POKJA PPSP KABUPATEN SAROLANGUN BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pencapaian target MDGs di bidang sanitasi memerlukan kebijakan dan strategi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan berbagai program dan kegiatan yang terukur dan terarah sehingga dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penanganan persoalan sanitasi. Pemerintah saat ini telah memiliki road map pembangunan sanitasi guna mencapai target “Menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum layak dan sanitasi layak pada 2015”. Berdasarkan laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia 2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menyebutkan bahwa dalam meningkatkan akses penduduk terhadap sanitasi yang layak, kebijakan ke depan diarahkan pada peningkatan investasi pengelolaan sistem air limbah terpusat dan penyediaan sanitasi berbasis masyarakat dengan fokus pelayanan bagi masyarakat miskin. Investasi tersebut diberikan untuk pengembangan sistem pengolahan air limbah terpusat skala kota (off-site), pembangunan sistem sanitasi setempat (on-site) dan juga pengembangan dan perbaikan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT). Berbagai terobosan tengah dilaksankaan untuk mengejar ketertinggalan dalam penyediaan layanan sanitasi,seperti peluncuran Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 2010-2014 yang menekankan bahwa sanitasi adalah urusan bersama seluruh pihak baik pemerintah, swasta, donor, dan masyarakat. Sektor sanitasi merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Rendahnya kualitas sanitasi menjadi salah satu faktor bagi menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Kondisi di Indonesia tercatat baru 49% penduduk Indonesia yang mampu mengakses sarana dan prasarana sanitasi yang aman. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki sistem jaringan air limbah (sewerage) terendah di Asia, kurang dari 10 Kabupaten di Indonesia yang memiliki sistem jaringan air limbah dengan tingkat pelayanan hanya sekitar 1,3% dari keseluruhan jumlah populasi. Kepedulian masyarakat dan pemerintah terhadap peranan penyehatan lingkungan dalam mendukung kualitas lingkungan perlu ditingkatkan, karena rendahnya cakupan layanan penyehatan lingkungan. Hal ini disebabkan ketidaktahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hidup bersih dan sehat, yang tercermin dari perilaku masyarakat, saat ini masih banyak yang buang air besar di sungai dan kebun. Berdasarkan kondisi tersebut maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk mengambil suatu tindakan yang lebih kongkrit melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yang diarahkan untuk menciptakan lingkungan kondusif yang mendukung terciptanya percepatan pembangunan sanitasi, melalui advokasi, perencanaan strategis, dan implementasi yang komprehensif dan terintegrasi. Salah satunya melaksanakan kebijakan nasional tentang program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) diantaranya melalui penyusunan SSK sebagai tahap awal dalam pelaksanaan program pembangunan sanitasi, sehingga pada akhirnya dapat digunakan secara efektif dan efesien. Kabupaten Sarolangun termasuk salah satu Kabupaten di Indonesia yang rawan terhadap masalah sanitasi. Berdasarkan hasil kajian Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sarolangun tahun 2012 di peroleh data bahwa praktek CTPS di waktu penting terbanyak persentasenya adalah sebelum makan adalah 58,8 % , setelah memegang hewan yaitu sebesar 48 % , setelah dari buang air besar yaitu sebesar 46,5 %, sebelum sholat yaitu sebesar 40,7 %, setelah makan yaitu sebesar 39,9 %, sebelum menyiapkan masakan yaitu sebesar 30,6 %, setelah member/ menyuapi anak yaitu 26,3 %, setelah menceboki bayi yaitu 22,5 %, sebelum ke toilet yaitu 5,1 % dan yang lainnya persentase terkeciladalah 2,0 %. Permasalahan di sektor persampahan antara lain masih temui bahwa kebiasaan masyarakat membuang sampah persentase terbesar adalah dengan cara dibakar sebesar 72,8% kemudian diikuti dibuang ke lubang tetapi tidak ditutup dengan tanah sebesar 8,3%, dibuang ke sungai/kali/danau yaitu sebesar
Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Sarolangun 2012 1
POKJA PPSP KABUPATEN SAROLANGUN 7,5%, dibuang ke lahan/kebun/hutan dan dibiarkan membusuk sebesar 5,1%, dibuang ke dalam lubang dan ditutup dengan tanah sebesar 2,8%, dikumpulkan dan dibuang ke TPS sebesar 1,8%, dikumpulkan oleh kolektor sebesar 1,1%, dibiarkan saja sampai membusuk sebesar 0,4% dan persentase terkecil adalah tidak tahu sebesar 0,3%.Dari semua klaster yang persentase terbesar dengan cara dibakar adalah klaster 4 yaitu sebesar 87,5% kemudian diikuti klaster 1 sebesar 79,0%, klaster 3 sebesar 73,3% dan persentase terkecil klaster 2 sebesar 66,3%. , TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah masih open dumping serta belum tertangani sampah/limbah medis. Untuk sektor drainase Kabupaten Sarolangun masih rawan terhadap banjir dan genangan, belum terkoneksinya jaringan drainase tersier di permukiman penduduk dengan jaringan baik sekunder maupun tersier. Permasalahan disektor sanitasi saat ini merupakan suatu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang tentu saja memerlukan dukungan semua staheholder dengan pendanaan yang cukup besar. Oleh karena itu dibutuhkan suatu dokumen perencanaan untuk menentukan strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan sanitasi yang layak bagi masyarakat, berfungsi secara berkelanjutan, dan memenuhi standar teknis sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan yang kenal dengan Buku Strategi Sanitasi (SSK) Dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) terdapat 4 (empat ) kriteria penting yang harus dipenuhi untuk kualifikasi yaitu: 1. 2. 3. 4.
