LaporanKinerjaInstansiPemerintah Kota Ambon Tahun 2015 KATA PENGANTAR

LaporanKinerjaInstansiPemerintah Kota Ambon Tahun 2015

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas penyertaanNya Pemerintah Kota Ambon dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2015. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2015 merupakan media pertanggung jawaban kinerja yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2011-2016, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan

Clean

Government

dan

Good

Governance.

Hasil

pencapaian

Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Ambon tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam Perumusan Kebijakan, Implementasi maupun pengawasannya. Demikian LKIP ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan terhadap masyarakat.

Ambon, Maret2016 WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY, SH

i


DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LatarBelakang

1

1.2 KondisiUmum Kota Ambon

6

1.3 KewenanganPemerintah Kota Ambon

9

1.4 KelembagaanPemerintah Kota Ambon

9

1.5 SumberDayaManusia

13

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 RencanaStrategis

14

2.2 VisiMisi Kota Ambon

14

2.3 TujuandanSasaran

20

2.4 Prioritas Pembangunan

22

2.5 IndikatorKinerja Daerah 2015

22

2.6 RencanaKinerjadanPenetapanKinerja

24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1CapaianKinerjaOrganisasi

27

3.2 RealisasiAnggaran

69

BAB IV PENUTUP

73

LAMPIRAN-LAMPIRAN CapaiandanPenghargaan PengukuranKinerjaTahun 2015 PerjanjianKinerjaTahun 2016 Pernyataantelah di reviu

ii


IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, pemerintah Kota Ambon berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Tahun 2015 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian indicator kinerja utama sesuai Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan. Pada tahun 2015 ditetapkan 28 sasaran dengan 42 indikator sasaran dan mengacu pada 8 misi dengan rincian sebagai berikut : Misi ke - 1

IndikatorKinerjaSasaran

Target

Realisasi

Persentase

Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah

CC

CC

100%

WDP 80%

100% 100%

0

200%

Opini pemeriksaan BPK WDP Presentase SKPD yang telah 80% menerapkan SPM dengan baik Jumlah keluhan masyarakat terhadap 25 keluhan pelayanan publik Capaian kinerja Rata-rata

Misi ke - 2

IndikatorKinerjaSasaran Angka partisipasi kasar SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA Angka partisipasi murni SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA Rata-rata lama sekolah Angka kelulusan SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA Presentase guru bersertifikasi Rasio ruang kelas : siswa SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA

Jumlah Kecamatan dengan Puskesmas Rawat Inap iii

125%

Target

Realisasi

Persentase

107,50% 94,50% 97,50%

107,26% 89,46% 86,13%

99,77% 94,66% 88,33%

88,50% 66,50% 68,50% 11,50 thn

96,01% 82,41% 74,48% 12 thn

108,48% 123,92% 108,72% 104%

100% 100% 100% 80%

100% 99,98% 99,91% 68,57%

100% 99,98% 99,91% 85,7%

1 : 32 1 : 32 1 : 34

1:40 1:40 1:40

75% 75% 82%

2 buah

2 buah

100%


Usia Harapan Hidup Presentase Keluarga yang terlayani satuan sambungan air bersih Jumlah Produksi Listrik per tahun Persentase kecamatan yang pelayanan internet baik Ratio panjang jalan dalam kondisi baik

73,60thn 80%

73,60 thn 33,39%

100% 41,73%

300 juta KWH 80%

300juta KWH

100%

80%

100%

90%

90,58%

100,64%

CapaianKinerja Rata-rata Misi ke -3

94,39%


Target

Realisasi

Persentase

Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RT RW Luas kawasan kumuh LOAD FaktorAngkutan Umum Cakupan pelayanan sampah masyarakat

75%

80%

106,6%

75 ha 69,00 % 70%

88,72 ha 69,00 % 96,90%

81,70% 100% 138,42%

CapaianKinerja Rata-rata Misi ke- 4

106,68%


Target

Realisasi

Persentase

Jumlah penduduk ber KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP Jumlah Peserta KB Aktif terhadap jumlah PUS

80% 80%

64,45% 73,10%

80,56% 91,37% 85,96%

CapaianKinerja Rata-rata Misi ke - 5

IndikatorKinerjaSasaran Ratio Ruang Terbuka Hijau

Target

Realisasi

17%

16%


Target 7,5% 25%

Realisasi 99,44% 12,65%

Persentase 132,58% 50,50%

6,6 juta

7,7 juta

116,66%

3,00%

13,96%

132%

600 orang

3642 orang

607%


207,74%

IndikatorKinerjaSasaran Jumlah kasus Gangguan Kambtimas Jumlah Pagelaran seni dan budaya local skala nasional/internasional dalam 1 tahun

Target

Realisasi

Persentase

650 kasus 20 kali

308 kasus 26 kali

152% 130%

CapaianKinerja Rata-rata Misi ke-8

IndikatorKinerjaSasaran Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum

Persentase PKL yang menempati lokasi PKL yang ditetapkan iv

94,11%

94,11%

IndikatorKinerjaSasaran Persentase UMKM danKoperasiaktif Penyerapan tenaga kerja sektor UMKM dan Koperasi Pendapatan pe rkapita masyarakat Proporsi sector industry pengolahan terhadap PDRB Angka kunjungan wisatawan mancanegara

Persentase

141% Targe t 50%

Realisa si 98,65%

Persenta se 197%

75%

75%

100%


Persentase rumah ber IMB Persentase penurunan pelanggaran ketertiban dan kedisiplinan oleh masyarakat

80%

80%

100%

50%

50,28%

100,56%

CapaianKinerja Rata-rata

124,39 %

Dari tabel di atas secara keseluruhan dapat disimpulkan capaian rata-rata kinerjaPemerintah Kota Ambon di tahun 2015mencapai hasil 117,42% atau kategori sangat berhasil. Dalam perjalanannya, pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Ambon menghadapi berbagai kendala dan hambatan namun upaya perbaikan terus dilakukan demi tercapainya kinerja pemerintah Kota Ambon yang professional, kredibel, transparan, dan akuntabel.

v

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Penerapan manajemen berbasis kinerja pada sektor publik adalah sejalan dan konsisten dengan paradigma penyelenggaraan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance). Bahkan paradigma tersebut telah menjadi salah satu prasyarat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Upaya melalui berbagai kebijakan dikeluarkan untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, salah satunya adalah perumusan agenda reformasi birokrasi 2010-2025. Perumusan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 serta Peraturan MenPAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Ambon dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 46 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2015-2019. Dengan demikian, reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perbaikan ke arah yang lebih baik. Adapun salah satu tujuan dari agenda reformasi birokrasi 2010-2014 adalah menguatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah. Penguatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah merupakan sebuah faktor untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dikarenakan akuntabilitas kinerja merupakan bentuk kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi Dalam rangka menilai tanggungjawab pemerintah daerah di Indonesia dalam menyediakan pelayanan umum (public service) seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diukur sejauh mana pemerintah daerah telah memenuhi 1


standard kinerja sebagai daerah otonomi untuk tercapainya pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan dikeluarkannya peraturan perundangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Good Governance dan otonomi daerah tersebut, telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem perencanaan dan pertanggungjawaban yang dinamakan SAKIP (Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah). Kemauan untuk meningkatkan akuntabilitas menuju Good Governance diawali dengan lahirnya Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Untuk mendukung produk hukum tersebut, maka Presiden menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang saat ini telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem AKIP pada hakikatnya merupakan sistem manajemen pemerintah yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented) bukan keluaran semata. Sistem AKIP diimplementasikan secara “ self assessment” oleh masing- masing instansi pemerintah maksudnya , instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur dan mengevaluasi Kinerjanya sendiri dan melaporkannya Kepada instansi yang lebih tinggi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

Pemerintah Kota diminta untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan

berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /

kegagalan pelaksanaan misi organisasi periodik setiap tahun dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam 2


rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. Berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban

kepada publik. Semua itu memerlukan

dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari RPJMD Kota Ambon Tahun 2011- 2016, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2015 dokumen

berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam

perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut

disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja dengan

demikian, Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Kota Ambon yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Walikota kepada Presiden pada tahun ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Tahun 2015 merupakan tahun keempat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2011-2016. Tahun 2015 merupakan tahun yang strategis, bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Ambon dalam menjalankan RPJMD yang telah disusun, sehingga tahun 2016 sebagai akhir RPJMD 2011-2016 dapat dituntaskan dengan baik sebagaimana visi dan misi Pembangunan Kota Ambon. Peraturan Perundang-undangan

yang

melandasi

pelaksanaan

InstansiPemerintah Kota Ambon Tahun 2015, yaitu: 3

penyusunan

Laporan

Kinerja


1.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7.

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat DPRD Kota Ambon;

8.

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kota Ambon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kota Ambon

9.

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon;

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon; 11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kelurahan Kota Ambon ; 4


12. Peraturan Daerah kota Ambon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kota Ambon; 13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon; 14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon Tahun 2011-2016; 15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon Tipe A; 16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Ambon; 17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun 2015.

1.2. Kondisi Umum Kota Ambon a. Kondisi Geografis. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979, luas Kota Ambon adalah 377 Km2 atau 2/5 dari luas wilayah pulau Ambon.Berdasarkan hasil survey Tata Guna Tanah Tahun 1980 luas daratan kota Ambon tercatat 359,45 Km2 dan lautan seluas 17,55 Km2 dengan panjang garis pantai 98 Km. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2006 wilayah administratif Kota Ambon dimekarkan menjadi 5 kecamatan dari sebelumnya 3 kecamatan, yang membawahi 20 kelurahan dan 30 desa/negeri. Dimana secara keseluruhan Kota Ambon berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah Tabel 1.1 berikut ini memberikan gambaran tentang hasil pemekaran wilayah administrasi Kota Ambon sesuai Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 tahun 2006 tersebut di atas.

5


Tabel 1.1 Keadaan Wilayah Administrasi Kota Ambon Hasil Pemekaran No 1 2 3 4 5

Kecamatan Nusaniwe Sirimau T.A.Baguala Leitimur Selatan Teluk Ambon J u m l

Ibukota Amahusu Karang Panjang Passo Leahari Wayame a h

Jumlah Desa/Kelurahan Desa/ Negeri Kelurahan 5 8 4 10 6 1 8 7 1 30 20

Luas Wilayah (Km2) 88,35 86,82 40,11 50,50 93,67 359,45

Sumber data : Bappekot Ambon Tahun 2015

Secara Astronomis, wilayah administrasi Kota Ambon berada antara 3º - 4o Lintang Selatan dan 128 o – 129 o Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara

: Petuanan Desa Hitu, Hila dan Kaitetu dari Kecamatan Leihutu Kabupaten Maluku Tengah.

Sebelah Selatan

: Laut Banda

Sebelah Timur

: Petuanan Desa Suli dari Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

esa Hatu dari Kecamatan Sebelah LeihituBarat Ka Kabupaten : Maluku Tengah. PETA AMBON AMBON MAP

SKALA 1 : 500.000 Keterangan/Legend : Kota Ambon

Gunung/Mountain

Benteng/Fort

Bandara/Air Field

Jalan Propinsi/Provincial Road Batas Kecamatan Jalan Raya/Secondary Road Rekreasi Pantai/Beach 6

Sungai/River


Kota Ambon dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Provinsi sekaligus berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi, pemerintahan serta pendidikan tinggi di Provinsi Maluku, membawa pengaruh pada pertumbuhan penduduk, terkait dengan migrasi, ke Kota Ambon dari daerah-daerah sekitar. Jumlah penduduk Kota Ambon pada pertengahan tahun 2014 berjumlah 395.423 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2013 meningkat sebanyak 4,16 % dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di kecamatan Sirimau dengan kepadatan 1.926 jiwa / Km², sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di kecamatan Leitimur Selatan dengan kepadatan 222 jiwa / Km². Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kota Ambon dari Tahun 2008-2014 dan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2008-2014 dapat dilihat pada tabel 1.2 dan tabel 1.3 di bawah ini. Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 – 2014 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Laki-laki 141.387 142.791 165.926 167.448 178.878 189.728 197.529

% 50,26 50,14 50,09 49,19 50,46 49,98 49,95

Perempuan 139.906 142.018 165.328 172.979 175.586 189.887 197.894

% 49,74 49,86 49,91 50,91 49,54 50,02 50.05

Jumlah 281.293 284.809 331.254 340.427 354.464 379.615 395.423

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Ambon, (2015 data diolah)

Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Ambon Tahun 2008 – 2014 Tahun

Jumlah Penduduk

Laju Pertumbuhan (%)

2009

284.809

1,25

2010

331.254

17,20

2011

340.427

4,44

2012

354.464

4,35

2013

379.615

4,36

2014

395.423

4,16

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Ambon, (2015 data diolah)

7


b. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian dalam suatu wilayah. Grafik1.1. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Ambon Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Tahun 2009-2014 (%) 10 9 8

8,77

7 6 5

5,58

6,65

Presentase

6,58 5,2

4

Presentase

3 2 1 0 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Ambon selalu positif. Selama tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Kota Ambon tercatat sebesar 5,96 persen, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh hanya sebesar 5,20 persen. Jika dilihat berdasarkan harga berlaku, maka kontribusi terbesar diberikan oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib sebesar 25,18 persen, diikuti sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 19,54 persen dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 11,49 persen. Keadaan yang sama jika diamati berdasarkan harga konstan, dimana sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib merupakan pemberi kontribusi terbesar yaitu 21,85 persen, diikuti sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 21,54% dan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,90 persen. Dari dua puluh satu sektor ekonomi yang ada, seluruhnya menghasilkan pertumbuhan positif bagi PDRB Kota Ambon tahun 2014. Untuk PDRB atas dasar harga berlaku, pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 34,20 persen, sementara yang terkecil yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan social yaitu sebesar 6,61 persen. Begitu pula PDRB atas dasar harga konstan, pertumbuhan tertinggi dihasilkan 8


oleh sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 30,54 persen dan yang terendah adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan social sebesar 2,12 persen

1.3 Kewenangan Pemerintah Kota Ambon Penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkup Pemerintah Kota Ambon mengacu pada Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur klasifikasi urusan pemerintahan diantaranya urusan pemerintahan konkuren yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah pusat danDaerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Daerah Kota meliputi berbagai aspek seperti : Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi : Pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman, Ketenteraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan social. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi : Tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika,koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistic, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi : Kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi

1.4 Kelembagaan Pemerintah Kota Ambon Untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Kota Ambon, dibentuk Struktur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat DPRD Kota Ambon, Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kota Ambon sebagimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 9


Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kota Ambon, Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota mbon sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon,Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kelurahan Kota Ambon dan Perda Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon Tipe A, Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Kota Ambon terdiri dari 15 (lima belas) Dinas, 6 (enam) Badan, 1 (satu) Inspektorat, 3 (tiga) Kantor dan 2 (dua) Sekertariat yakni Sekertariat Kota dan Sekertariat DPRD, 5 (lima) Kecamatan, 20 (dua puluh) Kelurahan dan 4 (empat) lembaga lain. Sekertariat Kota Sekertariat

Kota merupakan unsur staf Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang

Sekretaris Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Tugas pokok

Sekretaris

Kota

adalah

membantu

Walikota

dalam melaksanakan

tugas

penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat kota. Adapun Susunan Organisasi Sekretariat Kota adalah sebagai berikut : 1. Sekretaris Kota 2. Asisten Tata Pemerintahan 1. Bagian Tata Pemerintahan 2. Bagian Hukum 3. Bagian Humas dan Protokoler. 3. Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat. 10


1. Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat. 4. Asisten Administrasi 1. Bagian Organisasi dan Manajemen. 2. Bagian Umum dan Perlengkapan 3. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang membantu pimpinan DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya. Adapun struktur organisasi Sekertariat Dewan adalah sebagai berikut : 1. Bagian Umum, Humas dan Protokoler 2. Bagian Risalah dan Persidangan. 3. Bagian Keuangan. Dinas-Dinas Kota Dinas Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Walikota melalui Sekretariat Kota. Dinas Kota melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidangbidang tertentu. Jumlah Dinas yang ada di Kota Ambon sebanyak 15 Dinas dengan rincian sebagai berikut : 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial 4. Dinas Tenaga Kerja 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Pekerjaan Umum 8. Dinas Tata Kota 9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 11


10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 12. Dinas Pendapatan 13. Dinas Pertanian dan Kehutanan 14. Dinas Kelautan dan Perikanan 15. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Lembaga Teknis Kota Lembaga Teknis Kota merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Lembaga Teknis di Kota Ambon berjumlah 10 buah dengan rincian sebagai berikut : 1.

Badan Perencanaan Pembangunan

2.

Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Desa

3.

Badan Kepegawaian

4.

Badan Pengelola Keuangan

5.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah

6.

Badan Lingkungan Hidup

7.

Kantor Perpustakaan dan Kearsipan

8.

Kantor Satuan Pemadam Kebakaran

9.

Kantor Pengolahan Data Elektronik

10. Inspektorat Kecamatan Pemerintah Kecamatan merupakan Perangkat Kota yang dipimpin seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Walikota melalui Sekretaris Kota.

Organisasi Kecamatan terdiri atas Camat, Sekertaris Camat dan Seksi-Seksi Jumlah Kecamatan yang ada di Kota Ambon sampai dengan tahun 2015 ada 5 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Teluk Ambon, Kecamatan Teluk ambon Baguala, Kecamatan Leitimur Selatan. 12


Lembaga Lain 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 3. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A 4. Sekretariat KORPRI 1.5 Sumber Daya Manusia Adapun jumlah pegawai pada Pemerintah Kota Ambon Tahun 2015 adalah 7623 orang yang terdiri dari 64 orang pegawai golongan I, 1709 orang pegawai golongan II, 3532 orang pegawai golongan III dan 2318 orang pegawai golongan IV. Sementara itu jumlah pegawai berdasarkan jabatan/eselon terdiri dari 35 orang pegawai eselon II, 99 orang pegawai eselon III dan 367 orang pegawai eselon IV. Komposisi pegawai Pemerintah Kota Ambon berdasarkan golongan dan jabatan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Komposisi pegawai Pemkot Ambon per Golongan 1% 30%

Gol I

23%

Gol II 46%

Gol III Gol IV

Komposisi Pegawai Pemkot Ambon per eselon 35, 7% 99, 20%

Eselon II Eselon III Eselon IV

367, 73%

BAB II PERENCANAAN KINERJA

13


2.1 Rencana Strategis Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional,global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Ambon tahun 2015 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2013 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah ( RPJMD ) Kota Ambon tahun 2011 - 2016. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Ambon tahun 2011 - 2016 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun ( Perencanaan Jangka Menengah ) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat di implementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2 Visi – Misi Kota Ambon Visi Berkaitan Dengan Pandangan Kedepan Menyangkut Kemana instansi pemerintah harus dibawah dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ambon tahun 2011 – 2016 disusun dengan tujuan : 1) sebagai pedoman penyenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ; 2) sebagai acuan Rencana Pembangunan Tahunan Kota Ambon,; dan 3) sebagai pedoman kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 14


Upaya untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, religius, lestari dan harmonis merupakan obsesi dari Pemerintah Kota Ambon melalui perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi antara tujuan yang hendak dicapai dan Visi pembangunan yang mengandung pola pikir dan pola tindak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2011 – 2016. Dengan memperhatikan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, mempertimbangkan kemajuan pembangunan Kota Ambon yang telah dicapai pada periode 2006-2011, memperhitungkan hasil analisis isu strategis, memperhatikan RPJPD Kota Ambon 2006-2026, mengacu pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Ambon terpilih untuk masa bakti 2011-2016, mempertimbangkan prioritas pembangunan Provinsi Maluku dalam RPJMD tahun 2008-2013 dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014, serta bertumpu pada fondasi “Benahi Ambon, Menata Kota, Membangun Negeri”, maka visi Kota Ambon 2011 – 2016 adalah :

“Ambon Yang Maju, Mandiri, Religius, Lestari Dan Harmonis Berbasis Masyarakat” Visi tersebut mengandung makna atau filosofi bahwa: Maju berarti terwujudnya kondisi masyarakat yang berkembang dan berorientasi pada upaya memajukan Kota Ambon dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup, social budaya dan hukum dengan dilandasi sikap disiplin, professional, beretos kerja tinggi dan kapasitas serta kapabilitas diri setiap insan masyarakat Kota Ambon. Mandiri berarti sanggup mengurus diri untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan standar pelayanan minimal, meliputi peningkatan pelaksanaan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat atau keluarga dengan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya lokal atas dasar pembangunan yang berbasis keunggulan kompetitif, meningkatkan peran swasta dalam upaya mendorong pengembangan investasi dalam pengelolaan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan serta membuka

15


aksesibilitas Kota Ambon terhadap pasar baik lokal maupun internasional untuk pembangunan masyarakat yang lebih baik. Religius berarti terwujudnya warga kota yang beragama secara substansial dan fungsional dengan ciri yang inklusif, humanis, egaliter, dan kosmopolit dalam membangun Kota Ambon yang aman dan damai. Lestari berarti upaya pengelolaan sumber daya alam, seni dan budaya lokal yang menjamin pemanfaatan dan perlindungannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya untuk pembangunan Kota Ambon Manise yang berbudaya, nyaman dan damai serta ramah lingkungan. Harmonis berarti kehidupan warga kota yang saling menghargai antar sesame orang basudara dengan prinsip-prinsip budaya pela gandong yang mampu membawa warga kota hidup damai dan toleran, rukun dan teratur dalam kompleksitas multicultural baik agama maupun etnik. Untuk mewujudkan visi Kota Ambon 2011 – 2016 yaitu “Ambon Yang Maju, Mandiri, Religius, Lestari Dan Harmonis Berbasis Masyarakat”, maka dijabarkan dalam 8 (delapan) misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kota Ambon : 1. Menata dan meningkatkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan masyarakat. Salah satu agenda yang menjadi fokus pembangunan Kota Ambon adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya menata dan meningkatkan profesionalisme birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan kebijakan yang terarah pada peningkatan standar manajemen profesionalisme; sumber daya manusia aparatur (birokrat) yang memiliki semangat, disiplin, ethos dan kinerja; perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. 16


2.

Meningkatkan kesejahteraan penduduk dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

Pendidikan,

kesehatan dan infrastruktur dasar merupakan

pilar terpenting dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan angka melek aksara bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kota Ambon harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dilain pihak Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan cara pandang (mindset) dari paradigma sakit ke paradigma sehat. 3.

Menata dan membenahi kota sesuai fungsi dan peruntukan

Menata dan membenahi kota dimaksudkan untuk memantapkan sistem pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi dan karakteristik wilayah kota Ambon, didukung dengan kesadaran masyarakat dalam memanfaat ruang sesuai peruntukan guna menjamin dinamika pembangunan berkelanjutan. Dilain pihak membenahi Ambon diarahkan pada sasaran kondisi infrastruktur seperti jaringan jalan, jaringan transportasi, jaringan drainase, persampahan, sumberdaya air dan pelayanan air bersih, serta sarana prasarana lainnya masih belum

mengimbangi

pengembangan.

perkembangan

Usahamenata

dan

dinamika membenahi

masyarakat ruang

terutama kota

di

yang

wilayah konsisten

akanmenghasilkan struktur dan pola tata ruang yang serasi, lestari dan optimal didukung pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien.

4.

Menata penduduk dan kependudukan

17


Kota Ambon dalam kedudukannya sebagai ibu kota Propinsi Maluku sekaligus berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi , pemerintahan dan pendidikan membawa pengaruh besar pada pertumbuhan penduduk terkait dengan migrasi dari daerah-daerah sekitar. Kondisi ini memerlukan penataan penduduk dan sistem kependudukan agar tertib dan mencegah kota Ambon tumbuh menjadi kota kumuh 5. Menata dan meningkatkan lingkungan lestari berbasis partisipatif dan kolaboratif Beberapa faktor yang masih harus menjadi perhatian di bidang lingkungan adalah kondisi daerah aliran sungai (DAS) dan pengelolaan konservasiarea tangkapan (catchment area). Maraknya penyalahgunaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan catchment area berdampak pada fungsi dan daya dukung bantaran sungai dan catchment area menjadi rendah, sehingga jika hujan di hulu maka debit limpasan air tidak mampu ditahan karena kapasitas saluran turun diakibatkan sedimentasi dan sampah. 6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri kerakyatan berbasis potensi wilayah/daerah Penguatan ekonomi masyarakat diharapkan akan mampu mendorong

peningkatan

kemampuan masyarakat sehingga memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan.

Dengan pendampingan dan penguatan institusi lokal, bantuan dana

bergulir bagi masyarakat, dan bantuan pembangunan sarana prasarana, diharapkan dapat memperkuat kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu pengembangan pasar-pasar tradisional perlu mendapatkan perhatian sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Ambon. 7. Meningkatkan kehidupan orang basudara berbasis kearifan lokal Rekonsiliasi merupakan sarana efektif untuk ambon yangmaju, mandiri, religius, lestari dan harmonis. Konflik sosial di masa lampau berpotensi muncul kembali ke permukaan apabila tidak dilakukan penyelesaian secara menyeluruh melalui cara-cara yang tepat. Agar proses konsolidasi demokrasi berjalan dengan efektif, masyarakat Kota Ambon perlu melakukan rekonsiliasi antar orang basudara dengan mengembangkan khasana budaya lokal sebagai suatu kearifan lokal untuk menyelesaikan konflik-konflik masa lalu tersebut. 18


8. Meningkatkan sistem penegkan hukum dan peran institusi sosial budaya masyarakat Hukum adalah instrumen untuk melindungi kepentingan individu dan sosial. Saat ini timbul degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat. Gejala ini ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada. Hal ini telah tercermin dari peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat. Sebagai akibatnya timbul ketidakpastian hukum yang tercipta melalui proses pembenaran perilaku salah dan menyimpang atau dengan kata lain hukum hanya merupakan instrumen pembenar bagi perilaku salah. Peranan institusi-institusi hukum maupun institusi sosial budaya dalam masyarakat merupakan kunci bagi supremasi hukum untuk kepentingan pembangunan. Dengan memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Kota Ambon tersebut, pilar pembangunan dalam lima tahun mendatang (2011-2016) adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar; 2. Mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan perekonomian daerah yang ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pengembangan kawasan-kawasan strategis,dan pengembangan usaha ekonomi kecil dan mikro; 3. Membangun infrastruktur dasar dan membenahi sistem transportasi dengan jaringan pendukungnya; 4. Meningkatkan

pelayanan

kesehatan

masyarakat

melalui

pengembangan

jaringan

PUSKEMAS, dan pusat-pusat rujukan pelayanan kepada masyarakat miskin; 5. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan meningkatkan angka melek huruf, APK dan APM semua jenjang pendidikan serta rata-rata lama bersekolah masyarakat; 6. Membangun infrastuktur pendidikan, meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk menghasilkan anak Ambon yang cerdas; 7. Membenahi sistem persampahan kota dan mengembangkan model pengelolaan yang ramah lingkungan menuju Kota Ambon Manise; 8. Meningkatkan kinerja organisasi dan manajemen pemerintah yang profesional untuk mencapai standar pelayanan minimal kepada masyarakat; 19


9. Mengembangkan Ambon sebagai kota minapolitan, pusat aktifitas ekonomi dan transit bisnis Maluku dan sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata; 10.Meningkatkan kehidupan orang basudara dan penegakan hukum, politik dan HAM; 11.Mengembangkan seni dan budaya lokal serta pariwisata; 12.Mengembangkan peran generasi muda dan prestasi olahraga; 13.Merevitasilasi tata ruang kota yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan fungsi peruntukannya. 14.Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemberantasan dan pencegahan korupsi

2.3 Tujuan dan Sasaran Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Ambon yang akan diwujudkan sebagai bentuk akhir dalam mewujudkan misi guna mendukung tercapainya visi yang dicita-citakan yaitu menjadikan Ambon Yang Maju, Mandiri, Religius, Lestari Dan Harmonis Berbasis Masyarakat, dalam lima tahun ke depan (2011-2016), adalah sebagai berikut. Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Ambon Visi : “Ambon Yang Maju, Mandiri, Religius, Lestari Dan Harmonis Misi Tujuan Misi ke – 1 : Menata dan 1. Terwujudnya birokrat meningkatkan profesionalisme professional birokrasi dalam pelayanan masyarakat 2. Terwujudnya pelayanan minimal

Berbasis Masyarakat

Sasaran yang 1.1Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah 1.2Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat standar 2.1Meningkatnya penerapan SPM dan kinerja di semua aspek pelayanan publik

Misi ke – 2 : Meningkatkan 3. Meningkatnya kualitas 3.1Meningkatnya jangkauan kesejahteraan penduduk dibidang pendidikan masyarakat layanan pendidikan dasar dan pendidikan, kesehatan dan menengah infrastruktur dasar 3.2Meningkatnya mutu pendidikan dasar dan menengah 3.3Meningkatnya mutu dan kapasitas guru 3.4Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pendidikan 4. Meningkatkan derajat 4.1Meningkatnya jangkauan kesehatan dan akses pelayanan layanan kesehatan kesehatan masyarakat 4.2Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat 20


5. Meningkatkan layanan mutu infrastruktur dasar

dan 5.1Tersedianya sarana prasarana air bersih 5.2Tersedianya sarana prasarana listrik 5.3Tersedianya sarana prasarana telekomunikasi 5.4Meningkatnya sarana prasarana jalan

dan dan dan dan

Misi ke – 3 : Menata dan 6.Meningkatkan mutu lingkungan 6.1Meningkatnya kesesuaian membenahi kota sesuai fungsi dan perkotaan pemanfaatan kawasan peruntukan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah 6.2Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan 7.Meningkatkan mutu infrastuktur 7.1Tertatanya sistem transportasi dasar kota masyarakat 7.2Meningkatnya persampahan

pelayanan

Misi ke - 4: Menata penduduk dan 8.Meningkatkan pengelolaan 8.1Meningkatkan pelayanan kependudukan administrasi kependudukan administrasi kependudukan 9.Meningkatkan akses dan 9.1Meningkatnya peserta KB aktif kualitas program keluarga bagi pasangan usia subur berencana pengendalian 10.1Meningkatnya ruang terbuka Misi ke – 5 : Menata dan 10.Meningkatkan dan pelestarian lingkungan hijau meningkatkan lingkungan

lestari berbasis partisipatif dan 11.Memantapkan sumber daya kolaboratif

pengelolaan 11.1Tersedianya peraturan daerah alam dan yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup yang efektif, sumber daya alam dan efisien dan ramah lingkungan lingkungan hidup Misi ke – 6 :Meningkatkan 12.Mengembangkan lembaga 12.1Meningkatnya usaha UMKM pertumbuhan ekonomi dan ekonomi kerakyatan dan koperasi industri kerakyatan berbasis 12.2Meningkatnya kesempatan potensi wilayah/daerah kerja 12.3Meningkatnya pendapatan masyarakat 13.Mengembangkan komoditas 13.1Meningkatnya produktivitas unggulan industry pengolahan industri pengolahan berbasis yang berdaya saing terutama perikanan, kelautan, industry pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, kelautan, pertanian peternakan serta pariwisata serta pariwisata Misi ke – 7 :Meningkatkan 14.Mewujudkan kehidupan orang 14.1Meningkatnya keamanan dan kehidupan orang basudara basudara berbasis kearifan ketertiban di masyarakat berbasis kearifan lokal local 15.Mengembangkan seni dan 15.1Meningkatnya pengelolaan budaya lokal seni dan budaya lokal Misi ke - 8 :Meningkatkan sistem 16.Memantapkan tata kehidupan 16.1Terwujudnya penegakan dan penegkan hukum dan peran masyarakat yang damai, aman, pengembangan hukum secara institusi sosial budaya tertib, taat hukum, dan adil dan bertanggungjawab masyarakat harmonis 16.2 Meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan masyarakat

2.4 Prioritas Pembangunan

21


Prioritas pembangunan disusun untuk lebih mengoperasionalkan visi dan misi dalam pengimplementasiannya, sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Ambon Tahun 20112016, maka prioritas pembangunan akan diarahkan pada : 1)

Prioritas 1 : Penataan birokrasi dan peningkatan profesionalisme dalam pelayanan publik

2)

Prioritas 2 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan

3)

Prioritas 3 : Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur dalam upaya menata dan membenahi kota sesuai fungsi dan peruntukkan

4)

Prioritas 4 : Penataan dan peningkatan lingkungan lestari berbasis partisipatif dan kolaboratif

5)

Prioritas 5 : Peningkatan perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi daerah

6)

Prioritas 6 : Peningkatan kehidupan orang basudara berbasis kearifan lokal

7)

Prioritas 7 : Peningkatan sistem penegakan hukum dan peran institusi social budaya masyarakat

2.5 Indikator Kinerja Daerah 2015 Indikator kinerja daerah Kota Ambon dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Indikator kinerja daerah Kota Ambon Tahun 2015 sebagai berikut : No

Indikator Kinerja

I

ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pertumbuhan PDRB Pendapatan Per Kapita Angka Kemiskinan Laju Inflasi Tingkat Pengangguran Terbuka PENDIDIKAN APK PAUD Penduduk yang berusia >15 thn melek huruf (tidak buta aksara) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA

I.I. 1 2 3 4 5 I.2. 1 2 3 4

22

Satuan

Target

% Rp. % % %

6.65 - 6.80 6.661.948 4.50 – 5.00 4.00 – 4.50 8.00 – 8.50

%

43.70

%

99.94

% % %

0 0 0.10


5 6 7 8 9 10 I.3 1 2 3 4 5 6

Angka Putus Sekolah (APS) SMK Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/MA Angka Kelulusan (AL) SMK Rata-Rata Lama Sekolah KESEHATAN Angka Kematian Ibu Melahirkan Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Kasus Gizi Buruk Kasus Gizi Kurang Desa Siaga Aktif

7 8 11 12 1.4 1 II

KB Aktif Air Bersih yang memenuhi syarat UCI Desa Usia Harapan Hidup KETENAGAKERJAAN Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ASPEK PELAYANAN UMUM

