ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat 2015 - 2019

BAB III ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Langkat Permasalahan pembangunan Kabupaten Langkat terbagi menjadi permasalahan infrastruktur dan tata ruang, permasalahan ekonomi, permasalahan kemiskinan, permasalahan kesehatan, permasalahan pendidikan, permasalahan social dan budaya, serta permasalahan lingkungan. 4.1.1 Permasalahan Infrastruktur dan Tata Ruang Permasalahan infrastruktur dan tata ruang di Kabupaten Langkat terkait dengan laju perubahan penggunaan lahan, infrastruktur wilayah, system transportasi, bangunan rumah layak huni, serta sistem pengelolaan prasarana lingkungan. 4.1.1.1 Perubahan penggunaan lahan. 1. Alih Fungsi Lahan Sawah. Lahan pertanian pangan di Kabupaten Langkat semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian tanaman pangan menjadi lahan pertanian non pangan dan lahan non pertanian. Laju alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Langkat periode 1998 – 2007 adalah sebesar 11.44 % atau sebesar 10.284 Ha yang beralih fungsi menjadi perkebunan (seperti kelapa sawit, karet, rambutan dll) dan untuk perumahan serta sarana publik (seperti SPN). Sejak tahun 1998 - 2007 laju alih fungsi tertinggi terjadi pada periode tahun 1999 – 2000 yakni sebesar 11,63%. Dampak alih fungsi lahan sawah terhadap kecukupan pangan diproyeksikan menyebabkan defisit produksi beras sebesar 23.110,05 Ton pada tahun 20017. Pernyataan dari Dinas Pertanian Kabupaten Langkat yang dimuat di Harian Medan Bisnis tanggal 17 oktober 2012 menyebutkan bahwa alih fungsi lahan di Kabupaten Langkat setiap tahun menyebabkan lahan sawah menyusut berkisar 2,3%. Akibatnya, areal persawahan di Langkat semakin berkurang. Bahkan, menurut data Dinas Pertanian Langkat tahun 2011, luas lahan sawah di daerah tersebut tinggal 40.436 ha. Kondisi ini menyusut jika dibanding tahun sebelumnya, yakni 42.985 ha. Hal ini

III-1


menjadi salah satu sebab menurunnya produksi tanaman padi sawah dari 468.322 Ton pada tahun 2009 turun menjadi 400.273 Ton pada tahun 2010, dan meningkat lagi menjadi 444.563 Ton pada tahun 2013. Dengan demikian dikhawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Kabupaten Langkat. Secara nasional upaya perlindungan lahan berkelanjutan di upayakan melalui penetapan Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diundangkan pada tanggal 14 Oktober 2009. Undang-undang ini dimaksudkan sebagai: “upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan”, yang diwujudkan melalui pembangunan pertanian berkelanjutan. Dalam kerangka inilah maka kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan patut untuk diwujudkan agar Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akan berjalan selaras di semua daerah sehingga tujuan yang diinginkan oleh Undang-Undang tercapai, serta ketahanan pangan di Daerah Kabupaten Langkat dapat dipertahankan. 2. Alih Fungsi Hutan Mangrove. Salah satu fungsi hutan mangrove adalah sebagai habitat bagi keanekaragaman fauna perairan. Hasil survey menemukan beberapa jenis fauna perairan yang berasosiasi dengan hutan mangrove yang meliputi kelompok kerang-kerangan (moluska), udang dan kepiting (krustase) dan ikan. Kawasan mangrove di Kabupten Langkat diperkirakan seluas 35.300 Ha (Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Langkat), terdiri dari : • Areal Suaka Marga Satwa Langka Timur Laut I di Kecamatan Secanggang seluas 9.520 Ha • Hutan Produksi seluas 15.500 Ha, dan • Areal penggunaan lainnya seluas 9.980 Ha. Mengingat situasi pemanfaatan lahan dan eksploitasi yang sering terjadi, maka kemungkinan terjadinya perubahan di lapangan sangat besar. Perubahan fungsi lahan akibat tekanan penambahan jumlah penduduk, aktifitas perekonomian serta tindakan-tindakan ilegal seperti penerbangan liar untuk pembuatan arang dan penyediaan tiang pancang untuk pembangunan, perambahan, pembukaan areal pertambakan dan perkebunan. Berdasarkan Data dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumatera Utara, ternyata hampir 90 persen kawasan hutan mangrove di pantai timur Sumatera Utara mengalami kerusakan. Data dari berbagai sumber menyebutkan bahwa sekitar 80% dari 10.000 hektar lahan pantai dengan

III-2


tanaman bakau (mangrove) di Kabupaten Langkat, kini berubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Keanekaragaman jenis mangrove di wilayah pesisir kabupaten langkat termasuk rendah. Secara keseluruhan hanya ditemukan 5 jenis mangrove major yaitu Rhizopora mucronata, Rhizopora apiculata, Sonneratia alba, avicennia marina, dan Bruguiera gymnorrhiza, Hal ini disebabkan karena sebaran mangrove relatif tipis pada daerah pantai dan pinggir-pinggir sungai yang relatif homogen kondisi substratnya. Formasi mangrove juga tidak jelas membentuk suatu zonasi. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Langkat dalam perlindungan hutan mangrove diantaranya dengan penetapan Perda tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2013, serta rencana penyusunan Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Tahun 2014 – 2034 dalam Program Legislasi Kabupaten langkat tahun 2014. Hal lain yang perlu dilakukan adalah Tata batas kawasan Suaka Margasatwa Langkat Timur Laut. 4.1.1.2 Infrastruktur 1. Jaringan Transportasi Salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah adalah aksesibilitas atau keterjangkauan. Aksesibilitas menjadi penting dalam pembangunan daerah karena dengan aksesibiltas yang baik maka mobilitas penduduk, barang dan jasa di daerah perKabupatenan akan menjadi semakin lancar sehingga dapat mendorong peningkatan aspek perekonomian. Prasarana Jalan. Permasalahan jaringan transportasi terletak pada rendahnya kualitas sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan wilayah produksi dengan pasar dan kota-kota terdekat. Hal ini lebih diperparah oleh fakta bahwa wilayah-wilayah penghasil komoditas pangan dan usaha pertanian rakyat umumnya berskala kecil dan tersebar dalam bentang wilayah yang luas. Namun untuk wilayah penghasil komoditas perkebunan umumnya pertanian dengan skala besar dan terkonsentrasi dalam wilayah tertentu. Mengingat bahwa waktu berkorelasi positif dengan harga komoditas, khususnya untuk komoditas perkebunan, membuat sistem pengangkutan komoditas pertanian sebagaian besar dilakukan dalam satuan volume yang relatif besar, demikian juga sistem pengangkutan hasil tambang galian C dan hasil perkebunan, cenderung dilakukan dengan satuan volume yang besar. Sedangkan jaringan jalan yang ada, sebagian besar (jalan Kabupaten dan jalan Desa) konstruksinya hanya diperuntukan untuk pengangkutan dengan skala muatan sumbu terberat dibawah 8 ton. Dengan demikian mengakibatkan sebagian besar kondisi jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi rusak. Sampai dengan akhir tahun 2012 jalan Kabupaten dalam

III-3


kondisi baik 52,54% dengan penggunaan anggaran atara tahun 20092012 mencapai Rp. 604 Milyar lebih. Untuk mengatasi ini Pemkab.Langkat perlu menetapkan Perda yang mengatur sangsi bagi pengguna jalan yang melebihi kapasitas kekuatan jalan. Dengan demikian diperlukan perubahan paradigma dalam merencanakan konstruksi jalan di Kabupaten Langkat, mengikuti moda transportasi yang berkembang dengan sistem pengangkutan skala besar. Bukan jalan mulus Hot mix yang diperlukan, tetapi jalan bagus yang tahan dilewati sistem pengangkutan dengan volume relatif besar. Hal ini mengingat disebabkan kebijakan Pemerintah yang tidak membatasi masuk dan beroperasinya moda transportasi dengan skala volume besar di Wilayah Sumatera bagian utara. Prasarana dan Sarana Angkutan Laut Tranportasi laut merupakan sarana dan prasarana yang cukup penting dalam menggerakkan pembangunan, baik sebagai sarana transportasi barang maupun orang yang diprediksikan akan meningkat cukup pesat dalam 5 Tahun yang akan datang. Dengan demikian pengoperasian Pelabuhan Laut Pertamina di Pangkalan Susu sebagai pelabuhan Umum sengat mendesak untuk dilalukan, dengan menjadikan Pelabuhan pangkalan Susu sebagai pelabuhan pengumpan Pelabuhan Belawan. Sebagai upaya menjadikan Pangkalan Susu sebagai pelabuhan pengumpan Pelabuhan Belawan, maka dibutuhkan adanya peningkatan fasilitas pelabuhan guna mendistribusikan beberapa komoditas utama yang diprediksikan dalam jangka panjang akan bertambah antara lain Karet, kakao, beras, jagung, sapi dan diupayakan juga dapat berfungsi sebagai pelabuhan Ekspor CPO dari daerah Langkat dan sekitarnya. Revitalisasi sarana prasaran angkutan laut juga diupayakan dengan pembangunan dan pemeliharaan dermaga-dermaga penghubung di desadesa pantai dan pulau-pulau kecil yang tidak dapat dijangkau dengan menggunakan sarana transportasi darat Jaringan Kereta Api. Wacana pembangunan jaringan kereta api Banda Aceh-Medan-Riau telah muncul sehubungan dengan kesepakatan para gubernur se-Sumatera. Jaringan rel kereta api tersebut sangat dibutuhkan sebagai prasarana angkutan hasil-hasil perkebunan seperti CPO, karet, kakao, teh di daerahdaerah di sepanjang jaringan Rel Kereta Api tersebut ke Pelabuhan Belawan atau ke Riau disamping angkutan penumpang dari dan ke daerah-daerah tersebut. Berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian dari Direktorat Jendral Perkeretapaian Kementerian Perhubungan, akan dibangun Kereta Api Lintas Sumatera (Trans Sumatera Railways) mulai dari Banda Aceh – Bandar Lampung. Untuk Jaringan Sumatera Utara, rencana pengembangan jangka pendek-menengah adalah ; • Peningkatan jalur KA Binjai-Stabat. • Peningkatan jalur KA menuju area pelabuhan Belawan.

III-4


• Peningkatan jalur KA Araskabu – Tebing Tinggi. • Pembangunan jalur KA Lintas Rantau Prapat – Kota Pinang – Duri Muaro Perlu diketahui bahwa wilayah Kabupaten Langkat sejak jaman Belanda sudah memiliki jaringan Kereta Api yaitu jalur Kuala-Bijai dan Pangkalan Brandan- Binjai. Kondisi Infrastruktur perkerataapian tersebut dalam kondisi terbekalai. Diharapkan dengan pengoperasian jalur Kereta Api di wilayah Kabupaten Langkat tersebut dapat mengurangi kepadatan arus lalu-lintas jalur Medan-Banda Aceh, serta sebagai alternatif pengankutan hasil-hasil perkebunan dan galian C di wilayah Kabupaten Langkat, yang terbukti selama ini telah memberikan andil besar terhadap tingkat kerusakan jalan di wilayah Kabupaten Langkat. Hal-hal yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Langkat dalam pengembangan perkeretaapian adalah ; • Perlunya disusun Rencana induk Perkeretapian Daerah (RIPDa) sebagai turunan dari Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas). • Dukungan dalam penertiban/penjagaan eksisting perkeretaapian.

terhadap

asset-aset

• Mendorong pembangunan angkutan masal berbasis Rel. • Perlu dilakukan MoU antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Operator Perkeretaapian terkait pengembangan perkeretaapian di daerah. 2. Infrastruktur Sumber Daya Air. Prasarana pengairan yang merupakan salah satu kunci peningkatan produktivitas tanaman pangan. Di Wilayah Kabupaten Langkat terdapat 26 aliran sungai besar dan kecil, 4 diantaranya adalah sungai besar yaitu; Sungai Wampu, Sungai Batang Serangan, Sungai Lepan dan Sungai Besitang. Secara umum sungai sungai tersebut dimanfaatkan untuk pengairan, perhubungan dan lain-lain. Pemanfaatan sungai-sungai di Kabupaten Langkat untuk irigasi pertanian, telah dibangun waduk sebanyak 63 buah, dengan total lahan seluas + 20.707,51 Ha (Dinas PU Kabupaten Langkat), Prosentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2012 adalah sebesar 45,12%.

