PPSP BAB I PENDAHULUAN

PPSP

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang. Organisasi Kesehatan Dunia dibawah PBB

(WHO) mendefinisikan sanitasi

sebagai suatu upaya pengendalian terhadap seluruh faktor-faktor fisik, kimia dan biologi yang menimbulkan suatu kerusakan atau terganggunya perkembangan dan kesehatan manusia baik fisik, mental maupun sosial serta kelangsungan kehidupan manusia dalam lingkungan. Upaya pengendalian tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi seperti penyediaan air minum, penyaluran dan pengolahan air limbah, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan. Salah satu sasaran dari Millennium Development Goals (MDGs) adalah peningkatan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi. Indonesia memiliki sistem sanitasi perkotaan yang terendah di Asia. Kurangnya akses masyarakat terhadap sarana sanitasi menyebabkan lebih dari 25% masyarakat Indonesia masih membuang limbahnya secara langsung ke sungai, tempat terbuka dan sebagainya, yang sangat potensial mencemari lingkungan. Urbanisasi masyarakat dari perdesaan ke perkotaan merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap terbentuknya kawasan kumuh (slum area) di perkotaan. Penyebab utama buruknya kondisi sanitasi di Indonesia adalah lemahnya perencanaan pembangunan sanitasi: tidak terpadu, tidak tepat sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu upaya memperbaiki kondisi sanitasi adalah dengan menyiapkan

sebuah

perencanaan

pembangunan

sanitasi

yang

responsif

dan

berkelanjutan. Terkait dengan hal itu pemerintah melalui Kementrian Pekerjaan Umum mendorong Kabupaten Melawi

untuk menyusun Buku Putih dan Strategi Sanitasi

Kabupaten (SSK) yang memiliki prinsip : (1) berdasarkan data aktual (2) berskala kota (3) disusun sendiri oleh kota: dari, oleh, dan untuk kota (4) menggabungkan pendekatan bottom-up dan top-down. POKJA PPSP KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2013

I-1

PPSP


Untuk menghasilkan Buku Putih dan SSK yang berkualitas, kabupaten/kota harus mampu memetakan situasi sanitasi wilayahnya. Pemetaan situasi sanitasi (Buku Putih Sanitasi) yang baik hanya bisa dibuat apabila kabupaten/kota mampu mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek teknis mapun non teknis. Dalam konteks ini Buku Putih merupakan prasyarat utama dan dasar bagi penyusunan SSK. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Melawi Tahun 2013 berisi hasil pengkajian dan pemetaan sanitasi. Buku Putih merupakan informasi awal yang diperlukan sebagai langkah menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten Jangka Menengah. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Melawi Tahun 2013 ini merupakan Buku Putih Sanitasi pertama yang disusun berdasarkan data sekunder yang

tersedia di masing-masing SKPD

terkait. Untuk

mendukung data sekunder tersebut, juga dilakukan beberapa Study pendukung seperti : Environmental Health Risk Assesment (EHRA). Buku Putih Sanitasi menjadi dasar yang kuat bagi pembahasan mengenai tahap, kebutuhan dan prioritas peningkatan sanitasi.

1.2.

Landasan Gerak.

1.2.1. Difinisi dan Ruang Lingkup Sanitasi. A. Difinisi Sanitasi. Sanitasi di Indonesia didefinisikan sebagai upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan.Sanitasi terbagi dalam 3 (tiga) subsektor, yaitu: i) air limbah. ii) persampahan. iii) drainase tersier. B. Ruang Lingkup Sanitasi Lingkup Kegiatan penyusunan Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kota Kabupaten Melawi meliputi : 1. Air limbah domestik  Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci.

POKJA PPSP KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2013

I-2

PPSP


 Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) dengan sistem : -

Pengolahan On Site menggunakan sistem septik-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga.

-

Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat.

 Black water (air tinja/limbah padat) yaitu air tinja yang tercemar tinja, umumnya berasal dari WC. Volumenya dapat cair atau padat, umumnya orang dewasa menghasilkan 1.5 liter air tinja/hari. Air ini mengandung bakteri coli yang berbahaya bagi kesehatan, oleh sebab itu harus disalurkan melalui saluran tertutup ke arah pengolahan/penampungan. Air tinja bersama tinjanya disalurkan ke dalam septic tank. Septic tank dapat berupa 2 atau 3 ruangan yang dibentuk oleh beton bertulang sederhana. Air yang sudah bersih dari pengolahan ini barulah dapat disalurkan ke saluran kota, atau lebih baik lagi dapat diresapkan ke dalam tanah sebagai bahan cadangan air tanah. 2.

Pengelolaan persampahan Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

3.

Drainase lingkungan/tersier Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan memutuskan air permukaan. Sistem saluran awal yang melayani kawasan kota tertentu, seperti kompleks perumahan, area pasar, perkantoran, areal industri, dan perkantoran.

