BAB III ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN LAYANAN SANITASI KABUPATEN BERAU

STRATEGI SANITASI KABUPATEN (SSK) BERAU

BAB III ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN LAYANAN SANITASI KABUPATEN BERAU

Isu strategis berfungsi untuk mengontrol lingkungan baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah.Disamping itu isu strategis memiliki posisi sebagai tantangan ke depan yang bersifat eksternaldan internal. Isu strategis dan tantangan layanan sanitasi KabupatenBerau ini mencakup isu strategis aspek non teknis yang terdiri dari aspek; kebijakan daerah dan kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan pelaku bisnis, pemberdayaan masyarakat, aspek jender dan kemiskinan, serta aspek monitoring dan evaluasi. Sedangkan paparan isu strategis aspek teknis terdiri dari; sub sektor air limbah domestik, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan, sektor air bersih dan aspek perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

3.1. Aspek Non Teknis

3.1.1

Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Dalam aspek kebijakan daerah dan kelembagaan, isu strategis yang menjadi

dasar pertimbangan adalah: Untuk Pengelolaan air limbah; 1.

Adanya perda terkait air limbah menunjukkan dukungan dan komitmen Pemerintah Kab. Berau dalam pengelolaan air limbah.

2.

Keberadaan IPLT di TPA Rinding harus dioptimalkan untuk menjadi tempat pengolahan air limbah baik dari sisi teknis operasional, sumber daya pengelola maupun pendanaan.

3.

Perlunya pengelolaan air limbah skala komunal.

4.

Belum tersentuhnya sektor air limbah sebagai salah satu program dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan

Untuk pengelolaan Persampahan: 1.

Terbentuknya Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran termasuk perangkat pelengkap yang bertanggungjawab dalam pengolahan sampah skala kota.

2.

Pengelolaan TPA Rinding masih dibawah tanggung jawab Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran.

III-1


3.

TPA Rinding serta TPS di perkotaan menjadi salah satu pusat penilaian adipura sehingga pengelolaan persampahan menjadi sangat prioritas.

4.

Pelaksanaan Perda No. 17 Tahun 2003 tentang Kebersihan, masih harus dioptimalkan karena sampai saat ini masyarakat masih banyak yang belum paham.

5.

Pengolahan sampah (3R) masih belum diterapkan sepenuhnya kepada masyarakat meskipun program tersebut sudah dicanangkan.

6.

Keterlibatan LSM yang sangat peduli terhadap permasalahan persampahan sangat membantu dalam kerangka pemberdayaan masyarakat untuk mengolah sampah.

7.

Diseminasi Undang-undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah harus segera dilaksanakan kepada seluruh masyarakat terutama pengusaha dan pengelola perumahan formal.

8.

Adanya muatan kebersihan lingkungan dalam mata pelajaran muatan lokal perlu terus dikembangkan sehingga pengelolaan sampah bisa dilakukan sejak usia dini.

Untuk pengelolaan drainase: 1.

Belum adanya integrasi antar lembaga dalam menentukan kebijakan pembangunan system drainase yang terpadu, menyeluruh dan terencana.

2.

Perkembangan pembangunan infrastruktur jauh lebih cepat dari kemampuan Pemerintah Daerah dalam penataan kota.

3.

Belum adanya Peraturan Daerah yang tegas untuk drainase

4.

Lemahnya supervisi dan evaluasi pembangunan terkait implementasi pembangunan drainase dan pengendalian banjir.

5.

Kurangnya SDM di lembaga terkait.

6.

Belum adanya peraturan ijin bangunan yang berkonsentrasi pada elevasi banjir

Untuk pengelolaan air minum/ air bersih: 1.

Lembaga pengelola air bersih/minum adalah PDAM yang dibentuk melalui Perda Kab. Berau Nomor … tahun ……

2.

Pengelolaan air bersih/minum dilakukan oleh PDAM yang saat ini masih perlu dukungan baik pemerintah maupun masyarakat.

3.

Pengelolaan air bersih di pedesaan dikelola langsung oleh kecamatan atau masyarakat.

Untuk Pengelolaan Higiene/ PHBS: III-2


1.

PHBS dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

2.

Lembaga Forkohat (Forum Kota Sehat) sangat mendukung kegiatan-kegiatan menuju kota sehat.

3.1.2

Keuangan Dalam aspek kebijakan keuangan, isu strategis yang menjadi dasar pertimbangan adalah: Untuk pengelolaan Air Limbah: 1.

Pendanaan air limbah di Kab. Berau masih belum terperhatikan dengan baik disebabkan kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang menangani pengelolaan air limbah.

2.

Mempersiapkan perangkat untuk menggali pendanaan dari berbagai sumber yaitu Pemerintah maupun negara donor yang saat ini sedang berkomitmen untuk membantu dalam pengelolaan air limbah.


Belum adanya retribusi sampah yang dipungut baik melalui rekening listrik atau lainnya dalam rangka mewujudkan pelayanan sampah ke seluruh lapisan masyarakat, untuk sementara hanya berupa iuran RT untuk membayar petugas sampah (non instansi).

2.

Pemerintah Kab. Berau harus mempersiapkan perangkat terutama dokumen perencanaan untuk menjaring berbagai peluang sumber pendanaan resmi baik dari pemerintah maupun negara donor yang saat sangat memperhatikan masalahan persampahan.


Rendahnya kemampuan pendanaan menyebabkan pembangunan dan pengelolaan drainase belum menyeluruh, terpadu dan optimal.

2.

Peluang pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat dan negara donor belum dioptimalkan.


Tingginya nilai investasi pelayanan air bersih/minum menjadi kendala perluasan jaringan layanan penyediaan air bersih/minum. III-3


2.

Tarif air bersih PDAM Kab. Berau saat ini dirasa masih belum mendukung biaya operasional layanan air minum sehingga masih kurang optimalnya layanan air bersih.

3.

Sudah adanya peran serta pendanaan penyediaan air bersih/minum dari Pemerintah dan Negara donor terutama untuk masyarakat yang belum mampu menjangkau pelayanan air bersih/minum namun belum dimanfaatkan secara optimal.

Untuk Pengelolaan Higiene/ PHBS: 1.

Minimnya pendanaan untuk PHBS sehingga belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh ke masyarakat.

2.

Peluang pendanaan oleh pihak swasta perlu dioptimalkan dengan menyusun rencana strategi pengembangan kesehatan lingkungan masyarakat.

2.1.3

Komunikasi Dalam aspek komunikasi, isu strategis yang menjadi dasar pertimbangan adalah: Untuk pengelolaan Air Limbah: 1.

Masih belum optimalnya penyampaian tentang air limbah kepada masyarakat menjadikan pemahaman masyarakat untuk mengelola air limbah masih rendah.

2.

Perlunya promosi beberapa media yang membuat program-program terkait pengelolaan air limbah menjadi modal besar dalam kampanye peningkatan kesadaran seluruh masyarakat terhadap pengolahan air limbah.

3.

Dukungan keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli pada pengelolaan air limbah sangat diharapkan dalam upaya peningkatan kesadaran seluruh stake holder untuk bersama melakukan pengelolaan air limbah.

4.

Menggerakan seluruh potensi yang ada di masyarakat untuk kampanye air limbah terutama di sekolah-sekolah melalui berbagai program seperti adiwiyata.


Pemasangan plang untuk mengajak masyarakat menjaga kebersihan perlu diperbanyak.

2.

Bahasa tempat pembuangan sampah perlu diganti menjadi tempat pengumpulan sampah sehingga sampah lebih bernilai positif.

3.

Penyampaian pentingnya menjaga kebersihan dan mengelola sampah perlu dilakukan melalui media massa.

III-4


4.

Beberapa lomba yang mengajak untuk lebih perduli terhadap kebersihan dalam rangka antisipasi perubahan iklim harus terus dikembangkan sehingga lebih banyak kelompok yang memahami pentingnya pengelolaan sampah.

5.

Peningkatan kerjasama dengan LSM dalam pengelolaan persampahan harus terus diperluas.


Minimnya penyuluhan dan sosialisasi tentang masterplan drainase dan fungsi drainase.

2.

Minimnya penyuluhan tentang sasaran dan rencana kegiatan pembangunan drainase.

3.

Minimnya penyuluhan dan sosialisasi terhadap pengusaha pengembang perumahan dan industry maupun pengusaha konstruksi.


Dalam rangka peningkatan jasa pelayanan kepada masyarakat maka PDAM selalu mengumumkan melalui media massa bila terjadi perbaikan jaringan distribusi air bersih/minum.

Untuk Pengelolaan Higiene/ PHBS: 1.

