KATA PENGANTAR. Ambon, Maret 2014 WALIKOTA AMBON RICHARD LOUHENAPESSY, SH

KATA PENGANTAR Segala Puji dan Syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenaannya Pemerintah Kota Ambon dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai Peraturan yang berlaku. Dalam rangka itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang didasarkan pada Penetapan Kinerja 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2011-2016, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Clean Government dan Good Governance. Hasil pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Ambon tidak terlepas dari kerja sama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam Perumusan Kebijakan, Implementasi maupun pengawasannya. Demikian LAKIP ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan terhadap masyarakat.

Ambon,

Maret 2014

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY, SH

1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kota Ambon Tahun 2013

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

1

1.2 Kondisi Umum Kota Ambon

4

a. Kondisi Geografis

4

b. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB

7

1.3 Kewenangan Pemerintah Kota Ambon

8

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis

13

2.2 Visi Misi Kota Ambon

13

2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Ambon

20

2.4 Strategi Pembangunan

21

2.5 Agenda Pembangunan Daerah

25

2.6 Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja

25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Analisis Capaian Kinerja

32

3.2 Akuntabilitas Keuangan

84

3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan

90

BAB IV PENUTUP

94

LAMPIRAN Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2013

2



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, pemerintah Kota Ambon berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Tahun 2013 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 20112016, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon Tahun 2011-2016 dan keputusan Walikota Ambon Nomor 204 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Ambon. Pada tahun 2013 ditetapkan 45 sasaran dengan 92 indikator sasaran dan mengacu pada 8 misi dengan rincian sebagai berikut : Misi pertama terdiri dari, 6 sasaran dan 11 indikator Misi kedua terdiri dari, 10 sasaran dan 32 indikator Misi ketiga terdiri dari, 6 sasaran dan 11 indikator Misi keempat terdiri dari, 3 sasaran dan 5 indikator Misi kelima terdiri dari, 4 sasaran dan 7 indikator Misi keenam terdiri dari, 7 sasaran dan 11 indikator Misi ketujuh terdiri dari, 4 sasaran dan 6 indikator Misi kedelapan terdiri dari, 5 sasaran dan 9 indikator Capaian sasaran padamisi Pertama terdiri atas 11 indikator kinerja dengan realisasi 6 indikator kinerja atau 54,55% telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, sementara sebanyak 5 indikator kinerja atau 45,45% masih belum atau tidak mencapai sasaran.Capaian misiKedua, terdiri atas 32 indikator kinerja dengan realisasi sebanyak 21 indikator kinerja atau 65,62% dan 34,38% belum/ tidak tercapai atau sebanyak 11 indikator kinerja. MisiKetiga, berjumlah 11 indikator kinerja dengan persentase pencapaian sasaran sebanyak 8 indikator atau 72,73% dan 3 indikator atau 27,27% masih belum atau tidak mencapai sasaran. MisiKeempat, terdiri atas 5 indikator kinerja dengan persentase pencapaian sasaran sebanyak 4 indikator atau 80% dan 1 indikator atau 20% belum mencapai sasaran. MisiKelima, berjumlah 7 indikator kinerja dengan presentase pencapaian sasaran sebanyak 7 indikator atau 100%.

3



MisiKeenam, berjumlah 11 indikator kinerja dengan realisasi ketercapaian sebanyak 9 indikator kinerja atau 81,81% dan 18,18% belum/tidak tercapai atau sebanyak 2 indikator kinerja. Misi Ketujuh, terdiri atas 6 indikator kinerja dengan presentase pencapaian sasaran sebanyak 6 indikator atau 100%. MisiKedelapan, terdiri atas 9 indikator kinerja dengan realisasi 4 indikator kinerja atau 36,36% telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, sementara sebanyak 5 indikator kinerja atau 55,54% masih belum atau tidak mencapai sasaran.Dan secara keseluruhan dari 8 misi yang ada,di tahun 2013 mencapai hasil 71,73% atau kategori berhasil. Dalam perjalanannya, pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Ambon menghadapi berbagai kendala dan hambatan namun upaya perbaikan terus dilakukan demi tercapainya kinerja pemerintah Kota Ambon yang professional, kredibel, transparan, dan akuntabel.

4



BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Dalam rangka menilai tanggungjawab pemerintah daerah di Indonesia dalam menyediakan

pelayanan umum (public service) seperti yang diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih,Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan UU Nomor 32 dan 33,Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu diukur sejauh mana pemerintah daerah telah memenuhi standard kinerja sebagai daerah otonomi untuk tercapainya pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan dikeluarkannya peraturan perundangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Good Governance dan otonomi daerah tersebut, telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem perencanaan dan pertanggungjawaban yang dinamakan SAKIP (Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah). Kemauan untuk meningkatkan akuntabilitas menuju Good Governance diawali dengan lahirnya Ketetapan MPR No. XII/MPR/1998 dan Undang-Undang No.28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Untuk mendukung produk hukum tersebut, maka Presiden menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang masih belum optimal dalam mencapai Good Governance. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 baru mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dalam tataran wacana. Untuk menyempurnakan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkanIntruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Implementasi Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengamatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP pada hakikatnya

5



merupakan sistem manajemen pemerintah yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented) bukan keluaran semata. Sistem AKIP diimplementasikan secara “ self assessment” oleh masing- masing instansi pemerintah maksudnya , instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur dan mengevaluasi Kinerjanya sendiri dan melaporkannya Kepada instansi yang lebih tinggi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kota diminta untuk menyampaikan Laporan

Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden melalui Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi periodik

setiap tahun dalam mencapai

tujuan – tujuan dan sasaran strategis instansi. Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah. Berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari RPJMD Kota Ambon Tahun 2011- 2016, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon dan Inpres Nomor 7 Tahun1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2013 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran

6



RPJMD, realisasi

pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas

pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Walikota kepada Presiden pada tahun ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.Tahun 2013 merupakan tahun kedua pelaksanaan Peraturan Walikota Ambon Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon 2011-2016. Tahun 2013 merupakan tahun yang strategis, bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Ambon dalam menjalankan RPJMD yang telah disusun, sehingga tahun 2016 sebagai akhir RPJMD 2011-2016 dapat dituntaskan dengan baik sebagaimana visi dan misi Pembangunan Kota Ambon. Pelaksanaan penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang – undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu: 1. TAP MPR No.XI/MPR/ 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UUNo. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah; 4. Undang- Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Instuksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

7



tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat DPRD Kota Ambon; 10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon; 11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon; 12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon 13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kelurahan Kota Ambon ; 14. Peraturan Daerah kota Ambon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kota Ambon; 15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon; 16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon Tahun 2013; 17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon Tahun 2011-2016 1.2. Kondisi Umum Kota Ambon a. Kondisi Geografis.

8

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979, luas Kota Ambon adalah 377 Km2 atau 2/5 dari luas wilayah pulau Ambon.Berdasarkan hasil survey Tata Guna Tanah Tahun 1980

luas daratan kota

Ambon tercatat 359,45 Km2 dan lautan seluas 17,55 Km2 dengan panjang garis pantai 98 Km. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 2 Tahun

2006 wilayah administratif Kota Ambon

dimekarkan menjadi 5 kecamatan dari sebelumnya 3 kecamatan, yang membawahi 20 kelurahan dan 30 desa/negeri. Tabel 1.1 berikut ini memberikan gambaran tentang hasil pemekaran wilayah administrasi Kota Ambon sesuai Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 tahun 2006 tersebut di atas. Tabel 1.1 Keadaan Wilayah Administrasi Kota Ambon Hasil Pemekaran

No 1 2 3 4 5

Kecamatan Ibukota Nusaniwe Amahusu Sirimau Karang Panjang T.A.Baguala Passo Leitimur Selatan Leahari Teluk Ambon Wayame J u m l a h Sumber data : Bappekot Ambon Tahun 2013

Jumlah Desa/Kelurahan Desa/ Kelurahan Negeri 5 4 6 8 7 30

8 10 1 1 20

Luas Wilayah (Km2) 88,35 86,82 40,11 50,50 93,67 359,45

Secara Astronomis, wilayah administrasi Kota Ambon berada antara 3º - 4o Lintang Selatan dan 128 o – 129 o Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut Sebelah Utara

:

Petuanan Desa Hitu, Hila dan Kaitetu dari Kecamatan Leihutu Kabupaten Maluku Tengah.

Sebelah Selatan

:

Laut Banda

Sebelah Timur

:

Petuanan Desa Suli dari Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Sebelah Barat

: Maluku Tengah. 9


PETA AMBON AMBON MAP

SKALA 1 : 500.000 Keterangan/Legend : Kota Ambon Benteng/Fort

Gunung/Mountain Bandara/Air Field

Jalan Propinsi/Provincial Road

Batas Kecamatan

Jalan Raya/Secondary Road Rekreasi Pantai/Beach

Sungai/River

Kota Ambon dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Provinsi sekaligus berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi, pemerintahan serta pendidikan tinggi di Provinsi Maluku, membawa pengaruh pada pertumbuhan penduduk, terkait dengan migrasi, ke Kota Ambon dari daerah-daerah sekitar.

10


Jumlah penduduk Kota Ambon pada pertengahantahun 2012 berjumlah 354.464 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2011 meningkat sebanyak 1,74 % dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di kecamatan Sirimau dengan kepadatan 1,727 jiwa / Km², sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di kecamatan Leitimur Selatan dengan kepadatan 199 jiwa / Km². Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kota Ambon dari Tahun 2008-2011 dan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2008-2011 dapat dilihat pada tabel 1.2 dan tabel 1.3 di bawah ini Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2009 – 2012 Tahun

Laki-laki

%

Perempuan

%

Jumlah

2009

142.791

50,14

142.018

49,86

284.809

2010

165.926

50,09

165.328

49,91

331.254

2011

167.448

49,19

172.979

50,91

340.427

2012

178.878

50,46

175.586

49,54

354.464

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Ambon, (2013 data diolah) Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Ambon Tahun 2009 – 2012 Tahun

Jumlah Penduduk

Laju Pertumbuhan (%)

2009

284.809

1,25

2010

331.254

16,31

2011

340.427

2,77

2012

354.464

1,74

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Ambon, (2013 data diolah) b. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB

11



Produk Domestik Regional Bruto Kota Ambon atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan secara bertahap mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2010 PDRB atas dasar harga berlaku Kota Ambon meningkat sebesar 21,43 persen dan sebesar 6,77 persen untuk PDRB atas dasar harga konstan. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku untuk kota Ambon tahun 2011 sebesar Rp. 4,2 trilyun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar Rp. 1,9 trilyun dengan laju pertumbuhan ekonomi Kota Ambon tahun 2011 adalah sebesar 6,77 persen, jika dilihat berdasarkan harga berlaku, maka kontribusi terbesar diberikan oleh sector jasa – jasa sebesar 27,81 persen, diikuti sector perdagangan, hotel dan restoran sebesar 27,38 persen dan sector angkutan dan komunikasi sebesar 18,05 persen. Keadaan yang sama jika diamati berdasarkan harga konstan, dimana sector jasa – jasa merupakan pemberi kontribusi terbesar yaitu 27,24 persen, diikuti sector perdagangan, hotel dan restoran sebesar 24,13 persen dan sector angkutan dan komunikasi sebesar 20,16 persen. Dari Sembilan sector ekonomi yang ada, seluruhnya menghasilkan pertumbuhan positif bagi PDRB Kota Ambon tahun 2011. Untuk PDRB atas dasar harga berlaku, pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sector jasa – jasa yaitu sebesar 37,26 persen, sementara yang terkecil yaitu sector pertanian yaitu sebesar 7,63 persen. Namun untuk PDRB atas dasar harga konstan, pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sector konstruksi sebesar 15,91 persen dan yang terendah adalah sector pertanian sebesar 2,18 persen. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah adalah pendapatan regional per – kapita. Pada tahun 2011, besarnya pendapatan per – kapita atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp. 11.157.659,- sedangkan pendapatan per – kapita atas dasar harga konstan di tahun 2011 tercatat sebesar Rp. 5.053.118,- . Pendapatan per – kapita Kota Ambon berdasarkan harga berlaku tumbuh cukup cepat, yaitu 18,07 persen.

1.3. Kewenangan Pemerintah Kota Ambon Kewenangan Pemerintah Kota Ambon sesuai dengn Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007

12



disebut dengan istilah urusan. Urusan Daerah Kota meliputi berbagai aspek seperti : Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Wajib terdiri atas : Pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera, Sosial, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal Daerah, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Kepegawaian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika. Urusan Pilihan terdiri atas : Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan transmigrasi. Untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Kota Ambon, dibentuk Struktur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat DPRD Kota Ambon, Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Kota Ambon, Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon,Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kelurahan Kota Ambon dan Perda Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon terdiri dari 15 (lima belas) Dinas, 5 (lima) Badan, 1 (satu) Inspektorat, 6 (enam) Kantor dan 2 (dua) Sekertariat yakni Sekertariat Kota dan Sekertariat DPRD, 5 (lima) Kecamatan dan 20 (dua puluh) Kelurahan. Sekertariat Kota Sekertariat Kota merupakan unsur staf Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Tugas pokok Sekretaris Kota adalah membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi,

13



kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat kota. Adapun Susunan Organisasi Sekretariat Kota adalah sebagai berikut : 1. Sekretaris Kota 2. Asisten Tata Pemerintahan 1. Bagian Tata Pemerintahan 2. Bagian Hukum 3. Bagian Humas dan Protokoler. 3. Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat. 1. Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat. 4. Asisten Administrasi 1. Bagian Organisasi dan Manajemen. 2. Bagian Umum dan Perlengkapan 3. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi

Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang membantu pimpinan DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya. Adapun struktur organisasi Sekertariat Dewan adalah sebagai berikut : 1. Bagian Umum, Humas dan Protokoler 2. Bagian Risalah dan Persidangan. 3. Bagian Keuangan. Dinas-Dinas Kota

14



Dinas Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Walikota melalui Sekretariat Kota. Dinas Kota melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidang-bidang tertentu. Jumlah Dinas yang ada di Kota Ambon sebanyak 15 Dinas dengan rincian sebagai berikut : 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial 4. Dinas Tenaga Kerja 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Pekerjaan Umum 8. Dinas Tata Kota 9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 12. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah 13. Dinas Pertanian dan Kehutanan 14. Dinas Kelautan dan Perikanan 15. Dinas Kebersihan dan Pertanaman Lembaga Teknis Kota Lembaga Teknis Kota merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Lembaga Teknis di Kota Ambon berjumlah 12 buah dengan rincian sebagai berikut :

15



1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 3. Badan Kepegawaian 4. Badan Pengelola Keuangan 5. Badan Penanggulangan Bencana 6. Inspektorat 7. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan 8. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan 9. Kantor Pelayanan Publik 10. Kantor Satuan Pemadam Kebakaran 11. Kantor Pengolahan Data Elektronik 12. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kecamatan Pemerintah Kecamatan merupakan Perangkat Kota yang dipimpin seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Organisasi Kecamatan terdiri atas Camat, Sekertaris Camat dan Seksi-Seksi Jumlah Kecamatan yang ada di Kota Ambon sampai dengan tahun 2013 ada 5 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Teluk Ambon, Kecamatan Teluk ambon Baguala, Kecamatan Leitimur Selatan.

16



BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional,global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Ambon tahun 2013 ini, mengacu pada Peraturan Walikota Ambon Nomor 30 Tahun 2011 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah ( RPJMD ) Kota Ambon tahun 2011 - 2016. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Ambon tahun 2011 - 2016 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun ( Perencanaan Jangka Menengah ) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu local, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat di implementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan

2.2Visi – Misi Kota Ambon Visi Berkaitan Dengan Pandangan Kedepan Menyangkut Kemana instansi pemerintah harus dibawah dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan

17



instansi pemerintah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ambon tahun 2011 – 2016 disusun dengan tujuan : 1) sebagai pedoman penyenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ; 2) sebagai acuan Recana Pembangunan Tahunan Kota Ambon,; dan 3) sebagai pedoman kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Upaya untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, religius, lestari dan harmonis merupakan obsesi dari Pemerintah Kota Ambon melalui perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi antara tujuan yang hendak dicapai dan Visi pembangunan yang mengandung pola pikir dan pola tindak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2011 – 2016. Berdasarkan permasalahan, tantangan dan berbagai sumber daya potensial pembangunan yang dimiliki Kota Ambon, dan visi pasangan Walikota dan Wakil Walikota Ambon periode tahun 2011 – 2016, maka visi Kota Ambon 2011 – 2016 adalah : “Ambon Yang Maju, Mandiri, Religius, Lestari Dan Harmonis Berbasis Masyarakat” Untuk lebih memahami filosofi dari Visi diatas maka beberapa penjelasan pengantar dikemukakan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan birokrasi yang maju dalam visi ini adalah kapasitas dan kehandalan birokrat Kota dalam pelayanan publik secara professional, berkomitmen, integritas, jujur dengan etos kerja yang tinggi dalam tugas-tugas birokrasi di pemerintahan Kota, terutama dalam pelayanan publik. Maju dibidang pendidikan adalah terjadinya peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh terkait mutu pembelajaran, pendidik, infrastruktur, manajemen, dan pendanaan dan terwujudnya sekolah-sekolah berskala internasional ataupun World Class School di Kota Ambon. Maju dalam bidang kesehatan adalah terjadinya peningkatan pelayanan kesehatan yang prima bagi warga kota dan berpihak pada rakyat dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan bagi penduduk miskin. Meningkatkan peran pusat-pusat kesehatan masyarakat di kota ambon dengan meningkatkan kompetensi

18


tenaga medis dan paramedis, mengadakan berbagai peralatan medis dan obat-obatan di rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan masyarakat melalui program program sehat Kota Ambon dengan target capaian selama periode pemerintahan kota. Lingkungan yang maju mengindikasikan terjadinya keseimbangan ekologis lingkungan hidup di wilayah kota Ambon dengan partisipasi masyarakat yang kuat dan berkomitmen dimana proses pengelolaan lingkungan hidup berjalan secara terarah dengan mengelola sampah secara baik dengan teknologi tepat, membina kesadaran masyarakat yang peduli terhadap lingkungan terutama di lahan atas wilayah Daerah Aliran Sungai, memperluas wilayah penutupan hutan dengan mengoptimalisasi fungsi lindung dan daerah tangkapan agar tercapai hasil air yang lestari dengan kualitas yang tinggi. Kota Ambon menjadi kota yang bersih tertib nyaman, lingkungan yang hijau asri sehingga dapat mengembalikan citra Ambon Manise. Hukum yang maju dalam visi ini adalah terjadinya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum seluruh warga kota sehingga terjadi perubahan perilaku terhadap penyelenggaraan dan penegakan hukum di masyarakat dengan tujuan terjadinya ketertiban, ketaatan dan kepatuhan di bidang hukum serta menurunnya kejadian dan kasus-kasus pelanggaran hukum di masyarakat. Ekonomi yang maju dalam visi ini mengindikasikan terjadinya geliat ekonomi yang tinggi dengan inflasi rendah dan berkembangnya sektor riil yang berbasis kerakyatan sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terjadinya pemerataan pendapatan.

