BAB-III ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN LAYANAN SANITASI KABUPATEN SERANG

Strategi Sanitasi Kabupaten Serang

BAB-III ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN LAYANAN SANITASI KABUPATEN SERANG Isu strategis berfungsi untuk mengontrol lingkungan baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah. Disamping itu isu strategis memiliki positioning sebagai tantangan ke depan yang bersifat eksternal dan internal. Isu strategis dan tantangan layanan sanitasi Kabupaten Serang

ini mencakup isu

strategis aspek non teknis yang terdiri dari aspek; kebijakan daerah dan kelembagaan, keuangan, komunikasi, keterlibatan pelaku bisnis, pemberdayaan masyarakat, aspek jender dan kemiskinan, serta aspek monitoring dan evaluasi. Sedangkan paparan isu strategis aspek teknis terdiri dari; sub sektor air limbah domestik, sub sektor persampahan, sub sektor drainase lingkungan, sektor air bersih dan aspek perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 3.1. ASPEK NON TEKNIS 3.1.1

Aspek Kebijakan Daerah dan Kelembagaan

A. Kebijakan Daerah Ø Adanya Perda yang mendukung peningkatan pembangunan sanitasi, diantaranya : • Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Limbah. Pengendalian limbah dimaksudkan sebagai upaya penertiban pembuangan limbah, pencegahan dan atau penanggulangan pencemaran dan atau pemulihan kualitas lingkungan hidup. Pengendalian limbah bertujuan untuk memelihara dan melestarikan lingkungan agar tetap berfungsi sesuai peruntukannya dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau makhluk hidup. Perda tentang pengendalian limbah ini belum termasuk pengelolaan limbah cair domestik. • Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Pembuangan Limbah Retribusi adalah retribusi yang dikenakan terhadap ijin pembuangan limbah baik limbah padat, limbah gas maupun limbah cair yang telah diolah berdasarkan jenis/skala kegiatan dan retribusi yang dikenakan terhadap pembuangan limbah

cair

ke badan air dan

pembuangan limbah padat ke tempat penimbunan akhir berdasarkan volume/debit limbah yang dibuang telah memenuhi baku mutu. POKJA AMPL-BM Kabupaten Serang

III- 1

Strategi Sanitasi Kabupaten Serang Ijin adalah ijin pembuangan limbah yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang atas nama Bupati Serang yang meliputi Ijin pembuangan Limbah cair atau ijin pembuanngan limbah padat dan atau Ijin pembuangan limbah gas. • Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Pengendalilan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan fungsi lingkungan hidup antara lain : air permukaan dan air bawah tanah, Udara, Tanah, Limbah padat dan limbah domestik, bahan dan limbah B3. Kegiatan pengendalian kerusakan meliputi : penambangan bahan galian, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, sumber mata air dan daerah aliran sungai. • Peraturan

Daerah

Nomor

5

Tahun

2000

Tentang

Retribusi

Pelayanan

Persampahan/Kebersihan Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Obyek retribusi meliputi : Pengangkutan dan pembuangan sampah dari TPS dan transfer Dipo ke TPA, Penyediaan TPA, Pengelolaan dan atau pemusnahan sampah di TPA. Perda tentang Retribusi ini sudah kurang sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu melakukan kajian ulang penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Ø RPJPD dan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2006 – 2011. Di dalam RPJPD dan RPJMD tahun 2006 – 2011 belum memasukkan SPM sanitasi sementara kondisi SPM sektor sanitasi di Kabupaten Serang masih jauh dari SPM pelayanan sanitasi (PP No. 16 tahun 2006) seperti terlihat pada tabel berikut:

POKJA AMPL-BM Kabupaten Serang

III- 2

Strategi Sanitasi Kabupaten Serang Tabel 3.1 Perbandingan RPJMN, SPM dan Kondisi Sanitasi Kabupaten Serang

Sub Bidang Air Limbah

RPJMN 2009 - 2014

PP 16 Tahun 2006 (Standar Pelayanan Minimal)

Kondisi SPM Kabupaten Serang

Open defecation Pelayanan minimal sistem • free untuk semua pengelolaan air limbah kab/kota permukiman dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau terpusat agar tidak mencemari badan air atau sumber air baku •

Persampahan Meningkatnya sampah yang terangkut hingga 75%

Drainase

Pelayanan minimal prasarana dan sarana persampahan dilakukan melalui pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA

Berkurangnya Pelayanan minimal prasarana wilayah dan sarana drainase untuk genangan menghilangkan genangan. permanen dan temporer hingga 75% dari kondisi saat ini

Prosentase jumlah keluarga yang memiliki jamban sehat sebanyak 38 %. Sementara sebagian besar masyarakat masih buang tinjanya di kebun, sungai atau di kali sehingga masih mencemari badan air maupun sumber air baku. Prosentase jumlah keluarga yang memiliki saluran pembuangan air limbah dengan kondisi baik sebesar 27,45 %. Sebagian besar masyarakat belum mempunyai saluran pembuangan air limbah dan membuang air limbah dari dapur ke halaman belakang rumah.

Prosentase jumlah keluarga yang mempunyai lubang/tempat sampah sebesar 34,76 %. Sebagian besar masyarakat masih membuang sampah di kali, saluran irigasi atau di kebun. Sampah yang terangkut sebesar 3,3 % Frekuensi genangan mencapai lebih dari satu kali setahun dialami oleh 53 % rumah tangga sementara satu tahun sekali terjadi genangan dialami oleh 36%, sebulan sekali dialami oleh 8 % rumah tangga.

Berdasarkan kondisi tersebut perlu kiranya memasukan SPM Sanitasi ke dalam RPJMD Kabupaten Serang tahun 2011-2015.


III- 3

Strategi Sanitasi Kabupaten Serang Ø Penegakan Hukum/Operasi Yuridis bidang sanitasi Penegakan hukum terhadap Perda Sanitasi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan belum optimalnya fungsi PPNS untuk melakukan penyidikan pelanggaran terhadap perda sanitasi. Untuk menangani pencemaran lingkungan terutama yang diakibatkan oleh limbah cair kegiatan pabrik, sejak tahun 2005 s/d 2008 dilakukan kegiatan intensif penanganan industry bermasalah lingkungan yang diarahkan pada pengendalian pembuangan limbah cair yang bermasalah. Penanganan industri yang bermasalah dilakukan oleh BPLH. Kegiatan ini dilakukan setiap bulan pada perusahaan : 1. PT. Shinta Woosung (Industri Tekstil) 2. PT. Frans Putratex (Industri Tekstil) 3. PT. Kulit Murni Asia Tenggara (Industri Penyamakan Kulit) 4. PT. Cipta Paperia (Industri Kertas) 5. PT. Angels Product (Industri Rafinasi Gula) 6. PT. Charoen Pokphand (Industri Makanan Olahan) 7. PT. Indah Kiat Pulp & Paper (Industri Kertas) Hasil dari kegiatan tersebut yaitu meningkatkan kualitas limbah cair yang dibuang ke media lingkungan (sungai) menjadi sesuai dengan baku mutu dan lingkungan yang disyaratkan (Kep Men LH No. 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Lingkungan Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri). Salah satu keberhasilan dari kegiatan intensif ini yaitu tercapainya predikat Biru oleh PT. Angels Products dan PT., Indah Kiat Pulp & Paper dalam Kegiatan Nasional Penilaian PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Industri) pada tahun 2008. Penanganan Pencemaran Udara Pada tahun 2010 dilakukan kegiatan penanganan intensif untuk pengendalian pencemaran udara oleh BPLH. Kegiatan intensif dilakukan terhadap 7 perusahaan : 1. PT. Shin An Steel (Industri Peleburan Besi dan Baja) 2. PT. Hwa Hook Steel (Industri Peleburan Besi dan Baja) 3. PT. Crown Steel (Industri Peleburan Besi dan Baja) 4. PT. Citra Baru Steel (Industri Peleburan Besi dan Baja) 5. PT. Century Metalindo (Industri Peleburan Besi dan Baja) POKJA AMPL-BM Kabupaten Serang

