Pokja PPSP Kabupaten OKU TIMUR I - 1

Buku Putih Sanitasi Kabupaten OKU TIMUR

1.1. Latar Belakang Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) adalah sebuah roadmap pembangunan sanitasi di Indonesia. Program ini digagas oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) dengan mempromosikan strategi sanitasi perkotaan (SSK) sebagai cetak biru bagi pembangunan sanitasi komprehensif di kawasan perkotaan. Roadmap ini akan diterapkan secara bertahap di 330 kabupaten/kota di seluruh Indonesia mulai 2010 hingga 2014. Di samping untuk mengejar ketertinggalan dari sektor-sektor lain, roadmap sanitasi juga dimaksudkan untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia memenuhi tujuan-tujuan Millenium Development Goals (MDGs). Khususnya yang terkait dengan Butir 7 Target ke-10 MDG, yakni “mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak punya akses berkelanjutan pada air yang aman diminum dan sanitasi yang layak pada tahun 2015.” Target ini bisa dipenuhi secara kuantitif, tetapi secara kualitatif layanan yang tersedia masih belum memadai. PPSP atau roadmap sanitasi merupakan muara berbagai aktivitas terkait pembangunan sektor sanitasi yang berlangsung beberapa tahun terakhir. Dimulai dengan Konferensi Sanitasi Nasional, November 2007, yang merintis kesepakatan langkah-langkah penting pembangunan sanitasi seiring pencapaian MDGs, penyelenggaraan International Year of Sanitation, 2008, yang mampu meningkatkan kesadaran dan komitmen pemerintah pusat dan daerah, dan Konvensi Strategi Sanitasi Perkotaan, April 2009, yang berhasil mengidentifikasi isu-isu terkait sektor sanitasi dan memperkenalkan pendekatan strategi sanitasi perkotaan kota yang lebih praktis. PPSP diarahkan pada upaya memenuhi tiga sasaran, yakni: Menghentikan perilaku buang air besar sembarangan (BABS) pada tahun 2014 di perkotaan dan pedesaan, Pengurangan timbunan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah yang ramah lingkungan, Pengurangan genangan di 100 kabupaten/kota seluas 22.500 hektar. Tim Pelaksana Pokja Sanitasi Kabupaten OKU TIMUR sebagai pelaksana harian kegiatan PPSP dengan personil dari berbagai dinas dan kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR menjadi garda depan operasional PPSP. Pokja sanitasi Kabupaten OKU TIMUR melakukan pertemuan untuk mengkaji, menganalisa, dan mengumpulkan data sekunder dan primer untuk memetakan kondisi sanitasi Kabupaten OKU TIMUR. Hasil kajian tersebut disajikan dalam dokumen profil sanitasi skala kabupaten kabupaten yang disebut Buku Putih. Buku Putih Sanitasi Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2012 ini merupakan Buku Putih Sanitasi yang pertama yang disusun berdasarkan data sekunder yang tersedia di masingmasing Dinas/SKPD terkait. Data sekunder tersebut juga didukung dari hasil beberapa survey pendukung seperti Environmental Health Risk Assessment (EHRA), survey kelembagaan dan survei keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi. Draft Buku Putih Sanitasi ini telah dibahas bersama para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam konsultasi publik. Buku Putih Sanitasi menjadi dasar yang kuat bagi pembahasan mengenai tahap, kebutuhan dan prioritas peningkatan sanitasi. Konsultasi Publik

Pokja PPSP Kabupaten OKU TIMUR

I-1


tersebut juga telah membahas tujuan PPSP dan peluang peningkatan struktural sanitasi jangka pendek dan jangka menengah. Buku Putih tersedia setelah dilaksanakannya berbagai studi, dan kegiatan pengumpulan data baik sekunder maupun primer serta data tambahan sesuai masukan dari lokakarya draft Buku Putih. Pada masa yang akan datang laporan dalam buku ini akan diperbaharui sebelum suatu strategi sanitasi kabupaten yang baru akan disusun, artinya Buku Putih ini akan mengikuti kemajuan rencana-rencana dalam hal pengembangan sanitasi kabupaten. Pokja sanitasi Kabupaten OKU TIMUR secara struktural dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati OKU TIMUR Nomor 268 tahun 2011, tanggal 21 September 2011 Komposisi Pokja Sanitasi Kabupaten OKU TIMUR terdiri dari tim pengarah, tim teknis dan tim sekretariat. Dalam struktur tim koordinasi, bupati kabupaten OKU TIMUR bertindak sebagai Penanggung jawab, Sekretaris Daerah Kabupaten OKU TIMUR sebagai Ketua, Kepala Bappeda sebagai sekretaris, dengan anggota terdiri Kepala Dinas PU Cpta Karya dan Tata Ruang, Kepala Dinas Kebersihan Keindahan dan Pasar (DKKP), Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bapedalda, Kepala Dinas PMD, Ketua Tim Penggerak PKK dan Kepala Kantor Inforkom. Tim Teknis terdiri dari Kabid Program Anggaran dan Kerjasama Pembangunan Bappeda, Kabid Perencanaan dan Program PU CK dan Tata Runag, Kabag Ortala, Kabid Anggaran BPAKD, Kabid Perencanaan Strategis Bappeda, Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan PU CK dan Tata Ruang, Kabid Kebersihan, Keindahan dan Pertamanan DKKP, Kasi Penyehatan Lingkungan Dinkes, Kasubbid Formulasi Renstra Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda, Kepala Kantor Inforkom, Kabag Hukum, Kabid Pemantauan Pemulihan Lingkungan Hidup Bapedalda, Kabag Humas, Kasubbid Kerjasama Pembangunan Bappeda, Kasi Promosi Kesehatan Dinkes, Ketua Tim Penggerak PKK, Kabid Penyehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan Dinkes, Kabid KMD dan Sosbud PMD, Kabid Pengawasan Dampak Lingkungan Bapedalda, Kabid Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKBKS, Kabid Monitoring dan Evaluasi Bappeda, Kasi Prasarana Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih PU CK dan Tata Ruang dan Kasubbid Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappeda. Pokja sanitasi kabupaten adalah pihak yang menjadi penanggung jawab dalam mengembangkan perencanaan dan pembangunan sanitasi skala kabupaten. Mereka memastikan koordinasi antar berbagai dinas pemerintah kabupaten dan pihak-pihak non pemerintah, menghasilkan buku putih sanitasi kabupaten, Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk perencanaan sanitasi yang terkoordinir dan sedang berjalan di tingkat Kabupaten. Sebagai langkah awal Pokja akan menyusun suatu perencanaan sanitasi secara lebih komprehensif, integratif, inovatif dan melibatkan masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Pembangunan sanitasi tidak hanya ditekankan pada pembangunan sarana fisik tetapi ada hal lain yang perlu dilakukan agar sarana tersebut bermanfaat secara berkelanjutan. Proses perencanaan harus dilakukan dengan melihat permasalahan yang muncul baik masalah yang terkait dengan aspek teknis maupun aspek non-teknis secara menyeluruh, sehingga solusinya pun akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.


I-2


1.2. Landasan Gerak 1.2.1. Pengertian Dasar Sanitasi Sanitasi dapat dipahami sebagai usaha pembuangan tinja, endapan air limbah (sullage) dan limbah padat dengan cara yang memperhatikan kesehatan untuk membuat lingkungan hidup di rumah dan lingkungan menjadi bersih dan sehat. Atau dapat diartikan sebagai upaya pembuangan limbah cair dan limbah padat tanpa mencemari lingkungan. Pengertian dasar Penanganan Sanitasi di Kabupaten OKU TIMUR adalah sebagai berikut: 1. Blackwater; limbah rumah tangga yang bersumber dari WC. 2. Grey water; limbah rumah tangga non kakus (WC) yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. 3. Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) dengan sistem : a. Pengolahan On Site menggunakan sistem septic-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. b. Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat. 4. Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 5. Penanganan drainase kabupaten dengan memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air Kabupaten dan memutuskan air permukaan (mengurangi genangan). Penyediaan air bersih adalah upaya pemerintah Kabupaten OKU TIMUR untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat baik melalui jaringan PDAM maupun non PDAM yang bersumber dari air permukaan maupun air hujan. 1.2.2. Visi Misi Kabupaten dan Tujuan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR menetapkan Visi Kabupaten OKU TIMUR 2010-2015 sebagai berikut ; ”TERWUJUDNYA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR YANG MANDIRI DAN MADANI BERBASIS PADA EKONOMI PERTANIAN MENUJU KABUPATEN YANG CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA” Visi tersebut mengandung beberapa kata kunci yaitu “Kabupaten OKU TIMUR yang mandiri, Madani, berbasis pada ekonomi pertanian, kabupaten yang cerdas, sehat dan sejahtra” yang perlu dijelaskan agar memberikan pengertian dan persepsi yang sama bagi setiap anggota organisasi dan stakeholders, serta berbagai pihak yang berkepentingan. KABUPATEN OKU TIMUR YANG MANDIRI adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah dan masyarakat dalam menagtur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar setahap demi setahap ketergantungan terhadap pihak-pihak lain/luar dapat dikurangi. KABUPATEN OKU TIMUR YANG MADANI adalah kabupaten yang memiliki masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai, norma dan hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi yang berperadapan sehingga diharapkan terwujudnya kemandirian