4.

PHBS Aspek non-teknis dari sanitasi: meliputi promosi kesehatan, perubahan perilaku, dan sanitasi di rumah tangga.


I-3

PPSP 1.2.2.


Kesepakatan Mengenai Wilayah Kajian Buku Putih dan SSK Tim Pelaksana Pokja Sanitasi Kabupaten Melawi sebagai pelaksana harian kegiatan

PPSP dengan personil dari berbagai dinas dan kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi menjadi garda depan operasional PPSP. Pokja sanitasi Kabupaten Melawi melakukan pertemuan untuk mengkaji, menganalisa, dan mengumpulkan data sekunder dan primer untuk memetakan kondisi sanitasi Kabupaten Melawi yang difokuskan di 8 kecamatan. Hasil kajian tersebut disajikan dalam dokumen profil sanitasi skala kabupaten kota yang disebut White Book atau.

Gambar 1.1 Wilayah Kajian Buku Putih


I-4

PPSP 1.2.3.


Visi Misi Kabupaten Melawi

A. Visi Kabupaten Melawi Capaian penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Melawi periode 2005-2010, harus terus dipelihara dan ditumbuh kembangkan serta harus dilanjutkan untuk meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik lagi di lima tahun yang akan datang (2011-2015). Pada periode lima tahun kedepan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Melawi harus terus berupaya keras untuk mencapai perbaikan di berbagai bidang antara lain bidang kesejahteraan masyarakat, pengembangan pembangunan infrastruktur berbasis potensi daerah, revitalisasi pertanian, dan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Melawi tahun 2005 – 2025 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Melawi adalah “KABUPATEN

MELAWI

AMAN,

DAMAI,

MAJU,

DAN

SEJAHTERA

DENGAN

PEMERINTAHAN DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN TAHUN 2025”. Visi ini memberi arah kepada tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang ingin dicapai. Upaya mencapai visi pembangunan jangka panjang tersebut disusun secara sistematik dan berkesinambungan, terorganisir, dan dilaksanakan dengan penuh ketekunan, disiplin, dan kerja keras yang dinyatakan dalam rumusan visi, misi, sasaran dan aksi pembangunan lima tahunan. Selanjutnya, berdasarkan visi pembangunan jangka panjang dan memperhatikan hasil pembangunan periode 2005-2010 dan tantangan pembangunan kedepan yang masih harus kita hadapi, maka kerangka visi Kabupaten Melawi 2011-2015 ditekankan pada: 1.

Cerdas merupakan kondisi dimana masyarakat memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Dengan demikian masyarakat dapat mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk perkembangan ekonomi. Tingkat kecerdasan tersebut ditandai oleh semakin membaiknya angka indikator pendidikan dan kesehatan, seperti meningkatnya APK, APM, meningkatnya rata-rata lama sekolah, menurunnya angka buta hurup, meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu melahirkan, dan lain-lain.

2.

Dinamis merupakan upaya daerah ini untuk berinisiatif, inovatif, dan kreatif dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada mengatasi permasalahan daerah, sehingga mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan kabupaten lain yang


I-5

PPSP


telah maju, serta senantiasa mampu mengantisipasi setiap perkembangan dan tantangan yang ada. Dalam konteks ini, maka pembangunan infrastrukturnya harus semakin dipercepat, revitalisasi pertanian harus semakin baik, pengelolaan SDA dan Lingkungan hidup lebih optimal dan berkelanjutan, serta kualitas SDM aparatur semakin baik dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 3. Aman merupakan kondisi daerah yang kondusif dan damai sehingga memberi kenyamanan bagi siapa saja yang tinggal, baik bagi mereka yang ada di Kabupaten Melawi maupun bagi mereka datang dari luar Kabupaten Melawi. Keamanan ini ditandai oleh tegaknya hukum, rendahnya angka kriminalitas, harmonisnya kehidupan antar etnis dan antar agama, dan terpeliharanya adat istiadat dan budaya. 4. Adil merupakan kondisi daerah yang mampu memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh kecamatan dan seluruh masyarakat untuk menikmati hasil-hasil pembangunan dan untuk meningkatkan kompetensi dan keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan. Keadilan antara lain ditandai dengan rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan dan semakin meratanya ketersediaan infrastruktur di semua kecamatan serta terbukanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. 5. Sejahtera atau Kesejahteraan merupakan tujuan dari sebuah pembangunan. Peningkatan kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya perekonomian melalui pemanfaatan sumberdaya alam, pemberdayaan usaha-usaha produktif, dan penguatan ekonomi kerakyatan dengan memperhatikan potensi dan kemampuan masyarakat dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan semakin membaiknya tingkat perekonomian masyarakat serta terpenuhinya standar pelayanan dasar dibidang kesehatan dan pendidikan. 6. Berkepribadian merupakan kodisi dimana masyarakat memiliki sikap dan kebanggaan terhadap daerah sehingga tidak mudah terpengaruh pada ajakan dan peluang untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma, moral, dan etika serta tindakan yang dapat menodai kebanggaan atau bahkan mempermalukan daerah. Kondisi ini ditandai oleh terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan dukungan pemantapan desentralisasi dan semangat otonomi daerah yang berasaskan tertib hukum dan demokrasi, meningkatnya kegiatan dan pemahaman agama dan


I-6

PPSP


kebudayaan, serta semakin mantapnya nasionalisme dan wawasan kebangsaan masyarakat. Secara ringkas, kerangka Visi Kabupaten Melawi 2011-2015 dapat dirumuskan dengan kalimat singkat, padat, jelas dan visioner, yakni: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT MELAWI YANG CERDAS, DINAMIS, AMAN, ADIL, SEJAHTERA, DAN BERKEPRIBADIAN” Dengan visi tersebut diharapkan masyarakat Kabupaten Melawi akan semakin “Cerdas dalam merespon tuntutan pertumbuhan ekonomi lokal, nasional dan global didukung oleh kondisi sosial politik yang aman dan dinamis dalam tata kelola Pemerintahan dan Pembangunan yang baik dan berkeadilan guna terciptanya masyarakat yang sejahtera dan berkepribadian”. B.

Misi Kabupaten Melawi Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Melawi Tahun 2011-2015

tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Melawi adalah sebagai berikut: 1.

Meningkatkan Kepribadian, Pekerti dan Kesalehan Masyarakat dengan memasukkan pendidikan budi pekerti pada jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.

2.

Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan dan kesehatan serta adanya jaminan pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dan menengah terutama bagi masyarakat kurang mampu.

3.

Mengembangkan tata kelola Pemerintahan dan Pembangunan dengan melakukan reformasi birokrasi, transparansi serta Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang merata dinikmati oleh seluruh wilayah dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Melawi.

4.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik secara cepat, tepat dan murah.

5.

Memperlancar mobilitas barang dan jasa serta memperkecil kesenjangan antara kecamatan dengan cara mendorong percepatan pembangun infra-struktur strategis baik fisik maupun non fisik.

6.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian dan pertambangan yang menjamin perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

7.

Menekan angka kemiskinan dan pengangguran melalui skema pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan mempermudah akses dana bagi masyarakat miskin.


I-7

PPSP 1.3.


Maksud dan Tujuan. Buku Putih Sanitasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual

mengenai kondisi dan profil sanitasi dan air minum Kabupaten Melawi pada saat ini. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan (priority setting). Dalam Buku Putih ini, priority setting dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia, hasil studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment) atau EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Melawi yang menangani secara langsung pembangunan dan pengelolaan sektor sanitasi di Kabupaten Melawi. Tujuan dari penyusunan dokumen Buku Putih Sanitasi dan Air Minum ini adalah : 1. Melakukan analisis dari kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Melawi serta melakukan identifikasi strategi dan langkah pelaksanaan kebijakan dalam sektor sanitasi dan air minum. 2. Menghasilkan kebijakan daerah terkait sanitasi yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan Pemerintah

Daerah berdasarkan kesepakatan seluruh lintas pelaku (stakeholder)

diKabupaten Melawi. 3. Sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan pengorganisasian pelaksanaan pembangunan sanitasi secara efektif, efisien, sistematis, terpadu dan berkelanjutan.

1.4.

Metodologi. Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih Sanitasi secara

menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 1)

Jenis Data

Jenis data dalam penyusunan buku putih sanitasi Kabupaten Melawi meliputi : a.

Data primer yaitu data yang bersumber dari Study Enviromental Health Risk Assesment (EHRA) yaitu observasi lapangan yang dillakukan, dapat berupa rekaman hasil wawancara maupun potret (foto) kondisi eksisting dilapangan.

b.

Data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang dimiliki tiap dinas/ SKPD terkait, bukubuku umum mengenai wajah dan karakter Kabupaten Melawi secara umum.


I-8

PPSP 2)


Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan berbagai teknik antara lain : -

Desk Study (kajian Literature, data sekunder)

-

Field Research (Observasi, wawancara responden)

-

FGD dan in-depth interview

Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokume dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini.

3)

Analisis Data

Analisis data dilakukan secara Deskriptif kualitatif dan kuantitatif. a.

Data yang dibutuhkan antara lain : - Data sanitasi Kabupaten (baik fisik maupun non fisik), data tersebut diambil dari beberapa SKPD yang terkait langsung dengan sanitasi. - Data demografi yang diambil dari SKPD Bappeda dan Dinas Tata Ruang dan Ciptakarya Kabupaten Melawi. - Data sosial ekonomi yang diambil dari data PDRB Kabupaten Melawi. - Data institusi / kelembagaan yang diambil dari beberapa SKPD yang berkaitan dengan sanitasi. - Data tata ruang bersumber dari Bappeda Kabupaten Melawi.

b.