III- 4

Strategi Sanitasi Kabupaten Serang 6. PT. Central Steel Indonesia (Industri Peleburan Besi dan Baja) 7. PT. Prima Rezeki Pertiwi (Industri Bata Ringan) B. Kelembagaan Ø Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Terkait Tabel 3.2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Sanitasi No 1

SKPD Bappeda

• •

2

DTRBP

•

•

• • • 3

BPLH

•

•

4

Dinas PU

•

•

5

Dinas Kesehatan

• • • •


Peran Koordinator Perencanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Serang Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan sanitasi di Kabupaten Serang Perencanaan Teknis Pembangunan dan peningkatan layanan air bersih Perencanaan Teknis pembangunan serta peningkatan layanan bidang kebersihan (limbah padat) dan limbah cair, serta drainase lingkungan. Penyediaan dan pendistribusian layanan sanitasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan Pembinaan teknis perencanaan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan Perencanaan Teknis pembangunan serta peningkatan layanan bidang drainase dan Pengendalian sumber daya Air dan banjir Penyediaan dan distribusi layanan Drainase dan pengendalian banjir Supervisi Monev Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Pembinaan dan Pengendalian bidang kesehatan termasuk

Fungsi Regulator

Regulator Operator

Regulator

Regulator Operator

Regulator Operator

III- 5


•

6

• • •

BPMPD

• •

kesehatan lingkungan Promosi/ kampanye Kesehatan (PHBS) Supervisi Monev Peningkatan Peran aktif masyarakat melalui kelembagaan masyarakat dan pemerintah Supervisi Monev

Regulator

Selain SKPD terkait juga ada POKJA AMPL dengan tantangan ke depan mengkoordinir pembangunan sanitasi secara menyeluruh dan terintegrasi. Di kabupaten Serang juga terdapat LSM pemerhati masalah lingkungan, PKK, Perguruan Tinggi, APDESI, FORSEKDES, PONPES, Paguyuban PKL, Karang Taruna, Perkumpulan Kader Kesehatan Desa, Kelompok Pengelola sarana Sanitasi dan Air Minum dapat berperan dalam pembangunan sanitasi. Ø Identifikasi masalah Kelembagaan No

Sektor

Organisasi

SDA/SDM

Sistem dan Prosedur

Prasas

1

Limbah Cair

• Belum ada Dinas khusus yang melaksanakan fungsi sebagai operator pengelolaan limbah cair domestik. • SKPD yang menangani limbah cair domestik adalah DTRBP bidang Tata Kota dan Perumahan

SDM yang ada belum mencukupi baik dari kualitas maupun kuantitas untuk mengelola limbah cair domestik

Sistem dan prosedur belum maksimal dan perlu disesuaikan dengan bidang kerja

Belum memiliki IPAL, IPLT dan armada pengangkut tinja

2

Persampahan

• Belum ada Dinas khusus yang melaksanakan fungsi sebagai operator persampahan. • Pengelolaan persampahan hanya di tangani oleh Seksi Pengelolaan Persampahan

SDM : • Jumlah tenaga pengangkut sampah masih kurang • Jumlah tenaga yang memahami teknis pengelolaan persampahan masih terbatas

Sistem dan prosedur belum maksimal dan perlu disesuaikan dengan bidang kerja

Prasarana yang ada masih sangat kurang antara lain : TPS, Armada pengangkut sampah dan gerobak sampah, tidak ada TPA sanitary landfill,


III- 6

Strategi Sanitasi Kabupaten Serang Bidang Tata Kota DTRBP Kabupaten Serang, dibantu oleh 2 UPTD (UPTD Serang Barat, UPTD Serang Timur). Kondisi ini tidak sebanding dengan permasalahan sampah yang harus ditangani di kabupaten Serang. • Bidang pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan 3 R /bina lingkungan ditangani oleh BPLH dan DTRBP 3

Drainase

Belum ada SKPD secara khusus yang bertanggung jawab sebaga operator drainase lingkungan. Permalahan drainase Ditangani oleh Dinas PU bidang SDA dan Binamarga serta DTRBP bidang Tata Kota

SDM yang ada belum mencukupi baik dari kualitas maupun kuantitas untuk mengelola drainase lingkungan

Sistem dan prosedur belum jelas dan perlu disesuaikan dengan bidang kerja

Prasarana saluran drainase lingkungan SDM yang ada belum mencukupi baik dari kualitas maupun kuantitas untuk pengelola limbah cair domestik masih sangat kurang

C. Tantangan Tantangan sehubungan dengan Kebijakan dan Kelembagaan antara lain : Ø

Perlu dikembangankannya Kabupaten Sehat.

Ø

Meningkatkan Penegakan Perda sanitasi

Ø

Melakukan Evaluasi hasil penegakan Perda.

Ø

Memperkuat kapasitas organisasi regulator dan operator layanan sanitasi untuk dapat menyelenggarakan pelayanan sanitasi secara efektif dan efisien : Penyempurnaan tupoksi SKPD pengelola sanitasi sehingga ada pembagian yang jelas antara fungsi regulator dan operator

Ø

Pembinaan terhadap kelembagaan yang ada di masyarakat


III- 7

Strategi Sanitasi Kabupaten Serang Ø

Melaksanakan monev RPJPD, RPJMD, RKPD dan renstra SKPD terkait peningkatan pembangunan sanitasi, yang dihubungkan dengan hasil capaian program (indikator dan targetnya).

Ø

Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengelola sanitasi.

Ø

Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan program antar sektor dalam pembangunan sanitasi

3.1.2. Ekonomi dan Keuangan A. Sumber Pendanaan Secara Makro kondisi Ekonomi dapat digambarkan melalui pertumbuhan UMR Kabupaten Serang Provinsi Banten antara lain sebagai berikut : Tabel 3.3. Perkembangan UMR Kabupaten Serang Provinsi Banten tahun 2005-2011 No

Tahun

UMR (Rupiah)

1

2005

690.000

2

2006

796.000

3

2007

869.000

4

2008

927.500

5

2009

1.030.000

6

2010

1.101.000

7

2011

1.189.600

Sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha serta laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut 3.4 dan 3.5.


III- 8

Strategi Sanitasi Kabupaten Serang Tabel 3.4. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Serang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha tahun 2007-2009 Lapangan Usaha 1 PERTANIAN 1.1. Tanaman Bahan Makanan 1.2. Tanaman Perkebunan 1.3. Peternakan dan hasil-hasilnya 1.4. Kehutanan 1.5. Perikanan 2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 2.1. Minyak dan Gas Bumi (Migas) 2.2. Pertambangan Tanpa Migas 2.3. Penggalian 3 INDUSTRI PENGOLAHAN 3.1. Industri Migas 3.2. Industri tanpa Migas 4 LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 4.1. Listrik 4.2. Gas 4.3. Air Bersih 5 BANGUNAN 6 PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 6.1. Perdagangan Besar dan Eceran 6.2. Hotel 6.3. Restoran 7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 7.1. Pengangkutan 1). Angkutan Rel 2). Angkutan Jalan Raya 3). Angkutan Laut 4). Angkutan Sungai dan Penyeberangan 5). Angkutan Udara 6). Jasa Penunjang Angkutan 7.2. Komunikasi 1) Pos dan Telekomunikasi 2) Jasa Penunjang Komunikasi 8 KEUANGAN, PERSEWAAN da JASA PERUSAHAAN 8.1. Bank 8.2. Lembaga Keuangan tanpa Bank 8.3. Sewa Bangunan 8.4. Jasa Perusahaan 9 JASA-JASA 9.1. Pemerintahan Umum 1). Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan 2) Jasa Pemerintah Lainnya 9.2. Swasta 1) Sosial Kemasyarakatan 2) Hiburan dan Rekreasi 3) Perorangan dan Rumah Tangga

2008 1.649.778,74 993.224,99 120.359,02 410.276,10 1.365,25 124.553,38 8.138,75 8.138,75 6.619.873,36 6.619.873,36 519.620,62 517.839,59 1.781,03 245.792,74 784.995,32 543.687,50 28.708,63 212.599,19 336.823,88 223.858,22 1.591,42 220.803,01 106,69 1.357,10 112.965,66 112.965,66 261.644,62 7.604,31 2.467,63 233.723,30 17.849,38 303.059,40 60.775,78 60.775,78 242.283,62 24.013,83 2.862,17 215.407,62

2009 * 1.788.957,66 1.062.915,50 132.409,14 453.251,45 1.312,28 139.069,29 9.629,57 9.629,57 6.958.942,30 6.958.942,30 538.755,28 536.810,41 1.944,87 286.446,74 882.586,07 605.255,71 32.147,19 245.183,17 402.356,98 264.821,29 1.847,71 261.418,51 111,42 1.443,65 137.535,69 137.535,69 293.781,32 9.304,00 2.600,06 262.378,55 19.498,71 336.335,67 67.719,73 67.719,73 268.615,94 29.003,73 3.248,81 236.363,40

PDRB ADHB 9.846.646,44 10.729.727,43 Keterangan : *) Angka sementara Sumber : Data PDRB Kabupaten Serang tahun 2007-2009, BPS Kabupaten Serang Tahun 2010 (Diolah)

11.497.791,59


2007 1.502.883,53 903.955,10 108.891,63 377.606,23 1.248,77 111.181,80 7.573,94 7.573,94 6.205.131,39 6.205.131,39 506.579,83 504.974,05 1.605,78 213.925,37 645.151,27 446.127,67 23.411,27 175.612,33 291.110,32 199.410,54 1.341,34 196.847,43 95,17 1.126,60 91.699,78 91.699,78 222.216,39 5.948,07 2.148,01 197.835,87 16.284,44 252.074,40 47.505,81 47.505,81 204.568,59 18.858,20 2.528,09 183.182,30

III- 9

Strategi Sanitasi Kabupaten Serang Tabel 3.5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Serang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha tahun 2007-2009 Lapangan Usaha 1 PERTANIAN 1.1. Tanaman Bahan Makanan 1.2. Tanaman Perkebunan 1.3. Peternakan dan hasil-hasilnya 1.4. Kehutanan 1.5. Perikanan 2 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 2.1. Minyak dan Gas Bumi (Migas) 2.2. Pertambangan Tanpa Migas 2.3. Penggalian 3 INDUSTRI PENGOLAHAN 3.1. Industri Migas 3.2. Industri tanpa Migas 4 LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 4.1. Listrik 4.2. Gas 4.3. Air Bersih 5 BANGUNAN 6 PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 6.1. Perdagangan Besar dan Eceran 6.2. Hotel 6.3. Restoran 7 PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 7.1. Pengangkutan 1). Angkutan Rel 2). Angkutan Jalan Raya 3). Angkutan Laut 4). Angkutan Sungai dan Penyeberangan 5). Angkutan Udara 6). Jasa Penunjang Angkutan 7.2. Komunikasi 1) Pos dan Telekomunikasi 2) Jasa Penunjang Komunikasi 8 KEUANGAN, PERSEWAAN da JASA PERUSAHAAN 8.1. Bank 8.2. Lembaga Keuangan tanpa Bank 8.3. Sewa Bangunan 8.4. Jasa Perusahaan 9 JASA-JASA 9.1. Pemerintahan Umum 1). Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan 2) Jasa Pemerintah Lainnya 9.2. Swasta 1) Sosial Kemasyarakatan 2) Hiburan dan Rekreasi 3) Perorangan dan Rumah Tangga

2008 9,77 9,88 10,53 8,65 9,33 12,03 7,46 7,46 6,68 6,68 2,57 2,55 10,91 14,90 21,68 21,87 22,63 21,06 15,70 12,26 18,64 12,17 12,10 20,46 23,19 23,19 17,74 27,84 14,88 18,14 9,61 20,23 27,93 27,93 18,44 27,34 13,21 17,59

2009 * 8,44 7,02 10,01 10,47 -3,88 11,65 18,32 18,32 5,12 5,12 3,68 3,66 9,20 16,54 12,43 11,32 11,98 15,33 19,46 18,30 16,10 18,39 4,43 6,38 21,75 21,75 12,28 22,35 5,37 12,26 9,24 10,98 11,43 11,43 10,87 20,78 13,51 9,73

PDRB ADHB 8,44 8,97 Keterangan : *) Angka sementara Sumber : Data PDRB Kabupaten Serang tahun 2007-2009, BPS Kabupaten Serang Tahun 2010 (Diolah)

7,16


2007 10,62 11,39 -6,80 11,58 5,64 22,63 11,07 11,07 6,65 6,65 -0,28 -0,32 14,20 18,32 21,04 24,91 22,31 12,07 11,30 5,46 14,31 5,33 0,41 22,30 26,52 26,52 12,61 15,48 23,82 13,31 2,67 17,11 26,07 26,07 15,20 26,14 16,14 14,17

III- 10


Sumber pendanaan sanitasi di kabupaten Serang antara lain: Ø Sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah : APBN, APBD PROVINSI, APBD Kabupaten Ø Adanya pendanaan yang berasal dari pihak swasta dan lembaga non profit (LSM/NGO) Ø Adanya potensi sumber pendanaan yang berasal dari swadaya masyarakat Total sumber Pembangunan sanitasi di Kabupaten Serang tahun 2009 yang berasal dari APBN sebesar

Rp. 12.665.905.000, dari APBD Kabupaten Serang sebesar Rp.