Keberadaan posyandu menjadi peluang peningkatan pemahaman masyarakat dalam melakukan pola hidup bersih dan sehat.

2.

Peran media massa sebagai penyebar informasi pola hidup bersih dan sehat harus dioptimalkan.

2.1.4 Keterlibatan Pelaku Bisnis Dalam aspek keterlibatan pelaku bisnis, isu strategis yang menjadi dasar pertimbangan adalah: Untuk pengelolaan Air Limbah: 1. Agar pihak swasta yang melakukan pengolahan air limbah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pembuangannya. 2. Pihak swasta yang melakukan usaha penyedotan air limbah harus dalam pengawasan dan regulasi yang ketat untuk mencegah pencemaran oleh air limbah. Untuk pengelolaan Persampahan: III-5


1.

Peningkatan pembinaan kelompok masyarakat dalam pengolahan sampah dengan system 3R.

2.

Pemberdayaan kelompok masyarakat yang telah melakukan pengelolaan sampah harus didukung melalui program-program pengembangan dan pemasaran produkproduk hasil pengolahan sampah.

3.

Adanya perusahaan yang telah melakukan operasi pengolahan sampah harus didukung dengan mempermudah izin.

4.

Penghargaan kepada pihak swasta dan kelompok yang telah melakukan pengolahan sampah secara mandiri.

5.

Merancang peluang kerjasama pemanfaatan sampah yang dikelola masyarakat untuk memenuhi kebutuhan beberapa pihak swasta.


Pihak swasta belum berperan penuh terhadap pembangunan dan pemeliharaan drainase, masih banyak yang memandang bahwa drainase merupakan tanggung jawab pemerintah.

2.

Rendahnya peran pihak swasta dalam pemeliharaan drainase di sekitar lokasi usaha.

3.

Rendahnya kesadaran dan tanggung jawab sosial pihak swasta dalam kebijakan investasi maupun manajemennya untuk berperan membangun, menjaga dan memelihara sistem drainase yang baik khususnya untuk masyarakat sekitar lokasi maupun Kab. Berau pada umumnya.


Belum adanya keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan air bersih di Kab. Berau.

2.

Banyaknya pengusaha penjualan isi ulang air minum.

Untuk Pengelolaan Higiene/ PHBS: 1. Peran pihak swasta dalam rangka penerapan PHBS di lingkungan kerja masingmasing harus dioptimalkan

III-6


2.1.5 Isu Pemberdayaan Masyarakat, Aspek Jender dan Kemiskinan Dalam aspek peran pemberdayaan masyarakat, aspek jender dan kemiskinan, isu strategis yang menjadi dasar pertimbangan adalah: Untuk pengelolaan Air Limbah: 1.

Peran serta masyarakat terutama perwakilan rakyat di DPRD untuk menyuarakan masalah air limbah akan sangat efektif.

2.

Masyarakat belum menyadari bahwa ada hak untuk memperoleh pelayanan air limbah untuk menjaga lingkungan tetap sehat.

3.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan air limbah belum optimal karena penyakit akibat pencemaran air limbah dianggap biasa.

4.

Belum optimalnya program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air limbah.

5.

Belum memaksimalkan pengarusutamaan gender/ kesetaraan gender dalam perencanaan program.

6.

Belum memaksimalkan penganggaran dan program yang pro-poor.


Peran serta masyarakat di beberapa kelurahan/kampong dalam pengelolaan sampah (composting) belum di publikasikan untuk dijadikan percontohan bagi kelurahan lain.

2.

Kerja bakti yang dilaksanakan oleh beberapa RT menjadi peluang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

3.

Perlu sosialisasi intensif agar masyarakat memahami pentingnya dan mau melakukan pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga.

4.


5.

Belum memaksimalkan penganggaran dan program yang pro-poor.


Kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah di saluran masih rendah.

2.

Rendahnya peran masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan drainase. Masih banyak pembangunan pemukiman di wilayah DAS dan saluran drainase.

3.

Rendahnya kerelaan masyarakat untuk pembebasan lahan dan direlokasikan menyebabkan pembangunan drainase terhambat dan mahal.

III-7


4.


5.

Belum memaksimalkan penganggaran dan program yang pro poor.

Untuk pengelolaan air minum/ air bersih: 1. Perlu sosialisasi hemat air kepada mayarakat. 2. Belum memaksimalkan pengarusutamaan gender/ kesetaraan gender dalam perencanaan program. 3. Belum memaksimalkan penganggaran dan program yang pro poor. Untuk Pengelolaan Higiene/ PHBS: 1.

Kurang pahamnya masyarakat dalam melakukan PHBS mengakibatkan masih tingginya penderita penyakit-penyakit akibat kondisi lingkungan yang kurang sehat.

2.

Masyarakat membutuhkan informasi tentang pola hidup bersih dan sehat.

3.


4.

Belum memaksimalkan penganggaran dan program yang pro poor.

2.1.6 Pemantauan dan Evaluasi 1.

Belum ada mekanisme pemantauan berkala dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan kegiatan komunikasi sanitasi di tingkat individu dan masyarakat.

2.

Perlu peningkatan kualitas individu dalam penyelenggaraan sekaligus pemantauan indikator keberhasilan bagi setiap isu/permasalahan sub sektor.

3.

Belum adanya kebijakan yang menegaskan hak dan kewajiban, peran dalam monitoring dan evaluasi program-program sanitasi secara terpadu dan terintegrasi.

3.2. Aspek Teknis Dan PHBS

3.2.1. Sub Sektor Air Limbah A. Kondisi Eksisting

Air limbah dimaksud adalah air limbah domestik (air limbah rumah tangga) yang berasal dari perumahan dan permukiman, dengan demikian tidak termasuk air limbah industri, air limbah rumah sakit dan buangan beracun berbahaya.

III-8


Penanganan air limbah di perumahan dan permukiman pada dasarnya merupakan tanggung jawab masyarakat sendiri, sedangkan sarana penunjangnya disediakan oleh pemerintah daerah, baik dengan atau tanpa bantuan pemerintah pusat maupun kerjasama dengan sektor swasta. Permasalahan Pengelolaan Air Limbah yang terjadi di Kab. Berau saat ini adalah : •

Perkotaan :  Masih terdapat masyarakat yang membuang limbah langsung ke saluran drainase atau dibuang begitu saja di tanah.  Sarana Prasarana pengolahan air limbah di Kab. Berau masih belum terkelola dengan baik. Padahal lokasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah & Tinja (IPLT) sudah tersedia yaitu di kawasan TPA Bujangga, bahkan kendaraan operasional berupa truk tinja pun sudah ada berikut perdanya, namun belum tersosialisasi untuk melayani masyarakat.Adapun instansi yang bertanggungjawab adalah Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pencegahan Kebakaran.

•

Pedesaan : Berdasarkan data EHRA, bahwa masyarakat membuang limbahnya melalui saluran terbuka, baik itu untuk buangan limbah dapur, cucian, maupun kamar mandi, dll.

•

Kabupaten Berau belum memfungsikan sistem pengelolaan air limbah secara terpusat (off site) atau sistem sewerage Pengelolaan air limbah secara terppusat diharapkan dapat mengurangi beban pencemaran di lingkungan. Kabupaten Berau sebagai salah satu Kabupaten baru belum memfungsikan sistem pengelolaan air limbah secara terpusat/ sewerage system hal ini terkesan bahwa pengelolaan dilakukan di lingkungan masing-masing sehingga beban pencemar dan potensi pencemaran masih tinggi yang menyebabkan terkontaminasinya air minum baik yang perpipaan maupun non perpipaan.

•

Masih banyak dijumpai pengelolaan limbah cair domestik yang belum memenuhi syarat Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Berau masih banyak menggunakan septic tank yang tidak sesuai dengan standart sehingga masih banyak ditemukan pengolahan air limbah yang tidak memenuhi syarat baik kualitas dan teknologi menyebabkan pencemaran terhadap air bersih.

•

Kesadaran masyarakat untuk menangani limbah cair masih sangat kurang

III-9


Aspek utama dalam pengelolaan limbah cair khususnya domestik adalah peran serta masyarakat untuk ikut mengelola, kenyataannya masih ada masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk menangani limbah cair domestik hal ini dapat dilihat masih adanya masyarakat yang belum memiliki Septik tank yang sesuai dengan standard dan adanya masyarakat yang masih buang air besar sembarangan (BABS) •

Dukungan multi dana (APBN, APBD, Swasta, Masyarakat) untuk sektor sanitasi yang belum di manfaatkan secara optimal

3.2.2. Sub sektor persampahan A. Kondisi Eksisting •

Adapun sarana dan prasarana persampahan yang ada di Kab. Berau masih belum optimal. Seperti masih kurangnya peralatan/kendaraan pengangkut sampah juga kendaraan yang beroperasi di TPA belum sesuai peruntukannya. Selain itu masih adanya masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai dengan jadwal pengangkutan serta belum adanya program pembinaan terhadap pemulung.