Teknik pengumpulan data : - Desk study (kajian literature, data sekunder, browsing, internet, dll). - Field Research (observasi, wawancara responden). - FGD dan indepth interview.

c.

Teknik analisis : Deskriptif kualitatif dan kuantitatif .


I-9

PPSP 4)


Proses Penulisan dan Penyepakatan Buku Putih Sanitasi

Proses Penulisandan penyepakatan buku putih sanitasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : a.

b.

Internalisasi Penyamaan Persepsi 

Disepakatinya Rencana Kerja penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota



Ditulisnya input/masukan untuk Buku Putih, khususnya “Bab 1: Pendahuluan”

Penyiapan Profil Wilayah  Terkumpulnya data sekunder  Input untuk “Bab 1 Pendahuluan” dan “Bab 2: Gambaran Umum Wilayah

c.

d.

Peneliaian Profil Sanitasi 

Disusunnya peta sistem sanitasi masing-masing sub-sektor



Tersedianya hasil survei/studi/kajian yang disyaratkan untuk penyusunan Buku Putih



Input untuk Bab 2, 3, dan 4 Buku Putih.

Penetapan Prioritas Pengembangan Sanitasi  Penentuan Awal Area Berisiko  Nilai kemajuan pelaksanaan studi EHRA  Penentuan Area Berisiko  Penetapan Awal Prioritas Pengembangan  Verifikasi Hasil Penetapan Awal dengan Melakukan Kunjungan Lapangan  Konsultasi dengan SKPD Terkait dan Tetapkan Prioritas Pengembangan  Input untuk Buku Putih, khususnya Bab 5

e.

Finalisasi Buku Putih Sanitasi 

Kompilasi dan Periksa draft Buku Putih Kabupaten/Kota



Siapkan Ringkasan Buku Putih Kabupaten/Kota



Konsultasi draf Buku Putih dengan Tim Pengarah



Perbaikan draft Buku Putih dari masukan Tim Pengarah



Adakan Konsultasi Publik Buku Putih atau Pertemuan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)



Finalisasi Buku Putih Kabupaten/Kota



Advokasi ke Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan atas Buku Putih


I-10

PPSP 1.5.


Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain.

1.5.1. Posisi, Fungsi dan Peran Buku Putih Sanitasi Buku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang esensialmengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Melawi. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Melawi Tahun 2013 ini, diposisikan

sebagaiacuan

perencanaan

strategis

sanitasi

tingkat

Kabupaten.

Rencanapembangunan sanitasi Kabupaten dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Setiap tahun data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara laporan Tahunan SKPD dan status proyek sanitasi. Laporan Sanitasi Tahunan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi 2013 dan setelah 3 tahun, semua informasi tersebut dirangkum dalam Revisi Buku Putih Sanitasi. 1.5.2. Peraturan Perundangan Didalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Melawi berpijak pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku ditingkat nasional atau pusat, propinsi maupun daerah. ProgramPengembangan Sanitasi di Kabupaten Melawi didasarkan padaaturan-aturan dan produk hukum yang meliputi: A.

Undang-undang: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.


I-11

PPSP


B. Peraturan Pemerintah : 1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air.

2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai.

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum.

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

9.

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. C. Keputusan Presiden : 1.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

2.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

3.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.


I-12

PPSP D.


Peraturan Menteri Republik Indonesia : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Kualitas Air. 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69/PRT/1995 tentang Pedoman Teknis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum. 4. Permen PU No14/PRT/M/2010

tentang Standar Pelayanan Minimal bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

E. Keputusan Menteri : 1. Keputusan

Menteri

Lingkungan

Hidup

Republik

Indonesia

Nomor

35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum. 3. Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No 337/1996 tentang Petunjuk Tata Laksana UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum. 4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 296/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL –UPL Proyek Bidang Pekerjaan Umum. 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/Menkes/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan. 6. Kepusan Menteri Kimpraswil 534/2000 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Permukiman. 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL. 8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik. 9. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).


I-13

PPSP


10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/M/2005 tentang Pedoman Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil. 11. Keputusan Menteri Pekrjaan Umum Nomor 21 tahun 2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan persampahan. 12. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). F. Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pembangunan Prasarana Pelayanan Air Bersih Kota Nanga Pinoh. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Kabupaten Melawi. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penataan Kawasan Pedesaan. 6. Peraturan Bupati Melawi Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Limbah Cair, Padat dan Gas. 7. Peraturan Bupati Melawi Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Limbah Cair, Padat dan Gas.


I-14

PPSP BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents