KATA PENGANTAR. Ambon, Maret 2013 WALIKOTA AMBON RICHARD LOUHENAPESSY, SH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenaannya Pemerintah Kota Ambon dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2012, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai Peraturan yang berlaku. Dalam rangka itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Ambon Tahun 2012 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang didasarkan pada Penetapan Kinerja 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 20112016, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Clean Government dan Good Governance. Hasil pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kota Ambon tidak terlepas dari kerja sama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam Perumusan Kebijakan, Implementasi maupun pengawasannya. Demikian LAKIP ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan terhadap masyarakat.

Ambon,

Maret 2013

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY , SH

1

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kota Ambon Tahun 2012

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

1

1.2 Kewenangan Pemerintah Kota Ambon

5

1.3 Kondisi Umum Kota Ambon

10

a. Kondisi Geografis

10

b. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB

13

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis

14

2.2 Visi Misi Kota Ambon

15

2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Ambon

22

2.4 Strategi Pembangunan

23

2.5 Agenda Pembangunan Daerah

27

2.6 Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja

28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Analisis Capaian Kinerja

33

3.2 Akuntabilitas Keuangan

78

3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan

84

BAB IV PENUTUP

86

LAMPIRAN Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2012

2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2012

IKHTISAR EKSEKUTIF Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah

sebagai

wujud

pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, pemerintah Kota Ambon berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Tahun 2012 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2011-2016, secara umum pencapaian sasaran melalui indikatorindikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon Tahun 20112016 dan keputusan Walikota Ambon Nomor 204 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Ambon. Pada tahun 2012 ditetapkan 45 sasaran dengan 92 indikator sasaran dan mengacu pada 8 misi dengan rincian sebagai berikut : Misi pertama terdiri dari, 6 sasaran dan 11 indikator Misi kedua terdiri dari, 10 sasaran dan 32 indikator Misi ketiga terdiri dari, 6 sasaran dan 11 indikator Misi keempat terdiri dari, 3 sasaran dan 5 indikator Misi kelima terdiri dari, 4 sasaran dan 7 indikator Misi keenam terdiri dari, 7 sasaran dan 11 indikator Misi ketujuh terdiri dari, 4 sasaran dan 6 indikator Misi kedelapan terdiri dari, 5 sasaran dan 9 indikator Capaian sasaran padamisi Pertama terdiri atas 11 indikator kinerja dengan realisasi 6 indikator kinerja atau 54,54% telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, sementara sebanyak 5 indikator kinerja atau 45,45% masih belum atau tidak mencapai sasaran.Capaian misiKedua, terdiri atas 32 indikator kinerja dengan realisasi sebanyak 25 indikator kinerja atau 78,12% dan 21,87% belum/ tidak tercapai atau sebanyak 7 indikator kinerja. MisiKetiga, berjumlah 11 indikator kinerja dengan persentase pencapaian sasaran sebanyak 11 indikator atau 100%. MisiKeempat, terdiri atas 5 indikator kinerja dengan persentase pencapaian sasaran sebanyak 5 indikator atau 100%. MisiKelima, berjumlah 7 indikator kinerja dengan presentase pencapaian sasaran sebanyak 7 indikator atau 100%. MisiKeenam, berjumlah 11 indikator kinerja dengan realisasi ketercapaian sebanyak 9 indikator kinerja atau

3



81,81% dan 18,18% belum/tidak tercapai atau sebanyak 2 indikator kinerja. Misi Ketujuh, terdiri atas 6 indikator kinerja dengan presentase pencapaian sasaran sebanyak 6 indikator atau 100%. MisiKedelapan, terdiri atas 9 indikator kinerja dengan realisasi 6 indikator kinerja atau 66,66% telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, sementara sebanyak 3 indikator kinerja atau 33,33% masih belum atau tidak mencapai sasaran.Dan secara keseluruhan dari 8 misi yang ada,di tahun 2012 mencapai hasil 85,14% atau kategori sangat berhasil. Dalam perjalanannya, pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Ambon menghadapi berbagai kendala dan hambatan namun upaya perbaikan terus dilakukan demi tercapainya kinerja pemerintah Kota Ambon yang professional, kredibel, transparan, dan akuntabel.

4


BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Untuk

menilai

tanggungjawab

pemerintah

daerah

di

Indonesia

dalam

menyediakan pelayanan umum (public service) seperti yang diamanatkan oleh TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih,Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan UU Nomor 32 dan 33,Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu diukur sejauh mana pemerintah daerah telah memenuhi standard kinerja sebagai daerah otonomi untuk tercapainya pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan dikeluarkannya peraturan perundangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan Good Governance dan otonomi daerah tersebut.telah

dikembangkan

dan

diterapkan

suatu

sistem

perencanaan

dan

pertanggungjawaban yang dinamakan SAKIP (Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah).Kemauan untuk meningkatkan akuntabilitas menuju Good Governance diawali dengan lahirnya Ketetapan MPR No.XII/MPR/1998 dan Undang-Undang No.28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.Untuk mendukung produk hukum tersebut, maka Presiden menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Setelah berlangsung beberapa tahun.Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang masih belum optimal dalam mencapai Good Governance.Inpres Nomor 7 Tahun 1999 baru mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dalam tataran wacana. Untuk menyempurnakan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkanIntruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

5


Pemberantasan Korupsi. Implementasi Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengamatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP pada hakikatnya merupakan sistem manajemen pemerintah yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented) bukan keluaran semata. Sistem AKIP diimplementasikan secara “ self assessment” oleh masingmasing instansi pemerintah Self assasment maksudnya , instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan. Serta mengukur / mengevaluasi Kinerjanya sendiri dan melaporkannya Kepada instansi yang lebih tinggi. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan

Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP)

kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi periodik

setiap akhir

ditetapkan melalui alat

dalam mencapai

tujuan – tujuan dan sasaran yang telah

pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun

anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) dibuat dalam

rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi

Pemerintah. Berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.LAKIP

juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban peran

kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan

aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi

masyarakat. Bertitik tolak dari RPJMD Kota Ambon Tahun 2011- 2016, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ambon dan Inpres Nomor 7 Tahun1999 tentang

6


Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan

Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan

Kinerja

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun 2012

berisi ikhtisar pencapaian

sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen

penetapan kinerja dan

dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai

pencapaian

sasaran RPJMD, realisasi

pencapaian indikator sasaran

disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja, dengan Pemerintah Kota Ambon

demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

yang menjadi laporan

kemajuan penyelenggaraan

pemerintah oleh Walikota kepada Presiden pada tahun ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.Tahun 2012 merupakan tahun pertama pelaksanaan Peraturan Walikota Ambon Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon 2011-2016. Tahun 2012 merupakan tahun yang strategis, bagi penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Ambon dalam menjalankan RPJMD yang telah disusun, sehingga tahun 2016 sebagai akhir RPJMD 2011-2016 dapat dituntaskan dengan baik sebagaimana visi dan misi Pembangunan Kota Ambon. Pelaksanaan penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Ambon Tahun 2012dengan memperhatikan kepada peraturan perundang – undangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu: 1. TAP MPR No.XI/MPR/ 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UUNo. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah; 4. Undang- Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Instuksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat DPRD Kota Ambon; 10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon; 11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon; 12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon 13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kelurahan Kota Ambon ; 14. Peraturan Daerah kota Ambon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kota Ambon;

8


15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2012 Tentang

Anggaran

pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon; 16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon; 17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon Tahun 2011-2016

1.2

Kewenangan Pemerintah Kota Ambon Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

2007

tentang

Pembagian

Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah. Kewenangan Pemerintah Kota Ambon sesuai dengn Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 disebut dengan istilah urusan. Urusan Daerah Kota meliputi berbagai aspek seperti : Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Wajib terdiri atas : Pendidikan, kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan

Pembangunan,

Perhubungan,

Lingkungan

Hidup,

Pertanahan,

Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan keluarga sejahtera, Sosial, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal Daerah, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Kepegawaian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika. Urusan Pilihan

9


terdiri atas : Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan transmigrasi. Untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Kota Ambon, dibentuk Struktur Organisasi Perangkat Daerah berdasarkanPerda Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat DPRD Kota Ambon, Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Kota Ambon, Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon, Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon,Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kelurahan Kota Ambon dan Perda Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon terdiri dari 15 (lima belas) Dinas, 5 (lima) Badan, 1 (satu) Inspektorat, 6 (enam) Kantor dan 2 (dua) Sekertariat yakni Sekertariat Kota dan Sekertariat DPRD, 5 (lima) Kecamatan dan 20 (dua puluh) Kelurahan. Sekertariat Kota Sekertariat

Kota merupakan unsur staf Pemerintah Kota yang dipimpin oleh

seorang Sekretaris Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Tugas

pokok

Sekretaris

Kota

adalah

membantu

Walikota

dalam

melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat kota. Adapun Susunan Organisasi Sekretariat Kota adalah sebagai berikut : 1. Sekretaris Kota 2. Asisten Tata Pemerintahan.

10



1. Bagian Tata Pemerintahan 2. Bagian Hukum 3. Bagian Humas dan Protokoler. 3. Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat. 1. Bagian Kerjasama dan Promosi Pengembangan Ekonomi 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat. 4. Asisten Administrasi 1. Bagian Organisasi dan Manajemen. 2. Bagian Umum dan Perlengkapan 3. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Ekspedisi Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang membantu pimpinan DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya. Adapun struktur organisasi Sekertariat Dewan adalah sebagai berikut : 1. Bagian Umum, Humas dan Protokoler 2. Bagian Risalah dan Persidangan. 3. Bagian Keuangan. Dinas-Dinas Kota Dinas Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Walikota

11



melalui Sekretariat Kota. Dinas Kota melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidang-bidang tertentu. Jumlah Dinas yang ada di Kota Ambon sebanyak 15 Dinas dengan rincian sebagai berikut : 1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial 4. Dinas Tenaga Kerja 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Pekerjaan Umum 8. Dinas Tata Kota 9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 11. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 12. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Ekonomi Daerah 13. Dinas Pertanian dan Kehutanan 14. Dinas Kelautan dan Perikanan 15. Dinas Kebersihan dan Pertanaman Lembaga Teknis Kota

12



Lembaga Teknis Kota merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota. Lembaga Teknis di Kota Ambon berjumlah 12 buah dengan rincian sebagai berikut : 1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 3. Badan Kepegawaian 4. Badan Pengelola Keuangan 5. Badan Penanggulangan Bencana 6. Inspektorat 7. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan 8. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan 9. Kantor Pelayanan Publik 10. Kantor Satuan Pemadam Kebakaran 11. Kantor Pengolahan Data Elektronik 12. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Pemerintah Kecamatan merupakan Perangkat Kota yang dipimpin seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Walikota melalui

Sekretaris Kota. Organisasi Kecamatan terdiri atas Camat, Sekertaris Camat dan SeksiSeksi

13


Jumlah Kecamatan yang ada di Kota Ambon sampai dengan tahun 2012 ada 5 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Sirimau, Kecamatan Nusaniwe, Kecamatan Teluk Ambon, Kecamatan Teluk ambon Baguala, Kecamatan Leitimur Selatan.

1.3. Kondisi Umum Kota Ambon a.Kondisi Geografis. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979, luas Kota Ambon adalah 377 Km2 atau 2/5 dari luas wilayah pulau Ambon.Berdasarkan hasil survey Tata Guna Tanah Tahun 1980

luas daratan kota Ambon tercatat 359,45 Km2 dan lautan seluas

17,55 Km2 dengan panjang garis pantai 98 Km. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 2 Tahun

2006 wilayah administratif Kota Ambon dimekarkan

menjadi 5 kecamatan dari sebelumnya 3 kecamatan, yang membawahi 20 kelurahan dan 30 desa/negeri. Tabel 1.1 berikut ini memberikan gambaran tentang hasil pemekaran wilayah administrasi Kota Ambon sesuai Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 tahun 2006 tersebut di atas. Tabel 1.1 Keadaan Wilayah Administrasi Kota Ambon Hasil Pemekaran

No 1 2

Kecamatan Nusaniwe Sirimau

Jumlah Desa/Kelurahan Desa/ Kelurahan Negeri 5 8 4 10

Ibukota Amahusu Karang Panjang 3 T.A.Baguala Passo 6 4 Leitimur Selatan Leahari 8 5 Teluk Ambon Wayame 7 J u m l a h 30 Sumber data : Bappekot Ambon Tahun 2012

1 1 20

Luas Wilayah (Km2) 88,35 86,82 40,11 50,50 93,67 359,45

Secara Astronomis, wilayah administrasi Kota Ambon berada antara 3º - 4o Lintang Selatan dan 128 o – 129 o Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut

14


Sebelah Utara

:

Petuanan Desa Hitu, Hila dan Kaitetu dari Kecamatan Leihutu Kabupaten Maluku Tengah.

Sebelah Selatan

:

Laut Banda

Sebelah Timur

:

Petuanan Desa Suli dari Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Sebelah Barat

: Kabupaten Maluku Tengah.

PETA AMBON AMBON MAP

SKALA 1 : 500.000 Keterangan/Legend :

KotaAmbon

Gunung/Mountain

Benteng/Fort

Bandara/Air Field

Jalan Propinsi/Provincial Road

Batas Kecamatan

Jalan Raya/Secondary Road

Sungai/River

Rekreasi Pantai/Beach

15


Kota Ambon dalam kedudukannya sebagai Ibu Kota Provinsi sekaligus berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi, pemerintahan serta pendidikan tinggi di Provinsi Maluku, membawa pengaruh pada pertumbuhan penduduk, terkait dengan migrasi, ke Kota Ambon dari daerah-daerah sekitar. Jumlah penduduk Kota Ambon pada tahun 2011 berjumlah 340.427 jika dibandingkan dengan tahun 2010 meningkat sebanyak 2,77 % dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di kecamatan Sirimau dengan kepadatan 1,681 jiwa / Km², sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di kecamatan Leitimur Selatan dengan kepadatan 191 jiwa / Km². Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kota Ambon dari Tahun 2008-2011 dan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 20082011 dapat dilihat pada tabel 1.2 dan tabel 1.3 di bawah ini Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 – 2011

Tahun

Laki-laki

%

Perempuan

%

Jumlah

2008

141.387

50,26

139.906

49,74

281.293

2009

142.791

50,14

142.018

49,86

284.809

2010

165.926

50,09

165.328

49,91

331.254

2011

167.448

49,19

172.979

50,91

340.427

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Ambon, (2012 data diolah)

Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Ambon Tahun 2008 – 2011

Tahun

Jumlah Penduduk

Laju Pertumbuhan (%)

2008

281.293

3,43

2009

284.809

1,25

2010

331.254

16,31

16



2011

340.427

2,77

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Ambon, (2012 data diolah)

b. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Produk Domestik Regional Bruto Kota Ambon atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan secara bertahap mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2010 PDRB atas dasar harga berlaku Kota Ambon meningkat sebesar 21,43 persen dan sebesar 6,77 persen untuk PDRB atas dasar harga konstan. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku untuk kota Ambon tahun 2011 sebesar Rp. 4,2 trilyun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar Rp. 1,9 trilyun dengan laju pertumbuhan ekonomi Kota Ambon tahun 2011 adalah sebesar 6,77 persen, jika dilihat berdasarkan harga berlaku, maka kontribusi terbesar diberikan oleh sector jasa – jasa sebesar 27,81 persen, diikuti sector perdagangan, hotel dan restoran sebesar 27,38 persen dan sector angkutan dan komunikasi sebesar 18,05 persen. Keadaan yang sama jika diamati berdasarkan harga konstan, dimana sector jasa – jasa merupakan pemberi kontribusi terbesar yaitu 27,24 persen, diikuti sector perdagangan, hotel dan restoran sebesar 24,13 persen dan sector angkutan dan komunikasi sebesar 20,16 persen. Dari Sembilan sector ekonomi yang ada, seluruhnya menghasilkan pertumbuhan positif bagi PDRB Kota Ambon tahun 2011. Untuk PDRB atas dasar harga berlaku, pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sector jasa – jasa yaitu sebesar 37,26 persen, sementara yang terkecil yaitu sector pertanian yaitu sebesar 7,63 persen. Namun untuk PDRB atas dasar harga konstan, pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sector konstruksi sebesar 15,91 persen dan yang terendah adalah sector pertanian sebesar 2,18 persen. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah adalah pendapatan regional per – kapita. Pada tahun 2011, besarnya pendapatan per – kapita atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp. 11.157.659,- sedangkan pendapatan per

17



– kapita atas dasar harga konstan di tahun 2011 tercatat sebesar Rp. 5.053.118,- . Pendapatan per – kapita Kota Ambon berdasarkan harga berlaku tumbuh cukup cepat, yaitu 18,07 persen.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis local, nasional,global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena demikian pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Ambon tahun 2012 ini, mengacu pada Peraturan Walikota Ambon Nomor 30

Tahun 2011 tentang rencana pembangunan jangka menengah

daerah ( RPJMD ) Kota Ambon tahun 2011 - 2016. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Ambon tahun 2011 - 2016 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun ( Perencanaan Jangka Menengah ) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu local, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif

dan berkesinambungan sehingga dapat di implementasikan secara

bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan

18


2.2Visi – Misi Kota Ambon Visi Berkaitan Dengan Pandangan Kedepan Menyangkut Kemana instansi pemerintah harus dibawah dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ambon tahun 2011 – 2016 disusun dengan tujuan : 1) sebagai pedoman penyenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ; 2) sebagai acuan Recana Pembangunan Tahunan Kota Ambon,; dan 3) sebagai pedoman kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Upaya untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, religius, lestari dan harmonis merupakan obsesi dari Pemerintah Kota Ambon melalui perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi antara tujuan yang hendak dicapai dan Visi pembangunan yang mengandung pola pikir dan pola tindak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2011 – 2016. Berdasarkan

permasalahan,

tantangan

dan

berbagai

sumber

daya

potensial

pembangunan yang dimiliki Kota Ambon, dan visi pasangan Walikota dan Wakil Walikota Ambon periode tahun 2011 – 2016, maka visi Kota Ambon 2011 – 2016 adalah : “Ambon

Yang

Maju,

Mandiri,

Religius,

Lestari

Dan

Harmonis

Berbasis

Masyarakat” Untuk lebih memahami filosofi dari Visi diatas maka beberapa penjelasan pengantar dikemukakan sebagai berikut:

19



Yang dimaksud dengan birokrasi yang maju dalam visi ini adalah kapasitas dan kehandalan birokrat Kota dalam pelayanan publik secara professional, berkomitmen, integritas, jujur dengan etos kerja yang tinggi dalam tugas-tugas birokrasi di pemerintahan Kota, terutama dalam pelayanan publik. Maju dibidang pendidikan adalah terjadinya peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh terkait mutu pembelajaran, pendidik, infrastruktur, manajemen,

dan

pendanaan dan terwujudnya sekolah-sekolah berskala internasional ataupun World Class School di Kota Ambon. Maju dalam bidang kesehatan adalah terjadinya peningkatan pelayanan kesehatan yang prima bagi warga kota dan berpihak pada rakyat dengan menyediakan berbagai fasilitas kesehatan bagi penduduk miskin. Meningkatkan peran pusat-pusat kesehatan masyarakat di kota ambon dengan meningkatkan kompetensi tenaga medis dan paramedis, mengadakan berbagai peralatan medis dan obat-obatan di rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan masyarakat melalui program program sehat Kota Ambon dengan target capaian selama periode pemerintahan kota. Lingkungan yang maju mengindikasikan terjadinya keseimbangan ekologis lingkungan hidup di wilayah kota Ambon dengan partisipasi masyarakat yang kuat dan berkomitmen dimana proses pengelolaan lingkungan hidup berjalan secara terarah dengan mengelola sampah secara baik dengan teknologi tepat, membina kesadaran masyarakat yang peduli terhadap lingkungan terutama di lahan atas wilayah Daerah Aliran Sungai, memperluas wilayah penutupan hutan dengan mengoptimalisasi fungsi lindung dan daerah tangkapan agar tercapai hasil air yang lestari dengan kualitas yang tinggi. Kota Ambon menjadi kota yang bersih tertib nyaman, lingkungan yang hijau asri sehingga dapat mengembalikan citra Ambon Manise. Hukum yang maju dalam visi ini adalah terjadinya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum seluruh warga kota sehingga terjadi perubahan perilaku terhadap

20


penyelenggaraan dan penegakan

hukum di masyarakat dengan tujuan terjadinya

ketertiban, ketaatan dan kepatuhan di bidang hukum serta menurunnya kejadian dan kasus-kasus pelanggaran hukum di masyarakat Ekonomi yang maju dalam visi ini mengindikasikan terjadinya geliat ekonomi yang tinggi dengan inflasi rendah dan berkembangnya sektor riil yang berbasis kerakyatan sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan terjadinya pemerataan pendapatan.Bertumbuhnya industri menengah berbasis sumberdaya alam lokal yang terfokus pada komoditi hasil perkebunan dan perikanan rakyat serta berkembangnya industri pariwisata yang memacu peningkatan investasi yang menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, sehingga meminimalkan pengangguran di Kota Ambon. Yang dimaksudkan dengan mandiri dalam Visi ini adalah memacu pertumbuhan ekonomi dan sebagai pusat perdagangan demi kesejahteraan masyarakat. Kota Ambon sebagai pusat pemerintahan provinsi dengan tingkat pertumbuhan bisnis dan pusat perdagangan yang relative cukup baik hal ini ditunjukkan dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lain di Maluku. Namun disisi lain kota Ambon masih ditemui tingkat kemiskinan masyarakat yang cukup tinggi, sarana transportasi tidak merata, investasi yang masih rendah, dan ketersediaan lapangan kerja yang terbatas dengan tidak memanfaatkan kearifan lokal sebagai sektor pariwisata untuk memacu pertumbuhan ekonomi agar : 1. Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dan standar pelayanan minimal. Meliputi peningkatan pelaksanaan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat atau keluarga. 2. Peningkatan memanfaatkan

ekonomi

daerah

serta

pemberdayaan

secara

optimal

potensi

sumber

daya

masyarakat local

atas

dengan dasar

pembangunan yang berbasis keunggulan kompetitif 3. Peningkatan peran sektor swasta dan mendorong pengembangan investasi dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang ramah lingkungan

21


4. Membuka aksesibilitas wilayah serta mendorong pengembangan transportasi sehingga membuka peluang bagi pengembangan pasar baik secara lokal, nasional, maupun internasional 5. Membuka lapangan kerja terutama dalam pengembangan potensi sumber daya lokal/kearifan lokal yang meliputi kelautan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan pengembangan sektor pariwisata Harominisasi

kehidupan

warga

dimaksudkan

agar

terciptanya

kondisi

saling

menghargai antara sesama orang basudara dengan prinsip-prinsip pela gandong. Nilainilai pela gandong yang dipertahankan untuk melindungi warga kota dan bertujuan membangun Ambon yang damai dan toleran. Toleransi antar umat beragama perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu, hal ini untuk membangun kesadaran hidup masyarakat bahwa di Ambon terdapat berbagai multi agama dan etnik. Oleh Karena itu, peran lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga agama sangat penting dalam mewujudkan kehidupan yang toleran di kota Ambon. Kerukunan adalah sikap warga kota yang hidup rukun dan teratur dan berupaya menghindari kekerasan maupun konflik yang biasanya muncul dari hal-hal sepele yang berakibat fatal bagi kehidupan masyarakat. Hidup rukun sangat diperlukan bagi warga kota untuk menciptakan kondisi Ambon yang benar-benar aman dan tentram. Untuk mewujudkan visi Kota Ambon 2011 – 2016 yaitu “Ambon Yang Maju, Mandiri, Religius, Lestari Dan Harmonis Berbasis Masyarakat”, maka dijabarkan dalam 8 (delapan) misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kota Ambon : 1. Menata dan meningkatkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan masyarakat. Salah satu agenda yang menjadi fokus pembangunan Kota Ambon adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya menata dan meningkatkan profesionalisme birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas,

22


efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi

masyarakat

yang

dapat

menjamin

kelancaran,

keserasian

dan

keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan kebijakan yang terarah pada peningkatan standar manajemen profesionalisme; sumber daya manusia aparatur (birokrat) yang memiliki semangat, disiplin, ethos dan kinerja; perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. 2. Meningkatkan kesejahteraan penduduk dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar merupakan pilar terpenting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan angka melek aksara bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kota Ambon harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dilain pihak

Kesehatan juga merupakan investasi untuk

mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan

kemiskinan.

Dalam

pelaksanaan

pembangunan

kesehatan

dibutuhkan perubahan cara pandang (mindset) dari paradigma sakit ke paradigma sehat. 3. Menata dan membenahi kota sesuai fungsi dan peruntukan Menata

dan

membenahi

kota

dimaksudkan

untuk

memantapkan

sistem

pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi dan karakteristik wilayah kota Ambon,

23


didukung

dengan

kesadaran

masyarakat

dalam

memanfaat

ruang

sesuai

peruntukan guna menjamin dinamika pembangunan berkelanjutan. Dilain pihak membenahi Ambon diarahkan pada sasaran kondisi infrastruktur seperti jaringan jalan, jaringan transportasi, jaringan drainase, persampahan, sumberdaya air dan pelayanan air bersih, serta sarana prasarana lainnya masih belum mengimbangi perkembangan

dinamika

pengembangan.Usahamenata

masyarakat dan

membenahi

terutama ruangkota

di yang

wilayah konsisten

akanmenghasilkan struktur dan pola tata ruang yang serasi, lestari dan optimal didukung pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien. 4. Menata penduduk dan kependudukan Kota Ambon dalam kedudukannya sebagai ibu kota Propinsi Maluku sekaligus berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi , pemerintahan dan pendidikan membawa pengaruh besar pada pertumbuhan penduduk terkait dengan migrasi dari daerah-daerah sekitar. Kondisi ini memerlukan penataan penduduk dan sistem kependudukan agar tertib dan mencegah kota Ambon tumbuh menjadi kota kumuh. 5. Menata dan meningkatkan lingkungan lestari berbasis partisipatif dan kolaboratif Berbepa faktor yang masih harus menjadi perhatian di bidang lingkungan adalah kondisi daerah aliran sungai (DAS)

dan pengelolaan konservasiarea tangkapan

(catchment area). Maraknya penyalahgunaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan catchment area berdampak pada fungsi dan daya dukung bantaran sungai dan catchment area menjadi rendah, sehingga jika hujan di hulu maka debit limpasan air tidak mampu ditahan karena kapasitas saluran turun diakibatkan sedimentasi dan sampah. 6. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri kerakyatan berbasis potensi wilayah/daerah

24


Penguatan ekonomi masyarakat diharapkan akan mampu mendorong peningkatan kemampuan

masyarakat

sehingga

menghadapi berbagai tantangan.

memiliki

kemampuan

bertahan

dalam

Dengan pendampingan dan penguatan institusi

lokal, bantuan dana bergulir bagi masyarakat, dan bantuan pembangunan sarana prasarana, diharapkan dapat memperkuat kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu pengembangan pasar-pasar tradisional perlu mendapatkan perhatian sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Ambon. 7. Meningkatkan kehidupan orang basudara berbasis kearifan lokal Rekonsiliasi merupakan sarana efektif untuk ambon yangmaju, mandiri, religius, lestari dan harmonis. Konflik sosial di masa lampau berpotensi muncul kembali ke permukaan apabila tidak dilakukan penyelesaian secara menyeluruh melalui caracara yang tepat. Agar proses konsolidasi demokrasi berjalan dengan efektif, masyarakat Kota Ambon perlu melakukan rekonsiliasi antar orang basudara dengan mengembangkan khasana budaya lokal sebagai suatu kearifan lokal

untuk

menyelesaikan konflik-konflik masa lalu tersebut. 8. Meningkatkan sistem penegkan hukum dan peran institusi sosial budaya masyarakat Hukum adalah instrumen untuk melindungi kepentingan individu dan sosial.Saat ini timbul degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat.Gejala ini ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada.Hal ini telah tercermin dari peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat. Sebagai akibatnya timbul ketidakpastian hukum yang tercipta melalui proses pembenaran perilaku salah dan menyimpang atau dengan kata lain hukum hanya merupakan instrumen pembenar bagi perilaku salah.

Peranan institusi-institusi

25


hukum maupun institusi sosial budaya dalam masyarakat merupakan kunci bagi supremasi hukum untuk kepentingan pembangunan.

2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Ambon Arah kebijakan utama pembangunan kota Ambon di atas fondasi “Benahi Ambon Membangun Negeri Menata Kota” ditujukan untuk: 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar; 2. Mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan perekonomian daerah yang ditujukan

untuk

mencapai

pertumbuhan

ekonomi

yang

tinggi

melalui

pengembangan kawasan-kawasan strategis,dan pengembangan usaha ekonomi kecil dan mikro; 3. Membangun infrastruktur dasar dan membenahi sistem transportasi dengan jaringan pendukungnya; 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pengembangan jaringan PUSKEMAS, dan pusat-pusat rujukan pelayanan kepada masyarakat miskin; 5. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dengan meningkatkan angka melek huruf, APK dan APM semua jenjang pendidikan serta rata-rata lama bersekolah masyarakat; 6. Membangun infrastuktur pendidikan, meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk menghasilkan anak Ambon yang cerdas; 7. Membenahi sistem persampahan kota dan mengembangkan model pengelolaan yang ramah lingkungan menuju Kota Ambon Manise; 8. Meningkatkan kinerja organisasi dan manajemen pemerintah yang profesional untuk mencapai standar pelayanan minimal kepada masyarakat; 9. Mengembangkan Ambon sebagai kota minapolitan, pusat aktifitas ekonomi dan transit bisnis Maluku dan sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata;

26


10. Meningkatkan kehidupan orang basudara dan penegakan hukum, politik dan HAM; 11. Mengembangkan seni dan budaya lokal serta pariwisata; 12. Mengembangkan peran generasi muda dan prestasi olahraga; 13. Merevitasilasi tata ruang kota yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan fungsi peruntukannya. 14. Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian pembangunan serta pemberantasan dan pencegahan korupsi

2.4 Strategi Pembangunan Berdasarkan tujuan yang akan diwujudkan sebagai bentuk akhir dalam menjalankan misi guna mendukung terwujudnya visi yang dicita-citakan yaitu menjadikan Ambon Yang Maju, Mandiri, Religius, Lestari Dan Harmonis Berbasis Masyarakat, maka strategi dasar pembangunan kota Ambon untuk lima tahun ke depan (2011-2016), adalah sebagai berikut : Misi ke – 1 Menata

dan

meningkatkan

profesionalisme

birokrasi

dalam

pelayanan

masyarakat dengan tujuan akhir adalah a) terwujudnya standar pelayanan minimal, b) terwujudnya ketertiban dan kepatuhan masyarakat , dan c) terwujudnya birokrat yang professional, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah: •

Penerapan standar pelayanan minimal dan peningkatan kinerja disemua aspek pelayanan publik;

•

Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ;

•

Tertib administrasi Pemerintahan ;

•

Peningkatan pengawasan dan akuntanbilitas kinerja Pemerintah dan Legislatif ;

•

Percepatan proses pelayanan perijinan ; 27



•

Menegakkan pelaksanaan peraturan Pemerintah dan peraturan Daerah

Misi ke – 2 Meningkatkan kesejahteraan penduduk dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar dengan tujuan akhir adalah a) meningkatnya kualitas pendidikan warga kota sesuai dengan perkembangan iptek, b) meningkatnya derajat kesehatan dan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat kota Ambon, c) meningkatnya akses pelayanan kesehatan, d) tersedia infrastruktur dasar yang memadai bagi masyarakat, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah: •

Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi warga kota;

•

Peningkatan peran generasi muda dalam pembangunan Kota Ambon;

•

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan warga kota;

•

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;

•

Peningkatan jaringan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh warga kota;

•

Meningkatkan peran posyandu dan puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan masyarakat;

•

Optimalisasi kinerja pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis.

•

Peningkatan prestasi olah raga dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai;

•

Penyediaan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;

•

Peningkatan infrastruktur dasar masyarakat (listrik, air, telepon dan jalan desa)

Misi ke – 3 Menata dan membenahi kota sesuai fungsi dan peruntukan dengan tujuan akhir adalah terwujudnya penataan ruang dan pengembangan wilayah perkotaan Ambon yang terintegrasi, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah:

28


•

Peningkatan penataan ruang dan pengendalian pembangunan secara intensif ;

•

Peningkatan sarana dan prasarana jalan dan efisiensi transportasi kota;

•

Pembenahan sistem transportasi publik;

•

Pembenahan sistem persampahan dan drainase;

•

Peningkatan ketersediaan sumber daya air dan pelayanan air bersih;

•

Peningkatan sistem kelistrikan dan penerangan jalan.

Misi ke – 4 Menata penduduk dan kependudukan dengan tujuan akhir adalah terwujudnya penataan penduduk dan kependudukan, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah: •

Mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk kota Ambon;

•

Menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk kota Ambon;

•

Menata

kebijakan

administrasi

kependudukan dan meningkatkan data,

dokumen, dan informasi penduduk; Misi ke – 5 Menata dan meningkatkan lingkungan lestari berbasis partisipatif dan kolaboratif dengan tujuan akhir adalah terwujudnya lingkungan kota yang tertib, indah, bersih, hijau, aman, nyaman dan lestari, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah: •

Penataan daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air;

•

Pembangunan kota berwawasan lingkungan;

•

Pengendalian pencemaran dan pengurasakan lingkungan hidup di darat dan pesisir;

•

Peningkatan sistem pengelolaan sampah.

Misi ke – 6 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri kerakyatan berbasis potensi wilayah/daerah dengan tujuan akhir adalah mewujudkan berkembangnya ekonomi

29



rakyat berbasis industri menengah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah: •

Pengembangan industri terutama industri kecil (home industry) dan industri menengah;

•

Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dan penguatan institusi pasar;

•

Peningkatan akses pasar dan permodalan;

•

Peningkatan penyediaan jaringan pendukung untuk UMKM, koperasi dan investasi;

•

Pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan;

•

Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja;

•

Percepatan dan kemudahan proses perizinan.

Misi ke – 7 Meningkatkan kehidupan orang basudara berbasis kearifan lokal dengan tujuan akhir adalah mewujudkan : a) proses konsolidasi demokrasi, b) rekonsiliasi antar orang basudara , dan c) mengembangkan khasana budaya lokal sebagai suatu kearifan dalam menata kehidupan yang harmonis, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah: •

Mendorong terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

•

Pengembangan kebudayaan lokal yang mampu mempererat kehidupan kebersamaan;

•

Pengembangan kepariwisataan, seni dan budaya lokal yang konstruktif dan konstektual;

•

Pengelolaan kekayaan dan peningkatan keragaman serta pengembangan nilainilai budaya lokal untuk terciptanya hidup orang basudara.

30



Misi ke – 8 Meningkatkan sistem penegakan hukum dan peran institusi sosial budaya masyarakat dengan tujuan akhir adalah terwujudnya a) kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum, b) penuntasan kasus kriminal untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, maka strategi pembangunan yang ditetapkan adalah: •

Peningkatan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum;

•

Penurunan angka kriminalitas,angka kekerasan, pelanggaran hukum, dan meningkatnya penyelesaian kasus-kasus hukum;

•

Penguatan institusi sosial budaya masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan kota Ambon;

•

Peningkatan upaya menciptakan sistem hukum yang mampu memberikan jaminan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

•

Peningkatan kapasitas institusi hukum dalam pemberantasan korupsi

2.5 Agenda Pembangunan Daerah Dari penjelasan visi, misi, arah kebijakan dan strategi pembangunan maka agenda pembangunan Kota Ambon periode pembangunan tahun 2011 -2016 dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) agenda utama yaitu: 1. Penguatan kapasitas pemerintahan dan profesionalisme aparatur penyelenggara 2. Menwujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastuktur 3. Penataan ruang dan pengembangan wilayah 4. Penguatan institusi budaya lokal yang mampu membangun hidup orang basudara, penegakan hukum, HAM, politik, keagamaan, dan keamanan serta ketertiban masyarakat 5. Pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup

31


2.6 Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun dan kegiatan tertentu.Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2012 adalah serangkaian kesepakatan/ pernyataan kinerja yang memuat sasaran-sasaran strategis, Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja Pemerintah Kota Ambon Tahun 2012. Misi ke – 1 :Menata dan meningkatkan profesionalisme birokrasi dalam pelayanan masyarakat Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

Satuan

Target

SPM

13

SKPD

47

Pemberdayaan dan peningkatan - Presentase peran masyarakat dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan penyelenggaraan pembangunan - Presentase organisasi pemberdayaan yang menjalankan fungsinya dengan baik

%

55

%

90

Tertib administrasi Pemerintahan

- Presentase SKPD yang menyampaikan LAKIP dan DPK tepat waktu - Presentase SKPD yang memiliki tata kearsipan dengan baik Peningkatan pengawasan dan - Aparatur pengawasan yang berkualifikasi akuntanbilitas kinerja Pemerintah auditor dan Legislatif - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan - Juklak dan juknis pengawasan

%

90

%

90

%

100

% %

100 100

Percepatan proses pelayanan perijinan Menegakkan pelaksanaan peraturan Pemerintah dan peraturan Daerah

Bh

4

%

15

Penerapan standar pelayanan - Jumlah rencana pencapaian SPM yang minimal dan peningkatan kinerja ditetapkan disemua aspek pelayanan public - Meningkatnya kinerja pelayanan publik

Sistem informasi manajemen Pemkot Menurunnya presentase pelanggaran Perda

jumlah

Misi ke – 2 :Meningkatkan kesejahteraan penduduk dibidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar

32



Sasaran

Satuan

Target

-Pendidikan anak usia dini -Penduduk yang berusia >15 tahun, melek huruf -Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/ Paket A -Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs /Paket B -Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C -Angka putus sekolah (APS) SD/MI -Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs -Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA -Angka kelulusan (AL) SD/MI -Angka kelulusan (AL) SMP/MTs -Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA -Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs -Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA -Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV

% %

17,06 99,90

%

82,98

%

81,81

%

65,31

% % %

0,06 0,12 0,35

% % % % %

98,53 96,40 98,34 100,94

%

112,76

%

53,90

Peningkatan peran generasi muda dalam pembangunan Kota Ambon

-Presentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan

%

10

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan warga kota

-Puskesmas rawat inap

Bh

1

-Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan -Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA -Cakupan dan penemuan penanganan penderita penyakit DBD

%

-Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SD -Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SMP -Presentase gedung sekolah yang kondisinya baik untuk tingkat SMA/SMK Peningkatan jaringan pelayanan -Cakupan pelayanan kesehatan rujukan kesehatan yang menjangkau pasien masyarakat miskin seluruh warga kota Meningkatkan peran posyandu -Posyandu aktif dan puskesmas sebagai ujung -Cakupan tenaga penyuluh kesehatan tombak pembangunan terlatih kesehatan masyarakat; Optimalisasi kinerja pelayanan -Cakupan pertolongan persalinan oleh kesehatan dan peningkatan tenaga kesehatan yang memiliki kualitas dan kuantitas tenaga kompetensi kebidanan medis -Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Peningkatan prestasi olah raga -Lapangan olahraga dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang -Tersedianya gedung olahraga memadai Penyediaan sistem informasi -Jumlah Webssite yang berbasis teknologi informasi

%

Peningkatan kualitas pemerataan pendidikan warga kota

dan bagi

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan kesehatan

% %

%

100 55 100 50,66 49,90

% 61,00 %

67,2

% Orang

77,03 44

%

87

% /1000 penduduk

63 0,45

Unit

2

bh

3

33


Peningkatan infrastruktur dasar masyarakat (listrik, air, telepon dan jalan desa)

-Jalan aspal dalam kondisi baik -Sarana pemukiman menggunakan air bersih

yang

% %

70 90

Misi ke – 3 :Menata dan membenahi kota sesuai fungsi dan peruntukan

Sasaran


Peningkatan penataan ruang dan -Ruang terbuka Hijau (RTH) pengendalian pembangunan -Dokumen perencanaan secara intensif pengawasan pekerjaan fisik Peningkatan sarana dan -Angkatan darat prasarana jalan dan efisiensi -Rambu jalan transportasi kota -Marka jalan

dan

Satuan

Target

% dokumen

12,23 1

% % %

0,016 25 20

Pembenahan sistem transportasi public

-Tersedianya halte -terbangunnya terminal

% %

97 99

Pembenahan sistem persampahan dan drainase

-Penanganan sampah -Terpeliharanya saluran drainase

% %

82,85 90

Peningkatan ketersediaan sumber daya air dan pelayanan air bersih Peningkatan sistem kelistrikan dan penerangan jalan

-Rumah tangga pengguna air besih

%

36

-Terbangunnya fasilitas penerangan

%

100

Satuan

Target

% %

80,94 24,62

% Per 1000 penduduk %

15,75 1,10

Misi ke – 4 :Menata penduduk dan kependudukan

Sasaran


Mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk kota Ambon Menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk kota Ambon

-Prevalensi peserta KB aktif -Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera -Kepemilikan KTP -Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Menata kebijakan administrasi -Implementasi sistem SIAK kependudukan dan meningkatkan data, dokumen, dan informasi penduduk

100

Misi ke – 5 :Menata dan meningkatkan lingkungan lestari berbasis partisipatif dan kolaboratif

34


Sasaran


Penataan daerah aliran sungai -Terserapnya air hujan dalam perut bumi dan daerah tangkapan air Pembangunan kota berwawasan -Cakupan pengawasan terhadap lingkungan pelaksanaan AMDAL -Penegakan hukum lingkungan -Kawasan kumuh Pengendalian pencemaran dan -Penanganan kasus pengaduan pengurasakan lingkungan hidup masyarakat akibat gangguan di darat dan pesisir pencemaran/pengrusakan lingkungan -Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk Peningkatan sistem pengelolaan -Terpeliharanya IPST sampah

Satuan

Target

%

15

%

100

% % %

100 19,81 60

Per 1000 penduduk %

15 100

Misi ke – 6 :Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri kerakyatan berbasis potensi wilayah/daerah

Sasaran


-Usaha mikro dan kecil Pengembangan industri terutama -Pengetahuan usaha mikro dan kecil industri kecil (home industry) dan meningkat industri menengah -Penurunan angka kemiskinan Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dan penguatan institusi pasar -Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN Peningkatan akses pasar dan permodalan -Koperasi aktif Peningkatan penyediaan jaringan -UMKM formal pendukung untuk UMKM, koperasi dan investasi -Pemberdayaan ekonomi masyarakat Pemberdayaan masyarakat pesisir petani dan nelayan -Tingkat partisipasi angkatan kerja Peningkatan perluasan -Pencari kerja yang ditempatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja -Presentase SKPD yang memiliki standar Percepatan dan kemudahan pelayanan proses perizinan -Presentase perijinan yang terselesaikan

Satuan

Target

usaha %

3 95,21

%

7,5

%

71,2

% %

82,11 100

%

90

% %

48,18 16,48

% %

50 80

Misi ke – 7 :Meningkatkan kehidupan orang basudara berbasis kearifan lokal

Sasaran


Mendorong terciptanya kerukunan -Jumlah kendaraan masyarakat akan nilaihidup bermasyarakat, berbangsa nilai luhur budaya bangsa dan bernegara

Satuan

Target

orang

100

35


Pengembangan kebudayaan lokal yang mampu mempererat kehidupan kebersamaan Pengembangan kepariwisataan, seni dan budaya lokal yang konstruktif dan konstektual Pengelolaan kekayaan dan peningkatan keragaman serta pengembangan nilai-nilai budaya lokal untuk terciptanya hidup orang basudara.

-Peningkatan event seni dan budaya local

%

50

-Kunjungan wisata -Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2012 -Sarana penyelenggaraan seni dan budaya -Presentase dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya

0rang %

190 15,22

bh

10

%

15

Misi ke – 8 :Meningkatkan sistem penegakan hukum dan peran institusi sosial budaya masyarakat

Sasaran


Peningkatan kepatuhan dan -Presentase rumah ber IMB disiplin masyarakat terhadap -Tertatanya PKL hokum -Rasio satpol-pp terlatih terhadap jumlah Penurunan angka penduduk kriminalitas,angka kekerasan, pelanggaran hukum, dan meningkatnya penyelesaian kasus-kasus hokum -Terlaksananya operasi penertiban Penguatan institusi sosial budaya -Pelaksana operasional yang berkualitas masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan kota Ambon Peningkatan upaya menciptakan -Jumlah ranperda/perda yang sistem hukum yang mampu berprespektif HAM memberikan jaminan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Peningkatan kapasitas institusi -Tersedianya unit pelayanan pengaduan hukum dalam pemberantasan -Kebijakan daerah tentang standart korupsi pelayanan publik -Jumlah pejabat yang menyampaikan LHKPN

Satuan

Target

% lokasi

30 3

%

50

kali orang

40 103

perda

1

unit

1

kebijakan orang

2 50

36


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan dalam mengelola

sumber

daya

sesuai

dengan

mandat

yang

diterima.

Media

pertanggungjawaban tersebut adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan pelaporan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Media pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

3.1 Analisis Capaian Kinerja Dalam mengukur kinerja Pemerintah Kota Ambon, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam kegiatan-kegiatan Tahun 2012 sebagian besar indikatornya meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu inputs, outputs dan outcomes. Penyimpangan dari tiga indikator yang diinginkan disebabkan belum terciptanya sistem informasi (sistem pengumpulan data) dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapainya benefits maupun impacts beberapa kegiatan pada Tahun 2012. Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Ambon dalam Tahun 2012 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

37


- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

rendah

realisasi

menunjukkan

semakin

rendahnya

kinerja,

digunakan rumus:

Realisasi Capaian indikator kinerja =

x 100 % Rencana

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam

skala pengukuran

ordinal sebagai

berikut : 85 s/d 100: Sangat Berhasil 70 ≤ X < 85 : Berhasil 55 ≤ X < 70 : Cukup Berhasil

X < 55

: Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.Pengukuran

38


kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator keluaran dan hasil (outcomes).

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja agar setiap stakeholder maupun instansi penilai akuntabilitas mengetahui sejauhmana capaian kinerja Pemerintah Kota Ambon, uraian berikut memaparkan capaian masing-masing sasaran dimaksud.

Sasaran 1 : Penerapan Standar Pelayanan Minimal Dan Peningkatan Kinerja Di Semua Aspek Pelayanan Publik

Tabel 3.1 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Dan Peningkatan Kinerja Di Semua Aspek Pelayanan Publik No

1. 2.

Indikator Kinerja

Jumlah rencana pencapaian SPM yang ditetapkan Meningkatnya kinerja pelayanan publik

Satuan

Capaian Kinerja 2011 (%)

Target

Tahun 2012 Realisasi Capaian (%)

SPM

-

13

12

92,30

SKPD

-

47

47

100

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut di atas, diperoleh gambaran bahwa dari 2 (dua) buah indikator sasaran yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja di atas 85% atau bermakna sangat berhasil.Untuk indikator jumlah rencana pencapaian SPM yang ditetapkan, telah ditetapkan dengan keputusan Walikota Ambon Nomor 744 Tahun 2012 tentang rencana pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Kota Ambon. Terdapat 1(satu) SPM yang belum ditetapkan yaitu bidang perumahan rakyat yang disebabkan karena belum adanya bidang yang

39


menangani perumahan rakyat, namun untuk kedepannya telah di buat rancangan untuk dibentuknya suatu bidang yang menangani hal tersebut. Untuk indikator meningkatnya kinerja pelayanan publik telah dilakukan penilaian kinerja unit pelayanan publik terhadap 47 SKPD di lingkup Pemerintah Kota Ambon yang melayani masyarakat secara langsung, dan kedepannya akan dilakukan penilaian kepada semua SKPD di lingkup pemerintah kota Ambon sehingga kualitas ataupun kinerja pelayanan kepada masyarakat akan semakin meningkat. Sasaran 2 : Pemberdayaan Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pembangunan

Tabel 3.2 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2 Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan No

1. 2.