•

Sistem pengolahan sampah yang ada saat ini masih menggunakan sistem open dumping, namun sudah mulai pengembangannya menjadi sistem sanitary landfill, yang saat ini sudah pada tahap pembangunan awal melalui pendanaan APBN dan APBD Kab. Adapun target pemanfaatan TPA dengan sistem sanitary landfil adalah tahun 2013, yang cakupan pelayanannya diutamakan pada wilayah perkotaan (Kec. Tg.Redeb, IKK Gn. Tabur, IKK Tl. Bayur, IKK Sambaliung).

•

Sedangkan untuk wilayah pedesaan khususnya kawasan wisata Pulau Derawan akan segera disusun Outline Plan Persampahan & Air Limbah melalui sumber dana APBD Prop, dan diharapkan Kab. Berau mempunyai arahan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sampah.

B. Ketersediaan Dokumen Perencanaan •

DED Persampahan tahun 2010

•

DED TPA tahun 2010

C. Program-Program Yang Sudah Ada dan Sedang Dilaksanakan Program pengelolaan sampah yang sedang dilaksanakan hingga saat ini, antara lain : •

Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

III-10


3.2.3. Sub Sektor Drainase Lingkungan A. Kondisi Eksisting •

Saluran drainase di perkotaan pada dasarnya sudah cukup baik, hal ini ditandai dengan adanya pelebaran dan penambahan kedalaman drainase agar debit air dan kapasitas saluran sesuai sampai ke sungai. Bahkan saat ini ada beberapa desain pembangunan drainase primer menggunakan drainase tertutup dg lubang men hole agar lebih mudah dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh petugas kebersihan. Sedangkan untuk drainase sekunder rata-rata masih terbuka namun tetap menyesuaikan dengan elevasi aliran air agar tidak tergenang.

•

Hingga saat ini lokasi genangan air sudah mulai menurun, namun masih ada beberapa titik genangan terutama apabila air pasang atau hujan.

•

Permasalahan lainnya adalah belum meratanya normalisasi/pemeliharaan saluran terutama sampah yang ada didalamnya dan masih ada juga sebagian masyarakat yang membangun rumahnya tepat diatas saluran tersebut sehingga aliran air tidak lancar.

•

Namun upaya pemda dalam menangani masalah ini sudah cukup besar, hanya saja masih belum optimal terlaksana sepenuhnya dikarenakan salah satunya faktor pendanaan. Secara optimis setiap tahun pemda selalu memprogramkan penangan drainase. Kondisi

Masalah

Kondisi drainase di Kab. Berau

 Adanya lahan-lahan cekung di tengah.

khususnya

 Ketidakjelasan hirarki elevasi jaringan (sistem

konstruksinya

perkotaan,

dari

rata-rata

sudah

permanen ± 80 % dengan kondisi baik ± 80 %

leveling) drainase yang ada .  Pembuangan sampah dari masyarakat secara sembarangan

yang

menyebabkan

drainase

menjadi tersumbat.  Kecenderungan masyarakat untuk mengatasi masalah banjir dengan meninggikan (mengurug) lahan pekarangannya lebih tinggi dari area genangan banjir yang hanya bersifat quick temporary solution. Kemungkinan terburuk yang mungkin

terjadi

adalah

semua

anggota

III-11


masyarakat berpikir sama sehingga semuanya mengurug lahan pekarangannya lebih tinggi, yang pada gilirannya akan menyebabkan kemungkinan banjir menjadi semakin lebih tinggi.  Pendangkalan dan penyumbatan drainase karena adanya endapan lumpur.  Kesalahan jaringan drainase yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga masyarakat berinisiatif untuk memperbaiki dengan membuka jaringan drainase. B. Ketersediaan Dokumen Pendukung •

