarenakan pos anggaran pengawasan

tidak

dapat

dicairkan

karena

terjadinya

kelambatan

penyelesaian pekerjaan pengawasan, sehingga pengajuan terlambat melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh DPPKAD.


42

Dengan

demikian

target

yang

ditetapkan

di

tahun

92,5%

dapat

direalisasikan sebesar 93.98 kondisi ini meningkat 0.38 % dibandingkan tahun 2014 yang terealisasi 93.6% 5) Peningkatan

Akses

Layanan

Pendidikan

Dasar

6

Tahun

(Rehabilitasi Sedang/Berat). Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana gedung sekolah dasar dari kondisi rusak sedang/berat pada 123 unit sekolah dasar, dengan anggaran dari DAK dan pendampingan APBD Kabupaten sebesar Rp. 16.224.809.200,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 16.109.909.250,- atau 99,29%. Sehingga keberhasilan yang bisa dicapai adalah peningkatan standarisasi gedung sekolah dasar pada 120 Sekolah Dasar. Dari anggaran yang tidak terserap dikarenakan Anggaran pengawasan dan perencanaan tidak dapat dicairkan karena terjadinya kelambatan penyelesaian pekerjaan pengawasan, sehingga pengajuan terlambat melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh DPPKAD 6) Peningkatan

Akses

Layanan

Pendidikan

Dasar

6

Tahun

(Pembangunan). Program ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan gedung baru, karena jumlah murid yang bertambah sehingga jumlah rombel juga bertambah, maka dibutuhkan gedung baru. Dengan anggaran yang disediakan dari APBN maupun APBD Kabupaten/Provinsi sebesar Rp. 10.280.411.000,dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.743.693.550,- atau 94.78%. Dari program dapat dicapai yakni pelaksanaan kegiatan perencanaan, dan pembangunan gedung dan pengawasan di 181 Sekolah Dasar. Sedangkan untuk anggaran yang tidak terserap adalah pos anggaran pengawasan tidak dapat dicairkan karena terjadinya kelambatan penyelesaian pekerjaan pengawasan, sehingga pengajuan terlambat melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh DPPKAD 7) Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun Tercapai mutu pendidikan didukung adanya stadarisasi sarana dan prasarana sekolah melalui rehabilitasi gedung sekolah, pembangunan LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015

43

gedung sekolah, lapangan olahraga, kamar mandi siswa, lapangan olahraga, perabot sekolah dan pagar sekolah. Pada tahun 2015 kegiatan tersebut

dilaksanakan di 49 sekolah dengan pagu sebesar Rp.

11.994.576.100,- dan direalisasikan sebesar Rp. 11.776.812.100,- atau 98,18% sehingga pelaksanaannya mencapai 98,18 %. hasil dari program yang telah dilaksanakan maka sarana prasarana yang memenuhi standar mencapai 66,81% dari target yang ditetapkan yakni 66,78 % meningkat dibandingkan dengan tahun 2014 yang terealisasi 64,92% dari target 63,75% meningkat sebesar 1,89%. Anggaran yang tidak terserap karena adanya efesiensi pada

pos kegiatan Fasilitasi perencanaan dan

pengawasan rehabilitasi/pembangunan SMP. 8) Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 9 Tahun. Program ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan bagi para siswa di jenjang pendidikan SMP/MTs dengan melihat keberhasilan hasil akhir ujian nasional dan rata – rata nilai ujian nasional melalui pengadaan alat peraga dan praktek, pembinaan bakat dan prestasi, pelatihan kompetensi siswa berprestasi, pelatihan kurikulum bagi guru, pemberian biaya operasional bagi SMPN satu atap, kegiatan penerimaan peserta didik baru, pengembangan SMP menuju SSN, penyediaan bea siswa bagi siswa berprestasi,

penyediaan bantuan operasional sekolah

(BOS) serta kegiatan festival dan lomba, dengan anggaran sebesar Rp. 10.844.029.470,-

selanjutnya

telah

direalisasikan

sebesar

Rp.

8.690.354.380,- atau 80,14%. Kegiatan Pengadaan alat peraga bagi siswa SMPN tidak bisa terserap dikarenakan tidak ada penyedia barang yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Hasil program tersebut dapat dicapai target angka kelulusan yang telah ditentukan yakni target 98,02 % dan terealisasi 98.45 % dan target nilai rata-rata 7,25 dapat terealisasi 7.30 kondisi ini sama dengan yang terjadi pada tahun 2014. 9) Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Menengah.


44

Program ini dilaksanakan dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana gedung sekolah SMA/SMK/MA yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan, pada tahun 2015 telah dilaksanakan rehabilitasi 8 unit sekolah SMA/SMK dan pembangunan gedung/ruang kelas 9 unit SMA/SMK dan pengadaan perabot ruang kelas, dengan anggaran sebesar Rp. 6.909.513.400.- yang telah direalisasikan sebesar Rp. 6.065.471.675,atau sebesar 87.78 %. Penyerapan tidak maksimal dikarenakan adanya pekerjaan fisik yang dikenakan denda keterlambatan, dan pembayaran denda kelambatan fisik terlambat dibayar sehingga berpengaruh proses pencairan anggaran pengawasan. Hasil dari program ini adalah 66,10% gedung Sekolah SMU/SMK sesuai standar dari target yang ditetapkan sebesar 62,6%. kondisi tersebut mengalami peningkatan sebanyak 0,05% dibanding tahun 2014 yang terealisasi 66,06%. 10) Pengembangan Pendidikan Inklusi. Program ini diarahkan untuk meningkatkan sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan pembelajaran pada siswa inklusi dengan memberikan pelatihan – pelatihan, yang dianggarkan dengan pagu sebesar Rp. 150.000.000,- dan direalisasikan sebesar Rp.49.110.000atau 32.74%, dari program ini capaiannya adalah guru dapat membina dan membimbing siswa inklusi yakni prosentase anak berkebutuhan khusus mendapat

layanan

pendidikan

yang

ditargetkan

73.75

%

dapat

direalisasikan 73.86 %. Kondisi ini meningkat sebesar 1.89% dibanding tahun 2014 yang terealisasi sebesar 71.97% 11) Peningkatan Prasarana Penunjang Sekolah Dasar. Program ini diarahkan untuk menyediakan perobat ruang kelas sekolah, di masing – masing UPTD Pendidikan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 949.000.000,- dapat direalisasikan 100 %, dari program ini capaian yang dihasilkan adalah seluruh ruang kelas yang ada di sekolah dasar terpenuhi bangku siswa dengan perbandingan 1:2. Dari program ini capaian yang dihasilkan adalah seluruh ruang kelas yang ada disekolah dasar terpenuhi bangku siswa dengan perbandingan 1:2 LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015

45

2. Meningkatkan kwalitas pendidikan. Meningkatnya kwalitas pendidikan, dengan sasaran indikator dan capaian sebagai berikut : 2.1. Sertifikasi Guru Peningkatan kwalitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kwalitas guru atau yang disebut dengan guru profesional yaitu guru yang memiliki kualifikasi akademik minimum memiliki Ijazah Diploma D IV) atau Sarjana (S1) yang diperoleh dari program studi yang terakriditasi dan mengajar mata

pelajaran

(pedagogik,

sesuai

profesional,

bidang/jurusannya, sosial

dan

menguasai

kepribadian),

kompetensi

memiliki

sertifikat

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikana nasional. 1) kualifikasi guru Tahun 2015 guru berdasarkan Kualifikasi akademik berijazah S1/S2, 88,56% realisasi sebesar 92,70% atau tercapai sebesar 104,68%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar 90,71%, maka mengalami kenaikan sebesar 2,01% Guru SD/MI yang sebanyak 88,94%, Guru SMP/MTs sebanyak 94,50% dan Guru SMA/MA/SMK sebanyak 96,55% atau rata-rata kwalifikasi guru sebesar 92,70 %. 2) Guru bersertifikat pendidik Tahun 2015 guru yang memiliki sertifikat pendidik untuk guru TK ditargetkan sebesar 24,2 % realisasi sebesar 33,70 % atau tercapai sebesar 139,27%. Guru SD ditargetkan sebesar 60,13 % realisasi sebesar 60,14 % atau tercapai sebesar 100,1 %. Guru SMP ditargetkan sebesar 75,11 % realisasi sebesar 75,18 % atau tercapai sebesar 100,09 %. Guru SMA/SMK