I-3


masyarakat, terwujudnya nilai-nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat, terutama keadilan, persamaan, kebebasan dan kemajemukan (pluralisme) serta hidup penuh dengan kedamaian. BERBASIS PADA EKONOMI PERTANIAN adalah menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi yang diarahkan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat melalui peningkatan pendapatan perkapita masyarakat yang berbasis pada peningkatan produksi dan produktifitas sektor pertanian, yang juga menitikberatkan pada sektor-sektor lainnya yang meliputi bidang perkebunan dan kehutanan, bidang perikanan dan peternakan, bidang perindustrian dan perdagangan, bidang perkoperasian, bidang penanaman modal, bidang ketenagakerjaan, serta kepariwisataan. KABUPATEN YANG CERDAS adalah menjelaskan bahwa seluruh komponen sumber daya manusia baik sumber daya aparatur maupun sumber daya masyarakat memiliki pengetahuan dan pendidikan yang berkualitas yang mampu berdaya saing secara global. KABUPATEN YANG SEHAT adalah kondisi suatu wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat sehingga terwujud kondisi masyarakat yang bersih dan sehat. KABUPATEN YANG SEJAHTERA adalah meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermanfaat serta memberikan perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia yang meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur sosial budaya ekonomi yang memadai, juga memiliki rasa aman dan kedamaian. Peningkatan kualitas kehidupan akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masayrakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatnkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Adapun misi Kabupaten OKU TIMUR tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintrah daerah yang efektif, efisien, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. 2. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis pada pembangunan ekonomi pertanian masyarakat. 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat 5. Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur daerah 6. Meningkatkan dan mendorong investor dalam rangka berinvestasi di Kabupaten OKU TIMUR guna mendorong percepatan pertumbuhan investasi dan perekonomian masyarakat. 7. Meningkatkan pertumbuhan daerah-daerah baru khusunya wilayah cepat tumbuh, wilayah perbatasan dan wilayah tertinggal. 8. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan beragama bagi masyarakat. 9. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun). Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi: 1. Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;


I-4


2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan 3. Sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan: a. Visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten; b. Karakteristik wilayah kabupaten; c. Isu strategis; dan d. Kondisi objektif yang diinginkan. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria: 1. Tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang wilayah provinsi dan nasional; 2. Jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan 3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan penataan ruang merupakan arah pengembangan ruang yang akan dicapai selama kurun waktu perencanaan. Tujuan ini akan menjadi dasar penyusunan konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, yang selanjutnya akan diwujudkan dalam alokasi ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Secara umum, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, melalui upaya: 1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan 3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Pengembangan tata ruang wilayah didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kawasan secara makro (bersifat eksternal) maupun mikro wilayah (bersifat internal). Faktor-faktor determinan yang mempengaruhi perumusan tujuan penataan ruang Kabupaten OKU Timur dalam konteks eksternal diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Visi Kabupaten OKU Timur yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten OKU Timur 2005-2025 yaitu “OKU TIMUR AMAN, MAJU DAN BERDAYA SAING”. 2. Penetapan Martapura sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) dalam konteks perkotaan di Provinsi Sumatera Selatan, dengan pertimbangan potensi yang dimiliki untuk maju dan berkembang sebagai pusat pelayanan wilayah di masa yang akan datang. 3. Kabupaten OKU Timur merupakan bagian dari pengembangan sistem transportasi nasional, dengan jalur lintas regional (jalan nasional) yang melalui Kabupaten OKU Timur, yaitu jalur lintas tengah Sumatera yang menghubungkan arah barat ke timur yaitu Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Palembang, Baturaja, Bandar Lampung dan Pulau Jawa. 4. Sementara, faktor-faktor internal yang mempengaruhi perumusan tujuan penataan ruang Kabupaten OKU Timur adalah sebagai berikut: 5. Memiliki potensi wilayah di sektor pertanian (agro), dengan ditandai oleh ketersediaan lahan yang cukup luas dengan komoditas pertanian bahan pangan (padi) dan lainnya, sebagai sektor unggulan dan penggerak utama perekonomian kabupaten OKU Timur;