1 2 3 4 5 6 7 8 9

III III.1

III

II.2 1 2 II.3 1 2 3 4 5 6 II.4 1

% % % % % Tahun

0.54 100 99.95 100 99.97 11.4

/100.000 KLH /1.000 KLH /1.000 KLH % % %

23 2.8 3.4 0 3.1 55

% % % tahun

74 80 100 73.6

%

Pendidikan Angka Partisipasi murni(APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C Ratio Guru : Murid SD/MI Ratio Guru : Murid SMP/MTs Ratio Guru : Murid SMA/MA Ratio Sekolah : Siswa SD/MI Ratio Sekolah : Siswa SMP/MTs Ratio Sekolah : Siswa SMA/MA Kesehatan ratio posyandu per satuan balita gizi buruk Jumlah Puskesmas Jumlah Rumah Sakit Pekerjaan Umum Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik ASPEK DAYA SAING DAERAH Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Jumlah Kantor Bank Produksi Listrik Pariwisata Banyaknya Hotel Angka Kunjungan Wisata Objek Wisata yang dikembangkan LINGKUNGAN Kawasan Kumuh Ruang Terbuka Hijau KOPERASI Terwujutnya koperasi berkualitas Terwujudnya usaha mikro kecil yang tangguh dan mandiri Terwujudnya usaha Menengah yang berdaya saing Terbentuknya koperasi Wanita PKK baru di setiap Negeri/Kelurahan Terwujutnya sarjana wirausaha baru Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor KUMKM sebesar 5 % per tahun dari kondisi tahun 2010 KEHUTANAN Luas Lahan Kritis

23

% % %

Buah Buah %

unit KWh

80.00 ASPEK PELAYANAN UMUM

103.22 96.65 80.42 1 : 18 1 : 15 1 : 17 1 : 199 1 : 290 1 : 360 1 : 80 0 25 10 92.00 ASPEK DAYA SAING DAERAH

50 233,052,745

Unit orang persen

60 7000 50

% %

20 17

Unit UMK UM Unit

200 205 9 50

Orang Orang

142 9,751

Ha

8.207,02


2.6 Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun dan kegiatan tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2015 adalah serangkaian kesepakatan/ pernyataan kinerja yang memuat sasaran-sasaran strategis, Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2015 berdasarkan indikator kinerja utama yang ditetapkan dengan keputusan Walikota Ambon Nomor 144 Tahun 2014. Misi ke – 1 :Menata dan meningkatkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan masyarakat Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah meningkat


Akuntabilitas pengelolaan Opini pemeriksaan BPK keuangan daerah meningkat Penerapan SPM dan Presentase SKPD yang telah menerapkan peningkatan kinerja di semua SPM dengan baik aspek pelayanan publik Jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik

Target CC

WDP 80% 25 keluhan

Misi ke – 2 : Meningkatkan kesejahteraan penduduk dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar Sasaran


Angka partisipasi kasar jangkauan SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA Angka partisipasi murni SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA Rata-rata lama sekolah Angka kelulusan Meningkatkan mutu pendidikan SD/MI dasar dan menengah SMP/MTS SMA/SMK/MA Meningkatnya layanan pendidikan

Meningkatnya kapasitas guru

mutu

dan Presentase guru bersertifikasi 24

Target 107,50 94,50 97,50 88,50 66,50 68,50 11,50 thn 100% 100% 100% 80%


Rasio ruang kelas : siswa dan SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA Peningkatan jangkauan layanan Jumlah Kecamatan dengan Puskesmas kesehatan Rawat Inap Meningkatnya mutu layanan Usia Harapan Hidup kesehatan Tersedianya sarana dan Presentase Keluarga yang terlayani satuan prasarana air bersih sambungan air bersih Meningkatnya sarana prasarana pendidikan

Tersedianya sarana prasarana listrik Tersedianya sarana prasarana telekomunikasi Meningkatnya prasarana jalan

sarana

dan Jumlah Produksi Listrik per tahun dan Persentase kecamatan yang pelayanan internet baik Ratio panjang jalan dalam kondisi baik dan

1 : 32 1 : 32 1 : 34 2 buah 73,60 tahun 80%

300 juta KWH 80% 90%

Misi ke – 3 : Menata dan membenahi kota sesuai fungsi dan peruntukan Sasaran Meningkatnya keseuaian pemanfaatan kawasan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Berkurangnya kawasan kumuh di perkotaan Tertatanya sistem trasnsportasi masyarakat Meningkatnya pelayanan persampahan


Target

Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW

75%

Luas kawasan kumuh

75 ha

LOAD Faktor Angkutan Umum

69,00

Cakupan pelayanan sampah masyarakat

70%

Misi ke – 4 : Menata penduduk dan kependudukan Sasaran


Target

Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan Meningkatnya peserta KB aktif bagi Pasangan Usia Subur

Jumlah penduduk ber KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP Jumlah Peserta KB Aktif terhadap jumlah PUS

80% 80%

Misi ke – 5 : Menata dan meningkatkan lingkungan lestari berbasis partisipatif dan kolaboratif Sasaran Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau

Indikator Kinerja Sasaran Ratio Ruang Terbuka Hijau

Target 17%

Misi ke – 6 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri kerakyatan berbasis potensi wilayah/daerah Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target Meningkatnya usaha UMKM

Persentase UMKM dan Koperasi 25


dan Koperasi Meningkatnya kesempatan kerja Meningkatkan pendapatan masyarakat Meningkatkan produktivitas industri pengolahan berbasis perikanan, kelautan, pertanian, perkebunan dan peternakan serta pariwisata

7,5% Penyerapan tenaga kerja sektor UMKM dan Koperasi Pendapatan perkapita masyarakat

25% 6,6 juta

proporsi sektor industri terhadap PDRB 3,00% Angka kunjungan wisatawan mancanegara

600 orang

Misi ke – 7 : Meningkatkan kehidupan orang basudara berbasis kearifan lokal Sasaran Meningkatnya keamanan dan ketertiban di masyarakat Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya lokal

Indikator Kinerja Sasaran Jumlah kasus Gangguan Kambtimas Jumlah oPagelaran seni dan budaya lokal skala nasional/internasional dalam 1 tahun

Target 650 kasus 20 kali

Misi ke – 8 : Meningkatkan sistem penegakan hukum dan peran institusi sosial budaya masyarakat Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Target Terwujudnya penegakan dan pengembangan hukum secara adil dan bertanggung jawab Meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan masyarakat

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum

50%

Persentase PKL yang menempati lokasi PKL yang ditetapkan Persentase rumah ber IMB Persentase penurunan pelanggaran ketertiban dan kedisiplinan oleh masyarakat

75%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26

80% 50%


3.1 Capaian KinerjaOrganisasi Konsep pengukuran kinerja untuk instansi pemerintah telah mengalami sejumlah perubahan. Hingga terakhir adalah konsep pengukuran kinerja yang di dasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2015 dengan realisasinya. Seluruh indikator yang diukur sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon, hanya beberapa saja yang mengalami perubahan sebagaimana telah diubah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon Nomor 144 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Ambon. Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Ambon dalam Tahun 2015 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut : - Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Presentase tingkat capaian =

-

Realisasi Target

x 100%

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, digunakan rumus : Presentase tingkat capaian =

Target −(Realisasi −Target ) Target

27

x 100%


Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : No

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kategori Capaian

1.

85 s/d 100

Sangat berhasil

2.

70  X < 85

Berhasil

3.

55  X < 70

Cukup berhasil

4.

X < 55

Kurang

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator keluaran dan hasil (outcomes). Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masingmasing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja agar setiap stakeholder maupun instansi penilai akuntabilitas mengetahui sejauhmana capaian kinerja Pemerintah Kota Ambon. 1) Capaian Indikator Kinerja Daerah Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2011-2016 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. 28


Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Data dan

informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (early warning) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan antara lain: Indikator kemajuan otonomi daerah, kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi. Secara keseluruhan hasil akhir tujuan otonomi daerah menggunakan paramater “Peningkatan Kualitas Manusia” dan Indikatornya adalah nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu; aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Capaian Indikator kinerja daerah dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut : Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Daerah No I

I.I. 1 2 3 4 5 I.2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

% Rp. % % %

6.65 - 6.80 6.661.948 4.50 – 5.00 4.00 – 4.50 8.00 – 8.50

5,96 7.711.194 4,42 6,81 15,58

%

43.70

18,83

% % % % % % % % %

99.94 0 0 0.10 0.54 100 99.95 100 99.97

99,07 0,1 0,04 0,01 0 100 99,98 99,98 99,69

ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pertumbuhan PDRB Pendapatan Per Kapita Angka Kemiskinan Laju Inflasi Tingkat Pengangguran Terbuka PENDIDIKAN APK PAUD Penduduk yang berusia >15 thn melek huruf (tidak buta aksara) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA Angka Putus Sekolah (APS) SMK Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/MA Angka Kelulusan (AL) SMK

29


10 I.3

Rata-Rata Lama Sekolah KESEHATAN

1

Angka Kematian Ibu Melahirkan

2

Angka Kematian Bayi

3

Angka Kematian Balita

4 5 6

Kasus Gizi Buruk Kasus Gizi Kurang Desa Siaga Aktif

7 8 11 12 1.4 1 II

Tahun

11.4

12

23

82

2.8

4,4

3.4 0 3.1 55

0,9 0 1,4 100

% % % tahun

74 80 100 73.6

54,2 86,6 100 73,6

%

80.00

80,00

103.22 96.65 80.42 1 : 18 1 : 15 1 : 17 1 : 199 1 : 290 1 : 360

107,26 89,46 86,13 1:18 1:16 1:16 1:195 1:342 1:379

1 : 80 0 25 10

1:173 0 22 5

92.00

90,58

/100.000 KLH /1.000 KLH /1.000 KLH % % %

KB Aktif Air Bersih yang memenuhi syarat UCI Desa Usia Harapan Hidup KETENAGAKERJAAN Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ASPEK PELAYANAN UMUM

Pendidikan Angka Partisipasi murni(APM) SD/MI/Paket A % Angka Partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B % Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C % Ratio Guru : Murid SD/MI Ratio Guru : Murid SMP/MTs Ratio Guru : Murid SMA/MA Ratio Sekolah : Siswa SD/MI Ratio Sekolah : Siswa SMP/MTs Ratio Sekolah : Siswa SMA/MA Kesehatan 1 ratio posyandu per satuan balita 2 gizi buruk 3 Jumlah Puskesmas Buah 4 Jumlah Rumah Sakit Buah Pekerjaan Umum 1 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik % III ASPEK DAYA SAING DAERAH Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi III.1 Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 Jumlah Kantor Bank unit 2 Produksi Listrik KWh III Pariwisata 1 Banyaknya Hotel Unit 2 Angka Kunjungan Wisata orang 3 Objek Wisata yang dikembangkan persen II.2 LINGKUNGAN 1 Kawasan Kumuh % 2 Ruang Terbuka Hijau % II.3 KOPERASI 1 Terwujutnya koperasi berkualitas Unit 2 Terwujudnya usaha mikro kecil yang tangguh dan mandiri UMK 3 Terwujudnya usaha Menengah yang berdaya saing UM Terbentuknya koperasi Wanita PKK baru di setiap 4 Unit Negeri/Kelurahan 5 Terwujutnya sarjana wirausaha baru Orang Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor KUMKM 6 Orang sebesar 5 % per tahun dari kondisi tahun 2010 II.4 KEHUTANAN 1 Luas Lahan Kritis Ha Sumber : Kota Ambon Dalam Angka, 2015 dan hasil analisis SKPD terkait 1 2 3 4 5 6 7 8 9

30

50 233,052,745

54 300.000.000

60 7000 50

65 3642 69

20 17

8,72 16

200 205 9 50

620 14.214 220 50

142 9,751

150

8.207,02

1.668 8.784


Berdasarkan data pada tabel di atas, beberapa indikator pada aspek kesejahteraan rakyat belum mencapai target yang ditetapkan yaitu pada indikator pertumbuhan PDRB dan angka kemiskinan. Untuk itu untuk tahun-tahun yang akan datang akan Pemerintah Kota Ambon akan fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sedangkan untuk aspek pelayanan umum dan daya saing daerah juga terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan. 2) Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Kota Ambon secara umum telah dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Ambon 2011-2016. 28 sasaran yang ditetapkan pada tahun anggaran 2015 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Ambon Nomor 144 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Ambon, memiliki 42 indikator sasaran. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci sebagai berikut : Sasaran 1 :

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah meningkat

Tabel 3.2 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 No

Indikator sasaran Target

1.


CC

Tahun 2015 Realisasi Capaian (%) CC

100

Evaluasi terhadap sasaran akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah meningkat, dengan satu indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja 100% atau bermakna sangat berhasil. Indikator nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Ambon di tahun 2015 adalah CC sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan langsung oleh Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RB terhadap SAKIP Pemerintah Kota Ambon dan SAKIP SKPD tahun 2014. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Ambon mengalami peningkatan cukup signifikan, SAKIP tahun 2013 memperoleh nilai 46,11 dan SAKIP tahun 2014 meningkat menjadi 56,36. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Ambon dinilai cukup baik, taat kebijakan, memiliki

31


sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 3.3 Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Ambon Komponen yang dinilai a. b. c. d. e.

2014 Bobot Nilai 35 14,03 20 8,83 15 7,15 10 4,81 20 11,29 100 46,11 C

Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Internal Capaian Kinerja Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja

2015 Bobot Nilai 30 18,71 25 13,98 15 8,16 10 4,57 20 10,94 100 56,36 CC

Namun sesuai hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan SAKIP Kota Ambon yaitu : 1. Prosedur penganggaran satuan kerja belum sepenuhnya selaras dengan rencana strategis dalam merencanakan kegiatan yang benar-benar akan menghasilkan outcome yang terukur. 2. Perjanjian kinerja belum sepenuhnya dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta anggaran yang digunakan. 3. Sistem monitoring belum dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai dengan rencana aksi, dan target-target yang ingin dicapai. 4. Sistem evaluasi belum mampu memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja. Kegiatan-kegiatan pendukung pencapaian target nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Ambon adalah : 1. Membangun sistem e-SAKIP dengan alamat www.esakip.ambon.go.idyang diharapkan mampu meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Ambon sehingga dapat menjadi lebih baik, jelas,transparan dan terukur.Masyarakat dapat mengetahui dan memantau kinerja Pemerintah Kota Ambon dengan menggunakan user dan password „publik‟.

32


Gambar 1. Aplikasi e-SAKIP Pemerintah Kota Ambon

2. Melaksanakan sosialisasi e-SAKIP, LAKIP dan IKU serta pendampingan kepada semua SKPD untuk penyusunan LAKIP dan penetapan indikator kinerja utama SKPD yang baik dan benar. Realisasi capaian sasaran tahun lalu, tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : No 1

Indikator Sasaran Nilai akuntabilitas pemerintah

kinerja

Tahun 2014

Tahun 2015

Rencana Sesuai RPJMD 2016

Presentase Capaian Kinerja (%)

C

CC

C

150

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator sasaran nilai akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2015 di bandingkan dengan tahun lalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan rencana sesuai RPJMD telah melampaui target yang ditetapkan untuk rencana akhir 2016 atau telah mencapai capaian 150%. Sasaran 2 :

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat

Tabel 3.4 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 33


No


1.

Opini pemeriksaan BPK

WDP

Tahun 2015 Realisasi WDP

Capaian (%) 100

Target pencapaian indikator opini pemeriksaan BPK terealisasi 100%. Untuk tahun 2015 laporan keuangan pemerintah daerah Kota Ambon mendapat status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku. Pemberian status WDP tersebut atas penilaian yang dilakukan untuk beberapa kriteria yang sama seperti tahun sebelumnya, diantaranya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan mengungkapkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektifitas sistem pengendalian intern. Beberapa kegiatan pendukung tercapainya indikator tersebut adalah :  Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Ambon yang tepat waktu  Tertibnya administrasi laporan keuangan  Penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan sistem informasi data keuangan (SIMDA)  Kepatuhan terhadap undang-undang  Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan bagi SKPD dalam lingkup Pemkot Ambon  Bimbingan teknis manajemen pengelolaan keuangan daerah bagi SKPD dalam lingkup Pemkot Ambon Berdasarkan rekomendasi dari BPKPerwakilan Provinsi Maluku, yang menjadi kendala sehingga Kota Ambon belum dapat meraih opini WTP adalah sistem pengelolaan aset yang belum dikelola dengan baik. Untuk menjawab kendala yang dihadapi kedepannya Pemerintah Kota Ambon telah mengambil langkah kebijakan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola sistem aset yang selama ini bermasalah sehingga opini WTP dapat diraih. Realisasi capaian sasaran tahun lalu, tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 34


No

Indikator Sasaran

Tahun 2014

Tahun 2015


1

Opini pemeriksaan BPK

WDP

WDP

WDP

Presentase Capaian Kinerja (%) 100

Berdasarkan tabel di atas, capaian tahun 2015untuk opini pemeriksaan BPK di bandingkan dengan tahun lalu tidak mengalami perubahan yaitu WDP dan rencana sesuai RPJMD telah mencapai target yang ditetapkan untuk rencana akhir 2016 atau telah mencapai capaian 100% di tahun 2015. Sasaran 3 :

Penerapan SPM dan peningkatan kinerja di semua aspek pelayanan publik Tabel 3.5 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3

No 1. 2.

Indikator sasaran Persentase SKPD yang telah menerapkan SPM dengan baik Jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan public

Target

Tahun 2015 Realisasi

Capaian (%)

80%

80%

100

25 keluhan

0

200

Dari data pada tabel di atas diketahui capaian indikator sasaran persentase SKPD yang telah menerapkan SPM dengan baik dan indikator sasaran jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik mencapai 100%.

Pada Pemerintah Kota Ambon telah ditetapkan Rencana

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 27 Tahun 2014 Tanggal 6 Agustus 2014. Dalam Perwali tersebut telah ditetapkan 15 SPM dengan indikator pelayanan dasar, target capaian, program/kegiatan dan anggaran dari masing-masing SPM. 15 SPM tersebut yaitu : 1. SPM Bidang Ketahanan Pangan 2. SPM Bidang komunikasi dan informatika 3. SPM Bidang Sosial 4. SPM Bidang kesenian 5. SPM Bidang Lingkungan Hidup 6. SPM Bidang Kesehatan 7. SPM Bidang Ketenagakerjaan

35


8. SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri 9. SPM Bidang Pendidikan Dasar 10. SPM Bidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera 11. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang 12. SPM Bidang Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan 13. SPM Bidang Perumahan rakyat 14. SPM Bidang Perhubungan 15. SPM Bidang Penanaman modal Melalui penetapan tersebut diharapkan semua standar pelayanan secara minimal dapat dirasakan oleh masyarakat dan terjadi peningkatan kinerja di semua aspek pelayanan publik. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya mengatur tentang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi : a. Pendidikan b. Kesehatan c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat f. Sosial Maka kedepan Pemerintah Kota Ambon akan membuat perubahan terhadap Standar Pelayanan Minimal yang ada menjadi 6 SPM saja. Untuk capaian SPM yang telah ditetapkan, berdasarkan laporan semester I dan semester II tahun2015, rata-rata capaian penerapan SPM adalah 80%. Jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di Tahun 2015, mencapai capaian 200%. Berdasarkan data dari Kantor Pengolah Data Elektronik yang menangani masukan/saran/kritik/SMS masyarakat secara online untuk Tahun 2015 tidak ada masukan/saran/kritik/SMS dari masyarakat yang masuk kepada Pemkot Ambon, bila dibandingkan dengan Tahun 2014 rekap pengaduan yang masuk sebanyak 35 pengaduan. Hal

36


ini menunjukkan terjadi penurunan jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Ambon. Pemerintah Kota Ambon telah menyediakan beberapa sarana pengaduan untuk masyarakat agar dapat menyampaikan aspirasi, kritik, saran dan keluhan apapun menyangkut kinerja pemerintah. Sarana pengaduan tersebut diantaranya adalah pengaduan online pada web Pemkot Ambon yaitu www.ambon.go.id, melalui email, melalui nomor telepon 08114706999, melalui Pejabat Pembuat Informasi Daerah utama yang bertempat di Bagian Humas dan protocol Sekretariat Kota Ambon, PPID Pembantu di masing-masing SKPD, melalui kotak saran di masing-masing SKPD dan melalui surat kabar. Gambar.2 Layanan SMS pengaduan dan Perizinan pada Website dan Media Massa Kota Ambon

Dalam pelaksanaannya PPID yang telah di bentuk masih terkendala beberapa hambatan yaitu : 1. Masih kurangnya partisipasi dari PPID pembantu dalam merespons surat masuk. 2. Kurang strategis PPID utama karena masih bergabung dengan ruangan media center. Kedepan akan dilakukan perbaikan meliputi : 1. Pemberian bimbingan teknis bagi PPID pembantu 2. Penambahan suatu ruangan strategis agar mudah diketahui masyarakat dan terpisah dari ruangan media center

37


Realisasi capaian sasaran tahun lalu, tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : No

Indikator Sasaran Persentase SKPD yang telah menerapkan SPM dengan baik Jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik

1 2

Tahun 2014

Tahun 2015



100

100

100

100

35

0

5

200

Berdasarkan tabel di atas, capaian tahun 2015di bandingkan dengan tahun lalumengalami peningkatanuntuk jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik, dan rencana sesuai RPJMD telah mencapai target yang ditetapkan untuk rencana akhir 2016 atau telah mencapai capaian 100%. Sasaran 4 :

Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan


Indikator Sasaran Target

1.

2.

3.

Angka partisipasi kasar SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA Angka partisipasi murni SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA Rata-rata lama sekolah


Capaian (%)

107,50 % 94,50 % 97,50 %

107,26 89,46 86,13

99,77 94,66 88,33

88,50 % 66,50 % 68,50 % 11,50 thn

96,01% 82,41% 74,48% 12 thn

108,48 123,92 108,72 104

Capaian angka partisipasi kasar SD/MI tahun 2015 adalah sebesar 99,77%, SMP/MTS sebesar 94,66%, SMA/SMK/MA sebesar 88,33%. APK tertinggi berada pada tingkat SD/MI dan terendah pada tingkat SMA/SMK/MA. Realisasi APK SD/MI tahun 2015 adalah 107,26% diperoleh dari jumlah siswa pada jenjang SD/MI sebanyak 42.314 orang di bagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 39.449 orang. Hal ini berarti bahwa terdapat 7 persen penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun yang bersekolah di SD. Kebanyakan adalah yang belum berusia 7 tahun tetapi sudah mengikuti pendidikan di SD

38


Selanjutnya realisasi APK SMP/SMK/MA tahun 2015 adalah 89,46% diperoleh dari jumlah siswa pada jenjang SMP/MTS sebanyak 20.023 orang dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 22.347 orang. Sedangkan untuk SMA/SMK/MA realisasi APK sebesar 86,13 % diperoleh dari jumlah siswa SMA/SMK/MA sebanyak 22.693 orang dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun sebanyak 26.347 orang. APM pada jenjang SD dan SMP mengalami peningkatan yang cukup signifikan, karena jumlah penduduk digunakan sebagai standar pembagi untuk penentuan mengalami peningkatan yakni 39.449 orang dan jumlah siswa usia 7-12 sebesar 37.875 orang, sehingga pencapaian APM SD/MI pada tahun 2015 sebesar 96,01%.Ini berarti terdapat 96,01% penduduk berusia 7-12 tahun yang bersekolah di SD. Dan 3,99% penduduk berusia 7-12 tahun yang belum bersekolah di SD. Sementara untuk jenjang SMP jumlah penduduk 22.381 orang dan jumlah siswa usia 13-15, sebesar 18.447 orang sehingga APM SMP/MTS 82,42% dan APM SMA/SMK/MA adalah sebesar 80,42%. APM tertinggi terdapat pada tingkat SD/MI terendah pada tingkat SMA/SMK/MA. Capaian APK dan APM SD/MI,SMP/MTS,SMA/SMK/MA, 2012-2015 100

120 100 80 60 40 20 0

APM SD/MI

80 APK SD/MI

60

APK SMP/MTS

40

APK SMA/SMK/MA

20

APM SMP/MTS APM SMA/SMK/MA

0 2012 2013 2014 2015

2012 2013 2014 2015

Untuk indikator rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Standar UNDP minimal 0 tahun maksimal 15 tahun. Pada tahun 2014 rata-rata lama sekolah di Kota Ambon 11,4 tahun meningkat di tahun 2015 menjadi 12 tahun dengan capaian 104% Realisasi capaian sasaran tahun lalu, tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 39


No 1.

Indikator Sasaran

Tahun 2014

Tahun 2015



Target capaian Prov.Maluku

106,41% 87,88% 85,57%

107,26 % 89,46 % 86,13 %

107,75 % 94,75 % 97,75 %

99,54 94,41 88,11

106,97 % 107, 12 % 87, 18 %

95,54% 80,47% 72,92% 11,40thn

96,01 % 82,42 % 74,48 % 12 thn

89,00 % 67,00 % 69,00 % 11,60 thn

107,87 123,01 107,94 103,44

82, 03 % 78, 75 % 68,30 %

Angka partisipasi kasar SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA Angka partisipasi murni SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA Rata-rata lama sekolah

2.

Berdasarkan tabel di atas, untuk indikator sasaran angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni mengalami peningkatan capaian di tahun 2015 di bandingkan dengan tahun 2014dandalam rencana sesuai RPJMD telah mencapai dan melewati target yang ditetapkan untuk indikator angka partisipasi murni, capaian untuk APM SD/MI, APM SMP/MTS, APM SMA/SMK/MA telah melampaui capaian rencana sesuai RPJMD 2016 dan bila dibandingkan dengan target Provinsi Maluku telah jauh melapaui target yang ditetapkan Sedangkan APK SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA hampi mencapai target RPJMD yang ditetapkan dan target capaian Provinsi Maluku. Sasaran 5 :

Meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah



1.


Capaian (%)

Angka kelulusan SD/MI 100 % 100% 100 SMP/MTS 100 % 99,98% 99,98 SMA/SMK/MA 100 % 99,91% 99,91 Indikator sasaran angka kelulusan SD/MI, SMP/MTS,SMA/SMK/MA untuk sasaran meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah di tahun 2015 angka kelulusan SD/MI mencapai target 100%, sedangkan angka kelulusan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA mencapai capaian di atas 85% atau bermakna sangat berhasil. Angka kelulusan SD/MI mencapai realisasi 100%, hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun kualitas mengajar guru dalam meningkatkan prestasi siswa semakin baik sehingga berdampak pada menurunnya jumlah siswa yang tidak lulus. Peningkatan kualitas hasil belajar 40


diukur dengan persentase siswa yang lulus evaluasi belajar dengan indikator angka kelulusan (AL) Angka kelulusan SMP/MTS mencapai 99,98% karena terdapat 1 siswa yang tidak memenuhi standar nilai kelulusan dan telah diarahkan untuk mengikuti program kejar paket B. Angka kelulusan SMA/SMK/MA mencapai 99,91% karena terdapat 6 siswa dari 6.511 siswa yang tidak memenuhi standar nilai kelulusan dan telah diarahkan untuk mengikuti program kejar paket C. Dari 4.921 orang siswa SMA dari 54 sekolah di Kota Ambon tingkat kelulusan SMA mencapai 99,91%, tidak lulus 0,09%. Untuk SMK dari 1590 orang siswa dari 13 SMK yang ada tingkat kelulusan 100%. Berbagai hal lain yang menjadi kendala pencapaiannya adalah : 1. Komposisi soal UN lebih sulit dari tahun sebelumnya. 2. Nilai kelulusan ujian sekolah lebih rendah sehingga tidak memenuhi standar yang diberlakukan secara nasional. 3.

Ketrampilan mengisi LJUN rendah oleh siswa. Hal ini merupakan dampak dari pelaku pendidikan yang belum memahami teknis pelaksanaan ujian nasional di lapangan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut para siswa yang tidak lulus telah diarahkan untuk mengikuti program kejar Paket B dan Paket C. Capaian angka kelulusan SD/MI, SMP/MTS,SMA/SMK 99.91 100

98.94 98.44

99 98

SD/MI

97

SMP/MTS SMA/SMK

96 95 2013

2014

2015

Realisasi capaian sasaran tahun lalu, tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : No 1

Indikator Sasaran Angka kelulusan SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA

Tahun 2014

Tahun 2015



99,80 % 99,83 % 98,44 %

100% 99,98% 99,91%

100% 99,86% 99,92%

100 100,12 99,08

41


Berdasarkan tabel di atas, capaian tahun 2015 di bandingkan dengan tahun lalu mengalami peningkatan untuk indikator angka kelulusan tingkat SMP/MTS sedangkan angka kelulusan untuk tingkat SD/MI dan SMA/SMK/MA mengalami penurunan dan capaian rencana sesuai RPJMD rata-rata hamper mencapai target yang ditetapkan untuk rencana akhir 2016 atau telah mencapai capaian di atas 85%. Sasaran 6 :

Meningkatnya mutu dan kapasitas guru



1.

Presentase guru bersertifikasi


80 %

68,57

Capaian (%) 85,71

Untuk capaian sasaran meningkatnya mutu dan kapasitas guru di Kota Ambon pada Tahun 2015 dengan indikator sasaran presentase guru bersertifikasi mencapai capaian 85,71%. Realisasi guru bersertifikasi di Tahun 2015 sebesar 68,57%, dari jumlah guru di Kota Ambon sebanyak 4.445 orang, yang telah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 3.048 orang. Hal ini tidak sesuai dengan target yang ditetapkan karena masih terdapat banyak guru yang belum mengikuti ujian sertifikasi dimaksud dan banyak guru yang telah mengikuti ujian sertifikasi namun tidak memenuhi standar nilai ujian. Bila dibandingkan dengan tahun lalu terjadi kenaikan 6% jumlah guru yang bersertifikasi. Realisasi capaian sasaran tahun lalu, tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : No 1

Indikator Sasaran Presentase guru bersertifikasi

Tahun 2014

Tahun 2015



66 %

68,57%

85%

80,67

Berdasarkan tabel di atas, indikator sasaran presentase guru bersertifikasi di tahun 2015mengalami peningkatan di bandingkan dengan tahun lalu sebesar 2,57% dan presentase capaian kinerja berdasarkan rencana sesuai RPJMD telah mencapai 80,67%. 42


Sasaran 7 :

Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan

Tabel 3.9 Evaluasi Pencapaian Sasaran 7 No 1

Indikator sasaran Ratio ruang kelas : siswa SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA

Target


Capaian (%)

1:32 1:32 1:34

1:40 1:40 1:40

75 75 82

Untuk sasaran meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan tahun 2015 dengan indikator sasaran ratio ruang kelas : siswa untuk tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK memiliki realisasi yang sama yaitu 1 : 40 dengan capaian belum mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya daya tampung siswa di Kota Ambon. Yang menjadi permasalahan dalam membangun ruang kelas baru dan sekolah baru adalah sulitnya mendapatkan lahan pembangunan karena terbatasnya lahan kosong. Untuk mengatasi hambatan tersebut Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Dinas Pendidikan terus berupaya untuk melakukan koordinasi dan konsultasi agar proses pembangunan dapat dilakukan sehingga pemenuhan akan kebutuhan akses pendidikan dapat teratasi. Berikut dapat dilihat data banyaknya sekolah, gedung,kelas,murid dan guru tetap TK,SD/MI, SLTP/MTs,SMU/MA/SMK di Kota Ambon. Jenis Sekolah

Jlh sekolah

Jlh Gedung

Jlh Kelas

L

Murid P

Jlh

L

Guru P

Jlh

TK

83

82

181

1893

1894

3787

1

351

352

SD

210

146

1531

21200

22742

43942

583

2718

3301

SLTP

57

52

646

9629

11445

21074

448

1309

1757

SMU

39

33

467

7880

9083

16963

379

938

1317

SMK

17

11

222

3133

2313

5446

285

461

746

Sasaran 8 :

Peningkatan jangkauan layanan kesehatan

43




1.

Jumlah Kecamatan dengan puskesmas rawat inap

2 buah

Tahun 2015 Realisasi Capaian (%) 2 buah

100

Peningkatan jangkauan layanan kesehatan di Kota Ambon mempunyai 1 indikator sasaran yaitu Jumlah kecamatan dengan puskesmas rawat inap. Di Tahun 2015 target jumlah kecamatan dengan puskesmas rawat inap adalah 2 buah. Telah terealisir 100% dengan adanya penambahan pembangunan puskesmas rawat inap Latuhalat di Kecamatan Nusaniwe, setelah sebelumnya telah beroperasi puskesmas rawat inap Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan. Sehingga dari 5 kecamatan yang terdapat di Kota Ambon sudah terdapat 2 kecamatan yaitu kecamatan Leitimur Selatan dan Kecamatan Nusaniwe yang memiliki puskesmas rawat inap, di samping itu juga terdapat 20 puskesmas, serta 35 puskesmas pembantu. Untuk jarak tempuh dari Desa Latuhalat dan Desa Hutumuri ke pusat Kota Ambon di rasakan cukup jauh, hal ini menyebabkan masyarakat resah jika ada keluarga atau kerabat yang sakit secara mendadak. Dengan adanya puskesmas rawat inap diharapkan jangkauan layanan kesehatan menjadi lebih pendek dan masayarakat dapat memanfaatkan puskesmas rawat inap jika ada yang sakit dan membutuhkan perawatan. Berikut dapat dilihat banyaknya fasilitas kesehatan di Kota Ambon dirinci per Kecamatan. Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Kota Ambon dirinci per Kecamatan,2015 Kecamatan Nusaniwe Sirimau Teluk Ambon T.A.Baguala Leitimur Selatan Jumlah

Rumah Sakit 3 3 1 3 10

Rumah Bersalin -

Puskesmas

Puskesmas Keliling 6 8 2 4 2 22

Puskesmas Pembantu 11 3 9 4 8 35

Polindes

Praktek Bidan

Jumlah

-

12 29 6 6 5 58

121 159 65 67 29 441

6 8 2 4 2 22

Lanjutan Tabel Kecamatan Nusaniwe Sirimau Teluk Ambon T.A.Baguala Leitimur Selatan Jumlah

Posyandu 81 105 43 46 12 287

Klinik/Balai Kesehatan 2 3 2 7 44


Sasaran 9:

Meningkatnya mutu layanan kesehatan



1.

Usia harapan hidup


73,60 tahun

Capaian (%)

73,60

100

Usia harapan hidup menggambarkan usia tertua yang bisa dicapai seorang penduduk untuk bertahan hidup. Kualitas penduduk yang baik adalah penduduk yang bisa mencapai usia harapan hidup yang panjang. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Ambon usia harapan hidup masyarakat Kota Ambon di Tahun 2015 mencapai 73,60 tahun dengan capaian 100%. Ini menunjukkan bahwa usia harapan hidup masyarakat Kota Ambon cukup tinggi. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya usia harapan hidup masyarakat Kota Ambon adalah : 

Masyarakat banyak mengkonsumsi protein dari dari ikan segar



Pemeriksaan kesehatan ibu hamil cukup tinggi



Pemeriksaan dan kontrol gizi bayi baru lahir sampai umur 5 tahun

Sasaran 10 :

Tersedianya sarana dan prasarana air bersih



1.

Persentase keluarga yang terlayani satuan sambungan air bersih

80%

Tahun 2015 Realisasi Capaian (%) 33,39

41,73

Dari tabel 3.12 di atas dapat dilihat indikator sasaran persentase keluarga yang terlayani satuan sambungan air bersih di tahun 2015 hanya mencapai 33,39% dengan capaian 41,73%. Dari 9 desa yang dilayani oleh PDAM,DSA dan sarana SPAM yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan

45


Umum Kota Ambon dengan total KK 81.051 hanya 27.062 KK yang sudah terlayani air bersih.Sedangkan untuk 20 kelurahan yang ada, hampir semua KK telah menikmati air bersih yang bersumber dari PDAM dan DSA dan terdapat sebagian masyarakat yang lebih memilih menggunakan air bersih yang bersumber dari air tanah atau air pegunungan untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka. Berikut dapat dilihat jumlah KK pada 9 desa di Kota Ambon yang terlayani satuan sambungan air bersih. Jumlah KK yang terlayani sambungan air bersih Tahun

Jumlah Desa

2014 2015

5 9

Jumlah Penduduk (KK) Sudah terlayani Belum terlayani 25.868 55.183 27.062 53.989

Capaian (%)

Ket

31,92 33,39

Sumber : SPAM yang dilayani oleh PDAM,DSA dan sarana SPAM yg dibangun oleh Dinas PU Kota

Ambon, 2015

Dalam pelaksanaan pencapaian sasaran tersedianya sarana dan prasarana air bersih ditemui berbagai permasalahan dan hambatan baik dari internal maupun eksternal, yang mengakibatkan tidak tercapainya sasaran tersebut, yaitu: 1. Minimnya sumber daya aparatur baik secara kualitas, yang dapat mengakibatkan rendahnya mutu

hasil

pekerjaan,

maupun

kuantitas

yang

mengakibatkan

merangkap

tugas,penumpukkan kerja serta keterlambatan pelayanan publik dan keterlambatan mendeteksi permasalahan. 2. Terbatasnya kesempatan pengembangan kualitas sumber daya aparatur di bidang teknis maupun non teknis. 3. Terbatasnya peralatan yang dimiliki, baik instansi pemerintah maupun konsultan dan kontraktor. Hal ini mengakibatkan tertundanya pekerjaan karena penyelesaian suatu kegiatan harus menunggu peralatan yang sementara dipergunakan oleh kegiatan yang lainnya. 4. Tidak optimalnya koordinasi perencanaan pada beberapa bidang. Upaya-upaya penyelesaian permasalahan dilakukan dengan beberapa cara, sehingga diharapkan presentase keluarga yang terlayani satuan sambungan air bersih dapat meningkat sesuai target yang telah ditetapkan untuk tahun berikutnya, diantaranya : 

Memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya aparatur yang tersedia 46




Melakukan pembinaan dan pengawasan serta dorongan dan motivasi kepada para rekanan (kontraktor dan konsultan) untuk membenahi manajemen dan peningkatan mutu pekerjaan



Mengoptimalkan

koordinasi

perencanaan

dengan

bidang/instansi

terkait

sehingga

perencanaan dapat terintegrasi dengan baik Sasaran 11 :

Tersedianya sarana dan prasarana listrik


Indikator Kinerja Target

1.


Capaian (%)

Jumlah produksi listrik per 300 juta kwh 300 juta kwh 100 tahun Sasaran tersedianya sarana dan prasarana listrik dengan indikator sasaran jumlah produksi listrik per tahun di tahun 2015 mencapai capaian 100%.Kebutuhan listrik dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Tahun 2015 jumlah pelanggan listrik PLN sebanyak 101.888 meningkat sebesar 7,04 persen dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut terbesar adalah pelanggan dari kecamatan Sirimau (42,36%) diikuti oleh kecamatan Teluk Ambon Baguala (27,58%) dan kecamatan Nusaniwe (18,53%). Dilihat dari jenis pelanggan, maka yang terbesar adalah pelanggan rumah tangga (88,59%) diikuti oleh bisnis (8,15%) dan sosial (1,76%). Sedangkan kalau dilihat dari nilai kwh terjual maka pemasukan terbesar berasal dari rumah tangga (47,71%) diikuti oleh bisnis (32,46%) dan pemerintah (12,77). Berikut dapat dilihat jumlah kwh produksi Perusahaan Listrik Negara di Kota Ambon dan perkembangan tenaga listrik yang diusahakan Perusahaan Listrik Negara di Kota Ambon.

47


Jumlah Kwh produksi Perusahaan Listrik Negara di Kota Ambon, 2011-2015 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 50000000 0 2011

2012

2013

2014

2015

Tabel 3.13.1 Perkembangan tenaga listrik yang diusahakan Perusahaan Listrik Negara di Kota Ambon, 2010-2015 Tahun

Listrik Terjual (KWH)

Nilai KWH Terjual (Rp)

Faktor Beban (%)

Pelanggan

57,06

Faktor Kapasitas (%) 32,47

2010

200 602 191

153 782 205 520

2011

164 594 685

121 309 277 258

60,05

42,30

67 248

2012

192 072 596

137 804 084 335

64,97

32,53

83 031

2013

228 427 144

160 957 296 858

69,47

35,94

84 851

2014

266 136 423

195 775 730 049

75,75

30,91

95 183

2015

271 706 862

199 873 465 728

65,46

37,75

101 888

Sasaran 12 :

63 590

Tersedianya sarana dan prasarana telekomunikasi



1.

Persentase kecamatan yang pelayanan internet baik

60 %

Tahun 2015 Realisasi 80%

Capaian (%) 133

Indikator sasaran persentase kecamatan yang pelayanan internet baik untuk tahun 2015 di Kota Ambon mencapai realisasi 80% atau capaian 133%. Berdasarkan data dari Kantor Pengolah Data Elektronik, 5 (lima) kecamatan yang terdapat di Kota Ambon sudah 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Sirimau, Teluk Ambon Baguala, Nusaniwe dan Teluk Ambon yang 48


telah dilayani internet. Sedangkan untuk kecamatan Leitimur Selatan sampai dengan saat ini belum dapat terjangkau oleh layanan internet karena lokasi kecamatan yang cukup jauh sehingga sulit dalam jangkauan layanan internet. Jangankan layanan internet, untuk kapasitas jaringan telepon dari PT.Telkom saja tidak terjangkau di Kecamatan Leitimur Selatan. Namun untuk komunikasi dan informasi masyarakat Leitimur Selatan dapat terbantu dengan kapasitas jaringan dari layanan telekomunikasi telepon seluler, sehingga membuat masyarakat tidak ketinggalan informasi.

Sasaran 13 :

Meningkatnya sarana dan prasarana jalan



1.

Rasio panjang jalan dalam kondisi baik

90 %


100,64

Sasaran meningkatnya sarana dan prasarana jalan memiliki indikator rasio panjang jalan dalam kondisi baik, indikator tersebut mencapai capaian di atas 100% atau bermakna sangat berhasil. Indikator ini dicapai melalui Program : 1. Pembangunan Jalan Dan Jembatan dengan 24 (dua puluh empat) kegiatan. 2.

Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong dengan 13 (tiga belas) kegiatan.

3.

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan dengan 21 (dua puluh satu) kegiatan.

4. Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan dengan kegiatan sistem informasi inventarisasi ruas jalan dan jembatan kota Ambon Pada tabel di bawah ini dapat diketahui kondisi jalan dan jembatan di Kota Ambon. Tabel 3.15.1 Kondisi jalan di Kota Ambon, 2014-2015 Tahun

Nama Ruas Jalan Kota No

Panjang (km)

Kondisi kemantapan jalan KM %

Jalan

Mantap

2014 1 √ 269.79 241.17 2015 1 √ 275.32 249.39 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon, 2015 49

Tidak mantap

Mantap

Tidak mantap

28.62 25.94

89,39 90,58

10,61 9,42


Tabel 3.15.2

Kondisi jembatan di Kota Ambon, 2014-2015 Tahun

Nama Ruas Jalan Kota No Jembatan

2014 2015

Panjang (M)

√ √

2 2

Kondisi jembatan Baik M 482.04 563.04

618 681

Rusak Ringan % 78 82,68

M 135.96 117.96

% 22 17.32

Rusak Sedang M % 0 0 0 0

Rusak Berat M % 0 0 0 0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon, 2015

Realisasi capaian sasaran tahun lalu, tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : No

Indikator Sasaran Rasio panjang jalan dalam kondisi baik

1

Tahun 2014

Tahun 2015

90 %

90,58 %

Rencana Sesuai RPJMD 2016 90 %

Presentase Capaian Kinerja (%) 100,6

Berdasarkan tabel di atas, capaian rasio panjang jalan dalam kondisi baik di tahun 2015 di bandingkan dengan tahun lalu mengalami peningkatan dengan realisasi 100% dan rencana sesuai RPJMD telah melampaui target yang ditetapkan untuk rencana akhir 2016 atau telah mencapai capaian 100,6%. Sasaran 14 :

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan kawasan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Tabel 3.16 Evaluasi Pencapaian Sasaran 14

No


1.

Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW

75 %

Tahun 2015 Realisasi Capaian (%) 80%

106,6

Berdasarkan tabel di atas untuk indikator sasaran kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW telah mencapai 100%. Kesesuaian pemanfaatan ruang

terhadap Peraturan daerah

tentang Tata Ruang di Kota Ambon merupakan salah satu unsur yang paling menentukan keberlanjutan ruang di Kota Ambon. Izin lokasi yang dikeluarkan untuk pemanfaatan ruang harus berpedoman pada Peraturan daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon tahun 2011-2031.

50


Pencapaian sasaran tersebutdiatas dapat terjadi karena dalam menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap penataan ruang, Pemerintah Kota Ambon terus melakukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang melalui penertiban bangunan yang bukan peruntukan, perizinan yang berbasis arahan RTRW Kota Ambon 2011-2031 serta melakukan sosialisasi tata ruang kepada masyarakat. Pada tahun 2015, pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW telah mencapai 80%, diukur melalui luas pemanfaatan ruang yang dilaksanakan dibanding dengan jumlah kesesuaian arahan peruntukan ruang pada kawasan dimaksud. Luas ruang laut dan darat di Kota Ambon adalah 377 km², luas wilayah yang telah sesuai pemanfaatan ruang sesuai tutupan lahan adalah 301,60 km² atau 80%. Namun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan capaian sasaran tersebut diatas, seperti : a. Minimnya infrastruktur dalam melakukan pengawasan sehingga masih ditemui berbagai pelanggaran/kesalahan dalam pemanfaatan ruang di Kota Ambon b. Kurangnya koordinasi lintas SKPD dalam pelaksanaan penertiban bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan

Sasaran 15 :

Berkurangnya kawasan kumuh di perkotaan

Tabel 3.17 Evaluasi Pencapaian Sasaran 15 No 1.

Indikator Kinerja Luas kawasan kumuh

Target


Capaian (%)

75 Ha

88,72 Ha

81,70

Luas kawasan kumuh di Kota Ambon berdasarkan SK Walikota Ambon Nomor 402 tahun 2014 tentang Penataan Kawasan Kumuh Kota Ambon telah ditetapkan sebesar 102,65 Ha yang meliputi 15 kawasan atau meningkat 6,27 Ha sejak kondisi awal RPJMD Kota ambon Tahun 2011-2016. 15 kawasan tersebut adalah: Kelurahan ahusen sebesar 0,97 Ha, Kelurahan Amantelu sebesar 1,45 Ha, Kelurahan batu meja sebesar 8,52 Ha, Desa batu merah sebesar 22,21 Ha, Kelurahan Benteng sebesar 9,74 Ha, Kelurahan Honipopu sebesar 2,32 Ha, Kelurahan Karang Panjang sebesar 3,28 Ha, Kelurahan Kudamati sebesar 5,56 Ha, Kelurahan 51


Pandan Kasturi sebesar 12,81 Ha, Kelurahan rijali sebesar 6,50 Ha, Kelurahan Silale sebesar 2,39 Ha, Kelurahan Urimessing sebesar 6,28 Ha, Kelurahan Uritetu sebesar 7,38 Ha, Kelurahan Waihaong sebesar 5,34 Ha, dan kelurahan Wainitu sebesar 7,89 Ha. Prioritas penanganan kawasan kumuh pada tahun 2015-2017 adalah sebesar 57,09 Ha yang meliputi kawasan Batu Merah, Rijali, Honipopu, Amantelu dan Karang Panjang sebesar 35,76 Ha, Pandan Kasturi sebesar 12,81 Ha, dan Batu Meja sebesar 8,52 Ha. Pada tahun 2015 target priorotas penanganan adalah sebesar 13,57% yang meliputi kawasan desa Batu Merah sebesar 10,65 Ha (10,38%) dan Kelurahan Karang Panjang sebesar 3,28 Ha (3,19 Ha), dengan demikian hingga akhir tahun 2015 luas kawasan kumuh di Kota Ambon adalah sebesar 88,72 Ha. Adapun penyebab tidak tercapainya sasaran berkurangnya kawasan kumuh di perkotaan adalah: 1. Keterbatasan anggaran dalam penataan kawasan kumuh 2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), sanitasi total berbasis masyarakat dan tata ruang Untuk mengatasi permasalahan tersebut akan dilakukan upaya : 1.

Konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapatkan bantuan kegiatan penanganan permukiman kumuh

2. Sosialisasi PHBS,STBM dan tata ruang kepada masyarakat

Sasaran 16 :

Tertatanya sistem transportasi masyarakat


Indikator sasaran LOAD faktor angkutan umum

Target


Capaian (%)

69,00%

69,00%

100

LOAD faktor angkutan umum merupakan perbandingan antara kapasitas terjual dengan kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang biasa dinyatakan dalam persen (%) atau persentase penumpang yang terangkut terhadap tempat duduk. Nilai load faktor rata-rata pada angkutan kota di Kota Ambon dengan jumlah trayek sebanyak 62 trayek adalah sekitar 69%. Nilai 52


tertinggi terdapat pada trayek Lin IV zona terminal mardika – Talaga Raja sebesar 80% dan nilai terendahnya terdapat pada Lin III zona terminal mardika – Talake sebesar 40%. Berdasarkan hasil analisis load faktor menunjukkan pergerakan pengguna mobil angkutan umum relative tidak mengalami perbedaan yang mencolok. Nilai load faktor pada semua trayek baik pada waktu pagi, siang maupun sore dan pada arah berangkat maupun datang cukup bervariasi dan berkisar antara 0,40 sampai dengan 0,80. Namun, waktu pagi hari masih mempunyai nilai load faktor rata-rata yang lebih tinggi.

Sasaran 17 :

Meningkatnya pelayanan persampahan



1.

Cakupan pelayanan sampah masyarakat

70%

Tahun 2015 Realisasi 96,90

Capaian (%) 138,42

Pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan persampahan dengan indikator cakupan pelayanan sampah masyarakat di Tahun 2015 mencapai capaian 138,42% atau bermakna sangat berhasil. Secara administratif luas wilayah Kota Ambon adalah 337 km² dengan luas daratan 359,45 km² berpenduduk ± 388.000 jiwa dari luas wilayah tersebut. Selama ini operasional penanganan persampahan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon menjangkau kawasan pemukiman sepanjang 225,7 km² atau 62,79% dari luas daratan Kota Ambon dengan penduduk terlayani sebanyak ± 350.182 jiwa atau 90,25% dari jumlah penduduk Kota Ambon. Selama tahun 2014, jumlah produksi sampah dari wilayah pelayanan adalah sebanyak 1.093,40 M³ dan yang terangkut ± 1.056 M³ atau 65,01%. jumlah produksi sampah dari wilayah pelayanan adalah sebanyak 1.120,30 M³ dan yang terangkut ± 1.086 M³ atau 77,21% dan untuk tahun 2015 jumlah produksi sampah dari wilayah pelayanan adalah sebanyak 1.142 M³ dan yang terangkut ± 1.107,20 M³ atau 96,90%.Dibandingkan dengan tahun 2014, pada tahun 2015 terjadi peningkatan volume sampah yang terangkut dari wilayah pelayanan sebesar 19,69% dari jumlah volume sampah yang diproduksi pada wilayah pelayanan. 53


Hambatan yang dihadapi dalam penanganan cakupan pelayanan sampah kepada masyarakat di Kota Ambon adalah : 

Jumlah produksi volume sampah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan



Walaupun jumlah armada kendaraan operasional kebersihan setiap tahunnya dilakukan penambahan, tetapi masih belum mencukupi untuk melayani semua wilayah Kota Ambon



Ada beberapa wilayah yang karena keadaan geografisnya sulit dijangkau oleh kendaraan operasional kebersihan, menyebabkan tidak dapat dilakukan pelayanan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon



Terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia Dalam mengatasi hambatan yang ada, telah dilakukan langkah-langkah penyelesaian yaitu :



Memaksimalkan armada kendaraan operasional kebersihan, dimana sebagian besar kendaraan operasional kebersihan melayani 2 jalur pengangkutan sampah, selain itu juga dipakai untuk pengangkutan sampah spul pada siang hari dan kerja ekstra pengangkutan sampah.



Melakukan pengadaan gerobak sampah dan kliko untuk dibagikan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat dalam mengangkut sampah dari rumah ke rumah menuju ke tempat sampah (TPS) dimana kendaraan operasional kebersihan dapat menjangkaunya.



Mengusulkan penambahan anggaran pada kegiatan kerja ekstra.

Realisasi capaian sasaran tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

80%

Rencana Sesuai RPJMD 2016 75%


88,72 Ha 69,00% 96,40

75 Ha 70,00 % 90%

84,53 101,44 107,11

No

Indikator Sasaran

Tahun 2015

1

Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Luas kawasan kumuh Load faktor angkutan umum Cakupan pelayanan sampah masyarakat

2 3 4

Berdasarkan tabel di atas, presentase capaian indikator sasaran kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW, cakupan pelayana sampah masyarakat

dan indikator Load faktor

angkutan umum di tahun 2015 sesuai rencana RPJMD telah mencapai target yang ditetapkan

54


untuk rencana akhir 2016 sedangkan untuk indikator luas kawasan kumuh masih mencapai 84,53%.

Sasaran 18 :

Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan


Indikator sasaran Jumlah penduduk ber KTP terhadap jumlah

Target

Tahun 2015 Realisasi Capaian (%)

80 %

64,45%

80,56

penduduk wajib KTP

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan pada tahun 2015 sudah menunjukkan hasil baik. Dari jumlah wajib KTP sebanyak 320.718, target penduduk ber-KTP Tahun 2015 adalah 80%. Namun sampai dengan akhir Desember 2015baru terealisir sebanyak 206.710 KTP atau 64,45%. Hal ini disebabkan karena alat cetak perekaman KTP yang sering tidak stabil atau gangguan, sistem koneksitas dengan pusat sering terganggu atau terputus. Untuk mengatasi masalah tersebut akan diupayakan pengadaan peralatan cetak dan perekaman baru agar dan kondisi secara rutin antara daerah dan pusat dalam upaya mengatasi masalah jaringan. Berikut dapat dilihat laporan perkembangan dan realisasi KTP di Kota Ambon Tahun 2015 Laporan Perkembangan Perekaman dan Realisasi KTP el. Di Kota Ambon Tahun 2015 No

Kecamatan

1 1 2 3 4 5

Jumlah Jumlah Wajib Penduduk KTP el

2 3 4 Nusaniwe 119.551 93.532 Sirimau 171.218 131.245 Baguala 61.555 45.607 Teluk Ambon 54.346 42.174 Leitimur Selatan 10.985 8.160 Jumlah 417.655 320.718 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sasaran 19 :

Perekaman KTP elektrik Jlh Perekaman Penduduk yang belum merekam 5 6 64.021 29.511 102.365 28.880 40.307 5.300 25.550 16.624 6.832 1.328 239.075 81.643

Realisasi fisik KTP el Realisasi Fisik KTP fisik KTP el yg blm el realisasi 7 8 49.784 14.237 89.793 12.572 35.930 4.377 25.123 427 6.080 752 206.710 32.365

Meningkatnya peserta KB aktif bagi pasangan usia subur

55




1.

Jumlah peserta KB aktif terhadap jumlah PUS

80%


91,37

Pencapaian sasaran meningkatnya peserta KB aktif bagi pasangan usia subur di tahun 2015 mencapai 90,77% atau sangat berhasil. Realisasi ini didasarkan pada Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 46.708 PUS dengan Pencapaian Peserta KB Aktif 34.148 Akseptor dari target sebesar 21.489 pada Tahun 2015, sehingga realisasi jumlah peserta KB aktif terhadap jumlah PUS 73,10%. Terdapat beberapa alasan tidak tercapainya target jumlah peserta KB aktif terhadap jumlah PUS, yaitu : 1. Ketidakpuasan peserta KB terhadap alat/cara KB sebelumnya 2. Ketakutan efek samping alat kontrasepsi 3. Tidak tersedianya alat kontrasepsi 4. Masih rendahnya tingkat partisipasi kaum pria dalam ber-KB Adapun Kegiatan yang akan dilakukan untuk mendorong keberhasil Capaian Kinerja tersebut adalah: 1. Revitalisasi program dan kegiatan serta perencanaan program dan kegiatan yang lebih terintegratif 2. Mengoptimalkan peran institusi PPKBD dan sub PPKBD 3. Melakukan pembinaan dan pendampingan serta memberikan pengetahuan kepada keluarga terutama pasangan usia subur baik yang sudah ber-KB maupun yang belum 4. Optimalisasi Panca Bina Keluarga dalam rangka pemberdayaan keluarga 5. Mengoptimalkan promosi tentang KB pria untuk meningkatkan peran pria dalam ber-KB 6. Peningkatan jumlah dan peran PIK KRR di setiap kecamatan untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja. Berikut dapat dilihat pada tabel target dan realisasi akseptor aktif di Kota Ambon menurut jenis kontrasepsi 56


Tabel.3.21.1 Target dan realisasi akseptor aktif di Kota Ambon menurut Jenis Kontrasepsi Jenis Kontrasepsi IUD PIL Kondom Operasi Suntikan Susuk (Implan) Obat Vaginal

Target

Realisasi

Persentase

1115 5912 1358 1581 9162 2361 -

2457 8167 1174 1926 14457 3563 -

220,36 138,14 86,45 121,82 157,79 150,91

Sumber : BPMPKB Kota Ambon, 2015

Sasaran 20 :

Meningkatnya ruang terbuka hijau

Tabel 3.21 Evaluasi Pencapaian Sasaran 20

No


1.

Ratio ruang terbuka hijau

17%

Tahun 2015 Realisasi 16%

Capaian (%) 94,11

Sampai tahun 2014 luas ruang terbuka hijau di Kota Ambon seluas 27.395 M² atau 15% dari jumlah ruang terbuka hijau (RTH) yang dibutuhkan. Sedangkan pada tahun 2015, luas ruang terbuka hijau (RTH) yang tersedia sudah mencapai 27.701 M² atau 16% dari yang dibutuhkan sedangkan target yang ingin dicapai pada tahun 2015 adalah 17%. Penyediaan ruang terbuka hijau pada tahun 2015 tidak dapat mencapai target oleh karena terbatasnya lahan yang akan digunakan untuk membuat RTH, sehingga yang dapat terlaksana hanya seluas ± 306.53 M² saja. Adapun target yang ingin dicapai sampai tahun 2016 adalah seluas 175.000 M² atau 19% dari yang dibutuhkan. Hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator ratio ruang terbuka hijau adalah :  Sulitnya menyediakan lahan yang akan dibuat sebagai ruang terbuka hijau  Terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan hambatan yang ada adalah :

57


 Memindahkan lokasi pembuatan ruang terbuka hijau dari lokasi yang dilarang oleh balai jalan  Mengadakan kerjasama dengan pihak lain (Pertamina Poka) untuk membuat taman di depan Pertamina Poka dengan anggaran perencanaannya dibebankan kepada Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan sedangkan anggaran untuk pembuatan fisik taman dan pengawasannya dibebankan kepada pertamina. Realisasi capaian sasaran tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : No

Indikator Sasaran

1

Jumlah penduduk ber KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP Jumlah peserta KB aktif terhadap jumlah PUS Ratio ruang terbuka hijau

2 3

64,45%

Rencana Sesuai RPJMD 2016 85%


73,10%

80%

91,37

16%

19%

84,21

Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, presentase capaian untuk semua indikator sasaran telah mencapai capaian di atas 50% sesuai RPJMD 2016. Diharapkan di tahun 2016 nanti semua indikator akan tercapai sesuai yang ditargetkan.

Sasaran 21 :

Meningkatnya usaha UMKM dan koperasi


Indikator Kinerja Persentase UMKM dan koperasi aktif

Target


75 %

99,44%

Capaian (%) 132,58

Meningkatnya usaha, UMKM dan koperasi akan sangat dipengaruhi oleh aktifitas kelembagaan maupun usaha. Jika UMKM dan Koperasi sudah tidak aktif maka akan menghambat peningkatan usaha UMKM dan Koperasi. PersentaseUMKM dan Koperasi aktif di Kota Ambon selama Tahun 2015 mencapai capaian 99,44%. Dari 16.709 UMKM dan koperasi yang dibentuk sebanyak 16.616 yang aktif. Tahun 2015, jumlah koperasi sebanyak 720 unit

58


berkurang 25 unit dari 745 unit pada Tahun 2014. Hal ini disebabkan karena terjadi pembubaran terhadap 32 koperasi tidak aktif dan terbentuk 7 koperasi baru sehingga terdapat 620 koperasi aktif yang layak untuk dinilai Berikut dapat dilihat rincian UMKM dan Koperasi aktif Tahun 2015 di Kota Ambon dan pertumbuhan Koperasi Tahun 2011-2015. Tabel 3.23.1 UMKM dan Koperasi di Kota Ambon,2015

No 1 2 3 4

UMKM dan Koperasi

Variabel Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah Koperasi Total

UMKM dan Koperasi Aktif 14.214 1.555 220 627 16.616

14.214 1.555 220 720 16.709

Pertumbuhan koperasi,2011-2015 jumah koperasi

760 740 720 700 680 2011

Sasaran 22 :

2012

2013

2014

2015

Meningkatnya kesempatan kerja


Indikator sasaran Penyerapan tenaga kerja sektor UMKM dan koperasi

59

Target


25 %

12,65%

50,50


Meningkatnya kesempatan kerja sangat ditunjang oleh aktifitas UMKM dan Koperasi. Data tenaga kerja sektor UMKM dan Koperasi Tahun 2015 adalah 1.668 orang dan jika dibandingkan dengan Tahun 2014 adalah 1.683 orang, terjadi penurunan sebanyak 15 orang atau -0,79%. Hal ini disebabkan oleh karena terjadinya pembubaran terhadap 32 koperasi yang konsekuensinya terhadap pengurangan jumlah tenaga kerja sektor koperasi. Berdasarkan data tenaga kerja yang dihimpun dari BPJS Tenaga Kerja Kota Ambon Tahun 2015 adalah sebanyak 1.909 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja sektor UMKM dan Koperasi dari jumlah tenaga kerja yang ada adalah 12,65%. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa salah satu penunjang dalam menstabilkan kondisi perekonomian dan masalah social terutama pengangguran di Kota Ambon adalah sektor UMKM dan Koperasi.

Sasaran 23 :

Meningkatkan pendapatan masyarakat



1.

Pendapatan perkapita masyarakat

6,6 juta

Tahun 2015 Realisasi Capaian (%) 7,7 juta

116,66

Secara tidak langsung, Pendapatan Per Kapita menggambarkan tingkat kemakmuran satu negara atau daerah. Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di aderah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu penduduk. Pada tahun 2014, PDRB Per kapita Kota Ambon mencapai 25,16 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 8,26 persen dari tahun 2013, setelah sebelumnya tumbuh sebesar 10,05 ; 10,57 ; dan 7,84 persen pada periode tahun 2011-2013. Data menunjukkan bahwa nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti pada tabel di bawah ini.

60


Nilai PDRB Kota Ambon, 2011-2014 (Rupiah) Tahun

Atas Dasar Harga Berlaku

Atas Dasar Harga Konstan

2011

6.795.892,08

6.333.577,03

2012

7.839.707,29

6.861.334,95

2013

8.823.016,26

7.277.366,87

2014

9.948.632,74

7.711.194,36

Sumber, BPS Kota Ambon,2015

Sasaran 24 :

Meningkatkan produktivitas industri pengolahan berbasis perikanan, kelautan, pertanian, perkebunan dan peternakan serta pariwisata Tabel 3.26 Evaluasi Pencapaian Sasaran 24

No 1. 2.

Indikator sasaran Proporsi sektor industry terhadap PDRB Angka kunjungan mancanegara

pengolahan

Target


Capaian (%)

3,00 %

3,96 %

132

3642 orang

607

wisatawan 600 orang

Produk Domestik Regional Bruto Kota Ambon atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan secara bertahap mengalami peningkatan. Untuk data PDRB tahun 2015 masih menggunakan data tahun 2014 karena data tahun 2015 masih dalam proses di olah. Pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2013 PDRB atas dasar harga berlaku Kota Ambon meningkat sebesar 12,76 persen dan sebesar 5,96 persen untuk PDRB atas dasar harga konstan. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku untuk Kota Ambon tahun 2014 sebesar 9,9 trilyun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar 7,77 trilyun rupiah dengan laju pertumbuhan ekonomi Kota Ambon tahun 2014 adalah sebesar 5,96 persen. Proporsi sektor industri pengolahan terhadap PDRB jika dilihat berdasarkan harga berlaku, maka kontribusinya sebesar 3,85 persen, dimana kontribusi terbesar terhadap PDRB adalah oleh sektor Administrasi Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 25,18 persen. Sementara itu untuk proporsi sektor industri pengolahan terhadap PDRB jika dilihat berdasarkan

61


harga konstan maka kontribusinya sebesar 3,96 persen, dimana kontribusi terbesarnya tetap ada pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar 21,85% Dari dua puluh satu sektor ekonomi yang ada, seluruhnya menghasilkan pertumbuhan positif bagi PDRB Kota Ambon Tahun 2015. Berikut dapat dilihat proporsi sektor ekonomi terhadap PDRB Kota Ambon Proporsi PDRB Kota Ambon ADHB,ADHK menurut Lapangan Usaha (2010-2014) No

Lapangan Usaha

ADHK (%)

ADHB (%)

A.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

6,11

5,70

B.

Pertambangan dan Penggalian

0,26

5,06

C.

Industri Pengolahan

3,96

3,85

D.

Pengadaan Listrik dan Gas

0,19

0,12

E.

Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan

0,98

0,88

daur ulang F.

Konstruksi

4,69

5,06

G.

Perdagangan besar dan eceran;Reparasi mobil dan

21,54

14,68

sepeda motor H.

Transportasi dan pergudangan

10,90

11,50

I.

Penyediaan akomodasi dan makan minum

3,21

3,28

J.

Informasi dan komunikasi

8,84

6,73

K.

Jasa keuangan dan asuransi

6,73

6,70

L.

Real Estate

0,34

0,33

Jasa Perusahaan

2,03

2,08

21,85

25,21

MN. O.

Administrasi

oemerintahan,

pertahanan

dan

jaminan sosial wajib P.

Jasa pendidikan

5,16

5,48

Q.

Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial

1,14

1,13

2,00

2,02

RSTU. Jasa lainnya

Untuk indikator sasaran angka kunjungan wisatawan mancanegara di Kota Ambon Tahun 2015, jauh melebihi target yang telah ditetapkan.Selama tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Ambon tercatat sebanyak 27.642 orang. Data ini didapat dari pendataan arus kunjungan wisatawan Tahun 2015, dengan rincian wisatawan domestik berjumlah 24.000

62


orang, wisatawan mancanegara berjumlah 3.642 orang, dengan jumlah kunjungan wisatawan terbanyak berasal dari negeri Belanda. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan indikator di atas adalah : 1. Adanya promosi dan kerjasama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon yang dilakukan secara terus menerus 2. Pembinaan terhadap pelaku usaha jasa pariwisata 3. Sosialisasi Sapta pesona baik melalui media cetak, media elektronik maupun media lainnya 4. Digelarnya even dan atraksi pariwisata di Kota Ambon, termasuk penyelenggaraan program Mangente Ambon 2015 5. Adanya dukungan dari masyarakat berupa peran serta masyarakat dalam kegiatan-kegiatan kepariwisataan yang digelar, terutama dalam berbagai kegiatan yang dirancang dalam program Mangente Ambon 2015 6. Dukungan dari stakeholder di Kota Ambon Berikut dapat dilihat jumlah kunjungan wisatawan asing di Kota Ambon. Tabel 3.26.1 Jumlah kunjungan wisatawan asing berdasarkan negara di Kota Ambon,2015 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Negara Asal

Wisatawan (orang)

Total

1304 78 46 67 12 598 31 43 41 129 368 92 833 3642

Belanda China Swiss USA Korea Jerman India Inggris Jepang Perancis Australia Swedia Lain-lain

63


Gambar.3Kunjungan Walikota Darwin dan wisatawan mancanegara di Kota Ambon

Realisasi capaian sasaran tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : No

Indikator Sasaran

Tahun 2015


1 2

Persentase UMKM dan Koperasi aktif Penyerapan tenaga kerja sektor UMKM dan Koperasi Pendapatan perkapita masyarakat Proporsi sektor industry pengolahan terhadap PDRB Angka kunjungan wisata mancanegara

99,44% 12,65%

75% 25%

Presentase Capaian Kinerja (%) 132,58 50,6

7,7 juta 3,96%

6,9 juta 3,50%

111,59 113,14

3642 orang

650 orang

560,30

3 4 5

Berdasarkan tabel di atas, masih terdapat satu presentase capaian indikator sasaran yaitu penyerapan tenaga kerjasektor UMKM dan Koperasi yang belum mencapai target RPJMD 2016, sedangkan semua indikator telah melampaui target yang ditetapkan.

Sasaran 25 :

Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat


Indikator Sasaran

Satuan Target

1.

Jumlah kasus Kamtibmas

gangguan

Kasus

650

Tahun 2015 Realisasi Capaian (%) 308

152

Berdasarkan data pada tabel 3.27 di atas, indikator sasaran gangguan kamtibmas di Kota Ambon pada tahun 2015 sebanyak 308 kasus, dengan capaian 152%. Gangguan kamtibmas di tahun 2015 menurun sebesar 43% di banding tahun 2014 sebanyak 711 kasus. Pencapaian di 64


pengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar serta kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani secara cepat gangguan atau permasalahan kecil di tengah masyarakat sehingga tidak membuat dampak yang lebih meluas. Berikut dapat dilihat data banyaknya pelaku gangguan kamtibmas di Kota Ambon yang ditangani Polres P.Ambon dan P.P.Lease. Tabel 3.27.1 Banyaknya pelaku gangguan kamtibmas di Kota Ambon yang dilayani Polres P.Ambon dan P.P.Lease menurut Bulan dan Jenis Kelamin Bulan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

30 31 17 17 26 19 21 29 28 38 15 16

3 6 2 6 2 1 1 -

33 37 17 19 32 21 22 30 28 38 15 16

Jumlah

287

21

308

Sasaran 26 :

Meningkatnya pengelolaan seni dan budaya lokal



1.

Jumlah pagelaran seni dan budaya lokal skala nasional/internasional dalam 1 tahun

20 kali

Tahun 2015 Realisasi Capaian (%) 26 kali

130

Sasaran meningkatnya pengelolaan seni dan budaya lokal dengan indikator sasaran jumlah pagelaran seni dan budaya lokal skala nasional/internasional dalam 1 tahun mencapai capaian 130% di Tahun 2015. Untuk meningkatkan kualitas sanggar seni maka setiap bulan dilakukan festival pagelaran seni dan budaya yang melibatkan sanggar-sanggar di Kota Ambon oleh dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Ambon.

65


Kegiatan yang dilakukan merupakan kerjasama dengan beberapa pihak diantaranya dengan event organizer yang mengkolaborasikan tarian tradisional dan modern,Dinas Pendapatan pada saat pengundian bill makan restoran, Ameks Samra untuk festival bernuansa keagamaan pengembangan dan pelestarian budaya pela gandong. Disamping itu pula yang menjadi jadwal rutin adalah Harmoni sudut kota, yang bertujuan mengembangkan pelestarian budaya tradisional, mengembangkan minat dan bakat kawula muda akan seni music pada kegiatan harmoni sudut kota dan mewujudkan Kota Ambon sebagai city of music. Sementara itu yang telah menjadi agenda rutin tahunan menjelang HUT Kota Ambon adalah kegiatan DarwinAmbon Yacht Raceyang melibatkan peserta dari Darwin, dimana di dalamnya juga menampilkan berbagai seni budaya Kota Ambon. Gambar.4Internasional Annual Event Darwin-Ambon Tahun 2015

Sasaran 27 :

Terwujudnya penegakan dan pengembangan hukum secara adil dan bertanggungjawab Tabel 3.29 Evaluasi Pencapaian Sasaran 27

No


1.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hokum Sasaran

terwujudnya

penegakan

dan

50%

pengembangan


hukum

197

secara

adil

dan

bertanggungjawab dengan indikator sasaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di tahun 2015 melampaui target yang ditetapkan dengan tingkat capaian 197%. Hal ini 66


terlihat dari jumlah perkara yang masuk sebanyak 369 perkara sedangkan yang diselesaikan 364 perkara atau sebesar 98,64%. Sementara target yang ditetapkan untuk tahun 2015 sebesar 50%, sehingga capaiannya melebihi target yang ada. Hal ini dapat terjadi karena jumlah perkara yang masuk tidak terlalu banyak danaparat penegak hukum telah serius dalam menangani tiap perkara, sehingga kinerjanya mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum meningkat. Berikut dapat dilihat banyaknya perkara dan tahanan pada kejaksaan negeri Ambon. Tabel 3.29.1 Banyaknya perkara dan tahanan pada Kejaksaan Negeri Ambon Pidana Umum

Pidana Korupsi

Perkara masuk

356

13

Pidana Khusus Lainnya -

Diselesaikan

356

8

-

364

-

5

-

5

Tahanan masuk

415

3

-

418

Diselesaikan

415

1

-

416

-

2

-

2

Perkara dan Tahanan

Sisa

Sisa

Jumlah 369

Sumber : Kantor Kejaksaan Negeri Ambon, 2015

Realisasi capaian sasaran tahun ini dan rencana sesuai tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini : No 1 2

3

Indikator Sasaran Jumlah kasus gangguan kamtibmas Jumlah Pagelaran seni dan budaya lokal skala nasional/inetrnasional dalam 1 tahun Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hokum

308 kasus 26 kali

Rencana Sesuai RPJMD 2016 500 kasus 20 kali

Presentase Capaian Kinerja (%) 138,4 130

98,64%

50%

197,28

Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, presentase capaian indikator sasaran semuanya telah mencapai 100% atau sesuai rencana RPJMD 2016.

Sasaran 28 :

Meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan masyarakat

Tabel 3.30 67


Evaluasi Pencapaian Sasaran 28 No


1. 2. 3.

Persentase PKL yang menempati lokasi PKL yang ditetapkan Persentase rumah berIMB Persentase penurunan pelanggaran ketertiban dan kedisiplinan oleh masyarakat


75%

75%

100

80% 50%

80% 50,28

100 100,56

Indikator sasaran meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan masyarakat semuanya telah mencapai capaian 100%. Untuk persentase PKL yang menempati lokasi PKL yang ditetapkan sebanyak 4 lokasi, yaitu di Jl.Sultan Baabulah, sekitar Pasar Gotong Royong, Pertigaan Lampu Lima, depan RSU Haulussy, secara keseluruhan telah sesuai dengan penetapannya. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat 97 orang pedagang kaki lima yang menempati lokasi PKL yang ditetapkan, namun masih terdapat sekitar 30 persen pedagang kaki lima yang tidak menempati lokasi peruntukkannya yaitu pada lokasi terminal pasar mardika yang diperuntukkan hanya untuk angkutan umum, tetapi sering digunakan oleh sebagian PKL untuk mendagangkan barang dagangan mereka. Sesuai data dari Dinas Tata Kota Ambon, sepanjang tahun 2015 terdapat 628 ijin IMB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ambon, dan sebanyak 505 IMB adalah untuk rumah tinggal/teras/garasi/kanopi,

sedangkan

sisanya

adalah

untuk

ruko,penginapan,rumah

makan,gudang, dan lain-lain Pada tahun 2015 terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, diantaranya pelanggaran terhadap Perda Nomor 7 Tahun 1996 tentang Keindahan, Kebersihan dan Ketertiban Umum, Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang IMB, Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Non Logam dan Batuan, Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, dan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame. Jumlah pelanggaran Perda yang dipantau atau dilaporkan pada Tahun 2015 berjumlah 487 pelanggaran, dimana sebanyak 383 pelanggaran dapat diselesaikan

68


3.2

Realisasi Anggaran Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kinerja Pemerintah Kota Ambon tahun 2015, maka kinerja aspek finansial terkait dengan anggaran rutin dan pembangunan perlu dilakukan pengukuran, evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerjanya. Ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan sebagai berikut : APBD Kota Ambon tahun 2015 sebesar Rp.1.008.282.959.996 dengan rincian realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp.1.075.955.161.437,39 dan realisasi belanja sebesar Rp.1.085.186.878.315,85 1) Target dan realisasi Pendapatan Realisasi perkembangan Pendapatan Kota Ambon selama tahun 2014-2015 dapat dilihat pada tabel 3.46 berikut : Tabel 3.31 Perkembangan Pendapatan Kota Ambon Tahun 2014-2015 Uraian

Tahun 2014 Target

2015 Realisasi

Target

Realisasi

PENDAPATAN

949.999.050.046,35

960.335.940.508,09

1.094.930.178.352,60

1.075.955.161.437,39

-Pendapatan Asli Daerah

81.565.385.011,35

107.061.088.837,09

118.346.042.313,00

105.275.637.873,05

-Dana Perimbangan

676.959.186.175,00

683.398.076.154,00

744.823.583.230,00

736.046.707.831,00

-Lain-lain pendapatan yang sah

191.474.478.860,00

169.876.775.517,00

10.286.066.000,00

10.354.996.563,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, 2015

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Ambon tahun 2014-2015, pendapatan Pemerintah Kota Ambon meningkat di tahun 2015dibandingkan tahun 2014. Target Pendapatan Daerah Tahun 2014, dianggarkan sebesar Rp.949,999 milyard meningkat menjadi Rp.1,9trilyun. Sampai dengan tahun 2015, sumbangan terbesar pendapatan daerah berasal dari Dana Perimbangan. Pada tahun 2015, pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp.744,823 milyard atau sebesar 68% dari pendapatan daerah dan realisasinya sama 68% dari total pendapatan daerah. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi sumber utama penerimaan daerah, belum mampu memberikan kontribusi secara proporsional terhadap penerimaan daerah. Pada tahun 2015, Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp.118,346 milyard atau 10,80% dari penerimaan 69


daerah. Target pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan menjadi Rp.105,275 milyard atau 9,78% dari penerimaan daerah. Selain itu, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah pada tahun 2015 ditargetkan Rp.10,286 milyard (0,93%), meningkat menjadi Rp.10,354 milyard atau0,96% dari penerimaan daerah. a. Pendapatan Asli daerah Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari Penerimaan Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Proporsi PAD Dalam APBD Kota Ambon Tahun 2015

Lain-lain PAD = 10,97 % Retribusi daerah = 30,44% Pajak Daerah = 58,57%

b. Dana Perimbangan Dana perimbangan menjadi salah satu komponen yang cukup penting bagi APBD Kota Ambon. Adapun proporsi sumber-sumber Dana Perimbangan dapat dilihat pada gambar berikut Proporsi Sumber Dana Perimbangan Dalam APBD Kota Ambon Tahun 2015

Dana Alokasi Umum (83,32%) Dana Alokasi khusus (12,32)

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Sumber penerimaan lainnya berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri atas penerimaan dari Pemerintah Provinsi Maluku dan Penerimaan dari Pemerintah Pusat. Adapun proporsinya dapat dilihat pada gambar berikut ;

70


Proporsi dana lain-lain pendapatan yang sah dalam APBD Kota Ambon Tahun 2015

3.35

1.07

19.84

Dana otonomi khusus &penyesuaian (75,71%) 75.71

Dana bagi hasil pajak dri provinsi (19,84%)

2) Target dan Realisasi Belanja Pemenuhan kebutuhan publik yang terus meningkat dari tahun ke tahun telah berimplikasi terhadap alokasi belanja daerah Pemerintah Kota Ambon. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Ambon tahun 2014-2015, menunjukkan

bahwa

perkembangan belanja Pemerintah Kota Ambon terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.32 Perkembangan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2013-2014 Uraian

Tahun 2014 Target

2015 Realisasi

Target

Realisasi

Belanja Daerah

971.879.959.575,00

898.824.190.351,70

1.174.215.169.331,04

1.085.186.878.315,85

-Belanja tidak Langsung

617.352.718.125,00

611.020.651.960,70

705.375.065.687,63

681.664.632.660,47

-Belanja Langsung

354.527.241.450,00

282.635.183.224,00

468.840.103.644

403.522.245.655

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, 2015

Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dalam APBD Kota Ambon Tahun 2012-2015 80 60 40

BTL

20

BL

0 Tahun 2012

BTL (%) BL (%)

Tahun 2013

Tahun 2012 71,13 28,87

Tahun 2014

Tahun 2013 68,26 31,74

Tahun 2015

Tahun 2014 67,97 31,44

Tahun 2015 60,07 39,93

Target Belanja Daerah Kota Ambon tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp.971,879 milyard meningkat menjadi sebesar Rp.1,174trilyun di tahun 2015. Realisasi Belanja Daerah

71


menunjukkan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2014, realisasi Belanja Daerah adalah sebesar Rp.894,824 milyard, meningkat menjadi Rp.1,085 trilyun. Pada tahun 2015 terjadi penurunan proporsi Belanja Tidak Langsung namun masih di atas 50% dan hal ini diakibatkan oleh adanya peningkatan Belanja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Ambon dan tidak ditunjang oleh kenaikan penerimaan dari dana perimbangan (DAU) dan Belanja Bantuan dan Hibah yang digolongkan sebagai Belanja Tidak Langsung pada PPKD.

3) Kondisi Pembiayaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Perkembangan Pembiayaan Kota Ambon dapat dilihat pada tabel berikut : Tahun

Penerimaan

Pengeluaran

2011 8.639.558.697,57 2012 34.164.732.077,14 2013 10.751.905.137,00 2014 24.324.113.675,03 2015 83.331.212.898,00 Sumber : Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, 2015

22.855.852.763,96 12.965.390.631,81 5.000.000.000,00 2.697.118.049,94 4.046.221.919,00

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat.

72


BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan KinerjaPemerintah Kota Ambon Tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Ambon telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2015 sasaran sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Ambon Nomor 144 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama berjumlah 28 sasaran dengan 42 indikator yang terdiri dari 3 indikator untuk Misi 1, 20 indikator untuk misi 2, 4 indikator untuk misi 3, 2 indikator untuk misi 4, 1 indikator untuk misi 5, 5 indikator untuk misi 6, 2 indikator untuk misi 7 dan 4 indikator untuk misi 8. Capaian rata-rata indikator kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2015 mencapai capaian 117,42% atau kategori sangat berhasil. Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2015 pada hakekatnya karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, dan hasil kerja sama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat Kota Ambon. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 42 indikator sasaran, disimpulkan bahwa: Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 28 sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Kota Ambon di Tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat signifikandi banding tahun sebelumnya, namun masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yaitu 1. Persentase keluarga yang terlayani satuan sambungan air bersih, hanya mencapai 41,73%. 2.Penyerapan tenaga kerja sektor UMKM dan Koperasi, hanya mencapai 50,50%. 3.Rasio ruang kelas : siswa dengan capaian 75%. 4. Jumlah penduduk ber-KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP 80,56%. 5. Luas kawasan kumuh, dengan capaian 81,70% Untuk mengatasi dan menyikapi permasalahan tersebut usaha yang dilakukan adalah antara lain: 1. Memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya aparatur yang tersedia dan melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada para rekanan untuk peningkatan mutu pekerjaan.

73


2. Memberi dukungan berupa bantuan dana dan motivasi kepada UMKM dan Koperasi. 3. Pengorganisasian, yang dimaksudkan dengan pengorganisasian adalah untuk membantu setiap penyelenggara program/kegiatan mengetahui sumber-sumber apa yang diperlukan bagi terselenggaranya program/kegiatan yang direncanakan. Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kota Ambon Tahun 2011-2016 khususnya untuk Tahun Anggaran 2015, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan atau dapat dicapai dengan sangat baik. Namun perlu banyak penyempurnaan strategi di masa datang terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah harus mengacu pada perkembangan lingkungan yang terjadi dan memperhatikan aspirasi masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang ditetapkan dapat benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat. Selanjutnya dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon tahun 2015 ini, kiranya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan di tahun berikutnya. Disadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

74

Lampiran 1 CapaianPrestasidanPenghargaanPemkot Ambon Tahun 2015

1. SertifikatPenghargaan “ Dari : KedutaanBesarAmerikaSerikat Tempat/Tanggal : Jakarta, 13 April 2015

2. “Penghargaan Indonesia Attractiveness Award 2015.“ Dari : Frontier Consulting Group dan Tempo Impresario. Tempat/Tanggal : Jakarta, Mei 2015 (Sebagaikotapotensialkategoripariwisata) ; (Peringkat diamond sebagaikotapotensial)

(Sebagaikotaterbaikuntukkategorilayananpublik) ; (Kota terbaik per koridor MP3EI : Papua dankepulauan Maluku)

3. “SertifikatPenghargaan Explore the wonderful off Indonesia Program 2015.“ Dari : PT Garuda Indonesia. Tempat/Tanggal : Makasar, 26 Mei 2015

4. SertifikatPenghargaanKegiatanPelayananMisiBerkat 2015“ Dari : GBI, PMB danYayasanYakomi Tempat/Tanggal : Jakarta, Juni 2015

5. PiagamRekor MURI 2015 “Pemrakarsa dan Penyelenggara Pagelaran Musik Kolaborasi terompet dengan Musik Etnik Maluku oleh Peserta Terbanyak.” Dari : Museum RekorDunia Indonesia (MURI) Tempat/ Tanggal : Ambon, 17 Agustus 2015

6. “PiagamRekor MURI 2015 “Rekor Pemrakarsa Penyajian Makan Patita di Meja Terpanjang” Dari : Museum RekorDunia Indonesia (MURI) Tempat/ Tanggal

: Ambon, 7September 2015

7. “PiagamPenghargaan PenyelenggaraPendukung Rekor Pesta Paduan Suara Gerejawi 2015 dengan Peserta Terbanyak dari 34 Propinsi” Dari : Lembaga Prestasi Indonesia (LEPRID)-Dunia Tempat/ Tanggal : Ambon, 7September 2015

8. PenghargaanLangitBiru 2015 Dari : Kementerian Negara LingkunganHidupdan Kehutanan RI Tempat/ Tanggal : Jakarta, November 2015

9. Sertifikat dan Plakat Adipura 2015 Dari : Menteri Negara LingkunganHidupdan Kehutanan RI Tempat/ Tanggal : Jakarta, 23 November 2015

10. “Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayan Publik” Dari : Ombudsman Republik Indonesia Tempat/ Tanggal : Jakarta, Rabu 16 Desember 2015

11. “Penghargaan Bagi Pemerintah Kota dalam Pengelola, Kelompok BKB dan Talk Show Parenting dalam Rangka Peringatan Hari Ibu Ke-87 tahun 2015”. Dari : BKKBN Pusat Tempat/ Tanggal : Jakarta, 17 Desember 2015

12. Anugerah Wahana Tata Nugraha Dari : Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tempat/Tanggal : Jakarta, 23 Desember 2015

13. PiagamRekor MURI 2015 “Pemrakarsa danPenyelenggaraPemajangan Pohon Natal Terbanyak di Satu Kota.” Dari : Museum RekorDunia Indonesia (MURI) Tempat/ Tanggal : Ambon, 24 Desember 2015

14. PiagamPenghargaan Leprid “Pemrakarsa Perayaan Natal DenganPemasanganOrnamen Natal Terbanyakpada 1 Kota di 5 Kecamatan” Dari : Lembaga Prestasi Indonesia(LEPRID)-Dunia Tempat/ Tanggal : Ambon, 31Desember 2015

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA AMBON

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalamrangkamewujudkanmanajemenpemerintahan

yang

efektif,

transparandanakuntabelsertaberorientasipadahasil, yang bertandatangan di bawahini :

Nama

:


Jabatan

:

WALIKOTA AMBON

berjanjiakanmewujudkan target kinerjatahunansesuailampiranperjanjianinidalamrangkamencapai target kinerjajangkamenengahseperti yang telahditetapkandalamdokumenperencanaan. Keberhasilandankegagalanpencapaian target kinerjatersebutmenjaditanggungjawab kami.

Ambon, Maret 2016 WALIKOTA AMBON


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

KOTA : AMBON TAHUN : 2016

SasaranStrategis (1) Akuntabilitaskinerjapemerintahandaerahmeningkat

NilaiAkuntabilit

Akuntabilitaspengelolaankeuangandaerahmeningkat Penerapan SPM danPeningkatankinerja di semuaaspekpelayanan public

OpiniPemeriksaa Presentase SKPD

Jumlahkeluhanm

MeningkatnyaJangkauanLayananPendidikan

AngkaPartisipasi SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA AngkaPartisipasi SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA Rata-Rata Lama

MeningkatkanMutuPendidikanDasardanMenengah

AngkaKelulusan SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA

Meningkatnyamutudankapasitas guru

Presentasi Guru

MeningkatnyaSaranadanPrasaranaPendidikan

Ratio RuangKela SD/MI SMP/MTS SMA/SMK/MA

PeningkatanJangkauanLayananKesehatan

JumlahKecamata

MeningkatnyaMutuLayananKesehatan

UsiaHarapanHid

Tersedianyasaranadanprasarana air bersih

PresentaseKelua

(1) Tersedianyasaranadanprasaranalistrik

JumlahProduksiL

Tersedianyasaranadanprasaranatelekomunikasi

Persentasekecam

Meningkatnyasaranadanprasaranajalan

Ratio panjangjal

Meningkatnyakeseuaianpemanfaatankawasanperkotaansesuaidenganrencanatataruangwilayah Kesesuaianpema

Berkurangnyakawasankumuh di perkotaan

Luaskawasankum

Tertatanyasistemtrasnsportasimasyarakat

LOAD FaktorAn

Meningkatnyapelayananpersampahan

Cakupanpelayan

Meningkatkanpelayananadministrasikependudukan

Jumlahpenduduk

Meningkatnyapeserta KB aktifbagiPasanganUsiaSubur

JumlahPeserta K

MeningkatnyaRuang Terbuka Hijau

Ratio Ruang Ter

Meningkatnyausaha UMKM danKoperasi

Persentase UMK

Meningkatnyakesempatankerja

Penyerapantenag

Meningkatkanpendapatanmasyarakat

Pendapatanperka

Meningkatkanproduktivitasindustripengolahanberbasisperikanan, kelautan, pertanian, perkebunandanpeternakansertapariwisata

proporsisektorind Angkakunjungan

Meningkatnyakeamanandanketertiban di masyarakat

Jumlahkasusgan

Meningkatnyapengelolaansenidanbudayalokal

Jumlahpagelaran

(1) Terwujudnyapenegakandanpengembanganhukumsecaraadildanbertanggungjawab

Tingkat kepuasa

Meningkatnyaketertibandankedisiplinanmasyarakat

Presentase PKL

Presentaserumah

Presentasepenuru

Program 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Anggaran

Program perencanaanpembangunandaerah PeningkatanPemberantasanPenyakitMasyarakat PeningkatandanPengembanganPengelolaanKeuanganDaerah Perencanaan Tata Ruang Kerjasama Pembangunan PengendalianPemanfaatanRuang Perencanaan Pembangunan Ekonomi PerencanaanSosialBudaya PengembanganKomunikasi,Informasidan Media Massa Program Pembangunan JalandanJembatan Program Rehabilitasi/PemeliharaanJalandanJembatan Program Pembangunan SistemInformasi/Data Base JalandanJembatan 13. Program PeningkatanSaranadanPrasaranaKebinamargaan 14. Program PengembanganKinerjaPengelolaan Air minum Dan Air Limbah 15. Program PeningkatanKesempatanKerja 16. Program PerlindungandanPengembanganLembaga Ketenagakerjaan 17. PeningkatanDayaSaingProduksi 18. PeningkatanPelaksanaanKoordinasiTeknis Unit-Unit Pengelola PAD 19. PembinaanEksPenyakitSosial 20. Program RehabilitasidanPemeliharaanPrasaranadan Fasilitas LLAJ 21. Program PeningkatanPelayananAngkutan 22. Program Pembangunan SaranadanPrasaranaPerhubungan 23. Program PengendaliandanPengamananLaluLintas 24. Program PeningkatanKelayakanPengoperasian KendaraanBermotor 25. Program LingkunganSehatPerumahan 26. Program Pengembangan Wilayah StrategisdanCepatTumbuh 27. Program UpayaKesehatanMasyarakat 28. Program PromosiKesehatandanPemberdayaanMasyarakat 29. Program LingkunganSehat 30. Program StandarisasiPelayananKesehatan 31. Program PelayananKesehatanPendudukMiskin 32. Program Pengadaan,PeningkatandanPerbaikanSarana Dan PrasaranaPuskesmas/PustudanJaringannya

Rp. 759.410.475,Rp. 214.800.000,Rp. 5.347.968.000,Rp. 2.698.722.515,Rp.49.596.725,Rp.49.902.300,Rp. 487.267.375,Rp. 148.584.500,Rp. 2.431.638.231,Rp.33.441.251.285,Rp.21.347.513.457,Rp.350.000.000,-

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Rp.100.359.130,Rp.14.190.910,Rp.57.377.810,Rp.49.050.000,Rp.835.000.000,Rp.501.400.000,Rp.310.000.000,Rp.24.000.000,-

Program PeningkatanPelayananKesehatanAnakBalita Program PeningkatanPelayananKesehatanLansia Program PeningkatanKeselamatanIbuMelahirkandanAnak Program PeningkatanKapasitasSumberDayaAparatur PengelolaanKeragamanBudaya PengembanganPemasaranPariwisata PengembanganDestinasiPariwisata Program PerlindunganKonsumendanPengamanan Perdagangan 41. Program PeningkatanEfisiensiPerdaganganDalamNegeri 42. Program PendidikanAnakUsiaDini

Rp.6.522.190.497,Rp.9.181.810.889,Rp.264.219.000,Rp.296.161.000,Rp.1.885.058.000,Rp.20.508.000,Rp.143.250.500,Rp.2.449.955.000,Rp.225.000.000,Rp.4.589.991.500,Rp.1.312.576.850,Rp.1.819.665.500,Rp.4.649.640.000,Rp.2.877.632.297,Rp.8.564.052.550,Rp.690.485.500,Rp.118.827.500,Rp.174.236.600,Rp.156.634.800,Rp.8.568.646.000,-

Rp.198.095.800,Rp.619.423.200,-

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Program PendidikanWajibBelajar 9 Tahun Program PendidikanMenengah Program PeningkatanMutuPendidikdanTenagaKependidikan ManajemenPelayananPendidikan PenciptaanIklimUsaha,Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif PengembanganKewirausahaandanKeunggulanKompetitifUsaha Kecil Menengah PengembanganSistemPendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil danMenengah PeningkatanKualitasKelembagaanKoperasi Program PengembanganKinerjaPengelolaanPersampahan Program Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-Gorong Program PengelolaanRuang Terbuka Hijau PenataanAdministrasiKependudukan PengembanganPromosiPariwisata Pengembangannilaibudaya

Rp.12.817.948.750,Rp.1.527.925.000,Rp.1.138.001.325,Rp.3.079.009.550,Rp.283.685.650,Rp.333.652.650,Rp.23.992.625,Rp.92.810.125,Rp.10.022.167.852,Rp.4.028.450.519,Rp.679.716.000,Rp.49.126.100,Rp.501.400.000,Rp.60.000.000,-

Total Rp.160.326.071.267,-

Ambon, Maret 2016 WALIKOTA AMBON


Lampiran 2

PENGUKURAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN 2015

Sasaran

7 CC

Capaian Kinerja (%) 8 166,6

WDP

WDP

100

%

80

80

100

keluhan

25

0

200

Jumlah siswa pada jenjang SD/MI di bagi jumlah penduduk usia 7-12 thn x 100%

%

107,50

107,26

99,77

- Angka partisipasi kasar SMP/ MTS

Jumlah siswa pada jenjang SMP/MTS di bagi jumlah penduduk usia 13-15 thn x 100%

%

94,50

89,46

94,66

- Angka partisipasi kasar SMA/ SMK/ MA

Jumlah siswa pada jenjang SMAMK/MA di bagi jumlah penduduk usia 16-18 thn x 100%

%

97,50

86,13

88,33

- Angka partisipasi murni (APM)SD/MI

Jumlah siswa usia 7-12 thn di jenjang SD/MI di bagi jumlah penduduk usia 7-12 x 100%

%

88,50

96,01

108,48

%

66,50

82,41

123,92

%

68,50

74,48

108,72

No

Uraian Indikator Sasaran 3 1 2 1 Akuntabilitas kinerja pemerintahan - Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat

Cukup jelas

Satuan 5 Nilai

Target 6 CC

2 Akuntabilitas pengelolaan keuangan - Opini pemeriksaan BPK d e e g daerah meningkat

Cukup jelas

opini

3 Penerapan SPM dan peningkatan kinerja di semua aspek pelayanan publik

- Persentase SKPD yang telah menerapkan SPM dengan baik

Capaian rata-rata Laporan tahunan SPM dari

- Jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik

cukup jelas

4 Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan

- Angka partisipasi kasar SD/MI

- Angka partisipasi murni SMP/MTs

- Angka partisipasi murni (APM)SMA/SMK/MA

Penjelasan 4

Jumlah siswa usia 13-15 thn di jenjang SMP/MTS di bagi jumlah penduduk usia 13-15 x 100% Jumlah siswa usia 16-18 thn di jenjang SMA/SMK/MAdi bagi jumlah penduduk usia 1618 x 100%

Realisasi

- Rata-rata lama sekolah 5 Meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah

- Angka kelulusan (AL) SD/MI

- Angka kelulusan (AL) SMP/MTs

- Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

6 Meningkatnya mutu dan kapasitas guru

Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun mengulang) Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI di bagi dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya x 100% Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTS di bagi dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTS pada tahun sebelumnya x 100% Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA di b i ddengan jjumlah bagi l h siswa i tingkat i k tertinggi i i pada d jenjang SMA/SMK/MA pada tahun sebelumnya x 100%

tahun

11,50

12

104

%

100

100

100

%

100

99,98

99,98

%

100

99,91

99,91

%

80

68,57

85,7

- Presentase guru bersertifikasi

Jumlah guru di bagi jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik x 100

7 Meningkatnya sarana dan prasaran pendidikan

- Ratio ruang kelas : siswa SD/MI - Ratio ruang kelas : siswa SMP/ MTS - Ratio ruang kelas : siswa SMA/ SMK/ MA

cukup jelas cukup jelas cukup jelas

ratio ratio ratio

1:32 1:32 1:34

1:40 1:40 1:40

75 75 82

8 Peningkatan jangkauan layanan kesehatan

- Jumlah Kecamatan dengan puskesmas rawat inap

Cukup jelas

buah

2

2

100

9 Meningkatnya mutu layanan kesehatan 10 Tersedianya sarana dan prasarana air bersih

- Usia Harapan hidup

Rata-rata lama hidup penduduk

tahun

73,60

73,60

100

- Persentase keluarga yang terlayani satuan sambungan air bersih

Jumlah keluarga yang terlayani air bersih yg disalurkan oleh DSA,PDAM dan SPAM Dinas PU Kota Ambon di bagi jumlah KK x 100

%

80

33,39

41,73

11 Tersedianya sarana dan prasarana listrik

- Jumlah produksi listrik per tahun

cukup jelas

juta kwh

300

300

100

- Persentase kecamatan yang pelayanan internet baik

Jumlah cakupan layanan internet kecamatan di bagi jumlah kecamatan x 100%

%

80

80

100

12 Tersedianya sarana dan prasarana telekomunikasi

13 Meningkatnya sarana dan prasarana - Ratio panjang jalan dalam kondisi baik jalan 14 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan kawasan perkotaan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

- Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap

RTRW

Panjang jalan kota dalam kondisi baik di bagi jumlah panjang jalan kota x 100%

%

90

90,58

100,64

luas pemanfaatan ruang dibagi jumlah kesesuaian arahan peruntukan ruang pada kawasan dimaksud

%

75

80

106,6

15 Berkurangnya kawasan kumuh di perkotaan

- Luas kawasan kumuh

cukup jelas

Ha

75

80

106,6

16 Tertatanya sistem transportasi masyarakat

- LOAD faktor angkutan umum

Perbandingan antara jumlah angkutan kota dengan pengguna jasa angkutan kota

%

69,00

69,00

100

17 Meningkatnya pelayanan persampahan

-Cakupan pelayanan sampah masyarakat

%

70

96,90

138,42

18

- Jumlah penduduk ber KTP tehadap jumlah penduduk wajib KTP

Jumlah masyarakat yang memiliki KTP di banding jumlah masyarakat yang wajib ber KTP

%

80

64,45

80,56

- Jumlah peserta KB aktif terhadap jumlah PUS

Jlh peserta KB aktif dibagi jlh PUS x 100%

%

80

73,10

91,37

Meningkatnya ruang terbuka hijau

- Ratio ruang terbuka hijau

luas ruang terbuka hijau di bagi luas wilayah x 100%

%

17

16

94,11

Meningkatnya usaha UMKM dan koperasi

- Persentase UMKM dan Koperasi aktif

Jumlah UMKM dan koperasi aktif dibagi jumlah koperasi x 100

%

7,5

99,44

132,58

Meningkatnya kesempatan kerja

- Penyerapan tenaga kerja sektor UMKM dan koperasi

Jumlah tenaga kerja sektor UMKM dan koperasi di bagi jumlah tenaga kerja seluruhnya x 100 %

25

12,65

50,50

juta

66 6,6

77 7,7

116 66 116,66

%

3,00

13,96

132

orang

600

3642

607

Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan

19 Meningkatnya peserta KB aktif 20 21

22

Jumlah produksi sampah dibagi jumlah sampah yang terangkut x 100%

23

Meningkatkan pendapatan masyarakat

- Pendapatan perkapita masyarakat

24

- Proporsi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Meningkatkan produktifitas industri pengolahan berbasis perikanan, kelautan, pertanian, perkebunan dan - Angka kunjungan wisata mancanegara peternakan serta pariwisata

cukup jelas

jumlah sektor industri pengolahan di bagi jumlah PDRB x jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

25

Meningkatnya keamanan dan ketertiban di masyarakat

26

Meningkatnya pengelolaan seni dan - Jumlah pagelaran seni dan budaya lokal skala budaya lokal nasional/internasional dalam 1 tahun

27

Terwujudnya penegakan dan pengembangan hukum secara adil dan bertanggung jawab

- Tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum

Jumlah perkara yang masuk di bagi jumlah perkara yang terselesaikan x 100%

28

Meningkatnya ketertiban dan

- Persentase PKL yang menempati lokasi PKL yang ditetapkan

Jumlah PKL yang menempati lokasi ditetapkan dibagi jumlah PKL seluruhnya x 100

kedisiplinan masyarakat

- Jumlah kasus Gangguan kamtibmas

- Persentase rumah berIM

- Persentase penurunan pelanggaran ketertiban dan kedisiplinan oleh masyarakat

Jumlah kasus gangguan kamtibmas

kasus

650

308

152

jumlah pagelaran seni dan budaya

kali

20

26

130

%

50

98,65

197

%

75

75

100

%

80

80

100

%

50

50,28

100,56

Jumlah rumah berIMB dibagi jumlah IMB x 100 Jumlal pelanggaran tahun ini dibandingkan jumlah pelanggaran tahun lalu

LaporanKinerjaInstansiPemerintah Kota Ambon Tahun 2015 KATA PENGANTAR

Recommend Documents