BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan Pembangunan Kota Padangsidimpuan Pemerintah Kota Padangsidimpuan telah melaksanakan berbagai program pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Namun sebagai Kota yang dinamis dan baru tumbuh
Kota
Padangsidimpun
tentu
saja
masih
memiliki
berbagai
permasalahan baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor baik pada skala lokal Kota, regional maupun global dalam 5 (lima) tahun terakhir. Permasalahan – permasalah tersebut
timbul karana
banyaknya kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal atau adanya kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, serta ancaman yang tidak diantisipasi. Perumusan masalah ini sangat penting untuk mendefenisikan visi dan misi pembangunan Kota Padangsidimpuan dan kemudian dapat
dijabarkan
menjadi tujuan dan sasaran pembangunan dan dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Secara umum permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Padangsidimpuan meliputi permasalahan dan tantangan yang
terkait
dengan
kesehatan
masyarakat,
kapasitas
dan
kualitas
pemerintahan, infrastruktur daerah, permasalahan pendidikan, dan daya saing ekonomi daerah.
RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017
IV-1
Gambar 4.1. Pola Hubungan Permasalahan, Visi dan Misi, dan Program Kepala Daerah
Permasalahan Kota Padangsidimpuan
Program kegiatan
Isu Strategis
Tujuan dan sasaran
Visi dan MiSi
4.1.1 Permasalahan Kesehatan Pembangunan kesehatan secara umum telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini misalnya di tandai dengan semakin menurunnya angka kematian bayi/1000 kelahiran, serta semakin meningkatnya trend angka harapan hidup masyarakat Kota Padangsidimpuan. Namum demikian masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu penyelesaian dan mendapat perhatian semua pemangku kepentingan antara lain: belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan, belum optimalnya Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK), keterbatasan jumlah dan mutu tenaga kesehatan, serta penyebarannya yang kurang merata. Pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan termasuk rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat ber Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Penyelenggaraan
RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017
IV-2
kesehatan di Kota Padangsidimpuan dikembangkan dengan mendorong promosi kesehatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan
lingkungan
dan
perorangan,
optimalisasi
sistem
jaminan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padangsidimpuan khususnya keluarga miskin, penerapan ISO pada fasilitas kesehatan, penyempurnaan sistem rujukan, optimalisasi kegawat daruratan, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan. 4.1.2 Permasalahan Pendidikan Pendidikan merupakan syarat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing Kota Padangsidimpuan. Penyelenggaraan pendidikan
menjadi
perhatian
semua
pemangku
kepentingan
baik
Pemerintah Indonesia, Pemerintah Sumatera Utara, dunia usaha dan masyarakat.
Permasalahan
pendidikan
ditandai
masih
kurangnya
partisipasi orang tua (komite sekolah), kompetensi guru belum optimal, kurangnya minat baca para siswa dan guru, belum berfungsinya secara optimal perpustakaan daerah, kurangnya jam wajib guru, penyebaran guru belum merata, kopetensi lulusan masih rendah, masih lebih besarnya jumlah SMA di bandingkan SMK,
serta masih rendahnya tingkat
penggunaan Informasi dan Tekhnologi (IT) di sekolah. Penyelenggaraan pendidikan di Kota Padangsidimpuan dikembangkan untuk mendorong peningkatan daya saing, melalui penyediaan sistem penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang berkualitas, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengajaran yang handal, kualitas sumber daya manusia pendidik yang memadai, sistem pendidikan yang komprehensif, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan dan penerapan sistim rayonisasi dalam penerimaan peserta didik baru.
RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017
IV-3
4.1.3 Permasalahan Reformasi Birokrasi Permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara lain belum optimalnya pelaksanaan konsep Reformasi Birokrasi secara efisien dan efektif. Belum optimalnya pembenahan birokrasi menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku (mind set) seluruh aparat pemerintahan secara terpadu dan berkesinambungan. Belum optimalnya sinergitas yang baik antara lembaga pemerintah, maupun antara lembaga pemerintahan dengan dunia usaha dan masyarakat. Masih lemahnya kapasitas aparatur, serta belum adanya penataan struktur birokrasi, dan penataan distribusi pegawai negeri sipil. Reformasi Birokrasi merupakan konsep dengan ruang lingkup yang luas, mencakup
pembenahan
struktural,
prosedural,
kultural,
dan
etika
birokrasi. Birokrasi diharapkan menjadi pelayan masyarakat, abdi negara dan teladan bagi masyarakat. Pemerintah Kota Padangsidimpuan sudah melakukan berbagai program dalam rangka reformasi birokrasi, antara lain: Pembuatan fakta inegritas pejabat daerah, menjalin BPKP dalam hal pembinaan administrasi
kerjasama dengan
(diklat keuangan, diklat
kepegawaian, diklat bidang pengawasan), serta penataan struktur birokrasi. 4.1.4 Permasalahan Keuangan Daerah Pembangunan anggaran
Kota
yang
pembangunan
Padangsidimpuan
memadai. tidak
saja
perlu
Mobilisasi bergantung
didukung
sumber-sumber pada
sumber
ketersediaan pendanaan pembiayaan
konvensional, akan tetapi perlu melihat sumber-sumber pembiayaan nonkonvensional. Permasalahan umum dalam pembiayaan pembangunan Kota Padangsidimpuan
adalah
kurangnya
kemampuan
meningkatkan
dan
memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah baik yang konvensional maupun non-konvensional. Hal ini terlihat dari: masih kurang
RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017
IV-4
optimalnya penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi, masih banyaknya potensi daerah yang bisa meningkatkan PAD belum digali, belum berfungsinya BUMD secara optimal, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. 4.1.5 Permasalahan Sistem Transportasi Pembangunan Transportasi di Kota Padangsidimpuan masih dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain kapasitas jalan yang tidak memadai (masih banyaknya jalan yang rusak), terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum, serta tidak berfungsi terminal secara terpadu. Ketiga persoalan ini menyebabkan mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat menjadi terganggu, berkontribusinya pada peningkatan biaya mobilitas barang sektor primer (pertanian) dan tersier (perdagangan), serta rendanya tingkat investasi di Kota Padangsidimpuan. 4.1.6 Permasalahan
Kemiskinan
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan
Kota
Padangsidimpuan.
Menurut
catatan
BPS
Kota
Padangsidimpuan angka kemiskinan di Kota Padangsidimpuan mengalami fluktuatif
tahun 2006 jumlah kemiskinan tercatat sebesar 12,22 %
kemudian turun menjadi 10,91 % pada tahun 2007, meningkat kembali menjadi 11,61 % pada tahun 2008, kemudian turun menjadi 9,77 % pada tahun 2009, dan meningkat kembali menjadi 10,53 % pada tahun 2010.
RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017
IV-5
Selain
menimbulkan
masalah
ekonomi,
kemiskinan
Padangsidimpuan seperti umumnya daerah-daerah lain
di
Kota
disinyalir
dapat
menimbulkan pengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Berbagai gangguan dan masalah sosial seringkali disebabkan karena tekanan kemiskinan. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis kondisi ini dapat menimbulkan ganggguan terhadap ketertiban umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal. 4.1.7 Permasalahan
Ketahanan Pangan.
Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling hakiki bagi manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi agar kelangsungan hidup masyarakat terjaga dengan baik. Permasalahan ketahanan pangan yang perlu mendapat perhatian antara lain: kontinitas pemenuhan gizi masyarakat, aksesibilitas masyarakat atas pangan, pola konsumsi pangan, peningkatan mutu dan keamanan pangan, penguatan jalur distribusi pangan, dan kehandalan kelembagaan pangan dan gizi. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Kota Padangsidimpuan perlu upaya untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan terutama kelembagaan yang menangani masalah pangan dan gizi.
Dua
indikator
Kota
utama
yang
harus
menjadi
perhatian
Pemerintah
Padangsidimpuan dalam persoalan ketahanan pangan yakni, ketersedian bahan pangan, dan kemapuan masyarakat menjangkau bahan pangan yang berkualitas.
RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017
IV-6
4.1.8 Permasalahan
Stabilitas ekonomi
Perekonomian makro daerah merupakan kondisi yang penting dalam pembangunan daerah. Dalam konteks ini stabilitas ekonomi merupakan faktor
fundamental
berkelanjutan
untuk
(sustainable
menjamin economic
pertumbuhan growth).
ekonomi
Perkembangan
yang situasi
stabilitas ekonomi saat ini tidak terlepas peran dari indikator makro ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan nilai tukar mata uang asing. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Kota Padangsidimpuan secara sektoral memperlihatkan sektor-sektor unggulan (yang mempunyai peran dominan dalam perekonomian Kota Padangsidimpuan) seperti: sektor perdagangan, dan jasa mengalami pertumbuhan yang relatif stabil, Kemudian untuk laju inflasi di Kota Padangsidimpuan terus mengalami fluktuatif, pada tahun 2007 BPS Kota Padangsidimpuan mencatat bahwa laju inflasi Kota Padangsidimpuan adalah sebesar 5,87 %, kemudian meningkat menjadi 12,34 % pada tahun 2008,
mengalami penurunan secara drastis pada
tahun 2009 yakni menjadi 1,87 %, meningkat kembali pada tahun 2010 menjadi 7,24 %, dan turun kembali pada tahun 2011 yakni menjadi 4,66 %. Namun kalau kita ambil rata-ratanya selama lima tahun terakhir tingkat inflasi di Kota Padangsidimpuan masih berada dibawah tingkat inflasi Sumatera Utara. 4.1.9 Permasalahan Pencemaran Lingkungan Permasalahan
pencemaran
lingkungan
dapat
berdampak
pada
keberlanjutan Pembangunan Kota sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif.
Terdapat
dua
kelompok
permasalahan
pencemaran
lingkungan di Kota Padangsidimpuan, yaitu persampahan dan penanganan polusi udara.
RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017
IV-7
Pengelolaan
persampahan
dihadapkan
pada
masalah
meningkatnya
produksi sampah Kota, sistem pengelolaan sampah yang belum terpadu, dan terbatasnya penyediaan tempat pemerosesan akhir. Peningkatan produksi sampah Kota merupakan konsekuensi logis dari pertambahan penduduk yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi serta peningkatan aktivitas perkotaan. Pengelolaan sampah kota masih dilaksanakan dengan paradigma “membuang sampah” belum pada “mengolah sampah” dari sumbernya. Dengan kata lain masyarakat belum didorong sepenuhnya untuk melakukan pengelolaan sampah dengan sistem 3 R (reduce, reuse, recycle). Sedangkan penyediaan Tempat Pemerosesan Akhir (TPA) sampah dihadapkan pada keterbatasan lahan. Sumber utama pencemaran udara berasal dari emisi kendaraan bermotor. Polusi udara berpengaruh pada penurunan kualitas kesehatan penduduk yang pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas daerah. 4.1.10
Permasalahan Perdagangan dan Jasa
Kota Padangsidimpuan sebagai Kota Perdagangan dan Jasa serta pusat kegiatan
Wilayah
Tabagsel
memerlukan
pembangunan
fasilitas
dan
infrastruktur yang memadai dan mencukupi agar dapat bersaing dengan Kota/Daerah
lain diwilayah Tabagsel. Untuk mewujudkan fungsi Kota
Perdagangan dan Jasa serta pusat kegiatan wilayah tersebut permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah persiapan infrastruktur guna menghadapi
aktivitas
Padangsidimpuan.
perdagangan
Posisi
strategis
baik
dalam
maupun
Kota
Padangsidimpuan
luar
Kota
terhadap
perekonomian Tapanuli Bagian Selatan membutuhkan dukungan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dan instrumen pembangunan untuk melangsungkan
kegiatan
perekonomian
regional
dan
aktivitas
jasa
keuangan dan jasa lainnya perlu ditingkatkan di masa yang akan datang, Kota Padangsidimpuan dihadapkan pada tantangan untuk mengakomodir dan melayani kebutuhan dunia usaha secara lebih baik dan berkelanjutan.
RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017
IV-8
Oleh karena itu, ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) dan infrastruktur publik yang mencukupi dan memadai serta berdaya saing didukung dengan kebijakan publik yang kondusif akan dapat mendukung iklim investasi secara berkelanjutan. 4.1.11
Permasalahan Iklim Investasi
Iklim investasi Kota Padangsidimpuan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal dapat dilihat dari situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, kenyamanan investor dalam mengurus 28 proses perizinan termasuk bea pajak dan retribusi yang dikenakan, akses terhadap bahan baku serta potensi pasar lokal dalam menyerap hasil produksi. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Padangsidimpuan secara umum masih dalam kendali penuh aparatur terkait. Pada umumnya kondisi kamtibmas berkaitan dengan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya yang akhirnya melahirkan munculnya permasalahan kriminalitas, penyandang masalah sosial,
dan pada akhirnya menjadi gangguan
terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Selama tahun 2006-2009, di wilayah Kota Padangsidimpuan tidak terjadi gangguan yang sifatnya mengarah kepada konflik berbasis SARA, anarkisme maupun separatisme, tetapi lebih kepada penanganan gangguan sosial yang merupakan tindak pidana murni: pencurian, penganiayaan, perjudian dan lain – lain yang levelnya masih berada pada batas yang normal. Selanjutnya, selain permasalahan perizinan, keamanan ketertiban, dan kepastian hukum, dalam perbaikan iklim investasi juga dipengaruhi oleh kondisi dan ketersediaan infrastruktur: Infrastruktur yang perlu mendapat perhatian
adalah
jalan
dan
sistem
transportasi,
pasar
dan
pusat
perdagangan. Permasalahan lainnya adalah jaminan ketersedian bahan baku, sinergisitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan perbaikan iklim investasi.
RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017
IV-9
4.1.12
Permasalahan Daya Saing Daerah.
Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran
konsumsi rumah tangga per kapita,
pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dan produktivitas total daerah. Dari sisi daya beli masyarakat, BPS Kota Padangsidimpuan mencatat
bahwa
Padangsidimpuan menunjukkan
pada
tahun
mencapai Rp.
bahwa
pada
2011
daya
500.000
rentang
tahun
beli
masyarakat
Kota
dari data pola konsumsi 2007
–
2011,
proporsi
pengeluaran rumah tangga untuk belanja non makanan rata-rata adalah mencapai 43.02 % 56.98 %. dengan
sedang pengeluaran untuk makanan rata-rata adalah
Masih lebih besarnya proporsi belanja proporsi belanja bukan makan
makanan dibanding
menunjukkan
bahwa situasi
kehidupan ekonomi masyarakat Kota Padangsidimpuan masih berada dalam
level yang menengah, namun semakin mengecilnya perbadingan
proporsi dua jenis pengeluaran tersebut dapat dijadikan indikator bahwa tingkat kehidupan ekonomi masyarakat Kota Padangsidimpuan terus mengalami perbaikan dan peningkatan. 4.2. Isu – Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.
RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017
IV-10
Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: 1) Memiliki pengaruh
yang
pembangunan
besar/
nasional;
signifikan 2)
terhadap
Merupakan
pencapaian
tugas
dan
sasaran
tanggung
jawab
Pemerintah Daerah; 3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik;
4)
Memiliki
daya
ungkit
untuk
pembangunan
daerah;
5)
Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan 6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. 4.2.1 Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan salah satu pilar utama
dalam
pembangunan
mewujudkan kesehatan
kesejahteraan
dilakukan
masyarakat.
melalui
Pelaksanaan
peningkatan
kualitas
kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi: peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis,
perbaikan
sistem
pelayanan
dengan
memperhatikan
keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota
Padangsidimpuan
termasuk
masyarakat
miskin
dan
kelompok
masyarakat berkebutuhan khusus. Mengingat keadaan kemampuan Kota Padangsidimpuan terutama dari aspek sosial ekonomi, maka perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Kota Padangsidimpuan. 4.2.2 Peningkatan Kualitas Pendidikan Pembangunan peningkatan
sektor
pendidikan
kesejahteraan
mempunyai
masyarakat.
Untuk
peran
penting
mewujudkan
dalam hal
ini,
dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan
RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017
IV-11
tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan
pembiayaan
pendidikan.
Dalam
pelaksanaannya,
diperlukan
pertimbangan kebutuhan pasar tenaga kerja. Mengingat pentingnya pengembangan kualitas pendidikan,
maka perlu
dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat guna terselenggaranya pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat. 4.2.3 Optimalisasi Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi mempunyai peran yang penting dalam pembangunan daerah, ia tidak saja akan berkontribusi pada lahirnya pemerintahan yang efektif, efiesien, bersih, dan berwibawa, tetapi juga akan berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik, yang pada akhirnya juga akan berkontribusi pada percepatan laju pembangunan daerah. Untuk mewujudkan hal ini, maka akan dilakukan peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas aparatur,
peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian
internal, peningkatan manajemen kepegawaian, Pegawai
Negeri
pengembangan
Sipil Sistem
(CPNS)
dan
Elektronik
promosi
sistem seleksi Calon PNS
Pemerintah
secara
terbuka,
(e-Government),
penyederhanaan sistem perizinan dan non perizinan, serta peningkatan remunerasi berdasarkan "merit system". 4.2.4 Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) maupun PAD Kota Padangsidimpuan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang terus meningkat demikian halnya dengan nilai pendapatan perkapita penduduknya. Investasi
RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017
IV-12
di bidang ekonomi khususnya jasa dan perdagangan juga menunjukkan perkembangan yang meningkat, ditandai semakin besarnya kontribusi sektor ini pada PDRB Kota Padangsidimpuan. Kendati Kota
demikian berbagai persoalan menyangkut kemampuan ekonomi
Padangsidimpuan
masih
sangat
terasa.
Nilai
PAD
Kota
Padangsidimpuan masih sangat kecil dibanding total APBD, sehingga pembiayaan pembangunan Kota padangsidimpuan masih sangat tergantung pada sumber dana dari luar. Peningkatan kemampuan ekonomi Kota Padangsidimpuan
dapat
esktensifikasi
diversifikasi
dan
dilakukan
dengan
pemungutan
upaya pajak
intensifikasi, atau
retribusi,
peningkatan kemampuan BUMD, serta bagi hasil daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (berdasarkan undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah). 4.2.5 Pengentasan Kemiskinan Dan Perluasan Kesempatan Kerja Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan daerah. Untuk
mewujudkan
kesejahteraan
masyarakat
maka
pembangunan
ekonomi diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok.
Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi
dilakukan melalui prinsip pengembangan ekonomi yang seimbang dengan menerapkan konsep pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment dengan memperhatikan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan ekonomi ini juga disinergikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangungan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Millenium Development Goals (MDGs).
RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017
IV-13
Dalam
upaya
mengurangi
jumlah
penduduk
miskin
di
Kota
Padangsidimpuan, diperlukan keberpihakan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah termasuk pedagang informal baik melalui kebijakan maupun penyediaan fasilitas dan modal kerja. 4.2.6 Pembenahan Infrastruktur Daerah Terutama Jalan, Terminal, Dan Pusat Perdagangan (Pasar) Dalam
mewujudkan
Kota
Padangsidimpuan
sebagai
Kota
Jasa
dan
Perdagangan serta pusat kegiatan wilayah Tapanuli Bagian Selatan, maka diperlukan pembenahan infrastruktur daerah terutama menyangkut jalan, terminal dan pusat perdagangan (pasar). Pembenahan ini diharapkan akan mampu memperlancar kegiatan produksi, distribusi barang dan jasa serta peningkatan aksebilitas bagi manusia ataupun barang dan jasa. Selain itu pembenahan infrastruktur ini juga diharapkan dapat meningkatkan PAD Kota
Padangsidimpuan
dengan
memanfaatkan
posisi
strategis
Kota
Padangsidimpuan sebagai kota tujuan dari daerah-daerah lain seperti: Madina, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Palas, dan Paluta. Khusus pada soal pembenahan infrastruktur jalan terutama dari dan ke Kota Pasangsidimpuan diperlukan kerja sama antar wilayah: Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Palas, Paluta Dan Madina. 4.2.7 Penguatan Ketahanan Pangan Ketahanan pangan merupakan salah satu fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan ketahanan pangan diharapkan dapat mendukung ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan serta ketahanan nasional. Dalam mewujudkan ketahanan pangan, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana dengan mengedepankan
RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017
IV-14
aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan ketahanan pangan, akses atau keterjangkauan pangan, serta distribusi dan diversifikasi pangan. Untuk itu diperlukan sinergitas pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengedepankan kerjasama antar daerah, antar lembaga penelitian, serta penegakan hukum. 4.2.8 Peningkatan dan Perbaikan Iklim Investasi Iklim
investasi
yang
kondusif
merupakan
faktor
penting
untuk
meningkatkan investasi di Kota Padangsidimpuan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu pembenahan kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana yang meliputi: penyempurnaan sistem dan prosedur berinvestasi, transparansi informasi bisnis, peningkatan pelayanan, persaingan usaha yang sehat, pemberian insentif, stabilitas ketentraman dan ketertiban, ketersediaan tenaga kerja, kepastian hukum dan infrastruktur pendukung. Dalam
pelaksanaannya
perlu
dilakukan
dengan
melibatkan
seluruh
pemangku kepentingan dalam skala nasional, regional, dan lokal yang meliputi
pemerintah,
dunia
usaha
dan
masyarakat
dengan
prinsip
kemitraan. Untuk memastikan bahwa investasi yang dikelola memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat, perlu dilakukan integrasi serta kajian mendalam pada investasi yang telah dan akan dilakukan, baik investasi yang bersifat fisik maupun non fisik. 4.2.9 Peningkatan Daya Saing Daerah Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai
pertumbuhan
berkelanjutan
dengan
tingkat tetap
kesejahteraan
terbuka
pada
yang
tinggi
persaingan
dan
dengan
Kabupaten/Kota lainnya yang berdekatan. Aspek daya saing daerah terdiri
RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017
IV-15
dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 4.3 Hubungan Isu Strategis Kota Padangsidimpuan dengan Prioritas Kebijakan Nasional,
Prioritas Kebijakan Sumatera Utara, dan
Arahan Dalam RPJPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2005-2025.
Isu strategis Kota Padangsidimpuan diatas sebelum menjadi tujuan, arah kebijakan, dan program kegiatan
pembagunan
perlu ditelaah apakah
memiliki relevansi dengan prioritas kebijakan nasional, prioritas kebijakan Sumatera Utara, dan arahan dalam RPJPD Kota Padangsidimpuan tahun 2005-2025,
sebab seperti yang sudah dikemukakan di awal
capaian
pembangunan Kota Padangsidimpuan sangat bergantung pada sinergitas dan dukungan pemerintah pusat dan provinsi. Tabel 4.2 Hubungan Isu Strategis Kota Padangsidimpuan dengan Prioritas Kebijakan Nasional, Prioritas Kebijakan Sumatera Utara, dan Arahan Dalam RPJPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2005-2025 Prioritas
Isu Strategis
Arahan RPJPD
Isu Strategis Kota
Nasional
Sumatera Utara
Kota Padangsidimpuan
Padangsidimpuan
Reformasi
Peningkatan
Peningkatan daya beli
Peningkatan
Birokrasi dan
pelayanan publik
masyarakat
kualitas
tata
kesehatan
masyarakat
Kelola Pendidikan
Peningkatan
Pengembangan ekonomi
Peningkatan
kuantitas dan
pertanian
kualitas pendidikan
Peningkatan kualitas
Peningkatan kualitas
Optimalisasi
pelayanan kesehatan
pendidikan
reformasi birokrasi
kualitas pendidikan Kesehatan
RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017
IV-16
Penanggulangan
Peningkatan daya beli
Peningkatan kualitas
Peningkatan
Kemiskinan
masyarakat
dan aksestabilitas
kemampuan
masyarakat terhadap
ekonomi daerah.
pelayanan kesehatan Ketahanan
Pengurangan angka
Perluasan lapangan
Pengentasan
pangan
kemiskinan
kerja, dan peningkatan
kemiskinan
sumberdaya tenaga kerja
perluasan
dan
kesempatan kerja Infrastruktur
Pembangunan
Pembangunan
Pembenahan
kawasan ekonomi
infrastruktur daerah
infrastruktur daerah
khusus
terutama
jalan,
terminal, dan pusat perdagangan (pasar) Iklim investasi
Pembenahan
Pengembangan ssstem
Penguatan
dan
infrastruktur jalan
transportasi terpadu
ketahanan pangan
Pembangunan sitem
Persebaran
Peningkatan
transportasi publik
pembangunan daerah
perbaikan
Iklim usaha Energi
dan iklim
investasi Lingkungan
Pembenahan
hidup
pelabuhan
Daerah
Pembangunan dan
tertinggal,
pengembangan
Terdepan,
kawasan industri
terluar,
kabupaten/kota
.
Peningkatan daya saing daerah
Dan pasca konflik Kebudayaan,
Peningkatan kerja
Kreativitas dan
sama antar lembaga
Inovasi teknologi
RPJMD Kota Padangsidimpuan 2013-2017
IV-17