Disusun oleh dari, dan untuk kota dan Kabupaten Komprehensif, Multisektor & terintegrasi Berdasarkan data empiris (aktual) Gabungan pendekatan top down dan bottom up
Pengembangan layanan sanitasi kota harus didasari oleh suatu rencana pembangunan sanitasi jangka menengah (3 sampai 5 tahunan) yang kompehensif dan bersifat strategis. Rencana jangka menengah yang juga disebut Strategi Sanitasi Kota (SSK) itu memang dibutuhkan mengingat kota-kota Indonesia akan memerlukan waktu bertahun-tahun (multi years) untuk memiliki layanan sanitasi yang memenuhi prinsip layanan Sanitasi menyeluruh. Strategi Sanitasi Kabupaten juga dibutuhkan sebagai pengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD-SKPD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi kotanya. Setelah disepakati, Strategi Sanitasi Kabupaten akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan (annual action plan). Isinya, informasi lebih rinci dari berbagai usulan kegiatan (program atau proyek) pengembangan layanan sanitasi kota yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya. Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kabupaten Sarolangun berisi visi, misi, dan tujuan pembangunan sanitasi Kabupaten Sarolangun berikut aspek-aspek pencapaiaannya antara lain meliputi :
Aspek Teknis Mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan sektor sanitasi yang terdiri dari (a) layanan sub sektor air limbah domestik, (b) layanan sub sektor persampahan, dan (c) sub sektor drainase lingkungan, serta sektor air bersih dan aspek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Aspek Pendanaan Mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan komponen (b) Keuangan (d) Keterlibatan Pelaku Bisnis.
Aspek Kelembagaan Mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan komponen (a) Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, (b) Pemberdayaan Masyarakat, aspek Jender dan Kemiskinan, (f) Monitoring dan evaluasi
Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Sarolangun 2012 2
POKJA PPSP KABUPATEN SAROLANGUN
Aspek Komunikasi Mencakup strategi dan usulan kegiatan pengembangan komponen (a) Komunikasi
1.2. Wilayah Cakupan Wilayah Kajian mencakup seluruh wilayah Kabupaten Sarolangun dengan sasaran utama adalah Seluruh Kecamatan yang ada kabupaten sarolangun sebagaimana telah di tetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 – 2031 yang meliputi antara lain : -
Kecamatan Sarolangun Kecamatan Pelawan Kecamatan Singkut Kecamatan Pauh Kecamatan Mandiangin Kecamatan Air Hitam Kecamatan Bathin VIII Kecamatan Limun Kecamatan CNG Kecamatan Batang Asai
Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Sarolangun 2012 3
POKJA PPSP KABUPATEN SAROLANGUN
Peta 1.1 Peta cakupan wilayah Kajian Kabupaten Sarolangun
4
Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Sarolangun 2012
POKJA PPSP KABUPATEN SAROLANGUN
1.3. Maksud dan Tujuan a. Maksud - Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Sarolangun dimaksudkan agar Pemerintah Daerah mempunyai kerangka berpikir dan kerangka tindak secara strategis dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sanitasi secara komprehensif yang berkelanjutan. - Tersusunnya dokumen perencanaan strategis sanitasi Kabupaten yang dapat dijadikan rujukan perencanaan pembangunan sanitasi Kabupaten Sarolangun dalam jangka menengah (5 tahunan). b. Tujuan Secara garis besar penyusunan rencana startegis Kabupaten Sarolangun dapat di tinjau dari : a) Tujuan Umum Kerangka kerja strategi sanitasi kota (SSK) ini disusun sebagai rencana pembangunan sektor sanitasi dan dijadikan sebagai pedoman pembangunan sanitasi Kabupaten Sarolangun mulai Tahun 2011 hingga Tahun 2016. b) Tujuan Khusus 1. Kerangka kerja strategi sanitasi kota (SSK) ini dapat memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan Sanitasi Kabupaten Sarolangun selama 5 tahun yaitu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016. 2. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan program jangka menengah dan tahunan sektor sanitasi. 3. Sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi secara efektif, efisien, sistematis, terpadu dan berkelanjutan. 1.4. Metodologi Metode yang dipakai dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Sarolangun ini disusun oleh Pokja Sanitasi Kota secara partisipatif dan terintegrasi lewat diskusi, lokakarya dan pembekalan baik yang dilalukan oleh Tim Pokja sendiri maupun dengan dukungan fasilitasi dari Tim Konsultan. Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Serangkaian kegiatan dan metode dilakukan bersama pokja baik lokakarya dan pelatihan, diskusi dan pembekalan. Metode penyusunan SSK ini, terdiri dari tahapan berikut: 1. Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi Kabupaten Sarolangun (dari Buku Putih Sanitasi), untuk belajar dari fakta sanitasi guna menetapkan kondisi sanitasi yang tidak diinginkan. Pada tahap ini Pokja mengkaji kembali Buku Putih Sanitasi Kota untuk memastikan kondisi yang ada saat ini khususnya kondisi yang tidak diinginkan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan sanitasi Kabupaten / Kota. Kondisi semua sub sektor layanan sanitasi yang terdiri; a. sub sektor air limbah, b. sub sektor persampahan, c. sub sektor drainase lingkungan dan d. sektor PHBS serta aspek pendukung. Metode yang digunakan adalah kajian data sekunder dan kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi informasi.
Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Sarolangun 2012 5
POKJA PPSP KABUPATEN SAROLANGUN 2. Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi sanitasi Kabupaten Sarolangun dan tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi kota. Dalam perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di Kabupaten Sarolangun. 3. Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kesenjangan (Gab) digunakan untuk mendiskripsikan issue strategis dan kendala yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan. 4. Merumuskan strategi sanitasi kota yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kota jangka menengah (5 tahunan). Dengan alat analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dan Diagram Sistem Sanitasi. 1.4.1. Sumber Data
Data Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sarolangun Tahun 2012
Data primer; yaitu data yang bersumber dari survey atau observasi lapangan yang dilakukan Pokja. Data primer juga berupa rekaman hasil wawancara maupun potret / dokumentasi kondisi eksisting di lapangan,termasuk FGD . Survey terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti : Enviromental Health Risk Assesment (EHRA), Survey peran media dalam perencanaan sanitasi, survey kelembagaan, survey keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi, survey keuangan, survey priority setting area beresiko serta survey peran serta masyarakat dan gender.
Data sekunder; yang diperoleh dari Desk Study (kajian literature ) dan juga dokumen yang dimiliki tiap dinas/ SKPD yang terlibat dalam POKJA Sanitasi, buku-buku umum ekspose Kabupaten Sarolangun
Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas / badan / kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta.
Data yang dibutuhkan antara lain: Data sanitasi Kabupaten Sarolangun Data demografi, data sosial ekonomi, data institusi / kelembagaan dan data tata ruang.
1.4.2. Pengumpulan Data Pengumpulan data menggunakan berbagai teknik antara lain : Desk Study (kajian Literature, data sekunder) Field Research (Observasi, wawancara responden) FGD dan indepth interview 1.4.3. Analisis Data Analisis data dilakukan secara Deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Merumuskan strategi sanitasi kabupaten yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi kabupaten jangka menengah Strategi Sanitasi Kabupaten Sarolangun (5 tahunan). Dengan alat analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dan Diagram Sistem Sanitasi. 1.5. Posisi SSK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain 1.5.1. Posisi Strategi Sanitasi Kabupaten SSK adalah sebuah langkah penting menuju pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) yang dihasilkan, dengan salah satu kesepakatannya adalah mengurangi separuh penduduk pada Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Sarolangun 2012 6
POKJA PPSP KABUPATEN SAROLANGUN tahun 2015 yang tidak mendapatkan akses air minum yang sehat serta penanganan sanitasi dasar yang merupakan target ke 10 MDGs. 1.5.2. Kaitan SSK dengan Dokumen Perencanaan Lain a. SSK dengan RPJP Dokumen RPJP Kabupaten Sarolangun tahun 2005-2025 digunakan sebagai referensi untuk memetakan permasalahan terkait sanitasi dan arah pelaksanaan program sanitasi ke depan. b. SSK dengan RPJM SSK menggunakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menangah (RPJMD) Tahun 2011-2016 sebagai referensi untuk memperoleh data isu – isu strategis dan permasalahan mendesak terkait program sanitasi yang harus di tangani segera dan sebagai pedoman untuk menentukan visi dan misi serta kebijakan sanitasi kedepan. c. SSK dan RTRW Kabupaten Sarolangun Dalam pelaksanaan penyusunan SSK memperhatikan dan mempedomani tujuan penataan ruang, kebijakan penataan ruang, struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Sarolangundimana kebijakan penataan ruang, struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Sarolangun menjadi acuan dalam penentuan wilayah kajian dalam penyusunan SSK. d. SSK dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) SSK menggambarkan rencana program dan kegiatan setiap SKPD yang menangani sanitasi sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD tersebut dan akan menjadi pedoman bagi setiap satuan kerja perangkat daerah dalam penyesuaian program terhadap Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berlaku sekarang.
Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Sarolangun 2012 7
