KELOMPOK KERJA SANITASI KABUPATEN BERAU BAB I PENDAHULUAN

KELOMPOK KERJA SANITASI KABUPATEN BERAU

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

LATAR BELAKANG Sanitasi didefinisikan sebagai upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk

menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik ditingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan. Sanitasi terbagi dalam 3 (tiga) subsektor, yaitu : air limbah, persampahan dan drainase khususnya drainase tersier. Sanitasi merupakan salah satu sektor yang memiliki keterkaitan sangat erat dengan kemiskinan, tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, daerah kumuh dan akhirnya pada masalah kesehatan lingkungan. Sanitasi lingkungan pada gilirannya akan menentukan taraf produktivitas penduduk. Kondisi sanitasi yang tidak memadai akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan terutama di daerah permukiman padat, kumuh dan miskin. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) Tahun 2015. Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat kepemilikan sistem jaringan air limbah (sewerage) terendah di Asia. Tujuan Pembangunan Millenium atau yang dikenal Millenium Development Goals (MDGs) merupakan deklarasi Negara di dunia termasuk Indonesia untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia. Ada 8 (delapan) poin tujuan pembangunan yang harus dicapai sebelum 2015 yaitu penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender, perlawanan terhadap penyakit, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pelestarian lingkungan hidup dan kerjasama global. Sebagai indikator pembangunan manusia, UNDP telah mengembangkan Human Development Index (HDI) yang mencakup 3 komponen dasar yang secara operasional dapat menghasilkan suatu ukuran untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia di suatu wilayah. Indeks pembangunan manusia di Indonesia mengalami kenaikan dari 0,729 menjadi 0,734. Kenaikan indeks tersebut disebabkan oleh kenaikan indikator salah satunya usia harapan hidup (dari 70,1 menjadi 70,5 tahun). Peringkat Indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia pada 2010 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu. Berdasarkan penilaian The United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia menduduki peringkat 108 naik 3 peringkat dari sebelumnya 111 pada 2009.

Buku Putih Kabupaten Berau

I-1


Dalam bidang kesehatan, Pemerintah telah berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan dengan mengembangkan program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas). Untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap kesehatan dapat dilakukan melalui perbaikan infrastruktur kesehatan dan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi, serta pemberian pelayanan gratis bagi masyarakat miskin. Adapun target RPJPN tahun 2010-2014 sektor sanitasi antara lain, yaitu: 1) Stop Buang Air Besar Sembarangan pada tahun 2014; 2) Penanganan sampah melalui pengurangan timbulan dari sumber dan penerapan sistem sanitary landfill untuk TPA dengan prioritas di 240 kota; 3) Pengurangan genangan air di sejumlah kota/kawasan perkotaan seluas 22.500 Ha. Kabupaten Berau sebagai salah satu kabupaten berkembang di Kaltim turut berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi yang terintegrasi dengan program pemerintah pusat dan propinsi yaitu melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2011 sebagai pendukung peningkatan pembangunan sanitasi yang sudah ada saat ini. Adapun partisipasi ini diawali dengan penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Berau Tahun 2011 berisi hasil pengkajian dan pemetaan sanitasi. Buku Putih ini merupakan informasi awal yang diperlukan sebagai langkah menyusun strategi sanitasi kota jangka menengah, yang diperoleh dari data primer dan sekunder serta beberapa studi pendukung seperti : Environment Health Risk Assessment (EHRA), Survey Kelembagaan dan Survey Keterlibatan Pihak Swasta dalam Pengelolaan Sanitasi. Buku Putih Sanitasi menjadi dasar yang kuat bagi pembahasan mengenai tahapan, kebutuhan dan prioritas pembangunan sektor sanitasi, sehingga perlu disusun suatu perencanaan sanitasi secara lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Tahapan-tahapan proses perencanaan harus dilaksanakan secara berurutan, bertahap dan berkelanjutan, sehingga solusi yang ditawarkan juga akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Oleh karenanya, demi suksesnya penyusunan buku putih sanitasi Pemerintah Kabupaten Berau membentuk Pokja Sanitasi Kabupaten Berau melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 438 Tanggal 18 Agustus 2011, yang terdiri dari tim pengarah yang beranggotakan para pemangku kepentingan dan tim teknis yang beranggotakan SKPD teknis, swasta, perguruan tinggi serta LSM lingkungan.


I-2


1.2.

PENGERTIAN DASAR SANITASI Sanitasi adalah suatu upaya pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatannya

kepada usaha-usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Di dalam Undang-Undang Kesehatan No.23 tahun 1992 pasal 22 disebutkan bahwa kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, yang dapat dilakukan dengan melalui peningkatan sanitasi lingkungan, baik yang menyangkut tempat maupun terhadap bentuk atau wujud substantifnya yang berupa fisik, kimia, atau biologis termasuk perubahan perilaku. Pengertian dasar Penanganan Sanitasi di Kabupaten Berau adalah sebagai berikut: 1. Penanganan Air Limbah yaitu pengolahan Air Limbah Rumah Tangga (Domestik) terdiri dari :  a. Pengolahan On Site menggunakan sistem septik-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah Rumah Tangga  b. Pengolahan Off Site adalah pengolahan limbah Rumah Tangga yang dilakukan secara terpusat. 2. Penanganan Persampahan atau Limbah Padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari Rumah Tangga, Pasar, Restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer Depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA); 3. Penanganan Drainase Kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan mematuskan air permukaan 4. Penyediaan Air Bersih adalah upaya Pemerintah Kota Surakarta untuk menyediakan air bersih kepada masyarakat baik melalui air baku yang bersumber dari permukaan maupun berasal dari sumur dalam. 1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Berau adalah untuk memberikan

gambaran/pemetaan tentang situasi dan kondisi sanitasi Kabupaten Berau saat ini serta permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sanitasi sebagai dasar untuk menyusun strategi, program dan kegiatan sektor sanitasi di masa yang akan datang dalam rangka mewujudkan target program MDG’s. Adapun tujuan dari penyusunan Buku Putih Kabupaten Berau adalah untuk: 1. Memberikan informasi kondisi sarana dan prasarana sanitasi yang ada saat ini; Buku Putih Kabupaten Berau

I-3


2. Mengidentifikasi permasalahan sanitasi di Kab. Berau; 3. Menganalisa kondisi sanitasi dengan permasalahan yang dihadapi saat ini untuk pemetaan area beresiko di Kab. Berau berdasarkan data primer, sekunder, observasi serta studi pendukung lainnya (EHRA, SSA, dll); 4. Mengsinergikan dokumen BPS dengan perencanaan lainnya agar terjadi kesinambungan dan berkelanjutan dalam implementasinya; 5. Memberikan bahan dasar penetapan kebijakan daerah dalam pengelolaan sanitasi di masa yang akan datang berdasarkan target prioritas yang disepakati bersama. 1.4.

Posisi Buku Putih Sanitasi Buku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi, dan

kebutuhan sanitasi Kabupaten Berau. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Berau tahun 2011 ini, diposisikan sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi tingkat kabupaten. Rencana pembangunan sanitasi kabupaten dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Setiap tahun data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara Laporan Tahunan SKPD dan status kegiatan sanitasi. Laporan Sanitasi Tahunan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi 2011 dan setelah 3 tahun, semua informasi tersebut dirangkum dalam Revisi Buku Putih Sanitasi. 1.5.

PENDEKATAN DAN METODOLOGI Didalam memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih ini secara menyeluruh,

akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan antara lain sebagai berikut : 1. Sumber Data a. Berdasarkan data sekunder : arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/ kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta. b. Berdasarkan data primer : narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/ kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat serta LSM.