Indikator Kinerja

Presentase peran masyarakat dalam pembangunan Presentase organisasi pemberdayaan yang menjalankan fungsinya dengan baik

Satuan


Target


%

90

55

50

90

%

90

90

90

100

Tabel 3.2 memperlihatkan bahwa target pencapaian indikator presentase organisasi pemberdayaan yang menjalankan fungsinya dengan baik terealisasi 100%, sedangkan indikator presentase peran masyarakat dalam pembangunan hanya terealisasi 90%. Fakta ini menunjukkan bahwa upaya pencapaian sasaran ini dikategorikan sangat berhasil. Hambatan dalam pencapaian sasaran ini adalah : 1. Multipersepsi dari masyarakat akan adanya perubahan karena pembangunan 2. Rendahnya partisipasi masyarakat 3. Keterbatasan pagu anggaran yang disediakan

40


Langkah pemecahan masalah yakni : 1. Mengupayakan peran aktif masyarakat melalui organisasi pemberdayaan yang mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan 2. Kerjasama dengan tokoh agama dan masyarakat pentingnya pembangunan bagi kemajuan bangsa.

Sasaran 3 : Tertib Administrasi Pemerintahan

Tabel 3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3 Tertib administrasi pemerintahan No

1.

2.

Indikator Kinerja

Satuan

Presentase SKPD yang menyampaikan LAKIP dan DPK tepat waktu Presentase SKPD yang memiliki tata kearsipan dengan baik


Target


%

85

90

80

88,88

%

85

90

85

94,44

Berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran tertib administrasi pemerintahan adalah di atas 85% atau dapat dikategorikan

sangat

berhasil.

Namun

dari

realisasi

kuantitas

SKPD

yang

menyampaikan LAKIP dan DPK tepat waktu mengalami penurunan dari tahun 2011 sebesar 5% menjadi 80% di tahun 2012. Untuk indikator presentase SKPD yang memiliki tata kearsipan dengan baik juga tidak mengalami perubahan dari tahun 2011. Sebenarnya, semua SKPD telah menangani kearsipan sesuai dengan aturan yang baku, tapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal, karena belum adanya tenaga SDM yang mengelola arsip secara khusus di setiap SKPD. Sasaran 4 : Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dan Legislatif

41


Tabel 3.4 Evaluasi Pencapaian Sasaran 4 Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah dan legislatif No

1. 2.

3.

Indikator Kinerja

Aparatur pengawasan berkualifikasi auditor Tindak lanjut hasil pengawasan

Satuan


Target


yang

%

80

100

100

100

temuan

%

95

100

100

100

%

100

100

100

100

Juklak dan juknis pengawasan

Dari capaian kinerja di atas keseluruhan indikator menunjukkan hasil capaian di atas 85% atau bermakna sangat berhasil. Indikator

aparatur pengawasan yang

berkualifikasi auditor mengalami kenaikan 20% dari tahun sebelumnya dan indikator tindak lanjut hasil temuan pengawasan mengalami kenaikan 5% dari tahun 2011 menjadi 100% di tahun 2012.

Sasaran 5 : Percepatan Proses Pelayanan Perijinan

Tabel 3.5 Evaluasi Pencapaian Sasaran 5 Percepatan proses pelayanan perijinan No

1.

Indikator Kinerja

Sistem informasi manajemen Pemkot

Satuan

Bh


Target

2

4

Tahun 2012 Realisasi Capaian (%) 3

75

Berdasarkan tabel 3.5 di atas diketahui sistem informasi manajemen pemkot Ambon mengalami kenaikan dari tahun 2011 walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja di tahun 2012 hanya terealisasi 75%. Sistem informasi manajemen pemkot direalisasikan melalui tiga cara yaitu website Pemkot Ambon dan Kantor Pelayanan Publik dan melalui surat kabar warta kota manggurebe, dengan begitu masyarakat di manapun berada dapat mengetahui semua informasi tentang program atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota Ambon.

42


Sasaran 6 : Menegakkan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Daerah

Tabel 3.6 Evaluasi Pencapaian Sasaran 6 Menegakkan pelaksanaan peraturan pemerintah dan peraturan daerah No

1.

Indikator Kinerja

Menurunnya presentase pelanggaran Perda

Satuan

jumlah

%


Target

15

15


100

Berdasarkan tabel 3.6 di atas dapat diketahui indikator kinerja menurunnya presentase jumlah pelanggaran perda tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, dan capaian kinerja di tahun 2012 mencapai target 100%. Hal ini dikarenakan tidak ada pelanggaran perda yang terjadi selama tahun 2012 sehingga tidak terjadi perubahan capaian kinerja dari tahun 2011.

Sasaran 7 : Peningkatan Kualitas Dan Pemerataan Pendidikan Bagi Warga Kota

Tabel 3.7 Evaluasi Pencapaian Sasaran 7 Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi warga kota No

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Indikator Kinerja

Pendidikan anak usia dini Penduduk yang berusia > 15 tahun, melek huruf Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs /Paket B Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C Angka putus sekolah (APS) SD/MI Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA Angka kelulusan (AL) SD/MI Angka kelulusan (AL) SMP/MTs Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV

Satuan


Target


% %

16,89 99,00

17,06 99,90

16,56 99,92

97,06 100,02

%

82,00

82,98

86,87

104.68

%

81,26

81,81

65,08

79,55

%

65,00

65,31

67,02

102,61

% % %

0,05 0,12 0,35

0,06 0,12 0,35

0,07 0,12 0,34

116,66 100 97,14

% % % %

98,53 96,40 98,34 100

98,53 96,40 98,34 100,94

100 99,40 97,63 100,62

101,49 103,11 99,27 99,68

%

100

112,76

115,91

102,79

%

50

53,90

54,69

101,46

43



Tingkat Capaian angka melek huruf penduduk yang berusia > 15 tahun di Kota Ambon mencapai 100,02%, yang berarti sangat berhasil atau semua penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf. Selanjutnya, berkenaan dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Capaian PAUD pada Tahun 2012 adalah 16,56% dibandingkan dengan tahun sebelumnya APK PAUD turun 0,33%. Pencapaian APM SD/MI pada tahun 2012 adalah sebesar 86,87%, APM SMP/MTs 65,08% dan APM SMA/MA/SMK 67,02%. APM yang tertinggi terdapat di tingkat SD/ MI dan yang Terendah di tingkat SMP/MTS. Hampir sama dengan capaian tahun pelajaran sebelumnya, capaian APM SMP/MTs mengalami penurunan dan hanya pada jenjang SMA/SMK yang mengalami kenaikan. Ini disebabkan oleh Pertama banyak orang tua siswa yang lebih awal memasukkan putra-putrinya ke jenjang pendidikan dari pada usia seharusnya. Sedangkan untuk angka kelulusan SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA mengalami kenaikan pada tingkat SD/MI dan SMP/MTS dan mengalami penurunan pada tingkat SMA/SMK/MA sebesar 0,71%. Jumlah peserta UASBN tingkat SD/MI adalah 6225 peserta dengan lulusan 6225 peserta.Jumlah peserta UASBN tingkat SMP/MTS adalah 5873 peserta dengan lulusan 5838 peserta.Jumlah peserta UASBN tingkat SMA/MA adalah 4655 peserta dengan lulusan 4622 peserta.Jumlah peserta UASBN tingkat SMK adalah 1620 peserta dengan lulusan 1504 peserta. Pada tabel berikut dapat dilihat Jumlah Murid, Jumlah Murid Putus Sekolah, Rasio Murid Terhadap Sekolah, Rasio Murid terhadap Guru Dan Rasio Murid Terhadap Murid Putus Sekolah Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kota Ambon

Tabel 3.8.1 Jumlah Murid, Jumlah Murid Putus Sekolah, Rasio Murid Terhadap Sekolah, Rasio Murid terhadap Guru Dan Rasio Murid Terhadap Murid Putus Sekolah Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan di Kota Ambon, 2012

Kecamatan SD Nusaniwe

Murid 40079 11170

Jumlah Putus Sekolah 2 -

Rasio Murid terhadap Sekolah Guru 11,73 10,97 44


Sirimau Teluk Ambon T.A.Baguala Leitimur Selatan SLTP Nusaniwe Sirimau Teluk Ambon T.A.Baguala Leitimur Selatan SMU Nusaniwe Sirimau Teluk Ambon T.A.Baguala Leitimur Selatan SMK Nusaniwe Sirimau Teluk Ambon T.A.Baguala Leitimur Selatan

16338 4990 6301 1280 16556 4232 8161 1955 3082 469 14276 2913 6919 1628 2521 295 5448 1600 1338 1220 1290 -

2 2 2 70 22 12 28 8 109 32 27 50 -

12,61 10,73 13,03 9,01 10,40 9,80 11,36 10,56 10,28 6,09 10,53 8,39 15,15 8,10 8,55 6,28 8,11 8,29 7,65 7,46 8,84 -

Sumber : Dinas Pendidikan kota Ambon, 2012

Sasaran 8 : Peningkatan Peran Generasi Muda Dalam Pembangunan Kota Ambon

Tabel 3.8 Evaluasi Pencapaian Sasaran 8 Peningkatan peran generasi muda dalam pembangunan kota Ambon No

1.

Indikator Kinerja

Presentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan

Satuan


Target

10

10

%

Tahun 2012 Realisasi Capaian (%) 10 100

Sasaran indikator presentase peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan dari tahun 2011 tidak mengalami perubahan di tahun 2012, dari target yang ditetapkan sebesar 10% di capai hasil sesuai target tersebut. Terdapat sejumlah hambatan yang dijumpai dalam pencapaian sasaran ini yaitu : - Keengganan kaum muda untuk berkarya - masih sedikit sekali lembaga masyarakat yang berperan menggerakan kaum muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan

45


Solusi pemecahan masalah : -

Bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama mensosialisasikan pentingnya partisipasi pemuda dalam pembangunan

-

Mendorong peran lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk fasilitasi dan bantuan kerjasama

Sasaran 9 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Keseharan Warga Kota

Tabel 3.9 Evaluasi Pencapaian Sasaran 9 Peningkatan Kualitas Pelayanan Keseharan Warga Kota No

Indikator Kinerja

1.

Puskesmas rawat inap

2.

Cakupan balita gizi buruk mendapat

Satuan


Target


Buah

-

1

1

100

%

100

100

100

100

%

100

55

100

181,81

%

100

100

100

100

perawatan 3.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

4.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Berdasarkan tabel 3.9 di atas dapat diketahui tingkat capaian kinerja sasaran peningkatan kualitas pelayanan kesehatan warga kota mencapai target di atas 85% atau bermakna sangat berhasil. Untuk indikator puskesmas rawat inap di tahun 2012 ini telah terealisir dengan diresmikannya puskesmas rawat inap di Desa Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan oleh Walikota Ambon.Untuk penyerapan gizi balita di Kota Ambon dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel.3.9.1 Penyerapan Gizi Balita di Kota Ambon Menurut Kecamatan Kecamatan

Penyerapan Gizi Balita Baik

Kurang

Buruk

Lebih

Jumlah

Nusaniwe

8755

52

-

21

8828

Sirimau

13317

192

-

44

13553

Teluk Ambon

1839

349

-

7

2195

46


T.A.Baguala

4680

159

-

5

4844

Leitimur Selatan

848

78

-

-

926

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ambon

Data dari dinas Kesehatan kota Ambon terdapat 10 penyakit terbanyak yang terjangkit di Kota Ambon, infeksi saluran pernapasan atas menempati posisi puncak dengan jumlah penderita sebanyak 70.406 orang. Sementara itu kasus HIV/ AIDS yang muncul di Kota Ambon hingga tahun 2012 sebanyak 144 kasus.Berikut 10 penyakit terbanyak terjangkit di Kota Ambon

Infeksi Akut lain pada saluran Pernafasan Atas Penyakit Lain pada Saluran Pernafasan atas Penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat Gastritis Infeksi Kulit/Dermatitis Tekanan darah tinggi Ginggivitis dan penyakit periodental Penyakit pulva dan jaringan periapikal Karies gigi Alergi kulit

Sasaran 10 :Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan

Tabel 3.10 Evaluasi Pencapaian Sasaran 10 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan No

1.

Indikator Kinerja

Presentase

gedung

sekolah

Satuan

yang

%


Target

50,66

50,66

Tahun 2012 Realisasi Capaian (%) 89,04

175,75

kondisinya baik untuk tingkat SD

47

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2012 2.

Presentase

gedung

sekolah

yang

%

49,90

49,90

92,31

184,98

%

61,00

61,00

87,76

143,86

kondisinya baik untuk tingkat SMP 3.

Presentase kondisinya

gedung baik

sekolah untuk

yang tingkat

SMA/SMK

Sasaran peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan terdiri dari tiga indikator, dimana ketiga indikator tersebut mencapai target di atas 100% atau bermakna

sangat

berhasil.Keberhasilan

pendidikan

tentunya

diiringi

dengan

peningkatan sarana dan prasarana yang bisa menunjang baik dari pemerintah maupun swasta. Pada tahun 2012, di Kota Ambon terdapat 80 TK dengan 3.419 murid dan 308 guru; SD/MI sebanyak 207 sekolah dengan 40.079 murid dan 3.379 guru; SLTP/MTs sebanyak 54sekolah dengan jumlah murid 17.899 orang dan guru 1.718 orang; SMU/MA berjumlah 35 sekolah dengan 14.633 siswa dan 1.397 guru sedangkan SMK berjumlah 12 sekolah dengan 4.937 siswa dan 609 guru. Kecamatan Sirimau adalah kecamatan dengan persebaran fasilitas pendidikan yang paling banyak.

Sasaran 11 : Peningkatan Jaringan Pelayanan Kesehatan Yang Menjangkau Seluruh Warga Kota

Tabel 3.11 Evaluasi Pencapaian Sasaran 11 Peningkatan jaringan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh warga kota No

1.

Indikator Kinerja

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Satuan

%


Target

60

67,2


93

Dari tabel 3.11 di atas dapat dilihat capaian kinerja untuk sasaranPeningkatan jaringan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh warga kota dengan indikator cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mencapai 93% atau sangat berhasil. Pembangunan sektor kesehatan di kota Ambon diarahkan pada perbaikan

48


sarana dan prasarana kesehatan yang pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara murah dan merata. Keberhasilan ini dicapai setelah dilakukan langkah-langkah: -

Perubahan mind set masyarakat melalui seminar kesehatan, sosialisasi, workshop,dan semacamnya.

-

Bantuan biaya kesehatan gratis bagi warga kurang mampu.

Ditemui beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai sasaran ini 1. Faktor ekonomi keluarga 2. Faktor sosial budaya 3. Faktor geografis 4. Faktor transportasi

Sasaran 12 : Meningkatkan Peran Posyandu Dan Puskesmas Sebagai Ujung Tombak Pembangunan Masyarakat

Tabel 3.12 Evaluasi Pencapaian Sasaran 12 Meningkatkan peran posyandu dan puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan masyarakat No

Indikator Kinerja

Satuan


Target


1.

Posyandu aktif

%

70

77,03

77,03

100

2.