Bertumbuhnya industri menengah berbasis

sumberdaya alam lokal yang terfokus pada komoditi hasil perkebunan dan perikanan rakyat serta berkembangnya industri pariwisata yang memacu peningkatan investasi yang menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, sehingga meminimalkan pengangguran di Kota Ambon. Yang dimaksudkan dengan mandiri dalam Visi ini adalah memacu pertumbuhan ekonomi dan sebagai pusat perdagangan demi kesejahteraan masyarakat. Kota Ambon sebagai pusat pemerintahan provinsi dengan tingkat pertumbuhan bisnis dan pusat perdagangan yang relative cukup baik hal ini ditunjukkan dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Maluku.

19



Namun disisi lain kota Ambon masih ditemui tingkat kemiskinan masyarakat yang cukup tinggi, sarana transportasi tidak merata, investasi yang masih rendah, dan ketersediaan lapangan kerja yang terbatas dengan tidak memanfaatkan kearifan lokal sebagai sektor pariwisata untuk memacu pertumbuhan ekonomi agar : 1. Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dan standar pelayanan minimal. Meliputi peningkatan pelaksanaan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat atau keluarga. 2. Peningkatan ekonomi daerah serta pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya local atas dasar pembangunan yang berbasis keunggulan kompetitif 3. Peningkatan peran sektor swasta dan mendorong pengembangan investasi dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan 4. Membuka aksesibilitas wilayah serta mendorong pengembangan transportasi sehingga membuka peluang bagi pengembangan pasar baik secara lokal, nasional, maupun internasional 5. Membuka lapangan kerja terutama dalam pengembangan potensi sumber daya lokal/kearifan lokal yang meliputi kelautan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan pengembangan sektor pariwisata Harominisasi kehidupan warga dimaksudkan agar terciptanya kondisi saling menghargai antara sesama orang basudara dengan prinsip-prinsip pela gandong. Nilai-nilai pela gandong yang dipertahankan untuk melindungi warga kota dan bertujuan membangun Ambon yang damai dan toleran. Toleransi antar umat beragama perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu, hal ini untuk membangun kesadaran hidup masyarakat bahwa di Ambon terdapat berbagai multi agama dan etnik. Oleh Karena itu, peran lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga agama sangat penting dalam mewujudkan kehidupan yang toleran di kota Ambon. Kerukunan adalah sikap warga kota yang hidup rukun dan teratur dan berupaya menghindari kekerasan maupun konflik yang biasanya muncul dari hal-hal sepele yang berakibat fatal bagi kehidupan masyarakat.

20



Hidup rukun sangat diperlukan bagi warga kota untuk menciptakan kondisi Ambon yang benar-benar aman dan tentram. Untuk mewujudkan visi Kota Ambon 2011 – 2016 yaitu “Ambon Yang Maju, Mandiri, Religius, Lestari Dan Harmonis Berbasis Masyarakat”, maka dijabarkan dalam 8 (delapan) misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kota Ambon : 1. Menata dan meningkatkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan masyarakat. Salah satu agenda yang menjadi fokus pembangunan Kota Ambon adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya menata dan meningkatkan profesionalisme birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan kebijakan yang terarah pada peningkatan standar manajemen profesionalisme; sumber daya manusia aparatur (birokrat) yang memiliki semangat, disiplin, ethos dan kinerja; perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. 2. Meningkatkan kesejahteraan penduduk dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar merupakan pilar terpenting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan angka melek aksara bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kota Ambon harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan

21



perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dilain pihak Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan cara pandang (mindset) dari paradigma sakit ke paradigma sehat. 3. Menata dan membenahi kota sesuai fungsi dan peruntukan Menata dan membenahi kota dimaksudkan untuk memantapkan sistem pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi dan karakteristik wilayah kota Ambon, didukung dengan kesadaran masyarakat dalam memanfaat ruang sesuai peruntukan guna menjamin dinamika pembangunan berkelanjutan. Dilain pihak membenahi Ambon diarahkan pada sasaran kondisi infrastruktur seperti jaringan jalan, jaringan transportasi, jaringan drainase, persampahan, sumberdaya air dan pelayanan air bersih, serta sarana prasarana lainnya masih belum mengimbangi perkembangan dinamika masyarakat terutama di wilayah pengembangan. Usahamenata dan membenahi ruang kota yang konsisten akanmenghasilkan struktur dan pola tata ruang yang serasi, lestari dan optimal didukung pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien. 4. Menata penduduk dan kependudukan Kota Ambon dalam kedudukannya sebagai ibu kota Propinsi Maluku sekaligus berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi , pemerintahan dan pendidikan membawa pengaruh besar pada pertumbuhan penduduk terkait dengan migrasi dari daerah-daerah sekitar. Kondisi ini memerlukan penataan penduduk dan sistem kependudukan agar tertib dan mencegah kota Ambon tumbuh menjadi kota kumuh 5. Menata dan meningkatkan lingkungan lestari berbasis partisipatif dan kolaboratif Berbepa faktor yang masih harus menjadi perhatian di bidang lingkungan adalah kondisi daerah aliran sungai (DAS)

dan pengelolaan konservasiarea tangkapan (catchment area). Maraknya

penyalahgunaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan catchment area berdampak pada fungsi dan daya

22



dukung bantaran sungai dan catchment area menjadi rendah, sehingga jika hujan di hulu maka debit limpasan air tidak mampu ditahan karena kapasitas saluran turun diakibatkan sedimentasi dan sampah. 6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri kerakyatan berbasis potensi wilayah/daerah Penguatan ekonomi masyarakat diharapkan akan mampu mendorong

peningkatan kemampuan

masyarakat sehingga memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan pendampingan dan penguatan institusi lokal, bantuan dana bergulir bagi masyarakat, dan bantuan pembangunan sarana prasarana, diharapkan dapat memperkuat kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu pengembangan pasar-pasar tradisional perlu mendapatkan perhatian sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Ambon. 7. Meningkatkan kehidupan orang basudara berbasis kearifan lokal Rekonsiliasi merupakan sarana efektif untuk ambon yangmaju, mandiri, religius, lestari dan harmonis. Konflik sosial di masa lampau berpotensi muncul kembali ke permukaan apabila tidak dilakukan penyelesaian secara menyeluruh melalui cara-cara yang tepat. Agar proses konsolidasi demokrasi berjalan dengan efektif, masyarakat Kota Ambon perlu melakukan rekonsiliasi antar orang basudara dengan mengembangkan khasana budaya lokal sebagai suatu kearifan lokal untuk menyelesaikan konflik-konflik masa lalu tersebut. 8. Meningkatkan sistem penegkan hukum dan peran institusi sosial budaya masyarakat Hukum adalah instrumen untuk melindungi kepentingan individu dan sosial. Saat ini timbul degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat. Gejala ini ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada. Hal ini telah tercermin dari peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat. Sebagai akibatnya timbul ketidakpastian hukum yang tercipta melalui proses pembenaran perilaku salah dan menyimpang atau dengan kata lain hukum hanya merupakan instrumen pembenar

23



bagi perilaku salah.

Peranan institusi-institusi hukum maupun institusi sosial budaya dalam

masyarakat merupakan kunci bagi supremasi hukum untuk kepentingan pembangunan.

2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Ambon Arah kebijakan utama pembangunan kota Ambon di atas fondasi “Benahi Ambon Membangun Negeri Menata Kota” ditujukan untuk: 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar; 2. Mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan perekonomian daerah yang ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pengembangan kawasan-kawasan strategis,dan pengembangan usaha ekonomi kecil dan mikro; 3. Membangun infrastruktur dasar dan membenahi sistem transportasi dengan jaringan pendukungnya; 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pengembangan jaringan PUSKEMAS, dan pusat-pusat rujukan pelayanan kepada masyarakat miskin; 5. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan meningkatkan angka melek huruf, APK dan APM semua jenjang pendidikan serta rata-rata lama bersekolah masyarakat; 6. Membangun infrastuktur pendidikan, meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk menghasilkan anak Ambon yang cerdas; 7. Membenahi sistem persampahan kota dan mengembangkan model pengelolaan yang ramah lingkungan menuju Kota Ambon Manise; 8. Meningkatkan kinerja organisasi dan manajemen pemerintah yang profesional untuk mencapai standar pelayanan minimal kepada masyarakat; 9. Mengembangkan Ambon sebagai kota minapolitan, pusat aktifitas ekonomi dan transit bisnis Maluku dan sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata;

24



10. Meningkatkan kehidupan orang basudara dan penegakan hukum, politik dan HAM; 11. Mengembangkan seni dan budaya lokal serta pariwisata; 12. Mengembangkan peran generasi muda dan prestasi olahraga; 13. Merevitasilasi tata ruang kota yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan fungsi peruntukannya. 14. Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemberantasan dan pencegahan korupsi

2.4 Strategi Pembangunan Berdasarkan tujuan yang akan diwujudkan sebagai bentuk akhir dalam menjalankan misi guna mendukung terwujudnya visi yang dicita-citakan yaitu menjadikan Ambon Yang Maju, Mandiri, Religius, Lestari Dan Harmonis Berbasis Masyarakat, maka strategi dasar pembangunan kota Ambon untuk lima tahun ke depan (2011-2016), adalah sebagai berikut : Misi ke – 1 Menata dan meningkatkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan masyarakat dengan tujuan akhir adalah a) terwujudnya standar pelayanan minimal, b) terwujudnya ketertiban dan kepatuhan masyarakat , dan c) terwujudnya birokrat yang professional, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah:

•

Penerapan standar pelayanan minimal dan peningkatan kinerja disemua aspek pelayanan publik;

•

Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ;

•

Tertib administrasi Pemerintahan ;

•

Peningkatan pengawasan dan akuntanbilitas kinerja Pemerintah dan Legislatif ;

•

Percepatan proses pelayanan perijinan ;

•

Menegakkan pelaksanaan peraturan Pemerintah dan peraturan Daerah

25



Misi ke – 2 Meningkatkan kesejahteraan penduduk dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar dengan tujuan akhir adalah a) meningkatnya kualitas pendidikan warga kota sesuai dengan perkembangan iptek, b) meningkatnya derajat kesehatan dan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat kota Ambon, c) meningkatnya akses pelayanan kesehatan, d) tersedia infrastruktur dasar yang memadai bagi masyarakat, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah: •

Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi warga kota;

•

Peningkatan peran generasi muda dalam pembangunan Kota Ambon;

•

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan warga kota;

•

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;

•

Peningkatan jaringan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh warga kota;

•

Meningkatkan peran posyandu dan puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan masyarakat;

•

Optimalisasi kinerja pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis.

•

Peningkatan prestasi olah raga dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai;

•

Penyediaan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;

•

Peningkatan infrastruktur dasar masyarakat (listrik, air, telepon dan jalan desa)

Misi ke – 3 Menata dan membenahi kota sesuai fungsi dan peruntukan dengan tujuan akhir adalah terwujudnya penataan ruang dan pengembangan wilayah perkotaan Ambon yang terintegrasi, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah:

•

Peningkatan penataan ruang dan pengendalian pembangunan secara intensif ;

•

Peningkatan sarana dan prasarana jalan dan efisiensi transportasi kota;

•

Pembenahan sistem transportasi publik; 26



•

Pembenahan sistem persampahan dan drainase;

•

Peningkatan ketersediaan sumber daya air dan pelayanan air bersih;

•

Peningkatan sistem kelistrikan dan penerangan jalan.

Misi ke – 4 Menata penduduk dan kependudukan dengan tujuan akhir adalah terwujudnya penataan penduduk dan kependudukan, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah: •

Mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk kota Ambon;

•

Menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk kota Ambon;

•

Menata kebijakan administrasi kependudukan dan meningkatkan data, dokumen, dan informasi penduduk;

Misi ke – 5 Menata dan meningkatkan lingkungan lestari berbasis partisipatif dan kolaboratif dengan tujuan akhir adalah terwujudnya lingkungan kota yang tertib, indah, bersih, hijau, aman, nyaman dan lestari, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah: •

Penataan daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air;

•

Pembangunan kota berwawasan lingkungan;

•

Pengendalian pencemaran dan pengurasakan lingkungan hidup di darat dan pesisir;

•

Peningkatan sistem pengelolaan sampah.

Misi ke – 6 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri kerakyatan berbasis potensi wilayah/daerah dengan tujuan akhir adalah mewujudkan berkembangnya ekonomi rakyat berbasis industri menengah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah: •

Pengembangan industri terutama industri kecil (home industry) dan industri menengah; 27



•

Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dan penguatan institusi pasar;

•

Peningkatan akses pasar dan permodalan;

•

Peningkatan penyediaan jaringan pendukung untuk UMKM, koperasi dan investasi;

•

Pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan;

•

Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja;

•

Percepatan dan kemudahan proses perizinan.

Misi ke – 7 Meningkatkan kehidupan orang basudara berbasis kearifan lokal dengan tujuan akhir adalah mewujudkan : a) proses konsolidasi demokrasi, b) rekonsiliasi antar orang basudara , dan c) mengembangkan khasana budaya lokal sebagai suatu kearifan dalam menata kehidupan yang harmonis, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah: •

Mendorong terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

•

Pengembangan kebudayaan lokal yang mampu mempererat kehidupan kebersamaan;

•

Pengembangan kepariwisataan, seni dan budaya lokal yang konstruktif dan konstektual;

•

Pengelolaan kekayaan dan peningkatan keragaman serta pengembangan nilai-nilai budaya lokal untuk terciptanya hidup orang basudara.

Misi ke – 8 Meningkatkan sistem penegakan hukum dan peran institusi sosial budaya masyarakat dengan tujuan akhir adalah terwujudnya a) kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum, b) penuntasan kasus kriminal untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah: •

Peningkatan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum;

28



•

Penurunan angka kriminalitas,angka kekerasan, pelanggaran hukum, dan meningkatnya penyelesaian kasus-kasus hukum;

•

Penguatan institusi sosial budaya masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan kota Ambon;

•

Peningkatan upaya menciptakan sistem hukum yang mampu memberikan jaminan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

•

Peningkatan kapasitas institusi hukum dalam pemberantasan korupsi

2.5 Agenda Pembangunan Daerah Dari penjelasan visi, misi, arah kebijakan dan strategi pembangunan maka agenda pembangunan Kota Ambon periode pembangunan tahun 2011 -2016 dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) agenda utama yaitu: 1. Penguatan kapasitas pemerintahan dan profesionalisme aparatur penyelenggara 2. Menwujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastuktur 3. Penataan ruang dan pengembangan wilayah 4. Penguatan institusi budaya lokal yang mampu membangun hidup orang basudara, penegakan hukum, HAM, politik, keagamaan, dan keamanan serta ketertiban masyarakat 5. Pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup

2.6 Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun dan kegiatan tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

29


Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013 adalah serangkaian kesepakatan/ pernyataan kinerja yang memuat sasaran-sasaran strategis, Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013. Misi ke – 1 :Menata dan meningkatkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan masyarakat Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

Satuan

Target

Penerapan standar pelayanan minimal dan peningkatan kinerja disemua aspek pelayanan public Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Tertib administrasi Pemerintahan

- Jumlah rencana pencapaian SPM yang ditetapkan - Jumlah SKPD yang dievaluasi kinerja pelayanan publiknya

SPM

13

SKPD

47

%

55

%

90

%

90

%

90

%

100

% %

100 100

Bh

4

%

15

Peningkatan pengawasan dan akuntanbilitas kinerja Pemerintah dan Legislatif Percepatan proses pelayanan perijinan Menegakkan pelaksanaan peraturan Pemerintah dan peraturan Daerah

- Presentase peran masyarakat dalam pembangunan - Presentase organisasi pemberdayaan yang menjalankan fungsinya dengan baik -Presentase SKPD yang menyampaikan LAKIP dan DPK tepat waktu - Presentase SKPD yang memiliki tata kearsipan dengan baik - Aparatur pengawasan yang berkualifikasi auditor - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan - Juklak dan juknis pengawasan Sistem informasi manajemen Pemkot Menurunnya presentase jumlah pelanggaran Perda

Misi ke – 2 : Meningkatkan kesejahteraan penduduk dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar Sasaran


-Pendidikan anak usia dini Peningkatan kualitas dan -Penduduk yang berusia >15 pemerataan pendidikan bagi tahun, melek huruf warga kota -Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/ Paket A -Angka partisipasi murni (APM)

Satuan

Target

% %

17,06 99,90

%

82,98

%

81,81 30


SMP/MTs /Paket B -Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C -Angka putus sekolah (APS) SD/MI -Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs -Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA -Angka kelulusan (AL) SD/MI -Angka kelulusan (AL) SMP/MTs -Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA -Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs -Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA -Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

%

65,31

% % %

0,06 0,12 0,35

% % % % %

98,53 96,40 98,34 100,94

%

112,76

%

53,90

Peningkatan peran generasi -Presentase peningkatan peran muda dalam pembangunan serta pemuda dalam Kota Ambon pembangunan

%

10

Peningkatan kualitas -Puskesmas rawat inap pelayanan kesehatan warga -Cakupan balita gizi buruk kota mendapat perawatan -Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA -Cakupan dan penemuan penanganan penderita penyakit DBD -Presentase gedung sekolah Peningkatan sarana dan yang kondisinya baik untuk prasarana pendidikan tingkat SD kesehatan -Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SMP -Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SMA/SMK Peningkatan jaringan -Cakupan pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan yang rujukan pasien masyarakat menjangkau seluruh warga miskin kota Meningkatkan peran posyandu -Posyandu aktif

Bh

1

% %

100 55

%

100

%

50,66

%

49,90

% 61,00 %

67,2

%

77,03 31


dan puskesmas sebagai ujung -Cakupan tenaga penyuluh tombak pembangunan kesehatan terlatih kesehatan masyarakat; Optimalisasi kinerja pelayanan -Cakupan pertolongan kesehatan dan peningkatan persalinan oleh tenaga kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan yang memiliki medis kompetensi kebidanan -Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Peningkatan prestasi olah raga -Lapangan olahraga dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang -Tersedianya gedung olahraga memadai Penyediaan sistem informasi -Jumlah Webssite yang berbasis teknologi informasi Peningkatan infrastruktur dasar -Jalan aspal dalam kondisi baik masyarakat (listrik, air, telepon -Sarana pemukiman yang dan jalan desa) menggunakan air bersih

Orang

44

%

87

% /1000 penduduk

63 0,45 2

Unit bh

3

% %

70 90

Misi ke – 3 : Menata dan membenahi kota sesuai fungsi dan peruntukan Sasaran


Satuan

Target

Peningkatan penataan ruang dan pengendalian pembangunan secara intensif Peningkatan sarana dan prasarana jalan dan efisiensi transportasi kota

-Ruang terbuka Hijau (RTH) -Dokumen perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik -Angkatan darat -Rambu jalan -Marka jalan

% dokumen

12,23 1

% % %

0,016 25 20

% %

97 99

Pembenahan sistem -Penanganan sampah persampahan dan drainase -Terpeliharanya saluran drainase

% %

82,85 90

Peningkatan ketersediaan -Rumah tangga pengguna air sumber daya air dan besih pelayanan air bersih Peningkatan sistem -Terbangunnya fasilitas kelistrikan dan penerangan penerangan jalan Misi ke – 4 : Menata penduduk dan kependudukan

%

36

%

100

Satuan

Target

%

80,94

Pembenahan transportasi public

Sasaran Mengendalikan

sistem -Tersedianya halte -terbangunnya terminal

Indikator Kinerja Sasaran tingkat -Prevalensi peserta KB aktif

32


pertumbuhan penduduk -Keluarga pra sejahtera dan % 24,62 kota Ambon keluarga sejahtera Menata kebijakan -Kepemilikan KTP % 15,75 persebaran dan mobilitas -Kepemilikan akta kelahiran per Per 1000 1,10 penduduk kota Ambon 1000 penduduk penduduk Menata kebijakan -Implementasi sistem SIAK % 100 administrasi kependudukan dan meningkatkan data, dokumen, dan informasi penduduk Misi ke – 5 : Menata dan meningkatkan lingkungan lestari berbasis partisipatif dan kolaboratif Sasaran


Satuan

Target

Penataan daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air Pembangunan kota berwawasan lingkungan

-Terserapnya air hujan dalam perut bumi

%

15

-Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL -Penegakan hukum lingkungan -Kawasan kumuh Pengendalian pencemaran -Penanganan kasus pengaduan dan pengurasakan masyarakat akibat gangguan lingkungan hidup di darat pencemaran/pengrusakan dan pesisir lingkungan -Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk

%

100

% % %

100 19,81 60

Per 1000 penduduk

15

Peningkatan sistem -Terpeliharanya IPST % 100 pengelolaan sampah Misi ke – 6 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri kerakyatan berbasis potensi wilayah/daerah Sasaran


Pengembangan industri -Usaha mikro dan kecil terutama industri kecil (home -Pengetahuan usaha mikro dan industry) dan industri kecil meningkat menengah Pengembangan sistem -Penurunan angka kemiskinan

Satuan

Target

usaha %

3 95,21

%

7,5

%

71,2

%

82,11

ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dan penguatan institusi pasar

Peningkatan akses pasar dan -Kenaikan/penurunan realisasi PMDN permodalan Peningkatan penyediaan -Koperasi aktif

nilai

33


jaringan pendukung untuk -UMKM formal UMKM, koperasi dan investasi Pemberdayaan masyarakat -Pemberdayaan masyarakat pesisir petani dan nelayan

ekonomi

%

100

%

90

% Peningkatan perluasan -Tingkat partisipasi angkatan kerja % kesempatan kerja dan -Pencari kerja yang ditempatkan perlindungan tenaga kerja % Percepatan dan kemudahan -Presentase SKPD yang memiliki standar pelayanan % proses perizinan -Presentase perijinan yang terselesaikan Misi ke – 7 : Meningkatkan kehidupan orang basudara berbasis kearifan lokal Sasaran


Satuan

48,18 16,48 50 80

Target

Mendorong terciptanya -Jumlah kesadaran masyarakat Orang 100 kerukunan hidup akan nilai-nilai luhur budaya bermasyarakat, berbangsa bangsa dan bernegara Pengembangan -Peningkatan event seni dan % 50 kebudayaan lokal yang budaya local mampu mempererat kehidupan kebersamaan Pengembangan -Kunjungan wisata 0rang 190 kepariwisataan, seni dan -Kontribusi sektor pariwisata % 15,22 budaya lokal yang terhadap PDRB tahun 2012 konstruktif dan konstektual Pengelolaan kekayaan dan -Sarana penyelenggaraan seni dan bh 10 peningkatan keragaman budaya serta pengembangan nilai- -Presentase dan peningkatan % 15 nilai budaya lokal untuk kesadaran masyarakat dalam terciptanya hidup orang mengelola kekayaan budaya basudara. Misi ke – 8 : Meningkatkan sistem penegakan hukum dan peran institusi sosial budaya masyarakat Sasaran


Peningkatan kepatuhan dan -Presentase rumah ber IMB disiplin masyarakat -Tertatanya PKL terhadap hukum Penurunan angka -Rasio satpol-pp terlatih terhadap jumlah penduduk kriminalitas,angka kekerasan, pelanggaran hukum, dan meningkatnya penyelesaian kasus-kasus hukum Penguatan institusi sosial -Terlaksananya operasi penertiban

Satuan

Target

% Lokasi

30 3

%

50

Kali

40 34


budaya masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan kota Ambon Peningkatan upaya menciptakan sistem hukum yang mampu memberikan jaminan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

-Pelaksana berkualitas

operasional

yang

orang

103

-Jumlah ranperda/perda berprespektif HAM

yang

Perda

1

unit

1

kebijakan orang

2 50

Peningkatan kapasitas -Tersedianya unit pelayanan institusi hukum dalam pengaduan pemberantasan korupsi -Kebijakan daerah tentang standart pelayanan publik -Jumlah pejabat yang menyampaikan LHKPN

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

35


Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima. Media pertanggungjawaban tersebut adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan pelaporan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Media pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

3.1 Analisis Capaian Kinerja Dalam mengukur kinerja Pemerintah Kota Ambon, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam kegiatan-kegiatan Tahun 2013 sebagian besar indikatornya meliputi indikator kinerja outputs dan outcomes. Penyimpangan dari indikator yang diinginkan disebabkan belum terciptanya sistem informasi (sistem pengumpulan data) dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid terhadapa beberapa kegiatan pada Tahun 2013. Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Ambon dalam Tahun 2013 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut : - Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Realisasi Capaian indikator kinerja =

x 100 %

Target

36



Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut : 85 s/d 100: Sangat Berhasil 70 ≤ X < 85: Berhasil 55 ≤ X < 70: Cukup Berhasil X < 55

: Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator keluaran dan hasil (outcomes). Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja agar setiap stakeholder maupun instansi penilai akuntabilitas mengetahui sejauhmana capaian kinerja Pemerintah Kota Ambon, uraian berikut memaparkan capaian masing-masing sasaran dimaksud. Sasaran 1 : Penerapan Standar Pelayanan Minimal Dan Peningkatan Kinerja Di Semua Aspek Pelayanan Publik

37


Tabel 3.1 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Dan Peningkatan Kinerja Di Semua Aspek Pelayanan Publik No

Indikator Kinerja

Satuan Target

1. 2.

Jumlah rencana SPM pencapaian SPM yang ditetapkan Jumlah SKPD yang SKPD dievaluasi kinerja pelayanan publiknya.

13 47

Tahun 2012 Realisasi Capaian (%) 12 92,30 47

Target

100

13 47

Tahun 2013 Realisasi Capaian (%) 15 115,38 -

0

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari 2 (dua) buah indikator sasaran yang ditetapkan 1 (satu) buah indikator menghasilkan capaian kinerja di atas 85% atau bermakna sangat berhasil. Untuk indikator jumlah rencana pencapaian SPM yang ditetapkan, telah ditetapkan dengan keputusan Walikota Ambon Nomor 744 Tahun 2012 tentang rencana pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Kota Ambon. Terjadi peningkatan capaian dari tahun 2012, karena di tahun 2013 SPM Bidang Perhubungan dan Perumahan Rakyat telah ditetapkan, sehingga rencana pencapaian SPM Kota Ambon yang ada sudah 15 SPM. Untuk indikator jumlah SKPD yang dievaluasi kinerja pelayanan publiknya di tahun 2013 tidak mencapai target karena kegiatan tersebut tidak dilaksanakan pada tahun 2013, dan pelaksanaan kegiatannya akan di lakukan pada tahun 2014. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam rencana akhir IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini. No 1.

Indikator Sasaran

Satuan

Jumlah rencana pencapaian SPM yang SPM ditetapkan

Realisasi akumulasi s.d Tahun 2013 15

Rencana akhir IKU Tahun 2016 15

Persentase Capaian Kinerja (%) 100

38


2.

Jumlah SKPD yang dievaluasi kinerja SKPD pelayanan publiknya

47

62

75,80

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2013 dibandingkan dengan rencana akhir IKU tahun 2016 pada indikator jumlah rencana pencapaian SPM yang ditetapkan sudah mencapai target, sedangkan untuk indikator jumlah SKPD yang dievaluasi kinerja pelayanan publiknya belum mencapai target atau masih 75,80%, dan pencapaiannya di harapkan akan terjadi di Tahun 2014, karena pada tahun 2014 akan di lakukan kegiatan penilaian kinerja pelayanan publik kepada semua SKPD yang ada di lingkup Pemerintah Kota Ambon. Sasaran 2 : Pemberdayaan Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Tabel 3.2 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan No

Indikator Kinerja

Satuan Target

1. 2.

Presentase peran masyarakat dalam pembangunan Presentase organisasi pemberdayaan yang menjalankan fungsinya dengan baik

%

55

%

90

Tahun 2012 Realisasi Capaian (%) 50 90 90

Target

100

60 90


100

Tabel 3.2 memperlihatkan bahwa target pencapaian indikator presentase organisasi pemberdayaan yang menjalankan fungsinya dengan baik terealisasi 100%, sedangkan indikator presentase peran masyarakat dalam pembangunan hanya terealisasi 83,3% mengalami penurunan capaian dari tahun lalu sebesar 6,7%, karena target yang di tetapkan di tahun 2013 lebih tinggi dari tahun 2012 namun realisasinya tetap sama dengan tahun 2012 yaitu 50%. Hal ini disebabkan karena belum ada peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan. Namun dari capaian yang ada keduanya bermakna berhasil.

39


Hambatan dalam pencapaian sasaran ini adalah : 1. Multipersepsi dari masyarakat akan adanya perubahan karena pembangunan 2. Rendahnya partisipasi masyarakat 3. Keterbatasan pagu anggaran yang disediakan Langkah pemecahan masalah yakni : 1. Mengupayakan

peran

aktif

masyarakat

melalui

organisasi

pemberdayaan

yang

mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan 2. Kerjasama dengan tokoh agama dan masyarakat pentingnya pembangunan bagi kemajuan bangsa. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini. No

Indikator Sasaran

Satuan

1.

Presentase peran masyarakat dalam pembangunan Presentase organisasi pemberdayaan yang menjalankan fungsinya dengan baik

2.

%


Rencana akhir IKU Tahun 2016 75

Persentase Capaian Kinerja (%) 66

%

90

100

90

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator presentase organisasi pemberdayaan yang menjalankan fungsinya dengan baik sudah hampir mencapai target rencana akhir yaitu sudah mencapai 90%, sedangkan indikator peran masyarakat dalam pembangunan sudah mencapai 66% dan di perkirakan kedua indikator akan mencapai target akhir pada tahun 2016, Sasaran 3 : Tertib Administrasi Pemerintahan Tabel 3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 Tertib administrasi pemerintahan No

Indikator Kinerja

Satuan Target

Tahun 2012 Realisasi Capaian (%)

Target


40


1.

2.

Presentase SKPD yang menyampaikan LAKIP dan DPK tepat waktu Presentase SKPD yang memiliki tata kearsipan dengan baik

%

90

80

88,88

90

80

88,88

%

90

85

94,44

90

85

94,44

Berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran tertib administrasi pemerintahan adalah di atas 85% atau dapat dikategorikan sangat berhasil. Namun dari realisasi kuantitas SKPD yang menyampaikan LAKIP dan DPK tepat waktu tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia untuk menyusun LAKIP di masing-masing SKPD dan kurangnya pengawasan dari pimpinan SKPD itu sendiri. Untuk indikator presentase SKPD yang memiliki tata kearsipan dengan baik juga tidak mengalami perubahan dari tahun 2012. Sebenarnya, semua SKPD telah menangani kearsipan sesuai dengan aturan yang baku, tapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal, karena belum adanya tenaga SDM yang mengelola arsip secara khusus di setiap SKPD. Sasaran 4 : Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dan Legislatif Tabel 3.4 Evaluasi Pencapaian Sasaran 4 Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah dan legislatif No

Indikator Kinerja

Satuan

1.

Aparatur pengawasan yang berkualifikasi auditor Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Juklak dan juknis pengawasan

%

2. 3.

Tahun 2012 Target Realisasi Capaian (%) 100 100 100


%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

41


Dari capaian kinerja di atas keseluruhan indikator menunjukkan hasil capaian di atas 85% atau bermakna sangat berhasil. Untuk indikator aparatur pengawasan yang berkualifikasi auditor, terdapat 11 (sebelas) orang yang terdiri dari auditor ahli muda, auditor penyelia, auditor ahli lanjutan, auditor pelaksana. Ketiga indikator mencapai capaian 100% sama dengan tahun 2012. Sasaran 5 : Percepatan Proses Pelayanan Perijinan Tabel 3.5 Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 Percepatan proses pelayanan perijinan No

Indikator Kinerja

Satuan Target

1.

Sistem informasi manajemen Pemkot

Bh

4

Tahun 2012 Realisasi Capaian (%) 3

Target 4

75

Tahun 2013 Realisasi Capaian (%) 3 75

Berdasarkan tabel 3.5 di atas diketahui sistem informasi manajemen pemkot Ambon tidak mengalami perubahan dari tahun 2012 dan belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja di tahun 2013 hanya terealisasi 75%. Sistem informasi manajemen pemkot direalisasikan melalui tiga cara yaitu website Pemkot Ambon, Kantor Pelayanan Publik dan melalui surat kabar warta kota manggurebe, dengan begitu masyarakat di manapun berada dapat mengetahui semua informasi tentang program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota Ambon. Pada Pemerintah Kota Ambon juga telah ditetapkan Pejabat Pembuat Informasi Daerah di tingkat SKPD sehingga untuk segala informasi yang terkait dengan Pemerintah Kota Ambon pada level SKPD dapat diketahui dari PPID SKPD. Realisasi akumulasi capaian sasaran 3 sampai dengan 5, sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana akhir yang tercantum dalam IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini. No

Indikator Sasaran

Satuan

1.

Presentase SKPD yang menyampaikan LAKIP dan DPK tepat waktu

%


Rencana akhir IKU Tahun 2016

Persentase Capaian Kinerja (%)

100

80

42


2. 3. 4. 5. 6.

Presentase SKPD yang memiliki tata kearsipan dengan baik Aparatur pengawasan yang berkualifikasi auditor Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Juklak dan juknis pengawasan

%

85

100

85

%

100

100

100

%

100

100

100

%

100

100

100

Sistem informasi manajemen Pemkot

Bh

3

5

60

Berdasarkan tabel di atas diketahui capaian kinerja di tahun ke-2 untuk enam indikator di atas hampir semuanya bermakna berhasil karena sudah sesuai target akhir yang di harapkan, dan tersisa tiga indikator yang belum mencapai targetnya dan masih mencapai 80%, 85% dan 60%. Sasaran 6 : Menegakkan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Daerah Tabel 3.6 Evaluasi Pencapaian Sasaran 6 Menegakkan pelaksanaan peraturan pemerintah dan peraturan daerah No 1.

Indikator Kinerja Menurunnya presentase jumlah pelanggaran Perda

Satuan %

Target

Tahun 2012 Realisasi

15

15

Capaian (%) 100

Target 15


Berdasarkan tabel 3.6 di atas dapat diketahui indikator kinerja menurunnya presentase jumlah pelanggaran perda tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dan capaian kinerja di tahun 2013 mencapai target 100%. Beberapa temuan pelanggaran Perda oleh masyarakat maupun badan hukum antara lain Pelanggaran Perda Nomor 7 Tahun 1996 tentang K3, Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB dan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 218 Tahun 2002 tentang ketentuan Umum IMB dan pelanggaran lainnya. Penanggulangan terhadap pelanggaran Perda juga ditindaklanjuti dengan melakukan penertiban khusus dengan melakukan koordinasi bersama dengan instansi/ SKPD terkait dan juga dengan TNI/ POLRI

43


Sasaran 7 : Peningkatan Kualitas Dan Pemerataan Pendidikan Bagi Warga Kota Tabel 3.7 Evaluasi Pencapaian Sasaran 7 Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi warga kota No

Indikator Kinerja

Satuan Target

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Pendidikan anak usia dini Penduduk yang berusia > 15 tahun, melek huruf Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs /Paket B Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Angka putus sekolah (APS) SD/MI Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka kelulusan (AL) SD/MI Angka kelulusan (AL) SMP/MTs Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Tahun 2012 Realisasi Capaian (%) 97,06 16,56 100,02 99,92

Target 17,30 99,90

Tahun 2013 Realisasi Capaian (%) 95,95 16,60 100,07 99,97

% %

17,06 99,90

%

82,98

86,87

104.68

83

95,38

114,94

%

81,81

65,08

79,55

81,90

79,81

97,44

%

65,31

67,02

102,61

65,40

71,96

110,03

%

0,06

0,07

116,66

0,05

0,03

60

%

0,12

0,12

100

0,11

0,03

27

%

0,35

0,34

97,14

0,34

0,35

102

%

98,53

100

101,49

98,55

100

101,47

%

96,40

99,40

103,11

97,60

96,88

99,26

%

98,34

97,63

99,27

98,50

98,94

100,44

%

100,9

100,62

99,68

100

115,92

115,92

%

112,7

115,91

102,79

100

115,66

115,66

%

53,90

54,69

101,46

58,90

68,19

115,77

Tingkat Capaian angka melek huruf penduduk yang berusia > 15 tahun di Kota Ambon mencapai 100,07%, yang berarti sangat berhasil atau semua penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf. Selanjutnya, berkenaan dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Capaian PAUD pada Tahun 2013 adalah 95,95% dibandingkan dengan tahun sebelumnya turun 1,11%. Pencapaian APM SD/MI pada tahun 2013 adalah sebesar 114,94%, APM SMP/MTs 97,44% dan APM SMA/MA/SMK 110,03%. APM yang tertinggi terdapat

44


di tingkat SD/ MI dan yang Terendah di tingkat SMP/MTS. Hampir sama dengan capaian tahun pelajaran sebelumnya, capaian APM SMP/MTs mengalami penurunan dan hanya pada jenjang SMA/SMK yang mengalami kenaikan. Ini disebabkan oleh Pertama banyak orang tua siswa yang lebih awal memasukkan putra-putrinya ke jenjang pendidikan dari pada usia seharusnya. Sedangkan untuk angka kelulusan SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA mengalami kenaikan pada tingkat SD/MI dan SMP/MTS dan mengalami penurunan pada tingkat SMA/SMK/MA sebesar 0,71%. Jumlah peserta UASBN tingkat SD/MI adalah 6225 peserta dengan lulusan 6225 peserta. Jumlah peserta UASBN tingkat SMP/MTS adalah 5873 peserta dengan lulusan 5838 peserta. Jumlah peserta UASBN tingkat SMA/MA adalah 4655 peserta dengan lulusan 4622 peserta. Jumlah peserta UASBN tingkat SMK adalah 1620 peserta dengan lulusan 1504 peserta. Pada tabel berikut dapat dilihat Jumlah Murid, Jumlah Murid Putus Sekolah, Rasio Murid Terhadap Sekolah, Rasio Murid terhadap Guru Dan Rasio Murid Terhadap Murid Putus Sekolah Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kota Ambon. Tabel 3.8.1 Jumlah Murid, Jumlah Murid Putus Sekolah, Rasio Murid Terhadap Sekolah, Rasio Murid terhadap Guru Dan Rasio Murid Terhadap Murid Putus Sekolah Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kota Ambon, 2013 Kecamatan Murid SD Nusaniwe Sirimau Teluk Ambon T.A.Baguala Leitimur Selatan SLTP Nusaniwe Sirimau Teluk Ambon T.A.Baguala Leitimur Selatan SMU Nusaniwe Sirimau Teluk Ambon

Jumlah Putus Sekolah

Rasio Murid terhadap Sekolah Guru

11153 16828 5214 6402 1236

6 12 4 3 4

199,16 221,42 148,97 213,40 103,00

11,32 12,86 10,75 1,88 8,77

4628 7940 1970 3108 501

6 5 3 4 4

420,73 345,22 246,25 345,33 125,25

11,07 10,72 10,42 10,46 6,42

2535 7039 1557

7 6 6

281,67 483,75 311,40

8,18 12,90 8,95 45


T.A.Baguala 2753 Leitimur Selatan 329 SMK Nusaniwe 1531 Sirimau 1206 Teluk Ambon 754 T.A.Baguala 1825 Leitimur Selatan Sumber : Dinas Pendidikan kota Ambon, 2013

7 6

403,71 164,50

9,65 5,98

2 15 5 5 -

765,50 241,20 377,00 456,25 -

7,81 7,27 7,39 7,80 -

Sasaran 8 : Peningkatan Peran Generasi Muda Dalam Pembangunan Kota Ambon Tabel 3.8 Evaluasi Pencapaian Sasaran 8 Peningkatan peran generasi muda dalam pembangunan kota Ambon No

Indikator Kinerja

Satuan

1.

Presentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan

%


Tahun 2013 Target Realisasi Capaian (%) 12 10 83,3

Sasaran indikator presentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan dari tahun 2012 tidak mengalami perubahan di tahun 2013, dari target yang ditetapkan sebesar 12% di capai hasil 10% sama dengan tahun lalu sehingga capaian kinerja mengalami penurunan dari tahun lalu. Terdapat sejumlah hambatan yang dijumpai dalam pencapaian sasaran ini yaitu : - Keengganan kaum muda untuk berkarya - masih sedikit sekali lembaga masyarakat yang berperan menggerakan kaum muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan Solusi pemecahan masalah : -

Bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama mensosialisasikan pentingnya partisipasi pemuda dalam pembangunan

-

Mendorong peran lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk fasilitasi dan bantuan kerjasama

Sasaran 9 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Keseharan Warga Kota

46


Tabel 3.9 Evaluasi Pencapaian Sasaran 9 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keseharan Warga Kota No

Indikator Kinerja

Satuan

1. 2.

Puskesmas rawat inap Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Buah %

3. 4.

Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian (%) (%) 1 1 100 1 1 100 100 100 100 100 100 100

%

55

100

181,81

60

100

166,6

%

100

100

100

100

100

100

Berdasarkan tabel 3.9 di atas dapat diketahui tingkat capaian kinerja sasaran peningkatan kualitas pelayanan kesehatan warga kota mencapai target di atas 85% atau bermakna sangat berhasil. Untuk indikator puskesmas rawat inap di tahun 2013 ini telah terealisir di tahun 2012 dengan diresmikannya puskesmas rawat inap di Desa Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan oleh Walikota Ambon.Untuk penyerapan gizi balita di Kota Ambon dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel.3.9.1 Penyerapan Gizi Balita di Kota Ambon Menurut Kecamatan Kecamatan

Penyerapan Gizi Balita Baik

Kurang

Buruk

Lebih

Jumlah

Nusaniwe

9543

105

-

19

9667

Sirimau

12335

191

-

114

12640

Teluk Ambon

2163

206

-

17

2386

T.A.Baguala

4788

70

-

48

4906

Leitimur Selatan

872

59

2

2

935

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ambon,2013 Data dari dinas Kesehatan kota Ambon terdapat 10 penyakit terbanyak yang terjangkit di Kota Ambon, infeksi saluran pernapasan atas menempati posisi puncak dengan jumlah penderita sebanyak 70.406

47


orang. Sementara itu kasus HIV/ AIDS yang muncul di Kota Ambon hingga tahun 2013 sebanyak 144 kasus.Berikut 10 penyakit terbanyak terjangkit di Kota Ambon

Infeksi Akut lain pada saluran Pernafasan Atas Penyakit Lain pada Saluran Pernafasan atas Penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat Gastritis Infeksi Kulit/Dermatitis Tekanan darah tinggi Ginggivitis dan penyakit periodental Penyakit pulva dan jaringan periapikal

Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam rencana akhir IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini No

Indikator Sasaran

1.

Puskesmas rawat inap

2.

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

3. 4.

Satuan



Buah


2

50

%

100

100

100

%

100

75

133,3

%

100

100

100

48


Dari empat indikator di atas, dapat dilihat tiga indikator telah mencapai target 100% di tahun 2013, dan ini bermakna sangat baik. Dan masih terdapat satu indikator yang capaiannya masih 50%, dan di harapkan tahun 2016 sudah bisa mencapai target 100%. Sasaran 10 :Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan Tabel 3.10 Evaluasi Pencapaian Sasaran 10 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan No

Indikator Kinerja

Satuan

1.

Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SD Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SMP Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SMA/SMK

%

2. 3.

%

Tahun 2012 Target Realisasi Capaian (%) 50,66 89,04 175,75


49,90

92,31

184,98

50,60

77,55

153,2

61,00

87,76

143,86

65,20

88,28

135,3

%

Sasaran peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan terdiri dari tiga indikator, dimana ketiga indikator tersebut mencapai target di atas 100% atau bermakna sangat berhasil. Keberhasilan pendidikan tentunya diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana yang bisa menunjang baik dari pemerintah maupun swasta. Presentase gedung sekolah dengan kondisi baik terus mengalami peningkatan, hal ini didukung dengan adanya bantuan yang terus bergulir lewat Dana Alokasi Khusus (DAK), Blockgrant, APBD I, APBD II. Pada tahun 2013, di Kota Ambon terdapat 79 TK dengan 3.631 murid dan 312 guru; SD/MI sebanyak 209 sekolah dengan 40.833 murid dan 3.417 guru; SLTP/MTs sebanyak 55 sekolah dengan jumlah murid 18.147 orang dan guru 1.723 orang; SMU/MA berjumlah 39 sekolah dengan 14.987 siswa dan 1.432 guru sedangkan SMK berjumlah 13 sekolah dengan 5.316 siswa dan 698 guru. Kecamatan Sirimau adalah kecamatan dengan persebaran fasilitas pendidikan yang paling banyak.

49


No

Indikator Sasaran

Satuan

1.

Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SD Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SMP Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SMA/SMK

2. 3.



%

Realisasi akumulasi s.d Tahun 2013 94,89

80,00

118,6

%

77,55

85,00

91,23

%

88,28

85,00

103,85

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa dua indikator telah melampaui target, hal ini disebabkan karena penetapan target di awal perencanaan yang tidak terlalu tinggi, sedangkan sisa satu indikator yang hampir mencapai target di tahun kedua ini.Hal ini menunjukkan pencapaian target yang sangat signifikan. Sasaran 11 : Peningkatan Jaringan Pelayanan Kesehatan Yang Menjangkau Seluruh Warga Kota Tabel 3.11 Evaluasi Pencapaian Sasaran 11 Peningkatan jaringan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh warga kota No

Indikator Kinerja

Satuan Target

1.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

%

67,2

Tahun 2012 Realisasi Capaian (%) 62,5 93

Target 68

Tahun 2013 Realisasi Capaian (%) 62,5 91,91

Dari tabel 3.11 di atas dapat dilihat capaian kinerja untuk sasaran Peningkatan jaringan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh warga kota dengan indikator cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mencapai 91,91% atausangat berhasil. Capaian ini mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan di bandingkan tahun lalu, namun peningkatan ini dapat terjadi juga disebabkan oleh Pembangunan sektor kesehatan di kota Ambon diarahkan pada perbaikan sarana dan prasarana kesehatan yang pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara murah dan merata.

50


Keberhasilan ini dicapai setelah dilakukan langkah-langkah: -

Perubahan mind set masyarakat melalui seminar kesehatan, sosialisasi, workshop,dan semacamnya.

-

Bantuan biaya kesehatan gratis bagi warga kurang mampu.

Ditemui beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini 1. Faktor ekonomi keluarga 2. Faktor sosial budaya 3. Faktor geografis 4. Faktor transportasi Sasaran 12 : Meningkatkan Peran Posyandu Dan Puskesmas Sebagai Ujung Tombak Pembangunan Masyarakat Tabel 3.12 Evaluasi Pencapaian Sasaran 12 Meningkatkan peran posyandu dan puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat No

Indikator Kinerja

Satuan Target

1. 2.

Posyandu aktif % Cakupan tenaga penyuluh kesehatan 0rang terlatih

77,03 44

Tahun 2012 Realisasi Capaian (%) 77,03 100 44


100

46

50

108,6

Berdasarkan tabel 3.12 di atas dapat dilihat indikator posyandu aktif dan cakupan tenaga penyuluh kesehatan terlatih mencapai capaian kinerja di atas 100% atau bermakna sangat berhasil. Pada tabel berikut dapat dilihat jumlah posyandu di Kota Ambon menurut kecamatan dan banyaknya tenaga kesehatan menurut unit kerja dan saran pelayanan kesehatan di Kota Ambon

51


Tabel 3.12.1 Banyaknya posyandu di Kota Ambon menurut kecamatan Kecamatan

Jumlah Posyandu

Nusaniwe Sirimau Teluk Ambon T.A.Baguala Leitimur Selatan Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ambon, 2013

80 106 41 47 12

Tabel.3.12.2 Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja dan Sarana Pelayanan Kesehatan Di Kota Ambon Unit Kerja

Tenaga Medis Dokter

Perawat

Tenaga Non Medis

Bidan

Farmasi

Ahli Gizi

Teknisi

Sanitasi

Medis Puskesmas

Kesehatan Masyarakat

35

206

108

21

31

7

29

-

-

-

-

-

-

-

Labkesda

-

-

-

-

-

-

-

-

Dinkes

3

15

4

5

2

7

11

8

Rumah

-

-

-

-

-

-

-

-

Instalasi

5

farmasi

Sakit Sumber : Dinas Kesehatan Kota Ambon, 2013 Sasaran 13 : Optimalisasi Kinerja Pelayanan Kesehatan Dan Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Tenaga Medis Tabel 3.13 Evaluasi Pencapaian Sasaran 13 Optimalisasi kinerja pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis No

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2012 Target Realisasi Capaian (%)


52


1.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

%

87

87

100

88

88

100

2.

Cakupan komplikasi % 63 75 119,04 65 63 96,9 kebidanan yang ditangani Dari tabel 3.13 di atas dapat diketahui untuk sasaran optimalisasi kinerja pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis, indikator pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mencapai target 100% atau bermakna sangat berhasil.Namun indikator cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tetapi tetap bermakna sangat berhasil karena di atas 85%. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat banyaknya kelahiran bayi tercatat di kota Ambon menurut penolong kelahiran dan kecamatan, 2013. Tabel.3.13.1 Banyaknya kelahiran bayi tercatat di kota Ambon menurut penolong kelahiran dan kecamatan, 2013 Kecamatan

Penolong Kelahiran Tenaga Kesehatan

Dukun Terlatih

Dukun Belum

Jumlah

Terlatih Nusaniwe

1872

6

-

1878

Sirimau

3079

5

10

3094

Teluk Ambon

744

16

-

760

T.A.Baguala

1096

26

2

1124

Leitimur Selatan

144

-

-

144

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Ambon, 2013 Sasaran 14 : Peningkatan Prestasi Olahraga Dan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Yang Memadai Tabel 3.14 Evaluasi Pencapaian Sasaran 14 Peningkatan prestasi olahraga dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai No

Indikator Kinerja

Satuan Target


Tahun 2013 Target Realisasi Capaian (%) 53


1. 2.

Lapangan olahraga

/1000 penduduk Tersedianya gedung Unit olahraga

0,45

0,45

100

0,45

0,45

100

2

-

0

2

-

0

Berdasarkan data dari tabel di atas diketahui sasaran peningkatan prestasi olahraga dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai dengan indikator tersedianya gedung olahraga belum dapat mencapai target yang ditetapkan sehingga capaiannya 0%. Dari gedung olahraga yang ada di Kota Ambon semuanya adalah milik pemerintah Provinsi Maluku. Sasaran 15 : Penyediaan Sistem Informasi Yang Berbasis Teknologi Informasi Tabel 3.15 Evaluasi Pencapaian Sasaran 15 Penyediaan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi No

Indikator Kinerja

Satuan Target

1.

Jumlah website Pemkot

bh

3

Tahun 2012 Realisasi Capaian (%) 2 66,66

Target 3


Dari tingkat capaian di atas untuk tahun 2013 dan 2012 tidak mengalami perubahan, dan target yang ditetapkan masih belum dapat di peroleh karena website yang ada masih berjumlah 2 (dua) yaitu www.ambon.go.id danwww.ambon.kpp.go.id namun capaian yang ada mencapai 66,66% atau cukup berhasil. Sasaran 16 : Peningkatan Infrastuktur Dasar Masyarakat (Listrik, Air, Telepon, dan Jalan Desa Tabel 3.16 Evaluasi Pencapaian Sasaran 16 Peningkatan infrastuktur dasar masyarakat (listrik, air, telepon, dan jalan desa) No

Indikator Kinerja

Satuan Target

1. 2.

Jalan aspal dalam kondisi baik Sarana pemukiman yang menggunakan air bersih

%

70

%

90

Tahun 2012 Realisasi Capaian (%) 82,57 117,95 90

100

Target 75 91


98,9

54


Berdasarkan tabel 3.16 di atas sasaran Peningkatan infrastuktur dasar masyarakat (listrik, air, telepon, dan jalan desa) memiliki dua indikator, dan kedua indikator mencapai capaian di atas 100% atau bermakna sangat berhasil. untuk indikator sasaran Panjang Jalan Kota yang berkondisi baik dicapai melalui Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Mempertahankan Kondisi Prasarana Infrastruktur Jalan, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Perogram Peningkatan Sarana dan Prasaran Kebinamargaan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan: 1. Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan; 2. Pembangunan Jalan dan Jembatan; 3. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 5. Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan; dan 6. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat. Pada tabel di bawah ini dapat diketahui panjang jalan di Kota Ambon menurut Pemerintahan yang berwenang, jenis permukaan dan kondisi jalan (m) Tabel 3.16.1 Panjang jalan di Kota Ambon Menurut Pemerintahan Yang Berwenang, Jenis Permukaan Dan Kondisi Jalan (m) Uraian

Jalan Nasional

Jalan Propinsi

Jalan Kota

- Hotmix

42829

38687

201820

- Lapen

-

-

59150

- Rabat Beton

-

-

2270

- Kerikil

-

-

4290

- Tanah

-

-

4050

40678

28356

229750

I.Jenis Permukaan

II. Kondisi Jalan -Baik

55


-Sedang

-

-

13800

-Rusak Ringan

1681

10331

14300

-Rusak Berat

470

-

13730

Sumber : Dinas Pekerjaan umum Kota Ambon, 2013 Tabel 3.16.2 Perkembangan Kebutuhan Air Bersih Penduduk yang Diproduksi oleh Perusahaan Air Minum DSA di Kota Ambon, 2013 Tahun

Penduduk

Produksi (M³)

2008

5650

1265121

2009

6056

1314129

2010

6517

1534335

2011

7159

1855097

2012

7610

1646321


Indikator Sasaran

Satuan

1.

%

1.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Posyandu aktif Cakupan tenaga penyuluh kesehatan terlatih Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Lapangan olahraga

2.

Tersedianya gedung olahraga

1. 2. 1. 2.

Realisasi akumulasi s.d Tahun 2013 62,5



90

69,4

%

100 50

100 100

100 50

%

88

95

92,6

%

63

70

90

/1000 pddk unit

0,45

0,53

84,9

-

3

0 56


1.

Jumlah Website

bh

2

4

50

1. 2.

Jalan aspal dalam kondisi baik Sarana pemukiman yang menggunakan air bersih

% %

100 90

90 92

111 97,8

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian indikator di atas sudah mencapai target rencana akhir, bahkan ada yang telah melewati target dan sebagian lagi belum mencapai target, namun di perkirakan pada tahun 2016 semua indikator sudah bisa mencapai target seperti yang diharapkan. Sasaran 17 : Peningkatan Penataan ruang Dan Pengendalian Pembangunan Secara Intensif Tabel 3.17 Evaluasi Pencapaian Sasaran 17 Peningkatan penataan ruang dan pengendalian pembangunan secara intensif No

Indikator Kinerja

Satuan

1. 2.

Ruang terbuka hijau (RTH) Dokumen perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik

% Dok

Tahun 2012 Target Realisasi Capaian (%) 12,23 12,23 100 1 1 100

Tahun 2013 Target Realisasi Capaian (%) 12,50 12,30 98,4 1 3 300

Berdasarkan tabel 3.17 di atas dapat dilihat sasaran penataan ruang dan pengendalian pembangunan secara intensif dengan indikator Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan dokumen perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik mencapai capaian kinerja hampir 100% dan bermakna sangat berhasil Sasaran 18 : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Jalan Dan Efisiensi Transportasi Kota Tabel 3.18 Evaluasi Pencapaian Sasaran 18 Peningkatan sarana dan prasarana jalan dan efisiensi transportasi kota No

Indikator Kinerja

Satuan Target

1.

Angkutan darat

%

0,016

Tahun 2012 Realisasi Capaian (%) 0,016 100

Tahun 2013 Target Realisasi Capaian (%) 0,20 0,016 80

57


2.

Rambu jalan

%

25

25

100

28

50

178,5

3.

Marka jalan

%

20

20

100

25

50

200

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuk sasaran Peningkatan sarana dan prasarana jalan dan efisiensi transportasi kota pada tahun 2013 sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Pemerintah Kota Ambon sudah merencanakan beberapa program dan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan, agar terwujud kondisi jalan yang representatif mendukung pergerakan orang dan barang di Kota Ambon. Tingkat pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan wajib Perhubungan dengan indikator kinerja yaitu angkutan darat, rambu jalan dan marka jalan pada tahun 2013 mencapai 100%. Pada gambar berikut dapat dilihat jumlah bus angkutan penumpang menurut trayek yang beroperasi dalam Kota Ambon.

Jumlah Bus 2000 1800 1600 1400 1200 1000 Jumlah Bus

800 600 400 200 0 Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Sasaran 19: Pembenahan Sistem Transportasi Publik

Tabel 3.19 Evaluasi Pencapaian Sasaran 19 Pembenahan sistem transportasi publik

58


No

Indikator Kinerja

Satuan Target

1.

Tersedianya halte

%

97

2.

Terbangunnya

%

99


92,92

Tahun 2013 Target Realisasi Capaian (%) 97 97,1 100,10 99

99,6

100,60

terminal Sasaran pembenahan sistem transportasi publik memiliki dua indikator yakni tersedianya halte dan terbangunnya terminal. Pada kedua indikator ini di tahun 2013 mencapai target 100%, melalui kegiatan dibangunnya terminal dan halte mobil dan ojek. Berikut dapat dilihat data operasional bidang perhubungan darat di tahun 2013 dan jumlah fasilitas lalu lintas di tahun 2013. Tabel 3.19.1 Data operasional Bidang Perhubungan Darat Tahun 2013 No

Uraian

A.

Taman Kendaraan

Jumlah

Sepeda Motor (R-2)

10.506 bh

Kendaraan Pribadi

2003 bh

Angkutan Kota

1382 bh

AKDP

480 bh

Keterangan

Angkutan Barang -Roda 4 (empat)

596 bh

-Roda 6 (enam)

644 bh

Becak

3750 bh

Taksi (yang terdata) B.

31 bh

Terminal Angkutan Kota

2 bh

Terminal mardika A1, A2

C.

AKDP

D.

Jumlah trayek angkot Kota

1 bh 61 trayek

59


E.

Jumlah AKDP

32 trayek

Pelaksanaan Uji Kend.Bermotor Uji pertama

269 bh

Uji Kedua ulang

3705 bh

Kend.yang diuji

3974 bh

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Ambon, 2013 Tabel 3.19.2 Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Darat di Tahun 2013 No

Fasilitas Lalu Lintas

Jumlah

Keterangan

1.

Rambu lalu lintas

1114

2.

Traffick light

58 unit

Rusak 18 unit

3.

Warning light

20 unit

Rusak 1 unit

4.

Pagar pengaman jalan

5.

Shelter (halte)

21 bh

Rusak 3 bh

6.

Zebra cross

200 bh

Rusak 28 unit

7.

Marka Jalan

612 km

8.

- Jalan nasional

38 km

- Jalan Propinsi

4385 km

- Jalan Kab/Kota

19071 km

6030 M2

Rusak/hilang 65 bh

Rusak/hilang 500m

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Ambon, 2013 Tabel 3.19.3 Jumlah Fasilitas Lalu Lintas Laut di Tahun 2013 No

Fasilitas Lalu Lintas

Jumlah

1.

Perusahaan Pelayaran

56 bh

2.

Speed boat/ motor tempel (GT<7)

60 bh

3.

Perahu (perahu semang)

121 bh

4.

Pelabuhan -

Pelabuhan Nasional

1 bh

-

Pelabuhan Regional

9 bh

-

Pelabuhan Lokal

4 bh

Keterangan

60


-

Buruh tetap

385 0rang

-

Buruh tidak tetap

185 orang

-

Buruh bagasi

300 orang

Sasaran 20 : Pembenahan Sistem Persampahan Dan Drainase Tabel 3.20 Evaluasi Pencapaian Sasaran 20 Pembenahan sistem persampahan dan drainase No

Indikator Kinerja

Satuan Target

1.

Penanganan sampah

%

82,85

2.

Terpeliharanya

%

90


100

Tahun 2013 Target Realisasi Capaian (%) 83 77 92,77 90

90

100

saluran drainase Sasaran pembenahan sistem persampahan dan drainase terdiri dari dua indikator yaitu penanganan sampah dan terpeliharanya saluran drainase mencapai target di atas 85% atau sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Ambon dalam menangani sampah untuk mewujudkan Ambon yang bersih di siang hari. Selain kegiatan rutin pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang dilakukan oleh petugas kebersihan dan pembersihan jalanjalan dalam Kota Ambon oleh tenaga buruh harian lepas juga dilakukan kegiatan pengadaan insinerator untuk daur ulang limbah sampah, pencanangan bersih lingkungan RT/RW, dan kegiatan Jumat Pagi Bersih Lingkungan (JUMPA BERLIAN). Kegiatan JUMPA BERLIAN yang dicanangkan oleh Walikota Ambon pada tahun 2012 dan masih berlangsung sampai sekarang serta melibatkan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Ambon, masyarakat dan seluruh stakeholder untuk secara bersama-sama pada setiap hari jumat pagi melakukan kegiatan bersih lingkungan, sehingga di harapkan melalui kegiatan ini semua pihak memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan di Kota Ambon Manise ini.Sedangkan untuk kegiatan terpeliharanya saluran drainase telah dilakukan pemeliharaan saluran drainase Waialat, Wainitu, Waiputri dan Tantui.

61


Sasaran 21 : Peningkatan Ketersediaan Sumber Daya Air Dan Pelayanan Air Bersih Tabel 3.21 Evaluasi Pencapaian Sasaran 21 Peningkatan ketersediaan sumber daya air dan pelayanan air bersih No

Indikator Kinerja

Satuan Target

1.

Rumah tangga pengguna

%

36


Target 40


air bersih Dari tabel 3.21 di atas dapat dilihat indikator kinerja rumah tangga pengguna air bersih di tahun 2013 mencapai target 1000%, hal ini terjadi karena semua masyarakat telah sadar untuk menggunakan air bersih dalam seluruh aktifitas mereka, baik itu air bersih yang bersumber dari PDAM maupun yang bersumber dari air tanah. Ini menunjukkan capaian kinerja yang sama dengan tahun lalu. Berikut dapat dilihat jumlah pelanggan air bersih dan uang masuk pada perusahaan air minum DSA menurut jenis/golongan pelanggan di kota Ambon. Tabel 3.21.1 Jumlah Pelanggan Air Bersih dan Uang Masuk Pada Perusahaan Air Minum DSA Menurut Jenis/Golongan Pelanggan di Kota Ambon

62


Jenis/ Golongan Pelanggan

Jumlah Pelanggan

Uang Masuk (Rp)

7610

5 518 808 489

-

-

Instansi Pemerintah

81

196 864 750

Usaha Industri

21

190 521 000

Badan Sosial

81

160 106 550

Rumah Tangga Perusahaan (Usaha Lainnya)

Lain-lain Sumber : Perusahaan daerah air minum Kota Ambon, 2013 Sasaran 22 : Peningkatan Sistem Kelistrikan dan Penerangan Jalan Tabel 3.22 Evaluasi Pencapaian Sasaran 22 Peningkatan sistem kelistrikan dan penerangan jalan No

Indikator Kinerja

Satuan Target

1.

Terbangunnya

fasilitas

%

100

Tahun 2012 Tahun 2013 Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian (%) (%) 100 100 100 100 100

penerangan Sasaran peningkatan sistem kelistrikan dan penerangan jalan memiliki satu indikator yaitu terbangunnya fasilitas penerangan. Capaian indikator ini pada tahun 2013 mencapai target 100% sama seperti tahun sebelumnya.Pembangunan dan pemasangan penerangan jalan umum merupakan salah satu program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Ambon yaitu Ambon terang di malam hari, sehingga program ini terealisir sesuai target yang ditetapkan. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam rencana akhir IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

63


No

1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 1. 1.

Indikator Sasaran

Satuan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) % Dokumen perencanaan dan Dokumen pengawasan pekerjaan fisik Angkutan Darat % Rambu Jalan % Marka Jalan % Tersedianya halte % Terbangunnya terminal % Penanganan sampah % Terpeliharanya saluran drainase % Rumah tangga pengguna air % bersih Terbangunnya fasilitas % penerangan

Realisasi akumulasi s.d Tahun 2013 12,30 3



14 2

87,85 150

0,16 50 50 97,1 99,6 77 90 36

0,30 100 100 100 100 90 100 50

53,3 50 50 97,1 99,6 85,5 90 72

100

100

100

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa hampir semua indikator sudah mendekati pencapaian target akhir tahun 2016, dan hanya tersisa dua indikator yang baru mencapai 50%. Hal ini menunjukkan pencapaian yang sangat memuaskan di tahun kedua ini, serta di pastikan pada tahun 2016 semuanya sudah dapat mencapai target yang diharapkan. Sasaran 23 : Mengendalikan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kota Ambon Tabel 3.23 Evaluasi Pencapaian Sasaran 23 Mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk kota Ambon No

Indikator Kinerja

Satuan 80,94

Tahun 2012 Tahun 2013 Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian (%) (%) 79,86 98,66 82 85,42 104,7

24,62

24,62

Target 1. 2.

Prevalensi peserta KB % aktif Keluarga pra sejahtera % dan keluarga sejahtera

100

25

24,80

99,2

Pencapaian Prevalensi Peserta KB Aktif terus meningkat dari tahun 2012 sebesar 98,66% menjadi 104,7% di Tahun 2013, dari Target Kinerja Sebesar 82% dapat direalisasikan sebesar 85,42 %. Realisasi ini

64


didasarkan pada Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 33431 PUS dengan Pencapaian Peserta KB Aktif 35011 Akseptor pada Tahun 2013 sehingga Capaian Kinerja Pada Tahun 2013 adalah 104,7%, adapun Kegiatan yang dilakukan untuk mendorong keberhasil Capaian Kinerja tersebut adalah: 1. Program Keluarga Berencana 2. Program Pelayanan Kontrasepsi 3. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri 4. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Pembinaan Posyandu Berikut dapat dilihat pada tabel 3.23.1 target dan realisasi akseptor aktif di Kota Ambon menurut jenis kontrasepsi Tabel.3.23.1 Target dan realisasi akseptor aktif di Kota Ambon menurut Jenis Kontrasepsi Jenis Kontrasepsi

Target

Realisasi

Persentase

IUD

1056

2420

229,17

PIL

2859

10167

355,61

Kondom

1325

1672

126,19

Operasi

1477

1644

111,31

Suntikan

7012

16378

233,57

Susuk (Implan)

2500

2730

109,20

-

-

-

Obat Vaginal

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Ambon, 2013 Tabel 3.24.2 Perkembangan Pentahan Keluarga Sejahtera di Kota Ambon

Tahun

Tahapan Pra Sejahtera

Sejahtera Tahap I

Sejahtera Tahap II

Sejahtera Tahap III

Jumlah

36610

Sejahtera Tahap III Plus 6835

2008

5586

13884

21517

2009

6132

13994

22542

14323

7155

64146

84432

65


2010

5892

14249

24025

15089

7627

66882

2011

4862

11918

26662

16376

8328

68146

2012

5198

12951

27438

16475

7938

70000

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Ambon, 2013 Sasaran 24 : Menata Kebijakan Persebaran Dan Mobilitas Penduduk Kota Ambon

Tabel 3.24 Evaluasi Pencapaian Sasaran 24 Menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk Kota Ambon No

Indikator Kinerja

Satuan

1.

Kepemilikan KTP

2.

Kepemilikan akta kelahiran /1000 per 1000 penduduk

%

Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realis Capaian Target Realisasi Capaian asi (%) (%) 15,75 38,86 246,73 30 108,47 361,5 1,10

1,10

100

1,10

1,10

100

penduduk

Berdasarkan data dari tabel 3.24 dengan indikator kepemilikan KTP dan kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk dapat terlihat capaian kinerja untuk sasaran menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk kota Ambon mencapai target di atas 100% atau bermakna sangat berhasil. Kegiatan penerapan dan pelayanan e-KTP yang merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 2012, dimana realisasi kepemilikan E’KTP sampai tahun 2013 dengan jumlah wajib KTP sesuai hasil pemutakhiran data tahun 2010 sebanyak 221.054 jiwa, yang sudah melakukan perekaman E’KTP sampai bulan Desember 2013 sebanyak 239.783 jiwa atau sebesar 108,47%, dengan demikian realisasi pencapaian E’KTP sudah melampaui target yang ditetapkan. Realisasi kepemilikan akta kelahiran sampai tahun 2013 dengan jumlah jiwa 397.602 jiwa yang sudah memiliki akta kelahiran sebanyak 285.287 jiwa dengan pencapaian 71,75% Sasaran 25 : Menata Kebijakan Administrasi Kependudukan Dan Meningkatkan Data, Dokumen, dan Informasi Penduduk Tabel 3.25

66


Evaluasi Pencapaian Sasaran 25 Menata kebijakan administrasi kependudukan dan meningkatkan data, dokumen, dan informasi penduduk No 1.

Indikator Kinerja Implementasi

sistem

Satuan %


Target 100


SIAK Untuk indikator implementasi sistem SIAK dari sasaran menata kebijakan administrasi kependudukan dan meningkatkan data, dokumen, dan informasi penduduk dapat terlihat capaian indikator di tahun 2012 dan 2013 mengalami capaian yang sama yaitu 100%. Implementasi SIAK (membangun, updating dan pemeliharaan) diperoleh dari kegiatan terpeliharanya perangkat SIAK seperti dua unit server SIAK yang mengalami kerusakan telah dapat diperbaiki lagi.Namun yang perlu diperhatikan juga adalah sumber daya manusia terkait dengan operator SIAK perlu di tambah lagi baik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun pada kecamatan-kecamatan yang ada. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam rencana akhir IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini No

1. 2. 1. 2. 1.

Indikator Sasaran

Satuan

Prevalensi peserta KB aktif % Keluarga prasejahtera dan % keluarga sejahtera Kepemilikan KTP % Kepemilikan akta kelahiran per /1000 1000 penduduk pnddk Implementasi SIAK %

Realisasi akumulasi s.d Tahun 2013 85,42 24,80



95 30

89,91 82,66

30 1,10

95 1,10

31,57 100

100

100

100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari lima indikator sasaran 23 sampai sasaran 25 hanya tersisa satu indikator yang belum mencapai 50% dan masih mencapai 31,57%, sedangkan indikator lainnya sudah lebih dari 50%, atau bermakna sangat baik.

67


Sasaran 26 : Penataan Daerah Aliran Sungai Dan Daerah Tangkapan Air Tabel 3.26 Evaluasi Pencapaian Sasaran 26 Penataan daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air No

Indikator Kinerja

Satuan Target

1.

Terserapnya air hujan dalam perut bumi

%

15



Pencapaian sasaran penataan daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air dengan indikator terserapnya air hujan dalam perut bumi mencapai capaian kinerja 100% di tahun 2013, sama seperti capaian kinerja di tahun sebelumnya. Sasaran 27 : Pembangunan Kota Berwawasan Lingkungan Tabel 3.27 Evaluasi Pencapaian Sasaran 27 Pembangunan kota berwawasan lingkungan No

Indikator Kinerja

Satuan %

100

Tahun 2012 Tahun 2013 Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian (%) (%) 100 100 100 100 100

%

100

100

100

100

100

100

%

19,81

19,81

100

18

18

100

Target 1. 2. 3.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Penegakan hukum lingkungan Kawasan kumuh

Sasaran kota berwawasan lingkungan dengan indikator Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dilaksanakan pada tahun 2013 dengan realisasi capaian kinerja mencapai 100%, sama seperti capaian indikator di tahun 2012 mencapai 100%, Indikator ini tidak hanya proses Analisis mengenai dampak lingkungan saja, akan tetapi tidak lanjut, evaluasi dan monitoring dan pengelolaan lingkungan menjadi target kinerja. Untuk indikator penegakan hukum lingkungan juga mencapai 100%

68


capaian kinerja, dan implementasi kegiatan ini adalah pelantikan 120 orang kewang lingkungan (penjaga lingkungan) di tiap desa/kelurahan di Kota Ambon sehingga dengan adanya kewang lingkungan ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan yang aman,nyaman,indah, sehat dan bersih. Sasaran 28 : Pengendalian Pencemaran Dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Di Darat Dan Pesisir Tabel 3.28 Evaluasi Pencapaian Sasaran 28 Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup di darat dan pesisir No 1.

Indikator Kinerja

Satu Tahun 2012 an Target Realisasi Capaian (%) Penanganan kasus pengaduan % 60 60 100 masyarakat akibat gangguan pencemaran/pengrusakan lingkungan

Target 60


Capaian kinerja penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat gangguan pencemaran/perusakan lingkungan mencapai 100%. Pada tahun 2013 terdapat 3 (tiga) kasus pengaduan masyarakat yaitu :1) Pengaduan masyarakat terkait limbah berbahaya dan beracun di pelabuhan benteng, 2) Pengaduan masyarakat terkait pertambangan tanpa ijin (PETI) di seri, 3) Pengaduan masyarakat terkait penambangan bahan galian C di Seilale. Dan untuk penanganannya telah dilakukan peninjauan lapangan oleh petugas dan pelarangan aktifitas perusakan lingkungan di tiga tempat tersebut, serta sosialisasi dan pengambilan modul tanah. Capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%. Sasaran 29 : Peningkatan Sistem Pengelolaan Sampah Tabel 3.29 Evaluasi Pencapaian Sasaran 29 Peningkatan sistem pengelolaan sampah No 1.

Indikator Kinerja

Satuan

Tempat

pembuangan /1000

sampah

per

Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian (%) (%) 15 15 100 15 15 100

satuan penduduk

penduduk

69


2.

Terpeliharanya IPST

%

100

100

100

100

100

100

Pencapaian sasaran peningkatan sistem pengelolaan sampah memiliki dua indikator dan semuanya mencapai target 100%. Penanganan sampah di Kota Ambon yang pada tahun 2013 adalah sebesar 56,34%, jika dibandingkan dengan tahun 2012 bahwa penanganan sampah sebesar 97,49%, yaitu volume sampah yang ditangani (M3) per hari sebanyak 545,00 M3 dibandingkan dengan volume produksi sampah (M3) per hari sebanyak 559,00 M3,mengalami penurunan realisasi. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penanganan sampah dari 545,00 m3/hari menjadi 595,00 m3/haridibandingkan dengan volume produksi sampah (M3) per hari sebanyak 1056,00 M3. Untuk mendukung pencapaian indikator ini dilakukan melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan.Dalam hal penanganan sampah diterapkan pula sistem TPS bergerak di beberapa ruas jalan di tambah TPS permanen yang telah dibangun di atas trotoar jalan tersebut. Sistem ini disebut dengan sistem TPS satu jam, yaitu digunakan TPS yang dapat bergerak seperti roda sampah yang digunakan oleh warga untuk menampung sampahnya, untuk kemudian diangkut oleh armada sampah pada waktu yang telah ditentukan.Upaya yang dilakukan untuk penanganan persampahan di Kota Ambon juga melalui sosialisasi dan penerapan jam buang sampah. Penerapan jam buang sampah ini telah dimulai di beberapa wilayah dengan tingkat pelaksanaan cukup baik. Pada wilayah-wilayah tersebut, warga membuang sampah pada jam yang telah ditentukan (sebelum jam 06.00) sehingga pada saat warga mulai beraktivitas sudah tidak ada lagi sampah yang dibuang ke TPS; Selain itu, penanganan sampah dilakukan melalui penyusunan kajian pola pewadahan dan penampungan sampah sementara skala komunal telah selesai dilaksanakan, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi terkait untuk menciptakan sistem pewadahan, penampungan dan pengangkutan sampah yang lebih baik terutama di wilayah-wilayah sekitar ruas jalan utama yang kebanyakan warganya tinggal di gang-gang. Berikut dapat dilihat perkiraan produksi sampah per hari,volume sampah yang terkumpul dan terangkut per hari di Kota Ambon dan jumlah sarana kebersihan di Kota Ambon

70


Tabel.3.29.1 Perkiraan Produksi Sampah per Hari, Volume Sampah yang Terkumpul dan Terangkut per Hari Tahun

Perkiraan Produksi sampah per Hari 477,00

Volume Sampah yang Terkumpul di TPS per Hari 477,00

Volume Sampah yang Terangkut ke TPA per Hari 465,00

2009 2010

551,00

541,21

441,04

2011

589,00

578,53

471,45

2012

559,00

572,00

545,00

2013

1056,00

745,89

595,00

Sumber : Ambon Dalam Angka, 2013 Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam rencana akhir IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini No

1. 1. 2. 3. 1.

2. 1.

Indikator Sasaran

Satuan

Terserapnya air hujan dalam % perut bumi Cakupan pengawasan terhadap % pelaksanaan AMDAL % Penegakan hukum lingkungan % Kawasan kumuh Penanganan kasus pengaduan % masyarakat akibat gangguan pencemaran/pengrusakan lingkungan Tempat pembuangan sampah Per per satuan penduduk 1000 pnddk Terpeliharanya IPST %




20

75

100 100 18

100 100 15

100 100 83

60

100

60

15

25

60

100

100

100

Berdasarkan tabel realisasi akumulasi sampai dengan tahun ini, untuk sasaran 26 hingga sasaran 29 dapat dilihat bahwa semua indikator sudah menunjukkan capaian kinerja di atas 50% dan terdapat tiga indikator yang telah mencapai 100% sesuai dengan rencana akhir IKU tahun 2016

71


Sasaran 30 : Pengembangan Industri Terutama Industri Kecil (Home Industry) Dan Industri Menengah Tabel 3.30 Evaluasi Pencapaian Sasaran 30 Pengembangan industry terutama industry kecil (home industry) dan industry menengah No

Indikator Kinerja

Satuan Target

1.

Usaha mikro dan kecil

2.

Pengetahuan usaha mikro

Usaha

3

%

95,21

Tahun 2012 Realisasi Capaian (%) 0 0 96

100,82

Target 3 95,21


105,03

dan kecil meningkat Dari data pada tabel 3.30 di atas, yang dimaksud dengan indikator usaha mikro dan kecil adalah penilaian kepada usaha mikro dan kecil berprestasi, dari target 3 koperasi realisasinya adalah 4 koperasi. Dan 1 koperasi (Koperasi kredit mario) yang menerima Award dari Kementerian Koperasi dan UKM RI Sedangkan untuk indikator pengetahuan usaha mikro dan kecil meningkat, pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari tahun 2012 yaitu 105,03%. Pelaksanaan kegiatan ini berupa pelatihan bagi 30 pelaku usaha mikro dan kecil, untuk meningkatkan pengetahuan keuangan. Sasaran 31 : Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Mekanisme Pasar Dan Penguatan Institusi Pasar Tabel 3.31 Evaluasi Pencapaian Sasaran 31 Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dan penguatan institusi pasar No

Indikator Kinerja

Satuan Target

1.

Penurunan angka

%

7,5

Tahun 2012 Realisasi Capaian (%) 7,67 102,26


kemiskinan Di tahun 2013 terdapat 280 orang penerima dana hibah bagi KK miskin. Kemiskinan dapat didefenisikan sebagai ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum, yang diterjemahkan sebagai

72


ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan, dengan metode yang digunakan untuk menghitungnya adalah metode head count index. Dari data dari tabel 3.31 di atas dapat dilihat capaian kinerja di tahun 2012 mencapai 102,26% atau sangat berhasil. Pada gambar berikut dapat dilihat presentase penduduk miskin Kota Ambon, 2009-2012 (data 2013 sementara di olah)

9 8 7.92

7

6.51

6

7.61

7.67

5 4

Presentase

3 2 1 0 Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tabel 3.31.1 Jumlah Keluarga dan Total Jiwa Serta Jumlah Keluarga Miskin dan Jiwa Miskin di Kota Ambon di rinci per Kecamatan Kecamatan

Penduduk Total

Penduduk Miskin

Jumlah Keluarga

Jumlah Jiwa

Jumlah Keluarga

Jumlah Jiwa

Nusaniwe

20923

88566

3025

13193

Sirimau

27426

116466

2857

10671

Teluk Ambon

8139

33617

1618

6473

T.A.Baguala

11215

47802

2143

9919

Leitimur Selatan

2297

9417

501

1952

Sumber : BPMPKB Kota Ambon, 2013 Sasaran 32 : Peningkatan akses pasar dan permodalan

73


Tabel 3.32 Evaluasi Pencapaian Sasaran 32 Peningkatan akses pasar dan permodalan No 1.

Indikator Kinerja Kenaikan/penurunan nilai

Satuan %

Tahun 2012

Tahun 2013

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

71,2

70

98,31

71,2

Realisasi

Capaia n (%)

70

98,31

realisasi PMDN Sasaran selanjutnya peningkatan akses pasar dan permodalan dengan Indikator yaitu kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) pada tahun 2013 bahwa nilai PMDN ditargetkan sebesar 71,2%. Realisasi dari nilai investasi PMDN di tahun 2013mencapai 70% atau sama dengan tahun sebelumnya. Sasaran 33 : Peningkatan Penyediaan Jaringan Pendukung untuk UMKM, Koperasi, dan Investasi Tabel 3.33 Evaluasi Pencapaian Sasaran 33 Peningkatan penyediaan jaringan pendukung untuk UMKM, Koperasi, dan investasi No

Indikator Kinerja

Satuan

1.

Koperasi aktif

%

2.

UMKM formal

%

Tahun 2012 Target Realisasi Capaian (%) 82,11 82,65 100,65 100

100

100


100

100

Berdasarkan data dari tabel 3.33 di atas diketahui dapat diketahui bahwa capaian sasaran peningkatan penyediaan jaringan pendukung untuk UMKM, Koperasi, dan Investasi menunjukkan hasil yang sangat baik. Realisasi indikator dari tahun 2012 82,65% meningkat menjadi 83,15% di tahun 2013. Untuk perkembangan koperasi di Kota Ambon dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.33.1 Perkembangan koperasi di Kota Ambon Tahun 2012-2013 No 1

Variabel Jumlah Koperasi

Tahun 2013

2012

742

732 74


Aktif

617

605

Tidak Aktif

125

127

2

Jumlah Anggota

52.815

52.526

3

Pengurus

2.633

2.591

4

Manajer

414

414

5

Karyawan

1.960

1.960

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon 2013 Dari sisi dinamika kelembagaan, masih dibutuhkan langkah-langkah strategis agar dapat tercapai kinerja yang lebih baik, karena faktanya masih ada 127 koperasi yang tidak aktif atau 17,35% dari 732 jumlah koperasi berbadan hukum pada tahun 2012. Hal ini antara lain disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan pengelola koperasi. Sasaran 34 : Pemberdayaan Masyarakat Petani dan Nelayan Tabel 3.34 Evaluasi Pencapaian Sasaran 34 Pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan No

Indikator Kinerja

Satuan Target

1.

Pemberdayaan ekonomi

%

90


Target 90


masyarakat pesisir Dari realisasi kinerja tahun 2013 mencapai target 90% atau capaian 100% dari target yang ditetapkan, ini bermakna sangat berhasil. Indikator pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dicapai melalui berbagai kegiatan yaitu melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan bagi masyarakat pesisir, meningkatkan penyuluhan dan pendampingan serta menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana perikanan. Disamping itu Pemerintah Kota Ambon juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat nelayan melaui program memberikan bantuan bagi masyarakat pesisir atau nelayan di PPI Eri

75



sehingga di harapkan masyarakat pesisir dapat mengalami peningkatan dalam kesejahteraan hidup mereka.

76


Sasaran 35: Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja Dan Perlindungan Tenaga Kerja Tabel 3.35 Evaluasi Pencapaian Sasaran 35 Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja No

Indikator Kinerja

1.

Tingkat

2.

angkatan kerja Pencari

partisipasi kerja

Satuan %


%

16,48

22,12

134,22

Tahun 2013 Target Realisasi Capaian (%) 50 65,39 130 16

4,20

25,48

yang

ditempatkan Sasaran peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja terdiri atas indikator tingkat partisipasi angkatan kerja dan pencari kerja yang ditempatkan. Pada tahun 2013 realisasi indikator kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 65,39% lebih tinggi dari target 50% dan lebih tinggi dari capaian realisasi tahun 2012 sebesar 24,72%.Capaian kinerja pada indikator ini sebesar 130%. Capaian kinerja ini menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja yang terdiri dari orang yang bekerja ditambah pencari kerja semakin besar yang dikarenakan terbukanya informasi lowongan pekerjaan dan minat masyarakat untuk bekerja semakin tinggi.Tersedianya informasi lowongan kerja serta sosialisasi ketenagakerjaan kepada masyarakat memberikan kontribusi terhadap peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja. Untuk indikator pencari kerja yang ditempatkan mengalami penurunan dari target 16% yang terealisasi hanya 4,20% pencari kerja yang ditempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di Kota Ambon pada sektor Pemerintah dan Swasta sebanyak 1.092 orang dari angkatan kerja yang terdaftar sebanyak 26.000 orang. Sasaran 36 : Percepatan Dan Kemudahan Proses Perizinan Tabel 3.36 Evaluasi Pencapaian Sasaran 36 Percepatan dan kemudahan proses perizinan

77


No

Indikator Kinerja

Satuan Target

1.

Presentase SKPD yang memiliki

2.