Masterplan Drainase Perkotaan tahun 2008

C. Program-Program Yang Sudah Ada dan Sedang Dilaksanakan •

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

•

Normalisasi dan pemeliharaan rutin saluran drainase

3.2.4. Sub Sektor Air Bersih A. Kondisi Eksisting • Sarana prasarana air bersih di perkotaan hampir semua wilayah terlayani oleh PDAM, walaupun masih ada beberapa KK yang belum dilayani dikarenakan warga baru di suatu wilayah, dan atau masih kurang optimalnya kapasitas debit yang dikeluarkan dan masih terdapatnya kebocoran pipa, sehingga masyarakat belum bisa menikmati sepenuhnya. • Selain masalah diatas masih terdapat masyarakat yang enggan untuk membayar tagihan pemakaian air, yang mempengaruhi biaya operasional pemeliharaan jaringan PDAM. • Sedangkan untuk di pedesaan menggunakan sistem non perpipaan yang dikelola oleh kecamatan atau kampung yang sumber air bakunya dari sungai, waduk/mata air. Untuk perolehan air bersih di pedesaan semua kecamatan sudah memperolehnya, walaupun masih ada sebagian kampung yang belum merasakan pelayanan air bersih, namun berdasarkan pola budaya dan kebiasaan masyarakat setempat langsung memperoleh dari sungai atau sumur.

III-12


•

Kehilangan Air Masih Cukup Tinggi 60,77 %. Laporan Audit kinerja PDAM Kabupaten Berau tahun 2009 oleh BPKP menunjukkan bahwa tingkat kehilangan air PDAM, bila dihitung berdasarkan jumlah produksi air dikurangi oleh jumlah air terjual adalah sebesar 60,77%. Hal ini dikarenakan :  Akurasi pencatatan meter oleh petugas yang kurang baik.  Adanya kehilangan air non fisik yang disebabkan oleh adanya konsumsi air tak resmi (sambungan liar)  Standar operating prosedur (SOP) mutasi pelanggan dan billing system yang belum berjalan sebagaimana mestinya.  Cakupan pelayanan 77,95 %;

•

Cakupan pelayanan masih di bawah target MDGs, yaitu 94% di tahun 2015, Hal ini dikarenakan :  Terbatasnya pasokan  Terbatasnya jangkauan pipa distribusi tersier.  Diameter pipa distribusi primer/utama sudah tidak sesuai (kurang memadai)

•

Etos kerja pegawai masih perlu ditingkatkan, hal ini mengingat bahwa :  Sistem rekrutmen pegawai kurang baik;  Belum adanya sistem pembinaan dan pelatihan pegawai yang memadai;  Belum diterapkannya sistem penghargaan dan hukuman

•

Rasio pelanggan industri dan niaga terlalu kecil Banyaknya kelompok industri dan niaga yang masih menggunakan air

bawah

tanah. •

Rata-rata tingkat konsumsi masih rendah  Pelanggan memiliki alternatif sumber air.  Harga air PDAM dinilai relatif mahal  Diduga terdapat sambungan (T) sebelum meter air

•

Organisasi tidak responsif dan berjalan lambat.  Sistem dan prosedur belum lengkap, kalaupun sudah ada masih rumit;  Teknologi informasi belum lengkap dan belum terintegrasi;  Kualitas sumber daya manusia kurang memadai

III-13


B. Program-Program Yang Sudah Ada dan Sedang Dilaksanakan • Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 3.2.5. Aspek PHBS A. Kondisi Eksisting • Pemberdayaan masayarakat Kab. Berau melalui peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan melalui upaya-upaya Pemda, antara lain : Menurunkan angka kematian dan

Pencegahan penyakit melalui

meningkatkan umur harapan hidup

pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat

•

•

Peningkatan

Pencapaian

derajat

•

Peningkatan upaya-upaya pencegahan

kesehatan melalui promosi cara

penyakit melalui pemeliharaan dan

hidup sehat

peningkatan kesehatan masyarakat.

Pemberdayaan

perempuan

dan

•

Peningkatan perilaku hidup bersih dan

keluarga dalam meningkatkan mutu

sehat dengan meningkatkan kualitas

kesehatan

rumah tangga yang sehat •

Peningkatan

teknologi

dan

ilmu

pengetahuan dalam bidang kesehatan untuk mencegahan penyakit. •

Peningkatan

hygiene

sanitasi

lingkungan perumahan dan tempattempat umum lainnya. B. Program-Program Yang Sudah Ada dan Sedang Dilaksanakan • Upaya kesehatan masyarakat • Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat • Perbaikan gizi masyarakat

III-14

BAB III ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN LAYANAN SANITASI KABUPATEN BERAU

Recommend Documents