Cakupan tenaga penyuluh kesehatan

%

40

44

44

100

terlatih

Berdasarkan tabel 3.12 di atas dapat dilihat indikator posyandu aktif dan cakupan tenaga penyuluh kesehatan terlatih mencapai capaian kinerja 100% atau bermakna sangat berhasil. Pada tabel berikut dapat dilihat jumlah posyandu di Kota Ambon menurut kecamatan dan banyaknya tenaga kesehatan menurut unit kerja dan saran pelayanan kesehatan di Kota Ambon

Tabel 3.12.1

49


Banyaknya posyandu di Kota Ambon menurut kecamatan Kecamatan

Jumlah Posyandu

Nusaniwe Sirimau Teluk Ambon T.A.Baguala Leitimur Selatan

79 105 40 51 12

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Ambon, 2012

Tabel.3.12.2 Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja dan Sarana Pelayanan Kesehatan Di Kota Ambon Unit Kerja

Tenaga Medis

Tenaga Non Medis

Dokter Perawat Bidan Farmasi

Puskesmas

Ahli

Teknisi Sanitasi

Kesehatan

Gizi

Medis

Masyarakat

22

209

106

22

28

4

28

-

-

-

-

-

-

-

Labkesda

-

-

-

-

-

-

-

-

Dinkes

4

18

5

4

2

4

11

8

Rumah

-

-

-

-

-

-

-

-

Instalasi

7

farmasi

Sakit Sumber : Dinas Kesehatan Kota Ambon, 2012

Sasaran 13 : Optimalisasi Kinerja Pelayanan Kesehatan Dan Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Tenaga Medis

Tabel 3.13 Evaluasi Pencapaian Sasaran 13 Optimalisasi kinerja pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis No

Indikator Kinerja

Satuan


Target


1.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

%

85

87

87

100

2.

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

%

60

63

75

119,04

50


Dari tabel 3.13 di atas dapat diketahui untuk sasaran optimalisasi kinerja pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis mencapai target di atas 100% atau bermakna sangat berhasil. Kenaikan tertinggi terjadi pada indikator cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani yaitu sebesar 119,04%. Sedangkan untuk indikator cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami kenaikan 2% dari tahun sebelumnya. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat banyaknya kelahiran bayi tercatat di kota Ambon menurut penolong kelahiran dan kecamatan, 2012.

Tabel.3.13.1 Banyaknya kelahiran bayi tercatat di kota Ambon menurut penolong kelahiran dan kecamatan, 2012 Kecamatan

Penolong Kelahiran Tenaga

Dukun

Dukun Belum

Jumlah

Kesehatan

Terlatih

Terlatih

Nusaniwe

1800

1

-

1801

Sirimau

3088

6

-

3094

Teluk Ambon

792

4

-

796

T.A.Baguala

1065

42

-

1107

Leitimur Selatan

191

-

-

191

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Ambon, 2012

Sasaran 14 : Peningkatan Prestasi Olahraga Dan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Yang Memadai

Tabel 3.14 Evaluasi Pencapaian Sasaran 14 Peningkatan prestasi olahraga dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai No

1.

Indikator Kinerja

Lapangan olahraga

Satuan

/1000


Target


0,45

0,45

0,45

100

-

2

-

0

penduduk 2.

Tersedianya gedung olahraga

Unit

51


Berdasarkan data dari tabel di atas diketahui sasaran peningkatan prestasi olahraga dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai dengan indikator tersedianya gedung olahraga belum dapat mencapai target yang ditetapkan sehingga capaiannya 0%. Dari gedung olahraga yang ada di Kota Ambon semuanya adalah milik pemerintah Provinsi Maluku.

Sasaran 15 : Penyediaan Sistem Informasi Yang Berbasis Teknologi Informasi

Tabel 3.15 Evaluasi Pencapaian Sasaran 15 Penyediaan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi No

1.

Indikator Kinerja

Satuan

Jumlah website Pemkot

bh


Target

2

3


66,66

Dari tingkat capaian di atas untuk tahun 2012 dan 2011 tidak mengalami perubahan, dan target yang ditetapkan masih belum dapat di peroleh karena website yang ada masih berjumlah 2 (dua) yaitu www.ambon.go.id danwww.ambon.kpp.go.idnamun capaian yang ada mencapai 66,66% atau cukup berhasil.

Sasaran 16 : Peningkatan Infrastuktur Dasar Masyarakat (Listrik, Air, Telepon, dan Jalan Desa

Tabel 3.16 Evaluasi Pencapaian Sasaran 16 Peningkatan infrastuktur dasar masyarakat (listrik, air, telepon, dan jalan desa)

No

Indikator Kinerja

1.

Jalan aspal dalam kondisi baik

2.

Sarana pemukiman menggunakan air bersih

Satuan

yang


Target


%

65

70

82,57

117,95

%

85

90

90

100

52


Berdasarkan tabel 3.16 di atas sasaran Peningkatan infrastuktur dasar masyarakat (listrik, air, telepon, dan jalan desa) memiliki dua indikator, dan kedua indikator mencapai capaian di atas 100% atau bermakna sangat berhasil. untuk indikator sasaran Panjang Jalan Kota yang berkondisi baik dicapai melalui Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Mempertahankan Kondisi Prasarana Infrastruktur Jalan, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Perogram Peningkatan Sarana dan Prasaran Kebinamargaan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatankegiatan: 1. Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan; 2. Pembangunan Jalan dan Jembatan; 3. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; 5. Penyusunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan; dan 6. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat. Pada tabel di bawah ini dapat diketahui panjang jalan di Kota Ambon menurut Pemerintahan yang berwenang, jenis permukaan dan kondisi jalan (m)

Tabel 3.16.1 Panjang jalan di Kota Ambon Menurut PemerintahanYang Berwenang, Jenis Permukaan Dan Kondisi Jalan (m) Uraian

Jalan Nasional

Jalan Propinsi

Jalan Kota

- Hotmix

42829

38687

202390

- Lapen

-

-

59150

- Rabat Beton

-

-

2270

- Kerikil

-

-

4290

I.Jenis Permukaan

53


- Tanah

-

-

4050

40678

28356

224720

-

-

15200

-Rusak Ringan

1681

10331

18500

-Rusak Berat

470

-

13730

II. Kondisi Jalan -Baik -Sedang

Sumber : Dinas Pekerjaan umum Kota Ambon, 2012

Sasaran 17 : Peningkatan Penataan ruang Dan Pengendalian Pembangunan Secara Intensif

Tabel 3.17 Evaluasi Pencapaian Sasaran 17 Peningkatan penataan ruang dan pengendalian pembangunan secara intensif No

Indikator Kinerja

1.

Ruang terbuka hijau (RTH)

2.

Dokumen

perencanaan

Satuan

dan


Target


%

10

12,23

12,23

100

dokumen

1

1

1

100

pengawasan pekerjaan fisik

Berdasarkan tabel 3.17 di atas dapat dilihat sasaran penataan ruang dan pengendalian pembangunan secara intensif dengan indikator Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan dokumen perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik mencapai capaian kinerja 100%

Sasaran 18 : Peningkatan Sarana Dan Prasarana Jalan Dan Efisiensi Transportasi Kota

Tabel 3.18 Evaluasi Pencapaian Sasaran 18 Peningkatan sarana dan prasarana jalan dan efisiensi transportasi kota No

1.

Indikator Kinerja

Angkutan darat

Satuan

%


Target

0,015

0,016


100

54

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2012 2.

Rambu jalan

%

25

25

25

100

3.

Marka jalan

%

20

20

20

100

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja untuksasaran Peningkatan sarana dan prasarana jalan dan efisiensi transportasi kota pada tahun 2012 sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Pemerintah Kota Ambon sudah merencanakan beberapa program dan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan, agar terwujud kondisi jalan yang representatif mendukung pergerakan orang dan barang di Kota Ambon.Tingkat pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan wajib Perhubungan dengan indikator kinerja yaitu angkutan darat, rambu jalan dan marka jalan pada tahun 2012 mencapai 100%. Pada gambar berikut dapat dilihat jumlah bus angkutan penumpang menurut trayek yang beroperasi dalam Kota Ambon.

Jumlah Bus 1800 1600 1400 1200 1000 800

Jumlah Bus

600 400 200 0 Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Sasaran 19: Pembenahan Sistem Transportasi Publik

55


Tabel 3.19 Evaluasi Pencapaian Sasaran 19 Pembenahan sistem transportasi publik No

Indikator Kinerja

Satuan


Target


1.

Tersedianya halte

%

97

97

97,1

100,10

2.

Terbangunnya terminal

%

90

99

99,6

100,60

Sasaran pembenahan sistem transportasi publik memiliki dua indikator yakni tersedianya halte dan terbangunnya terminal. Pada kedua indikator ini di tahun 2012 mencapai target 100%, melalui kegiatan dibangunnya terminal dan halte mobil dan ojek. Berikut dapat dilihat data operasional bidang perhubungan darat di tahun 2012 dan jumlah fasilitas lalu lintas di tahun 2012.

Tabel 3.19.1 Data operasional Bidang Perhubungan Darat Tahun 2012 No Uraian A.

Jumlah

Keterangan

Taman Kendaraan Sepeda Motor (R-2)

10.506 bh

Kendaraan Pribadi

2003 bh

Angkutan Kota

1669 bh

AKDP

320 bh

Angkutan Barang -Roda 4 (empat)

596 bh

-Roda 6 (enam)

644 bh

Becak Taksi (yang terdata) B.

3750 bh 31 bh

Terminal Angkutan Kota

2 bh

Terminal mardika A1, A2

C.

AKDP

D.

Jumlah trayek angkot Kota

61 trayek

E.

Jumlah AKDP

21 trayek

1 bh

Pelaksanaan Uji Kend.Bermotor

56


Uji pertama

269 bh

Uji Kedua ulang

3705 bh

Kend.yang diuji

3974 bh

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Ambon, 2012

Tabel 3.19.2 Jumlah Fasilitas Lalu Lintas di Tahun 2012 No

Fasilitas Lalu Lintas

Jumlah

1.

Rambu lalu lintas

2.

Traffick light

3.

Warning light

4.

Pagar pengaman jalan

5.

Shelter (halte)

11 bh

6.

Zebra cross

129 bh

7.

Marka Jalan

269 km

8.

- Jalan nasional

38 km

- Jalan Propinsi

4385 km

- Jalan Kab/Kota

19071 km

Keterangan Rusak/hilang 65 bh

1114 bh 14 unit

Rusak 2 unit

3 unit Rusak/hilang 400m

6030 M2

Rusak 3 bh

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Ambon, 2012

Sasaran 20 : Pembenahan Sistem Persampahan Dan Drainase

Tabel 3.20 Evaluasi Pencapaian Sasaran 20 Pembenahan sistem persampahan dan drainase No

Indikator Kinerja

Satuan


Target


1.

Penanganan sampah

%

80

82,85

82,85

100

2.

Terpeliharanya saluran drainase

%

90

90

90

100

Sasaran pembenahan sistem persampahan dan drainase terdiri dari dua indikator yaitu penanganan sampah dan terpeliharanya saluran drainase mencapai target 100%. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Ambon dalam menangani sampah untuk mewujudkan Ambon yang bersih di siang hari. Selain kegiatan rutin pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang dilakukan oleh petugas

57



kebersihan dan pembersihan jalan-jalan dalam Kota Ambon oleh tenaga buruh harian lepas juga dilakukan kegiatan pengadaan insinerator untuk daur ulang limbah sampah, pencanangan bersih lingkungan RT/RW, dan kegiatan Jumat Pagi Bersih Lingkungan (JUMPA BERLIAN). Kegiatan JUMPA BERLIAN yang dicanangkan oleh Walikota Ambon melibatkan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Ambon, masyarakat dan seluruh stakeholder untuk secara bersama-sama pada setiap hari jumat pagi melakukan kegiatan bersih lingkungan, sehingga di harapkan melalui kegiatan ini semua pihak memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan di Kota Ambon Manise ini.Sedangkan untuk kegiatan terpeliharanya saluran drainase telah dilakukan pemeliharaan saluran drainase Waialat, Wainitu, Waiputri dan Tantui.

58


Sasaran 21 : Peningkatan Ketersediaan Sumber Daya Air Dan Pelayanan Air Bersih

Tabel 3.21 Evaluasi Pencapaian Sasaran 21 Peningkatan ketersediaan sumber daya air dan pelayanan air bersih No

1.

Indikator Kinerja

Rumah tangga pengguna air bersih

Satuan


Target

100

36

%


100

Dari tabel 3.21 di atas dapat dilihat indikator kinerja rumah tangga pengguna air bersih di tahun 2012 mencapai target 100% sama seperti tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena semua masyarakat telah sadar untuk menggunakan air bersih dalam seluruh aktifitas mereka, baik itu air bersih yang bersumber dari PDAM maupun yang bersumber dari air tanah. Berikut dapat dilihat banyaknya air minum yang disalurkan oleh PDAM Kota Ambon menurut jenis konsumen.

Tabel 3.21.1 Banyaknya Air Minum Yang Disalurkan Oleh PDAM Kota Ambon Menurut Jenis Konsumen Jenis Konsumen

Banyaknya Air Minum Yang Disalurkan

Sosial Umum

68130

Khusus

29265

Non Niaga Rumah Tangga

1390564

Instansi Pemerintah

293574

Niaga Kecil

25921

Besar

23482

Industri Kecil

-

Besar

-

Khusus

59


Pelabuhan

-

Pertamina

-

Sumber : Perusahaan daerah air minum Kota Ambon, 2012

Sasaran 22 : Peningkatan Sistem Kelistrikan dan Penerangan Jalan

Tabel 3.22 Evaluasi Pencapaian Sasaran 22 Peningkatan sistem kelistrikan dan penerangan jalan No

1.

Indikator Kinerja

Satuan

Terbangunnya fasilitas penerangan

%

Capaian Kinerja 2011 (%) 90

Target


100

100

100

Sasaran peningkatan sistem kelistrikan dan penerangan jalan memiliki satu indikator yaitu terbangunnya fasilitas penerangan. Capaian indikator ini pada tahun 2012 mencapai

target

100%

dan

mengalami

peningkatan

10%

dari

tahun

sebelumnya.Pembangunan dan pemasangan penerangan jalan umum merupakan salah satu program prioritas Walikota dan Wakil Walikota Ambon yaitu Ambon terang di malam hari, sehingga program ini terealisir sesuai target yang ditetapkan.

Sasaran 23 : Mengendalikan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kota Ambon

Tabel 3.23 Evaluasi Pencapaian Sasaran 23 Mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk kota Ambon No

Indikator Kinerja

Satuan


Target


1.

Prevalensi peserta KB aktif

%

100,89

80,94

83,32

102,94

2.

Keluarga pra sejahtera dan keluarga

%

23,86

24,62

24,62

100

sejahtera

Pencapaian Prevalensi Peserta KB Aktif terus meningkat dari tahun 2011 sebesar 100,89% menjadi 102,94% di Tahun 2012, dari Target Kinerja Sebesar 80,94% dapat direalisasikan sebesar 83,32 %. Realisasi ini didasarkan pada Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 33431 PUS dengan Pencapaian Peserta KB Aktif 34414

60


Akseptor pada Tahun 2012 sehingga Capaian Kinerja Pada Tahun 2012 adalah 102,94%, adapun Kegiatan yang dilakukan untuk mendorong keberhasil Capaian Kinerja tersebut adalah: 1. Program Keluarga Berencana 2. Program Pelayanan Kontrasepsi 3. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri 4. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Pembinaan Posyandu Berikut dapat dilihat pada tabel 3.23.1 target dan realisasi akseptor aktif di Kota Ambon menurut jenis kontrasepsi

Tabel.3.23.1 Target dan realisasi akseptor aktif di Kota Ambon menurut Jenis Kontrasepsi Jenis Kontrasepsi

Target

Realisasi

Persentase

IUD

2350

2357

100,30

PIL

10250

10278

100,27

Kondom

1450

1463

100,90

Operasi

1500

1675

111,67

Suntikan

15656

16414

104,84

Susuk (Implan)

2225

2227

100,09

-

-

-

Obat Vaginal

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Ambon, 2012

Sasaran 24 : Menata Kebijakan Persebaran Dan Mobilitas Penduduk Kota Ambon

Tabel 3.24 Evaluasi Pencapaian Sasaran 24 Menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk Kota Ambon No

Indikator Kinerja

Satuan


Target


1.

Kepemilikan KTP

%

15

15,75

38,86

246,73

2.

Kepemilikan akta kelahiran per 1000

/1000

1,10

1,10

1,10

100

penduduk

penduduk

61


Berdasarkan data dari tabel 3.24 dengan indikator kepemilikan KTP dan kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk dapat terlihat capaian kinerja untuk sasaran menata kebijakan persebaran dan mobilitas penduduk kota Ambon mencapai target di atas 100% atau bermakna sangat berhasil. Kegiatan penerapan dan pelayanan e-KTP yang merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun 2011, dimana sebanyak 141.737 orang wajib KTP telah melakukan pelayanan perekaman dari 221.054 orang wajib KTP Kota Ambon atau sebesar 64,12%. Untuk tahun 2012 pelayanan yang dilakukan dari bulan januari sampai dengan bulan April dan pelayanan reguler dari bulan Mei sampai bulan Desember 2012 telah berhasil melakukan perekaman sebanyak 214.422 orang atau sebesar 96,65% sehingga sisa 6.317 orang wajib KTP Kota Ambon belum melakukan perekaman. Selain itu untuk pendistribusian e-KTP pada tahun 2012 dari jumlah KTP yang telah dicetak sebanyak 139.950 keping, maka yang telah didistribusikan kepada masyarakat melalui 5 kecamatan sebanyak 54.387 keping atau sebesar 38,86%.

Sasaran 25 : Menata Kebijakan Administrasi Kependudukan Dan Meningkatkan Data, Dokumen, dan Informasi Penduduk

Tabel 3.25 Evaluasi Pencapaian Sasaran 25 Menata kebijakan administrasi kependudukan dan meningkatkan data, dokumen, dan informasi penduduk No

1.

Indikator Kinerja

Implementasi sistem SIAK

Satuan

%


Target

100

100


100

Untuk indikator implementasi sistem SIAK dari sasaran menata kebijakan administrasi kependudukan dan meningkatkan data, dokumen, dan informasi penduduk dapat terlihat capaian indikator di tahun 2012 dan 2011 mengalami capaian yang sama yaitu 100%. Implementasi SIAK (membangun, updating dan pemeliharaan) diperoleh dari kegiatan terpeliharanya perangkat SIAK seperti dua unit server SIAK yang mengalami kerusakan telah dapat diperbaiki lagi.

62


Sasaran 26 : Penataan Daerah Aliran Sungai Dan Daerah Tangkapan Air

Tabel 3.26 Evaluasi Pencapaian Sasaran 26 Penataan daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air No

1.

Indikator Kinerja

Satuan

Terserapnya air hujan dalam perut bumi


Target

15

15

%


100

Pencapaian sasaran penataan daerah aliran sungai dan daerah tangkapan air dengan indikator terserapnya air hujan dalam perut bumi mencapai capaian kinerja 100% di tahun 2012, sama seperti capaian kinerja di tahun sebelumnya.

Sasaran 27 : Pembangunan Kota Berwawasan Lingkungan

Tabel 3.27 Evaluasi Pencapaian Sasaran 27 Pembanguna kota berwawasan lingkungan No

Indikator Kinerja

1.

Cakupan pengawasan pelaksanaan AMDAL

2. 3.

Satuan

terhadap


Target


%

100

100

100

100

Penegakan hukum lingkungan

%

-

100

100

100

Kawasan kumuh

%

15

19,81

19,81

100

Sasaran kota berwawasan lingkungan dengan indikator Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dilaksanakan pada tahun 2011 dengan realisasi capaian kinerja mencapai 100%, sama seperti capaian indikator di tahun 2012 mencapai 100%, Indikator ini tidak hanya proses Analisis mengenai dampak lingkungan saja, akan tetapi tidak lanjut, evaluasi dan monitoring dan pengelolaan lingkungan menjadi target kinerja. Untuk indikator penegakan hukum lingkungan juga mencapai 100% capaian kinerja, dan implementasi kegiatan ini adalah pelantikan 120 orang kewang lingkungan (penjaga lingkungan) di tiap desa/kelurahan di Kota Ambon sehingga dengan adanya kewang lingkungan ini diharapkan dapat mewujudkan

63


lingkungan yang aman,nyaman,indah, sehat dan bersih. Indikator ini bila dibandingkan dengan tahun lalu mengalami peningkatan karena pada tahun lalu belum dapat direalisasikan.

Sasaran 28 : Pengendalian Pencemaran Dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Di Darat Dan Pesisir

Tabel 3.28 Evaluasi Pencapaian Sasaran 28 Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup di darat dan pesisir No

1.

Indikator Kinerja

Satuan

Penanganan

kasus

pengaduan

masyarakat

akibat

gangguan

%

Capaian Kinerja 2011 (%) 50

Target 60


100

pencemaran/pengrusakan lingkungan

Capaian kinerja penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat gangguan pencemaran/perusakan lingkungan mencapai 100%. Pada tahun 2012 terdapat 3 (tiga) kasus pengaduan pengrusakan lingkungan yaitu di kawasan Batu Gajah Atas, Hative Besar dan Dusun Toisapu Desa hutumuri dan untuk penanganannya telah dilakukan peninjauan lapangan oleh petugas dan pelarangan aktifitas perusakan lingkungan di tiga tempat tersebut, serta sosialisasi dan pengambilan modul tanah. Capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%.

Sasaran 29 : Peningkatan Sistem Pengelolaan Sampah

Tabel 3.29 Evaluasi Pencapaian Sasaran 29 Peningkatan sistem pengelolaan sampah No

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian Kinerja 2011

Tahun 2011

64

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2012 (%) 1.

2.

Tempat pembuangan sampah per

/1000

satuan penduduk

penduduk

Terpeliharanya IPST

%

Target

Realisasi

Capaian (%)

15

15

15

100

100

100

100

100

Pencapaian sasaran peningkatan sistem pengelolaan sampah memiliki dua indikator dan semuanya mencapai target 100%. Penanganan sampah di Kota Ambon yang pada tahun 2012 adalah sebesar 97,49%, jika dibandingkan dengan tahun 2011 bahwa penanganan sampah sebesar 80,04%, yaitu volume sampah yang ditangani (M3) per hari sebanyak 471,45 M3 dibandingkan dengan volume produksi sampah (M3) per hari sebanyak 589,00 M3,mengalami peningkatan realisasi. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan penanganan sampah dari 471,45 m3/hari menjadi 545,00 m3/hari. Untuk mendukung pencapaian indikator ini dilakukan melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan.Dalam hal penanganan sampah diterapkan pula sistem TPS bergerak di beberapa ruas jalan di tambah TPS permanen yang telah dibangun di atas trotoar jalan tersebut. Sistem ini disebut dengan sistem TPS satu jam, yaitu digunakan TPS yang dapat bergerak seperti roda sampah yang digunakan oleh warga untuk menampung sampahnya, untuk kemudian diangkut oleh armada sampah pada waktu yang telah ditentukan.Upaya yang dilakukan untuk penanganan persampahan di Kota Ambon juga melalui sosialisasi dan penerapan jam buang sampah. Penerapan jam buang sampah ini telah dimulai di beberapawilayah dengan tingkat pelaksanaan cukup baik. Pada wilayah-wilayah tersebut, warga membuang sampah pada jam yang telah ditentukan (sebelum jam 06.00) sehingga pada saat warga mulai beraktivitas sudah tidak ada lagi sampah yang dibuang ke TPS; Selain itu, penanganan sampah dilakukan melalui penyusunan kajian pola pewadahan dan penampungan sampah sementara skala komunal telah selesai dilaksanakan, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi terkait untuk menciptakan sistem pewadahan, penampungan dan pengangkutan sampah yang lebih baik terutama di

65


wilayah-wilayah sekitar ruas jalan utama yang kebanyakan warganya tinggal di ganggang. Berikut dapat dilihat perkiraan produksi sampah per hari,volume sampah yang terkumpul dan terangkut per hari di Kota Ambon dan jumlah sarana kebersihan di Kota Ambon Tabel.3.29.1 Perkiraan Produksi Sampah per Hari, Volume Sampah yang Terkumpul dan Terangkut per Hari Tahun

Perkiraan Produksi sampah per Hari 495,00

Volume Sampah yang Terkumpul di TPS per Hari 489,00

Volume Sampah yang Terangkut ke TPA per Hari 550,00

2008 2009

477,00

477,00

465,00

2010

551,00

541,21

441,04

2011

589,00

578,53

471,45

2012

559,00

572,00

545,00

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, 2012

Tabel.3.30.2 Jumlah Sarana Kebersihan di Kota Ambon Tahun 2008

Tenaga Kerja Pegawai Buruh Lepas 102 336

Truk Sampah 23

Bak Sampah (Beton/ Permanen) 77

Lokasi/ TPA 1

2009

73

336

20

87

1

2010

66

396

21

114

1

2011

66

427

31

119

1

2012

62

435

33

143

1

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Ambon, 2012

Sasaran 30 : Pengembangan Industri Terutama Industri Kecil (Home Industry) Dan Industri Menengah

Tabel 3.30 Evaluasi Pencapaian Sasaran 30

66


Pengembangan industry terutama industry kecil (home industry) dan industry menengah No

Indikator Kinerja

1.

Usaha mikro dan kecil

2.

Pengetahuan usaha mikro dan kecil

Satuan


Target


Usaha

3

3

0

0

%

95

95,21

96

100,82

meningkat

Dari data pada tabel 3.30 di atas, yang dimaksud dengan indikator usaha mikro dan kecil adalah penilaian kepada usaha mikro dan kecil, namun pada tahun 2012 kegiatan tersebut tidak dapat dijalankan sehingga realisasi capaiannya 0%. Kegiatan tersebut tidak terlaksana karena kurangnya sumber daya manusia yang ada dan kurangnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Diharapkan pada tahun 2013 kegiatan penilaian usaha mikro dan kecil dapat kembali dilaksanakan. Sedangkan untuk indikator pengetahuan usaha mikro dan kecil meningkat, pada tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun 2011 yaitu 100,82%. Pelaksanaan kegiatan ini berupa pelatihan bagi 27 pelaku usaha mikro dan kecil, untuk meningkatkan pengetahuan keuangan.

Sasaran 31 : Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Mekanisme Pasar Dan Penguatan Institusi Pasar

Tabel 3.31 Evaluasi Pencapaian Sasaran 31 Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar dan penguatan institusi pasar No

1.

Indikator Kinerja

Penurunan angka kemiskinan

Satuan

%

Capaian Kinerja 2011 (%) 7,00

Target 7,5


102,26

Kemiskinan dapat didefenisikan sebagai ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum, yang diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan, dengan metode yang digunakan untuk menghitungnya adalah metode head count

67


index. Dari data dari tabel 3.31 di atas dapat dilihat capaian kinerja di tahun 2012 mencapai 102,26% atau sangat berhasil. Pada gambar berikut dapat dilihat presentase penduduk miskin Kota Ambon, 2009-2012

9 8 7.92

7

7.61

7.67

6.51 6 5

Presentase

4 3 2 1 0 Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Sasaran 32 : Peningkatan akses pasar dan permodalan

Tabel 3.32 Evaluasi Pencapaian Sasaran 32 Peningkatan akses pasar dan permodalan No

1.

Indikator Kinerja

Kenaikan/penurunan

nilai

Satuan

realisasi

%


Target

70

71,2


98,31

PMDN

Sasaran selanjutnya peningkatan akses pasar dan permodalan dengan Indikator yaitu kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) pada tahun 2012 bahwa nilai PMDN ditargetkan sebesar 71,2%. Realisasi dari nilai investasi PMDN di tahun 2012mengalami penurunan sebesar 1,2%. Sehingga capaian kinerja mencapai 98,31%. Sasaran 33 : Peningkatan Penyediaan Jaringan Pendukung untuk UMKM, Koperasi, dan Investasi

68


Tabel 3.33 Evaluasi Pencapaian Sasaran 33 Peningkatan penyediaan jaringan pendukung untuk UMKM, Koperasi, dan investasi No

Indikator Kinerja

Satuan


Target


1.

Koperasi aktif

%

82,11

82,11

82,65

100,65

2.

UMKM formal

%

100

100

100

100

Berdasarkan data dari tabel 3.33 di atas diketahui dapat diketahui bahwa capaian sasaran peningkatan penyediaan jaringan pendukung untuk UMKM, Koperasi, dan Investasi menunjukkan hasil yang sangat baik. Capaian indikator koperasi aktif meningkat dari tahun 2011 sebesar 82,11% menjadi 82,65%. Untuk perkembangan koperasi di Kota Ambon dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.33.1 Perkembangan koperasi di Kota Ambon Tahun 2011-2012 No

1

Variabel

Tahun

%

2011

2012

Jumlah Koperasi

710

731

3,01

Aktif

583

605

3,64

Tidak Aktif

127

127

-

2

Jumlah Anggota

51,908

52,603

1,32

3

Pengurus

2,363

2,579

8,38

4

Manajer

410

417

1,68

5

Karyawan

1,943

1,968

1,27

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon 2012

Dari sisi dinamika kelembagaan, masih dibutuhkan langkah-langkah strategis agar dapat tercapai kinerja yang lebih baik, karena faktanya masih ada 127 koperasi yang tidak aktif atau 17,35% dari 732 jumlah koperasi berbadan hukum pada tahun 2012. Hal ini antara lain disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan pengelola koperasi.

Sasaran 34 : Pemberdayaan Masyarakat Petani dan Nelayan

Pencapaian sasaran 34 dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 3.34

69


Evaluasi Pencapaian Sasaran 34 Pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan No

1.

Indikator Kinerja

Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Satuan

%


Target

80

90


100

pesisir

Dari realisasi kinerja tahun 2012 mencapai target 90% atau capaian 100% dari target yang ditetapkan, ini bermakna sangat berhasil. Indikator pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dicapai melalui berbagai kegiatan yaitu melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan bagi masyarakat pesisir, meningkatkan penyuluhan dan pendampingan serta menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana perikanan. Disamping itu Pemerintah Kota Ambon juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat nelayan melaui program memberikan bantuan bahan-bahan bangunan untuk membangun rumah bagi para nelayan di pesisir kecamatan Nusaniwe

70


Sasaran 35: Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja Dan Perlindungan Tenaga Kerja Tabel 3.35 Evaluasi Pencapaian Sasaran 35 Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja No

Indikator Kinerja

Satuan


Target


1.

Tingkat partisipasi angkatan kerja

%

45

48,18

51,10

106,06

2.

Pencari kerja yang ditempatkan

%

15,67

16,48

22,12

134,22

Sasaran peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja terdiri atas indikator tingkat partisipasi angkatan kerja dan pencari kerja yang ditempatkan. Pada tahun 2012 realisasi indikator kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 51,10% lebih tinggi dari target 48,18% dan lebih tinggi dari capaian realisasi tahun 2011 sebesar 45%.Capaian kinerja pada indikator ini sebesar 106,06%. Capaian kinerja ini menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja yang terdiri dari orang yang bekerja ditambah pencari kerja semakin besar yang dikarenakan terbukanya informasi lowongan pekerjaan dan minat masyarakat untuk bekerja semakin tinggi.Tersedianya informasi lowongan kerja serta sosialisasi ketenagakerjaan kepada masyarakat memberikan kontribusi terhadap peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja.

71


Sasaran 36 : Percepatan Dan Kemudahan Proses Perizinan Tabel 3.36 Evaluasi Pencapaian Sasaran 36 Percepatan dan kemudahan proses perizinan No

1.

Indikator Kinerja

Presentase

SKPD

yang

Satuan


Target


memiliki

%

50

50

50

100

yang

%

91,72

80

88,37

110,46

standart pelayanan 2.

Presentase

perijinan

terselesaikan

Dari capaian kinerja pada tabel 3.36 di atas dapat dilihat bahwa dua indikatornya bermakna sangat berhasil atau di atas 100%, walaupun pada indikator presentase perijinan yang terselesaikan mengalami penurunan dari capaian tahun 2011 sebesar 91,72% menjadi 88,37% di tahun 2012 namun melampaui target yang ditetapkan yaitu 80%. Untuk urusan perijinan di Kota Ambon semuanya melalui pelayanan terpadu satu pintu yaitu pada Kantor Pelayanan Publik Kota Ambon sehingga masyarakat yang ingin mengurus perijinan cukup berurusan di Kantor Pelayanan Publik dari awal hingga akhir proses selesai dan ijin di terbitkan. Berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini jumlah ijin yang dilayani Kantor Pelayanan Publik pada Tahun 2011 dan tahun 2012.

Tabel 3.36.1 Jumlah Ijin Yang Dilayani Pada Kantor Pelayanan Publik Tahun 2011 dan Tahun 2012 No

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Jenis Ijin

Ijin tempat penjualan minuman beralkohol Perpanjangan Ijin HO Perpanjangan ijin minuman beralkohol Retribusi kekayaan daerah Surat ijin gangguan Ijin usaha industri Surat ijin tempat usaha Surat ijin usaha perdagangan Tanda daftar gudang Tanda daftar industri Tanda daftar perusahaan SIU pemasuk dan peredaran benih/bibit,pupuk

Tahun 2011 Jumlah Ijin 144 1 5 17 462 9 3301 1513 26 82 1166 1

Selesai 136 1 5 16 380 9 3202 1435 19 75 1087 1

Tahun 2012 Jumlah Ijin 139

Selesai

20 316 16 3468 1742 159 67 1243

16 241 14 3283 1593 143 58 1112

118

72


13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

dan pestisida SIU produksi hasil-hasil pertanian (sayuran,buah impor dan kacang-kacangan Ijin apotik/ toko obat Ijin kerja tenaga apoteker/asisten apoteker Ijin pengobat tradisional Ijin praktek dokter/dokter gigi/ bidan Ijin rumah sakit/klinik Rekomendasi pengelola makanan minuman Ijin usaha salon kecantikan Ijin prinsip pariwisata Ijin usaha bilyard Ijin usaha bioskop Ijin usaha biro perjalanan/travel Ijin usaha catering Ijin usaha gelanggang permainan/ketangkasan Ijin usaha hotel melati/ penginapan,pondok wisata, wisma Ijin usaha karaoke/pub, cafe Ijin usaha playstation/video game Ijin usaha kebugaran/fitness Ijin usaha restoran,R.Makan, R.Kopi,cafe Surat ijin jasa konstruksi Ijin trayek perpanjangan Ijin trayek pertama Ijin usaha angkutan Ijin warnet Pengurusan SIUPER SIU perikanan Surat ijin penangkapan ikan IMB Retribusi air bawah tanah Retribusi Galian C Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran SIU pemotongan hewan

Jumlah

Sasaran

37

:

Mendorong

1

1

16 18 1 6 3 230 36 229 8 1 38 2 3

14 6 1 4 2 131 31 196 8 1 37 1 3

59

54

27 2 1 159 221 1163 12 99 2 26 117 58 585 13 2 3514

23 2 1 140 206 1084 11 73 1 26 100 52 451 8 2 3236

1

1

1

8

1

23

1

237 982 16

230 855 13

17 123 35 646 10 2 3585

16 110 31 352 7 1 3164 11

11

13379

Terciptanya

1

12272

Kerukunan

Hidup

12867

11371

Bermasyarakat,

Berbangsa, Dan Bernegara Tabel 3.37 Evaluasi Pencapaian Sasaran 37 Mendorong terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara No

1.

Indikator Kinerja

Jumlah kesadaran masyarakat akan

Satuan

Orang


Target

100

100


100

nilai-nilai luhur budaya bangsa

73


Capaian kinerja jumlah kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa di tahun 2012 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya dan bermakna sangat berhasil. Kegiatan yang dilakukan berupa penyuluhan sapta pesona sebanyak lima kali pada lima kecamatan yang ada di Kota Ambon.

Sasaran 38 : Pengembangan Kebudayaan Lokal Yang Mampu Mempererat Kehidupan Kebersamaan

Tabel 3.38 Evaluasi Pencapaian Sasaran 38 Pengembangan kebudayaan lokal yang mampu mempererat kehidupan kebersamaan No

1.

Indikator Kinerja

Satuan

Peningkatan event seni dan budaya


Target

50

50

%


200

local

Peningkatan

event

seni

dan

budaya

lokal

merupakan

indikator

dari

sasaranPengembangan kebudayaan lokal yang mampu mempererat kehidupan kebersamaan Dari capaian hasil di atas mencapai angka di atas 100%. Indikator tersebut dicapai melalui tiga program yaitu Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah pagelaran seni dan budaya, Darwin Ambon Yacht Race 2012 dengan mendatangkan 9 perahu yang ikut berlomba dari Australia menuju Kota Ambon, dan fasilitasi pertemuan wanita internasional. Sasaran 39 : Pengembangan Kepariwisataan, Seni, Dan Budaya Lokal Yang Konstruktif Dan Kontekstual

Tabel 3.39 Evaluasi Pencapaian Sasaran 39 Pengembangan kepariwisataan, seni, dan budaya lokal yang konstruktif dan kontekstual

74


No

Indikator Kinerja

Satuan


Target


1.

Kunjungan wisata

Orang

190

190

200

105

2.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap

%

15

15,22

27,38

179,89

PDRB tahun 2012

Berdasarkan tabel 3.39 dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2012 terhadap sasaran pengembangan kepariwisataan, seni, dan budaya lokal yang konstruktif dan kontekstual mencapai angka di atas 100%.

Dengan julukan Ambon Manise, Kota

Ambon yang memiliki panorama indah dengan objek wisata yang tersebar pada lima kecamatan baik di darat/ pegunungan/pantai maupun lautan menjadi perhatian wisatawan baik lokal maupun asing. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon terdapat 69 objek wisata yang berlokasi di Kota Ambon. Dari 69 objek tersebut 46,38% nya masih belum dikembangkan, 1,45% belum dipugar bahkan 10,14% objek wisatanya dalam kondisi rusak. Pada tahun 2012 terlihat antusias wisatawan asing untuk mengujungi Kota Ambon relatif sama dengan jumlah wisatawan tahun sebelumnya. Wisatawan terbanyak masih berasal dari Belanda, sejumlah 120 orang atau sekitar 60,00% dari keseluruhan orang asing yang datang ke Kota Ambon.

Sasaran 40 : Pengelolaan Kekayaan Dan Peningkatan Keragaman Serta Pengembangan Nilai-nilai Budaya Lokal Untuk Terciptanya Hidup Orang Basudara

Tabel 3.40 Evaluasi Pencapaian Sasaran 40 Pengelolaan Kekayaan Dan Peningkatan Keragaman Serta Pengembangan Nilai-nilai Budaya Lokal Untuk Terciptanya Hidup Orang Basudara

No

1.

Indikator Kinerja

Sarana penyelenggaraan seni dan

Satuan

Buah


Target

10

10


150

75

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon Tahun 2012 budaya 2.

Presentase

dan

kesadaran

peningkatan

masyarakat

%

15

15

15

100

dalam

mengelola kekayaan budaya

Sarana penyelenggaraan seni budaya dan presentase dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya merupakan faktor pendukung dalamPengelolaan Kekayaan Dan Peningkatan Keragaman Serta Pengembangan Nilainilai Budaya Lokal Untuk Terciptanya Hidup Orang Basudara. Untuk sasaran ini mengalami peningkatan pada indikator sarana penyelenggaraan seni dan budaya dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 10 buah, meningkat menjadi 15 buah di tahun 2012

Sasaran 41 : Peningkatan Kepatuhan Dan Disiplin Masyarakat Terhadap Hukum

Tabel 3.41 Evaluasi Pencapaian Sasaran 41 Peningkatan kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum

No

Indikator Kinerja

1.

Presentase rumah ber IMB

2.

Tertatanya PKL

Satuan


Target


%

25

30

30

100

Lokasi

2

3

3

100

Dari data capaian di atas terjadi peningkatan di tahun 2012 dimana presentase rumah ber-IMB dan tertatanya PKL dari tahun 2011 mengalami perubahan. Tiga lokasi yang PKLnya di tata adalah di pasar Batu Meja di pindahkan ke pasar valantine di Jl.Imam Bonjol, PKL yang berjualan di badan jalan diarahkan masuk berjualan di pasar apung arumbai, dan melakukan penertiban kepada PKL yang berjualan di badan jalan pasar mardika.

Sasaran 42 : Penurunan Angka Kriminalitas, Angka Kekerasan, Pelanggaran Hukum, Dan Meningkatnya Penyelesaian Kasus-kasus Hukum

76


Tabel 3.42 Evaluasi Pencapaian Sasaran 42 Penurunan angka kriminalitas, angka kekerasan, pelanggaran hukum, dan meningkatnya penyelesaian kasus-kasus hukum

No

1.

Indikator Kinerja

Satuan

Rasio satpol – pp terlatih terhadap


Target

50

50

%


100

jumlah penduduk

Berdasarkan capaian kinerja di atas rasio satpol pp terhadap jumlah penduduk menunjukkan capaian sangat berhasil. Namun masih perlu di lakukan penambahan personil satuan polisi pamong praja sehingga dapat mendukung tugas pokok dan fungsi ke depan dan target yang ditetapkan bisa melebihi 50%. Diharapkan dengan adanya peningkatan eselonering dari III ke II (status kantor berubah ke dinas/ badan) dalam tahun ini mampu menyesuaikan diri dengat tingkat perkembangan kota. Pada tabel berikut dapat dilihat banyaknya pelaku gangguan kamtibmas di Kota Ambon yang ditangani Polres P.Ambon dan P.P.Lease dan Keadaan perkara pidana dan perdata di Pengadilan Negeri Ambon.

Tabel 3.42.1 Banyaknya Pelaku Gangguan Kamtibmas di Kota Ambon yang Ditangani Polres P.Ambon dan P.P.Lease Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah 2007 420 14 434 2008 590 70 660 2009 520 40 560 2010 735 135 870 Sumber : Polres P.Ambon dan P.P.Lease

Tabel 3.42.2 Keadaan perkara Pidana dan Perdata di Pengadilan Negeri Ambon Tahun Diajukan

Pidana Diputuskan

Sisa 77


2007 2008 2009 2010 2011

343 371 425 438 552

220 304 424 397 559

Tahun Diajukan 153 147 165 145 187

2007 2008 2009 2010 2011

123 90 91 132 125

Perdata Diputuskan 115 78 177 140 166

Sisa 60 70 58 63 84

Sumber : Kantor Pengadilan Negeri Ambon

Sasaran 43 : Penguatan Institusi Sosial Budaya Masyarakat Dalam Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Kota Ambon

Tabel 3.43 Evaluasi Pencapaian Sasaran 43 Penguatan Institusi Sosial Budaya Masyarakat Dalam Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Kota Ambon No

Indikator Kinerja

1.

Terlaksananya operasi penertiban

2.

Pelaksana

operasional

Satuan

yang


Target


Kali

40

40

67

167

Orang

103

103

103

100

berkualitas

Dari tabel 3.43 di atas diketahui capaian kinerja tahun 2012 mengalami peningkatan pada indikator terlaksananya operasi penertiban menjadi 67 kali dan operasi yang paling banyak dilakukan adalah kepada para PKL yang berjualan tidak pada tempatnya dan juga baliho atau spanduk yang di pasang pada tempat yang bukan peruntukannya. Penataan PKL merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh setiap kota, sehingga dalam penanganannya memerlukan keterlibatan dari berbagai elemen masyarakat khususnya para pedagang agar mau berlaku tertib dan mentaati aturan yang berlaku dan dilakukan secara bertahap. Dari dua indikator di atas bermakna sangat berhasil.

78


Sasaran 44 : Peningkatan Upaya Menciptakan Sistem Hukum Yang Mampu Memberikan Jaminan Rasa Keadilan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat

Tabel 3.44 Evaluasi Pencapaian Sasaran 44 Peningkatan Upaya Menciptakan Sistem Hukum Yang Mampu Memberikan Jaminan Rasa Keadilan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat

No

1.

Indikator Kinerja

Jumlah

ranperda/perda

Satuan

yang

Perda


Target

-

1

Tahun 2012 Realisasi Capaian (%) -

0

berprespektif HAM

Pada sasaran ini belum mencapai target yang diharapkan karena belum adanya ranperda/perda berprespektif ham yang ditetapkan. Berikut Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun 2012, yaitu : 1. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1 Seri B Nomor 01) 2. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2 Seri B Nomor 02) 3. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3 Seri B Nomor 03) 4. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4 Seri B Nomor 04) 5. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5 Seri B Nomor 05) 6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan batuan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6 Seri B Nomor 06) 7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 7 Seri B Nomor 07) 8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri B Nomor 08)

79



9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 9 Seri B Nomor 09) 10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 10 Seri C Nomor 01) 11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 11 Seri C Nomor 02) 12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 12 Seri C Nomor 03) 13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13 Seri C Nomor 04) 14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14 Seri C Nomor 05) 15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15 Seri C Nomor 06) 16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 16 Seri C Nomor 07) 17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 17 Seri C Nomor 08) 18. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 18 Seri C Nomor 09) 19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 19 Seri C Nomor 10) 20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 20 Seri C Nomor 11) 21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan umum (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 21 Seri C Nomor 12) 22. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 22 Seri C Nomor 13)

80


23. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 23 Seri C Nomor 14) 24. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Ruang RT/RW (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 24 Seri E Nomor 01) 25. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 25 Seri E Nomor 02) 26. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 26 Seri E Nomor 03) 27. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 27 Seri E Nomor 04) 28. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 27 Tahun 2012 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kota Ambon Tentang Perubahan Anggaran 2012 Dan Rancangan Perwali Kota Ambon Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Dan Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 28 Seri A Nomor 01) Sasaran 45 : Peningkatan Kapasitas Institusi Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi Tabel 3.45 Evaluasi Pencapaian Sasaran 45 Peningkatan Kapasitas Institusi Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi

No

1.

Indikator Kinerja

Tersedianya

unit

Satuan

pelayanan


Target


Unit

-

1

-

0

Kebijakan

1

2

1

50

obrik

50

50

239

478

pengaduan 2.

Kebijakan daerah tentang standart pelayanan publik

3.

Jumlah pejabat yang menyerahkan LHKPN

Berdasarkan tabel 3.45 dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2012 terhadap sasaran peningkatan kapasitas institusi hukum dalam pemberantasan korupsi,

81


terdapat dua indikator yang belum berhasil, yaitu tersedianya unit pelayanan pengaduan. Indikator ini belum tercapai karena beberapa hal teknis dalam proses pembentukannya, dan dipastikan dalam tahun ini sudah dapat dibentuk.Indikator kebijakan daerah terhadap standar pelayanan publik belum tercapai karena aturan tentang standar pelayanan publik yang baru, ditetapkan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah dan bukan merupakan kebijakan daerah.Sedangkan untuk indikator jumlah pejabat yang menyerahkan LHKPN bermakna sangat berhasil karena mencapai 478%.

3.2. Akuntabilitas Keuangan Mencermati kecenderungan perkembangan belanja daerah, serta makin mendesaknya kebutuhan pelayanan publik seiring dengan makin kondusifnya kondisi Kota Ambon paska konflik yang memungkinkan percepatan pembangunan, maka pengelolaan keuangan daerah harus dapat diarahkan untuk menunjang kegiatan pembangunan. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kinerja Pemerintah Kota Ambon tahun 2012, maka kinerja aspek finansial terkait dengan anggaran rutin dan pembangunan perlu dilakukan pengukuran, evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerjanya. Ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan dapat digambarkan sebagai berikut : APBD Kota Ambon tahun 2012 sebesar Rp.750.967.718.231 dengan rincian realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp.757.511.271.527,74 dan realisasi belanja sebesar Rp.757.731.346.703,11 Kebijakan pengelolaan keuangan Kota Ambon di arahkan kepada: a. Melakukan

intensifikasi

dan

ekstensifikasi

pajak

dan

retribusi

sesuai

Kepmendagri Nomor 130-67 Tahun 2000 tentang Pengakuan Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota. b. Mengoptimalkan pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (perusahaan milik daerah) serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

82


c. Mengintensifkan upaya-upaya peningkatan PAD melalui penggalian sumbersumber alternatif dan kerjasama. d. Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai konteks kebutuhan setiap tahapan atau periodisasi pembangunan. e. Mengintensifkan investasi pembangunan pada sektor-sektor produktif yang berimplikasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. f. Mengoptimalkan pengawasan melekat secara intensif terhadap kebijakan keuangan, perbaikan sistem pelayanan, dan penegakan aturan dalam rangka meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan. g. Mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam seluruh bidang pembangunan terkait dengan aspek pembiayaan.

A.

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam 5 tahun belakangan, program dan kegiatan terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah tetap diarahkan kepada optimalisasi pendapatan daerah. Tiga pilar utama pendapatan daerah yang potensial yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah akan digunakan bagi pembiayaan

penyelenggaraan

pemerintahan,

pelaksanaan

pembangunan

dan

pelayanan publik. Intensifikasi dan ekstensifikasi lebih diarahkan kepada adanya upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui berbagai strategi dan kebijakan yang tidak membawa pengaruh negatif berupa distorsi ekonomi kepada anggota masyarakat. Intensifikasi Pendapatan Daerah Pengelolaan pendapatan daerah secara intensifikasi berorientasi pada penggarapan potensi penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah memberi ruang bagi daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Sejalan dengan undang-undang tersebut, Pemerintah Kota diberikankewenangan untuk mengelola:

Tujuh (7) jenis Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Bahan Galian Golongan C, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir.

Lima puluh delapan (58) jenis retribusi yang dikelompokkan dalam Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Peizinan tertentu.

83


1.Target dan realisasi Pendapatan Realisasi perkembangan Pendapatan Kota Ambon selama tahun 2010-2012 dapat dilihat pada tabel 3.46 berikut : Tabel 3.46 Perkembangan Pendapatan Kota Ambon Tahun 2010-2012 Uraian

Tahun 2010

PENDAPATAN ‐Pendapatan Asli Daerah ‐Dana Perimbangan ‐Lain‐lain pendapatan yang sah

2011

2012

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

573.079.020.172,00 42.879.512.760,00 432.737.423.461,00 97.462.083.951,00

564.872.992.693,68 35.256.192.162,68 438.339.425.629,00 91.277.374.902,00

711.492.463.342,00 52.886.980.187,00 647.805.983.155,00 10.799.500.000,00

696.633.127.225,43 53.292.765.868,43 634.661.990.357,00 8.678.371.000,00

726.183.481.186,00 63.517.156.031,00 564.762.910.595,00 97.903.414.560,00

757.511.271.527,74 57.942.444.406,74 562.682.100.416,00 136.886.726.705,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon, 2012

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Ambon tahun 2010 – 2012, pendapatan Pemerintah Kota Ambon meningkat di tahun 2012 dibandingkan tahun 2010 dan 2011 yang mengalami penurunan. Target Pendapatan Daerah Tahun 2012, dianggarkan sebesar Rp.726,183 milyard meningkat menjadi Rp.757,511 milyard. Sampai dengan tahun 2012, sumbangan terbesar pendapatan daerah berasal dari Dana Perimbangan. Pada tahun 2012, pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp.564,762 milyard atau sebesar 77,77% dari pendapatan daerah, menurun menjadi Rp.562.682 milyard atau sebesar 74,28% dari total pendapatan daerah. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi sumber utama penerimaan daerah, belum mampu memberikan kontribusi secara proporsional terhadap penerimaan daerah.

Pada tahun 2012,

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp.63,517 milyard atau 8,74% dari penerimaan daerah. Target pendapatan daerah dari Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan menjadi Rp.57.942 milyard atau 7,64% dari penerimaan daerah. Selain itu, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah pada tahun 2012 ditargetkan Rp.97,903 milyard (13,48%), meningkat menjadi Rp.136,886 milyard atau 18,07% dari penerimaan daerah.

84

Laporran Akuntabi bilitas Kinerja Instansi Pem merintah Kota A Ambon Tahuun 2012

a. Pendap patan As sli daerah h Pendap patan Asli Daera ah dipero oleh dari Penerim maan Ha asil Paja ak Daera ah, Hasill Retribussi Daerah h, Hasil P Pengelolaan Kekayaan Daerah Ya ang Dipissahkan dan d Lain-lain Pen ndapatan n Asli Dae erah yang dapat digamba d rkan seb bagai beriikut :

Proporrsi PAD Dalam m APBD Kota Ambon Tahun 2012 Lain‐lain n PAD = 72,,31 % Hasil peengelola kekkayaan daerah = 90,95% Retribusi daerah = % 101,48% Pajak Daerah = 104 4,23%

b.. Dana P Perimban ngan Dana perimbang gan men njadi sala ah satu kompone k n yang cukup c pe enting bagi APBD D mbon. Adapun A p proporsi sumber-sumber Dana Pe erimbang gan dapa at dilihatt Kota Am pada ga ambar be erikut :

Propo orsi Sum mber D Dana Pe erimban ngan Daalam APBD D Kota A Ambon Tahun 2012

Dana Alokaasi Umum (DAU)= 67% Dana Alokaasi Khusus ((DAK)= 4% Dana Bagi Hasil Pajak//Hasil Bukan Pajaak = 4% Dana Bagi Hasil Pajak Bukan 15% sumber Daaya Alam = 1

85

Laporran Akuntabi bilitas Kinerja Instansi Pem merintah Kota A Ambon Tahuun 2012

C. Lain-lain Penda apatan Ya ang Sah h umber pe enerimaan lainnya a berasa al dari lain-lain pe endapata an daerah h yang sah s yang g Su terrdiri atass penerimaan d dari Pem merintah Provinsi Maluku u dan P Penerima aan darii Pe emerintah h Pusat. Adapun A p proporsin nya dapa at dilihat p pada gam mbar berrikut ;

1 %

Propo orsi Sum mber D Dana Lain‐lain Pendap patan D Daerah Yang Saah Dalaam APB BD Kotaa Ambon Tahun n 2012 1.24 %

Dana Pen nyesuaian d dan Otonom mi Khusus

2.7 %

Dana Baggi Hasil Pajaak dari Prov

19 9 %

Hibah Dana Darrurat

B.

Peng gelolaan Belanja Daerah

Dalam penyelengga araan pe emerintahan dae erah dan n pening gkatan p pelayanan publik k pen ngaturan alokasi belanja diupayak kan untuk efisien, efektif dan prop porsional.Belanja a dae erah dike elompokk kan ke da alam Belanja Lan ngsung d dan Belan nja Tidakk Langsu ung yang g mas sing-massing mem mpunyai fungsi un ntuk men ningkatka an pelaya anan baiik untuk aparaturr mau upun pelayanan kepada k m masyarak kat.

1. Kebijaka K n Umum m Belanja a Daerah h Keb bijakan U Umum Belanja B b berpedom man pad da prinsip-prinsip p pengan nggaran. Belanja a dae erah dissusun de engan p pendekattan ang ggaran kkinerja yang y be erorientasi pada a pen ncapaian hasil da ari input yang direncana akan dan n mempe erhatikan n prestas si kinerja a setiiap Satua an Kerja Perangkkat Daera ah dalam m pelaksa anaan tug gas poko ok dan fu ungsinya..

86


Tujuan

penggunaan

akuntabilitas

anggaran

perencanaan

berbasis

anggaran

kinerja

serta

adalah

menjamin

untuk

afektivitas

meningkatkan dan

efisiensi

penggunaan anggaran ke dalam program kegiatan.

2. Target dan Realisasi Belanja Pemenuhan kebutuhan publik yang terus meningkat dari tahun ke tahun telah berimplikasi terhadap alokasi belanja daerah Pemerintah Kota Ambon.Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Ambon tahun 2009 – 2012, menunjukkan bahwa perkembangan belanja Pemerintah Kota Ambon terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.47 Perkembangan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2009-2012 Uraian

Tahun 2010

Belanja Daerah ‐Belanja tidak Langsung ‐Belanja Langsung

2011

2012

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

546.619.720.348,00 406.184.163.041,00 140.435.557.307,00

514.924.196.452,00 348.328.878.876,00 116.595.317.576,00

711.892.382.066,00 516.237.575.228,00 195.654.806.838,00

659.484.851.081,90 489.235.951.170,90 170.248.899.911,00

713.883.481.186,00 524.057.317.503,00 189.826.163.683,00

757.731.346.703,11 539.017.215.663,00 218.714.131.040,11


Target Belanja Daerah Kota Ambon tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp.711.892 milyard meningkat menjadi sebesar Rp.713.883 milyard di tahun 2012. Realisasi Belanja Daerah menunjukkan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2011, realisasi Belanja Daerah adalah sebesar Rp.659.484 milyard, meningkat menjadi Rp.757.731 milyard,Pada tahun 2012 terjadi peningkatan proporsi Belanja Tidak Langsung diakibatkan oleh adanya peningkatan Belanja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Ambon sebagai konsekuensi dari kenaikan gaji PNS sebesar 10% pada tahun 2011 dan 2012 yang tidak ditunjang oleh kenaikan penerimaan dari dana

87


perimbangan (DAU) dan Belanja Bantuan dan HIbah yang digolongkan sebagai Belanja Tidak Langsung pada PPKD.

C.Kondisi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Perkembangan Pembiayaan Kota Ambon dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun

Penerimaan

Pengeluaran

2010

7.760.252.558,00

47.509.159.292,00

2011

8.639.558.697,57

22.855.852.763,96

2012

34.164.732.077,14

12.965.390.631,81


Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat.

3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan Sepanjang tahun 2012 Pemerintah Kota Ambon telah mendapatkan beberapa penghargaan

dan

prestasi

yang

diraih

yang

meliputi

bidang

pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih adalah sebagai berikut: 1.Piagam

PenghargaanAdipura untuk kategori Kota sedang dari Kementerian

Lingkungan Hidup Republik Indonesia 2. Terbaik pertama pelayanan E-KTP secara massal untuk wilayah Indonesia Bagian Timur dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

88



3. Piagam Penghargaan penilaian kinerja unit pelayanan publik antar Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Maluku dengan predikat juara 2 4. Penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Pratama dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 5. Piagam Penghargaan dari Kementerian Perdagangan sebagai Pasar Tertib Ukur 2012 6. Salah satu daerah yang dipilih menjadi pelaksana program unggulan pemerintah oleh Unit Kerja Kepresidenan Bidang Pengawasan Pembangunan 7. Piagam penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk penyelenggara belajar matematika dengan metode “gasing” untuk peserta terbanyak. 8. Piagam Penghargaan sebagai juara pertama perlombaan kelurahan tingkat Propinsi Maluku.

89


BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Pemerintah Kota Ambon Tahun 2012, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Ambon telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya.45 sasaran sebagian besar (84,11%) telah dapat direalisasikan dengan baik. Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2012 pada hakekatnya karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, dan hasil kerja sama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat Kota Ambon. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan

pelaksanaan

kebijakan

publik

berdasarkan

prinsip-prinsip

transparansi,

akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari

90


masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 92 indikator sasaran, disimpulkan bahwa: Pertama, Indikator sasaran pada Misi I, terdiri atas 11 indikator kinerja dengan realisasi 6 indikator kinerja atau 54,54% telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, sementara sebanyak 5 indikator kinerja atau 45,45% masih belum atau tidak mencapai sasaran. Meskipun demikian, tingkat ketidaktercapaian target indikator ini bervariatif tingkat capaiannya, Kedua, indikator sasaran pada misi II berjumlah 32 indikator kinerja dengan realisasi ketercapaian sebanyak 25 indikator kinerja atau 78,12% dan 21,87% belum/ tidak tercapai atau sebanyak 7 indikator kinerja. Ketiga,indikator sasaran pada misi III yang berjumlah 11 indikator kinerja dengan persentase pencapaian sasaran sebanyak 11 indikator atau 100%. Keempat, indikator sasaran pada misi IV yang berjumlah 5 indikator kinerja dengan persentase pencapaian sasaran sebanyak 5 indikator atau 100%.Kelima, indikator sasaran pada Misi V yang berjumlah 7 indikator kinerja

dengan

presentase

pencapaian

sasaran

sebanyak

7

indikator

atau

100%.Keenam, indikator sasaran pada Misi VI berjumlah 11 indikator kinerja dengan realisasi ketercapaian sebanyak 9 indikator kinerja atau 81,81% dan 18,18% belum/tidak tercapai atau sebanyak 2 indikator kinerja. Ketujuh, indikator sasaran pada misi VII yang berjumlah 6 indikator kinerja dengan presentase pencapaian sasaran sebanyak 6 indikator atau 100%.Kedelapan, indikator sasaran pada misi VIII, terdiri atas 9 indikator kinerja dengan realisasi 6 indikator kinerja atau 66,66% telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan, sementara sebanyak 3 indikator kinerja atau 33,33% masih belum atau tidak mencapai sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 45 sasaran beserta indikatornya, pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Kota Ambon menunjukan hasil naik setiap tahunnya, walau demikian masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yaitu :

91


1.

Penerapan standar pelayanan minimal dan peningkatan kinerja di semua aspek pelayanan publik. Indikator yang masih kurang pencapaiannya adalah jumlah rencana pencapaian SPM yang ditetapkan masih berjumlah 12 SPM dari 13 SPM yang ditetapkan.

2.

Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Indikator presentase peran masyarakat dalam pembangunan dengan capaian kinerja 50%

3.

Tertib administrasi pemerintahan, dengan indikator presentase SKPD yang menyampaikan LAKIP dan DPK tepat waktu, dan presentase SKPD yang memiliki tata kearsipan dengan baik hanya mencapai 80% dan 85%.

4.

Percepatan proses pelayanan perijinan, dengan indikator sistem informasi manajemen pemda, masih mencapai 3 buah.

5.

Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan bagi warga kota, pada indikator pendidikan anak usia dini 16,56%, APM SMP/MTS/Paket B 65,08%, APS SMA/SMK/MA 0,34%.

6.

Penyediaan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi, dengan indikator jumlah website masih berjumlah 2 buah.

7.

Pengembangan industry terutama industry kecil (home industry) dan industry menengah, pada indikator usaha mikro dan kecil

8.

Peningkatan upaya menciptakan sistem hukum yang mampu memberikan jaminan

rasa

keadilan

perlindungan

hukum

bagi

masyarakat.

Jumlah

Ranperda/Perda yang berprespektif HAM merupakan indikator yang belum tercapai. 9.

Peningkatan kapasitas institusi hukum dalam pemberantasan korupsi, dengan indikator tersedianya unit layanan pengaduan dan kebijakan daerah tentang standar pelayanan publik yang belum mencapai target yang ditetapkan.

92


Untuk mengatasi dan menyikapi permasalahan tersebut usaha yang dilakukan adalah antara lain : 1.

Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan aspek pelayanan publik. Hal-hal yang telah diregulasi misalnya tindak lanjut berbagai peraturan tentang standar pelayanan minimal, standar pelayanan publik dan sistem informasi manajemen pemda.

2.

Pengorganisasian, yang dimaksudkan dengan pengorganisasian adalah untuk membantu setiap penyelenggara program/kegiatan mengetahui sumber-sumber apa yang diperlukan bagi terselenggaranya program/kegiatan yang direncanakan.

3.

Mengupayakan

seluruh

aparatur

pemerintah

daerah

untuk

mewujudkan

pemerintahan yang bersih, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta berusaha menerapkan sistem informasi pemda berbasis teknologi. Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kota Ambon Tahun 2011-2016 khususnya untuk Tahun Anggaran 2012, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan atau dapat dicapai dengan baik.Namun perlu penyempurnaan strategi di masa datang terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah harus mengacu pada perkembangan lingkungan yang terjadi dan memperhatikan aspirasi masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang ditetapkan dapat benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat. Selanjutnya dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ambon tahun 2012 ini, kiranya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan di tahun berikutnya.Disadari bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan demi perbaikan di tahun mendatang sangat kami harapkan.

93



94

KATA PENGANTAR. Ambon, Maret 2013 WALIKOTA AMBON RICHARD LOUHENAPESSY, SH

Recommend Documents