%

50

%

80


Target 60


standart

pelayanan

88,37

110,46

80

90,62

113,27

Presentase perijinan yang terselesaikan Dari capaian kinerja pada tabel 3.36 di atas dapat dilihat bahwa dua indikatornya bermakna sangat berhasil atau di atas 100%, dan meningkat dari tahun sebelumnya. Presentase SKPD yang memiliki standar pelayanan sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, sampai tahun 2013 sudah ada 40 standar pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan SKPD dan telah disahkan oleh Walikota Ambon. Untuk urusan perijinan di Kota Ambon semuanya melalui pelayanan terpadu satu pintu yaitu pada Kantor Pelayanan Publik Kota Ambon sehingga masyarakat yang ingin mengurus perijinan cukup berurusan di Kantor Pelayanan Publik dari awal hingga akhir proses selesai dan ijin di terbitkan. Berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini jumlah ijin yang dilayani Kantor Pelayanan Publik pada Tahun 2013 Tabel 3.36.1 Jumlah Ijin Yang Dilayani Pada Kantor Pelayanan Publik Tahun 2013 NO * 1. 2. 3. 4. * 1. 2. 3. 4. 5. 6. * 1.

Jenis Ijin/ SKPD Bagian Kerjasama dan PPE Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Perpanjangan Ijin Minuman Beralkohol Retribusi Kekayaan Daerah Surat Ijin Gangguan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ijin Usaha Industri Surat Ijin Tempat Usaha Surat Ijin Usaha Perdagangan Tanda Daftar Gudang Tanda Daftar Industri Tanda Daftar Perusahaan Dinas Kesehatan Ijin Rumah Sakit/ Klinik

Dalam Proses

Ditolak

Selesai

Total

19 3 1 99

1 0 0 1

112 0 28 304

132 3 29 404

3 167 119 16 13 105

0 11 4 0 0 18

16 3544 1354 87 78 995

19 3722 1477 103 91 1118

0

0

1

1 78


* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. * 1. * 1. 2. 3. 4. * 1. 2. * 1. * 1. * !

Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Ijin Usaha Salon Kecantikan Ijin Prinsip Pariwisata Ijin Usaha Bilyard Ijin Usaha Biro Perjalanan/Travel Ijin Usaha Hotel Melati/Penginapan, pondok wisata, wisma Ijin Usaha Karaoke/Pub, cafe Ijin usaha Play Station/ video Game Ijin Usaha Restoran, R Makan, R Kopi, Cafe Dinas Pekerjaan Umum Surat Ijin Jasa Konstruksi Dinas Perhubungan Ijin Trayek Perpanjangan Ijin Trayek Pertama Ijin Usaha Jasa Titipan Pengurusan SIUPER Dinas Perikanan dan Kelautan SIU Perikanan Surat Ijin Penangkapan Ikan Dinas Tata Kota IMB Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Retribusi Galian C Kantor Satuan Pemadam Kebakaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Jumlah

0 4 0 1 3

0 0 0 0 0

6 64 1 34 24

6 68 1 35 27

0 0 2

0 0 0

4 1 25

4 1 27

6

0

198

204

148 4 1 1

2 0 0 0

909 26 0 2

1059 30 1 3

25 18

0 0

34 22

59 40

197

0

473

670

2

0

8

10

230

11

3594

3835

11944

13179

1187

48

Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam rencana akhir IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini Rencana akhir IKU Tahun 2016


Usaha %

Realisasi akumulasi s.d Tahun 2013 4 100

5 100

80 100

% %

7,67 70

4 75

52 93,3

% % %

83,5 100 90

100 100 100

83,5 100 90

% %

65,39 4,20

70 50

93,4 8,4

No

Indikator Sasaran

Satuan

1. 2.

Usaha mikro dan kecil Pengetahuan usaha mikro dan kecil meningkat Penurunan angka kemiskinan Kenaikan/Penurunan nilai realisasi PMDN Koperasi aktif UMKM Formal Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan

1. 2. 1. 2. 1. 1. 2.

79


1. 2.

Presentase SKPD yang memiliki standar pelayanan Presentase perijinan yang terselesaikan

%

64

90

71

%

90,62

100

90,6

Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan rencana akhir tahun 2016, bahwa sebagian besar indikator sasaran yang ada telah hampir mencapai apa yang ditargetkan karena capaiannya sudah melebihi 50% di tahun 2013. Sasaran 37 : Mendorong Terciptanya Kerukunan Hidup Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara Tabel 3.37 Evaluasi Pencapaian Sasaran 37 Mendorong terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara No 1.

Indikator Kinerja Jumlah

Satuan

kesadaran

Orang



masyarakat akan nilainilai

luhur

budaya

bangsa Capaian kinerja jumlah kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa di tahun 2013 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya dan bermakna sangat berhasil. Kegiatan yang dilakukan berupa penyuluhan sapta pesona sebanyak lima kali pada lima kecamatan yang ada di Kota Ambon. Sasaran 38 : Pengembangan Kebudayaan Lokal Yang Mampu Mempererat Kehidupan Kebersamaan Tabel 3.38 Evaluasi Pencapaian Sasaran 38 Pengembangan kebudayaan lokal yang mampu mempererat kehidupan kebersamaan No 1.

Indikator Kinerja Peningkatan event dan budaya local

Satuan seni

%



80


Peningkatan event seni dan budaya lokal merupakan indikator dari sasaran Pengembangan kebudayaan lokal yang mampu mempererat kehidupan kebersamaan Dari capaian hasil di atas mencapai angka di atas 100%. Indikator tersebut dicapai melalui tiga program yaitu Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah pagelaran seni dan budaya yang di adakan setiap bulan di tahun 2013, Darwin Ambon Yacht Race 2013 dengan mendatangkan 24 perahudan 104 peserta yang ikut berlomba dari Australia menuju Kota Ambon, dan festival makanan khas dan kue tradisional Sasaran 39 : Pengembangan Kepariwisataan, Seni, Dan Budaya Lokal Yang Konstruktif Dan Kontekstual Tabel 3.39 Evaluasi Pencapaian Sasaran 39 Pengembangan kepariwisataan, seni, dan budaya lokal yang konstruktif dan kontekstual No

Indikator Kinerja

1.

Kunjungan wisata

2.

Kontribusi

Satuan Orang

sektor %



15,22

15,22

27,38

179,89

27,38

179,89

pariwisata terhadap PDRB tahun 2013 Berdasarkan tabel 3.39 dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2013 terhadap sasaran pengembangan kepariwisataan, seni, dan budaya lokal yang konstruktif dan kontekstual mencapai angka di atas 100%. Kunjungan wisatawan di tahun 2013 meningkat menjadi 422 orang di bandingkan tahun 2012 yang hanya 200 orang. Dengan julukan Ambon Manise, Kota Ambon yang memiliki panorama indah dengan objek wisata yang tersebar pada lima kecamatan baik di darat/ pegunungan/pantai maupun lautan menjadi perhatian wisatawan baik lokal maupun asing. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon terdapat 69 objek wisata yang berlokasi di Kota Ambon. Dari 69 objek tersebut 46,38% nya masih belum dikembangkan, 1,45% belum dipugar bahkan 10,14% objek wisatanya dalam kondisi rusak. Pada tahun 2012 terlihat antusias wisatawan asing untuk mengujungi Kota Ambon relatif

81


sama dengan jumlah wisatawan tahun sebelumnya. Wisatawan terbanyak masih berasal dari Belanda, sejumlah 150 orang atau sekitar 35% dari keseluruhan orang asing yang datang ke Kota Ambon. Sasaran 40 : Pengelolaan Kekayaan Dan Peningkatan Keragaman Serta Pengembangan Nilai-nilai Budaya Lokal Untuk Terciptanya Hidup Orang Basudara Tabel 3.40 Evaluasi Pencapaian Sasaran 40 Pengelolaan Kekayaan Dan Peningkatan Keragaman Serta Pengembangan Nilai-nilai Budaya Lokal Untuk Terciptanya Hidup Orang Basudara No 1.

Indikator Kinerja Sarana penyelenggaraan seni

Satuan

Tahun 2012

Tahun 2013

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

Buah

10

15

150

20

35

175

%

15

15

100

15

15

100

dan budaya 2.

Presentase dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya

Sarana penyelenggaraan seni budaya dan presentase dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya merupakan faktor pendukung dalam Pengelolaan Kekayaan Dan Peningkatan Keragaman Serta Pengembangan Nilai-nilai Budaya Lokal Untuk Terciptanya Hidup Orang Basudara. Untuk sasaran ini mengalami peningkatan pada indikator sarana penyelenggaraan seni dan budaya dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari dinas pariwisata pemuda dan olahraga Kota Ambon di tahun 2012 yang hanya mencapai 15 buah sanggar seni, meningkat menjadi 35 buah sangar seni di tahun 2013. Presentase dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya juga sama dengan tahun sebelumnya yang mencapai 100%. Program yang dilakukan adalah sosialisasi kepada 150 orang masyarakat sekitar objek bersejarah untuk pemahaman tentang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010.

82



Indikator Sasaran

Satuan

1.

Jumlah kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Peningkatan even seni dan budaya lokal Kunjungan wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2013 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Presentase dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya

1. 1. 2. 1. 2.



orang


100

100

%

75

100

75

Orang %

422 27,38

500 30

118,4 109,5

Bh

35

50

70

%

15

50

30

Capaian kinerja sampai tahun ini dibandingkan rencana akhir dalam IKU pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian indikator sudah mencapai dan bahkan melewati target yang ditetapkan yaitu sebesar 118,4% dan 109,5%. Sedangkan sebagian indikator masih mencapai 75%,70% dan 30% dari rencana akhir yang diharapkan. Sasaran 41 : Peningkatan Kepatuhan Dan Disiplin Masyarakat Terhadap Hukum Tabel 3.41 Evaluasi Pencapaian Sasaran 41 Peningkatan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum No

Indikator Kinerja

Satuan

1.

Presentase rumah ber IMB

%

2.

Tertatanya PKL

Lokasi

Tahun 2012 Target Realisasi Capaian (%) 30 30 100 3

3

100


6

200

83



Dari data capaian di atas terjadi peningkatan di tahun 2013 untuk indikator kinerja tertatanya PKL dari tahun sebelumya 100% menjadi 200%. Lokasi-lokasi penataan dan penertiban PKL tersebut adalah : PKL Pasar Mardika, PKL dalam area Terminal Mardika A1 dan A2, PKL Passo Lampu Merah, PKL Pasar Nania, PKL Makanan Khas Maluku (samping jembatan waitomu), PKL bensin eceran di Jln.Tulukabessy. Sedangkan untuk indikator presentase rumah ber IMB mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 64,77%. Sasaran 42 : Penurunan Angka Kriminalitas, Angka Kekerasan, Pelanggaran Hukum, Dan Meningkatnya Penyelesaian Kasus-kasus Hukum Tabel 3.42 Evaluasi Pencapaian Sasaran 42 Penurunan angka kriminalitas, angka kekerasan, pelanggaran hukum, dan meningkatnya penyelesaian kasus-kasus hukum No

Indikator Kinerja

Satuan

1.

Rasio satpol – pp terlatih

%

Tahun 2012 Tahun 2013 Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian (%) (%) 50 50 100 50 50 100

terhadap jumlah penduduk Berdasarkan capaian kinerja di atas rasio satpol pp terhadap jumlah penduduk menunjukkan capaian sangat berhasil. Namun masih perlu di lakukan penambahan personil satuan polisi pamong praja sehingga dapat mendukung tugas pokok dan fungsi ke depan. Diharapkan dengan adanya peningkatan eselonering dari III ke II (status kantor berubah ke dinas/ badan) dalam tahun ini mampu menyesuaikan diri dengat tingkat perkembangan kota. Sasaran 43 : Penguatan Institusi Sosial Budaya Masyarakat Dalam Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Kota Ambon Tabel 3.43 Evaluasi Pencapaian Sasaran 43 Penguatan Institusi Sosial Budaya Masyarakat Dalam Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Kota Ambon

84


No

Indikator Kinerja

1.

Terlaksananya operasi penertiban

2.

Pelaksana

operasional

Satuan

Target

Kali

yang Orang

Tahun 2012 Realis Capaian asi (%)

Target


40

67

167

45

40

88,8

103

103

100

110

145

131,8

berkualitas Dari tabel 3.43 di atas diketahui capaian kinerja tahun 2013 mengalami penurunan pada indikator terlaksananya operasi penertiban dari 67 kali menjadi 40 kali, walaupun demikian indikator tersebut sudah mencapai target 100% dan operasi yang paling banyak dilakukan adalah kepada para PKL yang berjualan tidak pada tempatnya dan juga baliho atau spanduk yang di pasang pada tempat yang bukan peruntukannya. Penataan PKL merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh setiap kota, sehingga dalam penanganannya memerlukan keterlibatan dari berbagai elemen masyarakat khususnya para pedagang agar mau berlaku tertib dan mentaati aturan yang berlaku dan dilakukan secara bertahap. Dari dua indikator di atas bermakna sangat berhasil. Sasaran 44 : Peningkatan Upaya Menciptakan Sistem Hukum Yang Mampu Memberikan Jaminan Rasa Keadilan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Tabel 3.44 Evaluasi Pencapaian Sasaran 44 Peningkatan Upaya Menciptakan Sistem Hukum Yang Mampu Memberikan Jaminan Rasa Keadilan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat No

1.

Indikator Kinerja

Satuan

Jumlah ranperda/perda yang Perda


1

-

0


1

-

0

berprespektif HAM Pada sasaran ini belum mencapai target yang diharapkan karena belum adanya ranperda/perda berprespektif ham yang ditetapkan.Berikut Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2013, yaitu :

85


1. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan 2. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional 3. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 5. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan 6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan 7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Terpadu Wilayah Pesisir dan Perairan Laut 8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun 2012 9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2013 10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung 11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2013 tentang RPJMD Sasaran 45 : Peningkatan Kapasitas Institusi Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Tabel 3.45 Evaluasi Pencapaian Sasaran 45 Peningkatan Kapasitas Institusi Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi No 1.

Indikator Kinerja

Satuan Target

Tersedianya unit pelayanan Unit


Target


1

-

0

1

-

0

2

1

50

2

-

0

50

239

478

55

57

103,6

pengaduan 2.

Kebijakan daerah tentang Kebijakan standart pelayanan publik

3.

Jumlah

pejabat

yang obrik

menyerahkan LHKPN Berdasarkan tabel 3.45 dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2013 terhadap sasaran peningkatan kapasitas institusi hukum dalam pemberantasan korupsi, terdapat dua indikator yang belum berhasil, yaitu tersedianya unit pelayanan pengaduan. Indikator ini belum tercapai karena beberapa hal teknis dalam

86


proses pembentukannya. Indikator kebijakan daerah terhadap standar pelayanan publik belum tercapai karena aturan tentang standar pelayanan publik yang baru, ditetapkan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah dan bukan merupakan kebijakan daerah. Sedangkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh SKPD dan di sahkan oleh Walikota Ambon adalah sebanyak 40 standar pelayanan.Sedangkan untuk indikator jumlah pejabat yang menyerahkan LHKPN bermakna sangat berhasil karena capaiannya 103,6%, walau realisasi indikatornya mengalami penurunan di banding tahun 2012. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam rencana akhir IKU dapat dilihat pada tabel di bawah ini No

Indikator Sasaran

Satuan

1. 2. 1.

Presentase rumah ber IMB Tertatanya PKL Rasio Sat Pol PP terlatih terhadap jumlah penduduk

% Lokasi %

1.

Terlaksananya operasi Kali penertiban Pelaksana operasional yang Orang berkualitas Jumlah Ranperda/Perda yang Perda berperspektif HAM Tersedianya Unit pelayanan Unit pengaduan Kebijakan daerah tentang Kebijakan standar pelayanan publik Jumlah pejabat yang Orang menyampaikan LHKPN

2. 1. 2. 3. 4.

Realisasi akumulasi s.d Tahun 2013 10,57 6 50



50 10 90

21,14 60 55,5

40

60

66,6

145

150

96,6

0

2

0

0

2

0

0

2

0

57

80

71,25

Berdasarkan tabel realisasi akumulasi capaian sasaran di atas dapat dilihat semua indikator belum mencapai target sesuai rencana akhir yang di tetapkan di tahun 2016, namun di tahun ke dua ini terdapat beberapa indikator yang telah mencapai lebih dari 50%.

87



3.2.

Akuntabilitas Keuangan

Mencermati kecenderungan perkembangan belanja daerah, serta makin mendesaknya kebutuhan pelayanan publik seiring dengan makin kondusifnya kondisi Kota Ambon paska konflik yang memungkinkan percepatan pembangunan, maka pengelolaan keuangan daerah harus dapat diarahkan untuk menunjang kegiatan pembangunan. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kinerja Pemerintah Kota Ambon tahun 2013, maka kinerja aspek finansial terkait dengan anggaran rutin dan pembangunan perlu dilakukan pengukuran, evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerjanya. Ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan sebagai berikut : APBD Kota Ambon tahun 2013 sebesar Rp.8.733.608.848,24 dengan rincian realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp.847.935.916.421,14 dan realisasi belanja sebesar Rp.839.202.307.572,90 Kebijakan pengelolaan keuangan Kota Ambon di arahkan kepada: a. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi sesuai Kepmendagri Nomor 130-67 Tahun 2000 tentang Pengakuan Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota. b. Mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (perusahaan milik daerah) serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. c. Mengintensifkan upaya-upaya peningkatan PAD melalui penggalian sumber-sumber alternatif dan kerjasama. d. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai konteks kebutuhan setiap tahapan atau periodisasi pembangunan. e. Mengintensifkan investasi pembangunan pada sektor-sektor produktif yang berimplikasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. f. Mengoptimalkan pengawasan melekat secara intensif terhadap kebijakan keuangan, perbaikan sistem pelayanan, dan penegakan aturan dalam rangka meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan. g. Mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam seluruh bidang pembangunan terkait dengan aspek pembiayaan.

88



A.

Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam 5 tahun belakangan, program dan kegiatan terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah

tetap diarahkan kepada optimalisasi pendapatan daerah. Tiga pilar utama pendapatan daerah yang potensial yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah akan digunakan bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Intensifikasi dan ekstensifikasi lebih diarahkan kepada adanya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui berbagai strategi dan kebijakan yang tidak membawa pengaruh negatif berupa distorsi ekonomi kepada anggota masyarakat. Intensifikasi Pendapatan Daerah Pengelolaan pendapatan daerah secara intensifikasi berorientasi pada penggarapan potensi penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah memberi ruang bagi daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Sejalan dengan undang-undang tersebut, Pemerintah Kota diberikankewenangan untuk mengelola:

Tujuh (7) jenis Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Bahan Galian Golongan C, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir.

Lima puluh delapan (58) jenis retribusi yang dikelompokkan dalam Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Peizinan tertentu.

1.Target dan realisasi Pendapatan Realisasi perkembangan Pendapatan Kota Ambon selama tahun 2011-2013 dapat dilihat pada tabel 3.46 berikut :

89


Tabel 3.46 Perkembangan Pendapatan Kota Ambon Tahun 2011-2013 Uraian

Tahun 2011

2012

2013

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

PENDAPATAN

711.492.463.342,00

696.633.127.225,43

726.183.481.186,00

757.511.271.527,74

864.995.153.964,71

847.935.916.421,14

-Pendapatan Asli Daerah -Dana Perimbangan -Lain-lain pendapatan yang sah

52.886.980.187,00

53.292.765.868,43

63.517.156.031,00

57.942.444.406,74

74.938.514.893,71

65.497.285.977,14

647.805.983.155,00

634.661.990.357,00

564.762.910.595,00

562.682.100.416,00

637.113.199.416,00

636.119.699.442,00

10.799.500.000,00

8.678.371.000,00

97.903.414.560,00

136.886.726.705,00

152.943.439.655,00

146.318.931.002,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, 2013 Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Ambon tahun 2011 – 2013, pendapatan Pemerintah Kota Ambon meningkat di tahun 2013 dibandingkan tahun 2011 dan 2012. Target Pendapatan Daerah Tahun 2013, dianggarkan sebesar Rp.864,995 milyard menurun menjadi Rp.847,935 milyard. Sampai dengan tahun 2013, sumbangan terbesar pendapatan daerah berasal dari Dana Perimbangan. Pada tahun 2013, pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp.637,113 milyard atau sebesar 73,65% dari pendapatan daerah, menurun menjadi Rp.636,119 milyard atau sebesar 75% dari total pendapatan daerah. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi sumber utama penerimaan daerah, belum mampu memberikan kontribusi secara proporsional terhadap penerimaan daerah.

Pada tahun 2013, Pendapatan Asli Daerah ditargetkan

sebesar Rp.74,938 milyard atau 8,66% dari penerimaan daerah. Target pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan menjadi Rp.65,497 milyard atau 7,72% dari penerimaan daerah. Selain itu, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah pada tahun 2013 ditargetkan Rp.152,943 milyard (17,68%), menurun menjadi Rp.146,318 milyard atau 17,25% dari penerimaan daerah.

90

Laporann Akuntabilitass Kinerja Instaansi Pemerintaah Kota Am mbon Tahun 2013 2

a. Pendapatan P n Asli daerrah P Pendapatan n Asli Daeraah diperolehh dari Penerimaan Hassil Pajak Daaerah, Hasil Retribusi D Daerah, Hassil P Pengelolaan n Kekayaann Daerah Yang Y Dipisaahkan dan Lain-lain L Peendapatan Asli A Daerahh yang dapat d digambarka an sebagai berikut b :

P Proporsi PAD Daalam AP PBD Kotaa Ambo on Taahun 2013 Lain‐lain PAD == 72,31 % Haasil pengelolaa kekayaan daerah = 90,95 5% Reetribusi daeraah = 10 01,48% Pajak Daerah == 104,23%

D Perim mbangan b. Dana D Dana perim mbangan menjadi salaah satu kom mponen yaang cukup penting baagi APBD K Kota Ambon. A Adapun proporsi sumber-sumber Dana Perim mbangan daapat dilihat pada p gambaar berikut :

Proporssi Sumb ber Danaa Perimbangan Dalam A APBD Ko ota Amb bon Tahun 2013 3

Dana A Alokasi Umum (DAU)= 67% Dana A Alokasi Khusus (DAK)= 4% Dana B Bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak = 4% Dana B Bagi Hasil Pajak Bukan sumbeer Daya Alam m = 15%

91


C. Laain-lain Penndapatan Yang Y Sah Sumber penerimaan lainnnya berasaal dari lainn-lain pendaapatan daeerah yang sah yang terdiri ataas peneerimaan daari Pemerinntah Provinsi Malukuu dan Penerimaan dari Pemeerintah Pussat. Adapuun propoorsinya dappat dilihat paada gambarr berikut ;

1 1 %

Proporssi Sumb ber Danaa Lain‐laain Pend dapatan n Daaerah Yaang Sah Dalam A APBD Kota Ambon Tah hun 20 013 1.2 24 %

Danaa Penyesuaiaan dan Otono omi Khussus

2 2.7 %

Danaa Bagi Hasil P Pajak dari Prov

19 %

Hibah Danaa Darurat

B.

Pengeloolaan Belan nja Daerah

m penyelennggaraan pemerintahaan daerah dan peninggkatan pelaayanan pubblik pengatturan alokaasi Dalam belanjja diupayakkan untuk efisien, efeektif dan proporsiona p al. Belanja daerah dikkelompokkaan ke dalam Belanjja Langsung dan Belanja B Tiddak Langssung yang masing-m masing mempunyai ffungsi untuuk meninngkatkan peelayanan baaik untuk apparatur maupun pelayanan kepadaa masyarakat. 1. Keb bijakan Um mum Belanjja Daerah Kebijaakan Umum m Belanja beerpedoman pada prinsiip-prinsip peenganggaraan. Belanja daerah disusun dengaan pendeekatan angggaran kinerrja yang berorientasi pada p pencapaian hasil dari input yang direnccanakan daan mempperhatikan pprestasi kinnerja setiap Satuan Keerja Peranggkat Daerahh dalam peelaksanaan tugas pokook dan fuungsinya. TTujuan penggunaan anggaran beerbasis kineerja adalah untuk menningkatkan akuntabilitaas

92


perencanaan angggaran sertta menjaminn afektivitass dan efisieensi pengguunaan anggaran ke dalam program kegiattan. 2. Tarrget dan Reealisasi Beelanja Pemeenuhan kebuutuhan publik yang teruus meningkkat dari tahuun ke tahun telah berim mplikasi terhhadap alokaasi belanjja daerah P Pemerintah Kota Ambon. Berdasarrkan Laporaan Realisassi Anggaran (LRA) Pem merintah Kota Amboon tahun 20011 – 2013, menunjukkkan bahwaa perkembaangan belanja Pemerintah Kota A Ambon teruus meninngkat dari taahun ke tahun. Untuk leebih jelasnyya dapat diliihat pada taabel berikut: Taabel 3.47 B Daeerah Kota Ambon Tahuun 2011-20113 Perkeembangan Belanja Uraian

Taahun 20111 TTarget

2012 Realisasi

Target

2013 Realisaasi

Target

Realisasi

Belanja Daeraah

711.892.3382.066,00

659.484.851.0811,90

713.8883.481.186,00

757.731.346.7703,11

870.747.059.102,15

839.202.3007.572,90

-Belanja tiddak Langsung -Belanja Langsung

516.237.5575.228,00

489.235.951.1700,90

524.0557.317.503,00

539.017.215.6663,00

597.682.902.722,00

572.846.5995.019,00

195.654.8806.838,00

170.248.899.9111,00

189.8226.163.683,00

218.714.131.0040,11

273.064.156.380,15

266.355.7112.553,90

Sumbber : Badan Pengelola Keuangan K Kota K Ambonn, 2013 Prooporsi Belanja Tidak Langsung daan Belanja Langsung L Dalam APBD A Kota Ambon Tahhun 2011-2013 80 70 60 50 40

B BTL

30

B BL

20 10 0 Tahun n 2011

BTL (% %) BL (% %)

Tahun 2 2012

Tahun 2011 74,8 25,2

Tahun 201 13

Tahun 20122 71,13 28,87

Tahun 20113 68,26 31,74 93


Target Belanja Daerah Kota Ambon tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.713,883 milyard meningkat menjadi sebesar Rp.870,747 milyard di tahun 2013. Realisasi Belanja Daerah menunjukkan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2012, realisasi Belanja Daerah adalah sebesar Rp.757,731 milyard, meningkat menjadi Rp.839,202milyard,Pada tahun 2013 terjadi penurunan proporsi Belanja Tidak Langsung namun masih di atas 50% dan hal ini diakibatkan oleh adanya peningkatan Belanja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Ambon sebagai konsekuensi dari kenaikan gaji PNS sebesar 10% pada tahun 2012 dan 2013 yang tidak ditunjang oleh kenaikan penerimaan dari dana perimbangan (DAU) dan Belanja Bantuan dan Hibah yang digolongkan sebagai Belanja Tidak Langsung pada PPKD. C.Kondisi Pembiayaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Perkembangan Pembiayaan Kota Ambon dapat dilihat pada tabel berikut : Tahun

Penerimaan

Pengeluaran

2011

8.639.558.697,57

22.855.852.763,96

2012

34.164.732.077,14

12.965.390.631,81

2013

10.751.905.137,00

5.000.000.000,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, 2013 Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat.

3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan Sepanjang tahun 2013 Pemerintah Kota Ambon telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang diraih yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Di bidang pelayanan publik Pemerintah Kota Ambon telah di nilai oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku dan berada pada zona kuning atau kepatuhan Pemerintah kota Ambon sedang. Dalam

94



menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah Kota Ambon selalu mengedepankan transparansi keuangan dan itu dibuktikan dengan adanya open budget dimana masyarakat dapat mengakses seluruh anggaran pendapatan dan belanja daerah di website www.Ambon.go.id dan di tahun 2013 juga Walikota Ambon telah menandatangani pakta integritas dengan beberapa kepala daerah di provinsi Maluku. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut: 1. Trophy Adipura 2013 Dari : Menteri Negara Lingkungan Hidup RI, diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia Tempat/Tanggal : Jakarta/10 Juni 2013

2. Penghargaan Penghargaan Manggala Karya Kencana 2013 Dari : Kepala BKKBN Pusat Tempat/Tanggal: Kendari-Sulawesi Tenggara, 29 Juni 2013

3. Penghargaan Bhakti Koperasi 2013 Dari : Menteri Koperasi Dan UKM

95



Tempat/Tanggal

: Mataram NTB, 12 Juli 2013

4. Certificate of Acknowledgment 2013 Dari : Menteri Komunikasi dan Informasi RI Tempat/Tanggal: Jakarta/29 April 2013

5. Piagam Rekor MURI 2013, “ Pemrakarsa Kegiatan Bersih Teluk Dengan Peserta Terbanyak” Dari : Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) Tempat/Tanggal : Ambon, 3 September 2013

96


6. Penghargaan Langit Biru Dari : Kementrian Lingkungan Hidup Tempat/Tanggal : Jakarta/ 5 Desember 2013

7. Penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk koperasi berprestasi yaitu koperasi kredit Mario.

97



BAB IV PENUTUP Sebagai bagian penutup dari LAKIP Pemerintah Kota Ambon Tahun 2013, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Ambon telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. 45 sasaran sebagian besar (79,34%) telah dapat direalisasikan dengan baik. Keberhasilan

pencapaian sasaran pada tahun 2013 pada hakekatnya karena berkat

limpahan Rahmat dan Karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, dan hasil kerja sama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat Kota Ambon. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 92 indikator sasaran, disimpulkan bahwa: Pertama, Indikator sasaran pada Misi I, terdiri atas 11 indikator kinerja dengan realisasi 6 indikator kinerja atau 54,55% telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, sementara sebanyak 5 indikator kinerja atau 45,45% masih belum atau tidak mencapai sasaran. Meskipun demikian, tingkat ketidaktercapaian target indikator ini bervariatif tingkat capaiannya, Kedua, indikator sasaran pada misi II berjumlah 32 indikator kinerja dengan realisasi ketercapaian sebanyak 21 indikator kinerja atau 65,62% dan 34,38% belum/ tidak tercapai atau sebanyak 11 indikator kinerja. Ketiga,indikator sasaran pada misi III yang berjumlah 11 indikator kinerja dengan persentase pencapaian sasaran sebanyak 8 indikator atau

98



72,73% dan 27,27% belum atau tidak tercapai atau sebanyak 3 indikator. Keempat, indikator sasaran pada misi IV yang berjumlah 5 indikator kinerja dengan persentase pencapaian sasaran sebanyak 4 indikator atau 80% dan 1 indikator belum atau tidak tercapai atau sebesar 20%. Kelima, indikator sasaran pada Misi V yang berjumlah 7 indikator kinerja dengan presentase pencapaian sasaran sebanyak 7 indikator atau 100%. Keenam, indikator sasaran pada Misi VI berjumlah 11 indikator kinerja dengan realisasi ketercapaian sebanyak 9 indikator kinerja atau 81,81% dan 18,18% belum/tidak tercapai atau sebanyak 2 indikator kinerja. Ketujuh, indikator sasaran pada misi VII yang berjumlah 6 indikator kinerja dengan presentase pencapaian sasaran sebanyak 6 indikator atau 100%. Kedelapan, indikator sasaran pada misi VIII, terdiri atas 9 indikator kinerja dengan realisasi 4 indikator kinerja atau 36,36%, sementara sebanyak 5 indikator kinerja atau 55,54% masih belum atau tidak mencapai sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 45 sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Kota Ambon di Tahun 2013 mengalami penurunan di banding tahun sebelumnya, dan masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yaitu 1.

Penerapan standar pelayanan minimal dan peningkatan kinerja di semua aspek pelayanan publik. Indikator yang masih kurang pencapaiannya adalah jumlah SKPD yang dievaluasi kinerja pelayanan publiknya dengan capaian 0%. Hal ini karena penilaian di lakukan 2 (dua) tahun sekali.

2.

Percepatan proses pelayanan perijinan dengan capaian kinerja 75%

3.

Tertib administrasi pemerintahan, dengan indikator presentase SKPD yang menyampaikan LAKIP dan DPK tepat waktu, dan presentase SKPD yang memiliki tata kearsipan dengan baik hanya mencapai 80% dan 85%.

4.

Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi warga kota, pada indikator APM SMP/MTS/Paket B 97,44%, APS SD/MI 60%, SMP/MTS 27%.

5.

Peningkatan jaringan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh warga kota dengan indikator Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 91,912%

99



6.

Peningkatan prestasi olahraga dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai, pada indikator tersedianya gedung olahraga 0%

7.

Penyediaan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi, dengan indikator jumlah website mencapai 66,66%.

8.

Peningkatan akses pasar dan permodalan dengan indikator kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN 98,31%

9.

Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, pada indikator pencari kerja yang ditempatkan 25,48%

10.

Peningkatan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum dengan indikator Presentase rumah ber IMB 35,23%

11.

Peningkatan upaya menciptakan sistem hukum yang mampu memberikan jaminan rasa keadilan perlindungan hukum bagi masyarakat. Jumlah Ranperda/Perda yang berprespektif HAM merupakan indikator yang belum tercapai 0%.

12.

Peningkatan kapasitas institusi hukum dalam pemberantasan korupsi, dengan indikator tersedianya unit layanan pengaduan dan kebijakan daerah tentang standar pelayanan publik belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 0%

Untuk mengatasi dan menyikapi permasalahan tersebut usaha yang dilakukan adalah antara lain : 1.

Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan aspek pelayanan publik. Hal-hal yang telah diregulasi misalnya tindak lanjut berbagai peraturan tentang standar pelayanan publik dan sistem informasi manajemen pemda.

2.

Pengorganisasian, yang dimaksudkan dengan pengorganisasian adalah untuk membantu setiap penyelenggara program/kegiatan mengetahui sumber-sumber apa yang diperlukan bagi terselenggaranya program/kegiatan yang direncanakan.

100



3.

Mengupayakan seluruh aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta berusaha menerapkan sistem informasi pemda berbasis teknologi.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kota Ambon Tahun 2011-2016 khususnya untuk Tahun Anggaran 2013, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan atau dapat dicapai dengan baik. Namun perlu penyempurnaan strategi di masa datang terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah harus mengacu pada perkembangan lingkungan yang terjadi dan memperhatikan aspirasi masyarakat, sehingga programprogram dan kegiatan yang ditetapkan dapat benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat. Selanjutnya dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon tahun 2013 ini, kiranya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan di tahun berikutnya. Disadari bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

101

KATA PENGANTAR. Ambon, Maret 2014 WALIKOTA AMBON RICHARD LOUHENAPESSY, SH

Recommend Documents