I-5


6. Sebagian besar wilayah Kabupaten OKU Timur atau ± 65% dari total luas wilayah merupakan kawasan dataran rendah yang berpotensi untuk dijadikan kawasan budidaya; 7. Membutuhkan dukungan pengembangan aksesibilitas wilayah : 8. Dilalui Jalur Lintas Tengah (Jalur regional Sumatera, jalan nasional) 9. Didukung oleh jaringan jalan provinsi dan kabupaten. 10. Berdasarkan pertimbangan faktor internal dan eksternal tersebut, maka dapat disusun rumusan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten OKU Timur Tahun 2011-2031, yaitu sebagai berikut: “MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN OKU TIMUR YANG SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING MELALUI PENGEMBANGAN TATA RUANG BERBASIS AGROPOLITAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN” 1.3. Maksud dan Tujuan Buku Putih Sanitasi Kabupaten yang disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten OKU TIMUR ini dimaksudkan untuk menggambarkan karakteristik & kondisi sanitasi, serta prioritas atau arah pengembangan kabupaten dan masyarakat Kabupaten OKU TIMUR yang terjadi pada saat ini (kondisi existing). Maksud utama dari penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2012 adalah untuk memberikan informasi awal yang lengkap tentang situasi dan kondisi sanitasi Kabupaten OKU TIMUR saat ini sebagai dasar untuk melakukan perencanaan pembangunan sanitasi di masa yang akan datang. Adapun tujuan dari penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2012 ini adalah untuk: 1. Memberi informasi sarana sanitasi yang tersedia saat ini. 2. Berdasarkan data yang tersedia saat ini, dilakukan analisis permasalahan sanitasi dipandang dari segala aspek. 3. Menjadi bahan informasi bagi semua unsur pemangku kepentingan dalam memainkan perannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi ke depan. 4. Memberi bahan dasar penetapan kebijakan daerah dalam pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 1.4. Pendekatan dan Metodologi Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih ini secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Sumber Data a. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/ kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta. b. Narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/ kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat. Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa survey terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti: Environmental Health Risk Assessment (EHRA), Survey peran media dalam perencanaan sanitasi, survey kelembagaan, survey keterlibatan pihak


I-6


swasta dalam pengelolaan sanitasi, survay keuangan, survey priority setting area beresiko serta survey peran serta masyarakat dan gender. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta, narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil dan tokoh masyarakat. 2. Pengumpulan Data Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini. 1.5. Posisi Buku Putih Buku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten OKU TIMUR. Buku Putih Sanitasi Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2012 ini, diposisikan sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi tingkat kota. Rencana pembangunan sanitasi Kabupaten dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Setiap tahun data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara laporan Tahunan SKPD dan status proyek sanitasi. Laporan Sanitasi Tahunan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi 2012 dan setelah 3 tahun, semua informasi tersebut dirangkum dalam Revisi Buku Putih Sanitasi. 1.6. Sumber Data Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih ini secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : Sumber data dalam penyusunan buku putih dikelompokan menjadi 2 jenis yaitu: 1. Data primer; didalamnya meliputi penilaian resiko kesehatan lingkungan, penilaian sanitasi berbasis masyarakat, penilaian penyedia sarana sanitasi oleh sektor swasta, penilaian keterlibatan gender dan masyarakat miskin, dan peran media. Data ini diperoleh dengan cara melakukan beberapa studi terkait aspek kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan sektor swasta, keterlibatan masyarakat dan gender, dan studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) dimana sebagian data ini bersifat kualitatif (yang menyangkut persepsi) yang kemudian dikuantifikasi. 2. Data sekunder; data kuantitatif yang telah tersedia di setiap SKPD yang didalamnya meliputi aspek demografi, kepadatan penduduk, data keluarga miskin, kesehatan masyarakat, arah dan kebijakan pembangunan kabupaten, data kelembagaan dan keuangan, dan lain-lain yang sifatnya umum. Sumber data sekunder untuk penyusunan buku putih sanitasi Kabupaten OKU TIMUR, diantaranya: 1. OKU TIMUR dalam Angka 2011, BPS dan Bappeda Kabupaten OKU TIMUR 2. PDRB OKU TIMUR, BPS dan Bappeda Kabupaten OKU TIMUR 3. IPM OKU TIMUR, BPS dan Bappeda Kabupaten OKU TIMUR 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten OKU TIMUR, 2010 – 2015, Bappeda Kabupaten OKU TIMUR


I-7


5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten OKU TIMUR 2011-2031, Bappeda Kabupaten OKU TIMUR 6. Laporan-laporan kegiatan tahunan SKPD 1.7. Peraturan Perundangan Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten OKU TIMUR berpijak pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional atau pusat, propinsi maupun daerah, yang meliputi : Undang-Undang 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3496); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4851); 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNPSPALP);


I-8


Perda Kabupaten OKU TIMUR 1. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38);


I-9

Pokja PPSP Kabupaten OKU TIMUR I - 1

Recommend Documents