Sedangkan luas lahan sawah secara keseluruhan mencapai 45.740 Ha (Dinas Peratnian Kab.Langkat). Akibatnya sebagian masyarakat yang tidak lagi terlayani oleh prasarana ini mengkonversikan lahan sawahnya menjadi lahan pertanian tanaman keras seperti Sawit dan coklat, sebagian lagi dalam keadaan ditelantarkan. Selain kualitas, Infrastruktur sarana irigasi perlu ditingkatkan kuantitasnya. Peningkatan jumlah konsumsi produk pertanian tanaman pangan baik untuk kebutuhan Kabupaten Langkat maupun untuk menjaga ketahan pangan Sumatera Utara dan Nasional sebagai konsekuensi dari

III-5


pertambahan jumlah penduduk dan aktifitas perekonomian daerah, serta laju pertumbuhan ekonomi, menyebabkan kebutuhan terhadap sarana irigasi baik kualitas dan kuantitas secara keseluruhan akan meningkat pula. 3. Infrastruktur Pemukiman. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak dan sehat merupakan salah satu tujuan utama pembangunan perumahan dan permukiman. Pemenuhan kebutuhan rumah antara lain dilakukan oleh masyarakat secara swadaya berkisar 70% s/d 80% dan sisanya oleh Perumnas, REI dan swasta lainnya. Selain terbatasnya ketersediaan perumahan dan permukiman yang perlu mendapatkan perhatian, tumbuhnya permukiman kumuh antara lain disebabkan oleh keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat sehingga mereka membangun rumahrumah yang tidak layak huni baik di Desa-desa maupun di pinggiranpinggiran kota, kondisi ini kerap tidak diiringi dengan penyediaan fasilitas pelayanan bagi rumah-rumah masyarakat tersebut. Perumahan Terbatasnya kemampuan pemerintah daerah untuk mendukung penyediaan perumahan beserta sarana dan prasarananya, menjadi kendala tersendiri bagi pembangunan perumahan. Disamping itu masih banyaknya rumah tidak layak huni, dan terbatasnya kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah akan tempat tinggal dan lingkungan hunian yang sehat. Diharapkan kedepan Pemerintah dapat mendorong Terwujudnya pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Langkat akan hunian yang layak dan sehat dengan bertumpu pada kemandirian, untuk tercapinya penurunan jumlah rumah yang tidak layak huni di kabupaten Langkat. Fasilitas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Fasilitas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sarana dan prasarana infrastruktur pemadam kebakaran di lingkungan permukiman rakyat. Namun karena luasnya wilayah Kabupaten Langkat diperlukan pengembangan fasilitas penanggulangan bahaya kebakaran di masingmasing wilayah pembangunan yakni Wilayah Langkat Hulu di Kuala, Wilayah Langkat Hilir di Stabat dan Tanjung Pura, serta Wilayah Teluk haru di pangkalan Brandan dan pangkalan Susu. Air Bersih/Air Minum Kapasitas Produksi air minum atau air bersih yang disalurkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Wampu Langkat sampai dengan bulan Mei tahun 2012 sebanyak 178 liter/detik dengan jumlah pelanggan 1.407 unit sambungan atau cakupan pelayanan mencapai 7% dari jumlah penduduk Kabupaten Langkat. Kecamatan yang telah menikmati pelayanan air bersih dari PDAM Tirta Wampu sebanyak 13 Kecamatan, yang meliputi Kecamatan Bahorok, Salapian, Sei Bingai, Kuala, Stabat, Padang Tualang, Hinai, Secanggang, Tanjung Pura,

III-6


Babalan, Sei Lepan, Besitang dan Pangkalan Susu. Sedangkan di wilayah perdesaan air minum berasal dari air sumur (air tanah) atau air sungai. Kondisi PDAM Tirta Wampu saat ini sedang dalam proses revitalisasi SDM, sarana dan prasarana. Diharapkan dengan selesainya revitalisasi, maka PDAM Tirta Wampu akan mampu meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat Langkat yang tinggal di Kota-kota Kecamatan dan Kota kota penting lainnya. Air Limbah Domestik (Sanitasi lingkungan) Pembangunan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan (sanitasi) yang telah dilakukan mengalami banyak kemajuan, namun demikian untuk prasarana dan sarana pengolahan air limbah dasar belum mencapai hasil yang optimal. Kondisi sanitasi lingkungan yang buruk dapat menimbulkan berbagai penyakit di masyarakat. Persampahan Pembangunan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan (sampah) yang telah dilakukan mengalami banyak kemajuan, namun demikian untuk sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Langkat belum mencapai hasil yang optimal. Baru 4 (empat) kota kecamatan yang telah memiliki TPA resmi sebagai sarana pengelolaan sampah dengan sistem terpusat. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, berarti juga peningkatan jumlah produksi sampah. Untuk itu pengelolaan sampah ini kedepan perlu mendapat pembenahan, sehingga diharapkan dimasingmasing ibukota kecamatan yang ada sudah memiliki TPA yang permanen, serta sarana pengangkutan yang memadai. Sedangkan untuk mayarakat pedesaan yang masih menggunakan pengelolaan setempat akan diberikan penyuluhan rutin, mengenai pengelolaan sampah yang baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah sanitasi yang menunjang kesehatan lingkungan. Drainase Masih banyaknya kawasan/daerah yang rawan banjir akibat hujan sesaat di kota-kota utama di Kabupaten Langkat. Hal ini disebabkan masih rendahnya PSD drainase yang memenuhi syarat dan mendukung keindahan kawasan perkotaan dan perdesaan. Dalam masalah drainase diharapkan peran serta seluruh stakeholder dalam mencapai sasaran pembangunan drainase guna pengendalian banjir. Khusus untuk Kota Stabat, reviltalisasi Sungai Blengking sudah mendesak untuk dilakukan. Sebagaimana diketahui hampir setiap tahun wilayah disekitar sungai tersebut menjadi langganan banjir.

4.1.2 Permasalahan Perekonomian. Permasalahan ekonomi terkait dengan ketenagakerjaan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, ketahanan pangan, pertanian, pariwisata,

III-7


perikanan kelautan, pariwisata dan industri. Masing – masing sub dijelaskan sebagai berikut: 1) Ketenagakerjaan. Permasalahan pengangguran terbuka terkait dengan masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Langkat pada tahun 2012 yang mencapai 27.103 orang atau 5,98% dari total angkatan kerja, angka ini masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan target pengangguran terbuka di RPJMD 2009-2014 Kabupaten Langkat yang tidak lebih dari 9,15%. Angkatan kerja baru, yaitu penduduk yang lulus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan memunculkan penganggur baru. Terbatasnya kesempatan kerja, kurangnya keterampilan serta rendahnya jiwa kewirausahaan merupakan beberapa penyebab munculnya pengangguran di Kabupaten Langkat. Minimnya lapangan pekerjaan formal yang membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi S1 menyebabkan banyak tenaga kerja tidak terserap di Kabupaten Langkat. Mereka kemudian justru diberdayakan di wilayah lain di luar Kabupaten Langkat yang memiliki banyak lapangan kerja formal. Selain masalah ketersediaan lapangan kerja, insentif bagi para lulusan S1 masih rendah sehingga tidak dapat mencegah perpindahan tenaga kerja berpendidikan tinggi ke luar Kabupaten Langkat. Jika hal ini dibiarkan maka Kabupaten Langkat akan kehilangan aset SDM yang berkualitas untuk membangun Kabupaten Langkat. Penyelenggaraan pelatihan selama ini masih bersifat temporer dan belum ada sistem yang baku sehingga belum fokus dan belum tepat sasaran, sehingga sulit untuk melakukan evaluasi maupun tidak lanjut dari kegiatan tersebut. Selain itu pihak yang disasar maupun materi yang akan diberikan pada pelatihan belum terfokus. Minimnya lapangan pekerjaan formal yang mampu menyerap keahlian para pencari kerja menyebabkan banyak tenaga kerja tidak terserap di Kabupaten Langkat. Menciptakan lapangan kerja formal membutuhkan investasi yang cukup besar serta dibutuhkan cara yang tepat untuk menarik investor besar agar dapat berinvestasi di Kabupaten Langkat serta mengembangkan kegiatan yang sesuai dengan corak dan warna perekonomian di Kabupaten Langkat. Kegiatan ekonomi yang berbasis pada pemikiran (brain intensive) dianggap cocok untuk dijalankan meskipun masih menemui kendala untuk menemukan bentuk yang tepat. Demikian juga dengan pengembangan industri kreatif juga dapat dianggap sebagai pilihan yang sesuai untuk dikembangkan di Kabupaten Langkat dan diharapkan mampu untuk menyerap tenaga kerja professional di bidangnya. 2) UMKM dan Koperasi. Selama ini permodalan, pemasaran dan manajemen merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh pelaku UMKM-K. Berbagai usaha telah ditempuh oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut. Hasil dari usaha tersebut tampak pada peningkatan jumlah koperasi di Kabupaten Langkat

III-8


yaitu dari 584 unit pada tahun 2009 menjadi 619 unit pada tahun 2012 dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 230 unit pada tahun. Untuk jumlah UMKM di Kabupaten Langkat yang berlokasi permanen, sampai dengan tahun 2012 mencapai 47,189 unit. Namun meskipun usaha yang dilakukan pemerintah telah membuahkan hasil masih diperlukan usaha yang yang bersifat komprehensif sehingga dapat memecahkan ketiga masalah tersebut secara permanen. Belum ada inovasi solusi yang lebih kreatif dari sekadar memberi bantuan modal dan pelatihan manajemen. UMKM-K di Kabupaten Langkat masih membutuhkan solusi yang lebih inovatif untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi agar mampu meningkatkan usaha dan daya saing mereka. Program pemberdayaan pelaku Koperasi dan UMKM masih terkendala ketersediaan dana. Program pemberdayaan yang diladakan pemerintah belum mampu mencapai hasil optimal karena dalam pelaksanaannya sering menemui kendala ketersediaan dana. Di masa mendatang pemerintah perlu memberikan porsi yang lebih besar untuk kegiatan ini jika kegiatan tersebut dapat berjalan efektif. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Langkat belum sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik di beberapa kawasan. Di antaranya berkaitan dengan penertiban PKL masih menghadapi banyak tantangan seperti kepatuhan pelaku terhadap aturan yang telah dibuat pemerintah dan efektifitas pemberlakuan sanksi bagi yang melanggar. Selain itu juga berkiatan dengan kesadaran untuk menjaga kebersihan dan higienitas khususnya bagi PKL yang berjualan makanan. Terkait dengan UMKM, selama ini belum ada kajian dan pilot project terkait pengembangan UMKM berdasarkan kebutuhan dan kemampuan kelompok masyarakat di wilayah tertentu (community based) untuk meningkatkan efektifitas pemberdayaan UMKM masyarakat lokal. Permasalahan UMKM sebagian berkaitan dengan permodalan yang sebenarnya sudah disediakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan melalui CSR, akan tetapi dirasa belum tepat sasaran. Pelatihan usaha lebih sering tidak tepat sasaran dan mandul. Pelatihan usaha yang tidak tepat sasaran sesungguhnya menunjukkan tidak adanya analisis terhadap pihak-pihak mana saja yang membutuhkan dan yang tidak membutuhkan. Diperlukan data yang komprehensif terkait jumlah pelaku yang membutuhkan pelatihan, pihak yang telah mendapatkan pelatihan dan pihak yang belum mendapatkan pelatihan sehingga pelatihan dapat lebih efektif dan merata. 3) Penanaman Modal Dalam sistem administrasi dan manajemen investasi selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Guna mendukung pengelolaan dan memberikan insentif dan kemudahan dalam penanaman modal, pada

III-9


tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Langkat telah menetapkan Perda tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal. Berdasarkan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan. Dalan Perda tersebut telah diatur mekanisme perijinan penanaman modal, perlindungan terhadap penanaman modal warga local, serta kewajiban Pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan penanaman modal di wilayah Kabupaten Langkat. Terhadap Perda tersebut, yang diperlukan adalah implementasi dilapangan secara konsisten oleh Pemerintah Kabupaten Langkat. Guna mendukung implementasi Perda tersebut perlu didukung pemetaan tentang kebutuhan investasi untuk sektor (sektor apa saja yang membutuhkan investasi besar dan sektor mana yang sudah jenuh). Investasi di bidang Pariwisata dibutuhkan agar dapat menarik investasi di Kabupaten Langkat. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memicu kegiatan ekonomi masyarakat. 4) Ketahanan Pangan. Berdasarkan pengamatan Empiris dilapangan di ketahui bahwa kualitas pangan yang beredar di masyarakat masih rendah. Di Kabupaten Langkat masih banyak ditemukan makanan tidak sehat dan berbahan kimia berbahaya seperti zat pewarna sintetis, pengawet dan perasa yang tinggi yang beredar di masyarakat. Makanan tersebut justru banyak dikonsumsi oleh anak sekolah yang dapat mengancam kesehatan dan kecerdasan generasi mendatang. Untuk itu dibutuhkan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi atau menekan peredaran makanan mengandung zat berbahaya agar tidak semakin merugikan masyarakat. Pengawasan kualitas pangan. Monitoring terhadap kualitas dan kesehatan pangan masih perlu ditingkatkan. Tata niaga pangan yang masih tidak efisien sehingga membuat volatilitas harga pangan tinggi. 5) Pertanian Permaslahan utama bidang Pertanian tanaman pangan adalah alihfungsi lahan sawah menjadi peruntukan lainnya. Alih fungsi ini banyak terjadi dilahan-lahan sawah non irigasi teknis. Hal ini sangat disayangkan mengingat di tengah sulitnya daerah lain mencari lahan yang cocok untuk sawah, justru di Kabupaten Langkat yang memiliki lahan persawahan dialihfungsikan menjadi peruntukan lainnya, utamanya menjadi lahan perkebunan Kelapa Sawit. Hanya karena ketiadaan sarana irigasi teknis. Untuk itu perlu kebijakan khusus dari Pemerintah Kabupaten Langkat untuk melakukan segala upaya untuk mempertahankan lahan sawah tersebut, demi menjaga ketahanan pangan di Sumatera bagian Utara.

III-10


Permasalahan laian adalah permasalahan klasik petani yaitu adanya fluktuasi harga ditingkat petani pada saat musim panen. 6) Perdagangan Daya saing produk lokal Kabupaten Langkat yang belum optimal di pasar Regional, Nasional dan Internasional. Kabupaten Langkat bukan daerah pengekspor langsung, tetapi merupakan penyuplai daerah eksportir lainnya seperti Kota Medan, sehingga memberatkan bagi perkembangan ekspor Kabupaten Langkat. Penataan pasar/ritel modern perlu dilakukan untuk menciptakan persaingan sehat antar pemain maupun dengan pasar tradisional masih kurang optimal. Terkait dengan penataan pasar modern, pemerintah diaharapkan dapat menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang pembangunan, penataan dan pengendalian pasar. Yang diharapkan dapat mengatur hubungan antara pasar modern dan pasar tradisional. Selama ini pemerintah daerah tidak dapat mengevaluasi apakah pasar tradisional yang telah memiliki perjanjian dengan pemerintah untuk mengakomodasi produk lokal dari pengusaha lokal telah ditepati atau tidak. Kegiatan evaluasi tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak ada dasar hukum yang melatarbelakanginya. Kegiatan promosi perdagangan yang ada selama ini belum memiliki target pasar yang jelas sehingga evaluasi juga sulit untuk dilakukan. Pemerintah lemah dalam kebijakan pengendalian pasar modern. Selain itu belum ada payung hukum untuk mengatur persaingan pasar modern dan tradisional atau persaingan antar mereka sendiri. 7) Industri Sampai dengan tahun 2012 berdasarkan data Kabupaten Langkat dalam angka tahun 2013, usaha yang bergerak di sector industri berjumlah 9.120 unit usaha dengan julah tenaga kerja yang terserap sebanyak 31.950 orang. Sedangkan jumlah industry sedang dan besar sebanyak 54 Unit Usaha dengan jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 6.394 orang. Dengan demikian insdustri di Kabupaten Langkat berupa Industri kecil dan mikro kecil. Industri kecil tersebut kebanyakan berupa industry makanan dan industry kreatif. Industri kreatif merupakan jenis industri yang berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat dan kreatifitas sebagai kekayaan intelektual. Menurut tipenya industri kreatif dibedakan menjadi tiga tipe yaitu generative creativity yang merupakan bentuk asli dari kreatifitas yang diasosiasikan kepada ciptaan yang baru, unik atau berbeda dengan ciptaan sebelumnya. Kedua, adoptive creativity merupakan penemuan kreatif atas cara-cara baru hasil pengadopsian ide baru yang tercipta sebelumnya, untuk pengembangan proses yang baru dan untuk mendorong proses pengembangan itu sendiri. Ketiga, retentive creativity adalah penerapan ide baru pada gaya hidup konsumen dan penerapan ide baru pada operasi rutin suatu perusahaan. Atau dapat

III-11


dikatakan jenis kreatifitas ini merupakan upaya untuk menerapkan secara berulang suatu temuan pada produk. Di tingkat nasional pengembangan industri kreatif menemui beberapa masalah, antara lain: (a) kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pelaku industri kreatif yang masih kurang memadai. (b) menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan induastri kreatif. (c) penghargaan/apresiasi terhadap insane kreatif dan karya kreatif yang dihasilkan masih rendah. (d) pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi yang masih perlu ditingkatkan guna medukung industry kreatif. (e) kebutuhan akan lembaga pembiayaan yang mendukung pelaku industry kreatif yang belum terpenuhi secara optimal. Jika dibandingkan dengan kondisi industri kreatif di Kabupaten Langkat maka ada beberapa masalah sama yang dihadapi yaitu pada poin a dan e. Beberapa alasan yang mendasarinya adalah belum dipahaminya industri kreatif oleh stakeholder, belum adaya studi yang intensif yang diarahkan untuk memahami pola pengelolaan pengembangan industri kreatif serta dampaknya terhadap perekonomian Kabupaten Langkat, dan terbatasnya sumber pendanaan bagi pengembangan industry kreatif. Untuk itu dibutuhkan perhatian pemerintah untuk meningkatka kegiatan industri kreatif. Agar pengembangan industri kreatif berjalan optimal maka pemerintah perlu menentukan tipe industri kreatif apa yang memungkinkan untuk dikembangkan terkait karakteristiknya. Sehingga diharapkan pengembangan dapat memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan tepat. Pelatihan untuk industri kreatif masih terkendala dana. Pengembangan industri kreatif yang dilakukan oleh pemerintah selama ini belum optimal karena terkendala dana. Pemerintah juga belum mampu mengandalkan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan industri kreatif. Pembinaan terhadap jenis industri kreatif masih sangat sedikit. Minimnya jumlah usaha industri kreatif yang dibina karena terkendala ketersediaan dana. Untuk Pemerintah Kabupaten Langkat perlu membuat terobosan dalam membina dan meningkatkan Industri kreatif dari Kerajinan Rakyat dalam bentuk penetapan Perda tentang Pengembangan Industri Kerajinan Daerah. 8) Pariwisata dan Budaya. Sektor pariwisata dapat membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses perumusan kebijakan, aspirasi warga memegang peranan yang cukup penting sebagai salah satu dasar perumusan masalah dan isu-isu strategis yang terkait dengan pariwisata. Salah satu data yang dapat digunakan sebagai parameter/tolak ukur keberhasilan sektor pariwisata dalam pembangunan adalah data wisatawan dan pelaku usaha wisata. Data wisatawan dan pelaku usaha wisata yang akurat, sangat tergantung dari ketepatan metode yang dilaksanakan termasuk data jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan di suatu daerah. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata terkemuka di Indonesia, pariwisata di

III-12


Kabupaten Langkat merupakan potensi unggulan daerah. Sampai dengan tahun 2012 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Langkat mencapai 56.800 orang meningkat 26.860 orang tahun 2009 yang mencapai 29.940 orang. Secara umum, beberapa hal yang menjadi permasalahan utama dalam pengembangan wisata di Kabupaten Langkat adalah: • Kebersihan di kawasan wisata dan sekitarnya. Predikat Kabupaten Langkat sebagai daerah wisata masih perlu memperhatikan kenyamanan wisatawan terutama dalam hal kebersihan di kawasan yang menjadi daya tarik wisatawan. Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam permasalahan kebersihan wisata adalah kebersihan toilet, perilaku membuang sampah, coretan di area sekitar tempat wisata, kebersihan sarana transportasi, kebersihan sarana akomodasi dan lain-lain. Adanya biaya kebersihan di sarana umum seperti di toilet semakin memperpuruk citra kebersihan Kabupaten Langkat. Dalam hal ini bukan dilihat dari nilai uang yang menjadi permasalahan, tapi karakter sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang memperhatikan profesionalisme. Kebersihan kawasan wisata menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah, masyarakat baik pengunjung maupun pedagang yang berjualan di objek wisata perlu selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sekecil apapun sampah, hendaklah dibuang pada tempatnya agar memudahkan para petugas kebersihan yang bekerja. Upaya pemerintah dalam penyediaan tong-tong sampah dan plang-plang himbauan agar masyarakat, wisatawan, pelaku usaha wisata untuk menjaga kebersihan dan keindahan perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi. b. Keamanan dan ketertiban yang menjamin kenyamanan wisatawan. Rasa nyaman dan aman untuk berwisata di Kabupaten Langkat dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan tiap tahun baik domestik maupun Internasional serta lama tinggal wisatawan di Kabupaten Langkat. Meskipun prestasi yang ditunjukkan pada sektor wisata terus membaik, maka perlu dijaga dan bahkan inovasi baru yang menjadi daya tarik bagi kenyamanan wisatawan. Kenyamanan di jalan, ruang publik di lokasi wisata dan sekitarnya perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Langkat. Terutama masalah parker kendaraan di kawasan wisata Bukit Lawang. Di kawasan wisata Bukit Lawang sering kali terjadi pertengkaran kecil antara wisatawan dengan “penjaga parkir” yang sering menetapkan biaya parkir yang mahal, padahal dipintu masuk kawasan wisata sudah dikutip Retribusi oleh aparat Pemerintah Kabupaten Langkat, namun ketika harus memarkir kendaraan harus membayar lagi kepada “penjaga parker”, seolah-olah ada dua pengelola kawasan wisata di Bukit Lawang. Kondisi

III-13


ini seolah-olah dibiarkan memperbaikinya.

terjadi

dan

tidak

ada

upaya

untuk

c. Kekuatan sarana prasarana pariwisata, baik akomodasi, transportasi untuk wisatawan maupun jasa pelayanan pariwisata. Salah satu keperluan yang penting bagi para wisatawan adalah kebutuhan akan sarana penginapan/hotel yang nyaman dan memadai. Hal ini terkait dengan rasa nyaman wisatawan saat melepas lelah dan mempersiapkan kembali untuk beraktifitas di hari berikutnya. Selain itu jaringan dan sarana transportasi juga perlu menjadi perhatian dalam memberikan kemudahan bagi wisatawan menuju obyek dan daya tarik wisata. Sampai saat ini belum ada disediakan sarana angkutan umum untuk menuju dua kawasan wisata unggulan Bukit lawang dan Tangkahan. d. Diversifikasi atraksi pariwisata, melalui pengembangan dan inovasi di sector wisata. Diversifikasi atrataksi pariwisata perlu ditingkatkan untuk menarik lebih banyak wisatawan berkunjung ke Kabupaten Langkat sehingga atraksi wisata yang ditawarkan tidak monoton dan menjadi kejenuhan bagi wisatawan. Atraksi wisata yang ditawarkan harus memiliki karakter yang mantap dan unik sehingga memberikan kesan tersendiri bagi wisatawan dan dapat menimbulkan efek untuk mengunjungi atraksi wisata tersebut. e. Kegiatan pariwisata berbasis budaya, khususnya atraksi budaya, kampong wisata sebagai obyek utama untuk dikunjungi. Permasalahan muncul ketika pembangunan sektor pariwisata sedikit demi sedikit mengancam eksistensi dan kelestarian budaya lokal. Secara perlahan-lahan tetapi pasti masyarakat akan mengadopsi budaya yang lebih modern yang berasal dari luar budayanya sendiri. Pengembangan pariwisata Langkat perlu diarahkan pada pengembangan pariwisata yang berorientasi pada pelestarian budaya, khususnya budaya Melayu Langkat. Untuk menciptakan pengembangan pariwisata yang berorientasi pada kelestarian budaya, ada sejumlah hal yang dapat ditempuh. Pertama, penggalakan kembali festivalfestival kebudayaan local, seperti lomba pantun dan puisi serta sastra lainnya dengan mengenang sastrawan terkenal asal Langkat yaitu “Amir Hamzah”. Kedua, perlu adanya pemetaan tata ruang pariwisata. Ketiga, memberikan muatan lokal kebudayaan dalam kurikulum pendidikan di Langkat. Keempat, revitalisasi situs kebudayaan dan religi sebagai pusat kebudayaan. Kelima, pembentukan tim pemantau pengembangan pariwisata. Jika berhasil diciptakan pengembangan pariwisata yang memperhatikan kelestarian budaya, dapat diyakini bahwa dari waktu ke waktu Langkat akan tetap mampu mempertahankan eksistensinya sebagai Kabupaten pariwisata. • Terkait dengan kawasan wisata Bukit Lawang dan Tangkahan, adalah dua nawa tempat wisata konservasi Orang Hutan dan Gajah yang sudah terkenal secara Internasional. Hal ini membuktikan kedekatan

III-14


atmosfir Kabupaten Langkat dengan 'selera eksotisme' wisatawan mancanegara. • Haul Tuang Guru Babusalam di Kecamatan Padang Tualang, setiap tahun pelaksanaannya selalu banyak didatangi oleh wisatawan religi baik dari dalam maupun luar negeri. Sampai saat ini even tersebut belum dikelola secara prifesional. • Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Langkat memiliki obyek wisata Alam, oleh karena itu upaya pengembangan dan promosi untuk menggugah daya tarik wisatawan perlu ditingkatkan. f. Penyediaan paket wisata dan cinderamata yang memiliki kekhasan produk lokal yang berkualitas internasional. Dalam pengembangan paket wisata/tour pariwisata diharapkan dapat lebih melibatkan pasar. Hal penting dalam mengembangkan paket wisata nusantara perlu memenuhi tiga hal, yaitu sesuai dengan preferensi target pasar, penyebaran ke destinasi pariwisata yang lebih luas, serta mampu bersaing dengan paket-paket wisata luar negeri. Sasaran pasar potensial paket wisata nusantara adalah ; (1) segmen keluarga, (2) segmen rombongan pelajar/mahasiswa, (3) segmen perusahaan swasta/instansi, (4) segmen dewasa (27-46 tahun), dan (5) segmen kelompok ekonomi menengah keatas. 4.1.4 Permasalahan Kemiskinan Permasalahan kemiskinan adalah permasalahan yang sulit dihindarkan. Kabupaten Langkat juga tidak terlepas dari permasalahan ini. Hal-hal yang menjadi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Langkat antara lain mental keagamaan, pendataan warga miskin, penyandang cacat, pengangguran, kader pengentasan kemiskinan serta program-program kemiskinan. 1) Mental kegamaan. Mental keagamaan masyarakat masih rendah dalam mengurangi permasalahan kemiskinan. Kesadaran masyarakat miskin untuk keluar dari criteria miskin masih rendah. Mereka sudah terbiasa mendapatkan bantuan dari pemerintah sehingga enggan jika bantuan tersebut dihentikan. Kebiasaaan ini harus dirubah dan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memasukkan aspek keagamaan, sehingga mereka dapat belajar untuk menjadi mandiri dengan mengandalkan kemampuan yang mereka miliki. 2) Pendataan warga miskin Pendataan warga miskin sangat membantu dalam penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran. Selama ini pendataan warga miskin sudah dilakukan, namun untuk mendapatkan data yang valid tidak mudah. Hal ini karena warga miskin tersebut sering berpindah tempat. Misalnya

III-15


gelandangan dan anak jalanan yang terus pindah mencari tempat tinggal baru dari satu tempat ke tempat lain. 4) Penyandang cacat. Pendampingan bagi penyandang cacat maupun sakit jiwa baik dari keluarga maupun dari pemerintah masih belum maksimal. Kaum marginal ini belum mendapatkan perhatian yang lebih baik. Perhatian kepada mereka dapat ditunjukkan dengan tersedianya fasilitas/sarana dan prasarana yang dapat membatu penyandang cacat untuk bergerak/berekspresi. 5) Pengangguran. Masih banyak pengangguran di Kabupaten Langkat. Hal ini merupakan salah satu akibat dari susahnya penempatan tenaga kerja muda keluarga Kabupaten Langkat. Jumlah pencari kerja di Kabupaten Langkat harus dibekali dengan ketrampilan tambahan agar mereka siap diterima di dunia kerja. Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan juga perlu dilakukan agar mereka mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dan dapat memberdayakan masyarakat disekitar mereka. 6) Kader pengentasan kemiskinan. Kurangnya kader-kader pengentasan kemiskinan Kabupaten yang menjangkau hingga tingkat RT/RW. Diperlukan partisipasi masyarakat yang tidak miskin untuk mengentaskan warga yang miskin sehingga dapat mengatasi permasalahan kemiskinan. Kader-kader kemiskinan ini adalah sesorang yang aktif dan gencar memberikan sosialisasi terkait kemiskinan dan turut serta dalam memberdayakan masyarakat miskin. 7) Program kemiskinan. Terjadinya tumpang tindih program-program kemiskinan yang dilakukan oleh SKPD, sehingga menimbulkan ketidakmerataan. Sebaiknya ada pembagian tugas yang jelas antar SKPD untuk pengentasan kemiskinan. Definisi untuk kemiskinan juga perlu dibuat agar pendataan keluarga dan penduduk miskin tidak berbeda-beda antar SKPD. Program-program pelatihan yang diberikan pemerintah kepada warga miskin sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan pasar, sehingga jika dibutuhkan pasar mereka siap untuk diterjunkan. Untuk bantuan alat-alat pada saat pelatihan sebaiknya terus dipantau agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penjualan alat-alat atau terjadinya kerusakan. 4.1.5 Permasalahan Pendidikan Permasalahan pendidikan di Kabupaten Langkat antara lain bantuan pendidikan, biaya pendidikan, kualitas pendidikan, pendidikan moralitas, budi pekerti, dan pendidikan karakter, tenaga administrasi dan sarana perpustakaan, pendidikan ketrampilan serta minat baca dan tulis masyarakat.

III-16


1) Bantuan pendidikan (BOS, KMS, Beasiswa) Permasalahan mengenai bantuan yang masih belum terkelola dengan baik. Seringkali dana yang seharusnya untuk bantuan operasional sekolah, namun penggunaanya kurang tepat sasaran oleh masing-masing Kepala Sekolah. Untuk itu perlunya pengingkatan pengawasan dengan melakukan audit langsung kesekolah-sekolah penerima dana BOS. 2) Biaya pendidikan. Sekarang ini biaya pendidikan secara riel semakin tinggi khususnya untuk pendidikan menengah menegah pertama ke atas. Tingginya biaya pendidikan ini, menyebabkan angka parisipasi murni (APM) khususnya tingka menengah pertama dan atas cenderung menurun, APM SMP/Sederajat 76,21% tahun 2009 turun menjadi 67,48% pada tahun 2012, sedangkan APM SMA sederajat 66,97% pada tahun 2009 menurun menjadi 50,25% pada tahun 2012. 3) Kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan baik itu SD, SMP maupun SMA di Kabupaten Langkat belum merata. Hal ini menyebabkan tingginya permintaan untuk masuk ke sekolah yang memiliki kualitas bagus semakin tinggi, terutama untuk sekolah-sekolah di Kota Binjai. Sedangkan disisi lain masih banyak sekolah yang mengalami kekurangan siswa dikarenakan kurangnya jumlah siswa. Pemerataan kualitas sekolah diperlukan untuk menyamakan kualitas masing masing sekolah sehingga tidak menyebabkan kekurangan siswa. 4) Pendidikan moralitas, budi pekerti, dan pendidikan karakter. Pendidikan moralitas, budi pekerti dan pendidikan karakter sangat diperlukan dalam dunia pendidikan sekarang ini. Hal ini terkait dengan mulai lunturnya pengetahuan siswa terkait dengan kebudayaan lokal serta moral dan perilaku siswa yang sekarang mengalami penurunan. Pendidikan seperti ini sangat diperlukan untuk membangun karakter siswa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan serta moralitas siswa. Perlunya memasukkan pendidikan budaya dalam muatan lokal pelajaran sekolah. Selain itu juga perlu penguatan pendidikan berbasis budaya Kabupaten Langkat dengan melibatkan masyarakat dan pelaku usaha, dalam rangka meringankan biaya pendidikan. 5) Tenaga administrasi dan sarana perpustakaan. Tenaga administrasi dan sarana perpustakaan khususnya TK dan SD belum optimal. Salah satu solusinya adalah meningkatkan sarana perpustakaan dan tenaga pustakawan pada setiap tingkat pendidikan formal dan non formal antara lain penyelenggaraan sanggar belajar di setiap Desa/Kelurahan, peningkatan budaya baca dan budaya belajar, program perpustakaan di setiap Desa/Kelurahan. 6) Pendidikan ketrampilan.

III-17


Pendidikan ketrampilan bagi masyarakat Kabupaten Langkat belum optimal. Untuk mendorong ketrampilan masyarakat diperlukan peningkatan pelatihan keterampilan khusunya bagi warga miskin dan pemberian motivasi supaya percaya diri. Hal ini dimasudkan agar mereka dapat mengembangkan diri dan dapat berusaha untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari. 4.1.6 Permasalahan Kesehatan. Permasalahan kesehatan di Kabupaten Langkat terkait dengan kesehatan ibu hamil, kesehatan balita, makanan pendamping ASI balita, kasus pneumonia balita (penderita penyakit paru-paru pada usia balita), rujukan yang diberikan PUSKESMAS untuk masyarakat umum dan khusus bagi keluarga miskin serta Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan kesehatan lingkungan. 1) Kesehatan ibu hamil. Selama masa kehamilan ibu hamil semestinya mendapatkan perawatan secara teratur, baik melalui bagian kebidanan di puskesmas, dokter umum atau bidan. Hal ini untuk memastikan bahwa ibu hamil dan bayi dalam keadaan sehat dan untuk mengetahui sedini mungkin jika terdapat masalah berkenaan dengan kandungan. Berdasarkan data dari dinas kesehatan, pemeriksaan yang dilakukan ibu hamil di Kabupaten Langkat belum secara rutin dilakukan pada tiap tri semester. Perlunya pendampingan dan pemberian pengertian kepada ibu hamil agar rutin melaksanakan pemeriksaan kandungan harus ditingkatkan, membangun kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya kesehatan ibu hamil dan bayi dalam kandungan. Pada pelayanan pemeriksaan, kunjungan pertama mayoritas ibu hamil mendapatkan pemeriksaan pra-kelahiran mereka yang pertama dan terlama pada usia kehamilan sekitar 8 hingga 12 minggu. Semakin awal ibu hamil melakukan pemeriksaan, semakin baik. Kunjungan berikutnya, setelah kunjungan pra-kelahiran pertama, pengecekan biasanya dilakukan setiap 4 minggu selama 28 minggu, tiap 2 minggu selama 36 minggu, dan setiap minggu hingga sang bayi lahir. Kesadaran bagi masyarakat, khususnya dukungan dari keluarga pada ibu hamil sangat diperlukan demi tercapainya kesehatan ibu dan bayi. Pemeriksaan kehamilan begitu penting bagi ibu hamil karena dalam pemeriksaan tersebut akan dilakukan monitoring secara menyeluruh baik mengenai kondisi ibu maupun janin yang sedang dikandungnya. Dengan pemeriksaan kehamilan maka dapat diketahui perkembangan kehamilan, tingkat kesehatan kandungan, kondisi janin, dan bahkan penyakit atau kelainan pada kandungan yang diharapkan dapat dilakukan penanganan secara dini. 2) Kesehatan balita.

III-18


Pertahanan tubuh bayi dan balita belum sempurna. Itulah sebabnya pemberian imunisasi, baik wajib maupun lanjutan penting bagi mereka untuk membangun pertahanan tubuh. Dengan imunisasi, diharapkan anak terhindar dari berbagai penyakit yang membahayakan jiwanya. Menurut Depkes RI (2001), tujuan pemberian imunisasi adalah untuk mencegah penyakit dan kematian bayi dan anak-anak yang disebabkan oleh wabah yang sering muncul. Pemerintah Indonesia sangat mendorong pelaksanaan program imunisasi sebagai cara untuk menurunkan angka kesakitan, kematian pada bayi, balita/anak-anak pra sekolah. Kepercayaan dan perilaku kesehatan ibu juga hal yang penting, karena penggunaan sarana kesehatan oleh anak berkaitan erat dengan perilaku dan kepercayaan ibu tentang kesehatan dan mempengaruhi status imunisasi. Masalah pengertian dan keikutsertaan orang tua dalam program imunisasi tidak akan menjadi halangan yang besar jika pendidikan kesehatan yang memadai tentang hal itu diberikan. Peran seorang ibu pada program imunisasi sangatlah penting. Karenanya suatu pemahaman tentang program ini amat diperlukan untuk kalangan tersebut. 3) Makanan pendamping ASI balita. Penggalakan pemberian Air Susu Ibu (ASI) terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan sejak 1990 dijadikan sebagai gerakan nasional. Setelah bayi berumur 6 bulan, mutu dan jumlah ASI berkurang sehingga bayi perlu mendapat makanan. Kecukupan konsumsi makanan dalam jumlah dan mutu yang memadai sangat diperlukan oleh bayi. Pemberian makanan pendamping ASI (MPASI), selain cukup jumlah dan mutunya, perlu diperhatikan pula kebersihannya karena dapat menyebabkan anak menderita infeksi. Asi merupakan makanan yang ideal secara fisiologis dan biologis bagi bayi dan dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi pada usia 4-6 bualn pertama. Pemberian MP ASI sebelum bayi berusia 4 bauln mengakibatkan kenaikan berat badan yang lebih rendah dan kurang gizi dibandingakn dengan bayi yang tetap diberi ASI eksklusif samapi usia 3- 4 bualn. Masih dijumpai kebiasaan salah dalam pembeian ASI dan MP ASI diberikan terlalu dini sehingga berdampak pada status gizi. Pengetahuan orang tua, khususnya ibu sangat penting dalam menjaga kesehatan dan gizi anak. Peran pemerintah dalam penyuluhan kesehatan juga diperlukan bagi masyarakat di Kabupaten Langkat. Jumlab Balita yang mendapatkan ASI sampai dengan tahun 2012 sebanyak….. orang balita. 4) PHBS dan Kesehatan lingkungan. Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah tindakan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau masyarakat yang sesuai dengan norma-norma kesehatan, menolong dirinya sendiri dan berperan aktif dalam pembangunan kesehatan untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Banyak penyakit dapat dihindari dengan PHBS, mulai dari Diare, DBD, flu burung yang akhir-akhir ini

III-19


marak. Salah satu faktor yang mendukung PHBS adalah kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pelaksanaan perawatan komunitas. Maka guna tercapainya keberhasilan intervensi perawatan komunitas perlu adanya pembahasan khusus mengenai PHBS kesehatan lingkungan. PHBS dalam tatanan rumah tangga yang masih perlu diperhatikan pemerintah Kabupaten Langkat adalah indikator tidak merokok, Indikator Olahraga dan kepesertaan JKN. Masih banyak masyarakat Kabupaten Langkat yang merokok sehingga diasumsikan semua anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut mempunyai kemungkinan terpapar asap rokok yang dapat menimbulkan berbagai penyakit akibat asap rokok baik aktif maupun pasif. 4.1.7 Permasalahan lingkungan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup lainnya. Dengan demikian lingkungan hidup merupakan bagian integral dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan. Setiap aktifitas kehidupan berpengaruh terhadap keadaan lingkungan hidup termasuk diantaranya adalah timbulnya dampak pencemaran baik udara, air maupun tanah. Lingkungan hidup saat ini merupakan salah satu isu yang sangat krusial karena salah satu tujuan pembangunan abad milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) 2015 adalah perbaikan lingkungan. Permasalahan lingkungan di Kabupaten Langkat antara lain pencemaran udara, permasalahan sampah, drainase, Bantaran Sungai WampuBesitang dan pencemaran air tanah. 1) Pencemaran Udara Pencemaran udara merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Langkat, terutama disekitar pabrik-pabrik yang beroperasi di wilayah Kabupaten Langkat. Pencemaran udara meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah industri Kabupaten Langkat. Jumlah industry besar dan menengah di Kabupaten Langkat tahun 2012 berjumlah 54 unit. Disamping itu Peningkatan jumlah penduduk juga akan diikuti peningkatan aktifitas, termasuk aktifitas yang menghasilkan emisi. Adapun aktifitas yang menghasilkan emisi antara lain terkait konsumsi bahan bakar fosil, listrik, dan air. Peningkatan konsumsi bahan bakar fosil untuk transportasi dapat dilihat dari angka jumlah kendaraan bermotor penduduk Kabupaten Langkat yang meningkat dari tahun ke tahun. Selang waktu 5 tahun, jumlah berbagai jenis kendaraan bermotor meningkat secara drastis, terutama untuk jenis kendaraan bus yang meningkat lebih dari tiga kali lipat dan sepeda motor yang meningkat hampir dua kali lipat. Peningkatan juga terjadi pada jenis kendaraan bermotor yang lain, seperti sedan dan truk.

III-20


Peningkatan jumlah kendaraan bermotor, berimbas pada peningkatan konsumsi bahan bakar fosil, baik berupa bensin premium, maupun solar. Padahal, menurut IPCC (1996) setiap liter bensin premium mengemisi 2,33 kgCO2 dan solar 2,67 kgCO2. Aktifitas penduduk Kabupaten Langkat terkait konsumsi listrik, secara tidak langsung juga turut menyumbang emisi (in direct/off-site emission). 2) Sampah. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Langkat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pengelolaan sampah terpusat dan pengelolaan sampah setempat. Pengelolaan sampah terpusat adalah pengelolaan sampah terpusat merupakan pengelolaan sampah yang terkoordinasi, mulai dari pengumpulan sampah, pengangkutan, penimbunan sampai dengan pengolahan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sedangkan pengelolaan setempat dilakukan oleh masing-masing warga dengan menyediakan tempat sampah sederhana atau langsung membuat lubang sampah di setiap pekarangan/halaman rumah, selanjutnya sampah ditimbun dengan tanah atau dibakar. Sampai saat ini sebagian besar masyarakat, dalam mengelola sampah masih menggunakan pengelolaan setempat. Hal ini disebabkan masyarakat Langkat saat ini sebagian besar masih tinggal di pedesaan, dimana masing-masing rumah tangga masih memiliki pekarangan yang cukup untuk membuat tempat pembuangan sampah. Sedangkan bagi sebagian masyarakat yang tinggal di perkotaan, terutama di Ibukota Kabupaten dan kota-kota utama lainnya. Pengelolaan sampah sudah menggunakan pengelolaan sampah terpusat. Di Kota Stabat, yang merupakan Ibukota Kabupaten Langkat , telah disediakan TPA seluas 2 Ha. TPA tersebut statusnya Pinjam Pakai dari tanah HGU PTPN II, yang terletak di Kelurahan Kwala Bingei. Sedangkan TPA lainnya adalah TPA Padang Cermin di Kec. Selesai seluas 2 Ha dengan status tanah pinjam pakai dari tanah HGU PTPN II. TPA Tangkahan Durian seluas 2 Ha di Kec. Brandan Barat dengan status tanah milik Pemerintah Kabupaten Langkat. TPA Marike seluas 1 Ha di Kec. Serapit dengan status tanah milik Pemerintah Kabupaten Langkat. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana dasar pengelolaan sampah; Alat angkut (sarana pemindahan), TPA yang memenuhi syarat (baik jumlah maupun volume dan teknologi pemrosesan sampah) merupakan salah satu permasalahan utama pengelolaan sampah di Kabupaten Langkat. Disamping masih rendahnya tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ini kedepan perlu mendapat pembenahan, sehingga diharapkan dimasing-masing ibukota kecamatan yang ada sudah memiliki TPA yang permanen, serta sarana pengangkutan yang memadai. Sedangkan untuk mayarakat pedesaan yang masih menggunakan pengelolaan setempat agar diberikan penyuluhan rutin, mengenai

III-21


pengelolaan sampah yang baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah sanitasi yang menunjang kesehatan lingkungan. 3) Drainase. Kondisi drainase di beberapa kota utama di Kabupaten Langkat beberapa tahun belakangan ini, tidak mampu menampung jumlah air limpasan, terutama pada saat hujan turun dengan intensitas sedang hingga tinggi. Akibatnya, muncul genangan air di beberapa titik, seperti Kota Stabat, Tanjung Pura. Pangkalan Brandan, Pangkalan Susu dan Kuala. Munculnya titik-titik genangan antara lain disebabkan tersumbatnya saluran drainase oleh sampah dan tingginya laju perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Langkat. Perubahan kondisi lahan dari terbuka menjadi terbangun, mengurangi kemampuan infiltrasi tanah dan menjadikan air hujan yang turun menjadi air limpasan (run off). Air limpasan dalam volume besar akan mengalir menuju tempat dengan ketinggian lebih rendah, termasuk ke dalam saluran-saluran air. Jika kapasitas saluran drainase yang ada tidak mampu menampung jumlah air limpasan yang dihasilkan pada saat kondisi hujan, maka muncullah titik-titik genangan di beberapa tempat di Kabupaten Langkat. 4) Sanitasi. Wilayah Kabupaten Langkat yang bermasalah dengan sanitasi lingkungan adalah wilayah perkotaan dan perkampungan nelayan disepanjang pesisir Kabupaten Langkat. Khusus untuk wilayah perkampungan nelayan, yang biasanya terletak di muara-muara sungai-sungai besar dan paluh-paluh. Dengan kondisi geografis tersebut memungkinkan terjadinya aliran pencemaran air tanah dari daerah hulu menuju hilir, sehingga wilayah tersebut menanggung beban pencemaran yang mengalir dari daerah hulu. Pencemaran sumur oleh e-coli terjadi akibat sistem pembuangan air limbah yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Semakin padatnya permukiman penduduk di wilayah perkotaan menyebabkan jarak antara sumur dengan septictank sering kurang dari 11 meter. Padahal menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2916-1992 tentang Spesifikasi Sumur Gali untuk Sumber Air Bersih, bahwa jarak horizontal sumur ke arah hulu dari aliran air tanah atau sumber pengotoran (bidang resapan/tangki septictank) harus lebih dari 11 meter. Oleh karena itu, pada daerah berpenduduk padat dan di pinggiran sungai disiasati dengan pembuatan pengelolaan limbah komunal yang paling tidak harus berjarak lebih dari 50 meter dari perumahan/permukiman. Di Kabupaten Langkat belum ada sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal domestic. 4.2 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Langkat Isu strategis pembangunan Kabupaten Langkat terkait dengan infrastruktur dan tata ruang, isu strategis ekonomi, isu strategis

III-22


kemiskinan, permasalahan kesehatan, isu strategis pendidikan, isu strategis kesehatan dan isu strategis lingkungan. 4.2.1 Isu Strategis Infrastruktur dan Tata Ruang Isu strategis infrastruktur dan tata ruang adalah pembangunan kampung, millenium development goals, standart pelayanan minimal, reformasi birokrasi, ruang terbuka hijau, cagar budaya, pusat pelayanan baru, bencana, permukiman tidak layak huni dan pengadaan air bersih. 1. Pembangunan Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan dengan mengakomodasi permasalahan dan kebutuhan pembangunan di tiap-tiap wilayah pedesaan dan didukung partisipasi seluruh warga Desa. Pembangunan dengan menggunakan wilayah Desa sebagai satuan wilayah pengembangan memiliki keuntungan tersendiri bagi Kabupaten Langkat. Hal ini disebabkan masyarakat dalam suatu Desa yang merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan memiliki ikatan batin yang lebih tinggi sehingga prinsip gotong royong pun dapat dapat digunakan dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan berbasis Desa harus didasari oleh prinsip gotong royong, hal ini selaras dengan dikembangkannya konsep pembangunan dari Desa, pada dasarnya merupakan gerakan bersama seluruhmasyarakat untuk pembangunan, khususnya penanggulangan kemiskinan dengan menekankan pada penguatan nilai-nilai budaya masyarakat yang tercermin pada sikap, perilaku, gaya hidup, dan wujud kebersamaan dalam kehidupan yang mencakup aspek fisik maupun non fisik. 2. Millenium Delopment Goals (MDGs) Millennium Development Goals (MDGs) merupakan paradigm pembangunan global yang disepakati secara internasional yang memuat delapan tujuan yang diupayakan untuk dicapai setiap negara anggota PBB pada tahun 2015. Kedepatan tujuan tersebut merupakan tantangan-tantangan utama yang bersifat krusial dalam pembangunan di seluruh dunia yang terdiri dari : a) Menghapuskan kemiskinan dan kelaparan berat b) Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang c) Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan d) Menurunkan kematian anak e) Meningkatkan kesehatan maternal f) Melawan penyebaran HIV/AIDS, dan penyakit kronis lainnya (malaria dan tuberkulosa) g) Menjamin keberlangsungan lingkungan

III-23


h) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Pencapaian tujuan-tujuan MDGs ini menjadi isu strategis dalam berbagai bidang pembangunan saat ini terutama dalam bidang perencanaan pembangunan daerah termasuk di Kabupaten Langkat. Perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan dengan berorientasi pada pencapaian kedelapan tujuan MDGs akan menyebabkan kualitas sumberdaya manusia menjadi meningkat dan pada akhirnya dapat membawa multiplier effect berupa kemajuan dalam berbagai bidang. 3. Standart Pelayanan Minimal (SPM). Memperhatikan pada pemenuhan standar pelayanan minimal sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Standar pelayanan minimal bidang penyediaan infrastruktur meliputi sumberdaya air, jalan, air minum, penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi lingkungan dan persampahan), penanganan permukiman kumuh, penataan bangunan dan lingkungan dan jasa konstruksi. Sementara itu, standar pelayanan minimal bidang penataan ruang meliputi hal-hal sebagai berikut : a) Informasi Penataan Ruang Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. b) Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTRW dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya Rencana Tata Ruang dan program pemanfaatan ruang. c) Izin Pemanfaatan Ruang Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Langkat beserta rencana rincinya. d) Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja. e) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tersedianya luasan RTH publik di daerah perkotaan, sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan. 4. Reformasi Birokrasi.

III-24


Didukung oleh institusi penunjang yang mengakomodasi reformasi birokrasi yaitu pembaharuan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Penyempurnaan kebijakan di bidang aparatur akan mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, manajemen pemerintahan dan manajemen SDM aparatur yang efektif, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas tinggi. Implementasi hal-hal tersebut pada masingmasing SKPD akan mendorong perubahan mind set (pola piker) dan culture set (pola budaya) pada setiap birokrat ke arah budaya yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel. Setiap perubahan diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, pelaksanaan anggaran yang lebih baik, manfaat program-program pembangunan bagi masyarakat meningkat, kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik meningkat, produktivitas aparatur meningkat, kesejahteraan pegawai meningkat, dan hasil-hasil pembangunan secara nyata dirasakan seluruh masyarakat. Secara bertahap, upaya tersebut diharapkan akan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kondisi ini akan menjadi profil birokrasi yang diharapkan. 5. Cagar Budaya. Penetapan cagar budaya sebagai citra Kabupaten Langkat yang religious dan berbudaya, sebagai kelanjutan dari budaya Kesultanan Melayu Langkat. Dengan demikian diharapkan terdapat penataan dan pengelolaan cagar budaya sehingga dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada cagar budaya. Dengan adanya penataan dan pengelolaan cagar budaya diharapkan kegiatan pariwisata dapat berkembang dan dapat menarik banyak wisatawan baik lokal maupun internasionam.

6. Pusat-pusat pelayanan baru. Kawasan pariwisata yang paling terkenal di Kabupaten Langkat adalah kawasan Bukit Lawang dan Tangkahan. Pada saat musim liburan kawasan ini diramaikan oleh wisatawan lokal maupun internasional. Pengembangan pusat-pusat wisata baru salah satunya adalah wisata pantai Brahwe. Kawasan wisata baru ini diharapkan mampu menarik banyak wisatawan terutama wisatawan dari Provinsi NAD, tidak hanya terpusat pada kawasan wisata Bukit Lawang dan Tangkahan. 7. Transportasi. Jumlah dan jenis kendaraan yang terus meningkat di Kabupaten Langkat tidak diikuti dengan peningkatan kualitas jalan yang signifikan. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan lalu lintas seperti kerusakan jalan dan keserawutan lalu lintas yang lainnya. Oleh karena itu harus ada

III-25


upaya untuk pengurangan kendaraan bermotor dengan tonase besar, mengupayakan pengaktifan kebali jalur-jalur kereta api di wilayah Kabupaten Langkat sebagai alternative sarana pengangkutan produksi perkebunan dan hasil galian tambang. Kebijakan pengurangan kendaraan pengankutan dengan tonase besar misalnya kebijakan pembatasan penggunaan jalan kabupaten dengan penyusunan Perda tentang penyelenggaran jalan daerah. Dengan penetapan kelas-kelas jalan di wilayah Kabupaten Langkat secara jelas, diharapkan dapat menekan kerusakan jalan akibat over tonase. 8.. Mitigasi Bencana. Terjadinya bencana banjir bandang Bahorok pada akhir tahun 2003, yang merupakan bencana alam berskala nasional. Bencana banjir dengan skala yang lebih kecil terus berulang hampir setiap tahun. Hal ini disebabkan wilayah Kabupaten Langkat memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah.Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Daerah, oleh sebab itu maka perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Bencana kebakaran meningkat dari tahun-ketahun di Kabupaten Langkat baik dipermukiman padat warga maupun di Pasar-pasar tradisonal. Untuk di permukiman warga sebaiknya tersedia hidrant kering yang dapat digunakan sewaktu-waktu. Sedangkan pada perkantoran/hotel-hotel diwajibkan untuk memiliki alat pencegah kebakaran dan sebaiknya secara rutin terdapat pengecekan alat-alat kebakaran sehingga tidak kadaluarsa. Selain itu sebaiknya juga ada simulasi bencana sehingga jika terjadi kebakaran warga sudah siap dan tidak menimbulkan banyak korban. 9. Permukiman tidak layak huni. Persentase permukiman tidak layak huni di Kabupaten Langkat pada tahun 2012. Masih terdapat ruha ber-atap rumbia/ijuk sebesar 13,93%, sedangkan yang berdiding bamboo/tepas sebanyak 19,68%. Hal yang perlu selanjutnya diperhatikan adalah kondisi sanitasi, drainase, jalan kampung, pengolahan limbah, pertamanan untuk mewujudkan rumah layak huni dan lingkungannya. 10. Pengadaaan air bersih Pengadaan air bersih di Kabupaten Langkat dibedakan menjadi air bersih sistem perpipaan dan non perpipaan. Masyarakat Kabupaten Langkat lebih banyak berakses air bersih non perpipaan, pada tahun 2012 mencapai 7% sedangkan untuk yang berakses non perpipaan sebesar 93%.

III-26


4.2.3 Isu Strategis Ekonomi Isu strategis ekonomi terkait dengan ketenagakerjaan, koperasi dan UMKM, penanaman modal, ketahanan pangan, pertanian, pariwisata, perikanan kelautan, pariwisata dan industri. Masing – masing sub dijelaskan sebagai berikut. 1) Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan di Kabupaten Langkat memiliki dinamika yang menarik untuk diketahui. Secara umum, ada empat hal penting yang menjadi perhatian: a. Peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja. Peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja meliputi beberapa aspek. Pertama, sejumlah kelompok buruh di Kabupaten Langkat menuntut upah minimum buruh dinaikkan menjadi di atas 1 juta rupiah. Kedua, mereka juga mengharapkan dihapuskannya system kontrak kerja dan outsourcing. Dalam hal ini, sosialisasi UU tenaga kerja ke perusahaan perlu dilakukan untuk meminimalisir konflik antara employee dan employer. Ketiga, para tenaga kerja juga menuntut jaminan atas kesehatan dan kesejahteraan lainnya. Keempat, perlindungan terhadap tenaga kerja khususnya wanita dan anak-anak juga masih terus dibicarakan. b. Penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan dengan implementasi nilai-nilai kearifan lokal juga masih hangat untuk didiskusikan. Beberapa program penanggulangan kemiskinan terus dilakukan, diantaranya: PNPM Mandiri PerKabupatenan dan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan di tingkat Desa/kelurahan. Hal tersebut ditujukan agar angka kemiskinan mengalami penurunan dengan basis standar ambang kemiskinan yang lebih tinggi. Selain itu, ada pemikiran yang juga menarik untuk dikaji, yaitu upaya pengentasan kemiskinan melalui jalur keagamaan dan perlombaan. c. Peningkatan kesadaran wirausaha bagi para sarjana oleh lembaga akademik. Selain itu, peningkatan kesadaran wirausaha bagi para sarjana perlu dilakukan oleh lembaga akademik. Karena kewirausahaan tidak hanya cukup diperoleh dari sejumlah teori, para mahasiswa dan pelajar perlu diberikan pelatihan ketrampilan khusus agar siap terjun ke dunia bisnis yang sebenarnya.

2) Koperasi dan UMKM.

III-27


Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi, termasuk menyediakan keperluan barang dan jasa suatu daerah. beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Langkat meliputi: a. Pemberdayaan pelaku UMKM–K melalui cara yang lebih kreatif. b. Menciptakan peluang usaha bagi masyarakat lokal berbasis komunitas kewilayahan (community based), dan c. Meningkatkan kerjasama antara UMKM dan perusahaan korporasi swasta maupun milik pemerintah. Selanjutnya, solusi yang kreatif dapat berhasil jika pelatihan yang diberikan pada para pelaku tepat sasaran. tepat sasasaran yang dimaksud dapat didasarkan pada bakat dan kebutuhan jenis ketrampilan yang dibutuhkan. Peluang juga muncul dalam penciptaan peluang usaha bagi masyarakat lokal berbasis komunitas kewilayahan (community based). Misalnya, penggalakan pengembangan Dodol dan Manisan di sepanjang Jalur Trans Sumatera. Selain itu, peningkatan kerjasama antara UMKM dan perusahaan korporasi swasta maupun milik pemerintah perlu dilanjutkan. Pembentukan modal ventura seperti yang tertuang dalam Deklarasi Jimbaran merupakan teladan yang dapat diadopsi. Semua hal tersebut tersebut akan berguna untuk meningkatkan produktivitas pelaku koperasi dan UMKM. 3) Penanaman Modal. Modal merupakan faktor produksi yang krusial dalam kegiatan ekonomi di suatu daerah. Semakin besar akumulasi modal yang ada, kegiatan ekonomi akan dapat memproduksi output pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, beberapa hal perlu diperhatikan terkait dengan penanaman modal di Kabupaten Langkat. a. Pelayanan jasa dengan dukungan sistem informasi pelayanan publik dan penciptaan iklim investasi. Keberadaan pelayanan yang baik serta iklim investasi yang kondusif akan menarik perhatian investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Langkat. b. Pelayanan investasi yang terpadu dan terintegrasi perlu disediakan agar birokrasi penanaman modal tidak menghambat kelancaran baik dari segi perizinan hingga selesai. c. Pemetaan kebutuhan investasi sektoral. Pemetaan ini berfungsi untuk mengoptimalkan multiplier effect dari investasi. Pemetaan sektor potensial, khususnya sektor jasa di Kabupaten Langkat, akan membantu pemerintah dalam managemen investasi. Kemudian, keberhasilan investasi ada satu sector tertentu, jasa, akan membawa dampak positif bagi sektor yang lain. d. Wilayah potensial investasi. Selain pemetaan sektor, pemetaan wilayah potensial juga perlu dilakukan agar sasaran investasi dapat tercapai.

III-28


e. Pendukung investasi. Aspek pendukung seperti kepastian hukum, kemudahan perijinan, stabilitas politik, kemudahan memperoleh tenaga kerja, insentif pada bidang pariwisata, dan pengelolaan investasi akan menentukan seberapa besar penanaman modal yang dapat diusahakan di Kabupaten Langkat. 4) Ketahanan Pangan. Ketahanan pangan merupakan salah satu dasar keberhasilan pembangunan di Kabupaten Langkat. ketahanan pangan tidak hanya didasarkan pada segi kuantitas, dimana semua warga mendapatkan makanan yang cukup dan memadai jumlahnya, namun pemerintah juga harus memperhatikan kualitas dari makanan yang didistribusikan. pengawasan dan pengelolaan pangan diperlukan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang ideal. Munculnya ragam bakteri dan virus yang dapat menyebar dengan cepat melalui air dan udara membahayakan tingkat higienitas makanan yang dikonsumsi. selain itu, peredaran makanan yang mengandung bahan tambahan pangan dan cemaran (bahan kimia, mikro organisme dan fisik) yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat. oleh sebab itu, pengawasan terhadap pangan dibutuhkan demi menjaga kesehatan masyarakat. Dari segi pengelolaan, pemerintah Kabupaten Langkat perlu menciptakan tata niaga yang berkeadilan dan efisien untuk menjaga stabilitas harga pangan. Perilaku para spekulan seringkali mengakibatkan inflasi pada saat-saat tertentu. 5) Pertanian. Isu yang mencuat dalam sektor pertanian Kabupaten Langkat adalah menurunnya daya dukung lahan dan air, dan alih fungsi lahan sawah menjadi areal penggunaan lainnya tingginya harga impor pangan. 6) Perdagangan. Beberapa isu strategis bidang perdagangan meliputi: a. Pengeskpor langsung. Mengembangkan potensi Kabupaten Langkat sebagai daerah pengekspor langsung. Selama ini Kabupaten Langkat masih menjadi daerah pengekspor sekunder, artinya prouk-produk dari wilayah ini lebih banyak di jual ke Kota Medan yang menjadi pengekspor utama, sebelum di ekspor keluar negeri. Hal ini menyebabkan jalur distribusi yang lebih panjang bagi produk lokal seperti hasil perkebunan dan pertambangan. Untuk menyikapi hal tersebut maka perlu dikembangkan Pelabuhan Pangkalan Susu sebagai pintu keluar bagi produksi Kabupaten Langkat. b. Persaingan ketat antara pasar modern dan pasar tradisional. Perkembangan pasar modern yang menawarkan berbagai kelebihan tidak terbendung. Keberadaan pasar ini membawa dua dampak baik

III-29


positif maupun negatif. Perkembangan yang tidak dikendalikan dan diarahkan akan mengancam pasar tradisional sebagai pemain lama dengan segala image yang melekat kepadanya. Namun di sisi lain pasar modern juga berperan sebagai pesaing yang menstimulus pasar tradisional untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan daya saingnya. Kondisi ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk dapat mengatur dan memberi ruang gerak yang adil dan seimbang bagi perkembangan dua pasar tersebut untuk menciptakan kepuasan bagi semua pihak termasuk masyarakat sebagai konsumen. c. Kebutuhan akan adanya payung hukum untuk mengatur persaingan pasar modern dan tradisional atau persaingan antar mereka sendiri. Persaingan antara pasar modern dan tradisional yang semakin ketat membutuhkan pengaturan oleh pemerintah agar persaingan berjalan adil dan tidak saling meniadakan. Kewenangan pemerintah di era otonomi daerah ini menjadi lebih leluasa untuk menciptakan produk hukum yang lebih berkeadilan dan tepat sasaran. d. Kebutuhan peningkatan pengendalian pasar modern. e. Menggiatkan promosi pasar tradisonal dengan image harga murah. Promosi pasar tradisional harus memiliki target yang jelas, apakaha akan menyasar konsumen akhir atau konsumen perantara. Hal ini penting agar promosi dapat memberikan efek yang nyata terhadapa perkembangan pasar tradisional dan mampu memberdayakan potensi yang dimilikinya. 7) Industri. a. Pengembangan industri pengolah sawit dan karet, dengan menitik beratkan pada pengolahan produk-produk hilir dari kedua komoditas utama perkebunan tersebut. b. Pengembangan sektor industri potensial berkembang ke arah industri kreatif dan kerajinan rakyat, yaitu industri yang berkaitan dengan gaya hidup. Pengembangan industry kreatif dan kerajinan rakyat dapat berupa kegiatan industri dengan skala rumah tangga, dan akan berjalan baik apabila dilakukan dengan adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara usaha skala kecil dan besar. c. Pemberdayaan pelaku industri kreatif dan kerajinan rakyat melalui pelatihan yang terfokus dan terukur. Melakukan atau menyelenggarakan pelatihan dengan tema yang spesifik sehingga dapat memenuhi kebutuhan di pasar tenaga kerja. Hal ini mengingat industri kreatif dan kerajinan rakyat memerlukan tingkat pemahaman dan ketrampilan yang cukup tinggi terkait dengan proses produksinya. Profesionalisme dan kehandalan tenaga kerja sangat dibutuhkan untuk menciptakan produk yang memiliki unsur kreatifitas sekaligus nilai ekonomi yang tinggi. 8) Pariwisata dan Budaya.

III-30


Kabupaten Langkat sebagai Kabupaten Pariwisata berbasis budaya dengan dukungan pelestarian dan pengembangan seni serta pelestarian cagar budaya. 1) Skenario “Pemberdayaan Masyarakat” dan komunitas lokal. Dengan adanya potensi wisata di wilayah Kabupaten Langkat, perlibatan partisipasi masyarakat dalam pariwisata di Kabupaten masih kurang. Dalam pengembangan pariwisata selama ini budaya masyarakat setempat lebih dilihat sebagai objek, sehingga mengakibatkan “menjual budaya” dengan adanya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dapat ditekankan kesetaraan antara masyarakat dengan wisatawan dan berkembangnya budaya sebagai jati diri bangsa. Masyarakat sendiri memberikan penjelasan tentang budaya dan kebiasaan setempat. Dengan demikian, wisatawan lebih mengerti tentang kebudayaan, kebiasaan dan kecenderungan mengikuti atau patuh pada aturan yang berlaku di tempat yang dikunjungi. Pengalaman dapat membantu saling pengertian dan menghargai nilanilai yang berbeda, yang pada gilirannya mendukung masyarakat untuk lebih terbuka dan memberi penjelasan tentang pengetahuan lokal kepada wisatawan. Pengembangan pariwisata melalui Community-Bassed Tourism (CBT), adapun definisi CBT adalah pariwisata yang menyadari kelangsungan budaya, sosial, dan lingkungan. Bentuk pariwisata ini dikelola dan dimiliki oleh masyarakat untuk masyarakat, guna membantu para wisatawan untuk meningkatkan kesadaran mereka dan belajar tentang masyarakat dan tata cara hidup masyarakat lokal (local way of life). Dengan demikan, CBT sangat berbeda dengan pariwisata massa (mass tourism). CBT merupakan model pengembangan pariwisata yang berasumsi bahwa pariwisata harus berangkat dari kesadaran nilai-nilai kebutuhan masyarakat sebagai upaya membangun pariwisata yang lebih bermanfaat bagi kebutuhan, inisiatif dan peluang masyarakat lokal. CBT bukanlah bisnis wisata yang bertujuan untuk memaksimalkan profil bagi para investor. CBT lebih terkait dengan dampak pariwisata bagi masyarakat dan sumber daya lingkungan (environmental resources). CBT lahir dari strategi pengembangan masyarakat dengan menggunakan pariwisata sebagai alat untuk memperkuat kemampuan organisasi masyarakat rural/lokal. A. Pariwisata budaya. a. Perlunya mengembangkan kecintaan masyarakat terhadap budaya Melayu Langkat dan budaya etnis lainnya dengan cita rasa Langkat, sekaligus sebagai daya tatik wisatawan menuju Kabupaten Langkat. b. Perlunya kerjasama antara SKPD terkait untuk mengupayakan menjaga dan melestarikan seni dan budaya di masyarakat dengan membentuk paguyuban-paguyuban sebagai wadah pengembangan budaya yang memiliki cita rasa Langkat.

III-31


c. Langkat tidak hanya berkembang karena Budaya Melayu, potensi kekayaan kultural (baik budaya Kolonial, Jawa, Karo, Tapanuli, Aceh, Minang, Banjar maupun China) dapat dijadikan warna tersendiri bagi kekhasan wisata budaya di Kabupaten Langkat dengan tetap menjunjung tinggi dan melestarikan budaya asli Melayu. d. Upaya mengembalikan toponimi (misal: nama jalan) sebagai gebrakan dalam menciptakan pencitraan Kabupaten Langkat sebagai Kabupaten budaya dan wisata. e. Revitalisasi citra Kabupaten Langkat perlu adanya kerjasama dengan daerah sekitar sebagai brand image „Sumatera Utara‟. Di mata wisatawan, „Sumatera Utara‟ tidak hanya Brastagi dan Danau Toba, tetapi juga ada Bukit Lawang dan Tangkahan sebagai ekowisata dan Khaul Tuan Guru di Besilam sebagai wisata Religius. Pencitraan harus dilakukan bersama-sama dengan daerah sekitar, baik pemerintah daerah maupun pelaku wisata untuk dapat bersaing dengan daerah tujuan wisata lainnya di Sumatera Utara. Selain itu juga perlu adanya karakteristik „Langkat‟ dalam berbagai aspek yang perlu diciptakan tanpa meninggalkan budaya Melayu Langkat. B. Pengembangan Bukit Lawang dan Tangkahan. a. Kawasan yang nyaman untuk dikunjungi, terkait dengan lalu lintas dan ketersediaan area parkir. Kabupaten Langkat wilayah terdekat dari Kota Medan untuk masuk kedalam Taman Nasional Gunung Leuser, yang terkenal sebagai konservasi lingkungan dan satwa Orang Utan, Gajah Sumatera dan Harimau Sumatera, dan pariwisata memiliki berbagai macam lokasi untuk dikunjungi sebagai obyek wisata. Salah satu kebanggaan yang dimiliki Kabupaten Langkat adalah Bukit Lawang dan Tangkahan. TNGL dikenal sebagai paru-paru dunia dan konsernasi berbagai satwa endemic di Sumatera yang dilindungi. Bukit Lawang dan menjadi primadona wisatawan selama liburan yang memilih Kabupaten Langkat sebagai tujuan wisata. Sejumlah permasalahan pun muncul. Sarana Transportasi, parker liar dan sampah menjadi keluhan sejumlah wisatawan yang berkunjung ke Bukit Lawang. Beberapa titik di kawasan Bukit Lawang juga menjadi tempat-tempat parkir liar dengan tariff yang sangat memberatkan pengunjung. Hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab kawasan Bukit Lawang menjadi kurang menarik bagi wisatawan. Sebagai alternatif solusi dari masalah parker liar perlu dilakukan pembinaan terhadap pelaku wisata di Bukit Lawang untuk mengutamakan kenyamanan pengunjung, serta membenahi atraksi-atraksi wisata yang ada didalamnya. b. Penataan kawasan Bukit Lawang dan Tangkahan.

III-32


Penataan kawasan Bukit Lawang hendaknya mengerucut pada satu pemahaman dan kesepemahaman yang sama, bahwa Kawasan Bukit Lawang dan Tangkahan, sebagai Kawasan Wisata Lingkungan dan Wisata Keluarga. Perlunya dibentuk kelompok masyarakat di sekitar Kawasan Bukit Lawang dan Tangkahan untuk terlibat bersama dalam upaya penataan Kawasan Bukit Lawang dan Tangkahan sebagai kawasan lingkungan dan kawasan konservasi diharapkan mampu meminimalisir terjadinya konflik dalam perencanaan. C. Pengembangan Kampung-Kampung Wisata di Langkat. a. Melalui pengembangan agrowisata (misal: wisata lintas alam, wisata perkebunan sawit dan karet, wisata apotik hidup, penandaan kampong nelayan, peta wisata, dan lain-lain) agar lebih dikenal. Salah satunya dengan mengembalikan opini bahwa Langkat adalah salah satu pusat perkebunan di Sumatera Utara. b. Peningkatan promosi wisata baik melalui pelaku usaha wisata maupun media yang lain. 4.2.4 Isu Strategis Kemiskinan Isu strategis kemiskinan meliputi isu Penurunan Angka Kemiskinan secara signifikan, Standart Penduduk Miskin Masih Rendah, pertambahan penduduk miskin dari daftar penduduk rentan miskin, pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin, asuransi kesehatan untuk keluarga miskin (KMS), mental keagamaan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, peran serta penduduk yang mampu untuk mengatasi kemiskinan dan perlunya kader-kader pengentasan kemiskinan. 1) Penurunan Angka Kemismikan secara signifikan Jumlah penduduk miskin berdasarkan BPS Sumatera Utara untuk Kabupaten Langkat tahun 2010 adalah sebanyak 104,800 jiwa atau 10,85% total penduduk, pada tahun 2011 sebanyak 100,800 jiwa atau 10,31% total penduduk, dan pada tahun 2012 sebanyak 97.750 jiwa atau 10,02% dari total pendudk. Penurunan yang signifikan ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Kabupaten untuk memerangi kemiskinan. Hal ini harus terus ditingkatkan dari tahun ke tahun sehingga akan kemiskinan dapat ditekan sekecil mungkin. Penurunan angka kemiskinan ini tentu saja harus diikuti dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan dan dapat ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan penduduk Kabupaten Langkat. 2) Pertambahan Penduduk miskin dari daftar penduduk rentan miskin. Adanya perubahan standar kemiskinan dan kenaikan harga bahan baku dapat menyebabkan kerentanan bagi masyarakat yang rentan miskin untuk menjadi penduduk miskin. Mereka terancam untuk

III-33


masuk kedalam kategori miskin meningkatkan kesejahteraan mereka

jika

mereka

tidak

mampu

3) Pelayanan Kesehatan bagi keluarga miskin Prosedur pelayanan kesehatan dan pengurusan administrasi bagi keluarga miskin masih dirasakan sulit bagi keluarga miskin. Pembinaan dan sosialisasi penyuluhan kesehatan perlu dilakukan khususnya bagi keluarga kurang mampu agar pengetahuan tentang pentingnya menjaga kesehatan dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari hari. 4) Asuransi kesehatan untuk keluarga miskin (KMS). Asuransi ini sangat dibutuhkan oleh penduduk miskin agar mereka memperoleh akses untuk pelayanan kesehatan meskipun mereka kurang mampu. Hal ini karena biaya kesehatan sekarang ini yang semakin mahal. Sehingga dengan adanya KMS ini dapat membantu mempermudah penduduk miskin untuk memperoleh akses kesehatan. KMS ini harus diterima oleh penduduk yang benarbenar miskin dan tidak boleh salah sasaran. 5) Mental Keagamaan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Dalam pengentasan kemiskinan diharapkan menggunakan aspek keagamaan sehingga masyarakat yang miskin bersedia berusaha lebih keras untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik. Aspek keagamaan ini harus dimasukkan dalam setiap sosialisasi kemiskinan. 6) Peran serta penduduk yang mampu untuk mengatasi kemiskinan. Penduduk mampu memiliki peran besar untuk turut serta mengatasi permasalahan kemiskinan. Mereka yang mampu harus bisa memberdayakan penduduk yang kurang mampu sehingga dapat membantu meningkatkan taraf hidup mereka. Pembukaan lapangan kerja oleh mereka yng mampu dapat membantu penduduk miskin memperoleh pekerjaan. dengan demikian dapat membantu mengurangi pengangguran. 7) Kader-kader Pengentasan Kemiskinan. Kader-kader Pengentasan Kemiskinan diperlukan untuk memantau penduduk miskin pada tingkat yang paling bawah yaitu RT/RW. Mereka harus terus mendata penduduk miskin dan memberikan sosialisasi terkait kemiskinan. 4.2.5 Isu Strategis Pendidikan Isu strategis pendidikan meliputi hal-hal berikut ini : 1) Pendidikan Inklusif Kabupaten Langkat telah melewati wajib belajar 9 tahun meskipun belum sepenuhnya berhasil. Kesempatan belajar tidak hanya menjadi

III-34


hak bagi usia sekolah tetapi terbuka bagi seluruh warga yang ingin meningkatkan pendidikan dan pengetahuannya. Dalam hal ini berkaitan dengan akses pendidikan untuk semua baik menyangkut sekolah formal, non formal maupun informal. Untuk ini keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pendidikan menjadi kendala khususnya pada pendidikan non formal dan informal untuk memberikan akses pendidikan bagi semua. 2) Peningkatan pemerataan mutu pendidikan formal, non formal dan informal. Dalam rangka memenuhi amanat sebagaimana digambarkan dalam RPJPD, maka peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan menjadi sangat penting. Peningkatan mutu ini dipengaruhi berbagai faktor seperti kurikulum, sumber daya manusia, sarana prasarana dan iklim yang kondusif, dan penguasaan teknologi dan informasi dalam rangka mewujudkan hasil pendidikan berdaya saing tinggi. 3) Peningkatan mutu lulusan melalui pemberian pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan Akhir-akhir ini mulai disorot tentang menurunnya rasa nasionalisme, rasa berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penumbuhan rasa nasionalisme tidak hanya sekedar simbol-simbol tetapi menerapkan pendidikan karakter yang sebenarnya, tidak hanya sekedar pengajaran. 4.2.6 Isu Strategis Kesehatan The five level prevetion by leavel and clark terdiri dari 1)Promosi Kesehatan 2) Pencegahan dan Perlindungan Kesehatan, 3) Pengobatan 4)Pembatasan kecacatan dan 5) Pemulihan kesehatan. Sedangkan promosi kesehatan meliputi : penyuluhan kesehatan, forum diskusi kesehatan, klompencapir gaya almarhum Presiden Soeharto, Usaha Kesehatan Sekolah yang pada prinsipnya melakukan sosialisasi kesehatan atau menyebar-luaskan pengetahuan sehat, dan sebagainya. Pencegahan kesehatan meliputi : mandi bersabun, sikat gigi, identifikasi kandungan makanan jajanan, pemberantasan jentik-jentik nyamuk, identifikasi anjing yang mengandung Rabies, dan sebagainya. Perlindungan kesehatan meliputi : mengenakan jaket, helm, masker, sarungtangan, kelambu, payung, sun cream agar tidak tersengat panas matahari, dan sebagainya. Pengobatan meliputi : penyuntikan, pemberian obat, operasi, dan sejenisnya. Pembatasan kecacatan meliputi : melakukan follow up terhadap pasien pasca pengobatan, pencegahan metastase atau perluasan kanker pasca treatment, kunjungan ke rumah pasien dan sebagainya. Pemulihan kesehatan itu meliputi : pembinaan lansia,

III-35


pembinaan wanita tuna susila, pengembalian mantan penderita ke tempat kerja semula atau ke sekolah lagi atau ke rumahnya lagi, dan sejenisnya. Kuratif atau pengobatan adalah cara-cara pasive yaitu menunggu penderita yang sakit untuk diobati Yyang dalam konsep DEPKES disebut sebagai paradigm sakit ini mahal sekali. Sebaliknya 4 lainnya adalah paradigma sehat adalah lebih aktif dan murah biayanya. Paradigma sehat banyak dikerjakan di negara maju, sebaliknya paradigma miskin banyak digunakan pada negara miskin. Berikut adalah isu strategis kesehatan: 1) Pelayanan kesehatan dasar. Standar Pelayanan Minimal kesehatan merupakan standar pelayanan publik untuk menjamin minimum pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh masyarakat dari Pemerintah. PUSKESMAS (Pusat Kesehatan Masyarakat) sebagai salah satu institusi fasilitas pemerintah daerah dan sebagai lini terdepan dalam pemberian pelayanan kesehatan nonprofit kepada masyarakat dan merupakan ujung tombak dalam sistem kesehatan Nasional, juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan dengan baik berdasarkan wewenang tugas pokok dan fungsinya yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, masalah dan kemampuan Puskesmas tersebut. Masalah globalisasi kesehatan membawa konsekuensi, yaitu kompetensi pelayanan kesehatan pemerintah akan terdesak oleh investasi asing dan minimal membentuk persepsi masyakat tentang pelayanan yang layak diterima. Akibat dari tuntutan masyarakat tersebut, profesionalisme pelayanan semakin dipacu tetapi berdasarkan koridor kebijakan standar pelayanan yang telah disusun. 2) Peran serta masyarakat.

masyarakat

dalam

upaya

peningkatan

kesehatan

Peran serta masyarakat merupakan keikutsertaan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam setiap menggerakan upaya kesehatan yang juga merupakan tanggung jawab sendiri, keluarga dan masyarakatnya. Peran serta masyarakat adalah proses ketika individu dan keluarga dan serta lembaga swadaya masyarakat, termasuk swasta bertanggung jawab atas kesejahteraan kesehatan diri sendiri, keluaga dan masyarakat. Dalam sistem kesehatan nasional, pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehan masyarakat. Upaya menjaga kesehatan masyarakat juga dapat dilakukan dengan pelibatan komunitas masyarakat. Pelayanan kesehatan berbasis komunitas perlu dikembangkan di Kabupaten Langkat dengan memberdayakan dan melibatkan masyarakat demi mempertahankan manusia sehat secara fisik dan mental. Peran masyarakat dalam melakukan pencegahan/preventif terhadap penyakit, baik dalam tatanan rumah tangga atas kesadaran sendiri dan secara sukarela sudah merupakan kebutuhan yang urgen. Rumah

III-36


tangga sehat berarti mampu menjaga, meningkatkan dan melindungi kesehatan setiap anggota rumah tangga dari gangguan ancaman penyakit dan lingkungan yang kurang kondusif. Dengan adanya peran masyarakat dalam kesehatan, maka diharapkan setiap anggota keluarga meningkat kesehatannya dan tidak mudah sakit sehingga produktivitas kerja anggota keluarga juga meningkat. Anak-anak akan tumbuh sehat dan cerdas. Karenanya pengeluaran biaya rumah tangga dapat difokuskan untuk pemenuhan gizi keluarga, pendidikan dan modal usaha untuk peningkatan pendapatan keluarga. Peran serta masyarakat dalam menjaga kesehatan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: a. Peran serta masyarakat karena Imbalan. Adanya peran serta karena adanya imbalan tertentu yang diberikan baik dalam bentuk imbalan materi atau imbalan kedudukan. b. Peran serta masyarakat karena Paksaan/Perintah. Masyarakat berperan serta karena adanya ancaman atau sanksi. c. Peran serta masyarakat karena Identifikasi. d. Peran serta masyarakat karena Tuntutan Hak Asasi & Tanggung Jawab. e. Peran serta masyarakat yang disertai kreasi dan daya cipta. f. Peran serta masyarakat karena kesadaran Peran serta atas dasar kesadaran tanpa adanya paksaan atau harapan dapat imbalan. 3) Permasalahan kesehatan ibu Pemeliharaan kesehatan ibu berkorelasi dengan angka kematian ibu. Kesehatan ibu biasanya banyak diperhatikan pada saat masa kehamilan, saat proses persalinan dan pasca melahirkan. Ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya kematian ibu, yakni terlalu tua saat hamil, terlalu muda untuk hamil, terlalu sering hamil, dan terlalu dekat jarak kehamilan. Jika keempat itu bisa diperbaiki maka angka kematian ibu bisa diturunkan. Upaya untuk menjaga kesehatan ibu dan menurunkan kematian ibu perlu dilaksanakan secara bersamasama, tidak hanya pihak pemerintah akan tetapi juga lingkungan keluarga memiliki peran yang mampu memberikan dukungan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan pendidikan kesehatan reproduksi di kalangan siswa sekolah mulai dari SD hingga SMA. Selain itu, juga menanamkan norma dan budaya bahwa menikah itu idealnya hingga usia 24-25 tahun. 4) Status Gizi Balita Status gizi balita harus diperhatikan. Mereka harus memperoleh gizi yang cukup. Gizi bagi balita dapat mempengaruhi perkembangan balita kedepannya. Jika gizi balita cukup maka blita tersebut bisa menjadi

III-37


anak yang sehat dikemudian hari. Tetapi jika gizi balita kurang maka dapat mempengaruhi perkembangannya. 5) Potensi endemisitas berbagai penyakit menular Endemisitas penyakit menular pada lingkungan permukiman harus dicegah. Oleh karena itu hal-hal yang dapat dilakukan : • Terwujudnya peningkatan kesehatan lingkungan pengendalian penyakit menular di masyarakat.

dengan

• Pengendalian penyakit menular 6) Upaya promotif dan preventif terhadap berbagai jenis penyakit Upaya promotif dan preventif terhadap berbagai jenis penyakit dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat agar penyebaran penyakit menular bisa dicegah sedini mungkin dan Memperkuat program promosi kesehatan untuk pencegahan dan mengatasi masalah-masalah kesehatan. Pelayanan kesehatan telah dilakukan dengan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, namun saat ini yang lebih banyak dilakukan adalah upaya kuratif. Upaya pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat dikembangkan dengan adanya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). 7) Perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan Hospital building belum memenuhi syarat/standar prasarana kesehatan. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan elayanan kesehatan bagi masyarakat sehingga mereka merasa nyaman untuk berobat.

4.2.7 Isu Strategis Lingkungan Merujuk pada isu-isu global, baik yang tercantum pada Millenium Development Goals (MDGs) maupun Agenda 21, terdapat beberapa isu lingkungan penting di Kabupaten Langkat yang selaras dengan isu-isu global, dan harus mendapat perhatian lebih. Goal ke-7 MDGs menyebutkan tentang Ensure Environmental Sustainability, atau jaminan keberlanjutan lingkungan. Goal atau tujuan ke-7 MDGs tersebut memiliki target untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam program dan kebijakan negara, dan mengembalikan sumber daya yang hilang. Isu strategis lingkungan yang ada di Kabupaten Langkat, jika dikaitkan dengan isu global dapat dikelompokkan menjadi 4 fokus: 1) Perlindungan terhadap Atmosfer/Pengendalian pencemaran udara. Isu terkait perlindungan terhadap atmosfer didasari atas kesepakatan internasional Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer

III-38


tahun 1985, Montreal Protocol on Substances yang merupakan amandemen dari Deplete the Ozone Layer tahun 1987, United Nations Framework Convention on Climate Change tahun 1992 dan intrumen internasional dan regional lainnya. Isu perlindungan atmosfer ditujukan untuk menekan pemicu perubahan iklim dan kebocoran lapisan ozon, melalui mengurangi, mengevaluasi, dan mengatur ulang aktifitas penyebab emisi. Upaya sekuestrasi dapat dilakukan dengan mengembangkan tutupan vegetasi. Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan lahan yang masih terbuka untuk ruang terbuka hijau baik yang privat maupun yang ruang publik.Walaupun RTH tidak mungkin mampu menyerap emisi yang dihasilkan oleh penduduk Kabupaten Langkat, keberadaan RTH dapat memperbaiki iklim mikro Kabupaten dan estetika Kabupaten. Dengan demikian perluasan RTH di area publik dan privat merupakan isu masih penting untuk diangkat pada lima tahun mendatang. Selain perluasan RTH, RTH harus dikembangkan sebagi fungsi habitat satwa dan pengembangan ekonomi lokal untuk mewujudkan terwujudnya kampung hijau dan Kabupaten hijau. Jika dirinci, isu strategis Lingkungan Kabupaten Langkat dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap atmosfer adalah: • Peningkatan jumlah penduduk dan aktifitasnya, terkait konsumsi bahan bakar fosil (listrik, transportasi, memasak). b) Alternatif energi terbarukan dan ramah lingkungan di sektor transportasi. c) Pengembangan sistem transportasi masal yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. d) Zero waste dalam industri dan rumah tangga. e) Peningkatan penyerapan karbon Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2) Perlindungan ketersediaan air. Sumber air tawar merupakan komponen penting dari hidrosfer bumi dan merupakan bagian yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan keseluruhan ekosistem. Air dibutuhkan oleh semua aspek kehidupan. Sehingga keberadaan air harus dipastikan ketersediaannya dengan kualitas yang baik, karena dengan demikian akan memelihara keseluruhan populasi di planet ini, selain itu juga memelihara fungsi hidrologi, biologi dan kimia ekosistem, menyesuaikan aktifitas manusia dalam pemanfaatan air sesuai batas-batas kemampuan alam, dan melawan vektor penyakit yang hidup di air.

III-39


Jika dirinci, isu strategis lingkungan Kabupaten Langkat dalam kaitannya dengan perlindungan ketersediaan air tawar secara kualitas maupun kuantitas adalah: a. Peningkatan kebutuhan air bersih b. Ketersediaan air tanah yang terus menurun c. Pencemaran air permukaan dan air tanah oleh limbah cair rumah tangga, industri, maupun pertanian d. Sumur resapan dan biopori e. Kerusakan ekosistem aquatik sungai f. Penanganan air limbah dan penyediaan sanitasi lingkungan g. Gerakan program kali bersih h. Sarana saluran drainase yang belum tertata akibat peralihan lahan pertanian menjadi lahan permukiman i. Pengelolaan air limbah pedagang kaki lima j. Pengembangan MCK Komunal k. Sarana saluran limbah rumah tangga/asseinering sebagai pendukung kebersihan lingkungan l. Kesadaran masyarakat tentang fungsi sumur resapan air hujan 3) Manajemen limbah padat berwawasan lingkungan dan isu-isu terkait sampah. Limbah padat yang dimaksud disini adalah limbah domestik dan tidak berbahaya. Keberadaan limbah tersebut disebabkan karena pola produksi dan konsumsi yang tidak sustainable. Meskipun tidak berbahaya, akumulasi limbah padat (sampah) jika tanpa pengelolaan dengan baik mendatangakan banyak permasalahan lingkungan. Adapun isu strategis terkait limbah padat atau sampah di Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut: a. Penyediaan lahan untuk TPA b. Pengolahan sampah sebelum masuk TPA (pemilahan, reuse, recycle, reduce) c. Penggurangan penggunaan tas plastik warna (peran serta usaha retail dan swasta) d. Inovasi pengelolaan sampah komunal 4) Kesiapsiagaan bencana Kabupaten Langkat tidak lepas dari ancaman bencana baik yang bencana alam maupun non alam. Ancaman bencana yang sering

III-40


dihadapi oleh penduduk Kabupaten Langkat adalah bencana kebakaran, angin ptuing beliung, dan banjir di DAS Wampu, Batang serangan dan Besitang. Ancaman bencana tersebut harus selalu disadari oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Langkat sehingga upaya pengurangan resiko bencana selalu menjadi pertimbangan dalam setiap program pembangunan. 5) Membangun perilaku ramah lingkungan. Perilaku masyarakat terhadap lingkungan merupakan isu strategis yang harus menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan Kabupaten Langkat. Membangun perilaku ramah lingkungan merupakan proses yang panjang dan harus dimulai sejak dini, bertahap dan berkesinambungan.upaya-upaya strategis dalam membangun perilaku ramah lingkungan di Kabupaten Langkat dapat dilakukan dengan: a. Kampanye lingkungan mengenai Kabupaten/kampung hijau, kali bersih, dan langit biru. b. Peningkatan kapasitas kader lingkungan (satpol PP pelanggaran ringan, motivator, fasilitator, kader, jumilah, jumanta dan lain lain). c. Peningkatan peran dunia usaha/retail dalam pengurangan penggunaan plastic berwarna dan bahan tidak dapat didaur ulang.

III-41

ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Recommend Documents