46

ditargetkan sebesar 59,29 % realisasi sebesar 59,37 % atau tercapai sebesar 100,14 % 2. 2. Prosentase Angka Kelulusan Sekolah Prosentase angka kelulusan Tahun 2015 SD/MI ditargetkan 99,89% dan realisasi sebesar 99,91% atau tercapai sebesar 100,02% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 sebesar 99,99%, dengan ketercapaian sebesar 100,10% maka prosentase kelulusan mengalami penurunan sebesar 0,08% Prosentase angka kelulusan Tahun 2015 SMP/MTs ditargetkan 98,02% dan terealisasi 98,45% atau tercapai sebesar 100,44% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 sebesar 100% dan tingkat ketercapaian 102,02%, maka terdapat penurunan realisasi sebesar 1,55 %. Prosentase angka kelulusan Tahun 2015 SMA/SMK/MA ditargetkan 98,62%

dan

terealisasi

sebesar

99,97%

tercapai

101,37%

bila

dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 sebesar 99,96%, realisasi ketercapaian 101,36% sedikit meningkat 0,01% prosentase kelulusan telah memenuhi target. 2.3. Prosentase Nilai rata-rata Ujian Sekolah/Nasional Hasil ujian nasional 2 tahun terakhir dapat dijelaskan sebagai berikut : Nilai rata-rata Ujian Sekolah SD/MI tahun 2015 ditargetkan 7,6 realisasi 7,73 atau tercapai sebesar 101,71% dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar 7,66 dengan ketercapaian 100,79%, maka terdapat kenaikan realisasi nilai rata-rata sebesar 0,07%. Nilai rata-rata Ujian Nasional SMP/MTs tahun 2015 ditargetkan 7,25 realisasi 7,30 atau tercapai sebesar 100,69% dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar 7,30 atau tercapai 101,32% maka target realisasi tidak ada kenaikan atau penurunan Nilai rata-rata Ujian Nasioanal SMA/SMK/MA tahun 2015 ditargetkan sebesar 7,47% realisasi sebesar 7,96% atau tercapai 106,56% bila LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015

47

dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 sebesar 7,47, maka terdapat kenaikan nilai rata-rata sebesar 0,49%. Dengan demikian perolehan nilai rata-rata US SD/MI pada tahun 2015 terdapat kenaikan. Sedangkan SMP/MTs, SMA/MA/SMK bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2014 mengalami sedikit penurunan. 2.4. Akreditasi sekolah Akreditasi sekolah/madrasah adalah sebuah proses penilaian secara komprehensif

terhadap

kelayakan

satuan

lembaga

atau

program

pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk sertifikat pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan professional yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BANS/M). Tahun 2015 jumlah sekolah yang terakreditasi A ditargetkan sebesar 16,58% terealisai sebesar 25,40 % atau tercapai sebesar 153,18%. 2.5. Sekolah memiliki perpustakaan Perpustakan sekolah sebagai salah satu sarana pendidikan dan penunjang kegiatan belajar siswa memegang peranan yang sangat penting dalam memacu tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Tahun 2015 jumlah SD/MI yang memiliki perpustakaan ditargetkan sebesar 54,39% terealisasi sebesar 73,72% atau tercapai sebesar 73,78 %. 2.6. Pemenuhan standar sarana prasarana sekolah Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015|

48

unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Tahun 2015 SMP/MTs yang memiliki sarana prasarana sesuai standar yang diperlukan ditargetkan sebesar 66,78% terealisasi sebesar 66,81 % atau tecapai sebesar 100,04 %. SMA/SMK yang memiliki sarana prasarana sesuai standar yang diperlukan ditargetkan sebesar 62,6% realisasi sebesar 66,10 % atau tecapai sebesar 105,59 %. Keberhasilan dalam mempertahankan serta peningkatan capaian sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan program-program sebagai berikut : 1) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan,

sehingga

kegiatan

yang

dilaksanakan

meliputi

uji

kompetensi, pelatihan, pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG), dan pengembangan system penghargaan dan perlindungan profesi guru. Program ini dengan pagu anggaran Rp. 4.336.390.839,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.088.660.100,- atau 71.23%. dari anggaran yang tidak terserap semua adalah kegiatan Peningkatan kompetensi tenaga pendidik tidak bisa terserap karena untuk pelatihan Tim PAK, sertifikatnya harus dari KEMDIKBUD. Dengan

hasil capaian adalah jumlah tenaga pendidik yang memenuhi

kualifikasi terealisasi 89,40 % dari target yang ditetapkan 80.06 % serta jumlah guru yang bersertifikat mengalami kenaikan di semua jenjang pendidikan, yakni: Pada Jenjang TK/RA ditargetkan guru yang bersertifikat adalah sebesar 24.2% dan terealisasi sebesar 33,70% atau sebesar 139,27%. Kondisi tersebut mengalami penurunan sebesar 0.08% dibanding dengan tahun 2014 yang terealisasi sebesar 33.78% LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015

49

Pada Jenjang SD/MI ditargetkan guru yang bersertifikat adalah sebesar 60,13% dan terealisasi sebesar 60.14% atau sebesar 100.01%. kondisi tersebut mengalami peningaktan sebesar 3,27% dibanding dengan tahun 2014 yang terealisasi sebesar 56.87%. Pada Jenjang SMP/MTS ditargetkan guru yang bersertifikat adalah sebesar 75,11% dan terealisasi sebesar 75,18% atau sebesar 100.09% kondisi tersebut mengalami peningkatan sebesar 3.81% dibandingkan dengan tahun 2014 yang terealisasi sebesar 71.37%. Pada Jenjang SMA/SMK/MA ditargetkan guru yang bersertifikat adalah sebesar 59,29% dan terealisasi sebesar 59,37% atau sebesar 100.14%. Kondisi tersebut mengalami peningkatan sebesar 3.26% dibanding dengan tahun 2014 yang terealisasi sebesar 56.11% 2) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Salah satu pilar pembangunan pendidikan adalah peningkatan kinerja lembaga pendidikan guna pengelolaan pendidikan yang lebih baik, untuk itu program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan lembaga sekolah dan lembaga pendidikan lainnya menuju ke arah penerapan manajemen pendidikan yang berbasis pada masyarakat sekolah, dengan kata lain sekolah yang terakreditasi A atau B. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Jombang sebesar Rp. 1.742.149.650,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.503.513.100,- atau 86,30%. Dari anggaran yang tersedia tersebut, diantaranya kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

tidak terserap maksimal karena jumlah lembaga yang

dilaksanakan pengendalian internal tidak sebanding dengan jumlah SDM yang menangani (khususnya SDN) sedangkan untuk kegiatan Penerapan sistem Dan Informasi Manajemen Pendidikan tidak terserap dikarenakan Tidak ada CV yang menawar karena waktu yang mepet disebabkan PAK bulan Oktober. Dari Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dihasilkan

capaian

sebagai berikut : LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015|

50

Jumlah SD/MI yang terakreditasi A sebesar 66 unit, yang terakreditasi B sebesar 677 unit dan yang terakreditasi C sebesar 48 unit belum terakriditasi 27 unit. Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi A sebesar 86 unit, yang terakreditasi B sebesar 112 unit dan yang terakreditasi C sebesar 24 unit belum terakriditasi 29 unit. Jumlah SMA/SMK/MA yang terakreditasi A sebesar 64 unit, yang terakreditasi B sebesar 83 unit dan yang terakreditasi C sebesar 20 unit belum terakriditasi 22 unit. Dengan demikian prosentase sekolah yang terakriditasi A pada tahun 2015 terealisasi 25,40 % dari yang ditargetkan 16,58 %, naik sebesar 5.18% dibanding tahun 2014 yang terealisasi

sebesar 20,22% sekolah yang

terakriditasi B terealisasi 57,10 % dari yang ditargetkan 71,14 % turun 3,11% dibanding tahun 2014 yang terealisasi sebesar 60,21% dan sekolah terakriditasi C terealisasi 8.67 % dari target yang ditentukan 12.28 % turun sebesar 0.54% dibanding tahun 2014 yang terealisasi sebesar 9.21%. Belum tercapainya target terakriditasi B dan terakriditasi C dikarenakan adanya peningkatan sekolah terakriditasi A sebesar 5,18 %. Dengan demikian semakin berkurangnya sekolah status terakriditasi B dan C. Hal tersebut menggambarkan adanya peningkatan kwalitas pengelolaan yang signifikan pendidikan di sekolah. 3)

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 6 Tahun.

Program ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan bagi para siswa dengan melihat hasil akhir ujian nasional dan rata – rata nilai ujian nasional dan dilaksanakan kegiatannya antara lain; pengadaan alat peraga dan praktek, pembinaan bakat dan prestasi, pengadaan alat dan pendukung tehnologi informasi, penyediaan anggaran operasional sekolah (BOS) dan pelaksanaan festival dan lomba seni siswa, yang disediakan anggaran dengan pagu sebesar Rp. 10.843.542.660,- selanjutnya telah direalisasikan sebesar Rp. 7.222.949.595.- atau 66.61% Target dari program ini adalah meningkatnya angka kelulusan yang telah ditentukan LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015

51

yakni target 99,89 % terealisasi 99,91 % dan target nilai rata-rata 7,6 dapat terealisasi 7,73 atau 101,71 % untuk jenjang SD/MI serta keberhasilan siswa dalam mengikuti lomba. Kondisi tersebut meningkat 0.07% dibandingkan dengan tahun 2014. Untuk anggaran yang tidak terserap diantaranya adalah kegiatan

Pengadaan alat praktik & peraga siswa

dikarenakan Juknis yang adabelum memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga dikuatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. 4)

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Menengah.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada tingkat

SMA/SMK/MA

melalui

antara

lain;

penyusunan

kurikulum,

pembinaan minat dan bakat, penyiapan anggaran biasiswa bagi keluarga tidak mampu serta fasilitasi ujian akhir dan kewira-usahaan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.657.105.500,- yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.910.021.565,- atau 71.88%. Hasil dicapai pada tahun 2015 adalah angka kelulusan untuk jenjang SMA/SMK/MA dengan target 98,62 % dapat terealisasi 99,97 % atau 101,37 %. Meningkat sebesar 0.01% dibanding dengan tahun 2014. 5) Program Peningkatan Sarana Penunjang Mutu Pendidikan Dasar 6 Tahun. Program ini diarahkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan menyiapkan / membelikan alat perabot bagi sekolah dan alat perabot perpustakan dan buku pegangan untuk guru,

yang melalui UPTD

Pendidikan di masing-masing kecamatan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.879.900.000,- yang dapat direalisasikan sebesar Rp.4.577.006.000,sehingga capaian realisasi anggaran sebesar 77,84 %. Hasil dari program ini adalah meningkatnya rata-rata nilai UASBN/UASSD yang ditargetkan 7,6 dapat terealisasi sebesar 7,6. Penyerapan anggaran yang tidak maksimal dikarenakan kegiatan Pengadaan perabot perpustakaan sekolah dasar di wilayah UPTD tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Belum dilelang karena waktunya bersamaan dengan kegiatan PID 2015. LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015|

52

6) Program Peningkatan Prasarana Penunjang Mutu Pendidikan Dasar 9 Tahun; Pada program terdapat 1 kegiatan yaitu Kegiatan pembangunan lapangan olahraga SMPN 1 Bareng tidak terserap dikarenakan belum dilelang karena waktunya bersamaan dengan kegiatan PIK 2015. 7) Program Peningkatan Sarana Penunjang Mutu Pendidikan Dasar 9 Tahun; Pada program terdapat 3 kegiatan yaitu kegiatan ; 1)Pengadaan peralatan olah raga SMP swasta 2) Pengadaan buku teks siswa dan pegangan guru 3) Pengadaan buku koleksi perpustakaaan SMP

tidak terserap,

dikarenakan barang yang ada dilapangan tidak sesuai dengan Juknis 8) Program Peningkatan Prasarana Penunjang Mutu Pendidikan Menengah. Progam ini dilaksanakan untuk meningkatkan prasasarana penunjang pendidikan berupa pangadaan media pembelajaran dan alat laboratorium 6 SMA/SMKN dengan pagu anggaran Rp. 2.217.336.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.105.217.950,- atau 94,94% Hasil yang diperoleh dari program ini adalah meningkatnya persentase sekolan SMA memenuhi standar sarpras dari target 62,6% terealisasi sebesar 66,1%. Pencapaian kinerja pada urusan pendidikan selain didukung oleh program dan kegiatan melalui belanja langsung dari Dinas Pendidikan juga didukung melalui belanja tidak langsung berupa Belanja Hibah ; BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah BOS antara Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur dengan Kepala Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Jombang Nomor : 972/234.13/103.02/2015 tanggal 13 Januari 2015, Pemerintah

Kabupaten

Rp.104.857.400,000.00,

Jombang

menerima

dengan

rincian

alokasi alokasi

BOS BOS

sebesar sebesar

Rp.62.822.400.000,00 untuk membiaya kegiatan operasional sekolah dalam rangka terlaksananya wajib belajar 9 tahun di LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015

566 lembaga SD/SDLB

53

Negeri/Swasta dan Rp. 42.035.000.000,00 untuk membiaya kegiatan operasional sekolah dalam rangka terlaksananya wajib belajar 9 tahun di 132 lembaga SMP/SMPLB/SLB Negeri/Swasta dan diubah dengan Naskah Perjanjian Hibah BOS nomor : 972/7658.13/103.02/2015 tanggal 7 Desember 2015 dengan alokasi menjadi Rp. 104.887.500.000,00 dengan rincian alokasi BOS sebesar Negeri/Swasta

Rp. 62.434.000.000,00 untuk 565 lembaga SD/SDLB dan

Rp.

42.453.500.000,00

untuk

136

lembaga

SMP/SMPLB/SLB Negeri/Swasta. Selain Pencapaian indikator kinerja sasaran urusan Pendidikan juga didukung melalui Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten Jombang berupa : 1. Belanja Hibah kepada Madin (dana sharing Provinsi dan Kabupaten Jombang) dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.4.879.778.150,dapat terealisasi sebesar Rp. 4.761.270.000.- atau 97.58% dengan output terlaksananya pemberian bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah kepada Madrasah Diniyah sebanyak 165 lembaga untuk membiayai kegiatan operasional Madrasah. 2. Belanja Hibah kepada Guru Swasta (dana sharing Provinsi dan Kabupaten Jombang) dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.1.860.400.000,00 dapat terealisasi 1.843.200.000.- atau 99.08 dengan output terlaksananya pemberian bantuan kepada Guru Swasta sebanyak 111 lembaga SD/SDLB, SMP/SMPLB Swasta dan SMP Satu Atap. 3. Belanja Hibah BOSDA dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.11,059.303.340.- dapat terealisasi sebesar Rp.11.026.053.750.- atau 99.70% dengan output tersalurkannya Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT/SMP SATAP Swasta dan MI/MTs Negeri/Swasta serta Pesantren Salafiyah sebagai pendamping/menambah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 4. Belanja Hibah BKSM (dana sharing Provinsi dan Kabupaten Jombang) dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.6.583.980.000.- dapat terealisasi sebesar 6.583.980.000,00 atau 100% dengan output terlaksananya LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015|

54

pemberian

bantuan

kepada

Siswa

Miskin

SMA/SMK

agar

dapat

menyelesaikan pendidikan pada jenjang SLTA. 5. Belanja Hibah GN-OTA dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.250.000.000.- dapat terealisasi sebesar 250.000.000,00 atau 100% dengan output terlaksananya pemberian bantuan kepada Siswa Miskin SMA/SMK/MA agar dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang SLTA. 6. Belanja Bantuan Sosial untuk Bea Siswa Sekolah Bagi Keluarga Tidak mampu yang berprestasi

Rp. 200.000.000,- dapat terealisasi Rp.

199.750.000,- hal ini tidak lain adalah untuk memberikan bantuan agar siswa dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus. 7. Belanja Hibah Kepada Lembaga Pendidikan Rp. 3.000.000.000,- dapat terealisasi Rp. 3.000.000.000,- atau 100%

3.

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkup SKPD Dinas Pendidikan, ditetapkan sasaran dan capaian indikator sebagai berikut : 3.1. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi perkantoran, difokuskan pada pemenuhan pelayanan di Dinas Pendidikan dan di sekolah tahun 2015 ditargetkan 100% dan realisasi sebesar 100%. 3.2. Meningkatnya sarana prasarana aparatur dimaksudkan adalah terpenuhinya sarana prasarana aparatur serta pemeliharaannya untuk meningkatkan kinerja aparatur sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi aparatur. Meningkatnya kinerja sarana prasarana SKPD, tahun 2015 ditargetkan 100% dan realisasi sebesar 100%. 3.3. Meningkatnya kedisiplinan aparatur dimaksudkan adalah tercapainya disiplin aparatur dengan pemakaian pakaian seragam aparatur beserta atribut yang ditentukan. 3.4. Meningkatnya kompetensi aparatur, yaitu membekali aparatur sekolah

dengan

memberikan

pelatihan

tentang

pengelolaan

keuangan kepada bendahara sekolah. LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015

55

3.5. Terpenuhinya dokumen perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD dimaksudkan adalah SKPD Pendidikan memiliki

dokumen

Renstra,

Renja,

sebagai

pedoman

untuk

melaksanakan program dan kegiatan serta melaksanakan Laporan capaian laporan kinerja dan laporan keuangan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun untuk mendukung keberhasilan sasaran dan pencapaian indikator pelayanan tersebut dilaksanakan program, yaitu : 1) Program pelayanan administrasi perkantoran. Beban tugas PNS dengan ketersediaan PNS di Dinas Pendidikan dan di sekolah belum memadai untuk memberikan layanan kepada masyarakat, oleh karena itu pelaksanaan program ini adalah memberikan honorarium kepada pegawai non PNS di Dinas Pendidikan, UPTD Pendidikan, SMAN, SMKN, TKN, SKB dan Guru Non PNS (GTT) TK, KB, SD terpencil, SMA dan SMK. Pemberian honorarium PA/KPA, PPK, PPTK, Bendahara, dan honor kegiatan

lainnya

serta

penyediaan

sarana

pendukung

pelayanan

administrasi Perkantoran seperti Telepon, air, Listrik, belanja pengadaan instalasi listrik, Pajak kendaraan bermotor, dll. dengan Anggaran sebesar Rp. 6.354.706.500,00 dan dapat direalisasikan Rp. 5.118.483.145,00. Hasil dari program ini adalah memberikan layanan kepada masyarakat dan peserta didik secara optimal. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program diarahkan pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor seperti komputer, printer dan peraltan laboratorium, Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.546.658.000,00 yang dapat LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015|

56

direalisasikan sebesar Rp. 5.328.370.742,00 Hasil dari program ini adalah terpenuhinya sarana aparatur dan meningkatnya kinerja aparatur. 3)

Program

peningkatan

disiplin

aparatur,

berupa

kegiatan

pengadaan pakaian dan atribut bagi aparatur dinas pendidikan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 64.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 63.944.000,- Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya disiplin aparatur. 4) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan prinsip atau asas akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban pejabat terhadap tugas dan

tanggungjawab

yang

diembanya

termasuk

pemanfaatan

dan

pengelolaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya. Program ini dilaksanakan untuk menyiapkan aparatur memiliki kompetensi dibidangnya yaitu

berupa kegiatan seleksi Kepala Sekolah dan

pembekalan calon Kepala Sekolah, Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan

Sekolah

bagi

pelaksana

kegiatan

sekolah

SMPN/SMAN/SMKN/SKB, dan bimbingan teknis pengelolaan barang dan aset sekolah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 686.794.350,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 519.798.850,00 Hasil dari program ini adalah meningkatnya kompetensi aparatur sekolah. 5) Program perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD. Program ini diarahkan agar SKPD Pendidikan memiliki dokumen Renstra, Renja, sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disusun dengan menerapkan asas partisapasi yaitu keikutsertaan warga masyarakat dalam penyusunan perencanaan. Responsif yaitu tanggap terhadap

persoalan-persoalan

masyarakat,

memahami

kebutuhan

masyarakat. Dan memiliki laporan Laporan capaian kinerja dan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan SKPD yang telah dilaksanakan tepat waktu dan tepat guna.


57

Program ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 43.799.000,00 Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya

dokumen renstra dan renja serta laporan kinerja dan

keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat secara tranparan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga hasil pengawasaan. C. Realisasi Anggaran Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Tahun 2015 Dinas Pendidikan melaksanakan program dan kegiatan di dukung dengan anggaran sebesar Rp 106.534.649.132,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 89.121.647.537,00 atau 83,66% Adapun rincian realisasi anggaran terlampir.


58

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan 1. Secara garis besar Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang dalam tahun 2015 telah berhasil melaksanakan

program dan kegiatan yang

direncanakan. Keberhasilan tersebut bisa diukur melalui pemenuhan dan capaian berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan. 2. Berdasarkan uraian dalam bab III tersebut diatas dapat disampaikan bahwa indikator kinerja yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja (TAPKIN)

sebanyak 21 (dua puluh) indikator kinerja, seluruhnya

mencapai target yang telah ditetapkan. Namun bila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2014 ada indikator yang mengalami sedikit penurunan : a. APK PAUD realisasi tahun 2015 sebesar 95,582% realisasi tahun 2014 sebesar 95,903% mengalami mpenurunan sebesar 0,32% b. Angka kelulusan SD/MI realisasi tahun 2015 sebesar 99,91% realisasi tahun 2014 sebesar 99,99 mengalami penurunan sebesar 0,08% dan SMP/MTs realisasi tahun 2015 sebesar 98,45% dan realisasi tahun 2014 sebesar 100% mengalami penurunan 1,55% c. Angka melanjutkan lulusan SMP/MTs ke jenjang SLTA realisasi tahun 2015 sebesar111,03% realisasi pada tahun 2014 sebesar 113,23% mengalami penurunan sebesar 2,19%. 5. Akuntabilitas keuangan Dinas Pendidikan dari jumlah anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 106.534.649.132,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 89.121.647.537,00 atau penyerapan komulatif sebesar 83,66%. B. Langkah Kedepan LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015|

122

Dari beberapa hal tersebut diatas, kedepan beberapa langkah yang harus dilakukan ; 1. Mendorong orang tua yang memiliki anak usia 4-6 memasukkan ke lembaga PAUD melalui lembaga PAUD non formal maupun lembaga TK/RA yang dikelola oleh masyarakat. 2. Program pendidikan dasar 6 dan prioritas

baik

peningkatan

9 tahun merupakan kegiatan

layanan

akses

maupun

upaya

peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah. 3. Optimalisasi

program

pendidikan dasar 6

peningkatan

sarana

penunjang

mutu

dan 9 tahun khususnya pemanfaatan dana

alokasi khusus (DAK). 4. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di sekolah khusus Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Demikian LKIP ini dibuat sebagai laporan tahunan dan semoga bermanfaat. Jombang, 22 Januari 2016 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang

Drs. MUNTHOLIP, M. Si Pembina Utama Muda NIP 19651024 199403 1 008


123

KATA PENGANTAR LKIP Dinas Pendidikan Tahun 2015

Recommend Documents