I-4


c. Berdasarkan data observasi : pengamatan langsung pada situasi dan kondisi sanitasi. d. Studi Pendukung seperti: Enviromental Health Risk Assesment (EHRA), Survey peran media dalam perencanaan sanitasi, survey kelembagaan, survey keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi, survey keuangan, survey priority setting area beresiko serta survey peran serta masyarakat dan gender. 2.

Pengolahan Data Hasil kompilasi dari beberapa sumber data untuk memperoleh sasaran, strategi, program dan kegiatan pembangunan sanitasi.

1.5

Peraturan Perundangan

Kegiatan program Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP) atau Program Pengembangan Sanitasi Indonesia di Kota Surakarta didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi : 1. Undang-Undang

Nomor

2

Tahun

1966

tentang

Hygiene; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (LN RI Tahun 1984 no. 20, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3273); 3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (LN RI Tahun 1992 No. 23, Tambahan LN RI No. 3469); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (LN RI Tahun 1992 nomor 100, Tambahan LN RI Nomor 3495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan LN RI No 3699); 6. Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (LN RI Tahun 2004 No. 32, Tambahan LN RI No. 4377); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 No. 125, Tambahan LN No. 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2008 No. 59, Tambahan LN RI No. 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (LN Tahun 2004 No. 126, Tambahan LN No. 4438);


I-5


9. Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 10. Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah; 11. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2009

tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 12. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (LN RI Tahun 2005 no. 33 Tambahan LN RI No. 4490); 14. Permendagri Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN RI No. 82 Tahun 2007, Tambahan LN RI No. 4737); 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan; 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan; 17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2001 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum; 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum; 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/SK/IX/1990 tentang Syarat-syarat Pengawasan Kualitas Air. 20. Kepmenkes RI No. 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi nasional berbasis masyarakat; 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai. 23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air. 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.


I-6


27. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004-2009; 29. Perda Dati I Kaltim Nomor 12 Tahun 1993, tentang RTRWP Kalimantan Timur; 30. Peraturan Daerah Kab. Berau Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kebersihan; 31. Peraturan Daerah Kab. Berau Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan; 32. Peraturan Daerah Kab. Berau No. tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Berau 2011-2015.

1.6.

SISTEMATIKA PENYUSUNAN BUKU PUTIH SANITASI Sistematika pembuatan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Berau ini terdiri dari 6 (enam) Bab,

yang masing-masing bab membahas hal-hal sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Bab ini membahas latar belakang permasalahan, pengertian dasar sanitasi, maksud dan tujuan, metode penyusunan, landasan hukum dan sistematika penyusunan;

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN Dalam bab ini membahas kondisi umum kabupaten yang menggambarkan batas administrasi, letak geografi, topografi, geologi, demografi, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan,

kondisi ekonomi, visi dan misi Kabupaten Berau,

struktur organisasi pokja dan tinjauan RTRW Kabupaten; BAB III

PROFIL SANITASI KABUPATEN Bab ini akan membahas profil sanitasi Kabupaten Berau yang menggambarkan kondisi riil sektor sanitasi yang ada saat ini dan sedang berjalan, serta keterlibatan swasta dan peran serta masyarakat dan jender dalam penanganan sektor sanitasi;

BAB IV

RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI


I-7


Pada bab ini berisi visi dan misi sanitasi yang mengacu pada RPJMD Kab. Berau dalam rangka menyusun strategi dan sasaran pembangunan sanitasi guna menentukan rencana program sektor sanitasi yang sinergi dengan RPIJM dan perencanaan lainnya terkait bidang sanitasi; BAB V

INDIKASI PERMASALAHAN DAN OPSI PENGEMBANGAN SANITASI Dalam bab ini memaparkan hasil kesepakatan Pokja berdasarkan kompilasi analisa beberapa sumber data sehingga dapat dipetakan area beresiko serta menentukan arah zonasi pengembangan sanitasi;

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Berisikan rekomendasi/ harapan-harapan dan langkah-langkah tindak lanjut yang harus diambil dalam penyusunan rencana strategis pembangunan sanitasi Kabupaten Berau.


I-8

KELOMPOK KERJA SANITASI KABUPATEN BERAU BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents