Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang; termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat Kabupaten Lingga dalam lima tahun mendatang. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai. 4.1. Permasalahan Pembangunan Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Capaian kinerja pembangunan di berbagai bidang pada masa sebelumnya telah menghantarkan masyarakat Kabupaten Lingga ke dalam kondisi kehidupan yang semakin baik. Berbagai permasalahan pokok yang muncul pada awal periode pemerintahan sebelumnya telah seoptimalnya diatasi. Hal ini terbukti pada hasil
IV-1
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015 capaian kinerja pembangunan pada akhir periode pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Namun demikian, kesenjangan antara realisasi dan rencana yang ditetapkan masih terjadi sehingga mengakibatkan pencapaian target tidak optimal, meskipun telah dilakukan berbagai upaya sehingga dalam pelaksanaan beberapa urusan, capaian kinerjanya sesuai dengan target. Pembangunan yang sudah dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat pada periode pemerintahan yang lalu masih menyisakan beberapa permasalahan pokok yang memerlukan penyelesaian menyeluruh agar terwujud masyarakat Kabupaten Lingga yang sejahtera. Beberapa permasalahan mendasar pembangunan lima tahun ke depan sebagai berikut:
Kondisi infrastruktur yang kurang memadai terutama aksesibilitas ke wilayah terpencil dan masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman.
Eksploitasi sumbedaya alam yang kurang terkendali dan kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan masih rendah, sehingga mendorong kerusakan lingkungan semakin cepat.
Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan lebih disebabkan karena minimnya keterampilan dalam meningkatkan tambahan ekonomi keluarga.
Belum optimalnya pembinaan terhadap masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Masih rendahnya tingkat perluasan kesempatan kerja berimplikasi pada meningkatnya angka pengangguran, sedangkan di sisi lain Balai Latihan kerja belum mampu menjangkau jumlah masyarakat yang memerlukan pelatihan.
IV-2
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
Modal usaha koperasi relatif kecil, sehingga perlu bantuan perbankan dan lembaga keuangan non perbankan serta rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk bergabung dalam koperasi.
Belum optimalnya pengawasan dan upaya penggalian sumber pendapatan daerah cenderung mengakibatkan laju pertumbuhan PAD realtif rendah.
Lokasi pemukiman warga masyarakat yang tersebar di pulau-pulau merupakan kendala bagi pembinaan untuk meningkatkan produktivitas.
Belum
tersedianya
akses
teknologi
informasi
yang
handal
sehingga
menghambat masyarakat untuk menyebarkan informasi potensi dan produk kepada pasar potensial.
Keterbatasan sarana prasarana pertanian dan peternakan serta belum diberdayakan secara optimal kelompok-kelompok tani yang ada mengakibatkan pemanfaatan lahan pertanian belum optimal
Masih
terjadi
penebangan
liar
dan
pelanggaran
terhadap
perizinan
penambangan.
Sarana pendukung pengembangan obyek dan daya tarik wisata masih minim.
Produktivitas perikanan relatif rendah.
4.2. Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, isu-isu strategis harus memenuhi kriteria memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran
IV-3
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015 pembangunan nasional dan daerah; merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang sigiifikan terhadap pembangunan daerah; kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan sebagaimana telah diuraikan di sub bab diatas, juga berasal dari analisis lingkungan eksternal. Disamping harus mampu menciptakan peluang, sekaligus harus mampu memanfaatkan berbagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang; termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Analisis lingkungan ekstrnal dapat diambil dari berbagai informasi dari dunia internasional, kebijakan nasional (RPJMN), regional (RPJMD Kepulauan Riau dan RPJPD Kabupaten Lingga), sumber-sumber lain yang dapat berdampak langsung pada pembangunan Kabupaten Lingga selama lima tahun kedepan. a.
Isu Skala Internasional (Tujuan Pembangunan MDG’s) Salah satu isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan
pembangunan 5 (lima) tahun mendatang bagi Kabupaten Lingga adalah Komitmen Millenium Development Goals (MDG’s) yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB. Dengan telah diadopsinya komitmen MDG’s oleh Indonesia maka Kabupaten Lingga bersama dengan daerah lain di seluruh Indonesia harus mencermati indikator dan target yang harus dicapai sampai akhir tahun 2015 untuk setiap tujuan pembangun milenium tersebut. Konsep MDG’s muncul dengan pemikiran bahwa ada beberapa hal yang menjadikan masyarakat menjadi tetap rentan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga ditetapkan delapan delapan beserta target-targetnya yang diharapkan mampu membantu masyarakat keluar dari persoalanpersoalan yang sangat mendasar. Konsep MDG’s pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak, baik untuk IV-4
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015 manusia dan lingkungan hidup, bagi laki-laki dan perempuan, bagi orangtua dan anak-anak, serta bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Adapun kedelapan tujuan pembangunan milenium terdiri dari: 1. Menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan; 2. Memberlakukan pendidikan dasar yang universal; 3. Mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan; 4. Menurunkan angka kematian anak; 5. Memperbaiki kesehatan maternal; 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya; 7. Menjamin kesinambungan lingkungan hidup; dan 8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan b.
Isu Kebijakan Nasional Selain memperhatikan isu skala internasional hal lain yang menjadi
pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah kebijakan nasional. Kebijakan nasional yang menjadi pedoman dalam menyusun RPJMD Kabupaten adalah RPJMN 2010-2014 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014. Adapun sasaran utama pembangunan nasional 2010-2014 yang perlu dipedomani yaitu: A. Sasaran pembangunan kesejahteraan rakyat
Ekonomi
Pendidikan
Kesehatan
Pangan
Energi
Infrastruktur
B. Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi
IV-5
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015
Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia
C. Sasaran Pembangunan Penegakan Hukum
Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum. Dalam RPJMN ditetapkan 11 prioritas pembangunan nasional, yaitu:
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola; 2. Pendidikan; 3. Kesehatan; 4. Penanggulangan kemiskinan; 5. Ketahanan pangan; 6. Infrastuktur; 7. Iklim investasi dan iklim usaha; 8. Energi; 9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan paska konflik; dan 11. Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi. Berdasarkan arahan pembangunan wilayah Sumatera, tujuan pembangunan wilayah Sumaetra dalam dokumen RPJMN dalam kurun waktu 2010-2014 adalah untuk: 1. Meningkatkan standar hidup masyarakat Sumatera; 2. Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan di wilayah Sumatera; 3. Mengembangkan jaringan dan meningkatnya transportasi di Wilayah Sumatera; 4. Mengembangkan Sumatera bagian selatan sebagai lumbung energi; 5. Mengembangkan Sumatera bagian tengah dan bagian utara sebagai pusat perkebunan dan agribisnis;
IV-6
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015 6. Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah sumatera bagian utara, bagian selatan, dan bagian pesisir pantai. Jika mengacu pada tujuan pengembangan wilayah Sumatera, maka sasaran yang dicapai dalam kurun waktu 2010-2014 adalah sebagai berikut; 1. Meningkatnya standar hidup masyarakat sumatera yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, serta pendapatan per kapita; 2. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan di wilayah sumatera; 3. Berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi di wilayah sumatera; 4. Berkembannya sumatera bagian selatan sebagai lumbung pangan dan lumbung energi; 5. Berkembangnya sumatera bagian tengah dan sumatra bagian utara sebagai pusat perkebunan dan agribisnis; 6. Terwujudnya kesimbangan pengembangan wilayah sumatera bagian utara, bagian selatan, dan bagian pesisir pantai.
Sasaran dan prioritas pembangunan nasional lima tahunan periode 2010-2014 yang telah diuraikan diatas menjadi salah satu pedoman dalam menyusun RPJMD Kabupaten Lingga. Hal ini dilakukan dengan maksud menjaga keterpaduan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Pembangunan yang dilakukan Lingga diharapkan dapat menunjang pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional. Selain 11 prioritas nasional dan tujuan serta sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMN, saat ini pemerintah menerbitkan Masterplan Percepatan dan Perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dalam rangka mewujudkan visi sebagai negara maju dan sejahtera pada tahuun 2025, Indonesia IV-7
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015 bertekad mempercepat transformasi ekonomi. Untuk itu disusun Masterplan Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mengedepankan pendekatan not business as usual, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur. Namun demikian, MP3EI tetap merupakan bagian yang integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Langkah-langkah terobosan yang tertuang di dalam strategi dan kebijakan MP3EI dirumuskan dengan memperhatikan sejumlah prasarat yang diperlukan. Selain itu juga dikembangkan strategi yang terdiri dari atas 3 (tiga) pilar utama berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, strategi peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di dalam koridor ekonomi, strategi memperkuat konektivitas nasional, serta strategi meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan IPTEK. Prasarat serta berbagai strategi pengembangan tersebut akan sangat mempengaruhi kaberhasilan pelaksanaan MP3EI. Berdasarkan ketiga strategi yang telah ditetapkan, disusun rencana pembangunan 6 koridor ekonomi yang multiplier effect-nya dapat dirasakan di seluruh wilayah tanah air. Pembangunan di masing-masing wilayahnya. Indikasi investasi sampai dengan 2014, termasuk infrastuktur utama, disusun berdasarkan proses interaksi dengan seluruh pemangku kepentingan.
c.
Isu Kebijakan Regional Provinsi (Review RPJMD Provinsi Kepulauan Riau) Review terhadap RPJMD Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk
mengetahui kebijakan Provinsi Kepulauan Riau. Pemahaman terhadap kebijakan pembangunan jangka menengah provinsi ini akan memandu RPJMD Kabupaten Lingga agar selaras dan sinergis dengan tujuan dan kebijakan pembangunan provinsi Kepulauan Riau. Kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau antara lain: IV-8
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015 1. Adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang tinggi, baik antar kawasan (khususnya Batam dan wilayah lainnya), ibukota dan kota satelitnya, serta pusat dan hinterland-nya. 2. Masih rendahnya kualitas SDM di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai konsekuensi dari rendahnya akses terhadap kesehatan dan pendidikan. Ditambah lagi, saat ini terdapat fenomena pergeseran perekonomian dari semula sektor primer (pertanian dan perikanan) ke sektor sekunder dan tersier (industri dan jasa), namun tanpa diiringi peningkatan kualitas SDM maka tenaga kerja lokal tidak akan dapat menyesuaikan dengan transformasi tersebut. 3. Optimalisasi penanganan wilayah perbatasan, pulau-pulau terluar, terdepan dan pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai pusat pertumbuhan serta pertahanan dan keamanan serta kerangka optimalisasi hasil daerah. 4. Peningkatan sektor transportasi, pengangkutan, dan komunikasi. Sektor-sektor tersebut menjadi basis pendorong untuk pengembangan pariwisata dan perdagangan. 5. Masih rendahnya perkembangan sektor listrik (pasokan energi listrik), gas dan air bersih yang diharapkan dapat mendukung perkembangan sektor industri sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. 6. Kurangnya pengembangan sektor-sektor tersier (industri pengolahan) sehingga nilai tambah sektor menjadi rendah, terutama dalam hal ini adalah industri pengolahan hasil-hasil kelautan dan perikanan. 7. Belum dikelolanya sumber daya alam terutama sumber daya kelautan dan pertambangan secara optimal sehingga belum memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah secara signifikan. Termasuk di dalam pengelolaan ini adalah pengembangan perikanan budidaya selain perikanan tangkap. 8. Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, termasuk tingginya angka putus sekolah perempuan dibandingkan laki-laki. IV-9
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015 Pengarusutamaan gender ini terkendala pada kurangnya pemahaman para perencana pembangunan dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender. Menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat berbagai pencemaran, pengelolaan sampah (domestik dan non domestik) yang belum optimal, dan eksploitasi sumberdaya yang dilakukan masyarakat dan dunia usaha baik lokal ataupun internasional. Hal ini antara lain disebabkan masih lemahnya penindakan hukum atas tindakan-tindakan pencemaran dan juga rendahnya keterlibatan dan kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan masalah lingkungan.
d.
Isu Kebijakan Regional Kabupaten (Review draft RPJPD Kabupaten Lingga 2005-2025) Tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Lingga tahun 2005-2025
adalah mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, adil dan makmur, selaras dengan tujuan jangka panjang nasional. Untuk mewujudkan visi serta tujuan tersebut, maka pembangunan Kabupaten Lingga dua puluh tahun yang akan datang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:
Tabel. T-IV.1.
Sasaran Pokok Dan Indikator Kinerja RPJPD No. 1.
Pokok Visi
Misi/Sub Misi
Bunda Tanah Menjadikan Melayu
Lingga
sebagai
budaya Melayu
Sasaran
Kabupaten Mewujudkan karakter daerah yang rujukan unggul
dan
modern
berbasiskan
budaya melayu, baik di lingkungan regional,
nasional
maupun
internasional 2.
Agamis
Meningkatkan keimanan dan Meningkatkan kerukunan hidup antar ketaqwaan kepada Tuhan dan
inter-umat
beragama
guna
IV-10
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015 No.
Pokok Visi
Misi/Sub Misi
Sasaran
Yang Maha Esa
memantapkan
fungsi
dan
peran
agama sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat dan
pola
perilaku
penyelenggara
pemerintahan daerah 3.
Berbudaya
Melestarikan nilai-nilai luhur Terpeliharanya nilai-nilai luhur budaya dan
mengembangkan yang semakin mantap sebagai acuan
khazanah budaya melayu
pola pikir dan pola tindak masyarakat serta berkembangnya budaya Melayu
4.
Demokratis
Meningkatkan
kesadaran Mewujudkan kepastian hukum dan
hukum dan mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang kehidupan masyarakat yang demokratis sehingga tercipta suasana demokratis
kondusif
bagi
berlangsungnya
pembangunan daerah 5.
Mampu
Meningkatkan
bersaing
mengembangkan
dan Meningkatkan kualitas sumber daya potensi manusia sehingga mempunyai daya
sumber daya manusia yang saing yang tinggi dan mandiri berkualitas 6.
Masyarakat
Pemberdayaan
sejahtera
kerakyatan
ekonomi Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan bagi kesejahteraan
masyarakat
seluruh
masyarakat Sumber: draft RPJPD Kab. Lingga, 2005-2025
Tahapan Lima Tahun kedua (2011-2015) Berpijak pada pembangunan lima tahun pertama, maka pembangunan pada lima tahun kedua ditujukan untuk lebih memantapkan kembali pembangunan dalam
IV-11
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015 pelaksanaan misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan prioritas pembangunan sebagai berikut: 1. Mewujudkan Kabupaten Lingga sebagai rujukan budaya melayu. 2. Mewujudkan nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Mewujudkan kelestarian nilai-nilai luhur dan mengembangkan khazanah budaya melayu. 4. Mewujudkan kesadaran hukum dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang demokratis, 5. Mewujudkan pengembangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas. 6. Mewujudkan Pemberdayaan ekonomi kerakyatan. 7. Mewujudkan sarana prasarana infrastruktur yang memadai dan berkualitas. 8. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Berdasarkan review isu internasional (MDG’s), isu nasional (RPJMN), dan isu regional (RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJPD Kabupaten Lingga 2005-2025), maka Isu-isu strategis yang harus dikelola dengan baik dalam perjalanan masyarakat Lingga lima tahun mendatang, yaitu: (1)
Target Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG’s) Konsep MDGs muncul dengan pemikiran bahwa ada beberapa hal yang menjadikan masyarakat menjadi tetap rentan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga ditetapkan delapan tujuan beserta targettarget-nya yang diharapkan mampu membantu masyarakat keluar dari persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Konsep MDGs pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi semua pihak, baik untuk manusia dan lingkungan hidup, bagi laki-laki dan perempuan, bagi orangtua dan anak-anak, serta bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Pencapaian target Millenium Development Goals yang akan berakhir pada tahun 2015, diharapkan Pemerintah Kabupaten Lingga dapat mencapai 8 (delapan) tujuan bersama pembangunan manusia yaitu: IV-12
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015 menghilangkan angka kemikinan absolut dan kelaparan, memberlakukan pendidikan
dasar
yang
universal,
mengembangkan
kesetaraan
dan
pembardayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, memperbaiki kesehatan maternal, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya serta menjamin kesinambungan lingkungann hidup. (2)
Globalisasi dan Perdagangan Bebas Sesuai dengan kesepakatan pada pertemuan Asia Pacific EconomicCooperation (APEC), pelaksanaan perdagangan bebas (free trade) secara menyeluruh akan dilakukan pada Tahun 2020. Khusus untuk kawasan ASEAN kawasan perdagangan bebas (AFTA) tersebut akan mulai dilaksanakan Tahun 2010. Dimana, mobilitas barang dan orang antar negara maju dan negara berkembang sudah akan bebas dari hambatan bea masuk dan hambatan lainnya sehingga persaingan dalam bidang perdagangan, investasi, dan pasar kerja akan meningkat. Dalam situasi yang demikian, hanya kegiatan yang efisien dan mempunyai daya saing tinggi yang akan dapat bertahan. Kesepakatan perdagangan bebas ini juga menyangkut dengan mobilitas tenaga kerja akan bebas masuk ke Indonesia. Kondisi persaingan ini menjadi semakin tajam dan serius karena mulai Tahun 2010, telah disepakati pula bahwa ke dalam kesepakatan AFTA tersebut dimasukkan pula China sebagai negara anggota mitra dagang baru. Dengan demikian kawasan perdagangan bebas ini berkembang menjadi CAFTA yaitu China Asian Free Trade Area. Akibat masuknya China ini, maka persaingan menjadi ketat dan bersaing karena barang-barang produk China umumnya jauh lebih murah dibandingkan dengan dari produk negara ASEAN lainnya, termasuk Indonesia.
(3)
Pencapaian IPM Yang Masih Rendah Indeks Pembangunan Manusia terutama bidang pendidikan relatif rendah. IPM Kabupaten Lingga secara persentase meningkat tetapi angka tersebut masih terjadi penurunan peringkat,saat ini Kabupaten Lingga berada pada posisi 4 di IV-13
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015 tingkat Provinsi dan posisi 231 di tingkat nasional, dengan nilai IPM 71,05 tahun sedangkan Provinsi Kepuluan Riau 74,54 dan nasional 71,76 pada tahun 2009. Hal ini terlihat dari masih adanya kesenjangan tingkat pendidikan antarkelompok masyarakat, sarana dan prasarana pendidikan belum sepenuhnya memadai dan kualitas pendidikan masih relatif rendah. Selain bidang pendidikan, bidang kesehatan terkendala dengan perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat serta fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan yang terbatas dan tidak terdistribusi sampai ke wilayah terpencil. (4)
Reformasi Birokrasi Keberhasilan proses pembangunan ekonomi tergantung pada kualitas birokrasi. Pada saat ini kualitas birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Lingga perlu ditingkatkan terus menerus untuk menghadapi persaingan di era globalisasi. Ekonomi biaya tinggi yang terjadi hingga dewasa ini tidak terlepas dari
rendahnya
kualitas
birokrasi.
Oleh
karena
itu,
keberhasilan
penatakelolaan birokrasi daerah yang disinkronkan dengan dengan kebijakan reformasi birokrasi oleh pemerintah merupakan kunci utama yang harus dilakukan. Penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, dapat memberikan rasa aman, adil, dan kepastian berusaha. Banyak upaya perbaikan sistem hukum yang sudah dibenahi. Namun kesadaran masyarakat Kabupaten Lingga untuk mentaati fungsi hukum dalam menuntun perilaku berkehidupan masyarakat sehari-hari masih harus ditingkatkan seiring jalan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih demokratis. (5)
Kondisi Perekonomian Makro Yang Masih Rendah Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lingga tahun 2009 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2008. Perekonomian Kabupaten Lingga pada tahun 2009 mengalami pertumbuhan sebesar 6,63%. Jika dibandingkan IV-14
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015 dengan tahun 2008 sebesar 6,65% maka mengalami penurunan sebesar 0,02%, tetapi jika dilihat dari tahun 2005 maka perekonomian Kabupaten Lingga mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 0,58%. Capaian laju pertumbuhan ekonomi selama periode 2005-2009 belum cukup untuk mewujudkan tujuan masyarakat Kabupaten Lingga yang sejahtera. Masih relatif banyak masyarakat Lingga yang tertinggal dan tidak dapat menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, harus terus menerus dilakukan percepatan pertumbuhan ekonomi. Percepatan pertumbuhan ekonomi
yang
diinginkan
adalah
pertumbuhan
ekonomi
yang
mengikutsertakan sebanyak mungkin masyarakat Lingga (inclusive growth). (6)
Pembangunan Yang Belum Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan Pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak tepat akan mengakibatkan sumber daya alam menyusut lebih. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Kerusakan lingkungan hidup juga diduga menjadi salah satu penyebab utama munculnya epidemik dan penyakit saluran pernapasan. Dimensi lingkungan hidup pun makin luas berkaitan dengan perubahan iklim yang mempunyai keterkaitan kuat dengan kerusakan lingkungan hidup dan pembangunan yang tidak ramah lingkungan.
(7)
Peningkatan Infastuktur Pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Revilitalisasi pertanian tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur.
IV-15