18.210.427.063 dan sumber pendanaan dari masyarakat sebesar Rp. 880.000.000 serta lahan. Prosentase pendanaan sanitasi yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang tahun 2009 sebesar 3 % dibandingkan dengan Anggaran Belanja Kabupaten Serang pada tahun 2009. Secara lengkap pendanaan sanitasi di Kabupaten Serang dapat dilihat pada tabel berikut :


III- 11

Strategi Sanitasi Kabupaten Serang Tabel 3.6 Sumber Pendanaan Sanitasi di Kabupaten Serang Tahun 2009-2010 NO.

PROGRAM/KEGIATAN

1 1

2 Program Peningkatan Kualitas Perumahan dan Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang masalah Kesos (Bantuan Bahan Bangunan) Program Pemberdayaan Fakir Miskin

2 3

Tahun 2009 SUMBER DANA (Rp.) SWASTA/MAS APBN APBD YARAKAT 3 4 5 3.010.000.000 289.500.000 Lahan

APBN 6

Tahun 2010 SUMBER DANA (Rp.) SWASTA/MAS APBD YARAKAT 7 8

180.000.000 1.500.000.000

(Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni) 4

Program Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana (40 unit rumah)

1.788.405.000

5

Program Upgrading Plus

2.600.000.000

6 7

Program Reflikasi PKP Program PAMSIMAS

2.887.500.000

8 9

Program Replikasi PAMSIMAS Program SANIMAS

400.000.000 412.500.000 220.000.000

825.000.000

2.310.000.000

55.000.000 Lahan

480.000.000

660.000.000

220.000.000

55.000.000 Lahan

10 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Penyuluhan PHBS) 11 Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat

343.000.000

293.820.000

60.000.000

100.000.000

12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

328.561.000

300.000.000

13 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan air limbah rumah sakit

402.000.000

420.000.000

14 Pemeliharaan Air Minum/Air Bersih

520.000.000

200.000.000

15 Perencanaan normalisasi sungai, rehabilitasi pemeliharaan pintu air, rehabilitasi normalisasi sungaiAir 16 pemeliharaan Program Penyediaan dan saluran Pengelolaan

150.000.000

871.000.000

200.000.000

Baku 17 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Lainnya 18 Air Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

300.000.000

653.500.000

2.707.830.000

2.690.542.000

19 Program Pengembangan Perumahan

698.700.000

100.000.000

20 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 21 (RTH) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air

542.500.000

204.758.000

6.986.950.000

2.660.525.000

262.500.000

150.000.000

Persampahan

Bersih Perdesaan 22 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan 23 Penyusunan Renstra AMPL-BM

150.000.000

24 Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup

125.000.000

123.900.000

25 Pendampingan Pelaksanaan WJEMP 26 Pendampingan Pelaksanaan Program Green 27 School Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

35.311.313 100.000.000

115.000.000

83.229.200

85.761.600

28 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

397.917.000

397.844.000

29 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

148.442.500

49.865.000

95.120.000

69.180.000

95.350.000

101.044.000

Pengelolaan Persampahan

30 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 31 Hidup Pengujian Kualitas Limbah Cair dan Udara 32 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

1.310.117.800

33 Investasi PDAM

845.898.250

5.000.000.000

34 Program Pembangunan Infrstruktur Perdesaan

2.500.000.000

35 Program Pengendalian Banjir

100.000.000 180.000.000

36 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

2.400.000.000

37 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup

200.000.000

38 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup

18.956.000

39 Program Pembinaan dan Pengawasan dan Pengendalian Air Bawah Tanah

147.847.000

40 Pendampingan Kemitraan Multipihak

250.000.000

TOTAL ANGGARAN

11.965.905.000


18.210.427.063

880.000.000

4.810.000.000

18.583.542.600

715.000.000

III- 12


B. Pembiayaan Sanitasi Besarnya biaya pembangunan sanitasi per capita di Kabupaten Serang tahun tahun 2009 adalah Rp. 13.534,-/ capita / tahun. Hal tersebut masih dibawah target pembangunan sanitasi Nasional sebesar Rp. 47.000 / capita / tahun. Rencana peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) diprioritaskan melalui intensifikasi terhadap pajak dan retribusi daerah yaitu melalui : 1) Penyederhanaan berbagai jenis dan prosedur

administrasi perjinan, penetapan tarif retribusi daerah dan pajak daerah ; 2)

Rasionalisasi jenis pungutan, penyempurnaan struktur tarif retribusi serta prosedur perijinan. Kontribusi APBD per SKPD terkait sanitasi dapat dilihat pada tabel berikut:


III- 13

Strategi Sanitasi Kabupaten Serang Tabel 3.7. Kontribusi APBD per SKPD terkait Sanitasi di Kabupaten Serang tahun 2008-2010

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

2008 APBD 3

2009 APBD 4 289.500.000

2010 APBD 5

SKPD

1 1

2 Program Peningkatan Kualitas Perumahan dan Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya

2 3

Program Replikasi PKP Program PAMSIMAS

400.000.000 412.500.000

4

Program Replikasi PAMSIMAS

220.000.000

480.000.000 DTRBP 220.000.000 DTRBP

5

Program SANIMAS

6

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Penyuluhan Masyarakat PHBS)

343.000.000

293.820.000

7 8

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

9

Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan air limbah rumah sakit Pemeliharaan Air Minum/Air Bersih (di RSUD)

10 11

726.515.000 401.609.000 1.724.363.250

60.000.000 328.561.000

397.760.000

402.000.000 520.000.000

Dinkes 100.000.000 Dinkes 300.000.000 Dinkes 420.000.000 RSUD 200.000.000 RSUD 871.000.000 DPU

Perencanaan normalisasi sungai, rehabilitasi pemeliharaan pintu air, rehabilitasi pemeliharaan normalisasi saluran sungai Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

150.000.000

13

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

300.000.000

653.500.000

14

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

2.707.830.000

2.690.542.000

15

Program Pengembangan Perumahan

698.700.000

100.000.000

16

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

542.500.000

17

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

18

Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan

19

12

200.000.000

DPU

7.980.350.785 6.173.074.400

6 Bappeda/ DTRBP DTRBP

DPU

6.986.950.000

DTRBP

DTRBP 204.758.000 BPLH/DTRB P 2.660.525.000 DTRBP

73.291.450

262.500.000

Penyusunan Renstra AMPL-BM

138.189.250

150.000.000

20

Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup

122.000.000

125.000.000

21

Pendampingan Pelaksanaan WJEMP

43.472.025

35.311.313

22

Pendampingan Pelaksanaan Program Green School

50.000.000

100.000.000

23

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

24

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

25

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

148.442.500

26

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

95.120.000

BPLH 49.865.000 BPLH 69.180.000

27

Pengujian Kualitas Limbah Cair dan Udara

95.350.000

BPLH 101.044.000 BPLH

28

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

29

Investasi PDAM

30

Program Pembangunan Infrstruktur Perdesaan

83.229.200

Bappeda 115.000.000 Bappeda 85.761.600 BPLH/DTRB

397.917.000

397.844.000

P 1.134.695.620

1.310.117.800 845.898.250

Program Pengendalian Banjir

32

Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

33

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup

34

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup

35 36

Program Pembinaan dan Pengawasan dan Pengendalian Air Bawah Tanah Program Pengelolaan Mutu Laboratorium Lingkungan

759.703.000

37

Prorgam Pengadaan Sarana Air Bersih di Lembaga PAUD

122.295.000

38

146.246.625

39

Program penunjang kegiatan squaters : Penataan rumah kumuh ilegal di bantaran sungai Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan

40

Pendampingan Kemitraan Multipihak


Bappeda 123.900.000 Bappeda

31

TOTAL ANGGARAN

150.000.000 Bappeda

DTRBP 5.000.000.000 PDAM 100.000.000 DTRBP 180.000.000 DPU 2.400.000.000 DTRBP 200.000.000 Bappeda 18.956.000 BPLH 147.847.000 Distamben BPLH Dindik DPU

16.244.000

Dinsos 250.000.000

20.009.809.405

18.210.427.063

DTRBP

18.583.542.600

III- 14

Strategi Sanitasi Kabupaten Serang C. Tantangan Ø Melaksanakan monev kesesuaian anggaran antara DPA SKPD terkait dengan dokumen RPJMD, RKPD dan renstra SKPD. Ø Meningkatkan penetapan anggaran untuk mencapai indikator program pengelolaan / pelayanan sanitasi, sehingga hasil pencapaian program dari target yang telah ditentukan dapat lebih optimal. Ø Membuat peraturan terkait pemanfaatan dana yang bersumber dari pihak swasta (CSR) Ø Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sanitasi 3.1.3. Komunikasi A. Isu dan pesan-pesan kunci pembangunan terkait sanitasi Isu dan pesan kunci pembangunan terkait sanitasi antara lain : •

Kebiasaan cuci tangan pakai sabun (CTPS)

•

Buang sampah pada tempatnya

•

Air bersih dan mensucikan

•

Siklus penularan penyakit sehubungan dengan sanitasi

B. Saluran komunikasi untuk Advokasi, kampanye, mobilisasi sosial dan sosialisasi program Berbagai saluran komunikasi yang dapai dimanfaatkan untuk advokasi, kampanye, mobilisasi sosial dan sosialisasi program/kebijakan yang terkait dengan sanitasi antara lain : •

Radio Siaran Pemerintah Daerah

•

Majalah Dinamika yang berisi mengenai berbagai informasi pembangunan Kabupaten Serang

•

Iklan layanan masyarakat melalui radio spot

•

Iklan layanan masyarakat melalui stasiun televisi daerah

•

Bekerjasama dengan media cetak/koran daerah untuk membuat rubrikasi khusus tentang sanitasi-lingkungan atau melakukan kampanye khusus secara bersama menggunakan komunikasi persuasif dan komunikasi provokatif.


III- 15

Strategi Sanitasi Kabupaten Serang C. Asumsi sumber daya, peluang pendanaan komunikasi dan promosi pembangunan Sumber daya, peluang pendanaan komunikasi dan promosi pembangunan sanitasi di Kabupaten Serang antara lain: •

Melibatkan pihak swasta yang banyak terdapat di Kabupaten Serang melalui dana CSR

•

Bekerja sama dengan media massa baik media cetak, media elektronik (Audio, audio visual)

•

Bekerjasama dengan majelis ta’lim dan kelompok swadaya masyarakat

•

Bekerjasama dengan perkumpulan kesenian pertunjukan rakyat

D. Sarana dan saluran komunikasi yang sesuai dengan kalayak Masih minimnya

informasi sanitasi yang bisa diakses oleh masyarakat sehingga perlu

mengembangkan sarana dan saluran komunikasi yang sesuai dengan budaya masyarakat antara lain : •

Melibatkan tokoh agama melalui majelis ta’lim untuk menyampaikan informasi sanitasi

•

Adanya kelompok seni budaya masyarakat yang bisa dimanfaatkan menjadi media informasi pembangunan sanitasi

•

Berdasarkan study EHRA informasi sanitasi yang sering diterima masyarakat rata-rata berasal dari pemangku kepentingan yang dekat dengan masyarakat, yaitu Ketua RT ( 37,08 % ), Ketua RW ( 14,05 % ), dan Kepala Desa ( 3,99 % ).

E. Jadwal dan momentum untuk Komunikasi Momentum untuk melakukan komunikasi antara lain : •

Pada saat Pengajian-pengajian

•

Peringatan keagamaan

•

Peringatan Ulang tahun daerah

F. Tantangan •

Perluasan jaringan dari berbagai kelompok sasaran untuk peningkatan pembangunan sanitasi.

•

Penetapan indikator dan monev keberhasilan komunikasi.

•

Meningkatkan sarana/prasarana dan media komunikasi yang ada di masyarakat.


III- 16

Strategi Sanitasi Kabupaten Serang 3.1.4. Keterlibatan Pelaku Bisnis A. Isu Strategis •

Masih terbatasnya pelaku bisnis yang berminat pada pembangunan sanitasi.

•

Belum optimalnya penggalangan mitra dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi.

•

Belum optimalnya sosialisasi kepada pelaku bisnis

B. Tantangan a. Membuat pengaturan dana CSR oleh Pemerintah Daerah 3.1.5. Pemberdayaan Masyarakat, Jender dan Kemiskinan (PMJK) A. Isu Strategis •

Kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM )

berpotensi untuk dilibatkan dalam

pembangunan sanitasi. •

Adanya dukungan lembaga formal,

informal dan non formal dalam pembangunan

sanitasi. •

Peningkatan UKM, UEP dalam pelaksanaan 3R.

•

Majelis Ta’lim dan sejenisnya berperan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat.

•

Peningkatan kapasitas dan keberlanjutan kader pemberdayaan masyarakat desa.

•

Pembangunan sanitasi yang dapat meningkatkan akses, pengaruh dan manfaat yang diperoleh MBR (masyarakat berpenghasilan rendah).

•

Keterlibatan MBR dalam perencanaan dan pengelolaan.

•

Sudah ada pengolahan limbah di masyarakat, dengan menggunakan Teknologi Tepat Guna.

B. Tantangan •

Meningkatkan serta menghidupkan kembali budaya gotong royong dan bentuk swadaya masyarakat lain dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana sanitasi.

•

Meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan sanitasi .


III- 17

Strategi Sanitasi Kabupaten Serang •

Replikasi pengolahan limbah pada masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna

•

Meningkatkan komposisi laki – laki dan perempuan secara setara dalam perencanaan kebutuhan, pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan sanitasi.

3.1.6

Aspek monitoring dan Evaluasi

A. Isu Strategis •

Belum tersedianya instrumen monev yang baku dan terintegrasi

•

Pelaksanaan monev belum terintegrasi antar SKPD terkait

B. Tantangan • Keterpaduan monev dalam setiap tahapan pembangunan (perencanaan dan pelaksanaan) • Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana monev

3.2 ASPEK TEKNIS DAN PHBS Isu strategis aspek non teknis yang dimaksudkan dalam bagian ini merupakan isu strategis pada tataran sektor sanitasi, sedangkan isu strategis aspek non teknis yang terkait langsung dengan setiap sub sektor sanitasi akan dipaparkan dalam sub bab isu strategis aspek teknis. 3.2.1. Sub sektor air limbah domestik A. Kondisi Eksisting yang bermasalah •

Jumlah KK yang memiliki jamban sehat sebanyak 38%, selebihnya black water dan grey water yang yang dihasilkan langsung di buang ke sungai, lahan terbuka serta ada yang dibuang ke septik tank kemudian dibuang ke drainase lingkungan.

•

Keluarga yang telah menggunakan jamban sehat belum tentu aman, secara umum kondisi keluarga yang menggunakan jamban berdasarkan Survey EHRA dengan suspect


III- 18

Strategi Sanitasi Kabupaten Serang aman sekitar 52,2 %, dan masih ada sekitar 41,72 % dengan suspeck tidak aman. Artinya walaupun telah menggunakan jamban septik tetapi secara kualitas belum menjamin kondisinya aman atau tidak mencemari lingkungan. Ada sekitar 6,08 % tidak dapat diketahui apakah menggunakan tangki septik atau tidak.

Grafik 1: Prosentase Keluarga yang Menggunakan Tangki Septik Suspeck Aman dan Tidak Aman di Kabupaten Serang pada Lokasi Survey EHRA Tahun 2010

Kriteria suspek aman adalah sbb., 1. Dibangun kurang dari lima tahun lalu 2. Dibangun lebih dari lima tahun lalu dan pernah dikuras/ dikosongkan kurang dari lima tahun lalu Kriteria suspek tidak aman adalah sbb., 1. Dibangun lebih dari lima tahun lalu dan tidak pernah dikuras 2. Dibangun lebih dari lima tahun lalu dan pernah dikuras lebih dari lima tahun lalu • Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten serang Jumlah KK yang memiliki SPAL sebanyak 27,45%. Namun kondisi SPAL yang ada di Kabupaten Serang pada umumnya masih bersatu dengan pembuangan air hujan, tanpa pengolahan langsung dibuang di sungai. • Belum ada IPAL, IPLT dan armada pengangkut tinja, • Masih ada sekolah yang belum memiliki jamban. B. Ketersediaan Masterplan/OLPS dan SOP •

Kabupaten Serang belum memiliki master plan/OLPS limbah cair domestik.

•

SOP limbah cair sudah ada


III- 19

Strategi Sanitasi Kabupaten Serang C. Program-program yang sudah, sedang dan hasilnya Program pengelolaan Limbah cair yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Serang pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 antara lain : • Program Pengembangan Lingkungan Sehat melalui pemicuan melalui STBM di 6 Kecamatan • Program pembangunan air bersih dan sanitasi untuk kelompok masyarakat tahun 2008. • Program Pamsimas dan replikasi Pamsimas • Program Pembangunan Rumah Nelayan Ramah Bencana • Program Pemberdayaan Fakir Miskin (Rehabilitasi rumah tidak layak huni) • Program Replikasi PKP • Program MCK Pontren pada tahun 2006 sampai tahun 2008 berasal dari bantuan sosial di 200 lokasi. • Pengujian kualitas limbah cair dan udara • Program Sanimas • Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup • Pendampingan Kemitraan Multipihak Program STBM yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.8 Program STBM yang Sedang Dilaksanakan di Kabupaten Serang pada tahun 2008 - 2010

No 1

Tahun

Program STBM

2008

2009

2010

Di Kecamatan

Di Kecamatan

Di Kecamatan

Kramatwatu (15

Padarincang (14

Bojonegara (10

Desa) dan

Desa) dan

desa) dan

Kecamatan Ciruas

Pabuaran (7

Kragilan (14

(17 desa)

Desa)

Desa)

Program Sanimas yang sudah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 3.9.


III- 20

Strategi Sanitasi Kabupaten Serang Tabel 3.9 . Program Sanimas di Kabupaten Serang tahun 2008 – 2009 No 1 2 3

Prasarana Tahun 2008 MCK + Tahun 2009 MCK + MCK + Tahun 2010 MCK + MCK + MCK + MCK +

Lokasi Desa Damping Pamarayan

Kuantitas Kecamatan 1 unit

Desa Pamanuk Kecamatan Carenang 1 unit Desa Wlikukun Kecamatan Carenang 1 unit Desa Sukajadi Kecamatan Kragilan Desa Tegal Maja Kecamatan Kragilan Desa Wanayasa Kecamatan Pontang Desa Pelamunan Kecamatan Kramat watu

2 unit 2 unit 2 unit 2 unit

D. Program-Program Studi untuk antisipasi •

Belum memiliki AMDAL

•

Belum memiliki Feasibility Study (FS)

E. Tantangan •

Perlu dibangunnya sarana IPAL dan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja)

•

Perlu menciptakan iklim yang kondusif agar ada perusahaan pengelola limbah cair tinja.

•

Meningkatkan cakupan sekolah jamban di sekolah

3.2.2. Sub sektor persampahan A. Kondisi eksisting yang bermasalah •

Sampai Pemerintah Daerah melalui UPTD dan Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan baru bisa mengelola sekitar 3,3 % atau 90 m3/hari dari timbulan sampah kabupaten serang sebanyak 2.691 m3/hari.

•

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan jumlah KK yang sudah memiliki tempat/lobang sampah di Kabupaten Serang sebanyak 32,53 %. Sebagian masyarakat membakar sampahnya, membuang sampah di sungai, saluran drainase, halaman, kebun dan lainlain.


III- 21


Tetapi hanya sedikit masyarakat maupun sektor swasta yang sudah melakukan upaya 3 R (Reduce-Reuse-Recycle) baru sekitar 0,006 % atau hanya 10,93 ton/hari dari 1.749 ton/hari produksi sampah

•

Sarana dan prasarana untuk pengangkutan sampah masih terbatas jumlahnya

•

SDM pengelola sampah di 2 UPTD masih kurang.

•

TPS yang tersedia baru sebanyak 12 unit tersebar di 6 kecamatan.

•

Belum memiliki TPA, masih memanfaatkan TPA Cilowong yang pengelolaannya diserahkan ke Kota Serang. Lokasi TPA Cilowong berada di Desa Cilowong Kecamatan Taktakan Kota Serang berada kurang lebih 10 Km dari Pusat Kota Serang. Luas 12 Ha, 7 hektar diantaranya sudah terpakai untuk tempat pembuangan sampah. jarak ke permukaan terdekat 0,5 km. Kapasitas penampungan 250 m3/hr dengan sisa umur pemakaian kurang lebih 10 tahun. Sistem Open Dumping dan akan ditingkatkan dengan sistem Reuseable sanitary landfill.

•

Rencana untuk membangun TPA di Bojong Menteng terkendala oleh terlambatnya pembebasan lahan.

B. Ketersediaan master plan/OLPS dan SOP •

Belum memiliki Master plan dan OLPS. DED sudah ada

•

SOP perdampahan sudah tersedia

C. Program-program yang sudah, sedang dilaksanakan Program pengelolaan sampah yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Serang pada tahun 2009 sampai tahun 2010 antara lain : •

Pendampingan pelaksanaan program Green School

•

Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengelolaan Persampahan

•

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

•

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

•

Pendampingan Pelaksanaan WJEMP (Western Java Environmental Management Project)

•

Pendampingan Kemitraan Multipihak : terbentuknya kelompok pembuat kompos dan kelompok pengrajin di desa Curug Goong Kecamatan Padarincang


III- 22

Strategi Sanitasi Kabupaten Serang D. Program-program studi untuk antispasi •

Studi AMDAL sudah ada, tetapi perlu diulang karena kajian tersebut sudah cukup lama disusun (2004)

•

Belum memiliki Feasibility Study (FS)

E. Tantangan •

Penanganan 3R secara terintegrasi dari mulai rumah tangga, pengangkutan, TPS sampai TPA.

•

Meningkatkan cakupan layanan pengangkutan sampah

•

Mempercepat pembebasan lahan untuk pembangunan TPST Bojong Menteng Membangun TPA Sanitary Landfill

•

Pengadaan incinerator untuk penanganan limbah medis di Puskesmas

•

Menambah Jumlah tenaga kebersihan.

•

Meningkatkan kualitas SDM dengan teknis pengelolaan persampahan

•

Menambah Sarana dan prasarana persampahan masih kurang.

3.2.3. Sub Sektor Drainase Lingkungan A. Kondisi eksisting yang bermasalah •

Jaringan drainase Kabupaten Serang terdiri dari jaringan buatan dan alami dengan kondisi kurang terpelihara baik dan kurang optimal

•

Secara keseluruhan Kabupaten Serang telah memiliki desain dan konstruksi jaringan drainase yang diperkeras serta jaringan drainase sederhana dan bersifat konvensional.

•

Hampir seluruh pemukiman perkampungan jaringan drainasenya dibentuk dari galian tanpa pengerasan di sisi kanan dinding yang fungsinya masih tergabung antara pembuangan limpahan air hujan dan limbah domestik.

•

Dimensi ukuran yang ada untuk masing-masing saluran drainase bervariasi. Pada ruas jalan yang memiliki lebar 3 meter, lebar saluran drainase yang terdapat pada bagian kiri dan kanan jalan sekitar 40 – 50 cm dengan kedalaman 20-30 cm. Pada ruas jalan yang sempit, yang memiliki konstruksi jalan perkerasan tanah, dimensi saluran irigasi lebih kecil lagi bahkan ada yang tidak memiliki sama sekali.

•

Luas area yang sering tergenang dan banjir di Kabupaten Serang adalah 6.055 Ha


III- 23


B. Ketersediaan master plan/OLPS dan SOP •

Belum memiliki master plan/OLPS

•

SOP drainase lingkungan sudah ada

C. Program-program yang sudah, sedang dilaksanakan •

Program Upgrading Plus

•

Program Replikasi PKP

•

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

•

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang masalah Kesos (rehabilitasi rumah tidak layak huni)

•

Program pengembangan perumahan

•

Program pengendalian banjir

•

Pendampingan Kemitraan Multipihak

•

Program pengembangan dan pengelolaan dan Konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

•

Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

•

Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya air dan lingkungan hidup

•

Penyusunan Kajian sungai-sungai untuk pencegahan banjir

D. Program-program studi untuk antispasi •

Belum tersedia AMDAL

•

Belum tersedia FS

E. Tantangan •

Jaringan drainase yang terpadu/terintegrasi belum optimal yang menimbulkan permasalahan bagi lingkungan.

•

Masih banyak rumah yang tidak memiliki drainase, limpahan air hujan dan limbah rumah tangga yang menimbulkan genangan.

•

Kondisi topografi Kabupaten Serang relative rendah. Pada dataran rendah tersebut terjadi penyempitan dan pendangkalan sungai di beberapa DAS di daerah hilir, kemudian belum ada tandon tandon penangkap air hujan, sehingga ketika terjadi hujan menjadi terendam dan tergenang beberapa saat.


III- 24


Drainase lingkungan yang digunakan sebagai TPS dan sebagai jamban untuk BAB.

•

Kapasitas saluran drainase yang tidak memadai.

•

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan jaringan drainase

•

Memperioritaskan pembangunan drainase

3.2.4. Sub Sektor Air Bersih/Minum A. Kondisi eksisting yang bermasalah • Cakupan wilayah pelayanan air bersih melalui perpipaan baru mencapai 11,3% dan non perpipaan 51%. • Menurunnya kualitas dan kuantitas air baku karena banyaknya sungai yang tercemar • Letak pemukiman penduduk yang relatif tersebar menyebabkan biaya untuk investasi jaringan perpipaan menjadi mahal. • Rasio pegawai belum mencukupi yaitu 1 orang untuk 1.000 pelanggan masih jauh dari standar yaitu 7 orang untuk 1.000 pelanggan • Rasio latar belakang pendidikan pegawai bidang teknik dan non teknik adalah 16,75% berbanding 83,25% sementara rasio idealnya adalah 60% pegawai bidang teknik dan 40% pegawai bidang non teknik. • Pipa transmisi diameter 400 mm dari Palima Baros sampai dengan Kebon Jahe berada pada posisi di badan jalan raya dan usianya sudah lebih dari 20 tahun • Tingkat kebocoran mencapai 29 % • Umur Pipa sudah lebih dari 20 tahun • Rendahnya penguasaan teknologi pengolahan air minum B. Ketersediaan master plan/OLPS dan SOP •

Belum memiliki master plan/OLPS air bersih

•

SOP air bersih sudah ada

C. Program-program yang sudah, sedang dilaksanakan Program-program pembangunan Penyediaan Air Minum/Air Bersih di Kabupaten Serang antara lain : • Program Pamsimas dan Replikasi Pamsimas


III- 25

Strategi Sanitasi Kabupaten Serang • Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah • Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan • Program Pemeliharaan Air Minum/Air Bersih • Pendampingan Kemitraan Multipihak • Investasi PDAM • Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam • Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku D. Program-program studi untuk antispasi •

Belum tersedia AMDAL

•

Belum tersedia FS

E. Tantangan •

Mengurangi pencemaran terhadap sumber air baku oleh limbah rumah tangga dan industry sehingga bisa menurunkan biaya produksi

•

Menjaga kelestarian lingkungan hidup

•

Mempertahankan debit sumber air baku pada musim kemarau dengan cara melakukan penghijauan kembali hutan-hutan pada hulu sungai

•

Mengurangi tingkat kebocoran sebesar 29% akibat posisi jaringan pipa berada di badan jalan

•

Rencana Pemanfaatan air baku dari Bendung Sindangheula Kabupaten Serang dan Bendung Karian Kabupaten Lebak

3.2.5. Sub sektor PHBS A. Kondisi Pola Hidup Masyarakat Hasil Survey EHRA memperlihatkan bahwa kebiasaan masyarakat Kabupaten Serang pada umumnya belum melakukan praktek cuci tangan pakai sabun pada 5 waktu penting oleh Ibu/pengasuh yang memiliki Balita. Pada Grafik berikut terlihat hanya 1,96 % saja yang melakukan praktek cuci tangan pakai sabun di lima waktu penting bahkan ada 67,09% yang melakukan praktek cuci tangan pakai sabun selain waktu utama antara lain setelah makan dan setelah melakukan pekerjaan rumah. POKJA AMPL-BM Kabupaten Serang

III- 26


Grafik 2 : Praktek CTPS pada Keluarga yang Mempunyai Balita Berdasarkan Survey EHRA Kabupaten Serang Tahun 2010

Pada keluarga yang tidak memiliki balita hendaknya melakukan praktek cuci tangan pakai sabun setidaknya di tiga waktu utama antara lain : 1) Setelah BAB 2) Sebelum menyiapkan makanan 3) Sebelum Makan Berdasarkan Survey EHRA kebiasaan mencuci tangan pakai sabun belum membudaya umumnya sebanyak 66,67 % tidak melakukan cuci tangan pakai sabun pada tiga waktu utama. Hanya 2,38 % saja yang melakukan cuci tangan pakai sabun di tiga waktu utama tersebut. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3: Praktek CTPS pada Keluarga Berdasarkan Survey EHRA Kabupaten Serang Tahun 2010


III- 27


Praktek cuci tangan pakai sabun harus didukung oleh ketersediaan adanya air, sabun, gayung dan lain-lain. Namun berdasarkan hasil pengamatan pada Survey EHRA ditemukan hanya ada 23,27 % jamban keluarga yang tersedia air, 25,54% yang menyediakan sabun di jamban. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 4: Ketersediaan Sarana Pendukung CTPS Berdasarkan Survey EHRA di Kabupaten Serang, Tahun 2010

Hasil Survey PHBS yang dilakukan oleh Dinkes pada tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 3.10. Berdasarkan survey PHBS tersebut dapat dilihat indikator masyarakat yang sudah mencuci tangan pakai sabun sebanyak 62,38 %, masyarakat yang sudah menikmati air bersih sebanyak 91,9 %. Masyarakat yang sudah memiliki jamban sehat sebanyak 53,81 %. Survey PHBS tersebut dilaksanakan di 28 Desa, 15 Kecamatan sebagai pilot proyek. Tabel 3.10 Hasil Survey PHBS Tatanan Rumah Tangga di Kabupaten Serang Tahun 2008 No

Indikator

Hasil (%)

1

Persalinan Nakes

48,1

2

ASI Ekslusif

47,14

3

Menimbang bayi

87,62

4

Rumah Bebas Jentik

64,76

5

Makan Sayur dan Buah

43,33

6

Cuci tangan pakai sabun

62,38

7

Aktivitas Fisik

97,14

8

Air Bersih

91,9

9

Jamban Sehat

53,81

10

Tidak Merokok dalam rumah

23,81

Sumber : Promkes-Dinas Kesehatan


III- 28

Strategi Sanitasi Kabupaten Serang B. Program-program yang sudah, sedang dilaksanakan • Sudah adanya kegiatan dibeberapa sekolah terkait dengan kesehatan lingkungan (Green School dan Adiwyata) • Kegiatan UKS ( Usaha Kesehatan Sekolah ) sudah dilaksanakan di setiap sekolah • STBM ( Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ) sudah masuk dalam kegiatan di beberapa SKPD • Adanya Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat yang didukung oleh Kader. • Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat : 1) Penyuluhan pola hidup sehat yang dilaksanakan oleh 30 Puskesmas sebanyak 1225 kali 2) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat • Pada tahun 2010 kegiatan pemberdayaan masyarakat di mulai dengan 10 desa percontohan antara lain di desa-desa : 1) Desa Kampung Baru Kecamatan Pamarayan 2) Desa Sukarame Kecamatan Cikeusal 3) Desa Bugel Kecamatan Padarincang 4) Desa Binangun Kecamatan Waringin Kurung 5) Desa Petir Kecamatan Petir 6) Desa Winong Kecamatan Mancak 7) Desa Pamong Kecamatan Ciruas 8) Desa Nambo Ilir Kecamatan Kibin 9) Desa Lebakwana Kecamatan Kramatwatu 10) Desa Pontang Legon Kecamatan Tirtayasa C. Tantangan • Kesinambungan kapasitas kader. • Meningkatkan kebiasaan CTPS (Cuci tangan pakai sabun) pada 3 (pada keluarga tanpa balita) dan 5 waktu utama (Pada keluarga dengan ballita) • Optimalisasi Kampanye PHBS di masyarakat melalui saluran media yang mendukung dan disenangi oleh masyarakat • Meningkatkan kondisi TTU (Tempat-tempat Umum) seperti restoran, hotel, pasar sehat ( % TTU yang dinyatakan sehat pada tahun 2009 : hotel 34,9 %, restoran/rumah makan 36 %, pasar 42,9 % ). POKJA AMPL-BM Kabupaten Serang

III- 29


Meningkatkan pengetahuan PHBS sejak pendidikan usia dini sampai pendidikan tingkat menengah • Budaya dan perilaku

BABS (Buang Air Besar Sembarangan)

akan mencemari

lingkungan yang berpengaruh terhadap hygiene sanitasi.


III- 30

Strategi Sanitasi Kabupaten Serang Analisa SWOT Strength :

Weakness :

•

Teknis operasional : • Sarana dan prasarana kurang (3) • Pemeliharaan kurang (4) Kelembagaan : • Lemahnya pengelolaan (4) • Penegakan Perda (2) Keuangan : • Terbatasnya anggaran untuk sanitasi (3) • Belum masuknya aspek sanitasi ke dalam dokumen perencanaan (1) Komunikasi : • Kurangnya koordinasi (2) • Kurangnya sosialisasi tentang penanganan sanitasi (3) • Kurangnya media informasi (2) • Belum op m a l nya per l uasan j ar i ngan komunikasi (2) SDM : • Kurangnya jumlah tenaga pengelola sanitasi (2) • Kurangnya jumlah SDM yang sesuai dengan kompetensinya (2)

• • • •

Tersedianya SOP Drainase, Persampahan, Air Bersih, dan Air Limbah (3) Adanya dinas/badan pengelola yang berkitan Drainase, Persampahan, Air Bersih, dan Air Limbah (4) Tersedianya APBD dise ap S KPD y g menangani Drainase, Persampahan, Air Bersih, dan Air Limbah (2) Adanya koordinasi antar SKPD yg menangani hal diatas (3) Adanya SDM yg menangani sanitasi aspek dise ap SKPD yg m e ma dai (3)

Total score : 15

Total score : 28

Opportunity :

Threat:

Teknis operasional : • Tersedianya Petunjuk Teknis operasional dari pusat (3) • Tersedianya tenaga ahli dari pusat (3) Kelembagaan : • LSM (2), PKK (3), Perguruan Tinggi (3), APDESI (1), FORSEKDES (1), PONPES (2) Pemberdayaan Masyarakat : • Adanya Kader pemberdayaan masyarakat (2) • Budaya kerja bak /got ong royong (2) Keuangan : • Hibah dari APBN, APBD Provinsi, NGO (4) • Kencleng, perelek (1)

• •


• • • • •

Mobilisasi penduduk/urbanisasi (2) Perusahaan tdk mengiku k et ent uan Dokumen Lingkungan (2) Ke dakpahama n m a syar akat d lm penempatan bangunan sesuai RTRW (1) Kesenjangan penduduk/kesenjangan sosial/kesenjangan kemiskinan (2) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya (2) Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam membuang limbah cair (2) Rendahnya kemandirian masyarakat dlm pengelolaan sanitasi (2)

Total score : 11

III- 31

Strategi Sanitasi Kabupaten Serang Komunikasi : • Media massa baik cetak, audio, audio visual, Internet (4) Keberadaan pihak Swasta : • CSR (4) Gender: • Majlis Ta’lim (4) Sosial Budaya : • Pa ngt ung, Bel uk (3) Total Score : 43


III- 32

BAB-III ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN LAYANAN SANITASI KABUPATEN SERANG

Recommend Documents