KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012 BAB I PENDAHULUAN

KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam

upaya

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat,

Pemerintah

Indonesia menetapkan sejumlah kebijakan yang mendukung percepatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi, antara lain Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0445/M.PPN/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millennium Development Goals (RADMDGs). Berdasarkan kebijakan tersebut, peningkatan kinerja pembangunan air minum dan sanitasi menjadi salah satu prioritas nasional sampai dengan 2015 mendatang. Kebijakan diatas sejalan dengan Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 yang mencanangkan pada 2015 sebanyak 77,2% persen penduduk Indonesia ditargetkan telah memiliki akses air minum yang layak dan minimal 59.1 % penduduk Indonesia di Kota dan Desa sudah memperoleh pelayanan sanitasi yang memadai (Status Millenium Development Goal Indonesia 2009). Hal itu berdasarkan pada Butir 7 Target ke-10 MDG, yakni “mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk yang tidak punya akses berkelanjutan pada air yang aman diminum dan sanitasi yang layak pada tahun 2015. Dimana salah satu sasarannya adalah peningkatan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi. Minimnya sanitasi di perkotaan dan pedesaan memiliki konsekuensi terhadap kesehatan

masyarakat

sehingga

perlu

upaya-upaya

penanganan

yang

berkelanjutan. Sanitasi yang buruk di suatu wilayah dipastikan akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan masyarakat, sedangkan rendahnya kesehatan masyarakat diyakini menjadi penyebab menurunnya

BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN SOPPENG

1


produktivitas manusia dan memberikan dampak pada kerugian ekonomi. Itulah kenapa pembangunan pada sektor sanitasi dikatakan mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Untuk memenuhi target pembangunan sektor sanitasi, yang meliputi pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, dan penanganan drainase

lingkungan,

diperlukan

upaya

keras,

mengingat

pendekatan

pembangunan sanitasi permukiman secara “biasa” (business as usual) seperti yang dilakukan selama ini diindikasikan tidak akan mampu memenuhi target pembangunan tersebut. Oleh karena itu pembangunan sektor sanitasi di Indonesia harus diarahkan melalui usaha bersama yang terkoordinir dari semua tingkatan pemerintah, organisasi berbasis masyarakat, LSM dan sektor swasta dan didukung oleh kegiatan donor. Dalam hal ini pemerintah memberikan dukungan, dimana oleh pemerintah pusat, bantuan teknis program pembangunan dan bantuan teknis kepada pemerintah propinsi dan kabupaten/kota yang memiliki komitmen tinggi untuk pembangunan sektor sanitasi lokal guna penyediaan layanan sanitasi yang semakin baik. Pembangunan lingkungan sebenarnya juga telah dilakukan dalam pembangunan daerah meskipun dalam kapasitas yang relatif kecil, yang tercermin dari kegiatan-kegiatan pengelolaan limbah, sampah, drainase dan sebagainya. Upaya-upaya tersebut merupakan bagian dari pengelolaan sanitasi yang prinsipnya mengarah pada kesehatan lingkungan dengan lingkup sasaran kualitas air, tanah, dan udara. Sanitasi seringkali dianggap sebagai urusan “belakang”, sehingga sering termarjinalkan dari urusan-urusan yang lain. Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan kondisi dimana pelaksanaan pembangunan sanitasi sering berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dalam suatu “rencana besar” yang sifatnya integratif dan memiliki sasaran secara menyeluruh serta dengan jangka waktu yang lebih panjang. Masing-masing institusi melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sendiri-sendiri, padahal kegiatan tersebut sebetulnya dapat diintegrasikan dalam satu kegiatan yang saling


2


bersinergi. Yang akan memberi dampak lebih efektif dan maksimal dalam pencapaian tujuan dalam penanganan masalah sektor sanitasi di daerah. Selain dari itu, buruknya penanganan sektor sanitasi juga disebabkan terbatasnya akses penduduk pada sanitasi dan kualitas fasilitas sanitasi yang tersedia. Hal tersebut ditambah dengan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu sanitasi dan kesehatan. Masih terbatasnya kapasitas untuk membuat perencanaan pelayanan sanitasi yang komprehensif, multisektor, dan tanggap kebutuhan juga menjadi salah satu kendala pembangunan sanitasi. Saat ini tidak banyak kota atau kabupaten yang memiliki rencana strategis atau master plan untuk perbaikan layanan sanitasi. Akibatnya akses pada sumber-sumber pendanaan pun menjadi terbatas. Belajar dari pengalaman penanganan sanitasi kota-kota lain di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Soppeng merencanakan untuk memperbaiki penanganan sektor sanitasi di Kabupaten Soppeng. Usaha ini merupakan sebuah langkah pencegahan guna mengurangi resiko kerugian material maupun non-material akibat kondisi sanitasi yang buruk. Untuk itu perlu disusun suatu perencanaan sanitasi secara lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tahapan-tahapan proses perencanaan harus dilaksanakan secara berurutan, bertahap dan berkelanjutan, sehingga solusi yang ditawarkan juga akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan sektor sanitasi yang muncul tidak selalu disebabkan oleh aspek teknis, namun juga berhubungan dengan aspek ekonomi dan sosial, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan lain dalam pembangunan sektor sanitasi di Kabupaten Soppeng. Hal tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk ikut serta dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Program ini mempunyai tujuan mensinergikan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan sektor sanitasi dalam satu wadah untuk memperbaiki kinerja dan konsep pembangunan sanitasi skala kabupaten. Untuk maksud tersebut maka


3


dibentuklah Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang bertugas merumuskan sebuah road map pembangunan sanitasi dalam skema yang bertajuk Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Selain itu Pokja ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai unit koordinasi perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring pembangunan sektor sanitasi dari berbagai aspek. Tidak hanya yang melibatkan unsur pemerintah saja namun juga melibatkan masyarakat serta swasta secara langsung. Pokja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Soppeng dibentuk dan dikordinir oleh Badan Perencanaan Pembangungan Daerah (Bappeda) Kabupaten Soppeng dan melibatkan SKPD terkait didalamnya, yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng, Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, Dinas Kebersihan Kabupaten Soppeng, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Soppeng, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng dan Bagian Humas Setda Kabupaten Soppeng. Pokja Sanitasi Kabupaten Soppeng dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 301/IX/2011 Tanggal 5 September 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten Soppeng Tahun 2011, yang terdiri dari Pembina, Ketua, Sekretaris, Tim Pengarah, Bidang Kelembagaan dan Pendanaan, Bidang Teknis, Bidang Komunikasi, Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Monitoring dan Evaluasi dan Sekretariat. 1.2.

PENGERTIAN DASAR SANITASI Sanitasi memiliki banyak beragam definisi yang menggambarkan intisari

dari sanitasi itu sendiri. Sanitasi merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia (Notoadmojo, 2003).


4


Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) secara umum sanitasi didefinisikan sebagai usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: 965/MENKES/SK/XI/1992 menyebutkan bahwa pengertian dari sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Sedangkan pengertian yang lebih teknis dari adalah upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit melalui penyediaan sarana sanitasi dasar (jamban), pengelolaan air limbah rumah tangga (termasuk sistemjaringan perpipaan air limbah), drainase dan sampah (Bappenas, 2003). Sehingga dengan definisi tersebut dapat dilihat 3 sektor yang terkait dengan sanitasi adalah sistem pengelolaan air limbah rumah tangga, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan. Secara garis besar, pengertian dasar Penanganan Sanitasi adalah sebagai berikut: 1. Air buangan yang bersumber dari rumah tangga (domestic wastes water) yaitu air limbah yang berasal dari pemukiman penduduk yang terbagi atas: -

Blackwater adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir.

-

Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci.

2. Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) melalui sistem: a. Pengelolaan On Site yaitu menggunakan sistem septic-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. b. Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat.


5


3. Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 4. Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan memutuskan air permukaan. 5. Penyediaan air bersih untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat baik melalui jaringan PDAM maupun non PDAM yang bersumber dari air permukaan maupun sumur dalam. 6. Air buangan industri (industrial wastes water) yang berasal dari berbagai jenis industri akibat dari sebuah proses industri.

Zat-zat yang terkandung di

dalamnya sangat bervariasi antara lain: nitrogen, logam berat, zat pelarut dan sebagainya. 7. Air buangan kotapraja (municipal waster water) yaitu buangan yang berasal dari kawasan perkantoran, perdagangan, hotel dan restoran serta tempattempat ibadah dan sebagainya. 1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud Buku Putih Sanitasi Kabupaten Soppeng merupakan Buku Induk terhadap rencana pengembangan pembangunan di bidang sanitasi dan menjadi dasar serta acuan terhadap semua pekerjaan sanitasi yang lebih terintegrasi dan terpadu secara berkesinambungan,. Buku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Soppeng, yang nantinya menjadi panduan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam menejemen kegiatan sanitasi. Buku Putih Sanitasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi dan profil sanitasi Kabupaten Soppeng pada saat ini. Pemetaan kondisi dan profil sanitasi (sanitation mapping) dilakukan untuk


6


menetapkan zona sanitasi prioritas yang penetapannya berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan (priority setting). Dalam Buku Putih ini, priority setting dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang tersedia, hasil studi Penilaian Resiko Kesehatan Lingkungan (Environmental Health Risk Assessment) atau EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Soppeng yang menangani secara langsung pembangunan dan pengelolaan sektor sanitasi di Kabupaten Soppeng. 1.3.2 Tujuan Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam proses penyusunan Buku Putih ini adalah : 1. Tersedianya data yang riil dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai sektor sanitasi yang akan menjadi dasar penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Soppeng 2. Mengidentifikasi dan memetakan keberhasilan dan kegagalan pembangunan sanitasi Kabupaten Soppeng dalam upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan 3. Pembangunan kapasitas (capacity building) Pemerintah Kabupaten Soppeng beserta stakeholder lainnya untuk mampu menyusun rencana tindak dan menetapkan strategi pengembangan sanitasi kabupaten. 4. Menjadikan Buku Putih sebagai pedoman penangganan dan pengembangan pembangunan sanitasi Kabupaten Soppeng, sehingga terdapat kesamaan pandang dari setiap pelaku pembangunan dalam penyusunan program pembangunan, pengendalian dan pengawasan dalam pembangunan sanitasi. 5. Menjamin terciptanya mekanisme pembangunan yang transparan, konsisten, partisipatif, berkeadilan dan akuntabel.


7


1.4.

PENDEKATAN DAN METODOLOGI

1.4.1 Metode penyusunan buku putih Metode yang digunakan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini adalah studi dokumen dan pengumpulan data sekunder yang ada di masing-masing SKPD yang terkait, dan didukung dengan observasi objek yang relevan. Selain itu dilakukan beberapa jenis survey yaitu survey keterlibatan sektor swasta, survey komunikasi dan pemetaan media, survey partisipasi masyarakat jender dan kemiskinan kepada beberapa responden baik kalangan SKPD, Pengusaha, Media maupun ke masyarakat langsung dan survey Environmental Health Risk Assesment (EHRA) ke rumah tangga sample di 20 desa/kelurahan. Analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan membandingkan data dan informasi yang ada dikaitkan dengan kondisi yang seharusnya atau kondisi ideal untuk mengetahui seberapa jauh kesenjangan yang ada. Untuk penentuan area dengan resiko tinggi digunakan analisa kualitatif persepsi SKPD dan analisa kuantitatif hasil EHRA. 1.4.2 Langkah-langkah penyusunan buku putih Dalam penyusunan Buku Putih ini, langkah-langkah pendekatan dari bawah (bottom-up approach) yang dilakukan adalah sebagai berikut: -

Pertemuan secara berkala dengan anggota Pokja yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Soppeng selaku Ketua Pokja.

-

Meninjau dan melakukan survei ke tempat-tempat yang dilayani program sanitasi serta sebagian dari daerah pelayanan di pedesaan.

-

Diskusi (focus group discussions) yang bersifat teknis dan mendalam juga dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sanitasi. Diskusi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kondisi yang ada serta upayaupaya yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang sanitasi.

Adapun tahapan penyusunan buku putih adalah sebagai berikut:


8


Gambar 1.1. Diagram penyusunan buku putih kabupaten


9


1.4.3 Sumber data Adapun sumber data penyusunan buku putih dapat dikelompokkan sebagai berikut : -

Data primer Didalamnya meliputi penilaian resiko kesehatan lingkungan, penilaian sanitasi berbasis masyarakat, penilaian penyedia sarana sanitasi oleh sektor swasta, penilaian keterlibatan gender dan masyarakat miskin, dan peran media. Data ini diperoleh dengan cara melakukan beberapa studi terkait aspek kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan sektor swasta, keterlibatan masyarakat dan gender, dan studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) dimana sebagian data ini bersifat kualitatif (yang menyangkut persepsi) yang kemudian dikuantifikasi.

-

Data sekunder Data kuantitatif yang telah tersedia di setiap SKPD yang didalamnya meliputi aspek demografi, kepadatan penduduk, data keluarga miskin, kesehatan masyarakat, arah dan kebijakan pembangunan kota, data kelembagaan dan keuangan, dan lain-lain yang sifatnya umum. Sumber data sekunder adalah Buku soppeng Dalam Angka tahun 2011 dan dokumen perencanaan kabupaten yang lainnya.

1.5.

POSISI DAN MANFAAT DARI BUKU PUTIH

1.5.1 Posisi buku puth Buku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Soppeng. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Soppeng Tahun 2012 ini, diposisikan sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi tingkat kabupaten. Rencana pembangunan sanitasi kabupaten dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih


10


Sanitasi. Setiap tahun data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara laporan Tahunan SKPD dan status proyek sanitasi. 1.5.2 Manfaat buku putih Dengan adanya Buku Putih Sanitasi ini beberapa manfaat yang dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut: 1. Diketahuinya kondisi menyeluruh sanitasi kabupaten saat ini yang menjadi masukan penting bagi penyusunan prioritas pembangunan sanitasi. Hal ini dapat dicapai karena Buku Putih disusun dari kompilasi berbagai data terkait sanitasi Kabupaten Soppeng; 2. Adanya pedoman pelaksanaan pengembangan sanitasi Kabupaten Soppeng yang lebih jelas dan tepat sasaran; 3. Buku Putih dapat dijadikan acuan strategi sanitasi kota karena Buku Putih Sanitasi juga menjadi dasar bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK); 4. Buku Putih dapat dijadikan rekomendasi bagi perencanaan pembangunan daerah khususnya di bidang sanitasi; 5. Karena Buku Putih memuat strategi pengembangan sanitasi serta prioritas penanganan sanitasi, maka Buku Putih juga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan investasi di bidang sanitasi; 1.6.

PERATURAN PERUNDANGAN Dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Soppeng berlandaskan

pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku dikeluarkan oleh pemerintah

provinsi

maupun

daerah.

Program

Pengembangan

Sanitasi

Permukiman di Kabupaten Soppeng didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;


11


3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 14. Keputusan

Menteri

Lingkungan

Hidup

Republik

Indonesia

Nomor

35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL; 16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;


12


17. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA); 18. Keputusan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

907/Menkes/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum; 19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 07/Perbup/V/2008 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Tahun 2008-2015.


13

KELOMPOK KERJA PPSP KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents