BAB IV ANALISIS ISU -ISU STRATEGIS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2013 – 2018

BAB IV ANALISIS ISU -ISU STRATEGIS Penyajian isu-isu strategis Kabupaten Aceh Selatan selama lima tahun mendatang meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang diselaraskan dengan isu strategis yang berkembang di tingkat nasional dan di tingkat Provinsi Aceh, mengingat bahwa pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta memperhatikan kondisi nyata masyarakat Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka mengimplementasikan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih. 4.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan Secara umum permasalahan pembangunan Kabupaten Aceh Selatan menurut bidang selama ini adalah : 4.1.1 Agama dan Syariat Islam.  Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap dasar-dasar agama islam dan sikap kehidupan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT, dalam melakukan pergaulan hidup sesama umat manusia, dimana Syariat Islam belum dijadikan sebagai sumber moral dan perilaku politik, sumber ilmu pengetahuan, peradaban dan sebagai pendorong percepatan pembangunan di setiap gampong maupun kecamatan di Aceh Selatan termasuk semangat masyarakat dalam mengamalkan nilai – nilai ajaran agama dalam menyemarakkan hari-hari besar Islam, LPTQ/MTQ, kultum ba’da zuhur oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten ( SKPK ) Aceh Selatan dan pengajian ba’da magrib bagi anak – anak, sehingga berdampak pada pemanfaatan fasilitas peribadatan sebagai wadah pembelajaran dan pengamalan agama.  Rendahnya perhatian dan tata kelola tempat ibadah sehingga belum terpeliharanya kualitas prasarana dan sarana peribadatan dan sarana penunjang lainnya termasuk pemberdayaan kemakmuran mesjid, pesantren, meunasah, TPA, majelis ta’lim dan sumber daya tenaga peribadatan.  Rendahnya kualitas pendidikan agama pada hampir seluruh lembaga pendidikan umum.  Belum maksimalnya sosialisasi penerapan qanun pelaksanaan syariat Islam, materi khutbah, safari syariat islam dan ceramah yang menekankan pada pentingnya kebersihan, toleran dan berperadaban.  Rendahnya sinergitas, intensitas dan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat Islam dengan instansi terkait termasuk kualitas tenaga pengawas pelaksanaan syariat Islam oleh Wilayatul Hisbah (WH).  Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, infaq dan sadaqah pada lembaga Baitul Mal, sehingga berdampak pada PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

IV- 1


penerimaan dan penyaluran serta sistem pengelolaan zakat dan harta agama untuk kesejahteraan umat.  Lemahnya ukhwah islamiah antar ulama sehingga adanya perbedaan persepsi dan sulit mempersatukan ulama. 4.1.2 Pemerintahan Umum, Politik dan Hukum, pada bidang ini permasalahan pembangunan daerah adalah :  Rendahnya profesionalisme birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan publik, sehingga belum terwujudnya sistem pelayanan publik dan birokrasi Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat, karena rendahnya partisipasi dan sinergitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik yang diperparah lagi dengan terbatasnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.  Belum berubahnya budaya birokrasi yang selama ini cenderung bersikap sebagai penguasa sehingga masih sulit menjadi pelayan masyarakat dengan sistem manajerial (merencanakan, menggerakkan, mengkoordinasikan dan mengawasi serta mengendalikan) yang berdampak pada kualitas pelayanan masyarakat.  Rendahnya kesadaran dan pemahaman politik yang mendukung pembangunan dan persatuan bangsa dalam mempertahankan perdamaian Aceh dalam bingkai NKRI, keberlanjutan integrasi, perdamaian, keamanan dan ketertiban umum yang hakiki untuk dijaga dan dipelihara dengan dukungan politik dan anggaran serta legislasi dengan penerbitan qanun daerah  Rendahnya pemberdayaan Pos Siskamling dan tenaga Linmas karena dikhawatirkan masih adanya potensi konflik sosial yang belum dapat diselesaikan yang disebabkan kurangnya koordinasi dan partisipasi partai politik dengan instansi terkait dan elemen masyarakat lainnya termasuk sengketa tapal batas antar kabupaten, kecamatan dan gampong karena minimnya pembinaan dengan camat atau keucik dalam percepatan dan pemerataan pembangunan.  Minimnya qanun yang dibuat oleh pemerintah daerah termasuk penggunaan lahan pertanian dan BPHTB, terbatasnya publikasi terhadap qanun daerah, pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum masih manual dan belum maksimalnya pengembangan jaringan komunikasi dan informasi serta pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi.  Belum sempurnanya uraian tugas dan tupoksi antara sekretariat daerah dengan instansi lainnya termasuk sekretariat dewan menyebabkan rendahnya koordinasi sekretariat daerah dengan instansi terkait karena tata kelola dan sistem informasi kepegawaian daerah serta analisa beban kerja PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

IV- 2






  







termasuk penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP), standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM). Rendahnya kapasitas tenaga perencana, sistem koordinasi yang konfrehensif. Belum adanya Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) penelitian dan hasil penelitian sebagai rekomendasi pembangunan belum dijalankan. Rendahnya kapasitas tenaga evaluasi pembangunan. Belum maksimalnya sistem database perencanaan pembangunan termasuk peta rawan bencana, profil daerah, informasi dan pemetaan kawasan, penelitian, masterplan, SID, DED kawasan, survey dan studi-studi. Lemahnya koordinasi dan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar.Tidak adanya tenaga fungsional perencana. Perencanaan perkotaan dan masalah perbatasan antar daerah belum baik. Banyak bagunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Rendahnya peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang. Minimnya survey pemanfaatan ruang dan pemetaan. Minimnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pemanfaatan ruang. Terbatasnya pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, intensitas penyebarluasan berita daerah dan belum maksimalnya proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) Perencanaan dan pembangunan fisik perlu dilaksanakan satu pintu oleh instansi yang berkompeten untuk menjaga mutu. Sistem data base kependudukan yang belum maksimal. Rendahnya kapasitas tenaga pengawas dan pengawasan belum dilaksanakan pada tahun berjalan, tingkat kepatuhan SKPK dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja dan keuangan, tindak lanjut rekomendasi dari auditor eksternal dan internal oleh SKPK dan pihak ketiga belum berjalan dan kurangnya personil tenaga pemeriksa yang bersertifikat. Masih kurangnya penempatan pejabat baik struktural maupun fungsional sesuai latar belakang pendidikan, kurangnya pengadaan/rekrutmen SDM/PNS sesuai potensi daerah dan belum terlaksananya diklat/kursus yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah Kader hukum digampong-gampong belum mencukupi, kapasitas aparatur yang berhubungan dengan hukum dan penegakan hukum secara adil dan konsisten termasuk hukum pertanahan belum maksimal serta kurangnya sosialisasi tentang produk hukum, perundang-undangan dan qanun daerah. Kurangnya dukungan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, kelompok binaan PKK dan LSM aktif. Rendahnya dana PAP PNPM-MP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan belum lengkapnya pembinaan dan pendataan profil desa. Belum maksimalnya pembinaan dan gelar TTG dan rendahnya motivasi masyarakat untuk mengikuti event gelar TTG ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan pos pelayanan teknologi (POSYANTEK) di pedesaan sehingga

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

IV- 3




 





belum dilaksanakannya bedah rumah kaum dhu’afa. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) belum mandiri dan professional karena rendahnya alokasi dana Gampong untuk menuju gampong mandiri. Swadaya gotong royong masyarakat di gampong-gampong dan manajemen keuangan gampong. Rendahnya pembinaan dan kesejahteraan aparatur (mukim, kepala desa, kepala dusun, tuha peut dan ketua pemuda) dan belum tersedianya peraturan gampong yang dibuat oleh tuha peut gampong serta belum tertatanya peremajaan aparatur desa ditambah lagi dengan rendahnya kapasitas sekretaris desa dan aparatur gampong dan pemberdayaan masyarakat miskin, pesisir, pedalaman dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Belum baiknya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), SDM pengelola SIAK dan database kependudukan serta pelayanan publik dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Belum maksimalnya konsultasi lembaga dewan dengan pihak eksekutif dan belum terbentuknya program legislasi daerah (Prolegda). Rendahnya komitmen dan politikal will pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan tenaga kesehatan terutama pendidikan dokter spesialis yang berasal dari dokter umum putra daerah, tenaga kesehatan penunjang/tenaga langka lainnya yang sangat dibutuhkan dan proses rekrutmen aparatur pemerintah belum berdasarkan pada indikator kebutuhan rill, latar belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki atau penempatan aparatur belum disesuaikan antara pendidikan dengan disiplin ilmu, tugas dan fungsi dari masing-masing SKPK dan belum meratanya distribusi aparatur pemerintah khususnya guru, tenaga medis dan tenaga non medis khususnya keperawatan penyuluh, penempatan kepala sekolah belum berdasarkan sertifikat Calon Kepala Sekolah (CAKEP) serta belum maksimalnya pemberian sanksi bagi aparatur yang melanggar aturan dan melakukan penyimpangan. Belum adanya advokat Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), rendahnya pemahaman syari’at islam pada anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), belum baiknya reorganisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), tidak adanya yayasan purna bhakti Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan belum mutakhirnya data anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) serta belum adanya penghargaan yang signifikan bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang sedang aktif maupun yang sudah purna bhakti. Belum profesionalnya pengelolaan administrasi keuangan daerah, belum profesionalnya pengelolaan asset, rendahnya kapasitas sumberdaya manusia pengelola keuangan daerah, belum transparansinya pengelolaan keuangan dan asset dan belum optimalnya pemanfaatan prosedur standar (SOP) dalam pengelolaan asset daerah serta rendahnya PAD karena lemahnya mekanisme pemungutan yang menyebabkan rendahnya indeks kemandirian keuangan


IV- 4




daerah (IKKD) yang salah satu penyebabnya Lembaga pendapatan belum mandiri. Rendahnya kelengkapan data dan informasi, terutama untuk data-data yang bersifat khusus, SDM pengelola kearsipan, pengelolaan arsip masih manual, koordinasi dan kepatuhan SKPK dalam menyerahkan arsip, belum adanya gedung arsip (DEPO) serta belum berjalannya penduplikasian dokumen arsip daerah dalam bentuk informasi untuk pemeliharaan dokumen dan arsip termasuk belum maksimalnya penyusunan dan penerbitan naskah dan sumber arsip. Belum dilakukannya sosialisasi penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta.

4.1.3 Ekonomi dan SDA, permasalahan daerah yang berkaitan dengan ini adalah :  Belum optimalnya pengembangan ekonomi daerah yang berbasis kerakyatan utamanya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan UMKM, karena keterbatasan teknologi, manajemen, modal dan sarana pendukung lainnya serta terbatasnya ketersediaan lembaga keuangan untuk berkontribusi bagi pengembangan ekonomi daerah tersebut.  Minimnya pengembangan sarana pendukung bagi lembaga-lembaga ekonomi.  Rendahnya dukungan lembaga-lembaga ekonomi lainnya.  Masih banyak lahan terlantar karena tidak didukung dengan infrastruktur yang memadai seperti jalan usaha tani, jalan produksi dan irigasi yang baik.  Kurangnya prasarana dan sarana pendukung/penunjang di kawasan sentrasentra produksi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan).  Pengelolaan pertanian dan perkebunan masih tradisionil yang berorientasi pada pendapatan keluarga belum berkembang sebagai usaha agrobisnis yang berorintasi pada keuntungan, rendahnya produktifitas padi, rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, rendahnya cakupan pembinaan kelompok tani dan makin menurunnya produk unggulan daerah khususnya pala. Rendahnya kesejahteraan petani, belum maksimalnya pemasaran hasilhasil pertanian, rekrutmen keujruen blang tidak berdasarkan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman. Minimnya sarana dan prasarana pendukung teknologi pertanian, belum optimalnya penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan dan kehutanan. Rendahnya kapasitas tenaga aparatur dan petani, minimnya sarana dan tenaga PUSKESWAN, sarana pembibitan dan perawatan ternak yang tidak memadai, sarana pasar hewan yang tidak baik dan belum maksimalnya produksi peternakan serta kurangnya upaya untuk peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan dan belum maksimalnya PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

IV- 5












pengembangan potensi peternakan bagi pemenuhan kebutuhan daerah serta rendahnya kemampuan pelaku usaha tani (petani/nelayan) Belum maksimalnya pemberantasan hama/penyakit tanaman, terutama untuk tanaman pala yang merupakan primadona Aceh Selatan, pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dengan memperhatikan kelestariannya belum berjalan, rendahnya pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan/pengelolaan hutan, belum adanya database kehutanan dan perkebunan, belum maksimalnya penerapan hukum masalah kehutanan , belum maksimalnya pemberdayaan pawang hutan, minimnya hutan masyarakat adat dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan, masih luasnya lahan kritis, rendahnya produksi perkebunan, masih adanya konflik gajah dengan manusia dan rendahnya dukungan sarana produksi serta masih minimnya jalan produksi. Pengembangan industri pengolahan hasil-hasil pertanian belum maksimal dan industri Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sesuai dengan potensi unggulannya belum menjadi prioritas serta pengembangan kawasan industri yang berbasis sumber daya lokal belum berjalan. Rendahnya mutu produk hasil industri, rendahnya PDRB yang dihasilkan sektor industri, belum optimalnya pengembangan sentra industri potensial, rendahnya kemampuan pelaku perdagangan, rendahnya aktivitas perdagangan dengan memanfaatkan keberadaan pelabuhan laut Tapaktuan, rendahnya kemampuan pelaku usaha industri/pengrajin, rendahnya pengawasan terhadap konsumen dan pedagang dan produk unggulan Aceh Selatan belum berorientasi ekspor serta lemahnya dukungan SDM, sarana dan prasarana serta modal pedagang kaki lima. Belum optimalnya hasil produksi sektor perikanan, sarana dan prasarana disektor perikanan masih tradisional, belum maksimalnya pengembangan kawasan minapolitan, rendahnya SDM dibidang perikanan dan fasilitas pendukung pelabuhan perikanan, belum dilaksanakannya magang bagi aparatur kelautan dan perikanan, belum optimalnya database kelautan dan perikanan, rendahnya peran kelompok masyarakat pengawasan (POKMASWAS) dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, belum optimalnya penyuluhan hukum dan pendayagunaan sumberdaya hukum. Terbatasnya sarana dan prasarana UPTD Balai Benih Ikan (BBI), rendahnya kapasitas petani pembudidayaan ikan, belum optimalnya pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), minimnya tenaga penyuluh perikanan dan lemahnya koordinasi dengan lembaga penyuluh serta terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan masih rendahnya promosi produk kelautan dan perikanan. Pengembangan potensi kepariwisataan daerah masih rendah, kurangnya promosi wisata Aceh Selatan keluar melalui media cetak dan elektronik,


IV- 6


 









minimnya sarana dan prasarana pariwisata yang representative, rendahnya kerja sama antara pemangku kepentingan dan pelaku usaha wisata dan belum berkembangnya wisata islami serta minimnya fasilitas sarana dan prasarana wisata di kota Tapaktuan. Pemanfaatan potensi pertambangan yang bernilai ekonomi belum dilaksanakan. Kurangnya Desa Mandiri dan sebahagian besar Desa yang ada di Kabupaten Aceh Selatan masih berstatus Desa Miskin dan belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat miskin (kurang mampu) Belum terbenahinya lembaga penyuluh untuk peningkatan produksi pertanian termasuk kurangnya penganekaragaman makanan substitusi dari pangan utama. Tidak adanya database dan kearsipan yang mendukung bidang keahlian penyuluh di lapangan, pelatihan bagi petani dan pelaku agribisnis serta pembinaan kelompok tani. Masih adanya daerah rawan pangan dan belum optimalnya database potensi produksi pangan dan analisis pola konsumsi dan suplai pangan. Belum optimalnya pemantauan dan analisis harga pangan pokok dan rendahnya cadangan pangan daerah. Terbatasnya desa mandiri pangan dan belum optimalnya intensifikasi tanaman padi dan palawija serta penganekaragaman pangan masyarakat termasuk Kurang efektifnya penyuluhan bagi pelaku usaha agrobisnis dan agroindustri. Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif termasuk di kecamatankecamatan, belum adanya qanun yang mendukung usaha kecil menengah (UKM), kapasitas koperasi dan kualitas koperasi, jiwa dan manajemen kewirausahaan termasuk rendahnya mutu produk, sarana pendukung usaha dan minimnya jumlah usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mengikuti pelatihan. Belum optimalnya upaya pemerintah untuk menekan tingkat pengangguran, database pencari kerja, sarana dan prasarana pendukung operasional balai latihan kerja (BLK) dan Rendahnya SDM tenaga instruktur dan pelatih serta belum tersedianya sarana informasi bursa tenaga kerjamaupun belum maksimalnya perlindungan dan penegakan hukum tenaga kerja. Rendahnya kemampuan keuangan daerah, pengembangan dan optimalisasi sumber-sumber PAD, investasi baik domestik maupun asing, sinergisitas BUMD dengan para investor, pemantauan harga sembako dan rendahnya keikutsertaan daerah dalam pameran investasi serta BUMD dan aset daerah belum dijadikan sebagai pilar sumber Pendapatan Asli Derah.

4.1.4 Sosial dan budaya, permasalahan pembangunan daerah pada bidang ini adalah : a. Pendidikan PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

IV- 7


 Sulitnya akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dan pendidikan belum berorientasi pada mutu lulusan, sehingga minimnya lulusan yang diterima diperguruan tinggi dan lulusan banyak yang menganggur karena tidak memiliki keahlian karena lulusan pendidikan tidak berorientasi pada pasar kerja, kreatif dan inovatif berbasis potensi daerah.  Pengangkatan kepala sekolah belum berdasarkan prestasi, dedikasi, loyalitas, etos kerja, kemampuan dan memiliki tanda lulus Calon Kepala (CAKEP) sehingga rendahnya kualitas termasuk disiplin guru.  Belum adanya lembaga pendidikan di daerah yang bertaraf internasional dan tidak adanya kerjasama peningkatan mutu pendidikan lembaga-lembaga terkemuka baik Nasional maupun Internasional  Kurangnya jumlah guru mata pelajaran tertentu dan belum meratanya distribusi guru.  Minimnya sarana dan prasarana pendukung pembelajaran (Laboratorium, pustaka dan peralatan ITC) termasuk sebaran lembaga pendidikan yang belum merata terutama ditingkat PAUD dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sehingga lambatnya pertumbuhan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan siswa.  Terbatasnya kemampuan manajemen dan profesionalisme tenaga pengawas sekolah termasuk dukungan sarana dan prasarana mobilitas serta belum maksimalnya kerja sama dengan instansi terkait termasuk komite sekolah.  Rendahnya penghargaan bagi guru dan siswa berprestasi sehingga mengakibatkan salah satunya rendahnya motivasi guru, minat dan budaya baca siswa sekolah.  Belum berkembangnya proses pembelajaran secara inovatif yang ditandai dengan rendahnya kualifikasi, kapasitas dan kompentensi guru karena Terbatasnya dana tugas belajar, pelatihan dan magang guru salah satunya belum maksimalnya pemberian beasiswa bagi mahasiswa Aceh Selatan.  Rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung program pendidikan.  Terbatasnya sekolah dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) terutama kecamatan Trumon, Trumon Tengah, Trumon Timur dan Sekolah Menengah Atas (SMA) terutama kecamatan Kluet Tengah, Kluet Timur, Trumon Tengah, sawang dan sarana pendidikan penunjang sistem informasi pendidikan, rendahnya pemberdayaan Unit Pelaksanaan Teknis Pendidikan Dinas (UPTD). b. Kesehatan  Rendahnya pemberdayaan Posyandu dan kesadaran masyarakat dalam memelihara kesehatan.  Kinerja pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, disiplin dan berkeadilan masih rendah, termasuk rumah sakit karena belum membaiknya tatakelola sektor kesehatan PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

IV- 8


 Kurangnya sumber daya tenaga kesehatan yang bermutu dan berakhlak mulia dan islami.  Rendahnya partisipasi masyarakat termasuk swasta untuk mendukung program kesehatan  Perlu kejelasaan terkait dengan status, penempatan tenaga dan pemungutan PAD AKPER  Rendahnya kapasitas, keahlian dan keterampilan tenaga kesehatan.  Terbatasnya jumlah tenaga, kualitas dan belum meratanya penempatan tenaga medis terutama pada daerah terpencil dan terisolir.  Belum baiknya akses dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat  Terbatasnya sarana dan prasarana serta tenaga medis dan non medis dalam pelayanan kesehatan jiwa masyarakat, termasuk tempat tidur rumah sakit, ruang rawat inap, poliklinik serta lahan.  RSU dr. H. Yulidin Away belum BLUD, Tipe B dan belum JCI tingkat madya dan masih adanya diskriminasi terhadap pelayanan kesehatan di masyarakat. c. 



 



 d.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Masih terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan masih tingginya tindak kekerasan terhadap anak, belum baiknya sistem pencacatan dan pelaporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Perlindungan terhadap perempuan/ibu dan anak dari KDRT serta kejahatan transaksional lainnya belum maksimal karenanya diperlukan tindakan nyata yang tidak hanya sekedar sosialisasi. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan dan kesetaraan gender, rendahnya akses terhadap perempuan untuk berperan aktif diberbagai bidang kehidupan baik di gampong-gampong, di bidang agama, kerja sama dan perlindungan ibu dan anak termasuk pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Rendahnya motivasi aparatur dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan ibu dan anak. Lemahnya pemberdayaan gabungan organisasi wanita (GOW) dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) serta Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) dan belum maksimalnya pemberdayaan P2TP2A. Rendahnya peran dan pendapatan perempuan dalam menunjang syiar agama dan ekonomi keluarga karena dukungan aktifitas kaum perempuan di gampong-gampong baik dibidang agama dan maupun aktifitas lainnya belum maksimal. Tidak adanya Pos Daya di gampong-gampong. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.


IV- 9


 Cakupan pelayanan Keluarga Berencana belum maksimal karena terbatasnya tenaga penyuluh, disamping bahan dan alat kontrasepsi masih ada yang diperjual belikan, mendapatkannyapun tidak dengan cuma - cuma bagi Pasangan Usia Subur (PUS) disamping dukungan dan partisipasi mengikuti program KB oleh masyarakat masih rendah  Pembinaan terhadap keluarga dan rumah tangga pra sejahtera agar menjadi keluaga sejahtera belum maksimal karena akses terhadap pelayanan keluarga prasejahtera dan sejahtera masih rendah.  Minimnya kelompok dan alat-alat pendamping Bina Keluarga Balita (BKB).  Minimnya dukungan operasional terhadap petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan sarana gedung. e. Sosial.  Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tidak tertangani masih tinggi, jumlah anak terlantar yang butuh pembinaan masih banyak.  Penanganan masalah sosial belum tertangani secara komprehensif dan terintegrasi karena rendahnya pendidikan dan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).  Minimnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).  Belum optimalnya kondisi rumah aman/rumah singgah, gedung trauma center.  Belum tersedianya pelayanan publik bagi penyandang cacat dan lansia dan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), konseling serta kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menyebabkan rendahnya pengetahuan anak jalanan, anak cacat dan anak nakal.  Belum adanya bantuan sembako dan peralatan kebutuhan hidup korban, masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, data yang tidak akurat tentang anak terlantar termasuk data dan informasi kebencanaan.  Minimnya sarana dan prasarana sosial dan ekonomi dikawasan transmigrasi.  Rentannya kejadian bencana alam (banjir, gelombang pasang, angin puting beliung, kebakaran dan gempa).  Rendahnya pengetahuan masyarakat, anak sekolah terhadap penanganan dan penanggulangan bencana termasuk pengetahuan kebencanaan bagi aparatur, sehingga kurang tanggap, kesiapan, ketidaktahuan dan ketergantungan masyarakat, murid dan aparatur menghadapi bencana yang salah satunya belum dilakukan pelatihan kesiapan menghadapi bencana.


IV- 10


 Belum baiknya tata kelola kebencanaan, minimnya fasilitas dan prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), belum dibentuknya petugas khusus lapangan dan Tim Reaksi Cepat (TRC).  Penanggulan bencana alam oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum maksimal karena tidak tersedia dana tanggap darurat (dana siap pakai).  Belum adanya jalur evakuasi bencana alam termasuk pemasangan baliho peringatan bahaya bencana. f.     

   

Pemuda dan olah raga. Pemuda belum sebagai kekuatan pembangunan terutama pembangunan gampong termasuk peningkatan prestasi olahraga. Kurangnya kreatifitas pemuda dalam pemanfaatan potensi sumber daya yang ada Rendahnya wawasan kebangsaan pemuda. Relatif banyaknya pemuda yang terjerumus dalam penggunaan bahan adiktif. Rendahnya prestasi olahraga karena minimnya tenaga pelatih professional, menurunnya event kegiatan olahraga dan rasio sarana olahraga termasuk pembinaan dini terhadap pemuda. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga di tingkat perdesaan, kecamatan dan kabupaten (GOR) Potensi, peran, wadah kepemudaan dan olah raga belum berkembang secara significan Belum tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional (Sport Centre). Belum adanya lembaga khusus yang mengurus masalah pemuda dan olahraga.

g. Kebudayaan  Rendahnya kualitas SDM dibidang kebudayaan dan adat istiadat.  Lemahnya pengelolaan khasanah seni tradisional, sastra dan adat serta budaya.  Kurangnya pembinaan terhadap kelompok /grup pencinta seni dan budaya daerah.  Lemahnya pengelolaan terhadap asset peninggalan sejarah  Tidak adanya museum daerah.  Rendahnya kontribusi keragaman budaya terhadap perekonomian daerah.  Kurangnya sarana dan penyelenggaraan festival seni dan budaya.  Kurangnya situs, benda-benda dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.  Adat istiadat dan kebudayaan Aceh yang belum tergali optimal.  Rendahnya sinergisitas antar instansi terkait. PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

IV- 11


     

Database budaya yang kurang. Tidak adanya organisasi sebagai wadah tempat berkumpulnya tokoh budaya. Lemahnya penegakan hukum adat dan reusam gampong. Rendahnya pemberdayaan Putro Phang. Sosialisasi adat dan budaya bagi generasi muda belum dilaksanakan. Rendahnya peran serta tokoh adat dan budaya dalam pengembangan dan penataan kota Tapaktuan.

4.1.5 Prasarana dan Sarana, pada bidang ini permasalahan pembangunan daerah adalah:  Minimnya infrastruktur yang mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing seperti kualitas dan kuantitas irigasi/pengairan, prasarana perhubungan laut, udara, air bersih karena terbatasnya akses masyarakat terhadap air bersih dan belum maksimalnya pemanfaatan instalasi air bersih.  Belum memadainya ketersediaan sarana komunikasi/telekomunikasi, jaringan terrestrial masih terkonsentrasi diwilayah perkotaan Tapaktuan dan rendahnya pengembangan pelayanan telekomunikasi di kawasan daerah tertinggal serta rendahnya kualitas komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.  Belum lancarnya sarana angkutan hingga ke daerah pedalaman dan tertinggal.  Belum maksimalnya penanganan rumah sehat sederhana yang layak huni, masih banyaknya rumah dan pertokoan yang belum permanen di Ibu Kota kabupaten dan pengembangannya cenderung ke daerah pesisir serta terbatasnya rumah tinggal yang memiliki akses sanitasi termasuk kurang tersedianya sanitasi yang memadai bagi masyarakat  Belum mantapnya ketersedian sumber energi yang menjamin kelancaran proses pembangunan dan aktifitas usaha/masyarakat, rendahnya upaya pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, belum maksimalnya gerakan semua elemen untuk hemat energi, belum terpenuhinya listrik bagi kaum dhu’afa, belum familiarnya penagihan rekening listrik dengan LPJU dan APP, belum pernah dilakukan survey awal untuk PLTMH, PLTA dan RUKD, belum optimalnya pelaporan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi, terbatasnya sumberdaya geologi. Database tentang objek pajak seperti air tidak ada, rendahnya sarana pendukung termasuk alat geolistrik dan filterisasi air, penertiban, pembinaan, pengawasan dan penindakan Penambangan Tanpa Izin (PETI) belum maksimal. Tenaga laboratorium pertambangan dan bahan galian tidak tersedia dan tidak adanya pengolahan emas yang ramah lingkungan bagi rakyat serta tidak adanya promosi dan pemanfaatan potensi geologi dan sumber daya mineral. PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

IV- 12


 Rendahnya pengendalian dampak lingkungan dan belum tertibnya seluruh usaha yang berdampak pada pengrusakan lingkungan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Minimnya jumlah aparatur kebersihan, belum maksimalnya sarana pengolahan sampah (TPA dan Bank Sampah) dan minimnya tenaga pemantau dan pengawas kualitas lingkungan serta laboratorium lingkungan hidup masih bersifat cluster. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap kualitas dan akses sumber daya alam dan lingkungan hidup, belum maksimalnya kegiatan penilaian langit biru, belum terkoordinirnya pengelolaan tambang rakyat, minimnya ruang terbuka hijau perkotaan, belum pernah mendapatkan penghargaan adipura dan belum optimalnya pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut serta belum optimalnya kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).  Kurangnya sarana dan prasana penanggulangan bencana, rendahnya kesiapsiagaan dan tanggap dalam menghadapi bencana serta kurangnya penataan Kota Tapaktuan sebagai Ibukota Kabupaten Aceh Selatan termasuk lambatnya penangan prasarana fisik di wilayah pasca bencana. 4.2. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan 5 (lima) tahun yang akan datang (2013-2018), maka isu strategis pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan meliputi : 1. Peningkatan pengamalan agama. 2. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik. 3. Penguatan dan pemantapan ekonomi kerakyatan 4. Percepatan pembangunan Kecamatan tertinggal. 5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. 6. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan. 7. Peningkatan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan gampong. 8. Peningkatan prestasi olah raga. 9. Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan terutama puskesmas. 10. Revitalisasi kebudayaan dengan menggali dan berupaya melestarikan adat istiadat dan budaya Aceh. 11. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan. 12. Fasilitasi dan peningkatan serta perluasan infrastruktur yang terintegrasi. 13. Pengembangan dan Panataan kota Tapaktuan 14. Pembuatan profil lengkap Kabupaten Aceh Selatan. 15. Menjaga stabilitas politik dengan pemeliharaan dan keberlanjutan perdamaian yang optimal. 16. Pengurangan resiko bencana dan pembangunan shelter bencana. PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

IV- 13

BAB IV ANALISIS ISU -ISU STRATEGIS

Recommend Documents